DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan, Sistematika, Isi Dan Uraian RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023; Mengingat........ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang……
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan……
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
17.Peraturan…….
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
18.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
19.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
20.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 - 2023.

BAB I

PENDAHULUAN memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana.....
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. ASPEK GEOLOGIS DAN DEMOGRAFIS Wilayah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Daerah mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Cibeureum.

Pasal 2

(1)Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
1. a.penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. b.penyusunan Rentsra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(2)Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
1. a.menetapkan visi, misi, dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;
3. c.mewujudkan.....
4. c.mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Definisi keuangan negara dalam kedudukan hukum tertinggi tercantum dalam Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang- undang”. Sedangkan definisi keuangan negara menurut Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Keuangan negara perlu dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun

Pasal 3

RPJMD merupakan:

a.penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD; dan
b.dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponan pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi:

a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
b.BAB II…….
b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi secara indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
c.BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub bab.
d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Memuat permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.
f.BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
g.BAB VII……
g.BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
h.BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh indikator kinerja dan indikator kinerja kunci yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2023.
i.BAB IX : PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan RPJMD serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Pasal 5

Ketentuan mengenai uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. VISI Visi pembangunan jangka menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi pembangunan jangka menengah Daerah menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka menengah harus menjawab permasalahan pembangunan Daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Daerah, adalah:

Pasal 6

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil.......
3. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, dilakukan perubahan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar……. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 21 Maret 2019 WALI KOTA SUKABUMI, ttd. ACHMAD FAHMI Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 21 Maret 2019 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, SALEH MAKBULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT : 3/47/2019 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI, EEN RUKMINI NIP. 19720210199901 2 001 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR : 3 TAHUN 2019 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023. SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023 Berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, visi dan misi Wali Kota terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam .......... dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD yang saat ini memasuki tahun fase keempat. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas Wali Kota terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, top down, dan bottom up. Perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam pendekatan politik artinya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan teknokratis dilakukan dengan cara atau metode dan kerangka berpikir ilmiah, pendekatan ini akan melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti kalangan akademisi. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terhadap pembangunan. Partisipasi dari pemangku kepentingan pembangunan seperti masyarakat, organisasi sosial masyarakat, dan filantropi bisnis diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Pendekatan atas bawah (top down) dan pendekatan bawah atas (bottom up) artinya perencanaan pembangunan disesuaikan dengan kewenangan pada setiap jenjang pemerintahan, yang disesuaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada setiap tingkat pemerintahan. RPJMD .......... RPJMD juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, yaitu:

1.Pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

a.pendekatan holistik-tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b.pendekatan integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
c.pendekatan spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
1. 2.menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program dan kegiatan strategis atau money follow programme.
2. 3.menerapkan cara baru RPJMD, yaitu:
a.kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM (Academic, Business, Community, Government, and Media);
b.kolaborasi pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Dana Masyarakat atau Umat, dan CSR;
c.inovasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.pendekatan spasial;
e.sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Alur penyusunan RPJMD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan .......... Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari rancangan teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, rancangan awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan, dan kesepakatan dengan DPRD serta hasil konsultasi ke Gubernur Provinsi Jawa Barat. Rancangan awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah menjadi masukan untuk perumusan rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Perda tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Raperda tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat. Hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat menjadi dasar penyempurnaan Ranperda tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. RPJMD menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:
1. 1.Media ..........
2. 1.media untuk mengimplementasikan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
3. 2.penjabaran pelaksanaan RPJPD periode atau tahap keempat;
4. 3.perwujudan dari rencana tata ruang wilayah Daerah tahun 2011-2031;
5. 4.pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah;
6. 5.pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
7. 6.instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Wali Kota dan kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
8. 7.instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di RPJMD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi. 1.2. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:
9. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950;
11. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
12. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
14. 6.Undang-undang ..........
15. 6.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
16. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. 9.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
19. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
23. 14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
24. 15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
25. 16.Peraturan ..........
26. 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029;
27. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
28. 18.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005-2025;
29. 19.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi tahun 2011-2031;
30. 20.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan pada rancangan teknokratik RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009– 2029, serta RTRW Daerah tahun 2011-2031. 1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun .......... 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan dalam RPJMD dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah. 1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD RPJPD memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan dan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan rancangan RPJMD berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJPD tahap ketiga, serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pada RPJPD tahap keempat yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif serta terpadunya antara sektor jasa dan pertanian. Lembaga dan pranata telah tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik. Kondisi ini didukung dengan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian lebih efisien dan produktivitas tinggi. 1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RTRW Penyusunan RPJMD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan kebijakan pembangunan yang harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan penentuan lokasi program .......... program atau kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dalam RPJMD didasarkan pada Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kota Sukabumi Tahun 2019-2039 yang sedang dalam tahap penyusunan Naskah Akademis RTRW 2019-2039. 1.3.4. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 1.3.5. Hubungan RPJMD dengan RKPD RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD harus berpedoman pada RPJMD yang artinya harus selaras dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu rencana program dan kegiatan prioritas tahunan Daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. 1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Secara .......... Secara keseluruhan, hubungan keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan disajikan pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan (Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2017) 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif, dan berbasis spasial dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang atau sustainibility development dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat. Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:
31. 1.menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan serta program pembangunan daerah jangka menengah Daerah;
32. 2.menetapkan pedoman untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
33. 3.Mewujudkan ..........
34. 3.mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang berbatasan. 1.5. SISTEMATIKA Sistematika RPJMD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu terdiri atas 9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut: Daerah merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 106˚45’50” Bujur Timur dan 106˚45’10” Bujur Timur, 6˚50’44” Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya mencapai 584 (lima ratus delapan puluh empat) meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 (seratus dua puluh) km dari Ibukota Negara yaitu DKI Jakarta atau 96 (sembilan puluh enam) km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung. Berdasarkan posisi geografisnya, Daerah berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, yaitu sebagai berikut:
35. 1.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
36. 2.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
37. 3.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
38. 4.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Wilayah administrasi Daerah terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Jarak terjauh dari Balaikota Sukabumi .......... Sukabumi adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 (tujuh) km. Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 sedangkan persentase luas wilayah Daerah per kecamatan disajikan pada Gambar 2.1 dan peta administrasi wilayah Daerah disajikan pada Gambar 2.2. . Tabel 2.1. Luas Dataran Masing-masing Kecamatan di Daerah NO KECAMATAN LUAS (KM2) 1 Baros 6,11389 2 Lembursitu 8,89763 3 Cibeureum 8,77390 4 Citamiang 4,0400 5 Warudoyong 7,5983 6 Gunungpuyuh 5,49579 7 Cikole 7,08280 LUAS TOTAL 48,00231 Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2018 (BPS) Gambar 2.1 Persentase Luas Wilayah Daerah Menurut Kecamatan (Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2017, BPS) Baros 11% Lembursitu 22% Cibeureum 19% Citamiang 8% Warudoyong 16% Gunungpuyuh 11% Cikole 13% Baros Lembursitu Cibeureum Citamiang Warudoyong Gunungpuyuh Cikole Gambar .......... Gambar 2.2 Peta Administrasi Daerah Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018 Wilayah .......... Wilayah Daerah disusun dari beberapa kelompok litologi batuan atau batuan dasar, yaitu batuan vulkanik yang berasal dari endapan Gunung Gede dan Pangrango, batuan terobosan yang berupa andesit horenblerida, dan batuan sedimen yang terdiri dari batuan gamping terumbu, batu pasir kwarsa, serta batuan lempung napalan. Indikasi bencana beraspek geologi di Daerah berupa gempa bumi yang akan menyebabkan liquifaksi atau pergeseran tanah, bahaya longsor atau gerakan tanah, dan bahaya gunung berapi. Adapun batuan dasar yang menyusun wilayah Daerah berdasarkan kecamatannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.3. Tabel 2.2 Luas dan Jenis Batuan di DAS Cimandiri NO KECAMATAN SIMBOL FORMASI LUAS (Ha) 1 Baros Qvg Batuan Gunung Api Gunung Gede 550,52 Tmol Anggota Batugamping Formasi Rajamandala 8,66 Tmor Formasi Rajamandala 1,31 2 Cibeureum Qvg Batuan Gunung Api Gunung Gede 913,46 Tmol Anggota Batugamping Formasi Rajamandala 3,65 Tmor Formasi Rajamandala 15,09 3 Cikole Qvg Batuan Gunung Api Gunung Gede 644,37 4 Citamiang Qvg Batuan Gunung Api Gunung Gede 333,51 Tmor Formasi Rajamandala 49,45 5 Gunungpuyuh Qvg Batuan Gunung Api Gunung Gede 514,23 6 Lembursitu Qa Aluvium 43,42 Qvg Batuan Gunung Api Gunung Gede 894,87 Tmjt Anggota Tuff dan Breksi Formasi Jampang 157,06 7 Warudoyong Qvg Batuan Gunung Api Gunung Gede 759,64 Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, 2017 Gambar .......... Gambar 2.3 Peta Geologi Daerah Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018 Wilayah .......... Wilayah Daerah merupakan lereng selatan dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango dengan bentuk bentang alam yang relatif datar sampai bergelombang dengan kemiringan lahan (lereng) diperkirakan relatif beragam. Secara morfologi, Daerah dapat dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi, yaitu morfologi daratan dengan elevasi 385–600 m dpl, morfologi medan bergelombang dengan elevasi 350–975 m dpl, morfologi pegunungan berelief sedang dengan elevasi 375–975 m dpl, dan pegunungan berelief kasar dengan elevasi 375– 900 m dpl. Dari kelima satuan tersebut, sebagian besar morfologi daerah Daerah berupa medan bergelombang. Kondisi morfologis di Daerah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Kondisi Morfologis Daerah NO. KECAMATAN KEMIRINGAN MORFOLOGI LUAS (Ha) 1 Baros > 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/ Perbukitan 0,17 0 - 2 % Datar 415,61 15 - 25 % Bukit/Perbukitan 3,56 2 - 15 % Datar 140,22 25 - 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/ Perbukitan 0,91 2 Cibeureum > 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan 0,01 0 - 2 % Datar 339,78 15 - 25 % Bukit/Perbukitan 3,34 2 - 15 % Datar 588,69 25 - 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/ Perbukitan 0,38 3 Cikole > 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan 0,45 0 - 2 % Datar 195,10 15 - 25 % Bukit/Perbukitan 17,50 2 - 15 % Datar 428,02 25 - 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan 3,30 4 Citamiang 0 - 2 % Datar 136,63 15 - 25 % Bukit/Perbukitan 4,97 2 - 15 % Datar 241,19 25 - 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan 0,17 NO. .......... NO. KECAMATAN KEMIRINGAN MORFOLOGI LUAS (Ha) 5 Gunungpuyuh > 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan 0,05 0 - 2 % Datar 175,72 15 - 25 % Bukit/Perbukitan 6,87 2 - 15 % Datar 329,67 25 - 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan 1,92 6 Lembursitu > 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan 0,99 0 - 2 % Datar 659,90 15 - 25 % Bukit/Perbukitan 46,86 2 - 15 % Datar 372,97 25 - 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan 14,62 7 Warudoyong > 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan 0,04 0 - 2 % Datar 306,12 15 - 25 % Bukit/Perbukitan 0,86 2 - 15 % Datar 452,43 25 - 40 % Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan 0,19 Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, 2017 Adapun kondisi topografi dan kemiringan lereng di wilayah Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan 2.5 berikut. Gambar .......... Gambar 2.4 Peta Topografi Daerah Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018 Gambar .......... Gambar 2.5 Peta Kemiringan Lereng Daerah Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018 Berdasarkan .......... Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah, Daerah termasuk kedalam kisaran zona kerentanan gerakan tanah menengah, rendah sampai sangat rendah. Kerentanan gerakan tanah pada tiga kelas ini memungkinkan terjadinya adanya longsor terutama pada lereng-lereng terjal dan pada saat curah hujan tinggi. Zona gerakan tanah sedang merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan gerakan tanah menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan tanah yang sudah lama terjadi masih mungkin dapat aktif kembali terutama oleh curah hujan yang tinggi dan aktivitas manusia. Adapun luas gerakan tanah di Daerah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan secara spasial disajikan pada Gambar 2.6 berikut. Tabel 2.4 Luas Potensi Gerakan Tanah di Daerah NO KECAMATAN POTENSI RAWAN GERAKAN TANAH LUAS (Ha) 1 Baros Menengah 137,97 Rendah 345,31 Sangat Rendah 77,20 2 Cibeureum Rendah 932,21 3 Cikole Menengah 140,05 Rendah 504,32 4 Citamiang Rendah 343,29 Sangat Rendah 39,67 5 Gunungpuyuh Menengah 145,73 Rendah 368,50 6 Lembursitu Menengah 135,26 Rendah 351,54 Sangat Rendah 608,55 7 Warudoyong Rendah 722,65 Sangat Rendah 36,99 Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, 2017 Gambar .......... Gambar 2.6 Peta Rawan Gerakan Tanah di Daerah Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018 Seperti .......... Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, wilayah Daerah sangat dipengaruhi oleh iklim tropika khatulistiwa. Suhu udara rata- rata di wilayah Daerah berkisar antara 26oC–28oC. Intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas curah hujan di Daerah menggunakan stasiun terdekat yaitu Stasiun Cimandiri yang berada di dalam dan sekitar DAS Cimandiri. Nilai intensitas curah hujan harian maksimal sebesar 76 (tujuh puluh enam) mm dan curah hujan tahunan sebesar 3.794 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) mm. Jumlah bulan kering berkisar 1-2 bulan per tahun, namun mendapat pengaruh hujan orografis di sepanjang sungai merupakan perbukitan dan dataran bergelombang. Menurut Schimdt Ferguson, ciri-ciri iklim tersebut digolongkan sebagai iklim basah Tipe Af. Curah hujan minimum umumnya terjadi pada musim bulan Agustus. Curah hujan harian pada Stasiun Cimandiri dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini. Tabel 2.5 Curah Hujan Daerah Tgl Bulan Tahunan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 0 8 4 2 0 3 28 0 0 5 0 16 2 0 11 9 8 0 0 0 0 0 2 0 44 3 2 24 1 6 0 0 0 0 0 3 0 3 4 50 24 14 4 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 14 39 2 0 0 0 0 0 16 9 0 6 4 32 0 0 1 14 0 0 0 0 3 0 7 7 16 0 4 5 0 0 0 5 6 34 0 8 0 4 48 0 2 0 0 2 0 2 12 9 9 0 28 0 0 17 0 0 0 0 2 7 3 10 0 20 0 0 32 1 0 1 0 22 13 0 11 4 14 0 8 5 17 0 1 0 2 6 3 12 5 6 0 12 0 32 0 0 0 7 14 2 13 12 8 0 33 15 0 0 0 0 22 2 4 14 38 13 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 15 33 5 6 5 0 0 0 0 2 0 17 16 16 17 12 16 0 0 22 0 0 4 0 0 3 17 10 9 0 0 0 0 0 0 0 2 14 1 18 14 6 4 0 0 19 0 0 0 0 6 4 19 4 0 8 38 0 0 0 0 0 1 1 4 20 6 0 1 9 0 0 0 0 0 68 0 0 21 0 23 10 16 0 0 0 0 0 2 0 35 22 12 6 3 7 0 6 3 0 16 51 5 6 23 5 31 4 4 0 4 0 0 2 0 6 6 24 0 4 0 2 0 0 15 0 8 0 0 0 25 19 5 0 0 5 47 0 0 19 0 5 0 26 .......... Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka 2018 (BPS) Kondisi air permukaan maupun air tanah atau groundwater baik dari sisi pergerakan, distribusi, maupun kualitasnya di Daerah sangat erat kaitannya dengan sungai-sungai yang mengalir di wilayah Daerah. Daerah Aliran Sungai atau DAS dan sungai-sungai yang melewati Daerah dijelaskan pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.7 berikut ini. Tabel 2.6 Daerah Aliran Sungai di Wilayah Daerah No Nama Sungai Luas DAS (Ha) Panjang (km) Debit (m3/dtk) 1 Ceger 0,004129 4,129 - 2 Cibeureum 0,0076 7,600 - 3 Salakaso 0,003244 3,244 - 4 Cibitung 0,006125 6,125 - 5 Cisuda 0,009659 9,659 0,40 6 Tonjong 0,004625 4,625 - 7 Cimandiri 0,012705 12,705 4,60 26 11 2 0 2 0 0 0 0 21 32 13 0 27 2 58 0 14 0 0 0 0 2 6 58 7 28 44 22 3 8 0 0 7 0 4 11 96 0 29 65 29 2 46 3 22 0 6 14 6 0 30 24 7 0 0 17 2 30 13 0 4 1 31 18 3 0 0 0 0 0 Hujan Maks 65 58 48 38 46 47 28 30 21 68 96 44 96 Jml Curah hujan 406 405 209 190 128 128 97 34 102 276 332 169 2533 Jml Hari hujan 23 26 18 21 9 9 7 4 12 20 22 19 193 Jml hujan (1-15) 155 227 121 88 77 67 48 4 7 89 118 102 Jml data kosong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jml Hujan (16- 31) 251 178 88 102 51 118 49 30 95 187 214 67 Jml data kosong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO .......... No Nama Sungai Luas DAS (Ha) Panjang (km) Debit (m3/dtk) 8 Cikapek 0,001851 1,851 0,01 9 Cipelang Leutik 0,003727 3,727 0,08 10 Cipelang 0,01508 15,080 1,26 11 Ciseureuh 0,004827 4,827 0,07 12 Cijambe 0,002252 2,252 0,20 13 Cigunung 0,004252 4,252 0,27 14 Bantarpanjang 0,001908 1,908 - 15 Gunungpuyuh 0,001068 1,068 - 16 Cikujang 0,001359 1,359 - 17 Cipanengah 0,005592 5,592 0,54 18 Ciseupan 0,003583 3,583 - 19 Ciparigi 0,001629 1,629 - 20 Cipada 0,001164 1,164 2,13 21 Ciwalung 0,001773 1,773 0,02 22 Cibandung 0,002847 2,847 0,06 23 Ciharempoy 0,004776 4,776 - 24 Cisarua 0,004127 4,127 0,36 25 Ciaul 0,003420 3,420 - 26 Cipicung 0,001503 1,503 - 27 Cisaray 0,002429 2,429 0,2 28 Tipar 0,003926 3,926 - 29 Cipasir 0,001948 1,948 - Sumber : Masterplan Drainase Kota Sukabumi, 2014 Gambar .......... Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai Daerah Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018 Wilayah .......... Wilayah Daerah merupakan salah satu di antara daerah yang cukup rawan letusan gunung berapi karena letaknya relatif dekat dengan Gunung Gede Pangrango. Selain itu wilayah Daerah juga rawan gempa bumi karena terletak di sesar atau patahan Cimandiri. Daerah potensi gempa di Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.7 sedangkan peta rawan letusan gunung berapi serta peta rawan gempa disajikan berturut-turut pada Gambar 2.8 dan Gambar 2.9. Tabel 2.7 Potensi Gempa di Daerah NO KECAMATAN POTENSI GEMPA LUAS (Ha) 1 Baros Daerah Aman 97,69 Daerah Rawan Gempa 462,78 2 Cibeureum Daerah Aman 835,26 Daerah Rawan Gempa 96,94 3 Cikole Daerah Aman 644,37 4 Citamiang Daerah Aman 382,96 5 Gunungpuyuh Daerah Aman 514,23 6 Lembursitu Daerah Aman 49,10 Daerah Rawan Gempa 1.046,25 7 Warudoyong Daerah Aman 758,23 Daerah Rawan Gempa 1,41 Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2017 Gambar .......... Gambar 2.8 Peta Rawan Gunung Api Daerah Gambar .......... Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018 Gambar 2.9 Peta Rawan Gempa Daerah Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018 Letak .......... Letak Daerah sangat strategis karena berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota Negara, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, sehingga menjadikan Daerah sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja. Jumlah penduduk Daerah tahun 2018 adalah 344.797 (tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jiwa yang terdiri atas 173.376 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam) jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 50,28% (lima puluh koma dua puluh delapan persen) dan 171.421 (seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu) jiwa penduduk perempuan atau sebesar 49,71% (empat puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen) dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,14 (seratus satu koma empat belas). Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Daerah tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.8. Tabel 2.8 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Daerah Tahun 2018 No Kecamatan Jenis Kelamin (Ribu) Rasio Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Baros 18.728 18.343 37.071 102.09 2 Lembursitu 20.251 20.490 40.741 98,83 3 Cibeureum 21.397 20.869 42.266 102,53 4 Citamiang 26.923 26.743 53.666 100,67 5 Warudoyong 29.737 28.779 58.516 102,33 6 Gunungpuyuh 24.629 24.091 48.720 102,23 7 Cikole 31.711 32.106 63.817 98,77 Tahun 2018 173.376 171.421 344.797 101,14 Tahun 2017 169.392 166.474 335.866 101,75 Tahun 2016 166.971 164.003 330.974 101,81 Tahun 2015 162.311 159.017 321.328 102,07 Tahun 2014 162.480 158.092 320.572 102,77 Sumber : Data Agregat Penduduk Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Kota Sukabumi Dari .......... Dari Tabel 2.8 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Daerah mengalami pertambahan tiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk Daerah Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.9 sedangkan perkembangan laju pertumbuhan penduduk Daerah Tahun 2013- 2018 disajikan pada Gambar 2. 10. Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Tahun 2013 - 2018 No Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun (%) 1 2014 320.572 1,02 2 2015 321.328 0,99 3 2016 330.974 0,94 4 2017 335.866 0,90 5 2018 344.797 0,77* Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka 2018 * Bappeda Kota Sukabumi diolah 2019 Laju pertumbuhan penduduk Daerah cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2014-2018. Laju pertumbuhan penduduk Daerah tertinggi terjadi pada Tahun 2014 sedangkan laju pertumbuhan penduduk Daerah terendah terjadi pada Tahun 2018 dengan nilai masing-masing sebesar 1,02 (satu koma nol dua) dan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh). Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Daerah dalam kurun waktu 2014 – 2018 disajikan pada Gambar 2.10. Gambar 2.10 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah (Sumber: Kota Sukabumi dalam Angka 2018) Kepadatan .......... Kepadatan penduduk di Daerah terus meningkat dalam kurun waktu tahun 2014-2018 dengan persentase peningkatan kepadatan penduduk sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) yaitu dari 6.614 (enam ribu enam ratus empat belas) jiwa/km2 pada tahun 2014 menjadi 7.114 (tujuh ribu seratus empat belas) jiwa/km2 pada tahun

2018.Kepadatan penduduk Daerah Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.10. Adapun grafik kepadatan penduduk per Kecamatan disajikan pada Gambar 2.11. Tabel 2.10 Kepadatan Penduduk Daerah Tahun 2014-2018 No. Kecamatan Luas Wilayah (km2) Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) 2014 2015 2016 2017 2018 1 Baros 5,59158 5.991 5.993 6.235 6.349 6.630 2 Lembursitu 10,76196 3.380 3.450 3.542 3.626 3.786 3 Cibereum 9,14407 4.161 4.231 4.404 4.469 4.622 4 Citamiang 4,00739 12.630 12.659 12.995 13.164 13.392 5 Warudoyong 7,57486 7.399 7.279 7.502 7.613 7.725 6 Gunungpuyuh 5,14479 8.792 8.872 9.107 9.231 9.470 7 Cikole 6,24528 9.729 9.685 9.921 10.019 10.218 Rata-Rata Kepadatan Penduduk 6.614 6.629 6.828 6.929 7.114 Sumber : Data Agregat Penduduk Berdasarkan DKB 2014-2018, Disdukcapil diolah, 2019 Gambar 2.11 Kepadatan Penduduk Daerah Tahun 2014-2018 (Sumber : Disdukcapil diolah, 2019) Rata-rata .......... Rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga di Daerah tiap tahun dalam kurun waktu tahun 2014-2018 tidak mengalami perubahan yaitu 3 (tiga) jiwa per kepala keluarga. Jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, dan jumlah jiwa per kepala keluarga disajikan pada Tabel 2.11. Tabel 2.11 Rata-rata Jumlah Penduduk per Kepala Keluarga di Daerah Tahun 2014-2018 No Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah Kepala Keluarga (KK) Jumlah Penduduk per Kepala Keluarga (jiwa) 1 2014 320.572 92.069 3 2 2015 321.328 93.140 3 3 2016 330.974 98.636 3 4 2017 335.866 102.563 3 5 2018 344.797 105.927 3 Sumber : Data Agregat Penduduk Berdasarkan DKB 2014-2018, Disdukcapil diolah, 2019 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olah raga. 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur melalui 13 (tiga belas) indikator yaitu:
1.jumlah penduduk;
2.laju pertumbuhan penduduk (LPP; %);
3.laju pertumbuhan ekonomi (LPE; %);
4.laju inflasi (%);
5.tingkat kemiskinan (%)
6.ketimpangan kemakmuran (gini ratio);
7.PDRB perkapita (ADHB);
8.angka melek huruf (AMH);
9.Angka ..........
9.angka rata-rata lama sekolah (RLS);
10.angka harapan lama sekolah (HLS);
11.angka harapan hidup (AHH);
12.persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I; dan
13.tingkat pengangguran terbuka (TPT). 2.2.1.1. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Daerah tahun 2018 adalah 344.797 (tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jiwa, meningkat sebesar 24.225 (dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima) jiwa dari jumlah penduduk tahun 2014 yaitu sebesar 320.572 (tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua) jiwa atau persentase peningkatan jumlah penduduk tahun 2014- 2018 sebesar 7,55% (tujuh koma lima puluh lima). Adapun rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan terus menurun dari 102,77% (seratus dua koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2014 menjadi 101,14% (seratus satu koma empat belas persen) pada tahun 2018. Kepadatan penduduk di Daerah pada tahun 2018 mencapai 7.114 (tujuh ribu seratus empat belas) jiwa/km2, meningkat 7,5% (tujuh koma lima persen) dari kepadatan penduduk tahun 2014 sebesar 6.614 (enam ribu enam ratus empat belas) jiwa/km2 menjadi 7.114 (tujuh ribu seratus empat belas) jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga tetap yaitu 3 (tiga) jiwa per kepala keluarga. 2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Laju pertumbuhan penduduk Daerah pada kurun waktu tahun 2014-2018 menurun dengan persentase penurunan sebesar 24% (dua puluh empat persen) yaitu dari 1,02 (satu koma nol dua) pada tahun 2014 menjadi 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) pada tahun 2018. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2015-2017 cenderung menurun dengan laju .......... laju yang tidak terlalu signifikan yaitu 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) pada tahun 2015, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) pada tahun 2016, dan 0,90 (nol koma sembilan puluh) pada tahun 2017. 2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertumbuhan ekonomi Daerah senantiasa bergerak positif. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2013-2018 menunjukkan tren yang fluktuatif, mengalami perlambatan pada tahun 2015 dan 2017. Perlambatan ekonomi dari tahun 2015 salah satunya adalah sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak sebagai akibat dicabutnya subsidi pemerintah pada tahun 2013. Langkah ini berakibat kepada berbagai kategori lapangan usaha ekonomi di Daerah. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Daerah berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi Daerah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018 disajikan pada Tabel 2.12. Tabel 2.12 LPE Daerah dan LPE Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 N o Kota/Provinsi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE/%) 2013 2014 2015 2016 2017 * 2018 ** 1 Kota Sukabumi 5,41 5,43 5,13 5,66 5,43 5,54 2 Jabar 6,33 5,09 5,04 5,67 5,35 5,64 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara 2.2.1.4. Laju Inflasi Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga .......... harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Daerah merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kota di Provinsi Jawa Barat yang merupakan lokasi pemantauan laju inflasi dan indeks harga konsumen. Laju inflasi di Daerah pada tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.13. Tabel 2.13 Laju Inflasi Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 No Kota/Provinsi Laju Inflasi (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kota Sukabumi 8,03 8,38 2,20 2,52 4,10 2,95 2 Jawa Barat 9,15 7,41 2,73 2,73 3,63 3,54 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019 Angka inflasi di Daerah pada tahun 2013-2014 cenderung tinggi yaitu 8,03%-8,38% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang diikuti kenaikan tarif dasar listrik dan harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang mendorong inflasi meningkat pada tahun 2013 dan 2014. Angka inflasi di Daerah dapat dikendalikan pada tahun- tahun berikutnya dan mencapai 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) pada tahun 2018. Walau sempat mengalami kenaikan angka inflasi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,10 (empat koma sepuluh), rata-rata angka inflasi di Daerah berada di bawah angka inflasi Provinsi Jawa Barat. Penyebab kenaikan inflasi di Daerah dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta pada kelompok pengeluaran kesehatan. Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut, koordinasi dan intensitas komunikasi terus ditingkatkan oleh Bank Indonesia dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota di Jawa Barat melalui Forum Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID sebagai .......... sebagai upaya untuk menahan laju inflasi agar tetap terkendali. Laju Inflasi di Daerah dan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 disajikan pada Gambar 2.12. Gambar 2.12 Laju Inflasi Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019) 2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) jiwa dan menurun menjadi 23.200 (dua puluh tiga ribu dua ratus) jiwa pada tahun
2018.Pemerintah Daerah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 8,05% (delapan koma nol lima) pada tahun 2013 menjadi 7,12% (tujuh koma dua belas persen) pada tahun 2018. Artinya pada periode tahun 2013 sampai 2018 Pemerintah Daerah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,93% (nol koma sembilan puluh tiga persen). Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Daerah Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.14. 8,03 8,38 2,2 2,52 4,1 2,95 9,15 7,41 2,73 2,73 3,63 3,54 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kota Sukabumi Jabar Tabel .......... Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tahun 2013-2018 No Indikator Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa) 25,2 24,1 27,84 27,51 27,41 23,2 2 Persentase penduduk miskin (%) 8,05 7,65 8,79 8,59 8,48 7,12 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019 Dibandingkan degan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, Daerah memiliki tingkat kemiskinan di bawah Provinsi Jawa Barat. Persentase penduduk miskin di Daerah dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 2.15 dan perbandingan persentase penduduk miskin Daerah dengan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.13. Tabel 2.15 Persentase Penduduk Miskin Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 No Kota/Provinsi Persentase Penduduk Miskin (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kota Sukabumi 8,05 7,65 8,79 8,59 8,48 7,12 2 Prov. Jawa Barat 9,61 9,18 9,57 8,77 7,83 7,45 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019 Gambar 2.13 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat) 8,03 8,38 2,2 2,52 4,1 2,95 9,15 7,41 2,73 2,73 3,63 3,54 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kota Sukabumi Jabar 2.2.1.6. Ketimpangan .......... 2.2.1.6. Ketimpangan Kemakmuran Ketimpangan sosial dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah dengan menggunakan Gini Ratio atau Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang didasarkan pada Kurva Lorenz. Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu misalnya pendapatan dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Koefisien Gini berupa indeks yang berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks Gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Koefisien Gini ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :
1.Gini Ratio < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
2.0,4 < Gini Ratio < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat); dan
3.Gini Ratio >0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi . Pada tahun 2013-2018, indeks Gini Daerah menunjukan kondisi yang berfluktuasi. Indeks Gini tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai angka 0,43 (nol koma empat puluh tiga). Angka ini relevan dengan kondisi kemiskinan yang mengalami kenaikan di tahun yang sama. Pada tahun 2016 indeks Gini Daerah telah menurun .......... menurun meskipun secara angka berada pada 0,42 (nol koma empat puluh dua) dan masih berada di atas indeks Gini Provinsi Jawa Barat. Meskipun masih masuk dalam ketimpangan moderat, namun hal ini harus menjadi perhatian khusus. Ketimpangan yang tinggi akan menyebabkan lebih rawan terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh. Perkembangan indeks Gini Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disajikan pada Gambar 2.14. Gambar 2.14 Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Sukabumi Dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019) 2.2.1.7. PDRB Per Kapita Produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu dan biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, nilai PDRB juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan nilai PDRB ini antara lain adalah : 0,40 0,36 0,43 0,42 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,41 0,39 0,40 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kota Sukabumi Jabar
1.untuk ..........
1.untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2.untuk mengetahui struktur perekonomian;
3.untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan; dan
4.untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen. Berdasarkan perkembangan saat ini, telah dilakukan perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke tahun 2010. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Daerah tahun 2017 mencapai Rp.10.560.000.000.000,- (sepuluh trilyun lima ratus enam puluh milyar rupiah) atau mengalami pertumbuhan 8,64% (delapan koma enam puluh empat persen) dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp.9.720.000.000.000,- (sembilan trilyun tujuh ratus dua puluh milyar rupiah). Nilai pertumbuhan yang dimiliki oleh PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga selain peningkatan produksi. Nilai PDRB Daerah atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) tahun 2017 sebesar Rp.7.780.000.000.000,- (tujuh trilyun tujuh ratus delapan puluh milyar rupiah) atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,43% (lima koma empat puluh tiga persen), dari Rp.7.380.000.000.000,- (tujuh trilyun tiga ratus delapan puluh milyar rupiah) di tahun 2016. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan produksi barang atau jasa yang nyata terjadi dan telah mengeliminir faktor kenaikan harga, sehingga mencerminkan LPE yang sesungguhnya tercipta. Jika dicermati, pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku bergerak dengan lebih cepat dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga kontan. Hal tersebut menunjukkan besarnya dampak perubahan harga atau inflasi terhadap perekonomian. Sekilas perekonomian tampak tumbuh dengan pesat padahal kenyataannya peningkatan produksi sebenarnya .......... sebenarnya yang terjadi tidaklah setajam itu karena tergerus oleh faktor inflasi. Maka dari itu, untuk menilai pertumbuhan rill digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB Daerah Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.16. Tabel 2.16 PDRB Daerah Tahun 2012-2017 (dalam jutaan rupiah) Tahun Penilaian ADHB ADHK 2013 7.309.646,73 6.310.682,60 2014 8.140.751,03 6.643.603,95 2015 8.971.328,27 6.985.333,30 2016* 9.718.975,96 7.379.481,72 2017** 10.555.670,15 7.780.422,70 Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2018 2.2.1.8. Angka Melek Huruf (AMH) Angka melek huruf atau AMH merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas. Kegunaan dari indikator AMH ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam .......... dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. AMH Daerah dalam kurun waktu 2013-2018 sudah mencapai rata-rata di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) artinya terdapat lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah yang bisa membaca dan menulis. Pencapaian AMH Daerah berada di atas capaian AMH Provinsi Jawa Barat yang berada di kisaran 96-98% sebagaimana disajikan pada Tabel 2.17 sedangkan capaian AMH Daerah Tahun 2013-2018 disajikan pada Gambar 2.15. Tabel 2.17 Capaian AMH Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 No Provinsi /Kota AMH (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kota Sukabumi 99.74 99.76 100 100 100 99.61 2 Prov. Jawa Barat 96.87 98.29 98.29 98.78 98.76 NA Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat,2019 Gambar 2.15 Capaian AMH Daerah Tahun 2013-2018 (Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019) 2.2.1.9. Angka .......... 2.2.1.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata lama sekolah atau RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia di atas 15 tahun untuk menjalani pendidikan formal. Indikator RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Daerah dalam kurun waktu 2013-2018 meningkat 14,9% (empat belas koma sembilan) dari 8,52 (delapan koma lima puluh dua) tahun pada tahun 2013 menjadi 9,79 (sembilan koma tujuh puluh sembilan) tahun pada tahun 2018. Artinya rata-rata penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah menamatkan pendidikan formal hingga kelas 9 (sembilan) pada jenjang SMP. Capaian RLS di Daerah disajikan pada Gambar 2.16. Gambar 2.16 Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Daerah Tahun 2013-2018 (Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019) 2.2.1.10. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Harapan lama sekolah atau HLS didefinisikan lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke atas. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kota Sukabumi 8,52 8,7 9,08 9,28 9,52 9,79 8,52 8,7 9,08 9,28 9,52 9,79 HLS .......... HLS Daerah pada tahun 2017 mencapai 13,41 (tiga belas koma empat puluh satu) tahun, meningkat 10% (sepuluh persen) dari angka HLS tahun 2012 yaitu 12,19 (dua belas koma sembilan belas) tahun. Angka HLS sebesar 13,41 (tiga belas koma empat puluh satu) tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Daerah sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi dan sudah melampaui angka HLS Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2012-2017. Angka HLS Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017 disajikan pada Tabel 2.18. sedangkan perkembangan HLS Daerah dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.17. Tabel 2.18 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017 No Provinsi/ Kota Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Provinsi Jawa Barat 11,24 11,81 12,08 12,15 12,30 12,35 2 Kota Sukabumi 12,19 13,08 13,18 13,24 13,38 13,41 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat,Bappeda Kota Sukabumi diolah Gambar 2.17 Perkembangan Angka HLS Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017 (Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat) Dari .......... Dari tabel dan gambar diatas, terlihat bahwa peningkatan HLS Daerah tahun 2012-2017 relevan dengan peningkatan HLS Provinsi Jawa Barat, yang merupakan dampak dari program dan kegiatan di sektor pendidikan. 2.2.1.11. Angka Harapan Hidup (AHH) Angka harapan hidup atau AHH yaitu perkiraan rata- rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup atau rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir, yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, nilai AHH Daerah terus mengalami peningkatan dari 71,75 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh lima) pada tahun 2013 menjadi 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen). Namun demikian, AHH Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 masih berada di bawah AHH Provinsi Jawa Barat. Nilai AHH Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.19 sedangkan grafik perkembangan nilai AHH Daerah tahun 2013-2018 disajikan pada Gambar 2.18. Tabel 2.19 AHH Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2018 NO Provinsi/ Kota TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Provinsi Jawa Barat 72,09 72,23 72,41 72,44 72,77 NA 2 Kota Sukabumi 71,75 71,76 71,86 71,90 71,98 72 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Bappeda Kota Sukabumi diolah Gambar .......... Gambar 2.18 Perkembangan AHH Daerah Tahun 2013-2018 (Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Kota Sukabumi, diolah) 2.2.1.12. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera atau KPS, keluarga sejahtera I atau KS-I, keluarga sejahtera II atau KS-II, keluarga sejahtera III atau KS-III, dan keluarga sejahtera III plus atau KS-III plus. Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 (dua puluh satu) indikator dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor- faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari :
1.pemenuhan kebutuhan dasar;
2.pemenuhan kebutuhan psikologi;
3.kebutuhan pengembangan; dan
4.kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I. Kelompok inilah yang kemudian menjadi bagian dari target BKKBN dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keluarga prasejahtera 71,75 71,76 71,86 71,90 71,98 72 2013 2014 2015 2016 2017 2018 adalah .......... adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok atau pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama. Mereka yang dikategorikan sebagai KPS adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria KS-I. Selanjutnya KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu satu atau lebih indikator pada tahapan KS-II. Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I di Daerah dalam kurun waktu 2013-2018 menurun sebesar 1% (satu persen) dari 22,99% (dua puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) pada tahun 2013 menjadi 22,74% (dua puluh dua koma tujuh puluh empat persen) pada tahun
2018.Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I di Daerah tahun 2013-2018 disajikan pada Gambar 2.19. Gambar 2.19 Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera-I di Daerah Tahun 2013-2018 (Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019) 2.2.1.13.Tingkat .......... 2.2.1.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran di Daerah dalam kurun waktu 2013-2017 menurun sebesar 28,82% (dua puluh delapan koma delapan puluh dua persen) dari 11,24% (sebelas koma dua puluh empat persen) pada tahun 2013 menjadi 8% (delapan persen) pada tahun 2017. Walaupun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 TPT Daerah berada di atas Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016-2017 TPT Daerah menurun bahkan berada di bawah provinsi Jawa Barat. Capaian TPT Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 di sajikan pada Gambar 2.20. Gambar 2.20 Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019) 2.2.2. Fokus .......... 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga Human development index atau HDI yang diperkenalkan oleh United Nation Developmen Programme (UNDP). UNDP mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar yaitu :
1.umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life);
2.pengetahuan (knowledge); dan
3.standar hidup layak (decent standard of living). Nilai capaian IPM dapat digunakan untuk membandingkan keberhasilan dalam upaya pembangunan manusia antar daerah atau negara. Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan metodologi dalam perhitungan IPM, ada beberapa alasan yang melandasi perubahan metodologi perhitungan yaitu:
1.beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik;
2.produk domestik bruto atau PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; dan
3.Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Dua perubahan yang dilakukan yaitu perubahan indikator dan perubahan metode perhitungan. Perubahan indikator yang dilakukan yaitu: Angka Melek Huruf atau AMH pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah atau HLS dan Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto .......... Bruto atau PNB per kapita. Sedangkan metode perhitungan berubah dari metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata- rata geometrik. Nilai IPM Daerah pada kurun waktu Tahun 2013-2018 terus menunjukan peningkatan dan berada di atas nilai IPM Provinsi Jawa Barat. IPM Daerah sudah berhasil masuk dalam kategori tinggi pada tahun 2013 dengan angka 70,81 (tujuh puluh koma delapan puluh satu), sedangkan Provinsi Jawa Barat baru masuk dalam kategori tinggi pada tahun 2016. Pada tahun 2017, IPM Daerah sudah mencapai angka 73,03 (tujuh puluh tiga koma nol tiga) dan menempati peringkat ke-7 (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.20 dan Gambar 2.21. Sedangkan posisi nilai IPM Daerah dalam regional Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.22. Tabel 2.20 Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 No Keterangan Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Provinsi Jawa Barat 68,25 68,8 69,5 70,05 70,69 71,06 2 Daerah 70,81 71,19 71,84 72,33 73,03 73,60 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019 Gambar .......... Gambar 2.21 Grafik Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019) Gambar 2.22 Nilai IPM Kota Sukabumi dalam Posisi Regional Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019) 2.2.3. Fokus .......... 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Daerah selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 2016, Wayang Sukuraga telah ditetapkan sebagai kesenian khas budaya Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga terus menyelenggarakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pagelaran seni budaya agar dapat mempertahankan kesenian dan kebudayaan Daerah, juga untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Maka dari itu, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Sebagai upaya penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat juga telah berdiri stadion olahraga Suryakencana di Jalan Pabuaran. Dalam komplek stadion olahraga Suryakencana, berdiri kokoh gedung olahraga dan lapangan sepak bola yang representatif. Keberadaan stadion ini banyak melahirkan atlet olahraga prestasi. Daerah juga banyak mengantarkan atlet olahraga prestasi ke berbagai kejuaraan olahraga prestasi baik pada level regional Jawa Barat maupun nasional termasuk Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat dan Pekan Olahraga Nasional. 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Daerah mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri .......... terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah:
1.urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2.urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3.urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4.urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum konkuren baik wajib maupun urusan pilihan. 2.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Urusan wajib dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. 2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu:
1.urusan pendidikan;
2.urusan kesehatan;
3.urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
4.urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5.urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6.urusan sosial.
1.Urusan ..........
1.Urusan Wajib Pendidikan Indikator kinerja kunci pada urusan wajib pendidikan, yaitu sebagai berikut:

