DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH (PERDA) INI MENGATUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURALPADA BADAN KEUANGAN DAERAH, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. SUSUNAN ORGANISASI 3. TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 4. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) b. 2 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh: Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2), 5. 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. 2.

(1)Daerah adalah Kota Solok. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Walikota adalah Walikota Solok. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Keuangan Daerah. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Keuangan Daerah. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Keuangan Daerah. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari:

a.kepala badan,
b.sekretariat, membawahi :
1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian: dan
2. 2.sub bagian program dan keuangan. c. bidang pendapatan Daerah, membawahi :
a.sub bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan,
b.sub bidang penetapan dan pelaporan: dan Cc. sub bidang penagihan dan keberatan. d. bidang akuntansi, membawahi ta 4
a.sub bidang pelaporan,
b.sub bidang pembinaan dan pengendalian akuntansi: dan Cc. sub bidang sistem informasi keuangan Daerah.
e.bidang anggaran, membawahi :
a.sub bidang perencanaan anggaran:
b.sub bidang penyusunan anggaran, dan Cc. sub bidang pengendalian dan evaluasi anggaran.
f.bidang perbendaharaan, membawahi :
a.sub bidang pengendalian, evaluasi dan pembinaan dan penatausahan keuangan,
b.sub bidang pelayanan perbendaraan: dan
c.sub bidang administrasi pelaporan keuangan daerah.
g.bidang pengelolaan aset, membawahi :
a.sub bidang perencanaan dan pengamanan barang milik Daerah,
b.sub bidang penatausahaan dan pelaporan barang milik Daerah, dan Cc. sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang milik Daerah.
h.unit pelaksana teknis Daerah, dan
i.kelompok jabatan fungsional.

(2)Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Badan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan tugas Walikota di bidang keuangan.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 3

(1)Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2)Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan.
(3)Kepala Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan: b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang keuangan: C. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang keuangan: ta 5
2. d.pelaksanaan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi: dan
3. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Rincian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.menyusun kebijakan Daerah di bidang keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang keuangan:
2. b.merumuskan sasaran dan program kerja dibidang keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan:,
3. c.memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya:
4. d.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan:
5. e.mengoordinasikan tugas dibidang pendapatan Daerah, bidang akutansi, bidang anggaran, bidang perbendaharaan dan bidang pengelolaan aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan:
6. f.mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.
(3)Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan administrasi pengoordinasian dan pengelolaan administrasi persuratan:
1. b.pengelolaan kerumahtanggaan, protokoler, dan kehumasan: 6 C. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi barang/aset:
2. d.pengoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian:
3. e.pengoordinasian dan pengelolaan akuntansi dan administrasi keuangan, dan
4. f.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
(4)Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya,
3. c.memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya,
4. d.mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan:
5. e.mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi barang/ aset berdasarkan prosedur kerja:
6. f.mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian berdasarkan prosedur kerja:
7. g.mengoordinir dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan Badan Keuangan Daerah berdasarkan usulan dari masing-masing bidang,
8. h.mengoordinir dan mengelola pelaksanaan akuntansi dan administrasi keuangan berdasarkan prosedur kerja,
9. i.membantu Kepala Badan mengoordinir pelaksanaan kebijakan dan pembinaan serta pengawasan di bidang keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
10. j.mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

a.sub bagian umum dan kepegawaian: dan |, 7
b.sub bagian program dan keuangan.

