DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sorong

regulasi_utama

Ringkasan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2014

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Keputusan DPRD Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

: PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DAERAH BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. VISI B. MISI C. TUJUAN DAN SASARAN BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. PENGELOLAAN PENDAPATAN B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH BAB IV : DESENTRALISASI :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sorong.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Sorong.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya tersebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah Orang / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas – Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah, Distrik dan Kelurahan.
9.Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran adalah Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu Tahun Anggaran yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berdasarkan tolok ukur Renstra.

BAB II

SISTIMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 2

Sistematika penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014 adalah : A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YAMG DILAKSANAKAN C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN BAB V : TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DISNAKER B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PERTANIAN D. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KESEHATAN E. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DISTRIK DAN KELURAHAN F. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KELAUTAN BAB VI : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA ANTAR DAERAH B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA C. PEMBINAAN BATAS WILAYAH D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BAB VII : - PENUTUP - LAMPIRAN

BAB III

ISI LAPORAN

Pasal 3

Isi serta uraian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014 sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 12 – 6 - 2015 WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU Diundangkan di Sorong pada tanggal 12 - 6 - 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, CAP/TTD WELLY TIGTIGWERIA LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 1/2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD S U K I M A N Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Terselenggaranya Good Governance merupakan pra syarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita–cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penyerapan sistim pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga bersih dan bertanggung jawab. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014 merupakan Laporan Pertanggung Jawaban dari pelaksanaan Program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sorong Tahun 2013-2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 30 Tahun 2012. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 1 WALIKOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA SORONG TAHUN 2015

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Keputusan DPRD Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Sorong Tahun Anggaran 2014 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

: PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DAERAH BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. VISI B. MISI C. TUJUAN DAN SASARAN BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. PENGELOLAAN PENDAPATAN B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH BAB IV : DESENTRALISASI :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sorong.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Sorong.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya tersebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah Orang / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas – Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah, Distrik dan Kelurahan.
9.Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran adalah Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu Tahun Anggaran yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berdasarkan tolok ukur Renstra.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 1 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

: PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DAERAH BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. VISI B. MISI C. TUJUAN DAN SASARAN BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. PENGELOLAAN PENDAPATAN B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH BAB IV : DESENTRALISASI :

Pasal 1

SISTIMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 2

ISI LAPORAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

: PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DAERAH BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. VISI B. MISI C. TUJUAN DAN SASARAN BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. PENGELOLAAN PENDAPATAN B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH BAB IV : DESENTRALISASI :

Pasal 1

SISTIMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 2

ISI LAPORAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999