a.Pendidikan Anak Usia Dini Persentase capaian Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 fluktuatif, namun secara umum meningkat 14,5% (empat belas koma lima persen) dari 55.36% (lima puluh lima koma tiga puluh enam persen) pada tahun 2013 menjadi 63,4% (enam puluh tiga koma empat persen) pada tahun 2018. Persentase capaian PAUD tertinggi dicapai pada Tahun 2014 yaitu 82,49% (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan persen).
b.Angka Melek Huruf Indikator persentase penduduk yang berusia >15 (lima belas) tahun melek huruf atau idak buta aksara pada tahun 2013-2018 rata-rata mencapai diatas 99% (sembilan puluh sembilan persen) artinya 99% (sembilan puluh sembilan persen) penduduk Daerah berusia >15 (lima belas) tahun sudah tidak buta aksara.
c.Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni atau APM pada jenjang pendidikan SD di Daerah pada tahun 2018 sudah mencapai 99,4% (sembilan puluh sembilan koma empat persen) artinya masih terdapat 0,6% (nol koma enam persen) anak berusia 7-12 tahun yang belum bersekolah. Nilai APM pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD meningkat 5,3% (lima koma tiga persen) dari tahun 2013 sebesar 94,33% (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) menjadi 99,4% (sembilan puluh sembilan koma empat persen) pada tahun 2018. APM pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP di Daerah pada tahun 2018 .......... 2018 sudah mencapai 96,4% (sembilan puluh enam koma empat persen) artinya masih terdapat 3,6% (tiga koma enam persen) anak berusia 13-15 tahun yang belum bersekolah SMP. Nilai APM pada jenjang pendidikan SMP meningkat 19% (sembilan persen) dari tahun 2013 sebesar 81,06% (delapan puluh satu koma nol enam persen) menjadi 96,4% (sembilan puluh enam koma empat persen) pada tahun 2018. Pada tahun 2017, urusan pendidikan menengah atas kembali menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten/kota fokus untuk mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal atau kesetaraan. Dengan adanya alih kelola ini diharapkan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi.
d.Angka Putus Sekolah Pada tahun 2018, sudah tidak terdapat lagi terdapat anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun yang putus sekolah baik pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD maupun pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP.
e.Angka Kelulusan Tingkat kelulusan siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP pada tahun 2018 sudah mencapai 100% (seratus persen).
f.Angka Melanjutkan Persentase jumlah siswa sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP mencapai 110,2%, (seratus sepuluh koma nol dua persen) menurun 1,2% (satu koma dua persen) .......... persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 111,57% (seratus sebelas koma lima puluh tujuh persen).
g.Guru yang Memenuhi Kualifikasi Strata-1 atau Diploma-IV Kualitas pendidikan akan tercipta bila didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang mumpuni, hal ini dapat diliat dari persentase guru yang berkualifikasi pendidikan S-1 atau D-IV pada tahun 2018 sudah mencapai 91,97% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen), meningkat 12,1% (dua belas koma satu persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 82,96% (delapan puluh dua koma sembilan puluh enam persen).
1. 2.Urusan Wajib Kesehatan Indikator kinerja kunci pada urusan wajib kesehatan, yaitu sebagai berikut:
a.Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Daerah cenderung fluktuatif pada kurun waktu tahun 2013-2018 dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 100% (seratus persen). Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.
b.Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2018 mencapai 97,9% (sembilan puluh tujuh koma sembilan persen), meningkat sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 92,14% (sembilan puluh dua koma empat belas persen). Hal ini .......... ini dapat dicapai berkat kerjasama yang optimal dari semua pihak terutama bidan praktek swasta, rumah sakit baik pemerintah dan swasta dan Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas di dalamnya.
c.Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization Capaian cakupan kelurahan universal child immunization atau UCI pada tahun 2018 adalah 96,97% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh tujuh persen) artinya 96,97% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh tujuh persen) kelurahan di Daerah telah melaksanakan imunisasi kepada 80% (delapan puluh persen) sasaran imunisasi, menurun 3,03% (tiga koma nol tiga persen) dari capaian tahun 2017. Indikator yang digunakan adalah imunisasi BCG, DPT-Hb3, Polio 4, dan campak. Imunisasi merupakan langkah preventif untuk meminimalisasi terjadinya kondisi sakit pada anak. Semakin banyak kelurahan yang masuk kategori UCI maka akan semakin besar perlindungan terhadap balita dari penyakit. Strategi yang dilakukan petugas di antaranya adalah sweeping langsung terhadap anak bayi dan BALITA yang menjadi sasaran imunisasi dan digerakannya kembali masyarakat peduli imunisasi serta optimalisasi peran pengawas atau wakil supervisor atau wasor imunisasi yang terus memantau dan mengevaluasi capaian program secara rutin.
d.Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Selama kurun waktu tahun 2013-2017, BALITA yang mengalami gizi buruk seluruhnya mendapatkan penanganan sesuai standar yaitu 100% (seratus persen).
e.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), didapat dari perhitungan persentase .......... persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2018, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) mencapai 144,82% (seratus empat puluh empat koma delapan puluh dua persen), meningkat 24,7% (dua puluh empat koma tujuh persen dari capaian tahun 2017.
f.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD selama kurun waktu 2013-2018 sudah mencapai 100% (seratus persen), artinya keseluruhan penderita DBD yang ditemukan mencapatkan penanganan sesuai standar.
g.Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Pada tahun 2018, persentase masyarakat miskin yang berkunjung ke sarana kesehatan strata 1 mencapai 100% (seratus persen) meningkat 32,54% (tiga puluh dua koma lima puluh empat persen) dari capaian tahun 2017.
h.Cakupan Kunjungan Bayi Kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi yang mendapat pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali pada usia 29 hari-2 bulan, 1 (satu) kali pada usia 3-5 bulan, 1 (satu) kali pada usia 6-8 bulan, dan 1 (satu) kali pada usia 9- 11 bulan sesuai standar. Cakupan ini untuk mengetahui efektivitas, continum of care, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang mendapat pelayanan minimal 4 (empat) kali dengan jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi tahun 2018 sebesar .......... sebesar 97,83% (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh tiga persen) meningkat 0,4% (nol koma empat persen) dari capaian tahun 2017 yang sebesar 97,43% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga persen). Peningkatan pencapaian ini disebabkan oleh sinergitas, koordinasi, dan pencapaian program yang sudah semakin baik sehingga berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan kunjungan bayi.
1. 3.Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Indikator kinerja kunci pada urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu sebagai berikut:
a.Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik Ketersediaan infratruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Daerah pada tahun 2018 adalah 97,3 (sembilan puluh tujuh koma tiga persen) km atau sebesar 84,06% (delapan puluh empat koma nol enam persen) dari keseluruhan panjang jaringan jalan di Daerah yaitu 115,74% (seratus lima belas koma tujuh puluh empat persen), meningkat 2,6% (dua koma enam persen) dari capaian tahun 2017.
b.Rumah Tangga Bersanitasi Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi di Daerah pada tahun 2018 berjumlah 89.590 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) unit rumah dari total 105.927 (seratus lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) unit rumah atau sebesar 84,57% (delapan puluh empat koma lima puluh tujuh persen). Capaian rumah tangga bersanitasi pada tahun 2018 menurun 3,18% (tiga koma delapan belas persen) dari capaian tahun 2017 .......... 2017 yaitu sebesar 87,35% (delapan puluh tujuh koma tiga puluh lima persen). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi yaitu: 1) fasilitas air bersih; 2) pembuangan tinja; 3) pembuangan air limbah; dan 4) pembuangan sampah. Penurunan kinerja yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian pembangunan rumah tinggal di Daerah masih belum memenuhi aspek dasar yang dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui bantuan penyediaan MCK dan septic tank komunal terutama di kawasan kampung yang kumuh.
c.Kawasan Kumuh Kawasan kumuh yang masih ada di Daerah pada tahun 2018 adalah seluas 0,9101 (nol koma sembilan ribu seratus satu) km2 dari total wilayah Daerah atau sebesar 1,89% (satu koma delapan puluh sembilan persen). Persentase kawasan kumuh di Daerah terus mengalami penurunan sejalan dengan pelaksanaan program pengurangan kawasan kumuh perkotaan.
d.Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Luas ruang terbuka hijau di Daerah tahun 2018 adalah 1.538,46 (seribu lima ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam) Ha dari 4.842 (empat ribu delapan ratus empat puluh dua) Ha luas wilayah ber HPL/HGB atau sebesar 31,77% (tiga puluh satu koma tujuh puluh tujuh persen), menurun 0,5% (nol koma lima persen) dari capaian tahun 2017 sebesar 31,96% (tiga puluh satu koma sembilan puluh enam persen).
1. 4.Urusan ..........
2. 4.Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Pemukiman Indikator kinerja kunci pada urusan wajib perumahan rakyat dan pemukiman, yaitu sebagai berikut:
a.Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Jumlah rumah tangga di Daerah yang menggunakan air bersih pada tahun 2018 adalah sebanyak 91.519 (sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan belas) kepala keluarga dari total 105.927 (seratus lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) kepala keluarga atau sebesar 86,39% (delapan puluh enam koma tiga puluh sembilan persen). Capaian ini menurun sebesar 2,6% (dua koma enam persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 88,7% (delapan puluh delapan koma tujuh persen). Penurunan yang signifikan yaitu sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) terjadi apabila dibandingkan dengan capaian rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2013 yaitu sebesar 94,16% (sembilan puluh empat koma enam belas persen).
b.Lingkungan Pemukiman Kumuh Kawasan kumuh yang masih ada di Daerah pada tahun 2018 adalah seluas 0,9101 (nol koma sembilan ribu seratus satu) km2 dari total wilayah Daerah atau sebesar 1,89% (satu koma delapan puluh sembilan persen). Persentase kawasan kumuh di Daerah terus mengalami penurunan sejalan dengan pelaksanaan program pengurangan kawasan kumuh perkotaan.
c.Rumah Layak Huni Jumlah rumah layak huni di Daerah pada tahun 2018 adalah sejumlah 100.296 (seratus ribu dua ratus sembilan puluh enam) unit rumah atau sebesar 97,04% (sembilan puluh tujuh koma nol empat persen) dari total jumlah unit rumah di Daerah sebesar 103.353 (seratus tiga ribu tiga ratus lima .......... lima puluh tiga) unit. Kondisi rumah layak huni di Daerah terus meningkat setiap tahun dengan persentase peningkatan sebesar 4,1% (empat koma satu persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 93,21% (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu persen).
1. 5.Urusan Sosial Pada urusan wajib sosial terdapat 1 (satu) indikator yang mengalami perubahan yaitu terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Dengan banyaknya golongan PMKS sebesar 26 (dua puluh enam) golongan namun sumber daya baik dana maupun SDM yang terbatas, kriteria penanganan PMKS dipersempit menjadi pemberian jaminan sosial kepada menjadi penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia. Indikator kinerja kunci pada urusan wajib sosial, yaitu sebagai berikut:
a.Persentase Penyandang Cacat Baik Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Pada tahun 2018, jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah 1.215 (seribu dua ratus lima belas) orang atau sebesar 73,99% (tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sembilan persen) dari keseluruhan penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yaitu sebesar 1.642 (seribu enam ratus empat puluh dua) orang. Capaian tahun 2018 menurun 20% (dua puluh persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 92,68% (sembilan puluh dua koma enam puluh delapan persen), namun demikian, upaya peningkatan pelayanan sosial terus ditingkatkan.
b.Sarana ..........
b.Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Daerah pada tahun 2018 adalah 19 (sembilan belas) unit, menurun sebanyak 8 (delapan) unit dari capaian tahun 2017 yang mencapai 27 (dua puluh tujuh) unit.
c.PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Jumlah PMKS yang mendapat bantuan di Daerah pada tahun 2018 adalah sejumlah 54.426 (lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam) orang dari total penyandang PMKS yaitu 99.240 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puuluh) orang atau sebesar 54,84% (lima puluh empat koma delapan puluh empat persen). Capaian pada tahun 2018 meningkat sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 41,78% (empat puluh satu koma tujuh puluh delapan persen). 2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Terdapat 17 (tujuh belas) jenis urusan wajib non pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:
1. 1.urusan lingkungan hidup;
2. 2.urusan kepemudaan dan olah raga;
3. 3.urusan penanaman modal;
4. 4.urusan koperasi dan UKM;
5. 5.urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
6. 6.urusan tenaga kerja;
7. 7.urusan pangan;
8. 8.urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.urusan ..........
10. 9.urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau KB;
11. 10.urusan perhubungan;
12. 11.urusan komunikasi dan informatika;
13. 12.urusan pertanahan;
14. 13.urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. 14.urusan budaya;
16. 15.urusan statistik;
17. 16.urusan kearsipan; dan
18. 17.urusan perpustakaan.
19. 1.Urusan Lingkungan Hidup Pada urusan lingkungan hidup, terdapat 4 (empat) indikator yaitu sebagai berikut:
a.Penanganan sampah Penanganan sampah pada tahun 2018 adalah 256.423,70 (dua ratus lima puluh enam koma empat ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh) m3 atau sebesar 88,20% (delapan puluh delapan koma dua puluh persen) dari 290.715,59 (dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima belas koma lima puluh sembilan) m3 sampah yang diproduksi. Capaian pada tahun 2018 meningkat 8% (delapan persen) dari capaian tahun 2013.
b.Kebersihan Indikator kebersihan diperoleh dari kondisi kebersihan pasar tradisional di Daerah yang memenuhi kriteria Adipura yang capaiannya selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu 2013–2018, artinya 5 (lima) pasar tradisional di Daerah memenuhi kriteria Adipura.
c.Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Daya tampung TPS terhadap keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah 438,75 (empat ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh lima) .......... lima) m3 permil. Kondisi ini menurun 25% (dua puluh lima persen) dari capaian tahun 2017.
d.Penegakan Hukum Lingkungan Penegakan hukum lingkungan di Daerah sudah berjalan baik dengan capaian rata-rata tahun 2013- 2018 adalah 100% (seratus persen). Pada tahun 2018 terdapat 6 (enam) kasus permasalahan lingkungan dan seluruhnya dapat ditangani.
1. 2.Urusan Kepemudaan dan Olahraga Indikator pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:
a.Gelanggang atau Balai Remaja (selain milik swasta) Jumlah gelanggang olahraga yang terdapat di Daerah adalah 2 (dua) unit atau sebesar 0,0058% (nol koma nol nol lima puluh delapan persen). Kondisi ini sebenarnya sama setiap tahun dengan jumlah gelanggang atau balai remaja yang ada yaitu 2 (dua) unit, namun yang membedakan adalah peningkatan jumlah penduduk sehingga cakupan pelayanan dari gelanggang atau balai remaja tersebut mengalami penurunan.
b.Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga yang terdapat di Daerah pada tahun 2018 mencapai 252 (dua ratus lima puluh dua) unit atau dengan kata lain cakupan pelayanannya terhadap jumlah penduduk Daerah adalah 0,73% (nol koma tujuh puluh tiga persen), meningkat secara signifikan dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 113,33% (seratus tiga belas koma tiga puluh tiga persen) namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 menurun sebesar 23% (dua puluh tiga persen).
1. 3.Urusan ..........
2. 3.Urusan Penanaman Modal Indikator pada urusan penanaman modal adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Pada tahun 2018, nilai PMDN mencapai Rp. 2.278.380.956.916,- (dua trilyun dua ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam sembilan ratus enam belas rupiah), dengan persentase kenaikan sebesar 280,43% (dua ratus delapan puluh koma empat puluh tiga persen) dibandingkan tahun lalu. Adapun kenaikan pada tahun 2017 mencapai 30,63% (tiga puluh koma enam puluh tiga persen) sehingga dengan kata lain kinerja nilai realisasi PMDN di Daerah tahun 2018 naik signifikan sebesar 815,5% (delapan ratus lima belas koma lima persen).
3. 4.Urusan Koperasi dan UKM
a.Koperasi Aktif Persentase koperasi aktif di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 62,23% (enam puluh dua koma dua puluh tiga persen), secara umum meningkat sebesar 6,69% (enam koma enam puluh sembilan persen) dari tahun 2013.
b.Usaha Mikro Kecil dan Menengah Persentase usaha mikro dan kecil di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 cenderung fluktuatif dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 85,66% (delapan puluh lima koma enam puluh enam persen), secara umum meningkat sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari tahun 2013. Persentase usaha mikro dan kecil tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 86,68% (delapan puluh enam koma enam puluh delapan persen) dan capaian .......... capaian terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 32,64% (tiga puluh dua koma enam puluh empat persen).
1. 5.Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
a.Kepemilikan KTP Cakupan kepemilikan KTP di Daerah telah mencapai 99,08% (sembilan puluh sembilan koma nol delapan persen) pada tahun 2018, meningkat sebesar 20,59% (dua puluh koma lima puluh sembilan persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 82,16% (delapan puluh dua koma enam belas persen).
b.Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk Kepemilikan akta kelahiran per 1000 (seribu) penduduk pada tahun 2018 mencapai 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh). Capaian kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2017 dan 2018 terlihat menurun dikarenakan ada perubahan perhitungan indikator. Pada tahun 2013-2016 perhitungan dilakukan terhadap seluruh kelompok usia, namun pada tahun 2017-2018 perhitungan hanya dilakukan terhadap penduduk dalam kelompok usia 0-18 tahun.
c.Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Penerapan KTP nasional di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 sudah mencapai 100% (seratus persen).
1. 6.Urusan Tenaga Kerja
a.Pelayanan Kepersertaan Jaminan Soaial Bagi Pekerja atau Buruh Persentase pekerja atau buruh yang mendapat kepersertaaan jaminan sosial pada tahun 2018 mencapai 98% (sembilan puluh delapan persen), meningkat secara signifikan sebesar 101% (seratus satu .......... satu persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 48,56% (empat puluh delapan koma lima puluh enam persen).
b.Pencari Kerja yang Ditempatkan Pencari kerja yang ditempatkan di Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Capaian pada tahun 2018 adalah 94,71% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh satu persen) meningkat secara signifikan sebesar 214,33% (dua ratus empat belas koma tiga puluh tiga persen) dari capaian tahun 2013 yaitu 30,13% (tiga puluh koma tiga belas persen).
1. 7.Urusan Pangan
a.Regulasi Ketahanan Pangan Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) regulasi ketahanan pangan yaitu Keputusan Wali Kota Nomor 228 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
b.Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan pangan utama pada tahun 2018 mencapai 190.201,77 (seratus sembilan puluh ribu dua ratus satu koma tujuh puluh tujuh) ton, menurun sebesar 9,6% (sembilan koma enam persen) dari capaian tahun 2017. Penurunan produksi tanaman pangan utama ini dikarenakan adanya pengurangan lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi penggunaan lain.
1. 8.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018 mencapai 15% (lima belas persen). Kondisi ini secara umum meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 9,57% (sembilan koma lima .......... lima puluh tujuh persen) namun lebih rendah dari capaian tahun 2017 sebesar 27,03% (dua puluh tujuh koma nol tiga persen).
b.Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 (lima belas) Tahun ke Atas Penduduk perempuan berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah sudah melek huruf dengan capaian tahun 2014-2018 sebesar rata-rata 100% (seratus persen) meningkat 0,9% (nol koma sembilan persen) dari capaian tahun 2013.
c.Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Partisipasi angkatan kerja di Daerah mengalami peningkatan setiap tahun dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 59,14% (lima puluh sembilan koma empat belas persen). meningkat 73,7% (tujuh puluh tiga koma tujuh persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 34,05% (tiga puluh empat koma nol lima persen).
1. 9.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau KB
a.Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluhan Keluarga Berencana di Setiap Kelurahan Rasio petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB dan penyuluhan keluarga berencana atau PKB di setiap kelurahan pada tahun 2018 mencapai 173,68 (seratus tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan), sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017.
b.Prevalensi Peserta KB Aktif Prevalensi peserta KB aktif di Daerah tahun 2018 sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan pasangan usia subur. Kondisi ini menurun secara umum apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu 78,53% .......... 78,53% (tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga persen) dengan tingkat penurunan sebesar 4,4% (empat koma empat persen) namun meningkat sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 74,4% (tujuh puluh empat koma empat persen).
1. 10.Urusan Perhubungan Cakupan pelayanan angkutan darat di Daerah adalah 43,48% (empat puluh tiga koma empat puluh delapan persen) dimana terdapat 2.092 (dua ribu sembilan puluh dua) angkutan darat untuk melayani 4.812 (empat ribu delapan ratus dua belas) orang penumpang angkutan darat. Kondisi ini meningkat sebesar 17,45% (tujuh belas koma empat puluh lima persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 37,02% (tiga puluh tujuh koma nol dua persen).
2. 11.Urusan Komunikasi dan Informatika
a.Laman Milik Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah sudah memiliki laman resmi yaitu www.sukabumikota.go.id. Laman ini berisi informasi tentang Pemerintah Daerah.
b.Pameran atau Expo Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah mengadakan 16 (enam belas) kali pameran atau expo, capaian ini lebih kecil daripada capaian tahun 2017 yaitu sebesar 17 (tujuh belas) kali.
1. 12.Urusan Pertanahan
a.Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemda Luas lahan milik Pemerintah Daerah yang sudah memiliki sertifikat adalah 64% (enam puluh empat persen) yaitu seluas 1.553.950 (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) m2 dari total luas lahan milik pemerintah seluas .......... seluas 2.442.301 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu) m2. Kondisi ini menurun secara umum dengan tingkat penurunan 6,78% (enam koma tujuh puluh delapan persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 68,66% (enam puluh delapan koma enam puluh enam persen) namun meningkat sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) dari capaian tahun 2017 sebesar 60,19% (enam puluh koma sembilan belas persen).
b.Penyelesaian Kasus Tanah Negara Persentase penyelesaian kasus tanah negara di Daerah selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2018.
c.Penyelesian Ijin Lokasi Persentase penyelesaian izin lokasi di Daerah selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2018. Artinya setiap permohonan izin lokasi di Daerah selalu terlayani.
1. 13.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK aktif Persentase PKK aktif di Daerah sudah mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu 2015- 2018, meningkat secara umum dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 85,14% (delapan puluh lima koma empat belas persen).
b.Posyandu Persentase Posyandu aktif di Daerah sudah mencapai 98,78% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh delapan persen) dalam kurun waktu 2013-2018 dengan capaian 100% (seratus persen) Posyandu aktif pada tahun 2013 serta kurun waktu 2015-2018. Persentase Posyandu aktif mengalami penurunan pada tahun 2014 dengan capaian 92,73% .......... 92,73% (sembilan puluh dua koma tujuh puluh tiga persen).
1. 14.Urusan Budaya
a.Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Jumlah festival seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 10 (sepuluh) kali, meningkat sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 9 (sembilan) kali per tahun.
b.Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Di Daerah terdapat 31 (tiga puluh satu) sarana penyelenggaraan seni dan budaya, meningkat signifikan sebesar 520% (lima ratus dua puluh persen) secara umum dari capaian tahun 2013 yaitu 5 (lima) buah. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya paling banyak terdapat pada tahun 2015 yaitu 59 (lima puluh sembilan) buah.
c.Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Di Daerah terdapat 12 (dua belas) benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari 18 (delapan belas) benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada atau dengan kata lain capaiannya sebesar 67% (enam puluh tujuh persen). Secara umum kondisi ini meningkat 11,66% (sebelas koma enam puluh enam persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 60% (enam puluh persen).
1. 15.Urusan Statistik Terdapat 2 (dua) indikator kunci dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu adanya Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota. Setiap tahun, BPS menerbitkan Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota.
2. 16.Urusan...........
3. 16.Urusan Kearsipan
a.Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku dengan kata lain capaiannya sudah 100% (seratus persen). Penerapan pengelolaan arsip secara baku meningkat setiap tahun dengan persentase peningkatan 233,33% (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari capaian tahun 2013 yaitu 30% (tiga puluh persen).
b.Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM pengelola kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 6 (enam) kali, meningkat 500% (lima ratus persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 1 (satu) kali.
1. 17.Urusan Perpustakaan
a.Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2018 mencapai 93,36% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam persen) meningkat 118,89% (seratus delapan belas koma delapan puluh sembilan persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 42,65% (empat puluh dua koma enam puluh lima persen).
b.Pengunjung Perpustakaan Persentase pengunjung perpustakan Daerah pada tahun 2018 mencapai 98,82% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua persen) meningkat 154,75% (seratus lima puluh empat koma tujuh puluh lima persen) dari capaian tahun 2013 .......... 2013 yaitu sebesar 37,79% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan persen) 2.3.1.3. Urusan Pilihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Daerah melaksanakan 6 (enam) urusan pilihan yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.
1. 1.Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
a.Produksi Perikanan Produksi perikanan di Daerah tahun 2018 adalah sebesar 85,42% (delapan puluh lima koma empat puluh dua persen) menurun sebesar 1,94% (satu koma sembilan puluh empat persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 87,36% (delapan puluh tujuh koma tiga puluh enam persen).
b.Konsumsi Ikan Konsumsi ikan di Daerah sudah mencapai 160,42% (seratus enam puluh koma empat puluh dua persen) meningkat 105,66% (seratus lima koma enam puluh enam persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
1. 2.Urusan Pilihan Pertanian
a.Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar Produktivitas .......... Produktivitas padi di Daerah mencapai 7,03 (tujuh koma nol tiga) ton/ha pada tahun 2018. Capaian produktivitas padi di Daerah sangat fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dikarenakan besarnya pengaruh dari dampak perubahan iklim atau DPI. Secara umum provitas tanaman padi meningkat 8,8% (delapan koma delapan persen) dari capaian provitas padi tahun 2013 yaitu 6,46 (enam koma enam puluh empat) ton/ha. Capaian provitas tanaman padi tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) ton/ha
b.Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kontribusi pertanian terhadap PDRB juga terus menurun dalam kurun waktu tahun 2013-2018 walaupun sempat meningkat pada tahun 2015. Hal ini disebabkan perhitungan kontribusi pertanian terhadap PDRB dilihat dari sektor on farm dimana produksi pertanian cenderung menurun sejalan dengan berkurangnya luas lahan pertanian. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2018 mencapai 3,59% (tiga koma lima puluh sembilan persen). Capaian tersebut walau hampir sama dengan capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2013 yaitu sebesar 3,6% (tiga koma enam persen) namun menurun sebesar 6% (enam persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 3,82% (tiga koma delapan puluh dua persen).
1. 3.Urusan Pariwisata
a.Kunjungan Wisatawan Kunjungan wisatawan di Daerah pada tahun 2018 mencapai 188.928 (seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) orang, pencapaian ini secara umum meningkat sebesar .......... sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari kunjungan wisatawan tahun 2013 sebesar 141.000 (seratus empat puluh satu ribu) orang. Namun demikin jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 menurun sebesar 23.785 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) orang atau sebesar 11,18% (sebelas koma delapan belas persen) dari jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 sebesar 212.713 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga belas) orang. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Daerah didorong dengan peningkatan akses transportasi dengan beroperasinya kembali moda transportasi kereta api .
b.Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu 2015-2018 dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 2,90%.
1. 4.Urusan Perindustrian
a.Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Daerah cenderung mengalami penurunan dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 5,11% (lima koma sebelas persen) menurun sebesar 6,7% (enam koma tujuh persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 5,48% (lima koma empat puluh delapan persen). Menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Daerah sejalan dengan turunnya pertumbuhan industri di Daerah.
b.Pertumbuhan Industri Pertumbuhan industri di Daerah cederung mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dengan capaian tahun 2018 adalah 1,58% (satu koma lima puluh delapan persen) menurun sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) dari .......... dari pertumbuhan industri tahun 2013 yaitu sebesar 5,98% (lima koma sembilan puluh delapan persen).
1. 5.Urusan Perdagangan
a.Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Daerah terus menurun dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dengan capaian tahun 2018 sebesar 39,09% (tiga puluh sembilan koma nol sembilan persen) menurun 14% (empat belas persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 45,7% (empat puluh lima koma tujuh persen).
b.Ekspor Bersih Perdagangan Perkembangan sektor perdagangan mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yang dapat dilihat dari indikator nilai ekspor bersih perdagangan dalam US $.
1. 6.Urusan Transmigrasi Persentase transmigran swakarsa atau peserta transmigrasi dengan keinginan sendiri selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2018. Capaian indikator kinerja kunci Daerah tahun 2013- 2018 disajikan pada Tabel 2.21. Tabel .......... Tabel 2.21 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Tahun 2013-2018 No IKK Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
2. 1.Urusan Wajib Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); % 55,36 82,49 62,94 80,02 67,72 63,4 2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara); % 99,74 99,76 100 100 100 99,61 3 APM(APM) SD/MI/Paket A; % 94,33 84,75 76,07 96,38 96,75 99,4 4 APM(APM) SMP/MTs/Paket B; % 81,06 71,29 70,63 96,13 96,5 96,4 5 APM(APM) SMA/SMK/MA/Paket C; % 100,77 73,89 62,34 97,85 6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; % 0 0 0 0,01 0,003 0 7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; % 0,29 0,23 0,02 0,13 0,07 0 8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA; % 0,72 0,16 0,2 0,04 9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI; % 100 100 100,00 100 100 100 10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; % 99,98 100 100 100 100 100 11 Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA; % 100 100 99,70 100 12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; % 111,57 109,82 107,57 115,37 112,4 110,2 13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; % 121,13 121,43 131,48 134,37 N/A N/A 14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV; % 82,96 27,63 88,57 90,53 92 93 No .......... No IKK Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3. 2.Urusan Wajib Kesehatan 1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; % 100 98,63 95,98 97,25 96,13 100 2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; % 92,14 93,65 98,3 98,97 96,84 97.9 3 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI); % 75,76 96,97 100 93,94 100 96.97 4 Cakupan BALITA gizi buruk mendapat perawatan; % 100 100 100 100 100 100 5 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; % 91,15 85,25 92,04 100 116,1 144.82 6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; % 100 100 100 100 100 100 7 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; % 100 73,43 95,14 69,02 103,3 100 8 Cakupan kunjungan bayi; % 71,86 92,18 96,95 93,99 97,43 97,83
4. 3.Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 Panjang jalan kota dalam kondisi baik; % 64,16 93,93 98,23 81,94 79,25 84,06 2 Rumah tangga bersanitasi; % 95,87 69,71 86,94 89,84 92,78 84,57 3 Kawasan kumuh; % 26,87 2,79 2,87 2,84 2,04 1,89 4 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB; % 2,93 79,87 23 31,7 32 31,77
5. 4.Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman 1 Rumah tangga pengguna air bersih; % 94,16 92,64 84,2 85,97 94,21 86,39 2 Lingkungan pemukiman kumuh; % 26,87 2,79 2,87 2,84 2,04 1,89 No .......... No IKK Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3 Rumah layak huni; % 93,21 95,51 95,51 95,98 95,98 97,04
6. 5.Urusan Sosial 1 Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial; % 1,52 5,08 17,1 92,68 73,99 2 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi; buah 18 19 19 27 27 19 3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; % 11,14 4 PMKS yang memperoleh bantuan sosial; % 148,17 16,18 36,99 59,03 41,78 54,84 B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
7. 1.Urusan Lingkungan Hidup 1 Penanganan sampah; % 81,61 84,52 83,65 81,86 84,04 88,20 2 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal; % 36,76 3 Kebersihan; % 50 100 100 100 100 4 Tempat pembuangan sampah atau TPS per satuan penduduk; TPS/mil 2,18 0,12 3,73 592,79 584,19 438,75 5 Penegakan hukum lingkungan ; % 100 100 100 100 100 100
8. 2.Urusan Kepemudaan dan Olah raga 1 Gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta); permil 0,0056 0 0,006 0,006 0,006 0,0058 2 Lapangan olahraga; permil 0,3904 32,28 0,15 0,21 0,29 0,73 No .......... No IKK Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9. 3.Urusan Penanaman Modal 1 Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah); % 11,4 85,14 182,39 -66, 24 30,63 280,43
10. 4.Urusan Koperasi dan UKM 1 Koperasi aktif ; % 57,39 61,38 44,56 60,71 61,15 61,23 2 Usaha mikro dan kecil; % 81,92 32,64 86,68 85,43 85,53 85,66
11. 5.Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Kepemilikan KTP; % 82,16 89,93 92,72 94,46 91,12 99,08 2 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; % 922,9 923,00 922,57 925,27 504,24 513,7 3 Penerapan KTP nasional berbasis NIK; % 100 100 100 100 100 100
12. 6.Urusan Tenaga Kerja 1 Pelayanan kepersertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh;% 48,56 48,59 54,5 49,88 98 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja; % 66,41 3 Pencari kerja yang ditempatkan; % 30,13 80,01 81,02 86,02 89,39 94,71
13. 7.Urusan Pangan 1 Regulasi ketahanan pangan; buah 5 Ada Ada Ada 1 1 2 Ketersediaan pangan utama; ton 239.265,27 382,29 237.707,26 210.505,96 210.517,8 190.201,77
14. 8.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; % 9,57 15,42 17,95 27,03 27,03 15 2 Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas; % 99,09 100 100 100 100 100 No .......... No IKK Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3 Partisipasi angkatan kerja perempuan; % 34,05 35,56 59,36 35,82 34,52 59,14
15. 9.Urusan Pengendalian Penduduk dan KB 1 Rasio petugas lapangan KB atau PLKB dan penyuluhan KB atau PKB di setiap kelurahan; % 1,83 1,74 0,94 173,68 173,68 2 Prevalensi peserta KB aktif; % 78,53 72,6 73,57 73,2 74,4 75 3 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I; % 23,03
16. 10.Urusan Perhubungan 1 Angkutan darat; % 37,02 2,27 48,93 31,82 43,48 43,48
17. 11.Urusan Komunikasi dan Informatika 1 Web site milik pemerintah daerah; ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Pameran atau expo; kali 2 4 21 16 17 16
18. 12.Urusan Pertanahan 1 Luas lahan bersertifikat milik Pemda; % 68,66 57,59 57,23 56,54 60,19 64 2 Penyelesaian kasus tanah negara; % 100 100 100 100 100 100 3 Penyelesian ijin lokasi; % 100 100 100 100 100 100
19. 13.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 PKK aktif; % 85,14 88,72 100 100 100 100 2 Posyandu;% 100 92,73 100 100 100 100
20. 14.Urusan Budaya 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya; kali 9 5 7 6 10 10 No .......... No IKK Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya; buah 5 2 59 51 31 31 3 Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; % 60 0 100 100 67 67
21. 15.Urusan Statistik 1 Buku ”Kota dalam angka”; ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Buku ”PDRB Kota”; ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
22. 16.Urusan Kearsipan 1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku; % 30 84,38 100 87,5 87,88 100 2 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan; kali 1 1 2 4 6 6
23. 17.Urusan Perpustakaan 1 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah;% 42,65 20,94 20,94 94,85 94,84 93,36 2 Pengunjung perpustakaan; % 38,79 34,72 55,39 95,6 92,21 98,82 C. URUSAN PILIHAN
24. 1.Urusan Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan; % 87,36 102,01 102,63 103,81 85,21 85,42 2 Konsumsi ikan; % 78 100 97,16 100,79 164,32 160,42
25. 2.Urusan Pertanian 1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; ton/ha 6,46 6,41 7,47 7,69 6,12 7,03 2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; % 3,6 3,25 4,00 3,94 3,82 3,59 No .......... No IKK Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018
26. 3.Urusan Pariwisata 1 Kunjungan wisatawan; orang 141.000 86.431 127.235 116.790 212.713 188.928 2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; % 0,1 47,7979 2,7181 2,7693 2,84 2,90
27. 4.Urusan Industri 1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB; % 5,48 5,1362 5,4212 5,1973 5,14 5,11 2 Pertumbuhan Industri ; % 5,98 2,3695 1,886 2,0194 2,02 1,58
28. 5.Urusan Perdagangan 1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; % 45,7 42,97 41,109 40,0577 39,41 39,09 2 Ekspor Bersih Perdagangan; US$ (227.363.676) (1.536.953) (978.765.2700) (190.888.9300) 1.298.244 1.965.131
29. 6.Urusan Transmigrasi 1 Transmigran swakarsa ; % 100 100 100 100 100 100 Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kota Sukabumi 2.4. ASPEK .......... 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen. PDRB ADHB Daerah terus menunjukan pertumbuhan, pada tahun 2012 PDRB ADHB Daerah masih berada pada angka Rp.7.300.000.000.000,- (tujuh trilyun tiga ratus milyar rupiah) dan terus meningkat hingga menjadi Rp. 10.500.000.000.000,- (sepuluh trilyun lima ratus milyar rupiah) pada tahun 2017. Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.22. Tabel 2.22 Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2013-2017 No Tahun PDRB ADHB (dalam jutaan rupiah) 1 2013 7.309.646,73 2 2014 8.140.751,03 3 2015 8.971.328,27 4 2016 9.718.975,96 5 2017 10.555.670,15 Sumber: BPS Kota Sukabumi 2018 Dilihat dari segi kewilayahan, Daerah saat ini masih memiliki potensi di wilayah-wilayah pengembangan yang dapat difungsikan sebagai sentra-sentra pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam peningkatan .......... peningkatan industri, pelayanan jasa, dan perdagangan komoditas pertanian guna mewujudkan kemandirian pangan. Potensi yang terdapat pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menunjukkan semakin besarnya peluang untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis terpadu, mulai dari budidaya, agroindustri, dan pengembangan pemasarannya, sejalan dengan perkembangan penduduk dan perkembangan kota. Potensi sektor industri di Daerah secara umum belum banyak memberikan kontribusi pada perekonomian Daerah. Namun dalam hal penyerapan tenaga kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor ini cukup penting dan masih bisa ditingkatkan. Selain perusahaan industri besar dan sedang yang secara reguler paling banyak menyerap tenaga kerja yang antara lain adalah industri tekstil dan pakaian jadi, serta berbagai jenis industri menengah dan kecil, akhir-akhir ini telah muncul kelompok baru yang dikenal dengan sektor industri kreatif yang dapat menjadi alternatif dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan di Daerah ke depan. Pada sektor industri menengah, kecil, dan mikro nonformal sebagaimana pada umumnya di berbagai daerah, membutuhkan pembenahan dan pengelolaan yang serius. Mengingat peran sektor ini makin meningkat dari sisi jumlah maupun volume usaha, di samping sebagai alternatif penyerapan tenaga kerja yang dapat diandalkan pada saat aktivitas sektor formal melemah. Potensi yang cukup besar ada di sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang menjadi kontributor utama pada tahun 2016. Pengembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran akan berdampak pada perkembangan sektor pariwisata, karena merupakan sektor pendukungnya. Peluang pengembangan sektor pariwisata ke depan akan semakin besar sejalan dengan perkembangan kota dan rencana pengembangan jaringan jalan, antara lain rencana pembangunan jalan tol Ciawi-Padalarang yang melintasi Wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Potensi lainnya adalah di sektor perdagangan nonformal, yang terdiri atas Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kelompok usaha atau jasa lainnya .......... lainnya, mencakup pedagang keliling, warung makanan atau sembako, dan jasa layanan publik. Sektor ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan telah terbukti tahan terhadap guncangan krisis. Sementara itu, sektor yang mengalami laju pertumbuhan negatif adalah pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, terutama pada subsektor tanaman bahan makanan. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh negatif. Dengan demikian, fokus pembangunan ekonomi Daerah, seyogyanya diarahkan pada sektor-sektor jasa yang telah disebutkan sebelumnya, tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya sebagai penunjang. Dilihat dari basis ekonomi atau economic base, Daerah memiliki sejumlah sektor basis, yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa keuangan, dan sektor jasa-jasa lainnya. Hal ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi terhadap setiap sektor, dan memilih sektor mana di Daerah yang akan dijadikan sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Struktur ekonomi yang ditunjukkan dari PDRB Daerah pada tahun 2016, didominasi oleh sektor tersier dengan persentase mencapai 84,03% (delapan puluh empat koma nol tiga persen). Sedangkan sektor primer dan sekunder masing-masing memberikan kontribusi sebesar 3,82% (tiga koma delapan puluh dua persen) dan 12,15% (dua belas koma lima belas persen). Hal tersebut mengindikasikan bahwa corak perekonomian yang ada di Daerah lebih mengarah pada sektor jasa dan perdagangan besar. Kontribusi sektor tersier yang begitu besar disumbangkan oleh sektor perdagangan besar 39,41% (tiga puluh sembilan koma empat puluh satu persen)), sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,71% (sepuluh koma tujuh puluh satu persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67% (sepuluh koma enam puluh tujuh persen). Struktur ekonomi Daerah menurut kelompok sektor atas dasar harga berlaku tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.23. Tabel .......... Tabel 2.23 Struktur Ekonomi Daerah Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012–2016 (Persen) No Kelompok Sektor 2013 2014 2015 2016* 2017** 1 Sektor Primer 4,06 4,00 3,93 3,82 3,59
a.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,06 4,00 3,93 3,82 3,59
b.Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Sektor Sekunder 12,05 11,15 12,13 12,19 12,23
a.Industri Pengolahan 5,58 5,42 5,23 5,19 5,11
b.Pengadaan Listrik dan Gas 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22
c.Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13
d.Konstruksi 6,16 6,51 6,61 6,66 6,77 3 Sektor Tersier 83,89 84,85 83,94 84,00 84,18
a.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor 41,81 41,11 40,03 39,39 39,09
b.Transportasi dan Pergudangan 9,31 9,82 10,60 10,70 10,60
c.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,54 2,72 2,77 2,84 2,90
d.Informasi & Komunikasi 3,52 3,60 3,58 3,72 3,85
e.Jasa Keuangan dan Asuransi 10,17 9,94 10,29 10,66 10,93
f.Real Estate 1,12 1,11 1,12 1,11 1,12
g.Jasa Perusahaan 1,54 1,65 1,66 1,68 1,70
h.Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,25 5,83 5,71 5,50 5,24
i.Jasa Pendidikan 3,38 3,63 3,77 3,82 3,99
j.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,53 1,63 1,68 1,73 1,77
k.Jasa Lainnya 2,73 2,71 2,72 2,85 2,99 Sumber : BPS Kota Sukabumi (2017) *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Selain itu, sejak tahun 2012 terdapat pola penurunan kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Daerah dari rata- rata 4% (empat persen) menjadi hanya sekitar 3% (tiga persen). Sedangkan kontribusi sektor primer dan sektor sekunder mengalami fluktuasi .......... fluktuasi dari tahun ke tahun. Penurunan kontribusi sektor primer pada perekonomian Daerah sepenuhnya disumbangkan oleh penurunan persentase sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada sektor sekunder, yang mengalami penurunan secara persisten sejak tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan dari awalnya sebesar 5,79% (lima koma tujuh puluh sembilan persen) pada tahun 2012 menjadi sebesar 5,14% (lima koma empat belas persen) pada tahun 2016. Pada sektor tersier, sektor yang secara signifikan mengalami penurunan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Pada tahun 2012, sektor tersebut memberikan kontribusi di atas 41% (empat puluh satu persen), namun pada tahun-tahun setelahnya terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 hanya mencapai sekitar 39% (tiga puluh sembilan persen). Walaupun sektor tersebut merupakan sektor dengan kontribusi terbesar di Daerah namun kontribusinya dari tahun ke tahun terus menurun. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan secara persisten sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah sektor kontruksi dari 5,99% (lima koma sembilan puluh sembilan persen) pada tahun 2012 menjadi 6,67% (enam koma enam puluh tujuh persen) pada tahun 2016, sektor transportasi dan pergudangan dari 8,50% (delapan koma lima puluh persen) pada tahun 2012 menjadi 10,71% (sepuluh koma tujuh puluh satu persen) pada tahun 2016, dan sektor jasa perusahaan dari 1,49% (satu koma empat puluh sembilan persen) pada tahun 2012 menjadi 1,68% (satu koma enam puluh delapan persen) pada tahun 2016. Pada tahun 2017, sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan 12,41% (dua belas koma empat puluh satu persen), diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen), dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,13% (sembilan koma tiga belas persen). Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor tersier jauh mengungguli sektor primer dan sekunder. Pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah sektor yang terus mengalami pelambatan pada empat tahun terakhir. Pertumbuhan masing-masing lapangan usaha di .......... di Daerah pada kurun waktu tahun 2015-2016 disajikan pada Tabel 2.24. Tabel 2.24 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Daerah Tahun 2013-2016 NO Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017** 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -1,49 4,66 1,90 0,38 -0,98 2 Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Industri Pengolahan 3,70 3,93 2,71 3,77 4,35 4 Pengadaan Listrik dan Gas -0,27 3,76 2,98 7,50 4,76 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,14 -1,03 1,91 3,62 3,10 6 Konstruksi 7,89 9,80 5,82 6,88 7,52 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,01 5,65 3,73 4,44 4,70 8 Transportasi dan Pergudangan 4,33 3,65 7,49 6,46 4,75 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,67 8,77 7,87 7,45 7,28 10 Informasi dan Komunikasi 7,45 11,67 10,13 12,41 10,35 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 10,47 2,63 7,59 8,42 6,56 12 Real Estate 2,06 5,23 5,58 6,44 7,99 13 Jasa Perusahaan 7,05 8,18 7,70 7,61 7,88 14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib -3,70 -3,52 1,21 1,37 0,20 15 Jasa Pendidikan 7,30 10,76 8,43 7,44 8,73 NO .......... NO Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017** 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,70 13,63 11,25 9,13 8,74 17 Jasa Lainnya 4,88 6,50 7,30 8,69 9,88 PDRB ADHK (%) 5,41 5,43 5,13 5,66 5,43 Sumber : BPS Kota Sukabumi (2017) *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur Salah satu aspek dalam tata kelola perkotaan adalah Infrastructure and Service Management atau Infrastruktur dan Pengelolaan Pelayanan. Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkotaan karena infrastruktur adalah suatu sarana yang mendukung perkembangan suatu kota, baik perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pengertian infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pengertian penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Salah satu manfaat infrastruktur adalah untuk meningkatkan perekonomian suatu kota. Kota yang memiliki potensi ekonomi dapat dikembangkan dengan pembangunan infrastruktur agar ekonomi daerah tersebut berkembang. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya .......... meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan. Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalulintas perekonomian di perkotaan. Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan negara di Daerah pada tahun 2017 mencapai 8,50 (delapan koma lima puluh) km dengan kondisi baik sepanjang 7,00 (tujuh koma nol nol) km. Panjang jalan propinsi mencapai 33,55 (tiga puluh tiga koma lima puluh lima) km dengan kondisi baik sepanjang 26,33 (dua puluh enam koma tiga puluh tiga) km. Sementara itu panjang jalan kota mencapai 185,16 (seratus delapan puluh lima koma enam belas) km dengan rincian: sepanjang 129,25 km (seratus dua puluh sembilan koma dua puluh lima) memiliki kondisi jalan baik, sepanjang 48,29 (empat puluh delapan koma dua puluh sembilan) km memiliki kondisi jalan sedang, dan sepanjang 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) km memiliki kondisi jalan rusak. Pelayanan transportasi umum masyarakat Daerah dilaksanakan melalui perusahaan angkutan dalam kota dan luar kota. Pada tahun 2017, tercatat ada 19 (sembilan belas) tujuan perjalanan bus yang diberangkatkan dari Terminal Bus Sukabumi. Tujuan yang paling banyak diminati oleh penduduk Daerah adalah Bandung. Pada tahun tersebut, tercatat ada 276.888 (dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan) penumpang yang diberangkatkan menuju Bandung. Rute lain yang cukup padat adalah Kota Sukabumi–Kampung Rambutan. Jumlah penumpang yang diberangkatkan menuju Kampung Rambutan tercatat sebanyak 30.070 (tiga puluh ribu tujuh puluh) orang. Kereta .......... Kereta api merupakan sarana transportasi yang relatif murah bagi masyarakat Daerah. Tanggal 15 Desember 2008 jalur tersebut mulai dibuka kembali dengan rute Sukabumi-Bogor dan rute Sukabumi-Cianjur. Pada tahun 2017, jumlah penumpang yang diangkut sebanyak 591.826 (lima ratus sembilan puluh satu delapan ratus dua puluh enam) orang dengan jumlah pendapatan PT. Kereta Api Stasiun Sukabumi mencapai Rp. 7.790.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah). 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Terus membaiknya perekonomian, baik domestik maupun global, serta positifnya prospek perekonomian daerah ke depan, mendorong semakin besarnya peluang investasi yang dapat masuk ke Daerah, namun demikian peluang tersebut harus didukung pula oleh penciptaan situasi dan kondisi Daerah yang kondusif bagi investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi merupakan kondisi yang sifatnya multidimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi. Beberapa faktor pendorong iklim berinvestasi tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.25. Tabel 2.25 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Berinvestasi di Daerah Tahun 2013-2018 No Indikator/Satuan Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Pelanggaran Perda (kali) 633 2914 1281 2126 1488 1720 2 Penyelesaian Pelanggaran Perda (persen) 100 100 100 100 100 100 3 Jumlah Demo/Unjuk Rasa (aksi) 27 20 31 42 47 31 4 Pajak Daerah (Milyar Rp.) 21,156 28,399 29,688 41,565 43,365 55,741 5 Retribusi Daerah (Milyar Rp.) 9,926 10,889 10,975 8,795 8,795 8,331 No .......... No Indikator/Satuan Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6 Jumlah Jenis Pajak Daerah (buah) 9 9 9 9 9 9 7 Jumlah Jenis Retribusi Daerah (buah) 12 12 12 11 11 12 8 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah) 2 2 3 6 7 8 9 Jumlah Layanan Perizinan (buah) 32 Perizin an dan 6 non perizin an 32 Perizin an dan 6 non perizin an 42 perizin an dan 3 non perizin an 42 perizin an dan 3 non perizin an 42 perizin an dan 3 non perizin an 38 perizin an dan 3 non perizin an 10 Jumlah SOP terkait Pemberian Layanan Perizinan (buah) 32 Perizin an dan 6 non perizin an 32 Perizin an dan 6 non perizin an 42 perizin an dan 3 non perizin an 42 perizin an dan 3 non perizin an 42 perizin an dan 3 non perizin an 38 perizin an dan 3 non perizin an Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019 Ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Pada kurun waktu tahun 2013-2018 terdapat rata-rata 1.694 (seribu enam ratus sembilan puluh empat) kasus pelanggaran perda namun seluruhnya dapat ditangani dengan persentase penanganan sebesar 100% (seratus persen). Selain pelanggaran Perda, kejadian lain yang berpotensi dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban adalah adanya aksi demo atau unjuk rasa. Jumlah unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2018 adalah 31 (tiga puluh satu) aksi, meningkat sebesar 14% (empat belas persen) dari jumlah demo atau unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2013 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) aksi namun menurun sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari jumlah demo atau unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 47 (empat puluh tujuh) aksi. Iklim .......... Iklim investasi di Daerah dapat juga dilihat dari jenis serta penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dalam kurun waktu tahun 2013-2018 terdapat 9 (sembilan) jenis pajak daerah. Jumlah penerimaan dari 9 (sembilan) pajak daerah tersebut terus mengalami peningkatan dengan capaian penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 55.741.000.000,- (lima puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah), meningkat 163% (seratus enam puluh tiga persen) dari penerimaan pajak daerah tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 21.156.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta rupiah). Adapun jenis retribusi daerah yang ada di Daerah ada 12 (dua belas) jenis dengan jumlah penerimaan retribusi dalam kurun waktu tahun 2013-2018 fluktuatif dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018 adalah Rp. 8.331.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), menurun sebesar 16% (enam belas persen) dari penerimaan retribusi daerah tahun 2013 yaitu Rp. 9.926.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah). Rasa aman dan kemudahan regulasi menjadi faktor yang menentukan dan mempengaruhi iklim berinvestasi. Jumlah Perda yang mendukung investasi pada tahun 2018 terdapat 8 (delapan) buah perda, meningkat 300% (tiga ratus persen) dari jumlah Perda yang mendukung iklim investasi pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) buah. Selain itu, dengan adanya Keputusan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah dimana Pelayanan Perizinan tersebut meliputi izin gangguan atau HO, izin usaha jasa kontruksi atau IUJK, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin tanda daftar industri atau TDI, izin usaha industri atau IUI, izin reklame, dan izin pengambilan air bawah tanah. Jumlah layanan perizinan yang ada pada tahun 2018 adalah 38 (tiga puluh delapan) layanan perizinan dan 3 (tiga) layanan non perizinan, yang masing-masing sudah dilengkapi dengan standar operasional prosedur atau SOP terkait pemberian layanan perizinan dengan jumlah pada tahun 2018 adalah 38 (tiga puluh delapan) SOP terkait pemberian .......... pemberian layanan perizinan dan 3 (tiga) SOP terkait pemberian layanan non perizinan. 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia atau SDM yang unggul merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan daya saing daerah sehingga fokus kepada kualitas SDM merupakan hal penting dalam pembangunan daerah. Salah satu indikator untuk melihat kondisi SDM adalah rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan atau dependency ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 (enam puluh lima) tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Daerah Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.26. Tabel 2.26 Rasio Ketergantungan Penduduk di Daerah Tahun 2013-2017 NO TAHUN NILAI RASIO KETERGANTUNGAN 1 2013 35,68 2 2014 35,23 3 2015 47,62 4 2016 47,63 5 2017 46,89 Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2014-2018 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan penduduk di Daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2015-2016 dimana rasio ketergantungan penduduk mencapai 47,63 (empat puluh tujuh koma enam puluh tiga). Pada tahun 2017, rasio ketergantungan .......... ketergantungan penduduk menurun menjadi 46,89 (empat puluh enam koma delapan puluh sembilan). 2.5. ASPEK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis sebagaimana disajikan pada Tabel 2.27 berikut. Tabel .......... Tabel 2.27 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) NO Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Perkiraan Realisasi 2019 Perangkat Daerah Penanggung Jawab SPM PENDIDIKAN
1. 1.Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini 100% DISDIKBUD
2. 2.Pendidikan Dasar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 100% DISDIKBUD
3. 3.Pendidikan Kesetaraan Program Pendidikan Non Formal 100% DISDIKBUD SPM KESEHATAN
4. 4.Pelayanan kesehatan ibu hamil Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 100% Dinas Kesehatan
5. 5.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 100% Dinas Kesehatan
6. 6.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 100% Dinas Kesehatan
7. 7.Pelayanan kesehatan balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 100% Dinas Kesehatan
8. 8.Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% Dinas Kesehatan
9. 9.Pelayanan kesehatan pada usia produktif Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% Dinas Kesehatan NO .......... NO Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Perkiraan Realisasi 2019 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10. 10.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100% Dinas Kesehatan
11. 11.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% Dinas Kesehatan
12. 12.Pelayanan kesehatan diabetes melitus Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% Dinas Kesehatan
13. 13.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% Dinas Kesehatan
14. 14.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% Dinas Kesehatan
15. 15.Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% Dinas Kesehatan SPM PEKERJAAN UMUM
16. 16.Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 68.77% DPUPRPKP2
17. 17.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 87.57% DPUPRPKP2 SPM PERUMAHAN RAKYAT
18. 18.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/kabupaten Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 100% BPBD NO .......... NO Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Perkiraan Realisasi 2019 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
19. 19.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 100% DPUPRPKP2 SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
20. 20.Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 100% DINAS SATPOL PP
21. 21.Pelayanan informasi rawan bencana Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 100% BPBD
22. 22.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 100% BPBD
23. 23.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 100% BPBD
24. 24.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya KEbakaran 100% BPBD SPM SOSIAL
25. 25.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 60% Dinas Sosial
26. 26.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 55% Dinas Sosial
27. 27.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 55% Dinas Sosial NO .......... NO Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Perkiraan Realisasi 2019 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
28. 28.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 55% Dinas Sosial
29. 29.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setalah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 100% Dinas Sosial Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019 2.6. ASPEK .......... 2.6. ASPEK KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH ATAU BUMD Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Pada hakikatnya BUMD mempunyai peran yang strategis dalam era otonomi daerah saat ini. Daerah memiliki 3 (tiga) BUMD yaitu sebagai berikut:
30. 1.Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;
31. 2.PD BPR Kota Sukabumi; dan
32. 3.PD Waluya. 2.6.1. PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan suatu perusahaan yang berdiri sendiri dan berbentuk badan hukum, terlepas dari administrasi anggaran umum Pemerintah Daerah. Fungsi PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah sebagai penyedia air bersih atau air minum untuk masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut kegiatan perusahaan meliputi:
33. 1.pelayanan air bersih atau air minum melalui perpipaan beserta perangkatnya;
34. 2.pelayanan air bersih atau air minum melalui non perpipaan; dan
35. 3.usaha lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kinerja pendapatan serta perhitungan laba rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa tahun 2013-2017 disajikan masing-masing pada Tabel 2.28 dan Tabel 2.29. Tabel .......... Tabel 2.28 Kinerja Pendapatan PDAM Tirta Bumi Wibawa Tahun 2013-2018 No Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Pendapatan Operasional
a.Pendapatan Air (dalam juta) 17.81 5,4 17.94 6,7 18.64 1,3 19.40 4,7 19.35 5,2 22.22 0,5
b.Pendapatan Non Air 1.899, 8 2.010, 5 1.457, 2 1.308, 4 1.120, 5 1.931, 4 Jumlah 19.71 5,2 19.95 7,3 20.09 8,5 20.71 3,1 20.47 5,8 24.15 1,9 2 Pendapatan Non - Operasional (Bunga Deposito, Jasa Giro, Jasa Sewa Rumah Dinas, Piutang Rekening Air, Rupa-rupa dan Pendapatan Diluar Usaha Lainnya) 162,5 361,9 225,2 274,9 158.9 1.290, 6 Jumlah Total 19.87 7,8 20.31 9,3 20.32 3,8 20.98 8,1 20.63 4,7 2.096 ,2 Sumber : PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Tabel 2.29 Perhitungan Laba Rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa Tahun 2013-2018 No Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Pendapatan Usaha 19.71 5,2 19.95 7,3 20.09 8,5 20.71 3,1 20.47 5,8 24.15 1,9 2 Beban Langsung Usaha 5.532 ,8 5.783 ,8 6.857 ,3 6.110 ,5 5.993 ,4 6.749 ,7 Laba/Rugi Kotor Usaha 14.18 2,3 14.17 3,5 13.24 1,2 14.60 2,6 14.48 2,2 17.40 2,2 3 Beban Tidak Langsung Usaha 13.76 8,2 13.82 8,6 12.09 5,3 13.62 5,6 12.57 3,8 16.77 2,1 Laba/Rugi Usaha 414,1 344,8 1.145 ,8 976,9 1.908 ,4 630,1 4 Pendapatan/Beban di Luar Usaha 155,9 314,3 213,6 223,4 152,6 134,7 Laba/Rugi Sebelum Pajak 570,1 659,2 1.359 ,5 1.200 ,4 2.061 ,1 764,8 5 Pajak PPH 29 - - 180.0 9 - - - Laba/Rugi Bersih 570,1 659,2 1.179 ,4 1.200 ,4 2.061 ,1 764,8 Sumber : PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Dalam .......... Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu:
1. 1.PDAM Tirta Bumi Wibawa belum dapat memenuhi kepastian mengenai kualitas dan kontinuitas kepada pelanggan;
2. 2.tingkat kehilangan air masih tinggi sebesar 44,40% (empat puluh empat koma empat puluh persen); dan
3. 3.keterbatasan dana untuk meningkatkan kinerja aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek pelayanan terhadap masyarakat. Dalam menghadapi permasalahan dalam pemberian pelayanan, Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa tetap berupaya melakukan peningkatan kinerja PDAM Tirta Bumi Wibawa melalui beberapa upaya sebagai berikut:
4. 1.upaya untuk memenuhi aspek kualitas dan kontinuitas air yaitu dengan meningkatkan kompetensi SDM dan fasilitas penguji laboratorium secara bertahap dalam mendukung kualitas air yang didistribusikan sesuai ketentuan serta meningkatkan kapasitas debit air, memperbaiki fasilitas jaringan, dan perpompaan, memperbaiki bocoran pipa pada jaringan transmisi dan distribusi;
5. 2.melakukan efektivitas produksi dengan pengadaan dan pemasangan meter induk produksi serta melakukan rehabilitasi jaringan pipa transmisi dan distribusi; dan
6. 3.pelepasan aset tidak produktif, peningkatan efektivitas penagihan, dan penyertaan modal secara berkesinambungan untuk mengatasi keterbatasan dana. 2.6.2. PD BPR Kota Sukabumi Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai usaha simpan pinjam dengan tujuan untuk memberikan pinjaman bagi kalangan ekonomi lemah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, PD BPR menjalankan usaha- usaha sebagai berikut:
7. 1.menghimpun ..........
8. 1.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk itu;
9. 2.menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan pegawai yang mempunyai penghasilan tetap; dan
10. 3.menempatkan dananya yang belum tersalurkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan pada bank lain. PD BPR mempunyai sasaran yang ingin dicapai yaitu berkembangnya usaha yang sehat dan efisien. Adapun kinerja PD BPR pada tahun 2013 – 2017 disajikan pada Tabel 2.30. Tabel 2.30 Kinerja PD BPR Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 No Uraian Angka Tahun ... (Dalam Juta) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Realisasi Dana 13.459, 3 13.590, 5 14.888, 1 15.933, 4 17.689, 9 2 Realisasi Kredit 22.218, 5 19.897, 9 18.836, 4 18.816, 3 18.524, 8 19.684, 9 3 Realisasi Pendapatan 6.174,4 5.683,3 5.486,4 5.659,6 5.366,6 5.483 4 Realisasi Biaya 3.822,3 4.052,6 4.220,1 4.922,5 4.329,2 5 Realisasi Laba Kotor 1.823,9 1.861,0 1.301,9 1.439,5 444,0 1.153,8 6 Realisasi Laba Bersih 1.589,9 1.116,4 1.229,5 380,7 990,1 7 Realisasi PAD 874,4 614.0 676,2 209,4 544,5 Sumber : PD BPR Kota Sukabumi Kinerja PD BPR mengalami peningkatan pada tahun 2018, baik dalam realisasi dana, kredit, pendapatan, biaya, laba kotor, laba bersih sehingga realisasi PAD pun meningkat. Terdapat beberapa hambatan yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut :
11. 1.sulitnya mencari tenaga pemasaran yang berpengalaman;
12. 2.suku bunga kredit BPR lebih tinggi dari suku bunga kredit usaha rakyat;
13. 3.rendahnya kualitas SDM BPR khususnya tenaga analis kredit dan Pemasaran; dan
14. 4.beralihnya Debitur BPR ke bank umum yang ditunjuk sebagai pelaksana KUR. Adapun .......... Adapun usaha-usaha yang dilakukan PD BPR untuk mengatasi hambatan di atas adalah sebagai berikut :
15. 1.menurunkan suku bunga kredit dari 18% (delapan belas persen) menjadi 15% (lima belas persen);
16. 2.membuat produk kredit baru yaitu kredit sertifikasi guru dan produk tabungan anak sekolah;
17. 3.mengikut sertakan karyawan BPR mengikuti pelatihan analis kredit dan merketing pada lembaga pelatihan LPPI jakarta; dan
18. 4.menawarkan top up pinjaman pada debitur yang bagus. 2.6.3. PD Waluya Kota Sukabumi PD Waluya merupakan BUMD yang berbentuk perusahaan atau korporasi. Perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1996 pada tanggal 28 November 1996 dengan nama Perusahaan Daerah Waluya Farma. Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat, mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah, dan terciptanya lapangan kerja, Perusahaan Daerah Waluya Farma berubah menjadi Perusahaan Daerah WALUYA (PD. WALUYA) pada tanggal 30 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, yang bergerak dalam bidang usaha :
19. 1.perdagangan besar farmasi atau PBF dan pedagang besar alat kesehatan atau PBAK;
20. 2.bidang kesehatan atau apotek; dan
21. 3.usaha dagang dan jasa lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencapaian kinerja PD Waluya tahun 2017-2018 disajikan pada Tabel 2.31. Tabel 2.31 Pencapaian Kinerja PD Waluya Kota Sukabumi Tahun 2017-2018 NO URAIAN CAPAIAN 2017 CAPAIAN 2018 1 Aktiva Lancar 1.097.419.166 425.056.875 2 Aktiva Tetap 1.219.039.030 1.080.720.070 NO .......... NO URAIAN CAPAIAN 2017 CAPAIAN 2018 3 Total Aktiva 2.316.458.196 1.505.776.945 4 Hutang Jangka Pendek 3.050.179.717 2.156.771.862 5 Modal dan cadangan 7.500.000.000 7.500.000.000 6 Akumulasi Laba/rugi (8.233.721.521) (8.150.994.917) 7 Total Pasiva 2.316.458.196 1.505.776.945 8 Penjualan Laba Bersih 1.448.333.813 1.121.000.000 9 Harga Pokok Penjualan 638.578.382 504.316.432 10 Laba atau Rugi Kotor 809.755.431 616.683.568 11 Biaya Penjualan 13.330.183 16.200.000 12 Biaya Umum dan Administrasi 757.435.495 620.596.068 13 Laba atau Rugi Operasi 38.989.753 (20.112.500) 14 Pendapatan Biaya dan Lain- lain - - 15 Pendapatan lain-lain 106.351696 100.039.899 16 biaya Lain-lain 1.698.580 474.133 17 Jumlah Pendapatan biaya dan biaya Lain-lain 104.653.116 99.565.766 18 Laba atau Rugi Sebelum Pajak 143.642.869 79.453.266 19 Taksiran Pajak 14.483.339 11.210.000 20 LABA / ( RUGI ) BERSIH 129.159.530 68.243.266 Sumber : PD Waluya, 2018 2.7. ASPEK KERJASAMA DAERAH Pasal 195 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. 2.7.1. Kerjasama .......... 2.7.1. Kerjasama Antar Daerah Tahun 2013-2018 Dalam memenuhi aspek kerjasama antar daerah maka kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2013-2018 sebagai berikut meliputi:
22. 1.APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), merupakan wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar Pemerintah Daerah. Saat ini Apeksi beranggotakan 99 (sembilan puluh sembilan) pemerintah kota dan Daerah termasuk ke dalam Komisariat Wilayah III dengan beranggotakan 26 (dua puluh enam) pemerintah kota di 5 (lima) provinsi meliputi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. 2.Kegiatan Citynet, merupakan jaringan multipihak yang mempromosikan kerjasama dan kolaborasi semua jajaran dari berbagai pelaku dan pemerhati perkotaan dan pemukiman di Kawasan Asia-Pasifik. Anggota-anggotanya terdiri dari Pemerintah Kota/Kabupaten, LSM atau Organisasi Tingkat Nasional, Perguruan Tinggi, dan lain-lain. Salah satu tujuan Citynet adalah penguatan pemerintah kota dan kelompok masyarakat di tingkat lokal dengan peningkatan kapasitas serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat kota secara efektif dengan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.
24. 3.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 06/MoU/Adm.Pemb.&KD/2014 – Nomor 180/Pj.41- Huk/2014 tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik. Maksud diadakannya kesepakatan bersama ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di kedua daerah dalam hal penyediaan pelayanan publik. Kerjasama dengan Kabupaten Sukabumi ini salah satunya adalah kegiatan penegasan batasan wilayah admintrasi Daerah dengan Kabupaten .......... Kabupaten Sukabumi, yang menghasilkan outputnya berupa peta koridor dan pelacakan batas wilayah, selain kerjasama dalam hal memaduserasikan Rencana Tata Ruang Wilayah, saat ini, sedang dijajagi kemungkinan kerjasama dalam hal perlindungan sumber daya air, pengelolaan sampah regional, dan pengelolaan jaringan transportasi publik.
