Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 4 Tahun 2021
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
Ringkasan
Perda ini mengubah APBD TA 2021
Perda ini mengubah APBD TA 2021
menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, . Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara1 Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang2. Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 3. 4. 1
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), 2 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, 12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp636.686.506.505 bertambah sebesar Rp29.094.200.920 sehingga menjadi Rp665.780.707.425 dengan rincian sebagai berikut:
a) semula Rp75.478.148.600 b) bertambah Rp45.821.495.187 jumlah penerimaan pembiayaan Rp121.299.643.787 setelah perubahan
a) semula Rp0 b) bertambah Rp0 jumlah pengeluaran pembiayaan Rp0 setelah perubahan jumlah pembiayaan netto setelah Rp121.299.643.787 perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp0 setelah perubahan
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, bersumber dari:
bertambah/ berkurang Rp0 jumlah lain-lain pendapatan daerah Rp11.324.600.000 yang sah setelah perubahan
bertambah/berkurang Rp0 jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp12.094.877.526
berkurang Rp1.874.458.800 jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp6.510.599.879
berkurang Rp 495.110.740 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Rp9.842.530.735 yang sah setelah perubahan 5
berkurang Rp 18.065.976.933 jumlah transfer pemerintah Rp465.679.206.067 pusat setelah perubahan
bertambah/berkurang Rp0 jumlah transfer antar daerah setelah Rp25.295.218.705 perubahan
berkurang Rp0 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai Rp11.324.600.000 dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas,
(1)
belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
berkurang Rp 9.574.052.572 jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp280.026.240.449
belanja bunga
belanja hibah
berkurang Rp14.030.992.551 Jumlah belanja hibah setela perubahan Rp15.256.064.480 e. belanja bantuan sosial
berkurang Rp3.690.000.000 jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp1.767.000.000
belanja modal aset tetap lainnya
berkurang Rp3.528.224.095 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp1.471.775.905 8
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c, terdiri atas:
berkurang Rp0 jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0
berkurang Rp0 jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp0
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas: a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 202 1, n 10 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2021: b. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021: Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2021: d. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2021, Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2021: e. £ Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021: g Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021: h. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2021: L Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021, Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021. k.
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok. Ditetapkan di Solok pada tanggal 28 Oktober 2021 k 4 WALIK so.ore ZUL Diundangkan di Solok pada tanggal 28 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK AIFUL A LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 4 TAHUN 2021 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT (4/81/21) N 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Perubahan APBD juga merupakan alat pengendali dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Perubahan APBD di tampung penganggaran dari berbagai program kegiatan yang di susun berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat yang terlebih dahulu dituangkan dalam beberapa dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Dokumen -— dokumen pengganggaran yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan APBD tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…