DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, penganggaran dan penyaluran anggaran bantuan hukum, koordinasi, kerja sama, larangan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8.Perkara ... jdih.sukabumikota.go.id
8.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.persamaan kedudukan dalam hukum;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum. jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan;
d.menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
e.terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Hukum Daerah yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Penerima Bantuan Hukum yaitu masyarakat miskin meliputi orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(5)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi hak atas papan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 6

Ruang lingkup Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin meliputi penyelenggaraan, penganggaran dan penyaluran anggaran, koordinasi, kerja sama, larangan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta ketentuan pidana.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum dalam bentuk fasilitasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Fasilitasi Anggaran Bantuan Hukum dialokasikan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum.

Pasal 9

(1)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
1. a.Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
2. b.Bantuan Hukum secara Non Litigasi.
(2)Bantuan ... jdih.sukabumikota.go.id
(2)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana; atau
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata atau perkara tata usaha negara.
(3)Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk:
1. a.mediasi; atau
2. b.negosiasi.

Pasal 10

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…