25. 4.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Nomor 119/83/Otdaksm tentang Penyelenggaraan Transisional Urusan Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Maksud diadakannya kesepakatan bersama ini adalah melaksanakan sinergitas kebijakan dan kegiatan operasional di lapangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, baik urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan, terutama di bidang pendidikan, bidang kelautan dan perikanan, bidang kehutanan, bidang energi dan sumberdaya mineral, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang perhubungan, dan bidang tenaga kerja di Jawa Barat.
26. 5.Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 562/2835/435.104/2015 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum di Lokasi UPT. Tokala Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini pihak Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bertanggungjawab menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau tidak bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi lahan seluas 2,00 (dua koma nol nol) Ha tiap kepala keluarga dan mengusulkan dan mengusahakan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah bagi transmigran yang berhak, selambat- lambatnya 5 (lima) tahun setelah penempatan.
27. 6.Perjanjian ..........
28. 6.Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabuapaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44/PK/2016 - Nomor 560/406/Disnaker Tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah di Lokasi/Kawasan Pohorua Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam perjanjian kerja sama ini pihak Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggungjawab menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau tidak bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi lahan seluas 1,50 (satu koma lima puluh) Ha tiap kepala keluarga mengusulkan dan mengusahakan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah bagi transmigran yang berhak, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah penempatan.
29. 7.Sukabumi Summit 2016, pada tahun 2016 Pemerintah Daerah melakukan Kerjasama dengan beberapa daerah melalui kegiatan “Sukabumi Summit 2016”. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa Kepala Daerah dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung serta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu dihadiri juga oleh beberapa anggota DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Sukabumi dan Cianjur. Sukabumi Summit 2016 ini menghasilkan Deklarasi Bersama dalam rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol Bogor-Sukabumi-Cianjur- Bandung. Pembangunan jalan tol ini menjadi bagian rencana pembangunan infrastruktur yang strategis dan diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar wilayah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.
30. 8.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 119/178/KB/KS/IX/2017 - 050/71/KB/Pemhuk/2017 - 06/MoU/Ekbang&KD/2017.......... 06/MoU/Ekbang&KD/2017 - 510/Pj.49-Hukham/2017 - 188/19/Huk/2017 tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal.
31. 9.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor 08/MoU/Ekbang&KD/2017 - Nomor 119/3470-Bag.KS tentang Kerja Sama Antar Daerah. Adapun maksud kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintah atau city sharing, menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
32. 10.Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Nomor 130/1618-Diskominfo – Nomor 489/295/kominfo/2017 tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kota Sukabumi. Maksud kerja sama ini adalah sebagai sarana transfer berbagai aplikasi smart city yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 2.7.2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Berbagai kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang telah dilakukan dari tahun 2013-2017 dapat diuraikan sebagai berikut :
33. 1.Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. ASKES Cabang Sukabumi Nomor 01/MoU/Adm.Pemb.&KD/2013 - Nomor 005/MoU/2013 tentang .......... tentang kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
34. 2.Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. TASPEN (Persero) Nomor 04/MoU/Adm.Pemb.&KD/2013 tentang kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
35. 3.Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI Nomor 04/PKS/Adm.Pemb&KD/2013 tentang Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H di Kota Sukabumi.
36. 4.Akta Notaris Luciana Tirtaman, SH nomor 60 tanggal 18 Juli 2013 tentang Akta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Garis 9 Perkasa mengenai perpanjangan perjanjian sewa menyewa bangunan kanopi yang terletak di Jalan Stasiun Barat dan Jalan Stasiun Timur, sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) los di atas lahan ± 1.819,07 (seribu delapan ratus sembilan belas koma nol tujuh) m2.
37. 5.Akta Notaris Luciana Tirtaman, SH Nomor 70 tanggal 30 September 2013 tentang Akta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Gilang Galuh Pratama mengenai Pengelolaan Perparkiran di Tepi Jalan Umum di Daerah. Adapun Objek Pengelolaan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah pada 25 (dua puluh lima) ruas jalan. Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini CV. Gilang Galuh Pratama memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.213.920.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per tahun. Untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima dikenakan kenaikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai kontribusi tahun sebelumnya.
38. 6.Perjanjian Kerjasama antara Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Daerah dengan Pemerintah Daerah, Nomor 02/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 41/PC-IPSI/SMI/I /2014 tentang Perpanjangan Penyediaan Tenaga Pengajar/Pelatih .......... Pengajar/Pelatih Pencak Silat Pada Jenjang SD, SMP, SMA/SMK Negeri/Swasta di Kota Sukabumi.
39. 7.Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI Nomor 08/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2014 M/1435 H di Kota Sukabumi.
40. 8.Akta Notaris Luciana Tirtaman, SH nomor 58 tanggal 24 Juli 2014 tentang Akta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Garis 9 Perkasa mengenai perpanjangan perjanjian sewa menyewa bangunan kanopi yang terletak di Jalan Stasiun Barat dan Jalan Stasiun Timur sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) los di atas lahan ± 1.819.07 (seribu delapan ratus sembilan belas koma nol tujuh) m2. Saat ini Pemerintah Daerah tidak melakukan perpanjangan kerja sama bangunan kanopi ini dan para pedagang dapat mempergunakan kanopi tersebut tanpa adanya biaya sewa sampai dengan selesainya pembangunan pasar rakyat modern di lokasi eks Pasar Pelita.
41. 9.Akta Notaris Luciana Tirtaman, SH Nomor 59 tanggal 24 Juli 2014 tentang Akta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Budi Bakti mengenai perpanjangan perjanjian sewa menyewa bangunan kanopi yang terletak di Gang Arab Komplek Pasar Pelita sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) los di atas lahan ± 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m2. Saat ini Pemerintah Daerah tidak melakukan perpanjangan kerja sama bangunan kanopi ini dan para pedagang dapat mempergunakan kanopi tersebut tanpa adanya biaya sewa sampai dengan selesainya pembangunan pasar rakyat modern di lokasi eks Pasar Pelita.
42. 10.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi Nomor 11/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 580.4/02/U/BP/2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
43. 11.Perjanjian ..........
44. 11.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Birru Wa Taqwa Nomor 12/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 30/BMT- BWT/XI/2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
45. 12.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Nurul Ummah Nomor 13/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 022/KBMT/XI/2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
46. 13.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Amanah Umat, Nomor 4/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 01.04/B/KBMT- Amat/XI/2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
47. 14.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Syamsul Ulum Nomor 5/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 033/B.1/KBMT- SU/XI/2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
48. 15.Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan STIE- STMIK PASIM, Pesantren Dzikir Al Fath, Be One Corporation, PT. Charon Phokvan, Jelajah Nusa Nomor 01/MoU/Admpem&KD/2014.
49. 16.Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor 2/MoU/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 155/I.O/F/II/2014 tentang kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
50. 17.Nota Kesepahaman antara Politeknik Negeri Jakarta dengan Pemerintah Daerah Nomor 3/MoU/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor .......... Nomor 340/PL3/HK/2014 tentang kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
51. 18.Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Daerah dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor 5/MoU/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor K.TEL.066/HK.840/DTB-/2014 tentang Penyediaan Layanan Information Communication and Technology atau ICT Telkom untuk Daerah Cyber City.
52. 19.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa Nomor 01/PKS/Adbang&KD/2015 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Daerah. Adapun kontribusi PT. Darutaqwa kepada Pemerintah Daerah adalah memberikan bagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh keuntungan bersih yang diterima.
53. 20.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Beton Team Work Nomor 02/PKS/Adm.Bang.&KD/2015 - Nomor 007/BTW/PLM/01/2015 tentang Penataan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga di Area Lapang Merdeka Daerah.
54. 21.Akta Notaris Luciana Tirtaman, S.H., Nomor 43 Tanggal 25 Maret 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Anugrah Kencana Abadi (KSO) perihal Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Pelita Daerah. Dalam perjanjian ini terjadi wanprestasi, sehingga Pemerintah Daerah melakukan pemutusan kerja sama dengan PT. Anugrah Kencana Abadi (KSO).
55. 22.Akta Notaris Luciana Tirtaman, S.H., Nomor 31 tanggal 21 April 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Prima Megah Olympindo perihal Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi Santa dan Kawasan Pertokoan Pada Terminal Type A Daerah.
56. 23.Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI Nomor 03/PKS/Adbang&KD/2015 tentang Penyelenggaraan .......... Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2015 M/1436 H di Kota Sukabumi.
57. 24.Akta Notaris Luciana Tirtaman, SH nomor 68 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk tentang Pemasangan Microcell dan Fiber Optik dengan Metode Kamuflase di Kota Sukabumi.
58. 25.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah, Nomor 09/PKS/Adbang&KD/2015 - Nomor 580.4/216/BP/2015 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
59. 26.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Birru Wa Taqwa Nomor 10/PKS/Adbang&KD/2015 - Nomor 21/BMT-BWT/12/2015 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
60. 27.Perjanjian Sewa Menyewa Lahan antara Pemerintah Daerah dengan PT. Solu Sindo Kreasi Pratama yang terletak di Terminal Type A Daerah.
61. 28.Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Ex-depot Pertamina Sukabumi antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pemerintah Daerah Nomor 037/K20200/2015-SO - Nomor 06/PKS- SM/Admbang&KD/2015. Adapun lahan yang disewa tersebut akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara para pedagang Ex-Pasar Pelita untuk jangka waktu 2,5 (dua koma lima) tahun atau selama masa Pembangunan Pasar pelita yang baru.
62. 29.Akta Notaris Hj. Lilis Supartini, S.H., M.Kn. Nomor 54 tanggal 27 Juli 2015 tentang Perjanjian Sewa menyewa Bangunan Milik Pemerintah Daerah dengan Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi. Adapun bangunan yang disewa tersebut dipergunakan sebagai Kantor Kas Bank Jabar Banten untuk mempermudah transaksi keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah, selain itu juga dapat meningkatkan keamanan bagi para nasabah .......... nasabah Bank BJB yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah.
63. 30.Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. Indosat, Tbk Nomor 01/MoU/Adbang&KD/2016 - Nomor 728/HOD-HODA/LGL/16 tentang Kerjasama Pengembangan Program Smart City di Kota Sukabumi. Salah satu tindaklanjut dari nota kesepahaman ini adalah dilakukannya kerjasama antara Kantor Perpustakaan Daerah dengan PT. Indosat, Tbk dalam hal penyelenggaraan i-library di Daerah.
64. 31.Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Indosat, Tbk Nomor 04/PKS/Adbang&KD/2016 - Nomor 5100002358 tentang Pemanfaatan Lahan Untuk Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kota Sukabumi.
65. 32.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa Nomor 06/PKS/Adbang&KD/2016 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi.
66. 33.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Supra Primatama Nusantara Nomor 09/PKS/Adbang&KD/2016 tentang Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Sukabumi.
67. 34.Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa perihal Pembangunan, Pengelolaan, dan Penyerahan (Bangun Guna Serah) Pasar Rakyat Modern Daerah. Akta Notaris Markus A. Mamesah, S.H., Nomor 320 tanggal 16 Juni 2017. Jangka waktu pengelolaan pasar rakyat modern yang diberikan kepada pihak PT. Fortunindo Artha Perkasa selama 25 (dua puluh lima) tahun setelah selesainya pembangunan pasar rakyat modern yang dibuktikan dengan berita acara selesainya pembangunan atau sejak diterimanya sertifikat laik fungsi dari instansi berwenang.
68. 35.Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa Nomor 31/PKS/Ekbang&KD/2017 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi. 2.7.3. Kerjasama .......... 2.7.3. Kerjasama Dengan Instansi Lain Berbagai kerjasama Pemerintah Daerah dengan Instansi lain yang telah dilakukan dari tahun 2013-2017 dapat diuraikan sebagai berikut :
69. 1.Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor 02/MoU/Adm.Pemb&KD/2013 - Nomor KEP/416/DL/3/2013 - Nomor PRJ-003/PW10/1/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
70. 2.Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) Nomor 03/MoU/Admpemkd/2013 - Nomor 15/IT3/KsM/2013 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Adapun tindak lanjut dari nota kesepahaman ini adalah dilakukannya perjanjian kerja sama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor atau PSP3 IPB tentang Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau PLPPB dan Pemetaan Potensi Pengembangan Kawasan Agribisnis Daerah.
71. 3.Kesepakatan Bersama antara Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Nomor 15/BKS/MoU/04/2013 - Nomor 05/MoU/Adm.Pemb&KD/2013 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial dalam Program Kesejahteraan Sosial Terpadu.
72. 4.Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Daerah Nomor 07/HUK/2013 - Nomor 06/MoU/Adm.Pemb&KD/2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu Menuju Kota Sejahtera.
73. 5.Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik Daerah Nomor 07/MoU/Adm.Pemb&KD/2013 - Nomor 050/MoU/BPS Kota SMI/2013 tentang kesepakatan untuk .......... untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
74. 6.Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Pemerintah Daerah Nomor 26 Tahun 2013-10/MoU/Adm.Pem & KD/2013 tentang Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Percontohan pada Pemerintah Kota Sukabumi.
75. 7.Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Padjadjaran Bandung Nomor 11/MoU/Adm.Pemb.&KD/2013 tentang Kesepakatan Untuk Mengadakan Kerja Sama dan Saling Menunjang Dalam Pelaksanaan Tugas di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
76. 8.Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisakti Nomor 12/MoU/Adpemkd/2013 - Nomor 001/SPJ/STIET/ XI/2013 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
77. 9.Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah Nomor 105/PKS/cb/PLPBK/2013 - Nomor 02/PKS/Adm.Pemb&KD/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas.
78. 10.Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PKS/Adm.Pemb&KD/2013-87A/PP.4/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Spesialisasi atau DTSS Pelayanan Perpajakan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2013.
79. 11.Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah Nomor 162/NPK/cb/2013-09/PKS/Adm.Pemb.&KD/2013 tentang Pelaksanaan .......... Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2013.
80. 12.Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor 13/PKS/Adm.Pemb.&KD/2013 - Nomor PRJ-21/PW 10/1/2013 tentang Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
81. 13.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Sukabumi tentang Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Wilayah Daerah Nomor 07/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 0053.SP/040/AREA SKI/2014 tentang Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Wilayah Kota Sukabumi.
82. 14.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi Nomor 16/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 242/KTR/V- 02/1214 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
83. 15.Nota Kesepahaman antara Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sukabumi dengan Pemerintah Daerah Nomor W.11.PAS.PAS21.PK.01.07.01-1261 - Nomor 07/MoU/Adm.Pemb.&KD/2014 tentang Kesepakatan Untuk Mengadakan Kerjasama dan Saling Menunjang Dalam Pelaksanaan Tugas Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, Sesuai Dengan Fungsi dan Kewenangan Masing-masing.
84. 16.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0607 Kota Sukabumi tentang Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian Nomor 01/MoU/Adbang&KD/2015 - Nomor B/71/I/2015. Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para pihak dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Daerah.
85. 17.Nota ..........
86. 17.Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaaan Cabang Sukabumi dengan Pemerintah Daerah Nomor 12/PKS/Adbang&KD/2015 - Nomor 930/KTR/V- 02/1215. Adapun tujuan dilaksanakannya nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk memenuhi kewajiban secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang meliputi perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JK.
87. 18.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi Nomor 12/PKS/Adbang&KD/2015 - Nomor 930/KTR/V- 02/1215 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
88. 19.Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Daerah, Nomor HK.201/1/7/STTD.2015 - Nomor 05/PKS/Adbang&K/2015 tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat.
89. 20.Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dengan Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah tentang Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Perusahaan Daerah Air Minum Terfasilitasi Di Daerah. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan SPAM di Daerah.
90. 21.Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Kota Sukabumi.
91. 22.Nota ..........
92. 22.Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Wali Kota Nomor 17.21/MoU/1/09/2016 – Nomor 02/MoU/Adbng&KD/2016 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
93. 23.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Sukabumi Nomor 03/MoU/Adbang&KD/2016 - Nomor 260/KTR/V-02/1216.
94. 24.Perjanjian Kerjasama antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Nomor 01 Tahun 2016 – Nomor 01/PKS/Adbang&KD/2016 Tentang Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI Rahmatan Lil’Alamin Berbasis IC pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Daerah.
95. 25.Akta Notaris Luciana Tirtaman, S.H. Nomor 31 tanggal 30 Juli 2016 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pemasangan Jaringan Fiber Optik.
96. 26.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Sukabumi Nomor 06/PKS/Adbang&KD/2016 - Nomor B-3545/0.2.14/GS.I/11/2016.
97. 27.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Tim Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi di Luar Domisili/Multikampus Institut Pertanian Bogor di Sukabumi Nomor 06/PKS/Adbang&KD/2016 - Nomor B- 3545/0.2.14/GS.I/11/2016. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi Di Luar Domisili/Multikampus Institut Pertanian Bogor di Daerah.
98. 28.Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah Nomor 238/WPB.13/BD.03/2016 - Nomor 08/PKS/Adbang&KD/2016 Tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
99. 29.Perjanjian ..........
100. 29.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi Nomor 11/PKS/Adbang&KD/2016 - Nomor 314/KTR/V- 02/2016 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
101. 30.Nota Kesepahaman antara Direktorat Jeneral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah Nomor 20/KOMINFO/HK.03.02/05/2017 - Nomor 04/MoU/Ekbang&KD/2017. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman kerjasama dalam implementasi gerakan menuju 100 Smart City di Daerah, sedangkan tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi Direktorat Jeneral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan secara terpadu.
102. 31.Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor 05/MoU/Ekbang&KD/2017 - Nomor MoU-16/PW10/3/2017 tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Kota. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Pemerintah Daerah.
103. 32.Nota Kesepahaman antara Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) dengan Pemerintah Daerah Nomor 817/BBRVBD/II.1/RH.01.01/12/2017 - Nomor 10/MoU/Ekbang&KD/2017. Adapun Kerjasama yang dilakukan ini adalah dalam hal pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
104. 33.Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi dengan Pemerintah Daerah tentang Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. 2.8. Capaian .......... 2.8. CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE 2013-2018 Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Daerah didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018. 2.8.1. Pencapaian Misi I RPJMD Tahun 2013-2018 Misi I RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa dan Berilmu didukung oleh 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
105. 1.meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah;
106. 2.meningkatnya aktivitas masyarakat dalam kehidupan beragama dan kesetiakawanan sosial;
107. 3.meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan;
108. 4.terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas;
109. 5.terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan, dan kearifan lokal bagi masyarakat; dan
110. 6.Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca. Capaian Misi I RPJMD pada tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.32. Tabel .......... Tabel 2.32 Nilai Capaian Misi I RPJMD pada Tahun 2014-2018 No Tahun Jumlah Indikator Belum Memenuhi Target Cukup Memenuhi Memenuhi Target Jml % Jml % Jml % 1 2014 13 0 0,00 0 0,00 13 100,00 2 2015 7 0 0,00 0 0,00 7 100,00 3 2016 9 0 0,00 1 11,11 8 88,89 4 2017 9 0 0,00 2 22,22 7 77,77 5 2018 9 1 11,11 1 11,11 7 77,77 Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014-2015 seluruh target pada Misi I berhasil dicapai. Persentase ketercapaian indikator Misi I pada tahun 2016–2018 cenderung mengalami penurunan dengan persentase sebesar 88,89% (delapan puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen) pada tahun 2016 dan 77,77% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2016 dan 2018 terdapat 1 (satu) indikator yang termasuk ke dalam kategori cukup memenuhi target dengan persentase masing-masing 11,11% (sebelas koma sebelas). Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori belum memenuhi target. 2.8.2. Pencapaian Misi II RPJMD Tahun 2013-2018 Misi 2 RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar, dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas, didukung 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
111. 1.meningkatnya mutu pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
112. 2.meningkatnya ..........
113. 2.meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu;
114. 3.meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik;
115. 4.meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi;
116. 5.meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
117. 6.meningkatnya penegakan dan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak; dan
118. 7.meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan. Capaian Misi II RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.33. Tabel 2.33 Nilai Capaian Misi 2 RPJMD pada Tahun 2014-2018 No Tahun Jumlah Indikator Belum Memenuhi Target Cukup Memenuhi Memenuhi Target Jml % Jml % Jml % 1 2014 18 1 5,55 1 5,55 16 88,90 2 2015 15 1 6,67 - - 14 93,33 3 2016 14 1 7,14 - - 13 92,86 4 2017 14 0 0,00 0 - 14 100,00 5 2018 14 1 7,14 - - 13 92,86 Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013-2016 mayoritas indikator telah berhasil memenuhi target RPJMD. Terdapat masing-masing 1 (satu) indikator yang tidak berhasil mencapai target pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2017, seluruh indikator sudah memenuhi target. Namun pada Tahun 2018, kembali terdapat 1 (satu) indikator belum memenuhi target. 2.8.3 Pencapaian .......... 2.8.3. Pencapaian Misi III RPJMD Tahun 2013-2018 Misi III RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Lebih Baik dan Berkualitas diukur melalui 17 (tujuh belas) sasaran yang akan dicapai, dapat dijelaskan sebagai berikut:
119. 1.meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi, dan daya saing di setiap jenjang pendidikan;
120. 2.meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
121. 3.meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat;
122. 4.terkendalinya kasus penyakit menular;
123. 5.terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
124. 6.meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan;
125. 7.meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat;
126. 8.meningkatnya kemandirian masyarakat dalam promotif dan preventif bidang kesehatan; dan
127. 9.meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standar;
j.terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera;
k.meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
l.meningkatnya kualitas dan kuantitas potensi pemberdayaan masyarakat;
m.terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi;
n.meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota;
o.meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota; dan
p.meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan. Capaian Misi III RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.34. Tabel .......... Tabel 2.34 Nilai Capaian Misi 3 RPJMD Tahun 2014-2018 No Tahun Jumlah Indikator Belum Memenuhi Target Cukup Memenuhi Memenuhi Target Jml % Jml % Jml % 1 2014 50 4 8,00 5 10,00 41 82,00 2 2015 43 4 9,30 1 2,33 38 88,37 3 2016 44 2 4,55 0 0,00 42 95,55 4 2017 45 0 0,00 2 4,55 43 95,45 5 2018 45 1 2,22 1 2,22 43 95,55 Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target pada tahun 2014-2018 dengan jumlah masing-masing 4 (empat) indikator pada tahun 2014 dan 2015, 2 (dua) indikator pada tahun 2016, dan 1 (satu) indikator pada tahun 2018. Pada tahun 2017, semua indikator sudah tercapai. Adapun tingkat ketercapaian indikator yang memenuhi target semakin meningkat tiap tahun dari 82,00% (delapan puluh dua koma nol nol persen) pada tahun 2014 menjadi 95,55% (sembilan puluh lima koma lima puluh lima persen) pada tahun 2018. 2.8.4. Pencapaian Misi IV RPJMD Tahun 2013-2018 Misi IV RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah diukur melalui 17 (tujuh belas) sasaran yang akan dicapai. Pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. 1.terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku;
2. 2.meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN;
3. 3.meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja;
4. 4.meningkatnya ..........
5. 4.meningkatnya partisipasi angkatan kerja;
6. 5.meningkatnya penyerapan tenaga kerja ;
7. 6.meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha;
8. 7.meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi;
9. 8.meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM;
10. 9.meningkatnya iklim usaha perdagangan yang kondusif;
11. 10.meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah;
12. 11.meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis;
13. 12.meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis;
14. 13.meningkatnya masyarakat kota sukabumi yang mengkonsumsi makanan non beras dan terigu;
15. 14.tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata;
16. 15.terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan mengembangkan budaya;
17. 16.meningkatnya pembinaan lembaga atau kelompok seni dan budaya; dan
18. 17.meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi. Capaian Misi IV RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.35. Tabel 2.35 Nilai Capaian Misi IV RPJMD pada Tahun 2014-2018 No Tahun Jumlah Indikator Belum Memenuhi Target Cukup Memenuhi Memenuhi Target Jml % Jml % Jml % 1 2014 38 4 10,53 3 7,89 31 81,58 2 2015 28 3 10,71 2 7,14 23 82,14 No .......... No Tahun Jumlah Indikator Belum Memenuhi Target Cukup Memenuhi Memenuhi Target Jml % Jml % Jml % 3 2016 28 3 10,71 2 7,14 23 82,14 4 2017 30 0 00,00 1 3,33 29 96,67 5 2018 30 0 00,00 0 0,00 30 100 Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 Mayoritas indikator pada Misi IV RPJMD pada tahun 2014- 2018 sudah memenuhi target >80% (delapan puluh persen) meskipun masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi target. Dari tabel terlihat bahwa ada peningkatan persentase indikator yang memenuhi target dari 81,58% (delapan puluh satu koma lima puluh delapan persen) pada tahun 2014 menjadi 100% (seratus persen) pada tahun 2018. 2.8.5. Pencapaian Misi V RPJMD Tahun 2013-2018 Misi V RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan Kota diukur melalui 6 (enam) sasaran strategis yaitu:
19. 1.meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
20. 2.meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana;
21. 3.meningkatnya pembinaan politik daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;
22. 4.terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama sebagai perwujudan nilai-nilai agama;
23. 5.meningkatnya penanganan persampahan perkotaan; dan
24. 6.meningkatnya kebersihan dan keindahan kota. Capaian Misi V RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.36. Tabel .......... Tabel 2.36 Nilai Capaian Misi V RPJMD pada Tahun 2014-2018 No Tahun Jumlah Indikator Belum Memenuhi Target Cukup Memenuhi Memenuhi Target Jml % Jml % Jml % 1 2014 17 - - - - 17 100,00 2 2015 14 - - - - 14 100,00 3 2016 15 - - - - 15 100,00 4 2017 16 - - - - 16 100,00 5 2018 18 - - - - 18 100,00 Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 Pada misi 5, seluruh indikator telah masuk dalam kategori memenuhi target atau sebesar 100% (seratus persen). Capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.37. Tabel .......... Tabel 2.37 Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia yang Beriman , Bertaqwa dan Berilmu 1 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda Indeks reformasi birokrasi 51,22 53,27 57,27 61,27 65,27 51,22 - 50,7 67,92 68,03 68,79 indeks Sekretariat Daerah Program Peningkatan dan pengembangan penyelengaraan pemerintah daerah Kategori Akuntabilitas Kinerja B B BB BB A A B B BB BB BB BB nilai Sekretariat Daerah 2 Meningkatnya aktifitas masyarakat dalam kehidupan beragama dan kesetiakawan an sosial. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase kenaikan ZIS. 20,66% 22,30% 23,94% 25,58% 27,22% 28,86% 20,66 20,57 24,74 21 70,11% 98,42% % Sekretariat Daerah 3 Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan. Program pembinaan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari 70% 75% 80% 85% 90% 60,00 62,00 72,00 80,00 63,10% 24,00% % Sekretariat Daerah No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pemda 4 Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas 80% 82% 84% 86% 88% 90% 80,00 83,00 93,00 100,00 82,04% 107,00% % BKPSDM Program pendidikan kedinasan Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan 85% 100% 100% 100% 100% 100% 85,00 97,00 102,30 100,00 97,67% 99,00% % BKPSDM 5 Terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan dan kearifan lokal bagi masyarakat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Cakupan sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum berbasis budi pekerti 8 11 14 17 21 - 12 15 24 17 17 Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Persentase siswa yang mendaftar ke SMP yang memiliki ijasah Madrasah Diniyah 40% 40% 50% 100% 100% 100% 40 100,00 71,00 100,00 100% 100% % 6 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaa n 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000 180.000 30.000 77.596 50.145 106.342 105.276 181.030 orang/ tahun Dispusip Misi 2 :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas 1 Meningkatnya mutu pengawasan dan pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggara an pemerintahan daerah. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Opini BPK atas LKPD WDP WDP WTP WTP WTP WTP WDP WDP WTP WTP WTP WTP opini Inspektorat 2 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketercapaian indikator sasaran pembanguna 80 80 80 90 90 90 80 82,19 86,76 91,82 95,54 94,83 % Bappeda No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 pengendalian pembangunan daerah yang terpadu Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh n yang tercantum dalam RPJMD Program perencanaan bidang ekonomi Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 3 Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik. Program peningkatan dan pengembangan pengelolan keuangan daerah Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah 51 51 51 51 51 51 51 51 54,04 56,3 62,09 61,62 % BPKD Persentase peningkatan PAD 15 15 15 15 15 15 15 9,5 7,11 6,65 21,59 0,92 % 4 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Jumlah OPD yang telah menerapkan e-Gov (terintegrasi) 7 12 13 - - - 7 26 38 OPD Dinas Komunikasi dan Informatika No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda nilai rata- rata IKM B B B B A A B B B B B B nilai Sekretariat Daerah Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tingkat Kewilayahan Jumlah Kelurahan yang berkategori: DP2KBP3 APM 1. Swasembada 7 7 10 15 18 20 7 3 8 9 13 12 Kelurah an
25. 2.Swakarya 21 21 19 15 13 11 21 18 25 24 17 18 Kelurah an
26. 3.Swadaya 5 5 4 3 2 2 5 12 0 0 3 3 Kelurah an 6 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum untuk kepastian hukum Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan kaidah dan mekanisme pembentuka n produk hukum daerah 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 232,93 89,20 % Sekretariat Daerah 7 Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependuduka Program Penataan Administrasi Kependudukan Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) 78,76 85 90 92 95 98 78,76 89,93 92,72 94,46 98,5 96,55 % Disdukcapil No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
n.Cakupan penerbitan kartu keluarga 90 93 94 95 96 98 90 105,57 97,87 97 94,32 % Cakupan penerbitan akta kelahiran 89,19 90 92 94 96 98,00 89,19 92,3 100,28 92,57 94,84 97,99 % Cakupan penerbitan akta kematian - 40 50 60 70 80 40 139 73,08 81 64,64 % 8 Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan kearsipan daerah. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan Jumlah OPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku - 1 2 3 4 5 - 1 2 3 4 5 OPD Dispusip Persentase kearsipan daerah berbasis digital - - 5 10 15 20 - - 5 10 15 20 % Dispusip Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Lebih Baik dan Berkualitas 1 Meningkatnya mutu , relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APM(APM) SD/MI/ Paket A 99,7 99,8 99,85 99,9 99,93 99,95 99,7 84,75 79,73 96,38 96,7 97,2 % APM(APM) SMP/MTs/ Paket B 98,6 98,8 99,0 99,2 99,5 99,70 98,60 71,29 70,63 96,13 96,5 96,4 % No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Program Pendidikan Menengah APM(APM) SMA/SMK/ Paket C 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,56 62,34 97,73 97,8 92,87 % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Angka Melanjutkan (AM) SMA/SMK/ MA ke perguruan tinggi 20 23 26 29 31 34,00 26,27 29,56 31,4 49,7 % Program manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase kepemilikan kartu cerdas siswa drop out dan miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % Presentase siswa rawan DO SMA, SMK dan MA. <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 15 7,14 5,72 5,72 0,11 % Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 9,53 9,56 9,6 9,7 9,72 9,73 9,53 9,53 9, 57 9,75 9,71 9,73 Tahun 2 Meningkatnya kinerja pendidik, tenaga kependidikan dan pengawas pendidik. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah kualifikasi S2 9 10 11 11,5 12 12,5 9 12 13,75 13,8 8,1 8,2 % No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3 Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak Angka Kematian Ibu 130 130 135 130 125 120 130 127,31 97,64 116,47 116,73 per 100,000 KH Dinas Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Angka kematian bayi 9,5 9,5 10 9,5 9 8,5 9,5 7,11 7,96 7,65 6,82 5,86 per 1000 KH Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi kekurangan gizi (underweight ) pada anak balita - - 11 11 10,5 10 11 5,43 6,46 6,31 3,88 % Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) - - 10 9 8 7 10 4,59 5,57 7,75 6,05 % No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4 Terkendalinya kasus penyakit menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan Penemuan dan Penangganan Penyakit Menular 100 100 100 100 100 100 100 120,91 108,64 107,87 109,29 % 5 Terwujudnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan 45 50 55 60 65 70 70 53,73 88,13 126,15 135,71 %
1. 1.Program pelayanan Kesehatan untuk penduduk miskin
2. 2.Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya,
3. 3.Program Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Jumlah Rumah Sakit yang di fasilitasi Pemerintah Daerah 0 0 1 0 0 0 - - 1 - 1 0 unit No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6 Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 0 0 100 100 100 100 - 119,72 89,4 100 100,24 % Dinas Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7 Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan 100 100 100 100 100 100 100 95,71 101,45 103,3 100,13 100 % Program Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan pengawasan legalitas dan keamanan produk makanan PIRT 100 100 100 100 100 100 100 66,00 104,4 100,11 108,65 100 % 8 Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam promotiv dan preventif bidang kesehatan Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri 3 - 5 10 15 20,00 5 3,00 12,12 15,15 20,00 % No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standar Program Pangadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase pencapaian nilai akreditasi rumah sakit versi 2012 50 50 60 70 80 - - 80 87,7 96,23 96,23 % RSUD R. Syamsudin, SH 10 Terkendalinya pertumbuhan pendu-duk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Keluarga Berencana Rata-rata usia nikah pertama wanita 21,30 21,30 21,30 21,32 21,32 21,32 21,3 23,23 23,28 23,35 21,32 23,28 tahun 1. Disdukcapil
4. 2.DP2KBP3 APM Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I 25,92 25,45 25,05 24,60 24,15 23,70 23,7 22,77 22,95 22,75 22,7 22,7 % Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi dan Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 67,10 67,20 67,45 67,60 67,70 67,75 67,1 72,6 73,57 73,20 74,14 75,09 % 11 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan Persentase anggota parlemen perempuan 10 30 30 30 30 30 10 16,67 16,67 17,24 17,14 17,14 % DP2KBP3 APM No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Partisipasi pekerja Perempuan di Lembaga Eksekutif 14,97 15,37 15,77 16,17 16,57 16,97 14,97 54,68 27,03 27,21 46,91 % Persentase realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 59 60 65 70 75 80 50 96,34 91,97 100 100 % Program Peningkatan Kualiatas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 35,45 35,5 35,55 35,61 35,69 35,78 35,45 35,56 35,6 35,82 36,01 59,14 % 12 Meningkatnya kualitas dan kuantitas potensi pemberdayaa n masyarakat Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Persentase posyandu strata mandiri 9,62 20 30 40 50 60 9,62 26,4 30,97 47,57 57,17 % Persentase LPM berprestasi 58,54 58,54 60,98 63,41 65,85 68,29 58,54 78,05 78,05 75 75 % No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 13 Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase penanganan PMKS 20 25 30 35 40 45 20,00 16,18 29,00 43,25 41,78 53,60 % Dinas Sosial 14 Terwujudnya kota yang teratur sesuai penataan ruang Program Perencanaan Tata Ruang Persensate kesesuaian fungsi lahan dengan dokumen tataruang hasil pengendalian pemanfaatan ruang 60 70 75 80 85 90 60 75 75 87 93,53 % DPUPRPKP2 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Luas RTH : Hutan Kota 3,18 Ha 3,78 Ha 7,08 Ha 9,08 Ha 10,08 11,08 3,18 4,8 7,09 7,09 12,18 12,18 Ha Dinas Lingkungan Hidup Luas RTH : Taman kota dan jalur hijau 15Ha 16,50 Ha 16,67 Ha 16,90 Ha 17,1 17,3 15 15,06 15,82 15,69 20,83 24,68 Ha Program Pengelolaan areal pemakaman Luas RTH : Lahan pemakaman 34,20Ha 34,3 34,4 34,5 34,6 34,7 34,2 34,2 34,44 34,58 35,87 36,07 Ha 15 Meningkatnya kualitas lingkungan Program pengembangan kinerja pengelolaan Persentase penanganan sampah 83,35 83,5 83,63 83,76 83,89 84,02 83,35 84,5 83,65 84,31 84,5 84,3 % No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 hidup kota persampahan Perogram Pengembangan Perumahan Persentase Jumlah Rumah Layak Huni 85,15 86,28 85,42 85,82 86,09 86,49 85,15 95,51 85,42 85,82 96,43 97,29 % DP2KBP3 APM Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 63,63 64,3 65,6 68,3 71 72,3 63,63 83,8 65,6 99,96 70,9 87,57 % Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah kampung iklim - 1 2 3 4 5 - 3 4 4 12 16 Ha Dinas Lingkungan HidupProgram pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup jumlah sungai bersih dan terpelihara 2 3 4 5 6 7 2 4 4 6 7 lokasi jumlah lokasi memenuhi baku mutu udara ambien 4 6 8 10 12 14 4 8 8 12 14 lokasi 16 Meningkatnya kualitas dan keterse-diaan infrastruktur pendukung kota Program Lingkungan Sehat Perumahan Kawasan kumuh 160 150 140 100 70 30 160 140 100 97,76 30 Ha DPUPRPKP2Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunaka 87,02 88,72 90,42 92,12 93,82 95,52 87,02 77,64 90,42 92,12 97,83 95,52 % No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 n Air Bersih Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase kondisi jalan baik 66,49 67,27 69 71 73 75 66,49 67,46 70,09 76,62 79,24 91,98 % Dishub Persentase kondisi jalan lingkungan baik 58,14 64,13 68,93 71,28 73,62 75,14 58,14 64,13 68,93 84,58 98,04 81,99 % DPUPRPKP2 17 Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Persentase fasilitas perlengkapa n jalan : Dishub
a.Rambu 50 56 62 68 74 80,00 50,00 71,76 73,69 79,92 84,32 85,96 %
b.Marka 40 60 80 100 100 100,00 40,00 76,49 99,38 129,38 539,49 679,49 %
c.APILL siap ATCS 67 75 83 92 100 100,00 66,67 91,67 0,00 91,67 91,67 100,00 %
d.Cermin Tikungan 38 48 58 68 78 88,00 37,50 87,50 127,50 152,50 137,50 175,00 %
e.Pagar Pengaman 13 15 17 19 21 23,00 13,00 51,00 56,00 69,20 70,70 %
f.PJU 79 82 86 90 94 97,00 78,75 87,21 92,81 97,36 97,97 102,26 % No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Misi 4 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah 1 Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat,dan transparan sesuai peraturan yang berlaku Program Peningkatan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Perizinan tepat waktu 75 75 75 80 80 80,00 75,00 75,51 83,00 94,00 95,00 85,00 % Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Nilai Investasi PMA (juta) 45.978 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 45,900 14,760 0,000 0,000 21.500 15.000 juta rp Nilai Investasi PMDN (juta) 125.919 132.214 133.474 134.733 135.990 137.251 125.919 340.131 915.612 458.449 290.721 2.278.380 juta rp 3 Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Angka partisipasi angkatan kerja 40 45 50 55 60 65 40,00 64,25 59,99 41,8 99,94 71,34 % Dinas Tenaga Kerja 4 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja Persentase tenaga berbasis kompetensi - 16 18 19 20 16,00 26,67 33,33 66,67 98,61 45 % 5 Meningkatnya penyerapan Program Peningkatan Jumlah penyerapan 1038 5000 5000 5000 5000 5000 1.038 5.789 5.297 5.173 5.107 5.049 orang No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tenaga kerja Kesempatan Kerja tenaga kerja 6 Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Persentase peningkatan IKM Produktif 73 75 77 79 81 83 73,00 73,00 73,03 73,98 74,49 74,89 % Diskopdagri n Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Persentase peningkatan usaha mikro kecil dan menengah 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 0,50 85,04 87,34 0,69 0,92 % Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Jumlah Pengembang an Pasar Rakyat 1 - 1 - 1 1 - - - - 1 2 unit 7 Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase peningkatan Koperasi Aktif 58,50 59,00 59,50 60,00 60,50 61,00 58,50 59,79 46,56 47,34 61,15 61,23 % 8 Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM Persentase peningkatan LKM : KSP/ USP Aktif 97,3 97,8 98,3 98,8 99,3 99,8 97,30 98,70 96,25 95,4 95,58 % Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima - 200 200 200 200 200 1.681 211 241 285 92 537 ukm No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 penguatan permodalan 9 Meningkatnya iklim usaha Perdagangan yang kondusif Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Jumlah kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaa n Pedagang 1 2 2 2 2 2 1 2 14 - 2 3 kawasa n 10 Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras) 120 125 125 125 125 125 120,00 125,00 220,44 188,35 261,61 128,68 % Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Stabilitas harga dan pasokan pangan 80 80 80 80 80 80 80,00 90,00 98,53 109,11 97,37 111,74 % Tingkat keamanan pangan 78 79 80 80 80 80 78,00 80,69 84 92,29 85,45 78 % 11 Meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis Program Peningkatan kesejahteraan petani dan program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan Persentase LKM-PUAP dan LKD- Demapan berklasifikasi sehat 20,83 29,17 50 52 54 56,00 20,83 66,00 50,00 50,00 78,57 56,00 % Tingkat keaktifan dan kemandirian lembaga usaha tani 11,03 13 15,86 20,69 25,52 30,34 11,03 20,15 26,92 33,12 36,84 50,00 % No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 12 Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Tingkat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjuta n - - 0,5 1 1,5 2,00 - - - - 2 2 % Program pengembangan budidaya perikanan dan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Prosentase pelaku usaha perikanan yang menerapkan CBIB/CPIB 20 - 45 55 65 75 20,00 51,22 50 75 80 % Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkeb unan dan program peningkatan produksi pertanian / perkebunan Provitas padi 6,46 6,39 6,49 6,58 6,58 6,78 6,46 7,44 7,64 7,10 5,95 ton/ha Program penanggulangan penyakit ternak dan program penerapan teknologi peternakan Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki NKV ( Nomor Kontrol - - 20 40 60 80 - 20 36 80,00 100,00 % No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Veteriner) Program Penataan dan Pengembangan kawasan agribisnis Terbangunny a kawasan Agroeduwisat a Cikundul (KAC) - - - - 1,00 - - - 1 1 1 - Program pengembangan budidaya perikanan Produktifitas budidaya perikanan 20,64 ton/ha 21,11 ton/ha 21,32 ton/ha 21,53 ton/ha 21,75 21,97 20,64 22,30 22,16 24,59 21,92 ton/ha 13 Meningkatnya masyarakat Kota Sukabumi yang mengkonsum si makanan non beras dan terigu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Skor pola pangan harapan (PPH) 72 74 75 76 77 78 72,00 74,82 75,83 84,6 85,8 79,7 % 14 Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata Program Pengembangan dan pemasaran pariwisata Waktu kunjungan wisata 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 4 hari Disporapar jumlah wisatawan 95.700 105.770 110.000 115.000 120.000 125.000 95.700 141.300 127.235 117.638 212.713 188.928 orang 15 Terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan Program Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Gedung Kesenian 0 0 0 1 0 0 - - - - 1 0 gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 dan mengembang kan budaya 16 Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya Program ekonomi kreatif berbasis seni budaya Jumlah event pagelaran budaya 1 1 6 6 6 6 1 3 4 4 6 6 event Disporapar 17 Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat regional/ nasional 33,33 33,33 75 80 90 90 33,33 37,00 76 76 75 78 % Misi 5 : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan Kota 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Program pemeliharaan kamtramtibnas dan pencegahan tindak kriminal Persentase penyelesaian pelanggaran perda - - 55 65 80 92,50 - 75,00 85,00 85,00 81,00 89,60 % Satuan Polisi Pamong Praja Persentase unjuk rasa yang terkendali 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % Satuan Polisi Pamong Praja No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan pengendalian keamanan lingkungan - 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 % Satuan Polisi Pamong Praja Program pemeliharaan kamtramtibnas dan pencegahan tindak kriminal Persentase penanganan ganguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat 90 95 95 95 95 95 90 100 100 100 100 100 %
1. 1.Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase penurunan tingkat tawuran pelajar - 10 20 30 40 50,00 - 34,48 65,51 72,14 72,41 68,97 % Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana Program pencegahan dini dan penangulangan korban bencana alam Persentase tingkat kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulan gan bencana 1 1 1,05 1,1 1,16 1,22 1,00 1,00 1,00 1,10 1,16 1,22 % Badan Penaggulang an Bencana DaerahTertanganiny a korban bencana dari kejadian bencana - 80 80 90 90 90,00 100,00 90,00 90,00 % Zona tangguh - - - 1 1 2,00 2,00 1,00 9,00 ZTB No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 bencana 3 Meningkatnya pembinaan politik daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakat an Program Pendidikan politik masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada 76,79 77 0 0 0 78,00 76,79 80,26 - - 0,00 78,10 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang terdaftar 45 60 70 80 80 80,00 45,00 62,98 71,90 80,29 81,07 81,94 % 4 Terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama sebagai perwujudan nilai-nilai agama Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik inter dan antar umat beragama 22,85 10 10 10 10 10,00 22,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 5 Meningkatnya penanganan persampahan perkotaan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Persentase reduksi sampah kota 1,25 1,84 2,55 3,23 3,88 4,51 6,16 6,37 5,86 % Dinas Lingkungan Hidup 6 Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan jumlah jalan tertib sampah 7 8 9 10 11 12 9 9 12 13 ruas jalan jumlah perumahan tertib 4 5 6 7 8 9 6 6 8 9 lokasi No. .......... No. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Realisasi Satuan OPD Penanggun gjawab2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 sampah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Persentase RTH taman Kota dan jalur hijau dalam kondisi baik 62 68 73 77 81 86 79,2 76,8 86 86 % Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Luas lahan ruang aktivitas perekonomia n dan pemerintaha n baru - - 4,5 2,5 0 0 - 3,8 8,7 0 ha Sekretariat Daerah 7 Meningkatnya biopori dan tanaman yang menyerap air Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah RTH Jalur Hijau 22 22 24 26 28 30 28 31 lokasi Dinas Lingkungan Hidup Jumlah RTH Taman Kota 17 19 21 23 25 27 25 47 lokasi 2.9 ANALISIS. .......... 2.9. ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Salah satu hasil analisis lingkungan hidup yang sangat penting dalam proses perencanaan adalah analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang ada atau tersedia. Status DDLH kemudian ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum. Penentuan ambang batas dan status DDLH ini dilakukan melalui pendekatan menggunakan jasa ekosistem penyedia bahan pangan dan jasa ekosistem penyedia air bersih dengan asumsi tidak terjadi aliran materi atau energi atau closed system. Nilai kebutuhan dihitung berdasarkan Angka Kecukupan Energi atau AKE populasi untuk bahan pangan; dan kebutuhan air domestik dan tutupan lahan untuk air bersih. Sementara itu, ketersediaan dihitung berbasis jasa ekosistem, yaitu dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan untuk bahan pangan dan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia dan Pengaturan Air untuk air bersih. Peta status .......... status DDLH disusun dengan memanfaatkan sistem grid skala ragam beresolusi 5” x 5” (±150m x 150m). Penggunaan sistem grid skala ragam ini menjadi suatu pendekatan yang mampu merepresentasikan DDLH wilayah dalam bentuk informasi spasial, tanpa harus menyamakan skala dari berbagai jenis data yang tersedia. Sistem grid skala ragam yang digunakan mengacu pada sistem grid Indonesia berbentuk dasar persegi dengan elemen utama, antara lain sistem koordinat geodetik dan datum geodetik World Geodetic System 1984 atau WGS 84; titik asal sistem koordinat grid, yaitu titik 90° BT, 15° LS; sistem penomoran; dan resolusi grid. 2.9.1. Proporsi Jenis Jasa Ekosistem Setiap Kecamatan Jasa lingkungan merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau DDDTLH dapat direpresentasikan oleh jasa ekosistem, dengan pemahaman bahwa DDDTLH merupakan kapasitas jasa ekosistem dalam medukung perikehidupan makhluk hidup di suatu ekoregion. Semakin baik atau tinggi DDDTLH suatu lokasi atau ekoregion, maka dapat dikatakan ekosistem di ekoregion tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi dengan baik untuk menyediakan jasa ekosistemnya. Setiap ekoregion terdiri dari beberapa tipe ekosistem yang menghasilkan jasa. Jasa ekosistem dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut :
2. 1.layanan penyedia atau provisioning services yaitu jasa atau produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dan lain lain;
3. 2.layanan pengaturan atau regulating services yaitu manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dan lain lain;
4. 3.layanan kultural atau cultural services yaitu manfaat yang tidak bersifat material atau terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika, dan pengetahuan; dan
5. 4.Layanan ..........
6. 4.layanan pendukung atau supporting services yaitu jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll. Setiap ekoregion memiliki jasa ekosistem yang lebih dominan dibandingkan jasa ekosistem lainnya. Untuk mengetahui jasa ekosistem dominan yang dihasilkan oleh setiap unit ekoregion, dilakukan pemetaan jasa ekosistem maksimum yang diperoleh dari perkalian antara luas satu unit wilayah ekoregion dengan setiap nilai Indeks Jasa Ekoregion atau IJE dalam unit wilayah ekoregion tersebut. Dari hasil perkalian tersebut didapatkan bahwa setiap satu wilayah ekoregion memiliki satu nilai maksimum dari 20 (dua puluh) nilai jasa ekosistem yang dihasilkan. Nilai maksimum tersebut menunjukkan jenis jasa ekosistem yang dominan untuk satu wilayah ekoregion. Proporsi jenis jasa ekosistem di setiap ekoregion di Daerah disajikan pada Gambar 2.23 sedangkan proporsi jenis jasa ekosistem di setiap ekoregion kecamatan disajikan pada Gambar 2.24. Gambar 2.23 Proporsi Jenis Jasa Ekosistem di Setiap Ekoregion di Daerah (Sumber : KLHS RPJMD, 2018) Genetik Air Bersih Energi Pangan Iklim Bencana Serat Limbah Hama Ekoturisme Estetika Kesuburan Hara Biodiversitas A B C D A : Perbukitan Vulkanik B-D : Perbukitan Struktural Gambar .......... Gambar 2.24 Proporsi Jenis Jasa Ekosistem di Setiap Kecamatan di Daerah (Sumber : KLHS RPJMD, 2018) Dari Gambar 2.23 di atas dapat dilihat bahwa proporsi jasa ekosistem pada ekoregion perbukitan vulkanik lebih besar dibandingkan dengan proporsi jasa pada ekoregion perbukitan struktural. Hal ini terkait dengan ekoregion perbukitan vulkanik mempunyai cakupan yang lebih luas. Namun, hasil proporsi jasa per ekoregion tidak menunjukkan hasil maksimal sehingga dilakukan pemodelan grafis proporsi jasa ekosistem per-kecamatan yang menunjukkan hasil yang lebih jelas sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.24. Pada Gambar 2.24, terlihat proporsi jasa ekosistem dari tinggi ke rendah – secara berurutan – yaitu pada Kecamatan Lembursitu, Cibeureum, Warudoyong, Cikole, Gunung Puyuh, Baros, dan Citamiang. Hasil proporsi menunjukkan jika Kecamatan Lembursitu memiliki proporsi jasa yang lebih tinggi diantara kecamatan lain. Hal tersebut disebabkan oleh luas wilayah Kecamatan Lembursitu yang lebih luas dibandingkan dengan kecamatan lain. Selain itu, jasa penyedia pangan di Kecamatan Lembursitu tinggi disebabkan oleh tutupan lahan eksisting masih didominasi oleh lahan pertanian. Jasa ekosistem dominan di setiap Kecamatan dengan jasa ruang hidup dan jasa penyedia air bersih yang dominan di semua kecamatan di Daerah disajikan pada Tabel 2.38. Tabel .......... Tabel 2.38 Jasa Ekosistem Dominan di Setiap Ekoregion di Daerah Kecamatan Jasa Ekosistem Dominan Kecamatan Jasa Ekosistem Dominan LEMBURSITU 1. Ruang Hidup GUNUNG PUYUH
7. 1.Ruang Hidup
8. 2.Air Bersih 2. Air Bersih
9. 3.Estetika 3. Estetika
10. 4.Energi 4. Energi
11. 5.Ekoturisme 5. Ekoturisme BAROS 1. Ruang Hidup WARUDOYONG
12. 1.Ruang Hidup
13. 2.Air Bersih 2. Air Bersih
14. 3.Estetika 3. Estetika
15. 4.Energi 4. Ekoturisme
16. 5.Ekoturisme 5. Energi CIBEUREUM
17. 1.Ruang Hidup CITAMIANG
18. 1.Ruang Hidup
19. 2.Air Bersih 2. Air Bersih
20. 3.Estetika 3. Estetika
21. 4.Energi 4. Energi
22. 5.Ekoturisme 5. Ekoturisme CIKOLE
23. 1.Ruang Hidup
24. 2.Air Bersih
25. 3.Estetika
26. 4.Energi
27. 5.Ekoturisme Sumber : KLHS RPJMD, 2018 2.9.2. Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Pangan Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk ketersediaan pangan, kebutuhan pangan, dan status DDLH pangan ditampilkan pada Gambar 2.25 sampai dengan Gambar 2.27. Gambar .......... Gambar 2.25 Peta Status Ketersediaan Pangan Di Daerah Dalam Sistem Grid 5”×5” (Sumber: Hasil Analisis, 2018) Gambar 2.26 Peta Status Kebutuhan Pangan Di Daerah Dalam Sistem Grid 5”×5” (Sumber: Hasil Analisis, 2018) Gambar .......... Gambar 2.27 Peta Status DDLH Pangan Terhadap Ambang Batas Di Daerah dalam Sistem Grid 5”×5” (Sumber: Hasil Analisis, 2018) Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa hampir semua wilayah kecamatan di Daerah telah melampaui ambang batas. Ketersediaan pangan, kebutuhan pangan serta selisihnya di Daerah disajikan pada Tabel 2.39. Tabel 2.39 Ketersediaan Pangan, Kebutuhan Pangan dan Status DDLH Pangan terhadap Ambang Batasnya di Daerah NO Kecamatan Ketersediaan Pangan (Kkal/Tahun) Kebutuhan Pangan (Kkal/Tahun) Selisih (Kkal/Tahun) 1 Baros 14.933.952.066 25.185.766.500 -10.251.814.426 2 Cibeureum 26.955.388.847 32.843.357.000 -5.887.968.151 3 Cikole 11.032.541.490 45.218.079.750 -34.185.538.265 4 Citamiang 6.507.479.414 38.878.869.250 -32.371.389.845 5 Gunungpuyuh 10.716.740.079 37.434.929.250 -26.718.189.171 6 Lembursitu 29.411.465.196 28.874.091.500 537.373.708 7 Warudoyong 18.487.953.894 43.555.979.250 -25.068.025.360 TOTAL 118.045.520.985 251.991.072.500 - 133.945.551.510 Sumber : Hasil Analisis, 2018 Dari .......... Dari Tabel 2.39 di atas dapat diketahui bahwa secara umum Daerah sudah melampaui ambang batas penyediaan pangan. Dari 7 (tujuh) kecamatan di Daerah, Kecamatan Lembursitu merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki ketersediaan pangan melebihi kebutuhan pangannya, hal ini dikarenakan Kecamatan Lembursitu masih memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Kecamatan lainnya memiliki status DDLH Pangan yang melampaui ambang batasnya. Analisis lebih lanjut dilakukan dengan model sistem dinamik untuk memproyeksikan daya dukung pangan sebagaimana disajikan pada Gambar 2.28. Gambar 2.28 Proyeksi Daya Dukung Pangan di Daerah (Sumber: Hasil Analisis, 2018) Pada grafik tersebut diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan pangan di Daerah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sementara itu berdasarkan pada tren data pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang tidak sebanding dengan kebutuhannya, sehingga gap antara kebutuhan dan ketersediaan sumber pangan akan semakin membesar. Pendekatan untuk nilai penyediaan pangan dilakukan dengan tren penyediaan beras dan perikanan, belum mempertimbangkan limitasi wilayah dan menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan pengadaan pangan di Daerah selalu konsisten setiap tahunnya. 2.9.3. Kapasitas .......... 2.9.3. Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Air Sama halnya dengan penentuan status daya dukung penyedia pangan, status daya dukung penyedia air bersih juga diperoleh melalui penentuan ambang batas. Persebaran status daya dukung penyedia air bersih di Daerah disajikan pada Gambar 2.29 sampai dengen Gambar 2.31. Gambar 2.29 Peta Status Ketersediaan Air Di Daerah Dalam Sistem Grid 5”×5” (Sumber: Hasil Analisis, 2018) Gambar 2.30 Peta Status Kebutuhan Air Di Daerah Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”×5” (Sumber: Hasil Analisis, 2018) Gambar .......... Gambar 2.31 Peta Status DDLH Untuk Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Di Daerah Tahun 2015 Dalam Sistem Grid 5”X5” (Sumber: Hasil Analisis, 2018) Dari Gambar 2.31 di atas, secara spasial dapat dilihat bahwa status daya dukung penyedia air yang belum melampaui daya dukungnya tersebar hampir di semua wilayah, kecuali di sebagian kecil di wilayah Kecamatan Lembursitu. Ketersediaan pangan, kebutuhan pangan Daerah serta selisihnya disajikan pada Tabel 2.40. Tabel 2.40 Ketersediaan Pangan, Kebutuhan Pangan Daerah dan Status DDLH Air terhadap Ambang Batasnya NO Kecamatan Ketersediaa n Air (m3/Tahun) Kebutuhan Domestik (m3/Tahun) Kebutuhan Lahan (m3/Tahun) Selisih (m3/Tahun) 1 Baros 14.963.540 2.772.922 3.131.204 9.059.414 2 Cibeureum 24.231.048 3.616.013 5.745.705 14.869.330 3 Cikole 15.998.260 4.978.454 1.531.856 9.487.949 4 Citamiang 9.803.872 4.280.515 1.668.108 3.855.248 5 Gunungpuyuh 13.687.301 4.121.539 1.957.134 7.608.628 6 Lembursitu 28.610.790 3.179.002 6.282.558 19.149.230 7 Warudoyong 20.441.806 4.795.459 4.066.419 11.579.929 TOTAL 127.736.617 27.743.904 24.382.984 75.609.729 Sumber : KLHS RPJMD, 2018 Secara .......... Secara umum, Daerah memiliki status DDLH air yang cukup baik dan belum melampaui ambang batas. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan air permukaan yang bersumber dari wilayah sungai melebihi dibandingkan kebutuhan air yang digunakan baik untuk kebutuhan domestik maupun kebutuhan untuk lahan pertanian dan industri. Kecamatan yang memiliki kondisi DDLH air yang paling baik adalah Kecamatan Lembursitu dengan selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air yang paling banyak yaitu sebesar 19.149.230 (sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan dua ratus tiga puluh) m3/tahun adapun Kecamatan Citamiang memiliki selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air yang paling sedikit yaitu sebesar 3.855.248 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan) m3/tahun. Selanjutnya dengan menggunakan model sistem dinamik, dianalisis proyeksi daya dukung air sebagaimana disajikan pada Gambar 2.32. Gambar 2.32 Proyeksi Daya Dukung Air di Daerah (Sumber: Hasil Analisis, 2018) Pada grafik tersebut diketahui bahwa titik kesetimbangan (jumlah ketersediaan sama dengan jumlah kebutuhan) terjadi pada tahun 2106. Berbeda dengan daya dukung pangan, ketersediaan air masih masih mengalami surplus hingga tahun 2106 dan mengalami defisit .......... defisit setelah tahun 2106. Pendekatan yang dilakukan belum memperhitungkan limitasi luasan lahan. 2.10. CAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL’S Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berperan penting sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan. TPB dapat menjadi instrumen dalam perumusan isu strategis untuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan Program atau KRP, untuk menjamin bahwa KRP yang disusun dapat mendukung pencapaian TPB, mengingat pencapaian TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Terdapat tiga pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ketiga pilar ini sejalan dengan prinsip TPB yang mencakup tujuan kelompok ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Dengan demikian, isu- isu strategis – yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan – berkaitan erat dengan pencapaian TPB seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.33. Gambar 2.33 Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan Pencapaian TPB (Sumber : Folke, dkk, 2016) Gambar .......... Gambar 2.33 di atas menceritakan bahwa kondisi lingkungan atau biosphere merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. 2.10.1. Kondisi Umum Capaian Target TPB Berdasarkan hasil dari analisis keterkaitan atau crosscutting, terdapat 204 (dua ratus empat) indikator TPB yang relevan terhadap kondisi Daerah. Indikator TPB tersebut dibagi ke dalam empat pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda. Setiap capaian tersebut ditampilkan pada Tabel 2.41. Tabel 2.41 Capaian TPB Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Jumlah Indikat or Telah mencapai target Belum mencapa i target Perlu pendata- an Perlu pening- katan Perlu penuru- nan Tidak ada data (N/A) 1 Tanpa Kemiskinan 26 3 5 1 4 2 11 2 Tanpa Kelaparan 11 5 4 1 0 0 1 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 37 6 8 0 2 1 20 4 Pendidikan Berkualitas 13 3 5 0 4 1 0 5 Kesetaraan Gender 13 3 1 0 0 0 9 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 12 0 2 0 0 0 10 Tujuan .......... Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Jumlah Indikat or Telah mencapai target Belum mencapa i target Perlu pendata- an Perlu pening- katan Perlu penuru- nan Tidak ada data (N/A) 7 Menjamin Akses Energi 4 0 0 0 0 0 4 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak 15 1 0 1 0 0 13 9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi 7 1 2 0 0 0 4 10 Mengurangi Kesenjangan 11 0 1 0 0 0 10 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan 11 3 4 0 1 1 2 12 Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan 4 0 0 0 1 0 3 13 Penanganan Perubahan Iklim 3 0 1 2 0 0 0 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan 3 0 0 0 0 0 3 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh 21 0 3 0 0 0 18 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 13 1 2 0 1 0 9 Total 204 26 38 5 13 5 117 Sumber: Hasil Analisis, 2018 Indikator TPB di Daerah yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan TPB 03 (Menjamin Kehidupan yang Sehat .......... Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) indikator. Selanjutnya, pencapaian target nasional paling banyak kedua dan ketiga ada pada tujuan TPB 02 dan TPB 01 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) dengan jumlah 11 (sebelas) dan 26 (dua puluh enam) indikator. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui gap-nya dengan jumlah terbanyak juga terdapat di TPB 03. Secara lebih rinci, indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbagi atas indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target serta indikator TPB sudah dilaksanakan dan belum mencapai target. Indikator TPB yang perlu dilakukan penurunan dengan jumlah terbanyak yaitu pada tujuan TPB 01. Selanjutnya, terdapat tujuan TPB dengan indikator yang memiliki kriteria perlu pendataan terbanyak ada pada tujuan TPB 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya). Disisi lain, terdapat indikator TPB yang hanya memiliki kriteria belum diketahui nilai gap (N/A), yakni pada tujuan TPB 07 (Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua) dan TPB 15 (Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati). Total pencapaian indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada Gambar 2.35. Gambar .......... Gambar 2.34 Grafik Capaian Indikator TPB Daerah (Sumber : Hasil Analisis, 2018) Persentase berdasarkan enam kriteria indikator TPB tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.36 dengan persentase terbesar yaitu 42% (empat puluh dua persen) yang dimiliki oleh kriteria indikator yang belum diketahui nilai gapnya (N/A). Adapun persentase terbesar kedua diikuti oleh kriteria indikator belum mencapai target dengan nilai 19% (sembilan belas persen). Kriteria telah mencapai target hanya mencapai nilai 12% (dua belas persen). Gambar 2.35 Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 (Sumber : Hasil Analisis, 2018) 2.10.2. Capaian .......... 2.10.2. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial Pilar sosial mencakup 5 (lima) tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Jumlah indikator pilar sosial adalah 100 (seratus) indikator. Persentase capaian indikator pilar sosial disajikan pada Gambar 2.36. Dari total 100 (seratus) indikator, terdapat 20 (dua puluh) indikator telah mencapai target, 23 (dua puluh tiga) indikator belum mencapai target, 2 (dua) indikator perlu pendataan, 10 (sepuluh) indikator perlu peningkatan, 4 (empat) indikator perlu penurunan, dan 41 (empat puluh satu) indikator tidak ada data. Kondisi awal atau baseline indikator TPB dalam Pilar Sosial disajikan dalam Tabel 2.42. Gambar 2.36 Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Sosial (Sumber : Hasil Analisis, 2018) Tabel 2.42 Kondisi Baseline Indikator TPB dalam Pilar Sosial No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) 1 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 9.30% No TPB .......... No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. 81,25% (2016) 1.4.1.(g) APM(APM) SD/MI/sederajat. 96,75% 1.4.1.(h) APM(APM) SMP/MTs/sederajat. 96,50% 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0- 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. 92,00% 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Meninggal: 0,03% jiwa, hilang: 0 jiwa, terluka: 0 jiwa 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. 1 kota 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. 835 orang 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. 141 orang 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) 1 kota 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 114 (sedang) 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rp 2761150000 1.5.3* Dokumen strategi 0 dokumen No TPB .......... No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasa n kemiskinan. Rp 3.000.000.000 (APBD), Rp 3.727.350.000 (8238 orang) 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. Rp319.910.806 .999 2 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) . Konsumsi pangan : 2142 kkal/ hari 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 2,42% 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarka n pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Kota Sukabumi tidak ada rawan pangan 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari. 0,004% 2.2. Pada tahun 2030, 2.2.1* Prevalensi 4,09% No TPB .......... No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 1,95% 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil. 6,90% 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 78,39% 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. "PPH 2017 : 85.8 Konsumsi ikan : 39.47 kg/kap/tahun" 3 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). 116 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 7,82% 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 4,47 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 20,13 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 0,04% 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 199,6808699 3.3.3* Kejadian 0,6% No TPB .......... No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) Malaria per 1000 orang. 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. 23 kabupaten/kot a 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). 1 orang 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. 23 kabupaten/kot a 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. 1,50% 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. 1,46% 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. 15 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan 3.5.1(a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis. 0 3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi 9 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. 100% 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 10.77 per 100000 penduduk No TPB .......... No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) berkembang pulau kecil. 4 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. SD (Bahasa Indonesia: 73,70; matematika: 74,71; IPA: 65,87), SMP (Bahasa Indonesia: 63,80; matematika: 36,23; bahasa inggris: 48,42; IPA: 40,91) 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 92,41% 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 80,6% 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. 109,1% 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederaja t. 122,70% 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 9.71 tahun 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 67,20% 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak- anak dalam kondisi 4.5.1* Rasio APM(APM) perempuan/laki- laki di (1) SD/MI/sederajat;

