DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan Dan Prinsip, Penyediaan PSU, Penyerahan PSU, Pengelolaan PSU, Tim Verifikasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Pelaporan , Penyidikan, Ketentuan Pidana , Ketentuan Peralihan , Ketentuan Lain, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin ketersediaan, keberlangsungan pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; Mengingat ........... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan ..........
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Sukabumi.
5.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan.
6.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah
7.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8.Prasarana ............
8.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11.Rencana Tapak adalah gambaran atau peta rencana perletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
12.Pengembang adalah perseorangan, badan usaha, atau badan hukum penyelenggara pembangunan Perumahan.
13.Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu, spesifik, atau khusus.
14.Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk Perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
15.Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang selanjutnya disingkat PSU adalah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang harus disediakan dan diserahterimakan oleh pihak pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan PSU, meliputi:

a.penyediaan PSU;
b.penyerahan PSU;
c.pengelolaan PSU;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.peran serta masyarakat;
f.pembiayaan; dan
g.pelaporan.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PSU adalah jaminan keberlanjutan pengelolaan PSU yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan PSU dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui PSU yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkait PSU;
b.akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan PSU dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
c.kepastian ............ - 7 –
c.kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan PSU sesuai dengan standar dan Rencana Tapak yang telah disetujui serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
d.keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan PSU bagi masyarakat di lingkungan Perumahan; dan
e.keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan PSU sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB IV

PENYEDIAAN PSU

Pasal 5

(1)Setiap Pengembang wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas lahan Perumahan.
(2)Jenis PSU dan luasan lahan yang dialokasikan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada Rencana Tapak yang disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), antara lain meliputi:

a.Prasarana: 1) jaringan jalan; 2) jaringan saluran pembuangan air limbah: 3) jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4) tempat pembuangan sampah.
b.Sarana ...........
b.Sarana: 1) sarana perniagaan/perbelanjaan; 2) sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3) sarana pendidikan; 4) sarana kesehatan; 5) sarana peribadatan; 6) sarana rekreasi dan olahraga; 7) sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; 8) sarana pemakaman; dan 9) sarana parkir.
c.Utilitas Umum: 1) jaringan air bersih; 2) jaringan listrik; 3) jaringan telepon; 4) jaringan gas; 5) jaringan transportasi; 6) pemadam kebakaran; dan 7) sarana penerangan jalan umum.

Pasal 7

(1)Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c angka 4) disesuaikan dengan kebutuhan dan standar nasional perencanaan lingkungan Perumahan.
(2)Pengembang wajib menyediakan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 7) dan angka 8) paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan Kawasan Perumahan, dengan rincian:
1. a.paling sedikit 18 % (delapan belas persen) untuk pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
2. b.paling sedikit 2 % (dua persen) untuk pemakaman.
(3)Sarana ............
(3)Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, difungsikan sebagai taman.
(4)Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berlokasi:
1. a.di dalam lahan Perumahan; atau
2. b.di luar lahan Perumahan dalam atau luar Daerah.
(5)Dalam hal lahan pemakaman berada di luar Daerah ketentuan penyediaan 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan Kawasan Perumahan harus dipenuhi yang diperuntukan pertamanan dan ruang terbuka hijau.
(6)Ketentuan mengenai penyediaan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media massa; dan/atau
3. c.denda administratif.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, dan teknis pelaksanaan penyediaan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 diatur dalam peraturan Walikota.

BAB V

PENYERAHAN PSU

Pasal 10

(1)Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi kriteria yang meliputi:
1. a.telah selesai dibangun dan dalam keadaan baik;
2. b.sesuai dengan persyaratan umum, teknis, dan administrasi yang telah ditentukan;
3. c.sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan; dan
4. d.paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
(2)Penyerahan PSU sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan:
1. a.secara bertahap, jika rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, jika rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media massa; dan/atau
3. c.denda administratif.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…