DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Bentuk Dan Nama, Kedudukan, Fungsi, Dan Tujuan, Pengurus, Kepegawaian, Pembinaan Dan Pengawasan, Sumber Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio; Mengingat...... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7.Undang-Undang.......
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12.Peraturan.......
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah......
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7.Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
8.Lembaga.......
8.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang selanjutnya disebut LPPL Radio adalah lembaga penyiaran radio yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
9.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio.
10.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio.

BAB II

BENTUK DAN NAMA

Pasal 2

(1)Dengan peraturan Daerah ini, dibentuk LPPL Radio.
(2)LPPL Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama “SWARA PERINTIS KOTA SUKABUMI”.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 3

LPPL Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 4

LPPL Radio mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya, serta koordinasi dan/atau kemitraan antar lembaga penyiaran di Daerah, media massa, dan pemangku kepentingan dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan LPPL Radio bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah, menjunjung kearifan lokal dengan berorientasi pada kemajuan Daerah, regional, dan nasional.

BAB IV

PENGURUS

Pasal 6

(1)Pengurus LPPL Radio terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Tata.......
(3)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Wali Kota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
(3)Dalam hal Dewan Pengawas belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
(2)Dalam hal Dewan Pengawas dijabat oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Dewan Pengawas tidak diberikan penghasilan tambahan.

Pasal 9

Dewan Pengawas bertugas:

a.mengawasi kinerja Dewan Direksi;
b.mengawasi penyelenggaraan LPPL Radio tetap berorientasi pada publik;
c.menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
d.meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio; dan
e.melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio kepada Wali Kota secara berkala.

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

a.memilih, mengangkat, dan memberhentikan Dewan Direksi;
b.menetapkan program umum 5 (lima) tahunan LPPL Radio.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…