(2)SMP/MTs/sederaj at; (3) SMA/SMK/MA/se derajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SD: 99.75%, SMP: 103.65%, SMA: 103.3% No TPB .......... No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) rentan. perempuan/laki- laki di
(4)Perguruan Tinggi. 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. 99,99% 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. 100,00% 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). a) SD 100%, SMP 100%; b) SD 6,6%, SMP 36,4%; c) SD 20%, SMP 65,91%; e) SD 100%, SMP 100%; f) SD L 35,4% P 21,2%, SMP L 26,4% P 17,3% 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. Jumlah guru: SD: 1623, SMP: 811; SMA: 471, SMK: 651 5 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 13 PERDA 4 PERWAL 24 KEPWAL" No TPB .......... No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. 160,40% 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut. 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 134,25% 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memili ki telepon genggam. "LK = 73.27% PR = 69.80%" Sumber : Hasil Analisis, 2018 2.10.3. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Jumlah indikator pilar ekonomi adalah 40 (empat puluh) indikator. Persentase capaian indikator pilar ekonomi disajikan pada Gambar 2.37. Dari total 40 (empat puluh) indikator, terdapat 3 (tiga) indikator telah mencapai target, 5 (lima) indikator belum mencapai target, 1 (satu) indikator perlu pendataan, 1 (satu) indikator perlu peningkatan, dan 40 (empat puluh) indikator tidak ada data. Kondisi awal atau baseline indikator TPB dalam Pilar Ekonomi disajikan dalam Tabel 2.43. Gambar .......... Gambar 2.37 Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Ekonomi (Sumber : Hasil Analisis, 2018) Tabel 2.43 Kondisi Baseline Indikator TPB Dalam Pilar Ekonomi No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) 8 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 69,04% 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. "Total UMKM tahun 2017 : 18446 unit 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 8.5.1* Upah rata- rata per jam pekerja. Rp2.158.000 per 8 jam kerja 9 Secara Signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. 231.846 orang No TPB .......... No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) proporsinya di negara kurang berkembang. 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memili ki telepon genggam 72% 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet 42,47% 10 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 9,3% 17 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. 17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. 96,97% 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) 1 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. 8836 17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). 96% Sumber : Hasil Analisis, 2018 2.10.4. Capaian .......... 2.10.4. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup Pilar lingkungan mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, dan Tujuan 15. Jumlah indikator untuk pilar lingkungan adalah 33 (tiga puluh tiga) indikator. Persentase capaian indikator pilar lingkungan disajikan pada Gambar 2.38. Dari total 33 (tiga puluh tiga) indikator, terdapat 3 (tiga) indikator telah mencapai target, 7 (tujuh) indikator belum mencapai target, 2 (dua) indikator perlu pendataan, 2 (dua) indikator perlu peningkatan, 1 (satu) perlu penurunan dan 18 (delapan belas) indikator tidak ada data. Kondisi baseline Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup disajikan dalam Tabel 2.44. Gambar 2.38 Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah Terhadap Target Proyeksi 2030 Dalam Pilar Lingkungan Hidup (Sumber: Hasil Analisis, 2018) Tabel .......... Tabel 2.44 Kondisi Baseline Indikator TPB Dalam Pilar Lingkungan Hidup No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) 6 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 27 desa/kelurahan 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). 27 desa/kelurahan 11 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua. 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. 30% 11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar. 2 rute 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang- orang dalam situasi rentan. 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Meninggal : 0,03% jiwa, hilang: 0 jiwa, terluka: 0 jiwa, mengungsi : 0 jiwa 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 1 set 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rp2.761.150.00 0 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 87% No TPB .......... No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) 12 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 587,7 kg/hari 13 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Meninggal: 0,02%, Hilang: 0 jiwa, terkena dampak 0,02% Sumber : Hasil Analisis, 2018 2.10.5. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Pilar hukum dan tata kelola pemerintahan mencakup satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16. Jumlah indikator pilar lingkungan adalah 21 (dua puluh satu) indikator. Persentase capaian indikator pilar lingkungan disajikan pada Gambar 2.39. Dari total 21 (dua puluh satu) indikator, belum terdapat indikator yang mencapai target, sebanyak 3 (tiga) indikator belum mencapai target dan 18 (delapan belas) indikator tidak ada data. Kondisi baseline Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan disajikan dalam Tabel 2.44. Gambar .......... Gambar 2.39 Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan (Sumber: Hasil Analisis, 2018) Tabel 2.45 Kondisi Baseline Indikator TPB Dalam Pilar Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan No TPB Target Indikator Capaian (Tahun 2017) 16 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). 72,36% 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 14,28% 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. 91,04% 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. 92,00% Sumber : Hasil Analisis, 2018 BAB III ..........

