DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Solok

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Penanaman Modal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Kota Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat serta mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sesuai dengan kewenangan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2 4 Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 5 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 61, Tambahan 4846); 6 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah- daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4812); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4854); 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; 18 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. 19 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. 20 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Fasilitas Penanaman Modal. 21 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
22.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 2);
23.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
24.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3); 4
25.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
26.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1).
27.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Solok.
2.Masyarakat adalah penduduk atau warga Kota Solok.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Walikota adalah Walikota Solok.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dangan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
6.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPM-PTSP adalah DPM-PTSP Kota Solok.
7.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8.Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun bermitra dengan penanam modal dalam negeri. 5
10.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11.Penanaman modal patungan adalah suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perjanjian.
12.Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13.Badan Hukum adalah perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama membentuk badan usaha dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
14.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum Indonesia.
16.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
17.Tenaga Kerja Asing Adalah Warga Negara Asing Pemegang Visa dengan maksud berkerja di Wilayah Indonesia
18.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
19.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha
20.Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat
21.Daya Saing adalah kemampuan dalam mengembangkan usaha dengan pertumbuhan yang meningkat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan; 6
i.kemandirian;dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penanaman modal diselenggarakan bertujuan:

a.Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
b.Mewujudkan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat;
c.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.Menggali potensi Sumber daya alam dan sumber daya manusia;
e.Meningkatkan daya saing ekonomi terhadap daerah lain;
f.Mengikutsertakan peran masyarakat dalam kegiatan penanaman modal;dan
g.Merealisasikan daerah sebagai sentra perdagangan, jasa dan pendidikan.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penanaman Modal adalah untuk:

a.Menciptakan penanaman modal yang kondusif, berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat;
b.Menggerakkan pertumbuhan penanaman modal di daerah;
c.Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan masyrakat; dan
d.Menjamin hak-hak penanam modal, perlindungan keamanan, dan pengurusan izin dari awal sampai selesainya kegiatan penanaman modal

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Badan Usaha dalam Penanaman Modal terdiri dari beberapa bentuk:

a.Penanaman modal dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum dan/atau usaha perorangan;
b.Khusus bagi Penanaman modal asing diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
c.Penanaman modal patungan antara penanam modal asing dan penanaman modal dalam negeri diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas yang dapat dilakukan dengan:
1. 1.Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. 2.Membeli saham; 7
3. 3.Melakukan akuisisi terbatas atas saham perseroan terbatas Indonesia; dan
4. 4.Cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BIDANG USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Seluruh bidang usaha terbuka dalam rangka penanaman modal kecuali dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan oleh peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah daerah dapat menetapkan bidang usaha tertentu diantara bidang usaha terbuka dengan tujuan memajukan perekonomian daerah, kepentingan masyarakat dan mengembangkan usaha kecil menengah daerah serta memperhatikan kearifan lokal.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Pasal 7

Setiap penanam modal berhak atas:

a.kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b.informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c.hak pelayanan; dan
d.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap penanam modal berkewajiban

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan ;
c.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
d.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 9

Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup; 8
e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
f.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

