DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Hak Perempuan dan Anak 3. Perlindungan Perempuan 4. Pemenuhan Hak Anak 5. Perlindungan Khusus Anak 6. Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 7. Pembentukan UPTD PPA 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Peran Serta Masyarakat 10. Pembiayaan 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, diskriminatif, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di Kota Solok belum optimal sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c.bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, perlu dibentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; 2 Mengingat : 1. 2. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 3 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 51 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 88); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Solok. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Solok.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat, mengembangkan diri serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi baik berupa perlindungan preventif, represif, maupun postremedial.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
10.Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagaian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
11.Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut Forda adalah wadah partisipasi anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berfikir.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungam Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis 5 daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya
13.Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
14.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15.Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan rehabilitasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan;
16.Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
17.Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
18.Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
19.Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 6
21.Rehabilitasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan piHakkeluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungandan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
22.Bimbingan Rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.hak perempuan dan anak;
b.perlindungan perempuan;
c.pemenuhan hak anak
d.perlindungan khusus anak;
e.penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
f.pembentukan UPTD PPA;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.peran serta masyarakat;dan
i.pembiayaan.

BAB II

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 3

Setiap perempuan ber hak:

a.memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif;
b.memperoleh perlindungan dari ekploitasi ekonomi dan seksual;
c.memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
d.mendapatkan cuti kerja dengan menerima gaji atau upah sesuai peraturan perundang-undangan;
e.memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya; 7
f.memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
g.pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
h.memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
i.mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan
j.memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.

Pasal 4

Setiap anak berhak:

a.bermain, berkreasi, berpartisipasi, tumbuh dan berkembang;
b.bebas berkumpul, berserikat, hidup dengan orang tua, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan dan kelangsungan hidup;
c.mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi layak anak;
d.mendapatkan standar kesehatan sesuai standar hidup yang layak ;
e.mendapatkan perlindungan dan kasih sayang orang tua;
f.mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak, kelompok minoritas/kelompok adat terpencil dan dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak; dan
g.mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi genting/darurat, pengungsian/orang yang terusir/tergusur, jika mengalami konflik hukum dan konflik bersenjata atau konflik sosial. 8

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan perempuan dengan melibatkan peran aktif orang tua, keluarga, ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga dibidang perlindungan perempuan.
(2)Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab:

a.memberikan perlindungan dari tindakan diskriminasi sesuai peraturan perundangan-undangan;
b.memberikan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial;
c.memberikan perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
d.memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya;
e.memberikan cuti kerja dengan tetap menerima gaji atau upah sesuai peraturan perundang-undangan;
f.menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi ibu hamil dan menyusui;
g.memberikan pelayanan kesehatan paripurna bebas biaya; 9
h.menjamin hak perempuan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i.memberikan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan;
j.memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
k.melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perempuan; dan
l.membuat regulasi untuk mengatur pengusaha yang mempekerjakan perempuan agar mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan bertanggung jawab :

a.menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;
b.mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan terjadinya tindakan kekerasan;
c.menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
d.melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi perempuan korban kekerasan;
e.mengembangkan basis data dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan; dan
f.mengembangkan program ketahanan keluarga. 10

Pasal 8

(1)Masyarakat yang dalam hal ini termasuk juga ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dalam rangka perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab untuk :
1. a.berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program perlindungan terhadap perempuan;
2. b.memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan kepada lembaga atau pihak yang berwenang; dan
3. c.mengawasi proses perlindungan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 9

Masyarakat dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan bertanggung jawab untuk :

a.mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan terjadinya Kekerasan terhadap perempuan;
b.menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
c.mencegah terjadinya pernikahan di bawah tangan. 11

Pasal 10

Orang tua dan/atau keluarga dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan bertanggungjawab:

a.melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
b.memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
c.mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…