1945.Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum, antara lain :
1.akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2.profesionalitas;
3.proporsionalitas;
4.keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan
5.pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam undang- undang tentang keuangan negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut .......... Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penyusunan gambaran keuangan Daerah diperlukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan Daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan Daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Daerah. Selanjutnya belanja Daerah sebagai komponen keuangan Daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi Daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kinerja pelaksanaan APBD Daerah meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel .......... Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013-2017 (Sebelum dilakukan Audit BPK) NO. URAIAN TAHUN RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)2013 2014 2015 2016 2017 1 PENDAPATAN 844.264.174.684 996.914.566.265 1.066.524.009.697 1.163.015.041.941 1.216.204.685.623 9,55 1.1 Pendapatan Asli Daerah 175.539.318.476 258.467.192.313 276.845.561.835 295.257,670.781 359.024.019.506 19,59 1.1.1 Pajak Daerah 21.156.636.386 28.399.453.587 29.688.546.027 41.565.643.464 43.365.617.424 19,65 1.1.2 Retribusi Daerah 9.926.090.182 10.889.136.325 10.975.693.725 8.695.308.540 8.755.114.704 (3,09) 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3.592.329.903 3.720.164.962 3.510.672.129 3.736.443.668 3.953.494.440 2,42 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 140.864.262.005 215.458.437.439 232.670.649.954 241.260.275.109 302.949.792.938 21,10 1.2 Dana Perimbangan 539.661.453.913 570.490.506.596 571.878.632.516 702.120.023.658 699.677.068.681 6,71 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 65.433.653.913 64.583.964.596 48.092.145.516 62.517.352.066 66.520.258.907 0,41 1.2.2 Dana Alokasi Umum 449.179.037.000 484.938.664.000 487.739.457.000 504.731.937.000 495.865.420.000 2,50 NO. .......... NO. URAIAN TAHUN RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)2013 2014 2015 2016 2017 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 25.048.763.000 20.967.878.000 36.047.030.000 134.870.734.592 137.291.389.774 53,01 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 129.063.402.295 167.956.867.356 217.799.815.346 165.637.347.502 157.503.597.436 5,10 1.3.1 Pendapatan Hibah - 305.211.000 2.834.000.000 44.816.466.325 1.428.000.000 67,25 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemrintah Lainnya 29.814.764.075 43.522.222.691 58.343.527.501 55.872.280.577 60.243.582.133 19,23 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 74.449.501.000 95.986.380.000 95.811.898.000 42.454.246.000 7.500.000.000 (43,66) 1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 24.799.137.220 28.143.053.665 60.810.389.845 22.494.354.600 88.332.015.303 37,38 2 BELANJA 838.405.936.902 917.115.741.592 1.043.109.811.651 1.155.744.384.389 1.160.219.417.015 8,46 2.1 Belanja Tidak Langsung 439.583.423.412 459.010.799.740 471.324.089.050 505.109.345.522 439.739.793.710 0,01 2.1.1 Belanja Pegawai 403.279.679.033 430.450.033.805 438.397.814.900 472.988.783.880 390.669.710.210 (0,79) NO. .......... NO. URAIAN TAHUN RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)2013 2014 2015 2016 2017 2.1.2 Belanja Bunga - - - - - - 2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - - 2.1.4 Belanja Hibah 28.488.933.473 23.216.612.950 25.024.409.300 26.772.248.750 42.097.614.160 10,25 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 6.163.953.000 3.827.550.000 4.259.750.000 3.181.415.000 4.978.500.000 (5,20) 2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Kecamatan dan Kelurahan - - - - - - 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan 550.384.106 598.607.185 642.114.850 715.373.492 715.373.392 6,77 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.100.473.800 917.995.800 3.000.000.000 1.451.524.400 1.278.595.948 3,82 2.2 Belanja Langsung 398.822.513.490 458.104.941.852 571.785.722.601 650.635.038.867 720.479.623.305 15,93 2.2.1 Belanja Pegawai 48.612.320.011 49.324.473.746 59.505.274.002 65.650.139.375 78.957.447.861 12,89 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 234.687.000.304 292.700.212.591 346.067.904.666 379.482.605.337 424.444.796.821 15,97 NO. .......... NO. URAIAN TAHUN RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)2013 2014 2015 2016 2017 2.2.3 Belanja Modal 115.523.193.175 116.080.255.515 166.212.543.933 205.502.294.155 217.077.378.623 17,08 3 PEMBIAYAAN 609.770.171.868 613.406.505.913 689.963.456.506 822.047.496.587 780.538.732,842 6,37 3.1 Penerimaan Pembiayaan 70.108.717.934 42.915.999.291 118.084.823.964 119.927.472.904 80.861.664.131 3,63 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 1.500.000,000 4.630.000,000 8.260.439.996 46.816.466.325 3.428.000.000 22,95 Sumber : LRA Kota Sukabumi Tahun 2013-2017 3.1.1.1. Pendapatan .......... 3.1.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah pada tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari Rp. 844.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh empat milyar) pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus milyar rupiah) pada pada tahun 2017. Pendapatan Daerah diperoleh dari tiga pos yaitu pos pendapatan asli daerah, pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2013- 2017, porsi pendapatan Daerah paling tinggi disumbangkan oleh dana perimbangan. Berikut ini perkembangan porsi pos pendapatan Daerah tahun 2013-2017. Gambar 3.1 Perkembangan Porsi Pos Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017 (Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017 (diolah)) Dari gambar di atas terlihat bahwa dana perimbangan masih menjadi pos dengan kontribusi terbesar dalam pendapatan Daerah tahun 2013-2017. Porsi dana perimbangan terbesar dalam pendapatan Daerah terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 63,92% (enam puluh tiga koma sembilan puluh dua persen) dan terrendah pada 20,79 25,93 25,96 25,39 29,52 63,92 57,23 53,62 60,37 57,53 15,29 16,85 20,42 14,24 12,95 2013 2014 2015 2016 2017 Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun .......... tahun 2015 sebesar 53,62% (lima puluh tiga koma enam puluh dua persen). Kontribusi terbesar kedua terhadap pendapatan Daerah tahun 2013-2017 berasal dari porsi pos pendapatan asli daerah. Porsi pos pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan setiap tahun dari 20,79% (dua puluh koma tujuh puluh sembilan persen) pada tahun 2013 menjadi 29,52% (dua puluh sembilan koma lima puluh dua persen) pada tahun 2017. Adapun pendapatan Daerah terkecil berasal dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Porsi lain-lain pendapatan daerah yang sah terbesar terdapat pada tahun 2015 sebesar 20,42% (dua puluh koma empat puluh dua persen) dan porsi terkecil terdapat pada tahun 2017 sebesar 12,95% (dua belas koma sembilan puluh lima persen). Hal tersebut di atas menunjukan bahwa APBD Daerah masih cenderung bertumpu pada pendapatan yang berasal dari dana perimbangan atau dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Aspek kemandirian yang tercermin dari porsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah belum berjalan dengan optimal.