Pasal 6

(1)Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
(3)Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan administrasi umum, kearsipan dan kepustakaan, kerumahtanggaan serta kehumasan dan keprotokoleran, penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang/aset:, penyelenggaraan administrasi kepegawaian: dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai b. d. tugas dan fungsi.
(4)Rincian tugas Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan: membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya, memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya, melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan berdasarkan ketentuan perundang- undangan, melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan gedung kantor berdasarkan tugas dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas: b. d. e. £ 8 melaksanakan pengelolaan administrasi barang/aset berdasarkan ketentuan yang berlaku, melaksanakan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran sesuai ketentuan perundang-undangan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan g h. 1 k. perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Sub bagian program dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
(2)
(3)
(4)Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian program dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, akuntansi dan keuangan. Kepala Sub Bagian program dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan perencanaan dari masing-masing bidang, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan penyusunan laporan,
2. b.penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi. Rincian tugas Kepala Sub Bagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
3. a.merencanakan kegiatan sub bagian program dan keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan b. tanggungjawabnya, 9 memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya, menyusun perencanaan (program, kegiatan, anggaran) Badan Keuangan Daerah berdasarkan usulan dari bidang-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah, menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan Badan Keuangan Daerah berdasarkan bahan dan data dari bidang-bidang sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah, melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa, surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan, surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan dan surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dibuatkan surat perintah membayar, menyiapkan surat perintah membayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran, melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan, melaksanakan akuntansi Badan Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Badan Keuangan Daerah, melakukan penatausahaan keuangan Badan Keuangan Daerah, secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:, dan . melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan d. e. £ g h. . k. Ll m. perundang-undangan. 10

Pasal 8

(1)Bidang pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(2)Kepala Bidang pendapatan Daerah mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan Daerah.
(3)Kepala Bidang pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. h. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan Daerah, pengoordinasian pengembangan dan penggalian potensi pendapatan Daerah, pengoordinasian pendataan dan pendaftaran pendapatan Daerah, pengoordinasian penetapan dan pelaporan pendapatan Daerah, pengoordinasian penagihan pendapatan Daerah, pengorganisasian penyusunan perencanaan target pendapatan Daerah (pendapatan asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah), pengorganisasian dan rekonsiliasi realisasi target pendapatan Daerah (pendapatan asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah), dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai b. d. e. £ 8 dengan tugas dan fungsi.
(4)Rincian tugas Kepala Bidang pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. b. merencanakan program kerja bidang pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya, mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, d. 11
1. e.mengoordinasikan pengkajian pengembangan dan penggalian potensi pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk meningkatkan pendapatan Daerah,
2. f.mengoordinasikan pendataan dan pendaftaran pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
3. g.mengoordinasikan penetapan dan pembukuan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
4. h.mengoordinasikan penagihan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
5. i.Mengoordinasikan penyusunan perencanaan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
6. j.mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
7. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Bidang pendapatan Daerah terdiri dari : 1. 2. 3.

(1)
(2)
(3)sub bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, sub bidang penetapan dan pelaporan, dan sub bidang penagihan dan keberatan.

Pasal 10

Sub bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pendapatan Daerah. Kepala Sub Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah. Kepala Sub Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : (4 d. 12 penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, pelaksanaan pengkajian pendataan dan penggalian potensi pendapatan Daerah, pelaksanaan perumusan penyusunan rencana target pendapatan Daerah, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai a. b. dengan tugas dan fungsi. Rincian tugas Kepala Sub Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a.merencanakan program kerja sub bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan berdasarkan ketentuan perundang- undangan, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan terkait perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan pengkajian pengembangan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek/subjek pajak dan retribusi Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan perumusan penyusunan rencana target pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan pembinaan dan kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan. b. d. e. £ & h. 1. 13

Pasal 11

(1)Sub bidang penetapan dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
(2)
(3)
(4)tx Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pendapatan Daerah. Kepala Sub Bidang penetapan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penetapan dan pelaporan pendapatan Daerah. Kepala Sub Bidang penetapan dan pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penetapan dan pelaporan pendapatan Daerah, pelaksanaan pengelolaan penetapan dan pelaporan pendapatan Daerah, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai b. dengan tugas dan fungsi. Rincian tugas Kepala Sub Bidang penetapan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
2. a.merencanakan program kerja sub bidang penetapan dan pelaporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan terkait penetapan dan pelaporan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang- undangan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan barang kuasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan pengelolaan penetapan dan pelaporan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak Daerah b. d. e. lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
(1)
(2)
(3)&@ 14
1. h.melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi realisasi target pendapatan Daerah (pendapatan asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah) berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
2. i.mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan ji. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…