DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab III Gambaran Keuangan Daerah Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab IX Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19):
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817): Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10), 5. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 8. Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 -—2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2): Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 13), 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK Menetapkan dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Solok.
2.Walikota adalah Walikota Solok.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Solok.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. 11. 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 5. pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Solok untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah 8. untuk periode 1 (satu) tahun. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala 9. daerah serta target pembangunan nasional. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
14.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
15.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap Arah Kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainibility development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita o masyarakat.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

a.mewujudkan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dan

(3)
(1)sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, RKPD, dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah. b.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan prioritas Program pembangunan Walikota dan Wakil Walikota, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024. (1 5

(2)RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Babl : Pendahuluan,
b.Babll : Gambaran Umum Kondisi Daerah,
c.Bablll : Gambaran Keuangan Daerah:
d.BabIV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah,
e.BabV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran,
f.BabVI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah:
g.Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah,
h.Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan ii BabIX : Penutup.

(2)
(1)Penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Tahun 2021-2026, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi (1 pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah. RPJMD Tahun 2021-2026 wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Pasal 7

Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan Sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang

(2)dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(3) ayat (2) meliputi :
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah:
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai (4 ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(6)sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilakukan apabila :(1

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dan Cc. terjadi perubahan yang mendasar. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2021-2026 kurang dari 3 (tiga) tahun.

(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran
(3)daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan rencana strategis Perangkat Daerah. (4

Pasal 9

Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok. Ditetapkan di Solok pada tanggal 29 Agustus 2021 IN Lor GA ZUL ELFIAN 8 Diundangkan di Solok pada tanggal 75 Agustus 2021 OTA SOLOK,SEKRET SYAIFUL A LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR ? NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT (83/52/2021) Iv 1. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR ? TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 -—2026 UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut juga mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD yang saat ini memasuki tahap keempat. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas Walikota terpilih menjiwai 1. seluruh muatan RPJMD dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up. Perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam pendekatan politis artinya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang diperjanjikan pada saat kampanye ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yang terdiri dari penjabaran RPJMD yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah, dan perubahan RPJMD yang tata caranya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…