(1)Penanam modal harus mengutamakan tenaga kerja lokal dalam kegiatan bidang usaha yang dijalankan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan.
(2)Penanam modal memberikan upah paling rendah sesuai dengan standar upah minuman daerah kepada para tenaga kerja dengan memperhatikan posisi, jabatan dan keahlian.
(3)Pemakaian tenaga kerja asing hanya untuk mengisi posisi dan pekerjaan yang tidak dapat diisi dan dikerjakan oleh tenaga kerja lokal.
(4)Izin tempat tinggal tenaga kerja asing diatur lebih lanjut oleh dinas terkait dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penanam modal menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program asuransi keselamatan kerja, kesehatan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Menyiapkan tenaga kerja yang unggul dengan berbagai pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(7)Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan melakukan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8)Perselisihan antara tenaga kerja dan penanam modal pada tahap pertama harus diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
(9)Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mencapai penyelesaian, maka penyelesaian dilakukan melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Kota Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat serta mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sesuai dengan kewenangan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2 4 Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 5 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 61, Tambahan 4846); 6 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah- daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4812); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4854); 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; 18 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. 19 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. 20 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Fasilitas Penanaman Modal. 21 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
22.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 2);
23.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
24.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3); 4
25.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
26.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1).
27.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Solok.
2.Masyarakat adalah penduduk atau warga Kota Solok.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Walikota adalah Walikota Solok.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dangan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
6.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPM-PTSP adalah DPM-PTSP Kota Solok.
7.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8.Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun bermitra dengan penanam modal dalam negeri. 5
10.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11.Penanaman modal patungan adalah suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perjanjian.
12.Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13.Badan Hukum adalah perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama membentuk badan usaha dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
14.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum Indonesia.
16.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
17.Tenaga Kerja Asing Adalah Warga Negara Asing Pemegang Visa dengan maksud berkerja di Wilayah Indonesia
18.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
19.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha
20.Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat
21.Daya Saing adalah kemampuan dalam mengembangkan usaha dengan pertumbuhan yang meningkat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan; 6
i.kemandirian;dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penanaman modal diselenggarakan bertujuan:

a.Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
b.Mewujudkan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat;
c.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.Menggali potensi Sumber daya alam dan sumber daya manusia;
e.Meningkatkan daya saing ekonomi terhadap daerah lain;
f.Mengikutsertakan peran masyarakat dalam kegiatan penanaman modal;dan
g.Merealisasikan daerah sebagai sentra perdagangan, jasa dan pendidikan.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penanaman Modal adalah untuk:

a.Menciptakan penanaman modal yang kondusif, berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat;
b.Menggerakkan pertumbuhan penanaman modal di daerah;
c.Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan masyrakat; dan
d.Menjamin hak-hak penanam modal, perlindungan keamanan, dan pengurusan izin dari awal sampai selesainya kegiatan penanaman modal

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Badan Usaha dalam Penanaman Modal terdiri dari beberapa bentuk:

a.Penanaman modal dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum dan/atau usaha perorangan;
b.Khusus bagi Penanaman modal asing diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
c.Penanaman modal patungan antara penanam modal asing dan penanaman modal dalam negeri diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas yang dapat dilakukan dengan:
1. 1.Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. 2.Membeli saham; 7
3. 3.Melakukan akuisisi terbatas atas saham perseroan terbatas Indonesia; dan
4. 4.Cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BIDANG USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Seluruh bidang usaha terbuka dalam rangka penanaman modal kecuali dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan oleh peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah daerah dapat menetapkan bidang usaha tertentu diantara bidang usaha terbuka dengan tujuan memajukan perekonomian daerah, kepentingan masyarakat dan mengembangkan usaha kecil menengah daerah serta memperhatikan kearifan lokal.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Pasal 7

Setiap penanam modal berhak atas:

a.kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b.informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c.hak pelayanan; dan
d.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap penanam modal berkewajiban

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan ;
c.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
d.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 9

Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup; 8
e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
f.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

(1)Penanam modal harus mengutamakan tenaga kerja lokal dalam kegiatan bidang usaha yang dijalankan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan.
(2)Penanam modal memberikan upah paling rendah sesuai dengan standar upah minuman daerah kepada para tenaga kerja dengan memperhatikan posisi, jabatan dan keahlian.
(3)Pemakaian tenaga kerja asing hanya untuk mengisi posisi dan pekerjaan yang tidak dapat diisi dan dikerjakan oleh tenaga kerja lokal.
(4)Izin tempat tinggal tenaga kerja asing diatur lebih lanjut oleh dinas terkait dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penanam modal menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program asuransi keselamatan kerja, kesehatan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Menyiapkan tenaga kerja yang unggul dengan berbagai pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(7)Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan melakukan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8)Perselisihan antara tenaga kerja dan penanam modal pada tahap pertama harus diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
(9)Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mencapai penyelesaian, maka penyelesaian dilakukan melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.