(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
(2)Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
13.Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.sukabumikota.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 13 Januari 2025 Pj. WALI KOTA SUKABUMI, cap.ttd. KUSMANA HARTADJI Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 13 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, cap.ttd. MOHAMMAD HASAN ASARI LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT: (2/10/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI, YUDI PEBRIANSYAH NIP. 19830207 200604 1 010 jdih.sukabumikota.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 279 dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diantaranya melalui pendapatan asli Daerah berupa Pajak dan Retribusi yang pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk menindaklanjuti mandat peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam proses penyusunan maupun ketika sudah disahkan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendapatkan masukan dan evaluasi dari Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan jdih.sukabumikota.go.id pemungutan, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap Pajak dan Retribusi. Sedangkan tujuan Peraturan Daerah ini untuk mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, kemudahan berusaha, iklim inventasi yang kondusif, daya saing Daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah berdasarkan hasil masukan dan evaluasi yaitu:
a.penambahkan pengaturan mengenai wilayah pemungutan PBB- P2 dalam Pasal 10;
b.penyesuaian pengaturan mengenai batas peredaran usaha yang dikecualikan dari PBJT atas penjualan makanan/minuman dalam Pasal 19 ayat (2) agar dapat melebihi dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk mendukung perkembangan UMKM;
c.penghapusan pengaturan mengenai jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya dalam Pasal 22 ayat
(2)huruf e tidak masuk dalam kategori dikecualikan;
d.pemisahan sauna/spa dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf l diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf m;
e.penghapusan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 36 ayat (5) karena sudah mengacu kepada pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan yaitu gubernur;
f.penghapusan pengaturan mengenai pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis kendaraan bermotor dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e karena dalam Pasal 53 ayat (1) belum terdapat penetapan pengendalian lalu lintas sebagai objek Retribusi jasa umum;
g.penambahan pengaturan mengenai penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dalam Pasal 63A;
h.penambahan pengaturan mengenai tata cara penghitungan pemanfaatan barang milik Daerah dalam Pasal 74 ayat (3) harus mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan;
i.penghapusan pengaturan mengenai pembentukan tim pengawas dalam Pasal 92 karena sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota;
j.penghapusan mengenai sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak dan/atau Retribusi dalam Pasal 94 karena sudah diatur dalam Pasal 95;
jdih.sukabumikota.go.id
k.penyesuaian urutan posisi Pasal 102 menjadi Pasal 101 mengenai sanksi pidana berupa denda;
l.penyesuaian pengaturan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dalam Pasal 103 yang mengacu kepada Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
m.penyesuaian pengaturan dalam Lampiran I; dan
n.penyesuaian pengaturan dalam Lampiran II.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1