DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa ketentuan dalam PERDA Kota Sukabumi No 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame diubah sehingga berbunyi: Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame, meliputi: reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame suara; reklame film atau slide; dan reklame peragaan. Nilai strategis lokasi dihitung dengan cara menjumlahkan nilai guna lahan, nilai sudut pandang, dan nilai kelas jalan. Nilai sewa Reklame dihitung dengan cara mengalikan nilai strategis lokasi, ukuran atau satuan media Reklame, jangka waktu, dengan harga Reklame.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan adanya perubahan serta penambahan objek pajak reklame, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang……
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang ……
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11.Peraturan ……
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 23); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 23), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

…….

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pajak …….
7.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
8.Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13.Pajak …….
13.Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19.Surat…….
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25.Pembukuan …….
25.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
26.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.Reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya;
2. b.Reklame …….
3. b.Reklame kain;
4. c.Reklame melekat, stiker;
5. d.Reklame selebaran;
6. e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
7. f.Reklame udara;
8. g.Reklame suara;
9. h.Reklame film atau slide; dan
10. i.Reklame peragaan.
(3)Tidak termasuk objek Pajak adalah:
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran tidak melebihi 3 (tiga) m2;
4. d.Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dihitung dengan cara menjumlahkan nilai guna lahan, nilai sudut pandang, dan nilai kelas jalan.
(2)Perhitungan …….
(2)Penghitungan nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut: Nilai strategis lokasi = nilai guna lahan + nilai sudut pandang + nilai kelas jalan.
(3)Penghitungan nilai guna lahan, nilai sudut pandang, dan nilai kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Nilai sewa Reklame dihitung dengan cara mengalikan nilai strategis lokasi, ukuran atau satuan media Reklame, jangka waktu, dengan harga Reklame.
(2)Penghitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut: Nilai sewa Reklame = Nilai strategis lokasi x ukuran atau satuan media Reklame x jangka waktu atau frekuensi x harga Reklame
(3)Ukuran atau satuan media Reklame, jangka waktu atau frekuenasi, dan harga Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Wali Kota. Pasal II ……. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 20 November 2017 WALI KOTA SUKABUMI, ttd. MOHAMAD MURAZ Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 20 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, ttd. MUHAMAD NOOR HANAFIE ZAIN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 15 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT: 15/244/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME I. UMUM Bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk pembangunan. Pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak daerah harus dikelola dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Reklame terdiri dari berbagai macam yang telah menjadi objek pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Sehubungan dengan adanya potensi pajak dalam reklame melekat yang belum dapat dipungut maka perlu diadakan perubahan dan penambahan objek pajak reklame melekat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) …… - 2 – Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan Reklame papan, billboard, videotron. Megatron, dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik fibre glass, kaca, batu logam, cat atau branding, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempatkan pada benda lain baik bersinar maupun disinari. Huruf b Yang dimaksud dengan Reklame kain/bahan lain bukan besi/seng adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor, atau bahan lain. Huruf c Yang dimaksud dengan Reklame melekat, stiker adalah reklame yang melekat pada dinding seperti tembok atau bangunan atau benda apapun juga yang tidak bergerak atau berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untnk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu tempat. Huruf d Yang dimaksud dengan Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan/atau diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, ditempatkan, atau digantungkan pada benda lain. Huruf e Yang dimaksud dengan Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang Huruf f …… - 3 – Huruf f Yang dimaksud dengan Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat terbang, atau bahan lain yang sejenis dalam berbagai bentuk. Huruf g Yang dimaksud dengan Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun. Huruf h Yang dimaksud dengan Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain dalam ruangan. Huruf i Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan/atau tanpa disertai suara. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 41

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…