DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dan ruang Lingkup, Rencan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pencegahan Penanggulangan Dan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Limbah B3, Pembinaan Dan Oengawasan Terhadap Usaha Dan/ Atau Kegiatan, Pendidikan Peralihan Dan Penyuluhan, Pengargaan, Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, Hak Kewajiban Dan Larangan , Peran Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kota Sukabumi yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga perlu adanya pengendalian yang dikelola secara efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta semua sektor termasuk masyarakat;
c.bahwa…..
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang…..
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9); Dengan…. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Sukabumi.
5.Lingkungan…..
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
10.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
11.Kerusakan….
11.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
13.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
14.Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15.Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
18.Bahan…..
18.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
19.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
23.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
24.Perubahan…..
24.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan disusunnya peraturan Daerah ini:

a.melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Daerah yang bersih, sehat, rapi, dan indah;
b.memberikan arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar pengelolaan Lingkungann Hidup dilaksanakan secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
c.memberikan perlindungan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam di Daerah;
d.menciptakan kesadaran yang tinggi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan komitmen dari Pemerintah Daerah, dunia usaha, industri, dan masyarakat di Daerah; dan
e.mewujudkan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Daerah ini, meliputi:

a.RPPLH;
b.KLHS untuk kebijakan rencana atau program;
c.pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
d.penyimpanan ……
d.penyimpanan sementara Limbah B3;
e.pengumpulan Limbah B3;
f.pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan;
g.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat;
h.pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
i.hak, kewajiban, dan larangan; dan
j.peran serta masyarakat.

BAB III

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

(1)RPPLH merupakan salah satu tahapan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi Sumber Daya Alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan Iklim.
(3)RPPLH memuat rencana tentang:
1. a.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
2. b.pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
3. c.adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
(4)RPPLH….
(4)RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(5)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB IV

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
(2)Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
1. a.rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.
(3)KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
1. a.pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di Daerah;
2. b.perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
3. c.rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pasal 6….

Pasal 6

KLHS memuat kajian antara lain:

a.kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
b.perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup;
c.kinerja layanan dan/atau jasa ekosistem;
d.efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
e.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Perubahan Iklim; dan
f.tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 7

(1)Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan di Daerah.
(2)Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyatakan bahwa Daya Dukung dan Daya Tampung sudah terlampaui: a.kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi ; dan b.segala Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 8

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 9

…….

Pasal 9

(1)untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
(2)Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…