a.Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi asli daerah, ada empat pos dalam PAD yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2013 pendapatan asli daerah sebesar Rp. 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miyar) kemudian terus meningkat hingga mencapai angka Rp. 359.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan milyar) pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya .......... daerahnya dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2013-2017 disajikan pada Gambar 3.2. Gambar 3.2 Grafik Realisasi Penerimaan PAD Daerah Tahun 2013-2017 (Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017(diolah)-Dalam Milyar) Sumber penerimaan pendapatan asli daerah paling tinggi berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, berikut ini perkembangan kontribusi pos-pos pendapatan asli daerah pada APBD Daerah tahun 2013- 2017. Gambar 3.3 Perkembangan Porsi Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017 (Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017 (diolah)) 175 258 276 295 359 - 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2014 2015 2016 2017 12,05 10,99 10,72 14,08 12,08 5,65 4,21 3,96 2,94 2,44 2,05 1,44 1,27 1,27 1,10 80,25 83,36 84,04 81,71 84,38 2013 2014 2015 2016 2017 Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pada .......... Pada gambar di atas terlihat bahwa porsi lain-lain pendapatan asli daerah menjadi pos dengan kontribusi terbesar, pada kurun waktu tahun 2013-2017 pos ini berkontribusi sebesar 80-84% dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan pendapatan asli daerah tertinggi kedua adalah pos pajak daerah yang berkontribusi sebesar 10-12% dari total pendapatan asli daerah.
b.Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Dalam APBD, pos dana perimbangan terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Setiap sumber memiliki konsep dan tujuan yang berbeda. Dari Tabel 3.1 di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan pendapatan Daerah yang bersumber dari dana perimbangan. Realisasi penerimaan dana perimbangan pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 539.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan milyar) dan terus meningkat hingga mencapai jumlah Rp. 699.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar) pada tahun 2017 sebagaimana disajikan pada Gambar 3.4 berikut. Gambar .......... Gambar 3.4 Grafik Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Daerah Tahun 2013-2017 (Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017 (diolah)- Dalam Milyar) Pada gambar di atas terlihat bahwa peningkatan penerimaan dana perimbangan Daerah meningkat secara signifikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 22,94% (dua puluh dua koma sembilan puluh empat persen) dari tahun sebelumnya. Berikut ini kontribusi masing-masing pos dana perimbangan terhadap total penerimaan dana perimbangan Daerah. Gambar 3.5 Perkembangan Porsi Pos Dana Perimbangan Daerah Tahun 2013-2017 (Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017 (diolah)) Pos DAU menjadi pos dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan dana perimbangan di Daerah meskipun 539 570 571 702 699 - 100 200 300 400 500 600 700 800 2013 2014 2015 2016 2017 12,12 11,32 8,41 8,90 9,51 83,23 85,00 85,29 71,89 70,87 4,64 3,68 6,30 19,21 19,62 2013 2014 2015 2016 2017 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus terus .......... terus mengalami penurunan. DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya. Pos dengan kontribusi terbesar kedua adalah pos DAK yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2016 dari kontribusi sebesar 6,30% (enam koma tiga puluh persen) menjadi sebesar 19,21% (sembilan belas koma dua puluh satu persen) pada tahun 2017. Sedangkan pos bagi hasil pajak atau bukan pajak relatif stabil di rentang 8-12%.
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah di Daerah pada tahun 2013- 2017 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini berbeda dengan realisasi peneriman pos pendapatan daerah lainnya. Gambar 3.6 Grafik Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2013-2017 (Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017 (diolah)- Dalam Milyar) 129 167 217 165 157 - 50 100 150 200 250 2013 2014 2015 2016 2017 Penurunan .......... Penurunan pos ini disebabkan karena adanya penurunan penerimaan pada pos-pos pembentuknya, ada tiga pos yang mengalami penurunan penerimaan yaitu pos pendapatan hibah, pos dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan pos bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Hanya satu pos dengan peningkatan penerimaan yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. 3.1.1.2. Belanja Daerah Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selama kurun waktu lima tahun dari 2013-2017, belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,46% (delapan koma empat puluh enam persen) per tahun, dengan rincian belanja langsung meningkat rata-rata 13,48% (tiga belas koma empat puluh delapan persen) per tahun dan belanja tidak langsung meningkat rata-rata 15,75% (lima belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Realisasi .......... Realisasi belanja Pemerintah Daerah disajikan pada Gambar 3.7 sebagai berikut. Gambar 3.7 Persentase Perkembangan Porsi Pos Belanja Daerah Tahun 2013-2017
a.Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: 1) belanja pegawai, dialokasikan untuk penyediaan gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 2) belanja hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) belanja bantuan sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) belanja bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat 52,43 50,05 45,18 43,70 37,90 47,57 49,95 54,82 56,30 62,10 2013 2014 2015 2016 2017 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung umum .......... umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang dianggarkan dalam belanja ini dengan tetap mengacu pada peraturan perundang- undangan yang terkait; 5) belanja tidak terduga, ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa atau tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program atau kegiatan. Belanja tidak langsung Pemerintah Daerah pada kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 0,01% (nol koma nol satu persen). Pertumbuhan tertinggi pada komponen belanja hibah sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen).
b.Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: 1) belanja pegawai, merupakan pengeluaran untuk honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; 2) belanja barang dan jasa, merupakan pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya .......... manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; dan 3) belanja modal, merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Proporsi belanja langsung Pemerintah Daerah pada kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung meningkat yang semula 47,57% (empat puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen) pada tahun 2013 naik menjadi 62,10% (enam puluh dua koma sepuluh persen) pada tahun 2017. 3.1.1.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 3.1.2. Neraca Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur atau pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan .......... diturunkan dalam beberapa sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan neraca Pemerintah Daerah dan rata–rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Pemerintah Daerah No U R A I A N Rata-rata Pertumbuhan A ASET A.I ASET LANCAR 1 Kas di Kas Daerah 37.08% 2 Investasi Jangka Pendek -50.00% 3 Piutang Pajak 10.73% 4 Penyisihan Piutang Pajak 13.05% 5 Piutang Pajak Netto 1.99% 6 Piutang Retribusi 0.00% 7 Penyisihan Piutang Retribusi 1.43% 8 Piutang Retribusi Netto -50.00% 9 Belanja Dibayar Dimuka -19.20% 10 Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi 26.62% 11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 1.49% 12 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 9.45% 13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto -64.20% 14 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 0.00% 15 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 0.00% 16 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Netto 0.00% 17 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 17.27% 18 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 23.69% 19 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto -15.17% 20 Piutang Lainnya 13.09% 21 Penyisihan Piutang Lainnya 16.69% 22 Piutang Lainnya Netto 19.95% 23 Persediaan 75.07% 24 Jumlah Aset Lancar 49.29% A.II INVESTASI JANGKA PANJANG No .......... No U R A I A N Rata-rata Pertumbuhan 1 Investasi Nonpermanen 0.00% 2 Pinjaman Jangka Panjang 0.00% 3 Investasi dalam Surat Utang Negara 0.00% 4 Investasi Dana Bergulir -5.81% 5 Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih 0.00% 6 Investasi Nonpermanen Lainnya 0.00% 7 Jumlah Investasi Nonpermanen -5.81% 8 Investasi Permanen 0.00% 9 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 82.33% 10 Investasi Permanen Lainnya 0.00% 11 Jumlah Investasi Permanen 82.33% 12 Jumlah Investasi Jangka Panjang 71.37% A.III ASET TETAP 1 Tanah -1.11% 2 Peralatan dan Mesin 17.80% 3 Gedung dan Bangunan 9.21% 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 8.16% 5 Aset Tetap Lainnya 6.75% 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 191.58% 7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 9.63% 8 Jumlah Aset Tetap 6.53% A.IV ASET LAINNYA 1 Tagihan Penjualan Angsuran 0.00% 2 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran 0.00% 3 Tagihan Penjualan Angsuran Netto 0.00% 4 Tuntutan Perbendaharaan 0.00% 5 Tuntutan Ganti Rugi -50.00% 6 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi 0.00% 7 Tuntutan Ganti Rugi Netto -50.00% 8 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0.00% 9 Aset Tak Berwujud 3.68% 10 Amortisasi Aset Tak Berwujud 65.92% No .......... No U R A I A N Rata-rata Pertumbuhan 11 Aset Tak Berwujud Netto 1.22% 12 Aset Lain-Lain -0.35% 13 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain -0.75% 14 Aset lain-lain Netto -10.63% 15 Jumlah Aset Lainnya -19.60% 16 JUMLAH ASET 7.97% B KEWAJIBAN B.I KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) -54.58% 2 Utang Bunga 0.00% 3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0.00% 4 Pendapatan diterima dimuka 17.41% 5 Utang Belanja 0.00% 6 Utang Jangka Pendek Lainnya 36.78% 7 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 34.76% B.II KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 1 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan 0.00% 2 Utang Dalam Negeri - Obligasi 0.00% 3 Premium (Diskonto) Obligasi 0.00% 4 Utang Jangka Panjang Lainnya 0.00% 5 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0.00% 6 JUMLAH KEWAJIBAN 52.73% C. EKUITAS 7.57% 1 Ekuitas 7.57% JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7.97% Sumber : BPKD Kota Sukabumi, diolah Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Kewajiban .......... Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dan lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap, dan aset lainnya namun tidak termasuk dana cadangan dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. 3.1.3. Kinerja Pendanaan Non APBD 3.1.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Daerah. Tabel 3.3 Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Daerah Tahun 2013 - 2017 TAHUN JENIS APBN JUMLAH DANA DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN 2013 - 9.540.225.000 9.540.225.000 2014 - 6.397.056.425 6.397.056.425 2015 - 13.896.557.111 13.896.557.111 2016 - 610.280.000 610.280.000 2017 - - - Sumber : LKPJ AMJ 2013-2018 Daerah Dari .......... Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Daerah mendapatkan pendanaan dari APBN berupa tugas pembantuan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perkembangan yang cukup fluktuatif. Jumlah dana tugas pembantuan yang diterima Daerah paling besar terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp. 13.896.557.111,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah) sedangkan paling kecil terdapat pada tahun 2016 sebesar Rp. 610.280.000,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Pada tahun 2017 Daerah tidak lagi mendapatkan pendanaan melalui tugas pembantuan. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Dana Alokasi Khusus (DAK). 3.1.3.2. Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya selain dari APBN adalah program kemitraaan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sampai dengan saat ini sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) mitra PKBL dan TJSL Daerah. Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan .......... dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang berkesinambungan atau sustainable serta berdampak positif terhadap masyarakat. Penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang untuk memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat di prediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Daerah yang bersumber dari TJSLP atau PKBL dapat dilihat pada Tabel 3.4. Tabel 3.4 Rekapitulasi Pendanaan TJSLP/PKBL BUMD dan BUMN Daerah Tahun 2013 - 2018 TAHUN REALISASI JUMLAH TOTAL BUMD BUMN PT Bank BJB.Tbk PT Bank BNI. Tbk 2013 250.000.000 - 250.000.000 2014 249.992.500 - 249.992.500 2015 300.192.000 - 300.192.000 2016 290.600.000 - 290.600.000 2017 462.500.000 65.450.000 527.950.000 2018 67.790.000 - 67.790.000 Jumlah 1.621.074.500 241.105.500 1.862.180.000 Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, diolah 2018 Berdasarkan tabel diatas untuk realiasi program CSR atau TJSLP perusahaan yang bersumber dari BUMD dan BUMN di Daerah selama kurun waktu 6 (enam) tahun untuk anggaran tertinggi dilakukan oleh PT Bank BJB.Tbk dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.1.621.074.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah). 3.2. KEBIJAKAN .......... 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Pengelolaan keuangan Daerah sudah baik dimana tercermin dari opini laporan keuangan yang sudah masuk dalam kategori WTP (wajar tanpa pengecualian) oleh BPK RI. Kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun atau periode sebelumnya dijadikan sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan lima tahun kedepan. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan tersebut terdiri dari :
1. 1.kebijakan pendapatan;
2. 2.kebijakan belanja; dan
3. 3.kebijakan pembiayaan.
a.Kebijakan Pendapatan Kebijakan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan instensifikasi dan ekstensifikasi melalui upaya-upaya sebagai berikut:
1. 1.melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
2. 2.meningkatkan efektivitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya;
3. 3.melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak melalui tim khusus yang dibentuk oleh Perangkat Daerah terkait;
4. 4.pembuatan peraturan untuk menjaring wajib pajak dan retribusi daerah yang baru.
b.Kebijakan Belanja Belanja daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja .......... belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kebijakan belanja daerah terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
1. 1.memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
2. 2.memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJMD tahun 2013-2018;
3. 3.sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018;
4. 4.pendukungan terhadap pencapian Millenium Development Goals (MDG`s);
5. 5.pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
6. 6.pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji;
7. 7.pengalokasian hibah bansos;
8. 8.pengalokasian anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), belanja operasional sekolah (BOS) pusat, pajak rokok sesuai dengan peruntukan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
9. 9.mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penting dan mendesak lainnya.
c.Kebijakan ..........
c.Kebijakan Pembiayaan Pembiayaan daerah secara substansial meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang, dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal atau investasi, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman. Sementara selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dan relatif kurang diimbangi dengan sumber pembiayaan yang beragam dan pasti. Untuk kebijakan diarahkan pada pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dari realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2013–2016 menunjukkan terjadinya kenaikan, sedangkan pada tahun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pelimpahan pegawai Daerah ke Provinsi pasca .......... pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah. Realisasi dan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2013–2017 secara rinci dapat di lihat pada Tabel 3.5 berikut sedangkan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada Tabel 3.6. . Tabel .......... Tabel 3.5 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Tahun 2013-2017 No Uraian Realisasi (Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 1 Belanja Tidak Langsung 400.697.032.725 428.254.233.805 451.842.328.580 469.770.314.880 386.688.710.210 1.1 Gaji dan Tunjangan 351.003.841.361 378.579.045.841 393.286.061.889 401.262.961.358 327.684.057.130 1.2 Tambahan penghasilan PNS 48.520.777.500 48.119.946.350 56.886.751.550 66.348.046.150 56.808.374.350 1.3 Insentif pembangunan pemungutan pajak 836.340.916 1.292.448.000 1.255.146.416 1.810.765.825 1.893.191.434 1.4 Insentif pembangunan pemungutan retribusi 336.072.948 262.793.614 414.368.725 348.541.547 303.087.296 2 Belanja Langsung 9.711.242.255 57.319.348.949 70.992.304.735 79.076.152.825 96.973.114.360 2.1 Belanja Pegawai 48.612.320.011 49.324.473.746 59.505.574.002 65.650.139.375 78.957.447.861 2.2 Barang jasa Belanja pakaian dinas dan atributnya 963.462.755 821.301.075 1.110.230.900 1.141.745.455 1.210.392.500 Belanja pakaian kerja 1.079.307.850 1.201.042.500 1.297.755.450 1.269.761.966 1.422.812.750 Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu 796.368.200 1.632.822.000 2.071.558.150 3.399.656.090 3.277.657.549 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 6.872.103.450 7.173.574.128 7.007.186.233 7.614.849.939 12.104.803.700 Total Belanja 410.408.274.980 485.573.582.754 522.834.633.315 548.846.467.705 483.661.824.570 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017 Tabel .......... Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Tahun 2013-2017 No Tahun Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp) Persentase (%) 1 2013 410.408.274.980 839.905.936.902 48,86 2 2014 485.573.582.754 921.745.741.592 52,68 3 2015 522.834.633.315 1.051.370.251.647 49,73 4 2016 548.846.467.705 1.202.560.850.714 45,64 5 2017 483.661.824.570 1.163.647.417.015 41,56 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017 3.2.2. Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun- tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil analisis pembiayaan daerah yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, Daerah mengalami defisit sebesar Rp.39.000.000.000 (tiga puluh sembilan milyar rupiah), sedangkan pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017 secara berturut-turut mengalami surplus sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah). Hal ini menunjukan bahwa kemampuan pendapatan untuk membiayai semua belanja baik. Adapun kondisi defisit yang terjadi pada tahun 2016 ditutup dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dana talangan pengadaan pangan, dan dana bergulir. Kondisi defisit riil anggaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut. Tabel .......... Tabel 3.7 Defisit Riil Anggaran Daerah Tahun 2013-2017 NO URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 844.264.174.684 996.914.566.265 1.066.524.009.697 1.163.015.041.941 1.216.204.685.623 Dikurangi Realisasi : 2 Belanja Daerah 838.405.936.902 917.115.741.592 1.043.109.811.651 1.155.744.384.389 1.160.219.417.015 3 Pengeluaran Pembiayaan daerah 1.500.000.000 4.630.000.000 8.260.439.996 46.816.466.325 3.428.000.000 Surplus/Defisit Riil 4.358.237.782 75.168.824.673 15.153.758.050 (39.545.808.773) 52.557.268.608 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017 Perencanaan .......... Perencanaan penganggaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya atau SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Data SiLPA lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2013 sampai 2017, nilai SiLPA tertinggi terdapat pada tahun 2016 yaitu Rp. 119.927.472.904,- (seratus sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah) sedangkan SiLPA pada tahun 2017 sebesar Rp. 80.381.664.131,- (delapan puluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah). Komposisi penutup defisit riil anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.9. Tabel .......... Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Tahun 2013-2017 No Uraian Proporsi dari total defisit riil 2013 2014 2015 2016 2017 (%) (%) (%) (%) (%) 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 34.255.844.625 40.582.499.291 118.084.823.964 119.927.472.904 80.381.664.131 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan - - - - - 4 Penerimaan Pinjaman daerah - - - - - 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah 630.000.000 2.332.500.000 1.200.000.000 - 480.000.000 6 Penerimaan Piutang Daerah 11.268.600 1.000.000 - - - Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017 Tabel .......... Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2013-2017 No Uraian Realisasi Silpa 2013 2014 2015 2016 2017 Rp Rp Rp Rp Rp
1. 1.Jumlah SILPA 34.255.844.625 40.582.499.291 118.084.823.964 119.927.472.904 80.381.664.131
2. 2.Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3. 3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Di Psahkan - - - - -
4. 4.Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -
5. 5.Penerimaan kemballi Pemberian Pinjaman Daerah 630.000.000 2.332500.000 1.200.000.000 - 480.000.000 6 Penerimaan Piutang Daerah 11.268.600 1.000.000 - - - Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017 3.3. KERANGKA .......... 3.3. KERANGKA PENDANAAN Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja atau pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Berdasarkan capaian kinerja pendapatan Daerah tahun 2013-2017, maka pendapatan Daerah tahun 2018–2023 diharapkan dapat semakin meningkat. Peningkatan kinerja pendapatan Daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2018-2023 sebagai berikut:
6. 1.meningkatkan pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
7. 2.pemetaan potensi Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
8. 3.meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui peningkatan digitalisasi sistem pembayaran pajak (Pantas);
9. 4.meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
10. 5.meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan Daerah;
11. 6.meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
12. 7.meningkatkan ..........
13. 7.meningkatkan peran dan fungsi unit penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
14. 8.revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah;
15. 9.perlunya menggerakkan sumber-sumber lain sebagai sumber pembiayaan; dan
16. 10.meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Belanja Daerah tahun 2018-2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kebijakan belanja Daerah tahun 2018–2023 diarahkan untuk:
17. 1.membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Daerah;
18. 2.memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
19. 3.mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
20. 4.mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;
21. 5.mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; dan
22. 6.memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru, fungsi kesehatan, dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 3.10 berikut. Tabel .......... Tabel 3.10 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019-2023 Keterangan PROYEKSI 2019 2020 2021 2022 2023 1 PENDAPATAN 1.343.267.498.981 1.593.754.180.924 1.845.889.853.665 1.904.020.727.124 1.888.852.060.491 1.1 Pendapatan Asli Daerah 376.146.456.876 409.447.800.834 455.202.304.146 460.425.594.697 506.468.154.166 1.1.1 Pajak Daerah 38.335.999.280 44.169.599.208 46.386.559.129 51.025.215.042 56.127.736.546 1.1.2 Retribusi Daerah 7.894.423.000 8.683.865.300 9.552.251.830 10.507.477.013 11.558.224.714 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3.650.000.000 4.015.000.000 4.416.500.000 4.858.150.000 5.343.965.000 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 326.266.034.596 352.579.336.326 394.846.993.187 394.034.752.642 433.438.227.906 1.2 Dana Perimbangan 751.816.309.703 902.703.587.728 1.063.816.291.790 1.081.395.933.414 1.085.699.711.048 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 67.392.188.195 70.729.149.136 78.406.440.627 69.432.537.237 70.821.187.981 1.2.2 Dana Alokasi Umum 521.154.579.057 590.569.755.150 622.848.242.908 622.958.492.097 651.565.187.806 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 163.269.542.451 241.404.683.442 362.561.608.255 389.004.904.080 363.313.335.261 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 215.304.732.402 281.602.792.362 326.871.257.729 362.199.199.014 296.684.195.278 1.3.1 Pendapatan Hibah 36.649.450.000 36.649.450.000 36.649.450.000 36.649.450.000 36.649.450.000 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemrintah Lainnya 63.760.235.608 66.948.247.388 70.295.659.758 73.810.442.746 77.500.964.883 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.794.565.000 48.794.565.000 51.794.565.000 53.794.565.000 33.794.565.000 1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 81.100.481.794 129.210.529.973 168.131.582.971 197.944.741.268 148.739.215.395 Keterangan PROYEKSI 2019 2020 2021 2022 2023 2 BELANJA 1.373.829.876.434 1.628.973.743.850 1.883.023.176.563 1.943.334.549.375 1.930.701.907.355 2.1 Belanja Tidak Langsung 514.995.085.700 530.885.238.612 547.284.704.989 564.210.423.532 581.679.924.213 2.1.1 Belanja Pegawai 473.400.034.780 487.602.035.823 502.230.096.898 517.296.999.805 532.815.909.799 2.1.2 Belanja Subsidi 2.1.3 Belanja Hibah 33.250.077.370 34.912.581.239 36.658.210.300 38.491.120.815 40.415.676.856 2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 5.129.600.000 5.155.248.000 5.181.024.240 5.206.929.361 5.232.964.008 2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan 715.373.550 715.373.550 715.373.550 715.373.550 715.373.550 2.1.6 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.2 Belanja Langsung 858.834.790.734 1.098.088.505.238 1.335.738.471.575 1.379.124.125.844 1.349.021.983.141 2.2.1 Belanja Pegawai 52.259.524.667 54.872.500.900 57.616.125.945 60.496.932.243 63.521.778.855 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 566.661.790.387 708.588.749.835 833.427.799.855 820.737.564.394 757.678.841.535 2.2.3 Belanja Modal 239.913.475.680 334.627.254.502 444.694.545.775 497.889.629.207 527.821.362.751 Sumber : BPKD Kota Sukabumi, diolah 2018 Dari .......... Dari hasil proyeksi pendapatan dan belanja Daerah terlihat bahwa pendapatan Daerah terus menunjukan peningkatan meskipun porsi terbesar masih bersumber dari dana perimbangan. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan Daerah masih harus tetap difokuskan dalam peningkatan kemandirian Daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Pada sisi belanja, porsi belanja langsung masih menjadi porsi terbesar dalam belanja Daerah khususnya untuk belanja barang jasa dan belanja modal. Sehingga diharapkan proses pembangunan dapat lebih baik. 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan Daerah. Kapasitas riil kemampuan Daerah disajikan pada Tabel 3.11 berikut. Tabel .......... Tabel 3.11 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 No. Uraian Proyeksi (Rp) 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pendapatan 1.343.267.498.981 1.593.754.180.924 1.845.889.853.665 1.904.020.727.124 1.888.852.060.491 2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) - - - - - 3 Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran 32.562.377.453 37.219.562.926 39.133.322.899 41.313.822.252 43.849.846.863 4 Penerimaan obligasi daerah - - - - - Total penerimaan 1.375.829.876.434 1.630.973.743.850 1.885.023.176.564 1.945.334.549.376 1.932.701.907.354 Dikurangi : 1 Belanja Tidak Langsung 514.995.085.700 530.885.238.612 547.284.704.989 564.210.423.532 581.679.924.213 2 Pengeluaran Pembiayaan 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Kapasitas riil kemampuan keuangan 858.834.790.734 1.098.088.505.238 1.335.738.471.575 1.379.124.125.844 1.349.021.983.141 Sumber : BPKD Kota Sukabumi, diolah 3.3.3. Kebijakan .......... 3.3.3. Kebijakan Alokasi Anggaran Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas atau money follow programme dan kebutuhan. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun kelompok prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut:
a.Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
b.Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga termasuk hal tersebut;
c.Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.12. Tabel .......... Tabel 3.12 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023 No. Uraian Proyeksi (Rp) 2019 2020 2021 2022 2023 Kapasitas riil kemampuan keuangan 858.834.790.734 1.098.088.505.238 1.335.738.471.575 1.379.124.125.844 1.349.021.983.141 Prioritas I 133.081.006.491 139.735.056.816 146.721.809.656 154.057.900.139 161.760.795.146 1 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap pemda 34.462.416.667 36.185.537.500 37.994.814.375 39.894.555.094 41.889.282.849 2 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD 17.797.108.000 18.686.963.400 19.621.311.570 20.602.377.149 21.632.496.006 3 Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet) 62.276.318.774 65.390.134.713 68.659.641.448 72.092.623.521 75.697.254.697 4 Belanja Premi Asuransi 8.800.720.550 9.240.756.578 9.702.794.406 10.187.934.127 10.697.330.833 5 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.190.912.000 6.500.457.600 6.825.480.480 7.166.754.504 7.525.092.229 6 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.553.530.500 3.731.207.025 3.917.767.376 4.113.655.745 4.319.338.532 Prioritas II 673.095.435.018 850.953.576.235 1.141.565.840.906 1.116.439.024.667 954.683.287.256 Prioritas III 52.658.349.225 107.399.872.187 47.450.821.012 108.627.201.038 232.577.900.739 Sumber, BPKD Kota Sukabumi, diolah 2018 3.3.4. Sumber .......... 3.3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya Sumber pendanaan pembangunan lainnya dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Daerah membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, KPBU/PPP, dana umat, dan swasta.
a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah juga memperoleh dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Daerah.
b.Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya adalah Program kemitraaan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah mensinergikan penyelenggaraan program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah. Prinsip pendanaan PKBL dan TJSL adalah rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan PKBL dan TJSL secara mandiri, artinya bahwa pengelolaan pendanaanya pun oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari pendapatan Daerah. Penyelenggaraan program PKBL dan TJSL dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut :
1. 1.partisipatif ..........
2. 1.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
3. 2.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
4. 3.kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL. Adapun program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL meliputi 8 (delapan) aspek yaitu sebagai berikut :
5. 1.sosial yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
6. 2.lingkungan yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan lingkungan;
7. 3.kesehatan yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
8. 4.pendidikan yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
9. 5.peningkatan daya beli diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, dan pasar tradisional;
10. 6.infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;
11. 7.sarana ..........
12. 7.sarana dan prasarana keagamaan; dan
13. 8.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, provinsi, dan Daerah.
c.APBD Provinsi Jawa Barat Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yag telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Daerah sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga antara Daerah dan Provinsi Jawa Barat dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.
d.Obligasi Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarana tersebut digunakan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana dalam .......... dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Obligasi Daerah. Pemerintah Daerah belum pernah menerbitkan obligasi daerah, namun Pemerintah Daerah serius menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi daerah.
e.Pinjaman Bank Daerah Dalam pelaksanaan pembangunan pinjaman bank berupa pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:
1. 1.pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
2. 2.pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah;
3. 3.pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. 4.pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
5. 5.pemerintah ..........
6. 5.pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
7. 6.pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
8. 7.pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
9. 8.proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah; dan
10. 9.seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang diantaranya adalah bersumber dari:
11. 1.pemerintah pusat yaitu berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
12. 2.pemerintah daerah lain;
13. 3.lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
14. 4.lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
15. 5.masyarakat yaitu berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil dari pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu sebagai berikut :
16. 1.pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
17. 2.pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;
18. 3.pinjaman ..........
19. 3.pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagai berikut :
a.menghasilkan penerimaan langsung;
b.menghasilkan penerimaan tidak langsung; dan
c.memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
1. 4.khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut. Pemerintah Daerah berencana akan melakukan pinjaman daerah dengan sumber pinjaman dari lembaga keuangan bank untuk pendanaan pembangunan.
f.Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para fihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Karateristik proyek KPBU meliputi:
1. 1.Proyek ..........
2. 1.proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
3. 2.skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian atau kontrak kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
4. 3.dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan, dan operasi proyek KPBU;
5. 4.perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang atau lebih dari 15 tahun untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
6. 5.basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha. Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri dari :
7. 1.memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
8. 2.memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
9. 3.memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
10. 4.memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan keamanan nasional; dan/atau
11. 5.membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta. Pendanaan pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut :
12. 1.meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran atau on schedule-on budget;
13. 2.menjamin ..........
14. 2.menjamin kualitas pelayanan karena kinerja diperjanjikan dalam kontrak;
15. 3.KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan yaitu Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi availability payment atau AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah; dan
16. 4.best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor. KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 (sembilan belas) sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi atau full cost recovery atau kelayakan marjinal. Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha berjumlah 19 (sembilan belas) yaitu sebagai berikut:
17. 1.infrastruktur transportasi;
18. 2.infrastruktur jalan;
19. 3.infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
20. 4.infrastruktur air minum;
21. 5.infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
22. 6.infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
23. 7.infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
24. 8.infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
25. 9.infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan;
26. 10.infrastruktur minyak dan gas bumi;
27. 11.infrastruktur konservasi energi;
28. 12.infrastruktur fasilitas perkotaan;
29. 13.infrastruktur kawasan;
30. 14.infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata atau tourism information center;
31. 15.infrastruktur ..........
32. 15.infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan;
33. 16.infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya;
34. 17.infrastruktur kesehatan;
35. 18.infrastruktur pemasyarakatan; dan
36. 19.infrastruktur perumahan rakyat. Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari :
37. 1.kelompok pertama terdiri dari 6 (enam) jenis infrastruktur konektivitas yaitu transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru serta terbarukan, konservasi energi, dan telekomunikasi dan informatika;
38. 2.kelompok kedua terdiri dari 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, dan perumahan rakyat; dan
39. 3.kelompok ketiga terdiri dari 6 (enam) jenis infrastruktur fasilitas sosial yaitu pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga, dan budaya, kawasan atau technopark, dan kesehatan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan pada RPJMD Tahun 2013-2018, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:
40. 1.Urusan Wajib Pelayanan Dasar Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar adalah sebagai berikut:
a.Pendidikan 1) tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah relatif rendah; 2) belum meratanya jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan antar wilayah, yaitu masih ada beberapa kecamatan yang memiliki rasio guru terhadap murid di atas standar nasional, pada jenjang SMP; 3) belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana pendidikan, yang ditandai dengan kondisi ruang kelas banyak .......... banyak yang rusak ringan dan masih ada yang rusak berat; 4) belum optimalnya kualitas, kompetensi, dan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu masih terdapatnya guru yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih rendah dari D4 dan uji kompetensi guru masih relatif rendah meskipun sudah menempati peringkat ke-4 tertinggi di Provinsi Jawa Barat; 5) nilai ujian nasional (UN) masih relatif rendah, pada jenjang pendidikan menengah nilai UN Daerah masih berada di bawah nilai rata-rata UN Nasional dan Jawa Barat; 6) pendidikan belum berfokus kepada mutu dan daya saing, masih ada sekolah formal yang berakreditasi C bahkan belum terakreditasi, begitu juga dengan lembaga pendidikan non formal seperti lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi; 7) pembangunan jenjang PAUD, APK PAUD sudah cukup tinggi namun bisa terus dioptimalkan; dan 8) jumlah pengangguran terbuka paling tinggi berpendidikan SMA.
b.Kesehatan 1) derajat kesehatan masayarakat yang tercermin oleh Angka Harapan Hidup (AHH) Daerah masih di bawah capaian Provinsi Jawa Barat; 2) adanya pergeseran penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, tiga penyakit tidak menular tertinggi di Daerah yaitu: hipertensi, diabetes melitus dan asma; 3) masih rendahnya angka jamban sehat di Daerah, yaitu baru sebesar 42,67% (empat puluh dua koma enam puluh tujuh persen); 4) angka kesembuhan penderita TB (Tuberculosis) selama 4 (empat) tahun ke belakang masih dibawah target yang ditetapkan dikarenakan tingginya angka drop out; 5) belum optimalnya pencapaian SPM kesehatan, dimana dari 12 (dua belas) indikator SPM baru 7 (tujuh) yang sudah .......... sudah memenuhi target dan sisanya 5 (lima) SPM belum mencapai target 100% (seratus persen); dan 6) masih rendahnya keluarga dan rumah yang termasuk dalam kategori keluarga dan rumah sehat, yaitu baru sekitar 17,7 % (tujuh belas koma tujuh persen) dari total rumah di Daerah.
c.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) belum meratanya pembangunan fisik dan infrastruktur perkotaan; 2) terjadinya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan; 3) belum adanya RDTR Daerah; 4) belum optimalnya kualitas pelayanan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur; dan 5) berkurangnya kualitas lingkungan yang mendukung pengembangan air minum di Daerah.
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1) kurangnya ketersediaan lahan pemakaman di Daerah; 2) tingginya kekumuhan di kawasan pusat kota; dan 3) belum optimalnya upaya penanganan kawasan permukiman kumuh.
e.Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1) Daerah masuk dalam Indeks Rawan Bencana (IRB) Tinggi; 2) paradigma penanggulangan bencana masih memiliki konsep emergency response, belum preventive response; 3) sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai yaitu bangunan kantor BPBD tidak memadai dan belum tersedianya gudang logistik dan peralatan; 4) belum tersedianya sistem atau alat deteksi dini terjadinya bencana; 5) masih terbatasnya SDM terlatih dalam penanggulangan bencana; dan 6) tingginya angka kriminalitas.
f.Sosial ..........
f.Sosial 1) kurangnya kelengkapan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang akurat; 2) jangkauan pelayanan PMKS belum menyeluruh, artinya program atau kegiatan untuk PMKS belum bisa dilaksanakan per kecamatan atau per kelurahan; 3) tingginya dinamika dan mobilitas serta kompleksitas PMKS seiring dengan perkembangan permasalahan sosial sehingga pencapaian kinerja penanganan sosial sering kali tidak tampak atau terlihat; 4) belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan; dan 5) masih adanya konsep berpikir sebagian lembaga atau organisasi masyarakat bahwa permasalahan sosial merupakan isu sekunder yang dapat terselesaikan dengan sendirinya dan kurang popular.
1. 2.Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 17 (tujuh belas) urusan wajib non pelayanan dasar adalah sebagai berikut :
a.Tenaga Kerja 1) jumlah angkatan kerja yang sangat besar; 2) kualitas tenaga kerja relatif rendah; 3) kesempatan kerja masi atau pencari kerja masih besar.
b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) penanganan kasus yang kurang efisien dikarenakan sulitnya koordinasi antar anggota gugus tugas P2TP2A; 2) masyarakat belum memahami arah maksud dan tujuan kota layak anak serta tentang hak-hak anak; 3) rendahnya partisipasi lembaga berbasis gender dalam pembangunan Daerah; 4) semakin meningkatnya jumlah perempuan kepala keluarga di Daerah dan permodalan yang kurang memadai bagi kelompok PEKKA; 5) kurangnya .......... 5) kurangnya minat perempuan untuk berpartisipasi dalam organisasi perempuan di Daerah; 6) kurangnya pemahaman para pihak mengenai Undang- undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan 7) kurangnya tenaga ahli dalam penanganan korban tindak kekerasan.
c.Pangan 1) peningkatan produksi dan produktivitas pangan yaitu beras belum optimal akibat adanya kecenderungan penurunan luas lahan pertanian produktif sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian; 2) koordinasi dan sinergitas antara SKPD terkait dalam hal penyediaan, pengumpulan, dan pengelolaan data yang terkait dengan urusan ketahanan pangan masih belum optimal. Penyajian data dan informasi yang lengkap, akurat, dan up to date untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam hal kebijakan ketahanan pangan, selama ini belum bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat, karena belum terbentuk sistem pengelolaan data ketahanan pangan yang terintegrasi dan online antar Perangkat Daerah penanggung jawab teknis atau pemangku kepentingan; 3) monitoring dan evaluasi terkait implementasi Surat Wali Kota Nomor 526/516 tanggal 19 Juni 2013 tentang Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan atau One Day No Rice (ODTR) belum berjalan secara optimal; 4) pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah belum optimal; dan 5) volume cadangan pangan tingkat pemerintah belum memenuhi target SPM dan masih adanya kendala dalam sistem pemeliharaan dan peremajaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
d.Pertanahan ..........
d.Pertanahan Urusan wajib pertanahan dapat berlangsung cukup baik dan tidak menemui kendala berarti dalam kurun waktu tahun 2013-2018.
e.Lingkungan Hidup 1) kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 2) menurunnya kualitas lingkungan; 3) belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah; 4) adanya potensi berkurangnya RTH publik sebagai dampak dari pengembangan iklim investasi di Daerah; dan 5) terbatasnya SDM yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Daerah menjadi kendala dalam penanganan kasus pengaduan pencemaran lingkungan didalam upaya penegakan hukum lingkungan.
f.Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1) masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen baik dokumen kependudukan maupun catatan sipil; 2) banyak penduduk yang belum menerima KTP-el walaupun sudah direkam karena duplikasi data maupun kesalahan perekaman; 3) terdapat data penduduk ganda pada database atau server; 4) sarana dan prasarana pendukung administrasi kependudukan tidak memadai; dan 5) kurangnya SDM yang menangani IT pada aplikasi SIAK dan AFIS KTP-el.
g.Pemberdayaan Masyarakat Belum optimalnya peran lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat seperti PKK, Posyandu, dan LPM.
h.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) penurunan ketahanan keluarga; 2) keterbatasan SDM baik aparatur maupun kader di bidang pengendalian penduduk dan KB; 3) peningkatan cakupan PUS peserta KB aktif belum diikuti dengan penurunan unmet need secara proporsional sebagai akibat dari fokus penggarapan program KB di wilayah .......... wilayah masih berorientasi pada peningkatan alih cara dibandingkan dengan porsi penggarapan kepada PUS yang tidak ber-KB khususnya kategori PUS Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) ; 4) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dan pemanfaatan kegiatan KB momentum sebagai sarana pembinaan akseptor oleh para PLKB, PKB, TPD, dan K.
i.Perhubungan 1) kemacetan yang cukup tinggi; 2) belum optimalnya pelayanan angkutan umum massal di Daerah; 3) kurangnya penyediaan parkir dalam memenuhi tingginya bangkitan kegiatan di pusat Daerah; dan 4) belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.
j.Komunikasi dan Informatika 1) terbatasnya alokasi dana unttuk pengembangan jaringan komunikasi dan informasi sehingga pertumbuhan jaringan WAN lambat dan harus dilakukan secara bertahap; 2) terbatasnya sumberdaya manusia bidang telematika baik secara kuantitatif maupun kualitatif; 3) terbatasnya pemahaman, pemanfatan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 4) masih mahalnya harga bandwidth internet yang berkualitas; dan 5) belum tersedianya data center yang menjadi sumber pengintegrasian data di Dinas Komunikasi dan Informatika.
k.Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro 1) usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi belum optimal; 2) pola kemitraan atau kerjasama antara Koperasi dan UMKM, dengan pengusaha besar belum optimal baik di bidang permodalan maupun pemasaran; dan 3) masih .......... 3) masih adanya kesan yang berkembang dimasyarakat bahwa dana bergulir dari pemerintah dianggap hibah, sehingga mengambat laju perguliran dan penguatan struktur permodalan bagi KUMKM.
l.Penanaman Modal 1) luas wilayah Daerah yang relatif kecil dan masih terbatasnya ruang usaha di Daerah, menyulitkan untuk mendatangkan investor asing yang akan menanamkan modalnya di Daerah di sektor tertentu, khususnya sektor industri; dan 2) kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan investasi.
m.Kepemudaan dan Olah Raga 1) belum adanya Peraturan Daerah tentang sistem olahraga daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyelenggaraan Olahraga; 2) masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung urusan kepemudaan dan olahraga; dan 3) belum optimalnya pemanfaatan Sarana Olah Raga (SOR) baik di kalangan pemuda maupun masyarakat.
n.Statistik Tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013-2017.
o.Kebudayaan Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan sebagai bidang baru pada bidang pendidikan.
p.Perpustakaan 1) rendahnya kunjungan ke perpustakaan; 2) kurangnya SDM berupa tenaga fungsional pustakawan; 3) gedung perpustakaan yang tidak memadai; dan 4) masih terbatasnya koleksi buku.
q.Kearsipan 1) kurangnya SDM di bidang kearsipan yaitu tenaga arsiparis; dan 2) gedung depo arsip sudah tidak memadai.
1. 3.Urusan ..........
2. 3.Urusan Pilihan Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pada tahun 2013-2017, Daerah menyelenggarakan 6 (enam) urusan pilihan yaitu urusan pilihan pertanian, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan ketransmigrasian.
a.Pertanian Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian masih belum bisa dikendalikan meskipun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah ditetapkan sehingga upaya untuk meningkatkan produksi pangan pokok yaitu beras dari dalam Daerah masih belum dapat berjalan optimal.
b.Kelautan dan Perikanan 1) tingkat konsumsi ikan daerah masih dibawah realisasi tingkat provinsi dan pusat; 2) peningkatan standarisasi budidaya perikanan melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) pada tingkat mayarakat pembudaya ikan dan CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) pada tingkat BBI serta pelaku usaha pembenihan ikan di Daerah masih perlu ditingkatkan dalam hal fasilitasi sertifikasi maupun pengawasan penerapan di lapangan secara konsisten; dan 3) pengelolaan coldstorage Bungbulang belum optimal.
c.Perdagangan 1) belum terselesaikannya pembangunan pasar rakyat semi modern Pelita; 2) kurang tersedianya lokasi penampungan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang strategis dan representatif; 3) masih rendahnya tingkat kesadaran para PKL di bidang ketertiban, kebersihan, dan retribusi; 4) masih rendahnya frekuensi dan kualitas promosi produk KUMKM sehingga sulit menembus pangsa pasar di dalam dan luar negeri atau ekspor; 5) pola .......... 5) pola kemitraan dibidang pemasaran antara pedagang kecil, menengah dengan pengusaha besar belum optimal; 6) pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan terhadap mekanisme pasar; dan 7) belum optimal tingkatnya kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Industri, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya.
d.Perindustrian 1) kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana dan produk yang dihasilkan belum dapat bersaing di pasar global; 2) belum seluruhnya industri kecil dan menengah (IKM) di Daerah merupakan IKM produktif. IKM produktif di Daerah baru mencapai 74,49% (tujuh puluh empat koma empat puluh sembilan persen) yang disebabkan masih banyaknya IKM yang berproduksi secara musiman atau sewaktu-waktu apabila ada pesanan; 3) masih rendahnya kemampuan penyerapan permodalan dan skill kreativitas para pelaku usaha dalam berinovasi; 4) pola kluster industri belum berjalan secara optimal; 5) globalisasi dan liberalisasi yang berpengaruh terhadap daya saing produk IKM; 6) belum optimal tingkatnya kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Industri, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya.
e.Pariwisata 1) pariwisata ekonomi kreatif; 2) masih .......... 2) masih minimnya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang dimiliki Pemerintah Daerah mengakibatkan stagnasi jumlah wisatawan yang masuk ke Daerah, melainkan sebagai transit wisata; dan 3) masih sedikitnya SDM atau pegawai yang kompeten.
f.Ketransmigrasian 1) SDM masih kurang terutama pejabat fungsional; 2) belum adanya penjajagan lokasi yang akan dijadikan tujuan penempatan transmigran; dan 3) penentuan lokasi yang akan dijadikan tujuan penempatan dan diperlukan dukungan dana yang memadai. 4.2. ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:
1. 1.permasalahan pembangunan Daerah;
2. 2.dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Daerah; dan
3. 3.KLHS RPJMD. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah .......... telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Penyusunan RPJMD membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas- batas administrasi Negara, dan situasi nasional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan fakta-fakta. Karena itu, penyusunan RPJMD yang dikonseptualisasi akan bergerak dari realitas dasar mencakup pembangunan di segala bidang yang diharapkan lebih dapat memperhatikan perkembangan realitas lain menyangkut keadaan yang menggambarkan penciptaan realitas dasar diantara arus eksternalisasi isu global yang mampu mempengaruhi isu nasional dan regional. 4.2.1. Isu Nasional Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam visi RPJMN, pada tahun 2025 Indonesia diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai negara berpendapatan tinggi dan maju dan terlepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah. Banyak negara berkembang yang terperangkap dalam posisi negara berpendapatan menengah atau middle income trap atau MIT dan tidak berhasil bertransformasi menjadi negara maju. Untuk itu sesuai arahan RPJPN, pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara .......... negara menengah, sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada tahun 2030. Berdasarkan arahan tersebut diatas, pembangunan Indonesia diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan kemampuan SDM berkualitas, dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Reformasi komprehensif di segala bidang pembangunan sangat diperlukan untuk menjamin proses transformasi positif yang dapat mendorong perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara berkelanjutan. Sasaran utama lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya kemiskinan secara signifikan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, terjaganya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan, dan ketertiban hukum. Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur, dengan penjelasan sebagai berikut:
4. 1.mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri;
5. 2.maju dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
6. 3.adil berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah; dan
7. 4.Makmur ..........
8. 4.makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. Dalam mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 8 (delapan) misi yaitu:
9. 1.mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
10. 2.mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; pembangunan infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
11. 3.mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
12. 4.mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum .......... minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
13. 5.mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
14. 6.mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
15. 7.mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang .......... yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
16. 8.mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional, dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang. Setiap program, terdapat substansi inti yang berisi aspek- aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Daerah. 4.2.2. Isu-isu Internasional 4.2.2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the Post- 2015 Development Agenda mengeluarkan “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru atau new global partnership yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Komitmen ini kemudian berujung pada terbentuknya kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada bulan September 2015 yang disahkan oleh PBB di New York. Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari:
17. 1.tidak ..........
18. 1.tidak adanya kemiskinan;
19. 2.bebas dari kelaparan;
20. 3.sehat dan sentosa;
21. 4.pendidikan berkualitas;
22. 5.persamaan gender;
23. 6.air bersih dan sanitasi;
24. 7.energi bersih dan terjangkau;
25. 8.pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
26. 9.industri, inovasi, dan infrastruktur;
27. 10.berkurangnya ketimpangan;
28. 11.kota dan komunitas berkelanjutan;
29. 12.konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
30. 13.perubahan iklim ditangani;
31. 14.sumberdaya laut dipelihara;
32. 15.ekosistem darat dipelihara;
33. 16.perdamaian, keadilan, dan lembaga yang efektif; dan
34. 17.adanya kerjasama global. 4.2.2.2. Kerjasama Internasional Peran konstruktif dan kepemimpian Indonesia semakin diakui di kancah internasional. Saat ini, Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang semakin meningkat, demokrasi yang dinamis, negara terkemuka dalam perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara atau ASEAN, kerjasama ekonomi asia-pasifik atau APEC, dan anggota dari G-20. Sementara itu, Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan juga telah menginisiasi kerjasama ekonomi dengan beberapa blok perdagangan semisal trans pacific partnership (TPP), Indonesia-EU, free trade area of the asia pacific (FTAAP), regional comprehensive economic partnership (RCEP). Indonesia juga telah memasuki era perdagangan bebas wilayah ASEAN dan sekitarnya dalam kerangka asean economic community (AEC), asean-china free trade area (ACFTA), dan juga telah mengisi peran yang cukup signifikan pada level kerjasama global dan multilateral. Bagi .......... Bagi Indonesia keterlibatan ini merupakan sebuah wadah yang jika dioptimalisasi maka Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Indonesia berupaya mengatasi tantangan dalam negeri dan pada saat yang sama memainkan peran penting di panggung pembangunan dunia. Pada forum-forum tersebut Indonesia berhasil mengembangkan diri sebagai negara terkemuka dalam mengatasi tantangan pembangunan global yang mempengaruhi kemakmuran dalam negeri. Selain itu, Indonesia ingin mencapai daya saing ekonomi dari sumber daya alam yang terus meningkat, sumber daya manusia yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah memanfaatkan keberadaannya di forum-forum global dan regional tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Pemerintah Republik Indonesia saat ini telah melakukan kerja sama pembangunan internasional, dimana kerja sama tersebut merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional. 4.2.3. Krisis Global Lima tahun kedepan akan menjadi sebuah tantangan besar bagi Indonesia. Berbagai isu domestik dan internasional akan terus mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia kedepan. Namun demikian, tekanan inflasi sudah mulai melunak sebagai konsekuensi dari turunnya tren harga-harga komoditas di pasar internasional. Perekonomian global yang belum menunjukkan tanda-tanda pulih memberikan imbas yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat serta menyebabkan tren depresiasi rupiah yang cukup persisten. Sementara itu secara internal, belum tuntasnya infrastruktur pendukung produksi juga memberikan dampak terhadap melambatnya kinerja ekspor yang pada gilirannya turut memberikan tekanan yang berlebihan pada rupiah Stagnasi .......... Stagnasi yang melanda di negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi perlambatan tersebut. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, apalagi pada saat ini Indonesia sedang hangat-hangatnya menjalin kerjasama dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. Perlambatan ekonomi di Tiongkok berdampak pada sektor riil sehingga membawa dampak terhadap turunnya harga komoditas di pasar internasional. Patut menjadi catatan bahwa faktor-faktor utama yang dewasa ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat rentan akan shock. Meskipun mengalami pelambatan, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti AS, Tiongkok, dan Singapura yang cenderung stagnan dan mengalami penurunan pertumbuhan, perekonomian Indonesia sebenarnya masih menunjukkan kinerja menuju ke arah yang semakin baik. Ekspansi fiskal melalui pengeluaran pemerintah diharapkan semakin meningkat pada periode selanjutnya sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus positif untuk menggerakan perekonomian. Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Daerah, sebagian atau seluruh aspek dalam isu-isu internasional yang telah dijabarkan diatas, dapat dipilih sebagai aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Daerah 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, peningkatan daya saing serta daya tahan daerah terhadap krisis sebagai isu strategis RPJMD serta mengkaitkan isu- isu tersebut dengan dengan permasalahan riil di lapangan. 4.2.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Daerah, dengan memperhatikan potensi.......... potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Mengingat pentingnya KLHS RPJMD, maka hasilnya akan digunakan sebagai salah satu masukan bagi penyusun RPJMD. Dalam kaitan dengan pencapaian target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perumusan isu strategis pada pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola kelembagaan yang terjadi saat ini sesuai hasil dari KLHS RPJMD. Kondisi eksisting dari keempat kondisi tersebut merupakan kondisi awal atau baseline dari Daerah dalam mencapai target dari setiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan di Daerah. Berdasarkan kajian pada Bab 2, hanya 12% (dua belas persen) dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah berhasil dicapai oleh Daerah pada saat saat ini, sisanya sebanyak 19% (sembilan belas persen) merupakan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang belum mencapai target, 4% (empat persen) merupakan target yang memerlukan pendataan, 15% (lima belas persen) merupakan target yang memerlukan peningkatan, 8% (delapan persen) merupakan target yang memerlukan penurunan, dan 42% (empat puluh dua persen) merupakan target yang tidak dapat dianalisis karena ketidaktersediaan data. Kesenjangan antara kondisi baseline dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu dicapai, menjadi dasar untuk perumusan isu strategis dalam pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program. Proses pengkajian isu strategis dilakukan melalui tahapan berikut yaitu:
35. 1.Tahap Identifikasi Isu Strategis
a.Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan setiap pilar yang dikelompokkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) isu strategis pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dilakukan proses sintesis terhadap kriteria strategis isu pembangunan berkelanjutan yang berjumlah sebanyak enam kriteria yaitu: 1) cakupan dampak luas; 2) multi pemangku kepentingan; 3) memerlukan kebijakan yang lebih tinggi; 4) dampak .......... 4) dampak kumulatif; 5) dampak jangka panjang; dan 6) antar sektor. Isu pembangunan berkelanjutan dianggap bersifat strategis apabila memenuhi keenam kriteria tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hanya isu yang terkait dengan rendahnya daya beli masyarakat yang mempunyai kesesuaian yang sedikit sehingga diperoleh kesimpulan dengan nilai 4 (empat).
b.Identifikasi dan perumusan isu strategis berdasarkan hasil telaahan 6 (enam) muatan KLHS menghasilkan 12 (dua belas) isu strategis, yaitu sebagai berikut: 1) daya dukung pangan di Daerah sudah melampaui ambang batas daya dukungnya; 2) daya dukung air di Daerah sebagian besar belum melampaui ambang batas daya dukung; 3) terjadi indikasi konflik tumpang tindih antara kawasan pola ruang dengan kondisi eksisting tahun 2016; 4) meningkatnya sumber pencemar parameter BOD, COD, dan TSS setiap tahun; 5) pesatnya pertumbuhan penduduk di Daerah; 6) timbulan sampah Daerah dominan pada kawasan permukiman di dataran ekoregion perbukitan vulkanik; 7) sumber pencemar parameter BOD, COD, dan TSS meningkat setiap tahun; 8) nilai persentase efisiensi pemanfaatan penyedia pangan dan air bergantung kesesuaian kondisi eksisting terhadap perencenaan pola ruang; 9) potensi keanekaragaman hayati di Daerah direpresentasikan dalam pola dan nilai shape index dimana pola shape index cenderung mengikuti pola persebaran RTH eksisting; 10) Potensi rawan bencana gerakan tanah, kebakaran, dan kekeringan terjadi di beberapa wilayah Daerah, sedangkan .......... sedangkan bencana gempa bumi berpotensi tinggi di seluruh wilayah Daerah; 11) hampir seluruh Kecamatan memiliki nilai Indeks Jasa Ekoregion (IJE) perlindungan terhadap bencana yang tinggi; dan 12) daerah memiliki indeks daya lenting yang cukup tinggi.
1. 2.Tahap Analisis Isu Strategis Analisis isu strategis dilakukan dengan menggunakan metode crosscutting antara hasil identifikasi isu dan telaahan enam muatan KLHS RPJMD terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan cara:
a.menghitung gap atau kesenjangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah; dan
b.sintesis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap isu yang dihasilkan dan muatan KLHS. Hal tersebut di atas dimaksudkan untuk memperoleh isu strategis yang diprioritaskan penanganannya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah, khususnya dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Sintesis hasil pengelompokkan isu strategis terhadap pencapaian TPB diampilkan pada Gambar 4.1. Gambar .......... Gambar 4.1 Pengelompokkan Isu Strategis terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sumber : Hasil Analisis, 2018) Gambar tersebut menunjukkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dikelompokkan kedalam tiga layer konsentrik atau tiga aspek yang saling terkait. Sejumlah 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ingin dicapai dikelompokkan kedalam tiga aspek tersebut. Pencapaian tujuan pada layer pertama akan mendorong pencapaian tujuan lainnya pada layer berikutnya. Beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang masih memiliki isu atau kendala dalam pencapaiannya diperlihatkan dengan warna merah pada Gambar 4.1. Hal yang juga perlu menjadi catatan adalah keterkaitan antara satu tujuan atau target dengan tujuan atau target yang lainnya. Hasil studi yang dilakukan oleh Nilsson dkk. (2013) menunjukkan keterkaitan antara satu tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan tujuan lainnya, di mana beberapa tujuan memiliki peran sinergi, sementara yang lain berperan sebagai pendorong (enablers) atau bahkan penghambat (counteracting/cancelling). Sebagai contoh, tujuan pembangunan infrastruktur .......... infrastruktur pembangunan berpotensi menghambat tujuan pelestarian kawasan ekosistem daratan (Zhou & Moinuddin, 2017). Memperhatikan keterkaitan ini menjadi penting dalam menentukan prioritas di dalam pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah. Hasil dari gambar tersebut juga menunjukkan adanya tantangan yang signifikan di Daerah dalam mencapai beberapa target TPB sebagai berikut :
1. 1.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 1, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. 2.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 2 yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. 3.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
4. 4.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 11, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; dan
5. 5.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 13, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari kelima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan prioritas yang memerlukan perhatian khusus adalah:
6. 1.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 11 (menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan);
7. 2.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 1 (mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun); dan
8. 3.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 13 (mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya). Dengan adanya tiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan prioritas yang memerlukan perhatian khusus yang diperoleh dari hasil sintesis isu strategis serta pengaruhnya terhadap pencapaian Tujuan .......... Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah, akan membantu dalam proses analisis kebijakan dan strategi RPJMD agar sesuai dan dapat mendukung pencapaian TPB di Daerah. 4.2.5. Isu Strategis Terkait Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu :
9. 1.pendidikan;
10. 2.kesehatan;
11. 3.pekerjaan umum dan penataan ruang;
12. 4.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
13. 5.ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
14. 6.sosial. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis yaitu :
15. 1.pendidikan anak usia dini;
16. 2.pendidikan dasar;
17. 3.pendidikan kesetaraan;
18. 4.pelayanan kesehatan ibu hamil;
19. 5.pelayanan ..........
20. 5.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
21. 6.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
22. 7.pelayanan kesehatan balita;
23. 8.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
24. 9.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
25. 10.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
26. 11.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
27. 12.pelayanan kesehatan diabetes melitus;
28. 13.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
29. 14.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
30. 15.pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
31. 16.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
32. 17.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
33. 18.penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah;
34. 19.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
35. 20.pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
36. 21.pelayanan informasi rawan bencana;
37. 22.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
38. 23.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
39. 24.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
40. 25.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
41. 26.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
42. 27.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
43. 28.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
44. 29.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setalah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah. 4.2.6. Perumusan Isu Strategis RPJMD Perumusan isu strategis RPJMD dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis dari berbagai sumber .......... sumber diantaranya yaitu permasalahan pembangunan Daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Daerah serta KLHS RPJMD. Selain hal tersebut, supaya tercipta sinergitas dan konsistensi dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka perumusan isu strategis juga juga diselaraskan dengan isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat. Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJPD serta isu strategis hasil kajian dengan 6 muatan KLHS disajikan pada Tabel 4.1. Tabel .......... Tabel 4.1 Perumusan Isu Strategis RPJMD ISU STRATEGIS N O RPJMD PROVINSI JAWA BARAT RPJPD ISU STRATEGIS BERDASARKAN 6 MUATAN KLHS 1 Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia Kualitas dan daya saing SDM yang antara lain ditandai oleh solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat, pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya SDM serta kinerja pengelolaan SDM. Daya dukung pangan di Daerah sudah melampaui ambang batas daya dukungnya 2 Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial Akses, kualitas dan relevansi pendidikan yang diiringi manajemen pelayanan pendidikan, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Daya dukung air di Daerah sebagaian besar belum melampaui ambang batas daya dukung 3 Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan Pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan oleh masyarakat di Daerah dan sekitarnya melalui mekanisme asuransi kesehatan serta upaya promotif dan preventif Terjadi konflik tumpang tindih antara kawasan pola ruang dengan kondisi eksisting tahun 2016 4 Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan Kegiatan usaha yang berdaya saing dan integrasi vertikal maupun horizontal dalam sistem agribisnis Meningkatnya sumber pencemar parameter BOD, COD, dan TSS setiap tahun 5 Reformasi birokrasi Penguatan kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional Pesatnya pertumbuhan penduduk di Daerah ISU .......... ISU STRATEGIS N O RPJMD PROVINSI JAWA BARAT RPJPD ISU STRATEGIS BERDASARKAN 6 MUATAN KLHS 6 Timbulan sampah Daerah dominan pada kawasan permukiman di dataran ekoregion perbukitan vulkanik 7 Hampir seluruh kecamatan memiliki nilai Indeks Jasa Ekoregion (IJE) perlindungan yang tinggi terhadap bencana 8 Nilai persentase efisiensi pemanfaatan penyedia pangan dan air bergantung kesesuaian kondisi eksisting terhadap perencanaan pola ruang 9 Potensi rawan bencana gerakan tanah, kebakaran, dan kekeringan terjadi di beberapa wilayah Daerah 10 Daerah memiliki indeks daya lenting yang cukup tinggi 11 Potensi keanekaragaman hayati di Daerah direpresentasikan dalam pola dan nilai shape index yang cenderung mengikuti pola persebaran RTH Eksisting Sumber : Hasil analisis 2018 Setelah .......... Setelah mempertimbangkan berbagai isu pembangunan maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu- isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 5 (lima) isu strategis Daerah, sebagai berikut: 1) kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan; 2) infrastruktur dan tata kota; 3) daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; 4) kualitas lingkungan hidup; dan 5) penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera” Visi tersebut diwujudkan menjadi visi RPJMD dan diterjemahkan ke dalam pilar-pilar visi yang dirumuskan dan dijelaskan pada Tabel 5.1 sebagai berikut: Tabel .......... Tabel 5.1 Perwujudan Visi RPJMD Visi Pilar- Pilar Visi Penjelasan Pilar-Pilar Visi Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius Nyaman dan Sejahtera Religius pembangunan Daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain. Nyaman pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Daerah pun menjadikan Daerah yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas. Sejahtera suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara adil. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi Sumber : Hasil analisis 2018 5.2 MISI .......... 5.2. MISI Dalam mewujudkan visi RPJMD, maka ditetapkan beberapa misi RPJMD, yaitu:
45. 1.mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
46. 2.mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
47. 3.mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar; dan
48. 4.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan inovatif. Empat butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk visi pembangunan Daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut, maka penjabaran misi diatas dapat dijelaskan dalam sub - sub bab berikut: 5.2.1. Misi 1 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga. Pernyataan Misi 1 di atas secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:
49. 1.membangun masyarakat yang berkarakter melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
50. 2.mengembangkan, memberdayakan, dan membina pemuda;
51. 3.mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan lokal;
52. 4.meningkatkan perlindungan sosial serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
53. 5.meningkatkan peran keluarga dalam pembangunan manusia. Dalam .......... Dalam upaya pencapaian Misi 1 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian Misi 1 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.1 berikut: Gambar 5.1 Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi 1 (Sumber : Hasil analisis 2018) 5.2.2. Misi 2 Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Pembangunan tata ruang dan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di Daerah. Pernyataan Misi 2 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia 2. Meningkatk an Kualitas Hidup dan Kesehatan
54. 3.Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan, serta menumbuhkan masyarakat yang kreatif dan berbudaya
55. 4.Mewujudkan masyarakat yang bahagia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Urusan kesehatan Urusan pendidikan, urusan pemuda dan OR, urusan PU Urusan kb, urusan perlindungan, urusan sosial, urusan tenaga kerja,urusan pu,urusan trantrib Urusan kesbangpol, urusan trantriblinmas
56. 1.Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pemahaman Wawasan Kebangsaan
57. 2.Meningkatnya Disiplin, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat SASARAN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
58. 1.Meningkatnya Ketersediaan layanan pendidikan yang Merata dan Bermutu
59. 2.Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Kota Sukabumi
60. 1.Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
61. 2.Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Sosial
62. 1.membangun ..........
63. 1.membangun infrastruktur kota dan permukiman yang mengacu pada implementasi kebijakan dan perencanaan sesuai the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 serta tetap memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau;
64. 2.mengendalikan pemanfaatan ruang;
65. 3.optimalisasi pemanfaatan sistem transportasi umum; dan
66. 4.menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dalam upaya pencapaian Misi 2 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian Misi 2 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.2 berikut: Gambar 5.2 Perencanaan Terintegrasi Misi 2 (Sumber : Hasil analisis 2018) 5.2.3. Misi 3 Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar. Pernyataan Misi 3 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk: Mewujudkan Tata Ruang Dan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan Mewujudkan Layanan Dasar Kota Layak Huni Yang Aman Dan Nyaman MISI SASARAN TUJUAN Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Perhubungan, perencanaan pembangunan, kesehatan •Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan1. •Terwujudnya Kesiapsiagaan Kebencanaan2. •Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas3. •Terwujudnya Kawasan Permukiman Yang Layak4.
67. 1.mewujudkan ..........
68. 1.mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan melalui peningkatan iklim investasi dengan menghilangkan semua jenis hambatan atau kendala perijinan dan pengelolaan usaha yang selalu memperhatikan daya dukung potensi wilayah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar;
69. 2.meningkatkan UMKM dan ekonomi kreatif lainnya melalui prinsip kemitraan; dan
70. 3.meningkatkan ketahanan pangan. Dalam upaya pencapaian Misi 3 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian Misi 3 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.3 berikut: Gambar 5.3 Perencanaan Terintegrasi Misi 3 (Sumber : Hasil analisis 2018) 5.2.4. Misi 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif. Pernyataan Misi 4 tersebut menunjukkan komitmen Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah daerah .......... Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Maju Bertumpu Pada Sektor Perdagangan,ekon omi Kreatif Dan Pariwisata Melalui Prinsip Kemitraan Dengan Dunia Usaha, Dunia Pendidikan Dan Daerah Sekitar Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan •Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi 1. •Meningkatnya Peran Perdagangan dalam Stabilitas Perekonomian 2. • Meningkatnya Ketahanan Pangan 3. Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Pariwisata,Pangan, Tenaga Kerja, Perencanaan pembangunan. MISI SASARAN TUJUAN untuk terwujudnya birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi, serta meningkatkan inovasi Daerah. Dalam upaya pencapaian Misi 4 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian Misi 4 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.4 berikut: Gambar 5.4 Perencanaan Terintegrasi Misi 4 (Sumber : Hasil analisis 2018) Berdasarkan .......... SASARAN MISI Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
71. 1.Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
72. 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
73. 3.Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi Dan Teknologi Untuk Publik Dalam Implementasi smart City Urusan perencanaan pembangunan, Keuangan, Pengawasan, Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan,Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan pengembangan Meningkatkan Inovasi Daerah SASARAN Berdasarkan proses perencanaan terintegrasi yang sudah dirumuskan untuk mencapai masing-masing misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dilihat bahwa pembangunan Daerah sudah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Uraian visi, misi, dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan disajikan dalam bagan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5.5 berikut: Gambar 5.5 Prioritas Pembangunan dan Misi dalam Pencapaian Visi RPJMD Dari .......... MISI Misi 1 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga Misi 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif Misi 2 Mewujudkan tataruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Misi 3 Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berakhlak mulia Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat VISI 2018-2023 : Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera Peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan Pengembang an ekonomi yang berkelanjutan Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan implementasi RB yang inovatif berbasis teknologi informasi 275 Dari Gambar 5.5 tersebut dapat dilihat alur perumusan visi sampai dengan prioritas pembangunan. Pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah Daerah ditopang oleh 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah yang kemudian diterjemahkan dalam 5 (lima) prioritas pembangunan. Bagan alur tersebut berbentuk seperti bangunan rumah, dimana prioritas pembangunan menjadi pondasi bangunan dan misi pembangunan menjadi pilar-pilarnya yang menopang atap bangunan yaitu visi pembangunan jangka menengah. Hal ini menunjukkan keterkaitan satu sama lain dimana visi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan tidak akan tercapai apabila prioritas pembangunan tidak dilaksanakan dan misi pembangunan jangka menengah tidak tercapai. 5.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta isu- isu strategis pembangunan Daerah yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasikan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Daerah. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau outcome program Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sekurang- kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Daerah selaras .......... 276 selaras dengan arah kebijakan RPJPD dan menjadi sarana untuk melaksanakan serta mewujudkan sasaran RPJPD. Proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategis yang berperan dalam pencapaian visi dan misi RPJMD. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, apa yang akan dicapai atau diubah dalam pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, penjabaran visi dan misi RPJMD terdiri dari 8 (delapan) tujuan dengan 8 (delapan) indikator tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran dengan 26 (dua puluh enam) indikator sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun kerangka berpikir logis pencapaian masing-masing misi RPJMD disajikan pada Gambar 5.6 sampai dengan Gambar 5.9 sedangkan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja RPJMD disajikan pada Tabel 5.2. 5.3.1. Kerangka .......... 277 5.3.1. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 1 RPJMD Dalam rangka pencapaian Misi 1 yaitu Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 1 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.6. Gambar 5.6. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 1 RPJMD (Sumber : Hasil analisis, 2018) 1.1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA 1.1.a. INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 1.1.1. MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.1.1.a. Indeks Kerukunan Umat Beragama 1.1.2. MENINGKATNYA DISIPLIN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.1.2.a. Indeks Rasa Aman 1.2. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN 1.2.a. Angka Harapan Hidup 1.2.1. MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT 1.2.1.a. Indeks Keluarga Sehat 1.3. MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SERTA MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA 1.3.a. Indeks Pendidikan 1.3.1. MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU 1.3.1.a. Angka Rata- Rata Lama Sekolah 1.3.2.MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN, MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAH RAGA KOTA SUKABUMI 1.3.2.a. Indeks Pembangunan Pemuda 1.4. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BAHAGIA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.4.a. Indeks Ketahanan Keluarga 1.4.1. MENINGKATNYA PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.4.1.a. Indeks Pembangunan Gender 1.4.2. MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.4.2.a. Indeks Ketahanan Keluarga 5.3.2. Kerangka .......... T u j u a n In dik at or Tuj ua n S a s a r a n In dik at or Sa sar an A p a y a n g i n g i n d i u b a h ? Indik ator setin gkat Impa ct (dam pak) 5.3.2. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 2 RPJMD Dalam rangka pencapaian Misi 2 yaitu Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 2 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.7. Gambar 5.7. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 2 RPJMD (Sumber : Hasil analisis, 2018) 2.1. MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR KOTA LAYAK HUNI YANG AMAN DAN NYAMAN 2.1.a. Indeks Kota Layak Huni 2.1.1. TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN 2.1.1.a. Persentase penilaian Aspek Fisik Indeks Layak Huni 2.1.1.b. Persentase Penilaian Aspek Kualitas Lingkungan Hidup 2.1.1.c. Persentase Penilaian Aspek Transportasi 2.1.1.d. Persentase Penilaian ASpek Fasilitas 2.1.1.e. Persentase Penilaian Aspek Utilitas 2.1.2. TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN 2.1.2.a. Persentase Pengurangan Risiko Bencana 2.1.3. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS 2.1.3.a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2.1.4. TERWUJUDNYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK 2.1.4.a. Persentase Kawasan Kumuh 5.3.3. Kerangka .......... T u j u a n In dik at or Tuj ua n S a s a r a n In dik at or Sa sar an A p a y a n g i n g i n d i u b a h ? Indik ator setin gkat Impa ct (dam pak) 5.3.3. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 3 RPJMD Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 3 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.8. Gambar 5.8. Kerangka Berikir Logis Pencapaian Misi 3 RPJMD (Sumber : Hasil analisis, 2018) 3.1. MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN 3.1.a. Tingkat Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 3.1.1. MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI 3.1.1.a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB 3.1.2. MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN 3.1.2.a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 3.1.3. MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN 3.1.3.a. Persentase Ketersediaan LP2B 3.1.3.b. Skor Pola Pangan Harapan 3.1.3.c. Persentase Keamanan Pangan 5.3.4. Kerangka .......... T u j u a n In dik at or Tuj ua n S a s a r a n In dik at or Sa sar an A p a y a n g i n g i n d i u b a h ? Indik ator setin gkat Impa ct (dam pak) 5.3.4. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 4 RPJMD Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 4 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.9. Gambar 5.9. Kerangka Berikir Logis Pencapaian Misi 4 RPJMD (Sumber : Hasil analisis, 2018) 4.1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 4.1.a. Indeks Reformasi Birokrasi 4.1.1. TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 4.1.1.a. Nilai SAKIP 4.1.1.b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4.1.2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 4.1.2.a. Indeks Pelayanan Publik 4.1.2.b. Indeks Kepuasan Masyarakat 4.1.3. MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI SMART CITY 4.1.3.a. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4.2. MENINGKATKAN INOVASI DAERAH 4.2.a. Indeks Inovasi Daerah 4.2.1. MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 4.2.1.a. Persentase Katercapaian Indeks Daya Saing Daerah Tabel .......... A p a y a n g i n g i n d i u b a h ? Indik ator setin gkat Impa ct (dam pak) T u j u a n In dik at or Tuj ua n S a s a r a n In dik at or Sa sar an Tabel 5.2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR

