DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Nomor: 28
Tahun: 1999
Ditetapkan: 19 Mei 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara;
c.bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Penyelengga Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
3.Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
4.Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
5.Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
6.Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
7.Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi :

1.Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3.Menteri;
4.Gubernur;
5.Hakim;
6.Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7.Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS UMUM PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi :

1.Asas Kepastian Hukum;
2.Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3.Asas Kepentingan Umum;
4.Asas Keterbukaan;
5.Asas Proporsionalitas;
6.Asas Profesionalitas, dan
7.Asas Akuntabilitas.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk :

1.menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2.menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat;
3.menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya; dan
4.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

1.mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2.bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3.melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4.tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5.melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6.melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7.bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hak dan kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 7

(1)Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(2)Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
(2)Hubungan antar Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

(1)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :
1. a.hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
2. b.hak untuk memperoleh kekayaan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
3. c.hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
4. d.hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal : 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (517)

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 02 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 03 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2017