Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999
- Nomor
- 28
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 46
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
BAB II PENYELENGGARA NEGARA
BAB II
Penyelenggara Negara meliputi :
BAB III ASAS UMUM PENYELENGGARA NEGARA
BAB III
Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi :
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA
BAB IV
Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk :
Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :
Hak dan kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA
BAB V
BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI
1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KOMISI PEMERIKSA
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)
Qanun
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)
Menampilkan 80 dari 518 dokumen.