DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asasa Dan Prinsip, Maksud Dan Tujuan, Rencana Indung Sistem Proteksi Kebakaran, Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran, Inspeksi Peralaatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebaharan, Pembinaan Da Pengaasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya serta untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam penanggulangan kebakaran di Kota Sukabumi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran; Mengingat ...... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan ......
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.
8.Kepala ......
8.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kota Sukabumi.
9.Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat UP BPBD adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kebakaran.
10.Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yan disertai dengan timbulnya api atau penyalaan.
11.Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh bahaya kebakaran meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
12.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, maupun untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
13.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah suatu rencana menyeluruh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan waktu tanggap BPBD dan bobot atau kualitas sarana dan prasarana pemadam yang dimiliki.
14.Rencana ......
14.Rencana Induk Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah suatu rencana yang merupakan kombinasi dari berbagai sistem yang bertujuan untuk mencegah mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Kebakaran.
15.Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah suatu rencana yang merupakan kombinasi dari berbagai sistem yang bertujuan untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan Kebakaran.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran diselenggarakan berlandaskan asas keselamatan, kemanfaatan, keseimbangan, koordinasi, dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.keselataman ......
a.keselamatan, meliputi aspek keselamatan jiwa, keselamatan harta benda termasuk aset, dan keselamatan lingkungan;
b.Sistem Proteksi Kebakaran dirancang dan dilaksanakan dengan berbasis pada potensi bahaya dan berwawasan lingkungan; dan
c.Sistem Proteksi Kebakaran merupakan integrasi antara Sistem Proteksi Aktif, Sistem Proteksi Pasif, persyaratan sarana jalan ke luar dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan, dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor, dan Bahan Berbahaya yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.

Pasal 5

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor, dan Bahan Berbahaya.

BAB IV

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka menyelenggarakan Penanggulangan Kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
1. a.rekomendasi teknis dari BPBD;
2. b.tata ruang dan wilayah Daerah; dan
3. c.analisis resiko kebakaran dan bencana lainnya yang pernah terjadi.
(3)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarahan penanganan masalah kebakaran baik upaya Pencegahan Kebakaran maupun Penanggulangan Kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.
(4)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 7

(1)RISPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat
(1)terdiri atas RSCK dan RSPK.
(2)RISPK .......
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
(3)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Proses penyusunan RISPK meliputi:
1. a.komitmen Pemerintah Daerah;
2. b.pelibatan pemangku kepentingan;
3. c.menetapkan peta dasar yang digunakan;
4. d.penaksiran risiko kebakaran dan penempatan pos pemadam kebakaran;
5. e.kajian analisis Dinas;
6. f.analisis peraturan;
7. g.penyusunan pembiayaan;
8. h.pengesahan RISPK; dan
9. i.rencana implementasi RISPK.
(2)Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), memuat layanan pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan Bahan Berbahaya terhadap:
1. a.Kebakaran .......
2. a.Kebakaran;
3. b.pemberdayaan masyarakat;
4. c.penegakan Peraturan Daerah;
(2)Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.kriteria RSCK;
2. b.lingkup kegiatan RSCK;
3. c.identifikasi risiko Kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi pencegahan Kebakaran.
(3)Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.penentuan dan pemenuhan persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran; dan
2. b.manajemen penanganan Kebakaran.
(2)Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap bahaya Kebakaran;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.penegakan hukum.
(3)Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko Kebakaran.
(4)Analisis .......
(4)Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan bahaya Kebakaran yang diperlukan.
(5)Rekomendasi pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, memuat:
1. a.penyempurnaan kebijakan pencegahan Kebakaran dan pelaksanaannya;
2. b.usulan kebutuhan BPBD;
3. c.pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
4. d.sarana dan prasarana pencegahan bahaya Kebakaran; dan
5. e.penyempurnaan prosedur operasi baku termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…