DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup P4GNPN, Pencegahan, Antisipasi Dini, Penanganan, Partisipasi Masyarakat, Rehabilitas, Pendanaan, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Kerjasama Dan Koordinasi, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang .... SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5.Undang-Undang ....
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang ....
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12.Peraturan ....
12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
13.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
14.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 62); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah ….
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9.Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10.Peredaran ....
10.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan.
11.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12.Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13.Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
15.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
16.Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat BNNK Sukabumi adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah Sukabumi.
17.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
18.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19.Rehabilitasi ....
19.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Upaya P4GNPN adalah tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi atau menekan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah melalui upaya pencegahan, antisipasi dini, dan penanganan.
22.Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah yang selanjutnya disebut Program P4GNPN Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
23.Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan yang selanjutnya disebut Program P4GNPN Kecamatan adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut Program P4GNPN Daerah dan P4GNPN sesuai kebutuhan di Kecamatan.
24.Lomba ....
24.Lomba Gerakan Bersih Narkoba adalah program Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota untuk membentuk, membina, menyeleksi serta menetapkan suatu kecamatan, desa/kelurahan dan satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai kecamatan, kelurahan, dan satuan pendidikan Bersih Narkoba terbaik.

BAB II

RUANG LINGKUP P4GNPN

Pasal 2

Ruang lingkup P4GNPN meliputi:

a.pencegahan;
b.antisipasi dini;
c.penanganan;
d.partisipasi masyarakat;
e.rehabilitasi; dan
f.pendanaan.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 3

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui:

a.keluarga;
b.satuan pendidikan;
c.organisasi/lembaga kemasyarakatan;
d.Perangkat Daerah, BUMD, dan DPRD;
e.media massa;
f.pengusaha;
g.pendataan ....
g.pendataan dan pemetaan potensi P4GNPN; dan
h.pembangunan Sistem Informasi penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui keluarga.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.sosialisasi kepada orang tua untuk memberikan pemahaman mengenai Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.cara pendampingan kepada anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. d.mengetahui dan mengamati potensi atau kondisi dimana anak menunjukkan indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. e.mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam hal anak menunjukkan indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. f.penyusunan dan pemberian buku pedoman dan penyiapan sistem informasi yang memuat materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mudah diakses oleh orang tua;
7. g.pelaksanaan ....
8. g.pelaksanaan kegiatan pagelaran, festival, dan budaya keluarga anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
9. h.perlombaan dan pemberian penghargaan keluarga anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib lingkungan satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.mendorong satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan;
3. c.fasilitasi pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan;
4. d.mendorong ....
5. d.mendorong satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan secara berkala;
6. e.mendorong satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
7. f.mendorong pengembangan dan pengajaran materi anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk masyarakat umum dan pelajar di Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam upaya pencegahan, satuan pendidikan melaksanakan:
1. a.penyusunan peraturan atau tata tertib, mengintegrasikan materi pengenalan, dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi bagi peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan; dan
3. c.menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
(2)Pencegahan ....
(2)Pencegahan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan satuan pendidikan.
(3)Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.teguran lisan; dan
2. b.teguran tertulis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui organisasi atau lembaga kemasyarakatan.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib organisasi atau lembaga kemasyarakatan untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.mendorong organisasi atau lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar, dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi atau lembaga kemasyarakatan secara berkala;
3. c.melaporkan ....
4. c.melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; dan
5. d.menyelenggarakan tes urin kepada pimpinan dan anggota organisasi atau lembaga kemasyarakatan.
(3)Pelaksanaan tes urin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan BNNK Sukabumi.

Pasal 8

(1)Organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan; dan
2. b.teguran tertulis.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui Perangkat Daerah dan BUMD.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemberian instruksi kepada pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD untuk:
1. a.memerintahkan ....
2. a.memerintahkan Aparatur Sipil Negara, pegawai kontrak atau yang dipersamakan, dan pegawai BUMD untuk menandatangani surat pernyataan bebas narkoba di atas kertas bermeterai;
3. b.melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;
4. c.memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala; dan
5. d.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.

Pasal 10

(1)Pimpinan DPRD melaksanakan upaya pencegahan di lingkungan DPRD.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.menginstruksikan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan bebas narkoba atau format lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD di atas kertas bermeterai; dan
2. b.melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui media massa.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menghimbau media massa di Daerah untuk:
1. a.memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
2. b.melaksanakan sosialisasi atau kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…