(2023)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF, DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA 1.1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA
1. a.Indeks kerukunan umat beragama Angka 94,68 94,68 94,98 95,28 95,58 95,88 96,18 96,18 1.1.1 MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN
2. a.Indeks kerukunan umat beragama Angka 94,68 94,68 94,98 95,28 95,58 95,88 96,18 96,18 1.1.2 MENINGKATNYA DISIPLIN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
3. a.Indeks rasa aman Persen N/A N/A 63,70 64,00 64,30 64,60 64,90 64,90 1.2 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN
4. a.Angka harapan hidup Angka 71,95 72,00 72,05 72,10 72,15 72,20 72,25 72,25 1.2.1 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
5. a.Indeks keluarga sehat Angka 0,177 0,177 0,207 0,257 0,287 0,317 0,367 0,367 Tujuan .......... TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR
(2023)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1.3 MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SERTA MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA
1. a.Indeks pendidikan Angka 69,80 69,80 69,81 69,82 69,82 69,83 69,83 69,83 1.3.1 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU
2. a.Angka rata-rata lama sekolah Tahun 9,52 9,79 9,75 9,77 9,79 9,81 9,83 9,83 1.3.2 MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN, MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA KOTA SUKABUMI
3. a.Indeks pembangunan pemuda Persen N/A N/A 53,63 54,13 54,63 55,13 55,63 55,63 1.4 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BAHAGIA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
4. a.Indeks ketahanan keluarga Angka 67,76 67,76 67,81 67,86 67,91 67,96 68,01 68,01 1.4.1 MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
5. a.Indeks pembangunan gender Angka 91,01 91,01 91,07 91,13 91,19 91,25 91,31 91,31 1.4.2 MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
6. a.Indeks ketahanan keluarga Angka 67,76 67,76 67,81 67,86 67,91 67,96 68,01 68,01 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR
(2023)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2.1 MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR KOTA LAYAK HUNI YANG AMAN DAN NYAMAN
1. a.Indeks kota layak huni Angka N/A N/A 45 46 47 48 49 49 2.1.1 TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN
2. a.Persentase penilaian aspek fisik indeks layak huni Persen N/A N/A 41 42 43 44 45 45
3. b.Persentase penilaian aspek kualitas lingkungan hidup Persen N/A N/A 41 42 43 44 45 45 c Persentase Penilaian Aspek transportasi Persen N/A N/A 51 52 53 54 55 55 d Persentase penilaian aspek fasilitas Persen N/A N/A 41 42 43 44 45 45
4. e.Persentase penilaian aspek utilitas Persen N/A N/A 51 52 53 54 55 55 2.1.2 TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN
5. a.Persentase pengurangan risiko bencana Persen 1,00 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 2, 50 Tujuan .......... Tujuan .......... TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR
(2023)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2.1.3 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS
1. a.Indeks kualitas lingkungan hidup Point 42,67 42,67 42,83 43,30 43,23 43,44 43,64 43,64 2.1.4 TERWUJUDNYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK
2. a.Persentase kawasan kumuh Persen 0,21 0,21 0,17 0,13 0,08 0,04 0,00 0,00 MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN,EKONOMI KREATIF, DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR 3.1 MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN
3. a.Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas persen 54,57 56,22 57,85 59,46 61,05 62,62 64,18 64,18 3.1.1 MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI
4. a.Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB Milyar Rupiah N/A N/A 100 105 110 115 120 550 3.1.2 MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN
5. a.Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB persen 39,435 39,435 39,485 39,510 39,535 39,560 39,585 39,585 3.1.3 MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN
6. a.Persentase ketersediaan LP2B persen 1,90 1,90 3,80 5,65 7,50 9,35 11,20 11,20 Tujuan .......... TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR
(2023)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. b.Skor pola pangan harapan persen 77,90 79,70 78,70 79,10 79,50 79,99 80,30 80,30
2. c.Persentase keamanan pangan persen 85,45 78,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 90,00 MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF 4.1 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
3. a.Indeks reformasi birokrasi Skala 68,03 68,79 69,00 69,50 70,00 70,50 71,00 71,00 4.1.1 TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
4. a.Nilai SAKIP Skor 74,49 74,49 80,00 81,35 83,07 84,78 86,50 86,50
5. b.Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 4.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
6. a.Indeks pelayanan publik Angka N/A 2,62 2,60 2,75 3,00 3,10 3,25 3,25
7. b.Indeks kepuasan masyarakat Angka 79,28 79,28 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,00 4.1.3 MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK PUBLIK
8. a.Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Angka 2* 2* 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,50 Tujuan .......... TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR
(2023)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 4.2 MENINGKATKAN INOVASI DAERAH
1. a.Indeks inovasi daerah Persen 25 57 60 65 70 75 80 80 4.2.1 MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
2. a.Persentase ketercapaian indeks daya saing daerah Persen 25 57 60 65 70 75 80 80 Sumber: Hasil Analisis, 2018 BAB VI .......... Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 6.1. Tabel .......... Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD TUJUAN SASARAN STRATEGI 1.1 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia 1.1.1 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan
  1. 1.Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan
  2. 2.Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama
  3. 3.Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan
  4. 4.Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat 1.1.2 Meningkatnya disiplin, keamanan, dan ketertiban masyarakat
  5. 1.Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda
  6. 2.Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban
  7. 3.Meningkatkan pendidikan politik yang berkualitas 1.2. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan 1.2.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  8. 1.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
  9. 2.Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan
  10. 3.Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan
  11. 4.Menurunkan angka kematian TUJUAN .......... TUJUAN SASARAN STRATEGI 1.3 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menumbuhkan masyarakat yang kreatif dan berbudaya 1.3.1 Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
  12. 1.Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini
  13. 2.Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun
  14. 3.Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal
  15. 4.Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas
  16. 5.Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal 1.3.2 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olah raga Daerah
  17. 1.Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda
  18. 2.Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga 1.4 Mewujudkan masyarakat yang bahagia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 1.4.1 Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan anak
  19. 1.Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
  20. 2.Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
  21. 3.Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
  22. 4.Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan TUJUAN .......... TUJUAN SASARAN STRATEGI 1.4.2 Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
  23. 1.Menyusun kebijakan terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  24. 2.Mengembangkan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
  25. 3.Optimalisasi kelompok bina keluarga
  26. 4.Optimalisasi program ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga
  27. 5.Menyusun kebijakan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk
  28. 6.Optimalisasi program keluarga berencana, reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi
  29. 7.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja
  30. 8.Menyusun kebijakan terkait tenaga kerja
  31. 9.Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
  32. 10.Meningkatkan optimalisasi program peningkatan kesempatan kerja
  33. 11.Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif
  34. 12.Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial
  35. 13.Meningkatkan pelayanan dasar dan penghidupan penduduk miskin dan rentan miskin TUJUAN .......... TUJUAN SASARAN STRATEGI 2.1 Mewujudkan layanan dasar kota layak huni yang aman dan nyaman 2.1.1 Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan
  36. 1.Meningkatkan sarana dan prasarana jalan
  37. 2.Mengembangkan penataan ruang wilayah
  38. 3.Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman 2.1.2 Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan
  39. 1.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana (KRB)
  40. 2.Meningkatkan kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran 2.1.3 Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
  41. 1.Meningkatkan pengendalian pencemaran tanah, air, dan udara
  42. 2.Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
  43. 3.Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan
  44. 4.Meningkatkan kerjasama pengelolaan persampahan
  45. 5.Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan
  46. 6.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan TUJUAN .......... TUJUAN SASARAN STRATEGI 2.1.4 Terwujudnya kawasan permukiman yang layak
  47. 1.Meningkatkan penataan kawasan kumuh
  48. 2.Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman 3.1 Mewujudkan pengem- bangan ekonomi daerah yang berkelanjutan 3.1.1 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
  49. 1.Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
  50. 2.Meningkatkan pelayanan sektor perizinan berbasis IT
  51. 3.Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  52. 4.Mengembangkan ekonomi kreatif
  53. 5.Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
  54. 6.Mengembangkan disain Daerah sebagai objek wisata heritage 3.1.2 Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian
  55. 1.Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah
  56. 2.Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan TUJUAN .......... TUJUAN SASARAN STRATEGI 3.1.3 Meningkatnya ketahanan pangan 1. Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA)
  57. 2.Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berlanjutan 4.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi 4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
  58. 1.Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
  59. 2.Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
  60. 3.Meningkatkan pengawasan pembangunan daerah
  61. 4.Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT
  62. 5.Meningkatkan manajemen pegawai ASN
  63. 6.Meningkatkan pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi
  64. 7.Meningkatkan pengordinasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
  65. 8.Meningkatkan evaluasi dan pembinaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan TUJUAN .......... TUJUAN SASARAN STRATEGI 4.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
  66. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP)
  67. 2.Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. 4.1.3 Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city
  68. 1.Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan
  69. 2.Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
  70. 3.Meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat 4.2 Meningkatkan inovasi daerah 4.2.1 Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  71. 1.Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah
  72. 2.Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan inovasi daerah
  73. 3.Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional
  74. 4.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi Sumber: hasil analisis Pelaksanaan .......... Pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD yang memiliki tema “Terpadunya sektor jasa dan pertanian, lembaga dan pranata, yang didukung IPTEK untuk mendorong perekonomian efisien dan produktifitas tinggi”. Tema pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam tema pembangunan setiap tahun dan menjadi pedoman bagi penentuan fokus atau tema pembangunan dalam RKPD. Tema pembangunan lima tahunan dalam setiap periode RPJPD disajikan pada Gambar 6.1. Gambar 6.1 Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan Penjabarannya ke RKPD Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai periode RPJMD. Penerapan tema atau fokus tersebut memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah setiap tahun dalam rangka pencapaian target pembangunan di RPJMD. Fokus pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Pemerintah .......... mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini. Gambar 6.2 Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2018-2023 Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijabarkan dalam fokus atau tema pembangunan setiap tahun, maka dirumuskan arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari strategi-strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah. Arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.2 berikut ini. Tabel .......... 2022 2020 2019 2021 2023 Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan dan jasa berbasis teknologi Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat Pemantapan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing daerah Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi, Dengan arah kebijakan:
  75. 1.Peningkatan kualitas pendidikan dasar, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar
  76. 2.Mendorong pengembangan perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta pengembangan penggunaan IPTEK Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat, Dengan arah kebijakan:
  77. 1.Penguatan kelembagaan keagamaan dan penanaman nilai-nilai luhur melalui muatan lokal di pendidikan dasar
  78. 2.Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan reformasi birokrasi Pemantapan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing daerah, Dengan arah kebijakan:
  79. 1.Percepatan pengurangan kemiskinan dan tingkat pengangguran
  80. 2.Peningkatan kualitas hidup Sumber Daya Manusia melalui penjaminan akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
  81. 3.Penguatan perekono- mian daerah melalui peningkatan kemitra- an dengan swasta Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul, Dengan arah kebijakan:
  82. 1.Percepatan pengura- ngan kemiskinan dan tingkat pengangguran
  83. 2.Penguatan perekono- mian daerah yang kreatif dan berkelanjutan serta peningkatan daya saing melalui kemitraan dengan swasta dan akademisi didukung
  84. 3.Peningkatan kualitas tata kelola pemerinta- han yang inovatif berbasis elektronik (e- government) Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera, Dengan arah kebijakan:
  85. 1.Percepatan pengura- ngan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan
  86. 2.Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar yang semakin berkualitas
  87. 3.Pemantapan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis elektronik (e- government) Tahun .......... Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
  88. 3.Peningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana serta kualitas lingkungan hidup
  89. 4.Penguatan ketahanan pangan, mendorong pengembangan agroeduwisata, dan pengembangan pertanian berbasis IPTEK
  90. 5.Penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan, dan profesionalisme ASN
  91. 6.Penanggulangan kemiskinan, PMKS, dan pengangguran.
  92. 3.Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
  93. 4.Peningkatan pembangunan dukungan infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru.
  94. 4.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e- government)
  95. 5.Peningkatan pembangunan dukungan infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru.
  96. 4.Peningkatan pembangunan dukungan infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru.
  97. 4.Peningkatan pemba- ngunan dukungan infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru. Sumber : Hasil Analisis Bappeda (2018) 6.2. STRATEGI .......... 6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan RPJMD. Penerapan pendekatan spasial ini dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi yang pada saat ini sedang dilakukan penyusunan revisi atau perubahan RTRW. Konsep perubahan RTRW ini akan digunakan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan pendekatan spasial. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPJMD. Tujuan penataan ruang Daerah adalah untuk mewujudkan ruang Daerah yang produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasis pada bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Oleh karena itu kebijakan penataan ruang di Daerah akan diarahkan agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, berkelanjutan, produktif, mengamankan, dan melestarikan kawasan lindung, mengembangkan struktur ruang yang polisentris atau memiliki banyak pusat pelayanan dan mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah yang meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis. Pengembangan stuktur ruang di Daerah memiliki beberapa kebijakan yang meliputi :
  98. 1.Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan kegiatan kota lainnya secara optimal. Strategi pencapaiannya adalah:
3. a.membagi wilayah kota menjadi tiga pusat pelayanan kota yang masing-masing dilayani oleh pusat-pusat pelayanan yang memiliki peran, fungsi, dan struktur kegiatan utama secara spesifik; dan
4. b.membentuk ..........
5. b.membentuk pusat kegiatan kegiatan kawasan pariwisata, pusat perdagangan kota, pendidikan, dan kesehatan secara berhirarki.
  1. 2.peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal. Hal ini akan dicapai dengan strategi berupa menentukan hierarki pusat kegiatan pelayanan skala regional dan lokal meliputi pusat kegiatan pelayanan dan komersial dan pusat kegiatan wisata.
  2. 3.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu :
6. a.mendistribusikan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan;
7. b.mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dan sumber daya air;
8. c.mengembangkan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata;
9. d.meningkatkan kapasitas jaringan jalan;
10. e.menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan;
11. f.mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru;
12. g.pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan energi;
13. h.meningkatkan pemerataan pelayanan air minum;
14. i.mengembangkan parasana pengolahan air bersih untuk dapat dikonsumsi secara langsung atau langsung diminum dari jaringan kran;
15. j.mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan cara pengolahan .......... pengolahan setempat per wilayah melalui teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
16. k.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah;
17. l.menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi;
18. m.mengembangkan jalur pejalan kaki dengan dilengkapi jalur berjalan bagi penyandang cacat;
19. n.mengembangkan jalur evakuasi bencana sebagai bagian upaya mitigasi bencana; dan
20. o.menyediakan lapangan terbuka untuk zona penyangga dan tempat evakuasi. Pengembangan pola ruang di Daerah memiliki beberapa kebijakan yang meliputi:
  1. 1.pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan wilayah utara Daerah untuk keberlanjutan lingkungan Daerah. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu:
21. a.kerjasama dengan Kabupaten Sukabumi untuk penyelamatan ekosistem;
22. b.melestarikan daerah resapan air;
23. c.mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik, dan mengurangi kuantitas debit air;
24. d.membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai hanya untuk kepentingan pariwisata yang tidak merubah fungsi lindung;
25. e.mengelola kawasan lindung secara terpadu;
26. f.melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung;
27. g.mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
28. h.menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati .......... hayati;
29. i.Meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau hingga 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan.
  1. 2.pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu :
30. a.mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah;
31. b.mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
32. c.mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif; dan
33. d.mengendalikan kegiatan industri yang tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan.
  1. 3.pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu:
34. a.menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat;
35. b.pembangunan perkotaan harus didasarkan pada daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan;
36. c.melarang untuk membangun di kawasan yang memiliki potensi terjadi rawan bencana longsor dan bencana alam;
37. d.mengintensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau;
38. e.menata ruang untuk kegiatan perdagangan, perumahan, pertanian, dan pengembangan obyek wisata yang saling bersinergi;
39. f.mengembangkan lingkungan permukiman dengan kepadatan .......... kepadatan rendah di wilayah yang termasuk pada daerah rentan bencana; dan
40. g.meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang menurun kualitasnya, dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
  1. 4.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu:
41. a.mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
42. b.turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan atau Setukpa Lemdikpol Polri. Pengembangan kawasan strategis di Daerah memiliki beberapa kebijakan yang meliputi:
  1. 1.penguatan kawasan strategis sosial budaya. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategis yaitu:
43. a.mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan
44. b.mengembangkan kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  1. 2.peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi pada kawasan strategis ekonomi. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu:
45. a.mengembangkan kegiatan budidaya unggulan;
46. b.pengembangan kawasan agrowisata dan kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata;
47. c.pengembangan ruang untuk sektor informal;
48. d.mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; dan
49. e.memberikan insentif dan stimulan untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis berupa peningkatan pelayanan .......... pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi. Sebagai upaya untuk menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah Provinsi Jawa Barat, penyusunan RPJMD juga memasukkan strategi dan arah kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :
  1. 1.Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan kebijakan pengembangan wilayah pada penataan ruang wilayah Jawa Barat, Daerah termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Sukabumi, dimana Daerah memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan agribisnis dan peternakan, agropolitan, wisata agro, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan, dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi. Daerah yang terletak di wilayah selatan Provinsi Jawa Barat, ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya yaitu pengembangan kota perlu memperhatikan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Kerentanan terhadap risiko bencana alam (gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan bahaya geologi lainnya); gangguan terhadap hulu DAS, menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif. Penetapan tersebut mempertimbangkan keterkaitan fungsional antar 6 (enam) wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Barat dan merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
  2. 2.Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Berdasarkan kebijakan pengembangan struktur ruang, pengendalian perkembangan sistem kota di wilayah yang berada di Selatan termasuk Daerah diarahkan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan serta tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya; penataan dan pengembangan infrastruktur ditujukan untuk menjadi pengarah .......... pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali, dan pendorong untuk mewujudkan sistem kota di Jawa Barat; mendorong peran Daerah sebagai bagian dari wilayah pengembangan (WP) Sukabumi untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk; mengutamakan pembangunan hunian vertikal pada kawasan permukiman perkotaan guna optimalisasi dan efisiensi ruang budidaya yang semakin terbatas, terutama pada kawasan yang perlu dikendalikan serta mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan.
  3. 3.Kebijakan Pengembangan Pola Ruang
50. a.kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri dari pencapaian luas kawasan lindung sebesar 45% (empat puluh lima persen) di Provinsi Jawa Barat dan menjaga kualitas kawasan lindung; dan
51. b.kebijakan pengembangan kawasan budidaya, pengembangan pola ruang diarahkan untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Jawa Barat dan nasional serta mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan SDA, guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari 2 (dua) hal sebagai berikut:
52. a.perwujudan struktur ruang yang ditujukan untuk pengembangan infrastruktur strategis seperti jaringan prasarana jalan, perhubungan, sumberdaya air, dan permukiman; sedangkan
53. b.perwujudan pola ruang ditujukan untuk pencapaian 45% (empat puluh lima persen) kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat, penyediaan ruang ketahanan pangan; pelaksanaan prinsip-prinsip mitigasi bencana meliputi tahap pencegahan dan .......... dan mitigasi, tahap kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat, tahap pemulihan, dan mitigasi bencana berdasarkan jenis bencana; serta perwujudan ruang investasi sektor perekonomian yang meliputi KUKM, industri, perdagangan, pariwisata, dan lintas sektor. 6.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2023 Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan Daerah. Prioritas pembangunan Daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan Daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, disajikan berdasarkan sasaran RPJMD. Dengan sifat prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan prioritas pembangunan Daerah juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Prioritas pembangunan jangka menengah Daerah, meliputi:
  1. 1.peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
  2. 2.peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;
  3. 3.peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
  4. 4.peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan; dan
  5. 5.pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu sebagai berikut:
  6. 1.Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, merupakan program untuk mewujudkan pilar religius yang sudah ditetapkan dalam visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu pembangunan Daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang taat atau .......... atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain. Program kerja yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kualitas lembaga keagamaan (peningkatan kualitas manajemen, peningkatan fasilitas keagamaan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan basis ekonomi), gerakan magrib mengaji, gerakan subuh berjamaah, pembiasaan akhlakul karimah, peningkatan toleransi, program family straightening (pelatihan pranikah, pelatihan parenting, konseling keluarga), dan promosi kota halal friendly;
  7. 2.Program Optimalisasi Puskesmas, merupakan program untuk peningkatan mutu dan layanan Puskesmas di setiap kecamatan dengan menyediakan dokter spesialis, peralatan medis, layanan BPJS nonstop 24 jam, dan ambulan SIGAP. Dengan tambahan satu perawat di setiap kelurahan atau home care sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi pelayanan warga yang memerlukan pengobatan, pertolongan medis di tiap kecamatan agar terhindar dari penumpukan pasien di RSUD sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih optimal;
  8. 3.Program Peningkatan Literasi, merupakan program untuk mengembangkan budaya literasi, mengajak warga untuk semakin gemar membaca dengan mengadakan acara-acara menarik di Daerah yang dilaksanakan oleh penggerak perpustakaan keliling;
  9. 4.Forum Silih Asih Silih Asuh atau Udunan Online, merupakan program pemerintah untuk mendorong kesetiakawanan warga kota untuk saling membantu, silih asih silih asuh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan secara kewenangan maupun secara anggaran sehingga masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi;
  10. 5.Program Rumah Singgah, merupakan program untuk menyediakan rumah singgah bagi warga Daerah yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis di RSUP .......... RSUP rujukan yaitu RS Hasan Sadikin serta menyiapkan tenaga administrasinya agar pasien terlayani dengan baik;
  11. 6.Kelurahan Sport Center, merupakan program penyediaan fasilitas olahraga yang berkualitas di setiap kelurahan;
  12. 7.Program Students Camp, merupakan program pendidikan agama, kedisiplinan, pembentukan karakter anak bangsa yang berdurasi tidak panjang atau short course bagi siswa SMA dan SMK sederajat. Pelaksanaannya berdurasi 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan tidak hanya di dalam kelas saja tapi di luar ruang atau outdoor juga, pada saat siswa baru masuk tahun ajaran baru dan menjelang kelulusan;
  13. 8.Program Revitalisasi Pedestrian, merupakan konsep penataan integrasi Kawasan Lapang Merdeka sehingga dapat menjadi ruang terbuka publik yang lebih nyaman serta dapat menjadi salah satu landmark kota;
  14. 9.Program Sukabumi KECE, merupakan program pembentukan wirausaha muda yang berusia 16–30 tahun melalui pembentukan mindset dan mental pengusaha dengan diberikan bantuan permodalan, pemasaran, dan pembukuannya;
  15. 10.Program Kredit Anyelir, merupakan program bantuan permodalan yang terintegrasi dengan program Sukabumi KECE, diberikan kepada wirausaha baru atau WUB yang telah dinyatakan lulus pelatihan;
  16. 11.Program Little Sukabumi, merupakan program pusat layanan informasi, pusat belanja, dan display produk unggulan Daerah yang bersinergi dengan daerah lain yaitu Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Bali;
  17. 12.Program Sukabumi Creative Hub, merupakan program pembangunan ruang kreasi bagi warga dengan menyediakan studio foto, televisi, fashion¸ ruang ICT, galeri seni, serta bioskop mini untuk pemutaran film karya anak bangsa, ruang belajar, kafetaria, radio komunitas anak muda, studio rekaman, dan lain sebagainya;
  18. 13.Program Pendidikan Vokasi, merupakan program pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keahlian tertentu atau vokasi .......... vokasi yang relevan dengan dunia kerja dan usaha;
  19. 14.Program Sukabumi Artist Association, merupakan program yang menjembatani seniman dengan pihak-pihak perusahaan agar karya-karya para seniman di Daerah bisa terpublikasikan, dikenali, dan dinikmati masyarakat yang tidak saja memiliki nilai estetis namun juga memiliki nilai bisnis;
  20. 15.Program Sukabumi Participatory Responder atau SUPER, merupakan sebuah aplikasi resmi milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi langsung dengan e-LAPOR yang menawarkan kemudahan bagi warga untuk berinteraksi dengan Pemerintah Daerah baik untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, pengaduan atas pelayanan publik, pertanyaan, dan lain sebagainya. Selain program unggulan tersebut di atas, terdapat beberapa program reguler Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disesuaikan dengan program di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan usulan program baru sebagaimana tercantum pada Tabel 6.3 berikut. Tabel 6.3 Definisi Janji Politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ke Dalam Program Prioritas Misi Program Reguler Kepala Daerah Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) Misi 1 1 Program Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bag. Kesra Setda - Gerakan maghrib mengaji - Program Pembinaan Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan - Gerakan sholat subuh berjamaah - Peningkatan kualitas kelembagaan keagamaan (masjid, madrasah, majelis taklim, pesantren); peningkatan kualitas Misi .......... Misi Program Reguler Kepala Daerah Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) managemen, sumber daya manusia dan penguatan basis ekonomi - Promosi kota halal friendly (hotel halal, resto halal, kontrakan halal, karaoke halal, bebas rentenir) - Promosi peningkatan toleransi antar ummat beragama - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol - Promosi peningkatan toleransi antar ummat beragama - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol 3 Program Keluarga Kuat DaldukKB - Program konseling keluarga atau curhat keliling serta fasilitasi penyelesaian masalah sosial berbasis keluarga - Program Peningkatan Ketahanan Keluarga - Pelatihan Pra Nikah dan Parenting - Kampung KB - Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri - Gerakan keluargaku surgaku (gerakan ayah mengasuh, gerakan matikan tv pukul 18.00 – 21.00, piknik bareng dll) - Level Kebijakan - Pesantren kilat khusus pelajar dengan potensi kenakalan tinggi (student camp) - Program Pendidikan Karakter Disdikbud - Program ospek bersama - Program Student Camp - Pelarangan penggunaan motor oleh pelajar - Level Kebijakan - Gerakan anti perundungan - Gerakan anti geng motor (law enforcement) - Program Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Pol PP Misi .......... Misi Program Reguler Kepala Daerah Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) 4 Program peningkatan pelayanan dan kelembagaan kesehatan - Program Pengadaan, Peningkatan, Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu Dan Jaringannya Dinkes - Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas: - Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat - Waktu pelayanan 24 jam - Tersedianya dokter spesialis - Tersedianya layanan home care - Universal health coverage 100% di tahun 2019 - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5 Program peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasiskan lingkungan dan gaya hidup - Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6 Program penguatan dan pelayanan kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan kematian bayi - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 7 Program promosi dan preventif kesehatan - Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 8 Program pendidikan usia dini terintegrasi program keluarga kuat - Program Anak Usia Dini Disdikbud 9 Program pengembangan pendidikan luar sekolah berbasiskan ekonomi kreatif - Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasiskan Ekonomi Kreatif 10 Program optimalisasi tata kelola pendidikan - Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Disdikbud 11 Program peningkatan aktifitas kebudayaan berbasiskan kewilayahan dan lembaga pendidikan formal dan nonformal - Program Pengembangan nilai budaya - Program Pengelolaan Misi .......... Misi Program Reguler Kepala Daerah Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) Kekayaan Budaya - Program Pengelolaan Keragaman Budaya 12 Program peningkatan budaya literasi berbasis komunitas dan wilayah - Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan 13 Program pemberdayaan pemuda berbasis karya dan prestasi - Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan DISPORAPAR 14 Program inisiasi kota kreatif - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 15 Program pembinaan keolahragaan - Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 16 Program peningkatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial - Program Peningkatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 17 Program peningkatan keamanan ketentraman ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal - Program Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Pol PP - Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Misi 2 1 Program pengendalian pemanfaatan ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang DPUPRPKP2 Misi .......... Misi Program Reguler Kepala Daerah Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) 2 Program pembuatan pusat pertumbuhan baru di daerah selatan - Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 3 Proram penataan ruang Sukabumi Utara yang terintegrasi - Program Perencanaan Tata Ruang 4 Program ruang publik budaya - Program Ruang Publik Budaya Disdikbud 5 Program penataan transportasi publik yang nyaman, mudah, murah dan cepat - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan DISHUB 6 Program lalu lintas berbudaya - Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 7 Program peningkatan pedestrian yang layak - Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan - Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 8 Program kemantapan struktur jalan - Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 9 Program pengelolaan sampah efektif dan efisien - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan DLH 10 Program perluasan ruang terbuka hijau - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 11 Program peningkatan akses air bersih - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah DPUPRPKP2 12 Program pengelolaan permukiman berbasiskan masyarakat - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Misi 3 1 Program pariwisata berbasiskan kuliner dan sejarah daerah - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya DISPORAPAR 2 Program pengembangan produk, pasar dan sarana pariwisata daerah sekitar - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 Program peningkatan kualitas ekonomi kreatif - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Misi .......... Misi Program Reguler Kepala Daerah Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) 4 Program kampung kreatif tematik - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 5 Program pusat kewirausahaan berbasiskan kelurahan - Program Kewirausahaan dan Kompetitif UKM DISKOPDA- GRIN 6 Program penciptaan wirausaha muda 7 Program kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi untuk pertumbuhan ekonomi - Program Kerjasama Pembangunan BAPPEDA - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8 Program peningkatan iklim dan realisasi investasi - Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif DISKOPDA- GRIN - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi DPMPTSP - Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 9 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - Program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan DISKOPDA- GRIN 10 Program perluasan jangkauan pemasaran - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 11 Program revitalisasi tata kelola pasar-pasar tradisional - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 12 Program pengembangan pertanian dan peternakan - Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan DKP3 Misi .......... Misi Program Reguler Kepala Daerah Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) - Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan - Program peningkatan produksi hasil peternakan - Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis - Program pengembangan budidaya perikanan 13 Program peningkatan pasar hasil pertanian dan peternakan - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan - Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Misi 4 1 Program kinerja berbasiskan kualitas pelayanan - Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Inspektorat - Program Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BAGIAN ORGANISASI SETDA - Program Ketatalaksanaan Dan Kelembagaan Antar Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Misi .......... Misi Program Reguler Kepala Daerah Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) 2 Program peningkatan respon terhadap keluhan masyarakat - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi DISKOMINFO 3 Program peningkatan partisipatif masyarakat berbasiskan rukun warga - P2RW (Hibah) BPKD 4 Program pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BKPSDM - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa DISKOMINFO - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 6 Program penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota - Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal POL PP 7 Program perencanaan pembangunan - Program Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA 8 Program kerjasama pembangunan lintas batas - Program Kerjasama Pembangunan Lintas Batas 9 Program penataan administrasi kependudukan - Program Penataan Administrasi Kependudukan DUKCAPIL 10 Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa DISKOMINFO 11 Program penataan peraturan perundang-undangan - Program Penataan Perundang-Undangan BAGIAN HUKUM 12 Program percepatan pelayanan perizinan - Program Peningkatan Pelaksanaan Perizinan DPMPTSP Sumber : Hasil Analisis 2018 Pelaksanaan .......... Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis sebagaimana disajikan pada Tabel 6.4 berikut. Tabel .......... Tabel 6.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) NO Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Target Capaian Tahun ... Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 SPM PENDIDIKAN

