DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran, Dan Ruang Lingkup, Spald, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Kerja Sama, Pembiayaan, Perizinan, Pembinaan Dan Pengawasan, Insentif Dan Disinsentif, Larangan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Sukabumi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang......
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang.......
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan........
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
16.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
17.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 12);
18.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan Permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam suatu kesatuan dengan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
6.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengelola air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengelolaan lumpur tinja.
8.Sistem.......
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan Air Limbah Domestik yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
10.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
11.Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPT SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
12.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13.Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya dan izinnya menyelenggarakan SPALD.
14.Layanan........
14.Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik secara berkala dan terjadwal yang diselenggarakan oleh Penyelenggara SPALD.
15.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
16.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
17.Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPALD adalah unit yang melaksanakan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik Daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
18.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatkan......
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d.meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
e.mendorong Penyelenggara SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Sasaran pengelolan Air Limbah Domestik:

a.terkendalinya kualitas Air Limbah Domestik sebelum dibuang ke lingkungan;
b.terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
d.meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
e.meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik yang lebih baik.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Daerah ini, meliputi:

a.SPALD;
b.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
c.hak dan kewajiban masyarakat;
d.partisipasi masyarakat;
e.kerjasama;
f.pembiayaan;
g.perizinan;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.insentif dan disinsentif;
j.larangan; dan
k.sanksi.

BAB III

SPALD

Pasal 5

(1)SPALD, terdiri dari:
1. a.SPALD- S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan lokasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.cakupan pelayanan;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.permeabilitas tanah;
6. f.kemiringan tanah;
7. g.kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;
8. h.kemampuan pembiayaan; dan
9. i.ketentuan dan/atau persyaratan teknis.

Pasal 6

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a.subsistem pengolahan setempat;
b.subsistem pengangkutan; dan
c.subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 7

(1)Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
(2)Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri dari:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b diperuntukkan bagi:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.mandi cuci kakus.
(5)Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
(2)Sarana subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
(3)Sarana ......
(3)Sarana subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 9

(1)Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
1. a.prasarana utama;
2. b.prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 10

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.skala perkotaan; dan
b.skala kawasan tertentu.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…