Pemerintah Kota Sukabumi
Pemerintah Kota Sukabumi adalah lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayahnya, memastikan tata kelola yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah dan perizinan, aspek pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta aspek program pembangunan di berbagai sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Kota Sukabumi.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi
Pemerintah Kota Sukabumi mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini signifikan dalam memastikan tata kelola yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan nasional dan daerah.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Sukabumi mencakup aspek regulatori melalui penetapan peraturan daerah dan perizinan, aspek pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah kota untuk merespons kebutuhan spesifik warganya.
Salah satu program strategis yang menonjol adalah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) yang memberikan dampak langsung pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RW. Meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal, Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk memperjuangkan keberlanjutan program ini.
Pemerintah Kota Sukabumi berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan pusat dan upaya menjaga stabilitas ekonomi serta sosial di tingkat daerah. Di tengah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang signifikan, pemerintah kota menunjukkan peran aktif dalam mengelola fiskal daerah untuk mempertahankan program prioritas.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Sukabumi untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga pengaduan layanan publik. Melalui program seperti P2RW, warga juga dapat berpartisipasi langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kota Sukabumi memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun menghadapi tantangan fiskal yang besar, komitmen eksekutif dan legislatif untuk mempertahankan program strategis seperti P2RW menegaskan prioritas terhadap pembangunan berbasis masyarakat dan kesejahteraan warga.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang APBD Tahun 2025.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan , Ketentuan pidana, Dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, sistematika, isi dan uraian RPJPD, pengendalian dan evaluasi, perubahan RPJPD.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi. Terdiri atas 2 Pasal.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud Dan Tujuan, Bangunan, Kewajiban Dan Larangan, Pebinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Perihan, Dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Daerah Kota Sukabumi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin S.H Kota Sukabumi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fungsi Tujuan Dan Prinsip, Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Ruang Lungkup, Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga, Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah, Pelaku Olahraga, Penyediaan Prasarana Olahraga Dan Sarana Olahraga, Pendanaan Keolahragaan , Peran serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.