DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa ketentuan dalam PERDA Kota Sukabumi No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan diubah sehingga berbunyi: Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran, meliputi: tontonan film; pagelaran; kontes; pameran; diskotek, karaoke, kelab malam, dan sejenisnya; sirkus; permainan biliar dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran; dan pertandingan olahraga. Tarif Pajak atas masing-masing jenis Hiburan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Setiap jenis Hiburan wajib untuk menggunakan karcis.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ……. -2 –
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi serta kepastian hukum dalam perubahan peraturan daerah dimaksud, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang ……. -3 –
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan …….
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN ……. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 24), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Kas …….
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10.Wajib …….
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13.Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15.Surat …….
15.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.
20.Surat …….
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25.Pembukuan …….
25.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
26.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan …….
2. a.tontonan film;
3. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
4. c.kontes kecantikan, binaraga, kontes burung berkicau;
5. d.pameran;
6. e.diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
7. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
8. g.permainan biliar dan boling;
9. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
10. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre); dan
11. j.pertandingan olahraga.
(3)Tidak termasuk objek Pajak adalah penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut bayaran.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut: NO JENIS HIBURAN TARIF 1 2 3 a b tontonan film pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana :

1.pagelaran kesenian;
2.kesenian tradisional;
3.musik, tari, dan/atau busana. 10 % 15 % 0 % 20 %

c.kontes ……. 1 2 3 c d e f g h i j kontes kecantikan, binaraga, dan kontes burung berkicau pameran diskotik, karaoke, dan klab malam :
1. 1.diskotek;
2. 2.karaoke;
3. 3.klab malam. sirkus, akrobat, sulap permainan biliar dan boling pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre) pertandingan olahraga 20 % 10 % 40 % 25 % 50 % 20 % 10 % 25 % 15 % 10 %

(2)Setiap jenis Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk menggunakan karcis. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ……. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 20 November 2017 WALI KOTA SUKABUMI, ttd. MOHAMAD MURAZ Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 20 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, ttd. MUHAMAD NOOR HANAFIE ZAIN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 16 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT: 16/245/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN I. UMUM Bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk pembangunan. Pajak Hiburan sebagai salah satu jenis pajak daerah harus dikelola dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6495 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu bahwa “golf” bukan merupakan salah satu objek Pajak Hiburan, sehingga Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan perlu diubah dan disesuaikan kembali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) ....... Ayat (2) Huruf a yang dimaksud dengan tontonan film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan film, dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran atau rumah makan. Huruf b yang dimaksud dengan pagelaran kesenian adalah pagelaran berupa musik dan tari yang bersifat tradisional antara lain campur sari, keroncong, musik melayu, jaipong, tari saman, dan sejenisnya. yang dimaksud dengan kesenian tradisional adalah hiburan kesenian rakyat tradisional yang diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. yang dimaksud dengan musik atau tari dan atau busana adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi, penari, atau peraga busana dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan music, tari, atau busana yang bersifat modern serta dapat menyediakan restoran atau rumah makan dan/atau bar. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan diskotek adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik, rekaman, disk jokey, dan fasilitas untuk menari atau disko serta menyediakan bar. Yang dimaksud ….. Yang dimaksud dengan karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan restoran, rumah makan, atau bar. Yang dimaksud dengan klab malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, musik hidup, pemain musik, dan fasilitas untuk mendari atau dansa serta menyediakan restoran, rumah makan, atau bar. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan fasilitas restoran atau rumah makan. Yang dimaksud dengan bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan fasilitas restoran atau rumah makan. Huruf h Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalh permainan baik secara manual maupun elektronik antara lain permainan yang menggunakan mesin keping (coin game machine), bom-bom car, mesin simulator balap mobil dan motor, mesin simulator permainan menembak, mesin musik, mesin simulator olahraga, mesin music dansa, dan sejenisnya. Huruf i ….. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 42 /49/2017

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…