Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2014
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2014
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SALINAN
4593);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II SISTIMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN
BAB II
Sistematika penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014 adalah : BAB I : PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DAERAH BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. VISI B. MISI C. TUJUAN DAN SASARAN BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. PENGELOLAAN PENDAPATAN B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH BAB IV : DESENTRALISASI : A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YAMG DILAKSANAKAN C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN BAB V : TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DISNAKER B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PERTANIAN D. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KESEHATAN E. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DISTRIK DAN KELURAHAN F. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KELAUTAN BAB VI : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA ANTAR DAERAH B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA C. PEMBINAAN BATAS WILAYAH D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BAB VII : - PENUTUP - LAMPIRAN BAB III ISI LAPORAN
BAB III
Isi serta uraian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014 sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 12 – 6 - 2015 WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU Diundangkan di Sorong pada tanggal 12 - 6 - 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, CAP/TTD WELLY TIGTIGWERIA LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 1/2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD S U K I M A N Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Terselenggaranya Good Governance merupakan pra syarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita–cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penyerapan sistim pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga bersih dan bertanggung jawab. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014 merupakan Laporan Pertanggung Jawaban dari pelaksanaan Program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sorong Tahun 2013-2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 30 Tahun 2012. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 1 WALIKOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA SORONG TAHUN 2015
Membuka PDF…
Undang-Undang