1.Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini 100% 100% 100% 100% 100% DISDIKBUD
2.Pendidikan Dasar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 100% 100% 100% 100% 100% DISDIKBUD
3.Pendidikan Kesetaraan Program Pendidikan Non Formal 100% 100% 100% 100% 100% DISDIKBUD SPM KESEHATAN
4.Pelayanan kesehatan ibu hamil Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan
5.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan
6.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan NO .......... NO Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Target Capaian Tahun ... Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023
7.Pelayanan kesehatan balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan
8.Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan
9.Pelayanan kesehatan pada usia produktif Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan
10.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan
11.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan
12.Pelayanan kesehatan diabetes melitus Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan
13.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan
14.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan NO .......... NO Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Target Capaian Tahun ... Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023
15.Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan SPM PEKERJAAN UMUM
16.Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 68.77% 68,77% 69,37% 69,97% 70,57% DPUPRPKP2
17.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 87.57% 87,57% 88,77% 89,97% 91,17% DPUPRPKP2 SPM PERUMAHAN RAKYAT
18.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/kabupaten Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 100% 100% 100% 100% 100% BPBD
19.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 100% 100% 100% 100% 100% DPUPRPKP2 NO .......... NO Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Target Capaian Tahun ... Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
20.Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 100% 100% 100% 100% 100% DINAS SATPOL PP
21.Pelayanan informasi rawan bencana Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 100% 100% 100% 100% 100% BPBD
22.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 100% 100% 100% 100% 100% BPBD
23.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 100% 100% 100% 100% 100% BPBD
24.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% BPBD SPM SOSIAL
25.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 60% 62 65 67 70 Dinas Sosial
26.Rehabilitasi sosial dasar Program Pelayanan dan 55% 58% 60% 62% 65% Dinas Sosial NO .......... NO Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Target Capaian Tahun ... Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 anak terlantar di luar panti Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
27.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 55% 58% 60% 62% 65% Dinas Sosial
28.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 55% 58% 60% 62% 65% Dinas Sosial
29.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setalah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Sosial Sumber : Bappeda Daerah diolah, 2019 Program .......... Program pembangunan Daerah tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah disajikan dalam 2 (dua) tabel yaitu Tabel 6.5 yang memuat program pembangunan Daerah disertai pagu indikatif tahun 2019 dan Tabel 6.6 memuat program pembangunan Daerah disertai pagu indikatif tahun 2020-2023. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa perbedaan nomenklatur program pada tahun 2019 dan tahun 2020 – 2023. Selain program pembangunan Daerah, terdapat beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan di Daerah yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran. Hal ini merupakan cerminan dari aspek kolaborasi dalam hal pendanaan dan menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi penentuan program sesuai dengan prioritas pembangunan. Proyek strategis Daerah tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 6.7. Tabel .......... Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Tahun 2019 KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF ,DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA TUJUAN 1.1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka 94,68 94,68 94,98 - - SASARAN 1.1.1 MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka 94,68 94,68 94,98 - - PROGRAM 1 Program Layanan sosial dan kesejahteraan rakyat Persentase peningkatan jamaah mesjid jami kelurahan Persen - - - 714.850.000 BAG. KESRA 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase peningkatan kegiatan keagamaan swadaya masyarakat Persen - - - 5.420.690.000 BAG. KESRA 3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase Unjuk Rasa yang disebabkan konfik antar dan inter umat beragama Persen ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 143.455000 KESBANGPOL KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 4 Program Pembinaan Lembaga Sosial, Kesehatan dan Keagamaan Persentase penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang Persen - - 100 52.827.000 KESBANGPOL SASARAN 1.1.2 MENINGKATNYA DISIPLIN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Indeks Rasa Aman Persen N/A N/A 63,70 - - PROGRAM 1 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi Persen - - 100 199.231.000 KESBANGPOL 2 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang tertangani Persen 100 - 100 540.000.000 SATPOL PP TUJUAN 1.2 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN Angka Harapan Hidup Angka 71,95 72,00 72,05 - - SASARAN 1.2.1 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN Indeks Keluarga Sehat Angka 0,177 0,177 0,207 - - KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) MASYARAKAT PROGRAM 1 Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (Keluarga Mandiri Level IV) Angka 20 22 25 798.144.000 DINKES 2 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 116,50 116,50 125 220.355.000 DINKES 3 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Angka Kematian Bayi per 100.000 KH 6,82 6,82 9 79.205.000 DINKES 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase BALITA stunting Persen 23,10 - 23 186.783.000 DINKES 5 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase Lansia yang dilakukan skrining kesehatan Persen 36,24 - 100 157.630.000 DINKES 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular Persen 100 - 100 440.987.000 DINKES 7 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC) Persen 95 95.00 100 9.379.568.000 DINKES 8 Program Pengembangan lingkungan sehat Persentase rumah sehat Persen 51 51.00 100 174.615.000 DINKES 9 Program promosi kesehatan Persentase pelayanan Persen - - 100 220.140.000 DINKES KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) dan pemberdayaan masyarakat promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar 10 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Persen - - 100 709.749.000 DINKES 11 Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ternak/hewan Persentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan Persen - - - 106.675.000 DKP3 12 Program Peningkatan Dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - - - 300.000.000.000 RSUD R Syamsudin
1. a.Persentase Pencapaian nilai akreditasi rumah sakit sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Persen 65 65 70 - RSUD R Syamsudin b. Persentase contact rate pasien dengan usia > 72 tahun Persen - 31,09 32 - RSUD R Syamsudin KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 13 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecamatan Persentase tingkat pemberdayaan masyarakat Persen - 57.17 61 1.558.500.000 DP2KBP3APM TUJUAN 1.3 MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SERTA MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA Indeks Pendidikan Angka 69.80 69.80 69.81 - - SASARAN 1.3.1 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,52 9,79 9,75 - - PROGRAM 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD Persen 67,72 63,40 68,70 100.000.000 DISDIK 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - - - - - 40.000.000 DISDIK
1. a.APM SD Persen 96,70 99,40 99,50 - DISDIK
2. b.APM SMP Persen 96,50 96,40 97,00 - DISDIK 3 Program Pendidikan Non Formal Persentase Penurunan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah Persen 58 58 47 40.000.000 DISDIK KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 4 Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasiskan Ekonomi Kreatif Persentase terselenggaranya pendidikan vokasi Angka - 150.000.000 (60 orang) 70,00 925.000.000 DISNAKER 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional Persen - 54,80 56,69 520.000.000 DISDIK 6 Program Managemen Pelayanan Pendidikan Persentase SMP Negeri yang melaksanakan PPDB Online Persen 100 100 100 162.370.000 DISDIK 7 Program Pendidikan Karakter Persentase penurunan kasus kenakalan pelajar siswa - - - 510.000.000 DISDIK 8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase peningkatan minat baca Persen - - - 489.000.000 DISPUSIP 9 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah pengelolaan keragaman budaya Kegiatan - 4 4 31.500.000 DISDIK SASARAN 1.3.2 MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN, MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA DAERAH Indeks Pembangunan Pemuda Persen N/A N/A 53,63 - - PROGRAM KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Jumlah peran serta pemuda Angka 8,00 - 9,00 150.000.000 DISPORA 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah raihan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan nasional Angka 46,00 - 9,00 487.500.000 DISPORA 3 Program Pembentukan Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) di Sekolah Jumlah kelas olahraga yang terbentuk Angka - - 1,00 633.000.000 DISPORA 4 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Jumlah wirausaha muda pemula Angka - - 40 150.000.000 DISPORA 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase kelurahan sport center Persen - - 15,15 1.000.000.000 DISPORA 6 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Persentase peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba Angka 100 - 100 50.000.000 DISPORA 1.4 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BAHAGIA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indeks Ketahanan Keluarga Angka 67,76 67,76 67,81 - - SASARAN KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.4.1 MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Indeks Pembangunan Gender Angka 91,01 91,01 91,07 - - PROGRAM 1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - - - - - 166.977.500 DP2KBP3APM a. Persentase PD yang Melaksanakan PPRG Persen - - 45,46 - DP2KBP3APM b. Persentase peningkatan pelayanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak Persen - - 100 - DP2KBP3APM
1. c.Status penilaian kla status - - Madya - DP2KBP3APM TUJUAN 1.4.2 MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Indeks Ketahanan Keluarga Angka 67,76 67,76 67,81 - - PROGRAM 1 Program Peningkatan Ketahanan Keluarga Persentase keluarga sejahtera II Persen - - 76 279.409.800 DP2KBP3APM 2 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Persentase peningkatan kelompok UPPKS yang aktif Persen - - 85 50.000.000 DP2KBP3APM KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3 Program Keluarga Berencana Total fertility rate Angka - - 2,40 150.979.784 DP2KBP3APM 4 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Persentase remaja siap menikah yang mendapat penyuluhan Persen - 18 20 97.039.250 DP2KBP3APM 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Persen 10 - 15 753.955.800 DINSOS 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - - - - - 302.769.000 DINSOS a. Persentase tuna sosial (terutama gelandangan dan pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen - - 55 - DINSOS b. Persentase lanjut usia terlantar terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen - - 55 - DINSOS c. Persentase disabilitas terlantar terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen - - 55 - DINSOS KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) d. Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen - - 55 - DINSOS 7 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen - - 60 32.231.000 DINSOS 8 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya. Persentase keluarga miskin BDT yang tertangani persen 72 - 76 630.935.000 DINSOS 2 MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN TUJUAN 2.1 MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR KOTA LAYAK HUNI YANG AMAN DAN NYAMAN Indeks Kota Layak Huni Angka N/A N/A 45 - - SASARAN 2.1.1 TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN a. Persentase penilaian Aspek Fisik Indeks Layak Huni Persen N/A N/A 41 KODE .......... KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) b. Persentase penilaian Aspek Kualitas Lingkungan Hidup Persen N/A N/A 41 c Persentase penilaian Aspek transportasi Persen N/A N/A 51 d Persentase penilaian Aspek Fasilitas Persen N/A N/A 41 e. Persentase penilaian Aspek Utilitas Persen N/A N/A 51 PROGRAM 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase kondisi jalan yang mantap Persen 79,24 - 79 10.577.258.000 DISHUB 2 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase ketersedian fasilitas perlengkapan jalan Persen 100 100 100 400.000.000 DISHUB 3 Program Pengelolaan RTH Persentase pemeliharaan PJU Persen 100 100 100 2.280.674.550 DISHUB 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Dokumen - - 1,00 500.000.000 DPUPRPKP2 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jar. Irigasi/Rawa dan Jar. Lainnya Persentase jaringan irigasi kondisi baik - - - 1500 m' 5.438.677.500 DPUPRPKP2 6 Pembangunan Talud/Turap/Bronjong Persentase turap/talud/bronjong yang terbangun dalam - - - 5 Unit 1.052.454.500 DPUPRPKP2 KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) kondisi baik 7 Program Perencanaan Strategis Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh - - - - - 888.000.000 BAPPEDA a. Persentase pencapaian pemenuhan program dan kegiatan infrastruktur dan tata ruang Persen 90 90 90 - BAPPEDA b. Persentase perangkat daerah mitra bidang fisik dan penataan wilayah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu Persen - 80 100 - BAPPEDA c. Persentase perangkat daerah mitra bidang fisik dan penataan wilayah yang memenuhi target program pembangunan daerah Persen 95,54 94,83 91 - BAPPEDA 8 Program Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian dengan dokumen tata ruang Persen 95 95 95 55.000.000 DPUPRPKP2 KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian pengendalian pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan tata ruang Persen 80 80 75 105.000.000 DPUPRPKP2 10 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Persen 80 80 80,08 856.463.600 DISHUB SASARAN 2.1.2 TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN Persentase Pengurangan Risiko Bencana Persen 1 1 1,25 - - PROGRAM 1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - - - - - 400.000.000 BPBD a. Persentase kesiapsiagaan dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana Persen 1,22 1,22 1,51 - BPBD b. Jumlah zona tangguh bencana ztb 9 9 13 - BPBD KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) c. Tertanganinya korban dari kejadian bencana Orang 100 100 100 - BPBD 2 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran Persen 90 90 90 309.075.500 BPBD SASARAN 2.1.3 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Point 42,67 42,67 42,83 - - PROGRAM 1 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu % 60 60 60 45.150.000 DLH 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - - - - - 221.952.000 DLH a. Persentase peningkatan kualitas air sungai Persen 3 3 3 - DLH b. Capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan Persen 100 100 100 - DLH 3 Program Perlindungan Konservasi SDA - - - - - 73.000.000 DLH a. Persentase jumlah kampung iklim di % 4,00 4,00 5,00 - DLH KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) wilayah Daerah b. Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam % 100,00 100,00 - - DLH 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Luasan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Ha 21,30 21,30 21,30 3.406.956.000 DLH 5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & Lingkungan Hidup - - - - - 181.485.000 DLH a. Persentase penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup Persen 100,00 100,00 100,00 - DLH b. Persentase peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup Persen 16,00 16,00 18,00 - DLH 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase upaya peningkatan pelayanan penanganan sampah Persen - 18,00 20,00 3.370.000.000 DLH KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarasna Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100,00 100,00 100,00 16.000.000.000 DLH SASARAN 2.1.4 TERWUJUDNYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK Persentase Kawasan Kumuh Persen 0,21 0,21 0,17 - - PROGRAM 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - - - - - 200.000.000 DPUPRPKP2 a. Persentase penduduk berakses air minum Persen 68,17 68,17 68,77 - DPUPRPKP2 b. Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK) Persen 87,57 87,57 - - DPUPRPKP2 2 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan - - - - - 4.100.000.000 DPUPRPKP2 a. Persentase jalan lingkungan yang baik Persen 81,99 81,99 84,19 - DPUPRPKP2 b. Pencapaian targetan penanganan kawasan DAS Cipelang Persen - - 100,00 - DPUPRPKP2 3 Program Pengembangan Perumahan Persentase jumlah rumah layak huni Persen 96,12 96,12 96,41 4.500.000.000 DPUPRPKP2 4 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Persentase kawasan kumuh Persen 0,21 0,21 0,17 4.000.000.000 DPUPRPKP2 KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 5 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong Persentase pencapaian target pembangunan drainase Persen 100,00 100,00 100,00 3.000.000.000 DPUPRPKP2 6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase STBM Persen - - 6,50 136.391.260 DINKES 3 MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN,EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR TUJUAN 3.1 MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas persen 54,57 56,22 57,85 - - SASARAN 3.1.1 MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB Milyar Rupiah N/A N/A 100,00 - - PROGRAM 1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - - - - - 729.000.000 DISKOPDAGRIN a. Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh penguatan permodalan persen - - 70,00 - DISKOPDAGRIN b. Persentase wirausaha muda baru yang terbentuk melalui persen - - 50,00 - DISKOPDAGRIN KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program Sukabumi KECE 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase pertumbuhan investor yang berinvestasi persen - - - 175.567.100 DPMPTSP 3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Persentase aktifasi sub sektor ekonomi kreatif persen 31,25 - 31,25 438.000.000 DISPORAPAR 4 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Persentase IKM yang mendapat legalitas usaha Persen - - 100,00 100.000.000 DISKOPDAGRIN 5 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pertumbuhan industri Persen 2,00 - 0,20 218.000.000 DISKOPDAGRIN 6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah destinasi pariwisata berbasiskan kuliner dan sejarah lokasi 3,00 - - 100.000.000 DISPORAPAR 7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Persen 80,00 80,00 80,00 303.617.300 EKBANG 8 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair Persen - - 12,50 260.000.000 DISNAKER 9 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase peningkatan keterampilan pencari persen - - 2,50 620.000.000 DISNAKER KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) kerja SASARAN 3.1.2 MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB persen 39,435 39,435 39,485 - - PROGRAM 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Jumlah pengembangan dan pembangunan pusat- pusat perdagangan unit 2,00 - - 275.249.000 DISKOPDAGRIN 2 Program Pembinaan PKL dan Pedagang Asongan Jumlah kawasan penataan PKL dan pemberdayaan pedagang kawasan 3,00 - - 100.000.000 DISKOPDAGRIN SASARAN 3.1.3 MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN a. Persentase Ketersediaan LP2B persen 1,90 1,90 3,80 - - b. Skor Pola Pangan Harapan persen 77,90 79,70 78,70 - - c. Persentase Keamanan Pangan persen 85,45 78,00 86,00 - - PROGRAM 1 Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Persentase perlindungan Lahan Pertanian Pangan persen 1,90 - 3,80 2.339.200.000 DKP3 KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Berkelanjutan (LP2B) 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan - - - - - 207.316.000 DKP3 a. Angka kecukupan energi kkal/kap/ hari 2,209 - 2,209 - DKP3 b. Angka kecukupan protein gr/kap/hari 69,7 - 69,7 - DKP3 c. Persentase keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH) Persen 85 - 86 - DKP3 3 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Persentase keamanan pangan produk perikanan Persen 10 - 20 38.768.000 DKP3 4 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV Atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Persen 25 - 30 77.070.000 DKP3 KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 4.1 MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF TUJUAN 4.1 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Indeks Reformasi Birokrasi Skala 68,03 68,79 69,00 - - SASARAN 4.1.1 TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
1. a.Nilai SAKIP Skor 74,49 74,49 80,00 - - b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WTP WTP WTP - - PROGRAM 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.170.431.500 BAPPEDA a. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu Persen - 80 100 - BAPPEDA b. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Persen 100 100 100 - BAPPEDA KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) c. Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Persen 100 100 100 - BAPPEDA d. Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah Persen 95,54 94,83 100 - BAPPEDA 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - 726.952.000 INSPEKTORAT a. Nilai pengawasan kinerja pada SAKIP Persen 65,2 - 70,5 - INSPEKTORAT b. Persentase SAKIP PD bernilai baik Persen 70 - 80 - INSPEKTORAT
1. c.Tingkat maturitas SPIP Level 1 - 2 - INSPEKTORAT d. Persentase Unit WBK/WBBM Persen 0,06 - 5,00 - INSPEKTORAT e. Persentase tindak lanjut temuan BPK Persen 80,9 - 81,0 - INSPEKTORAT f. Persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan Persen 70 - 85 - INSPEKTORAT 3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase pemenuhan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang Persen 75 75 100 100.000.000 INSPEKTORAT KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) sesuai peraturan dan kebijakan nasional 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 407.850.300 TAPEM a. Nilai pelaporan kinerja pada SAKIP Nilai 11,15 - 11,50 - TAPEM
1. b.Nilai hasil EKPPD Nilai 3,39 - 3,40 - TAPEM 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu Persen 100,00 100,00 100,00 699.104.750 SEMUA URUSAN (OPD) 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur Persen - - - 475.367.000 BKPSDM 7 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Persentase produk hukum yang harmonis Persen 100,00 - 100,00 380.362.500 BAGIAN HUKUM 8 Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah - - - 271.520.000 BAGIAN ORGANISASI a. Persentase perangkat daerah dengan peringkat komposit 4 Persen N/A - 60,00 - BAGIAN ORGANISASI KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (P-4) b. Persentase Perangkat Daerah dan BUMD yang memiliki proses bisnis Persen N/A - 25,00 - BAGIAN ORGANISASI c. Nilai manajemen perubahan Angka 3,06 - 0,08 - BAGIAN ORGANISASI 9 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - - - - - 4.472.021.500 BPKD a. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah Bln 31 Maret 31 Maret 31 Maret - BPKD b. Penyampaian raperda apbd murni tepat waktu bln September September September - BPKD c. Persentase peningkatan sumber pendapatan pajak daerah Persen 15 15 5 - BPKD d. Pemanfaatan informasi teknologi dalam pengelolaan pendapatan sistem - - - - BPKD e. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak - 85 86 2 - BPKD KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) f. Persentase tingkat pemahaman wajib pajak Persen 15 15 3 - BPKD g. Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan aset sesuai peraturan SKPD 33 33 32 - BPKD SASARAN 4.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. Indeks Pelayanan Publik Angka N/A N/A 2,60 - - b. Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 79,28 79,28 80,00 - - PROGRAM 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan - - - 1.210.513.000 DISDUKCAPIL a. Cakupan kepemilikan kartu keluarga Persen 94,41 - 100,00 - DISDUKCAPIL b. Cakupan kepemilikan KTP-el Persen 99,08 - 100,00 - DISDUKCAPIL c. Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0- 18 tahun Persen 96,63 - 100,00 - DISDUKCAPIL d. Cakupan kepemilikan akta kematian Persen 74,46 - 100,00 - DISDUKCAPIL e. Cakupan pemanfaatan data Persen N/A 9,68 100,00 - DISDUKCAPIL KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) kependudukan 2 Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan dan atau indeks pelayanan publik Persen N/A - 20,00 148.832.000 BAGIAN ORGANISASI 3 Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai IKM baik Persen 68.57 - 71.00 55,117,000 BAGIAN ORGANISASI SASARAN 4.1.3 MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK PUBLIK Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Angka 2* 2* 2.10 - - PROGRAM 1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Persentase penerapan pengadaan barang/jasa di Daerah melalui sarana aplikasi yang terintegrasi Persen - - 90.00 250,000,000 BPBJ 2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa Persen - - - 100,000,000 DISKOMINFO KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persen - - 95,00 165.372.500 DISKOMINFO TUJUAN 4.2 MENINGKATKAN INOVASI DAERAH Indeks Inovasi Daerah Persen 25.00 57.00 60.00 982,982,650 - SASARAN 4.2.1 MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Persentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah Persen 25.00 57.00 60.00 982,982,650 - PROGRAM 1 Program Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Daerah 591,256,000 BAPPEDA a. Persentase inovasi Daerah yang terfasilitasi Persen - - 56.52 - BAPPEDA b. Persentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi Jumlah - - - - BAPPEDA 2 Program Penelitian Pengkajian dan Penguatan Kondisi Pemerintahan Persentase penelitian dan pengajian dengan melibatkan akademisi Persen - - 57.00 200,000,000 BAPPEDA KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 2017 2018 TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Daerah 3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecamatan Persentase Posyantek aktif di kelurahan dan kecamatan Persen - - 20.00 191,726,650 DP2KBP3APM Tabel .......... Tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2020-2023 KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA TUJUAN 1.1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA
1. a.Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka 95,28 - 95,58 - 95,88 - 96,18 - 96,18 - - SASARAN 1.1.1 MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN
2. a.Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka 95,28 - 95,58 - 95,88 - 96,18 - 96,18 - - PROGRAM 1 Program Layanan sosial dan kesejahteraan rakyat
3. a.Persentase peningkatan jamaah mesjid jami kelurahan Persen - 1.030.470.000 - 1.102.602.900 - 1.179.786.100 - 1.262.372.000 - 4.575.231.000 BAG. KESRA 2 Program Pembinaan Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan
4. a.Persentase peningkatan kegiatan keagamaan swadaya masyarakat Persen - 6.914.139.000 - 3.896.231.000 - 4.168.968.000 - 4.460.796.000 - 19.440.134.000 BAG. KESRA 3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5. a.Persentase unjuk rasa yang disebabkan konfik antar dan inter Persen ≤ 10 220.000.000 ≤ 10 235.000.000 ≤ 10 245.000.000 ≤ 10 255.000.000 ≤ 10 955.000.000 KESBANGPOL KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) umat beragama 4 Program Pembinaan Lembaga Sosial, Kesehatan dan Keagamaan
1. a.Persentase Penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang Persen 100 125.000.000 100 125.000.000 100 135.000.000 100 150.000.000 100 535.000.000 KESBANGPOL SASARAN 1.1.2 MENINGKATNYA DISIPLIN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
2. a.Indeks Rasa Aman Persen 64,00 - 64,30 - 64,60 - 64,90 - 64,90 - - PROGRAM 5 Program Peningkatan Kewaspadaan, Antisipasi dan Kondusifitas di daerah
3. a.Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi Persen 100 280.000.000 100 320.000.000 100 330.000.000 100 340.000.000 100 1.270.000.000 KESBANGPOL 6 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4. a.Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang tertangani Persen 100 705.000.000 100 785.000.000 100 865.000.000 100 945.000.000 100 3.300.000.000 SATPOL PP KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) TUJUAN 1.2 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN
1. a.Angka Harapan Hidup Angka 72,10 - 72,15 - 72,20 - 72,25 - 72,25 - - SASARAN 1.2.1 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
2. a.Indeks Keluarga Sehat Angka 0,257 - 0,287 - 0,317 - 0,367 - 0,367 - - PROGRAM 7 Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat a. Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriann ya (Keluarga Mandiri Level IV) Angka 30 1.196.873.000 35 1.376.403.950 40 1.582.864.543 45 1.820.294.224 45 5.976.435.716 DINKES 8 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
3. a.Angka kematian ibu per 100.000 KH 125 233.161.000 122 256.477.100 122 282.124.810 120 310.337.291 120 1.082.100.201 DINKES 9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
4. a.Angka kematian bayi per 100.000 KH 9,00 86.989.000 8,50 95.687.900 8,50 105.256.690 8,00 115.782.359 8,00 403.715.949 DINKES 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5. a.Persentase BALITA stunting Persen 22,50 197.961.300 22,00 217.757.430 21,00 239.533.173 20,00 263.486.490 20,00 918.738.393 DINKES 11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
6. a.Persentase Lansia yang dilakukan skrining kesehatan Persen 100 163.813.500 100 180.194.850 100 198.214.335 100 218.035.769 100 760.258.454 DINKES KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1. a.Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular Persen 100 1.431.126.900 100 1.574.239.590 100 1.731.663.549 100 1.904.829.904 100 6.641.859.943 DINKES 13 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
2. a.Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC) Persen 100 17.181.194.194 100 18.899.313.613 100 20.789.244.975 100 22.868.169.472 100 79.737.922.254 DINKES 14 Program Pengembangan lingkungan sehat
3. a.Persentase rumah sehat Persen 100 281.124.338 100 309.236.771 100 340.160.448 100 374.176.493 100 1.304.698.050 DINKES 15 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat a. Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaa n masyarakat sesuai standar Persen 100 234.805.000 100 258.285.500 100 284.114.050 100 312.525.455 100 1.089.730.005 16 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4. a.Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Persen 100 804.438.175 100 884.881.993 100 973.370.192 100 1.070.707.211 100 3.733.397.570 DINKES 17 Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ternak/hewan
5. a.Persentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan Persen - 250.000.000 - 4.450.000.000 - 160.000.000 - 170.000.000 - 5.030.000.000 DKP3 18 Program 300.000.000.000 - 300.000.000.000 - 300.000.000.000 - 300.000.000.000 - 1.200.000.000.000 RSUD R Syamsudin KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Peningkatan Dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) -
1. a.Persentase pencapaian nilai akreditasi rumah sakit sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Persen 75 - 80 - 85 - 85 - 85 - RSUD R Syamsudin b . Persentase contact rate pasien dengan usia > 72 tahun Persen 34 - 36 - 38 - 40 - 40 - RSUD R Syamsudin 19 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecam atan
2. a.Persentase tingkat pemberdayaa n masyarakat Persen 62 2.121.595.000 63 2.121.595.000 64 2.121.595.000 65 2.121.595.000 65 8.486.380.000 DP2KBP3APM TUJUAN 1.3 MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SERTA MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA
3. a.Indeks Pendidikan Angka 69,82 - 69,82 - 69,83 - 69,83 - 69,83 - - KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) SASARAN 1.3.1 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU
1. a.Angka Rata- Rata Lama Sekolah Tahun 9,77 - 9,79 - 9,81 - 9,83 - 9,83 - - PROGRAM 20 Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. a.APK PAUD Persen 70,20 1.225.000.000 71,70 400.000.000 73,20 600.000.000 74,70 650.000.000 74,70 2.875.000.000 DISDIK 21 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - - - - 200.000.000 - 550.000.000 - 600.000.000 - 650.000.000 - 2.000.000.000 DISDIK
3. a.APM SD Persen 99,60 - 99,70 - 99,80 - 99,90 - 99,90 - DISDIK b . APM SMP Persen 97,50 - 98,00 - 98,50 - 99,90 - 99,90 - DISDIK 22 Program Pendidikan Non Formal
4. a.Persentase penurunan anak usia sekolah yang tidak sekolah Persen 35,00 148.000.000 23,00 500.000.000 12,00 500.000.000 - 500.000.000 - 1.648.000.000 DISDIK 23 Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasiskan Ekonomi Kreatif
5. a.Persentase terselenggara nya pendidikan vokasi Angka 75 975.000.000 80 1.125.000.000 85 1.380.000.000 90 1.430.000.000 90 4.910.000.000 DISNAKER KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 24 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. a.Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional Persen 58.17 523.965.800 60.16 800.000.000 63.80 900.000.000 66.65 1.000.000.000 66.65 3.223.965.800 DISDIK 25 Program Managemen Pelayanan Pendidikan a. Persentase SMP Negeri yang melaksanaka n PPDB Online Persen 100 200.000.000 100 250.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 1.050.000.000 DISDIK 26 Program Pendidikan Karakter
2. a.Persentase penurunan kasus kenakalan pelajar siswa - 600.000.000 - 650.000.000 - 700.000.000 - 750.000.000 - 2.700.000.000 DISDIK 27 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
3. a.Persentase peningkatan minat baca Persen - 1.400.000.000 - 1.680.000.000 - 1.935.000.000 - 2.200.000.000 - 7.215.000.000 DISPUSIP 28 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
4. a.Jumlah budaya lokal yang dilestarikan Budaya 10 712.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 300.000.000 40 1.512.000.000 DISDIK 29 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
5. a.Jumlah pengelolaan keragaman budaya Kegiatan 5 160.000.000 6 625.000.000 7 730.000.000 8 805.000.000 10 2.320.000.000 DISDIK SASARAN 1.3.2 MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN, MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA KOTA
6. a.Indeks Pembangunan Pemuda Persen 54,13 - 54,63 - 55,13 - 55,63 - 55,63 - - KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) SUKABUMI PROGRAM 30 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
1. a.Jumlah peran serta pemuda Angka 12 350.000.000 14 402.500.000 16 455.125.000 18 507.881.250 69 1.715.506.250 DISPORA 31 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2. a.Jumlah raihan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan nasional Angka 20 755.000.000 15 970.000.000 49 4.785.000.000 31 1.000.000.000 124 7.510.000.000 DISPORA 32 Program Pembentukan Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Di Sekolah
3. a.Jumlah kelas olahraga yang terbentuk Angka 2 1.236.000.000 3 1.854.000.000 4 2.472.000.000 5 3.090.000.000 15 8.652.000.000 DISPORA 33 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
4. a.Jumlah wirausaha muda pemula Angka 40 150.000.000 40 150.000.000 40 150.000.000 40 150.000.000 200 600.000.000 DISPORA 34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
5. a.Persentase Kelurahan Sport Center Persen 15,15 1.400.000.000 15,15 1.400.000.000 9,09 1.400.000.000 6,06 1.400.000.000 60,61 5.600.000.000 DISPORA KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 35 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
1. a.Persentase peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba Angka 100 60.000.000 100 70.000.000 100 80.000.000 100 90.000.000 100 300.000.000 DISPORA TUJUAN 1.4 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BAHAGIA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2. a.Indeks Ketahanan Keluarga Angka 67,86 - 67,91 - 67,96 - 68,01 - 68,01 - - SASARAN 1.4.1 MENINGKATNYA PENGARUSUTA- MAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3. a.Indeks Pembangu- nan Gender Angka 91,13 - 91,19 - 91,25 - 91,31 - 91,31 - - PROGRAM 36 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - - - - 371.493.000 - 374.000.000 - 377.000.000 - 379.000.000 - 1.501.493.000 DP2KBP3APM
4. a.Persentase PD yang melaksana- kan PPRG Persen 51,52 - 57,58 - 63,64 - 66,67 - 66,67 - DP2KBP3APM b . Persentase peningkatan pelayanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak Persen 100 - 100 - 100 - 100 - - - DP2KBP3APM KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1. c.Status penilaian Kla status Madya - Madya - Madya - Madya - - - DP2KBP3APM TUJUAN 1.4.2 MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAA N SOSIAL
2. a.Indeks Ketahanan Keluarga Angka 67,86 - 67,91 - 67,96 - 68,01 - 68,01 - - PROGRAM 37 Program Peningkatan Ketahanan Keluarga a. Persentase keluarga sejahtera II Persen 76,50 900.000.000 77,00 980.000.000 77,50 1.060.000.000 78,00 1.140.000.000 78,00 4.080.000.000 DP2KBP3APM 38 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
3. a.Persentase peningkatan kelompok UPPKS yang aktif Persen 86 75.000.000 87 100.000.000 88 115.000.000 89 140.000.000 89 430.000.000 DP2KBP3APM 39 Program Keluarga Berencana
4. a.Total fertility rate Angka 2,40 207.180.200 2,40 219.160.050 2,40 233.539.850 2,40 250.786.850 2,40 910.666.950 DP2KBP3APM 40 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
5. a.Persentase remaja siap menikah yang mendapat penyuluhan Persen 20 60.776.200 20 62.000.000 20 64.000.000 20 66.000.000 20 252.776.200 DP2KBP3APM 41 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
6. a.Jumlah Kampung KB yang Dibentuk dan dibina Lokasi 17 100.000.000 18 150.000.000 19 175.000.000 20 200.000.000 20 625.000.000 DP2KBP3APM 42 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
7. a.Persentase masyarakat miskin yang tertangani Persen 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 200.000.000 DPUPRPKP2 43 Program Peningkatan Nilai- Nilai Kesetiakawanan sosial
8. a.Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan Persen 20 835.143.516 25 904.553.684 30 949.787.420 35 995.882.964 35 3.685.367.583 DINSOS KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) kesejahteraan sosial 44 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - - - - 435.000.000 - 493.500.000 - 551.850.000 - 617.385.000 - 2.097.735.000 DINSOS
1. a.Persentase tuna sosial (terutama gelandangan dan pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 58 - 60 - 62 - 65 - 65 - DINSOS b . Persentase lanjut usia terlantar terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 58 - 60 - 62 - 65 - 65 - DINSOS
2. c.Persentase disabilitas terlantar terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 58 - 60 - 62 - 65 - 65 - DINSOS KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) d . Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 58 - 60 - 62 - 65 - 65 - DINSOS 45 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1. a.Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 62 95.000.000 65 104.500.000 67 114.950.000 70 126.445.000 70 440.895.000 DINSOS 46 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.
2. a.Persentase keluarga miskin BDT yang tertangani persen 77 694.028.500 78 760.931.350 79 832.024.485 80 907.726.934 80 3.194.711.269 DINSOS 2 MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN TUJUAN 2.1 MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR KOTA LAYAK HUNI YANG AMAN DAN NYAMAN a. Indeks Kota Layak Huni Angka 46 - 47 - 48 - 49 - 49 - - SASARAN 2.1.1 TERWUJUDNYA INFRASTRUKTU R KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJU- TAN KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) a. Persentase penilaian Aspek Fisik Indeks Layak Huni Persen 42 43 44 45 45 b . Persentase penilaian Aspek Kualitas Lingkungan Hidup Persen 42 43 44 45 45 c Persentase penilaian Aspek transportasi Persen 52 53 54 55 55 d Persentase penilaian Aspek Fasilitas Persen 42 43 44 45 45 e. Persentase penilaian Aspek Utilitas Persen 52 53 54 55 55 PROGRAM 47 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Persentase kondisi jalan yang mantap Persen 82,40 26.348.983.800 82,74 27.368.882.180 83,36 29.590.770.398 83,77 35.034.847.438 83,77 118.343.483.816 DISHUB 48 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong a. Jumlah kejadian genangan Kejadian 42 450.000.000 41 470.000.000 40 492.000.000 40 516.200.000 40 1.928.200.000 DISHUB 49 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas a. Persentase ketersedian fasilitas perlengkapan jalan Persen 100 5.829.115.000 100 6.664.486.500 100 1.315.535.150 100 1.150.938.665 100 14.960.075.315 DISHUB 50 Program Pengelolaan RTH a. Persentase pemeliharaan Persen 100 7.852.074.554 100 3.137.282.009 100 3.451.010.210 100 3.796.111.231 100 18.236.478.003 DISHUB KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PJU 51 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - - - - 5.500.000.000 - 11.236.000.000 - 11.359.600.000 - 1.495.560.000 - 29.591.160.000 DISHUB a. Persentase pencapaian kawasan off street parking Persen 50 - 100 - 100 - 100 - 100 - DISHUB b . Persentase pencapaian SAUM Persen - - 100 - 100 - 100 - 100 - DISHUB 52 Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Negara serta Pengembangan Jasa Konstruksi - - - - 2.150.000.000 - 240.000.000.00 0 - 240.000.000.00 0 - 60.000.000.000 - 542.150.000.000 DPUPRPKP2 a. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Dokumen 1 - - - - - - - 1 - DPUPRPKP2 b . Persentase pencapaian pembangunan kawasan pusat pemerintahan Persen 10 - 40 - 40 - 10 - 100 - DPUPRPKP2 53 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jar. Irigasi/Rawa dan Jar. Lainnya a. Persentase jaringan irigasi kondisi baik m' 1.500 4.715.000.000 1.500 5.220.000.000 1.500 3.740.000.000 1.500 2.940.000.000 7.500 16.615.000.000 DPUPRPKP2 KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 54 Program Pembangunan Talud/Turap/ Bronjong a. Persentase turap/talud/ bronjong yang terbangun dalam kondisi baik unit 7 2.075.000.000 9 2.575.000.000 9 2.550.000.000 5 1.050.000.000 35 8.250.000.000 DPUPRPKP2 55 Program Perencanaan Strategis Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh - - - - 920.000.000 - 940.000.000 - 960.000.000 - 980.000.000 - 3.800.000.000 BAPPEDA a. Persentase pencapaian pemenuhan program dan kegiatan infrastruktur dan tata ruang Persen 91 - 92 - 93 - 94 - 94 - BAPPEDA b . Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Fisik dan Penataan Wilayah yang menyampaika n dokumen perencanaan tepat waktu Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - BAPPEDA c. Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Fisik dan Penataan Wilayah yang memenuhi target program Persen 92 - 93 - 94 - 95 - 95 - BAPPEDA KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) pembangunan daerah 56 Program Perencanaan Tata Ruang a. Persentase tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK) Persen 60 350.000.000 70 250.000.000 80 150.000.000 - 300.000.000 80 1.050.000.000 DPUPRPKP2 57 Program Pemanfaatan Ruang a. Persentase kesesuaian dengan dokumen tata ruang Persen 95 60.500.000 95 66.000.000 95 71.500.000 95 77.000.000 95 275.000.000 DPUPRPKP2 58 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Persentase kesesuaian pengendalian pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan tata ruang Persen 70 115.500.000 65 131.000.000 60 146.500.000 55 157.000.000 55 550.000.000 DPUPRPKP2 59 Program Ruang Publik Budaya a. Jumlah ruang publik budaya Lokasi 1 8.000.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 9.500.000.000 DISDIK 60 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Persentase angkutan umum yang melaksanaka n pengujian kendaraan bermotor Persen 83,10 3.927.157.960 83,86 3.014.056.756 84,57 1.105.991.432 86,56 1.212.338.075 83,64 9.259.544.222 DISHUB SASARAN 2.1.2 TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN a. Persentase Pengurangan Risiko Bencana Persen 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 2,50 - - KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PROGRAM 61 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - - - - 440.000.000 - 484.000.100 - 532.402.000 - 585.896.600 - 2.042.298.700 BPBD a. Persentase kesiapsiagaan dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggara an penanggulang an bencana Persen 1,80 2,90 2,38 2,67 2,67 - BPBD b . Jumlah zona tangguh bencana ztb 17 21 25 29 29 - BPBD c. Tertanganinya korban dari kejadian bencana Orang 100 100 100 100 100 - BPBD 62 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a. Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulang an kebakaran Persen 90 339.985.000 90 373.985.000 90 411.385.000 90 452.525.000 90 1.577.880.000 BPBD SASARAN 2.1.3 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Point 43,30 - 43,23 - 43,44 - 43,64 - 43,64 - - PROGRAM KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 63 Program Peningkatan Pengendalian Polusi a. Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu Persen 60 150.000.000 60 175.000.000 80 200.000.000 80 226.000.000 80 751.000.000 DLH 64 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - - - - 340.000.000 - 400.000.000 - 460.000.000 - 520.000.000 - 1.720.000.000 DLH a. Persentase peningkatan kualitas air sungai Persen 7 - 10 - 14 - 17 - 17 - DLH b . Capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DLH 65 Program Perlindungan Konservasi SDA - - - - 650.000.000 - 730.000.000 - 821.000.000 - 924.700.000 - 3.125.700.000 DLH a. Persentase jumlah kampung iklim di wilayah Kota Sukabumi % 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - DLH b . Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam % 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DLH 66 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a. Luasan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Ha 21,35 5.428.308.980 21,38 5.746.139.878 21,41 6.095.753.866 21,44 6.480.329.252 21,44 23.750.531.976 DLH KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Perkotaan (RTHKP) 67 Program Pengelolaan Areal Pemakaman a. Luas areal pemakaman Ha 34,80 400.000.000 34,90 500.000.000 35,00 600.000.000 35,10 350.000.000 35,10 1.850.000.000 DLH 68 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & Lingkungan Hidup - - - - 270.000.000 - 324.000.000 - 388.800.000 - 466.560.000 - 1.449.360.000 DLH a. Persentase penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DLH b . Persentase peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup Persen 20 - 22 - 24 - 60 - 60 - DLH 69 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Persentase upaya peningkatan pelayanan penanganan sampah Persen 22 3.224.200.000 24 3.409.570.000 26 3.616.527.000 27 3.847.779.700 27 14.098.076.700 DLH 70 Program Peningkatan Sarana dan Prasarasna a. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan Persen 100 32.000.000.000 100 32.000.000.000 - - - - 40 64.000.000.000 DLH KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Aparatur prasarana aparatur SASARAN 2.1.4 TERWUJUDNYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK a. Persentase Kawasan Kumuh Persen 0,13 - 0,08 - 0,04 - - - - - - PROGRAM 71 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - - - - 8.400.000.000 - 8.400.000.000 - 8.400.000.000 - 8.400.000.000 - 33.600.000.000 DPUPRPKP2 a. Persentase penduduk berakses air minum Persen 68,77 - 69,37 - 69,97 - 70,57 - 70,57 - DPUPRPKP2 b . Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK) Persen 88,77 - 89,97 - 91,17 - 92,37 - 92,37 - DPUPRPKP2 72 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan - - - - 4.150.000.000 - 4.200.000.000 - 4.250.000.000 - 4.300.000.000 - 16.900.000.000 DPUPRPKP2 a. Persentase jalan lingkungan yang Baik Persen 87,79 - 91,40 - 95,00 - 98,60 - 98,60 - DPUPRPKP2 b . Pencapaian targetan penanganan kawasan DAS Cipelang Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DPUPRPKP2 73 Program Pengembangan Perumahan a. Persentase jumlah rumah layak huni Persen 96,70 4.500.000.000 96,99 4.500.000.000 97,28 4.500.000.000 97,57 4.500.000.000 97,57 18.000.000.000 DPUPRPKP2 KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 74 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan a. Persentase kawasan kumuh Persen 0,13 4.000.000.000 0,08 4.000.000.000 0,04 4.000.000.000 - 4.000.000.000 - 16.000.000. 000 DPUPRPKP2 75 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong a. Persentase pencapaian target pembangunan drainase Persen 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 12.000.000.000 DPUPRPKP2 76 Program Pengembangan Lingkungan Sehat a. Persentase STBM Persen 13,00 150.030.380 19,50 165.033.420 26,00 181.536.760 32,50 199.690.430 32,50 696.290.990 DINKES 3 MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN,EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR TUJUAN 3.1 MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJU- TAN a. Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas persen 59,46 - 61,05 - 62,62 - 64,18 - 64,18 - - SASARAN 3.1.1 MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI a. Pembentuka n Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB Milyar Rupiah 105 - 110 - 115 - 120 - 550 - - PROGRAM 77 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - - - - 7.090.000.000 - 3.040.000.000 - 3.040.000.000 - 1.990.000.000 - 15.160.000.000 DISKOPDAGRIN KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) a. Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh penguatan permodalan persen 80 - 90 - 95 - 100 - 100 - DISKOPDAGRIN b . Persentase wirausaha muda baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE persen - - - - - - - - - - DISKOPDAGRIN 78 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah a. Persentase wirausaha muda baru yang terbentuk melalui program Sukabumi KECE persen 50 4.080.000.000 50 2.040.000.000 50 2.040.000.000 50 1.326.000.000 50 9.486.000.000 DISKOPDAGRIN 79 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a Persentase pertumbuhan investor yang berinvestasi persen 8,33 205.000.000 7,14 240.000.000 6,67 275.000.000 6,25 310.000.000 1 Triliun 1.030.000.000 DPMPTSP 80 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a. Realisasi investasi PMA dan PMDN Rp. Milyar 210 30.000.000 220 35.000.000 230 40.000.000 240 45.000.000 240 150.000. 000 DPMPTSP 81 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif a. Persentase aktifasi sub sektor ekonomi kreatif persen 31,25 850.000.000 37,50 13.450.000.000 37,50 950.000.000 43,75 950.000.000 43,75 16.200.000.000 DISPORAPAR KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 82 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a. Persentase IKM yang mendapat legalitas usaha Persen 100 110.000.000 100 120.000.000 100 130.000.000 100 140.000.000 100 500.000.000 DISKOPDAGRIN 83 Program pengembangan industri kecil dan menengah a. Pertumbuhan industri Persen 0,3 700.000.000 0,4 800.000.000 0,5 800.000.000,0 0,6 800.000.000,0 4,0 3.100.000.000,0 DISKOPDAGRIN 84 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial a. Pertumbuhan industri Persen 0,3 100.000.000 0,4 50.000.000 0,5 50.000.000,0 0,6 50.000.000,0 0,6 250.000.000,0 DISKOPDAGRIN 85 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya a. Jumlah destinasi pariwisata berbasiskan kuliner dan sejarah lokasi 1 250.000.000 1 250.000.000 2 250.000.000 2 400.000.000 6 1.150.000.000 DISPORAPAR 86 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah a. Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Persen 80 303.617.300 80 303.617.300 80 303.617.300 80 303.617.300 80 1.214.469.200 EKBANG 87 Program Peningkatan Kesempatan Kerja a. Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair Persen 13,75 270.000.000 15,00 270.000.000 16,25 270.000.000 17,50 - - 810.000.000 DISNAKER 88 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a. Persentase peningkatan keterampilan pencari kerja persen 3,75 400.000.000 5,00 430.000.000 6,25 460.000.000 7,50 490.000.000 7,50 1.780.000.000 DISNAKER SASARAN KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.1.2 MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB persen 39,510 - 39,535 - 39,560 - 39,585 - 39,585 - - PROGRAM 89 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Jumlah pengembanga n dan pembangunan pusat-pusat perdagangan unit 1 10.010.000.000 2 40.610.000.000 1 30.610.000.000 - 610.000.000 4 81.840.000.000 DISKOPDAGRIN 90 Program Pembinaan PKL dan Pedagang Asongan a. Jumlah kawasan penataan PKL dan pemberdayaa n pedagang kawasan 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 - - 6 600.000.000 DISKOPDAGRIN SASARAN 3.1.3 MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN a. Persentase Ketersediaan LP2B persen 5,65 - 7,50 - 9,35 - 11,20 - 11,20 - - b . Skor Pola Pangan Harapan persen 79,10 - 79,50 - 79,99 - 80,30 - 80,30 - - c. Persentase Keamanan Pangan persen 87,00 - 88,00 - 89,00 - 90,00 - 90,00 - - PROGRAM 91 Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan a. Persentase perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan persen 5,65 2.750.000.000 7,50 3.110.000.000 9,35 3.475.000.000 11,20 3.830.000.000 11,20 13.165.000.000 DKP3 KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (LP2B) 92 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkeb unan - - - - 247.678.000 - 281.488.000 - 325.085.000 - 375.469.500 - 1.229.720.500 DKP3 a. Angka kecukupan energi kkal/kap/ hari 2.231,09 - 2.253,40 - 2.275,90 - 2.298,60 - 2.298,6 - DKP3 b . Angka kecukupan protein gr/kap/h ari 70,4 - 71,1 - 71,8 - 72,5 - 72,5 - DKP3 c. Persentase keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH) Persen 87 - 88 - 89 - 90 - 90 - DKP3 93 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan a. Persentase keamanan pangan produk perikanan Persen 25 40.000.000 30 43.000.000 35 45.000.000 40 47.500.000 40 175.500.000 DKP3 94 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner a. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV Atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Persen 35 150.000.000 40 160.000.000 45 170.000.000 50 180.000.000 50 660.000.000 DKP3 KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4.1 MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF TUJUAN 4.1 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
1. a.Indeks Reformasi Birokrasi Skala 69,50 - 70,00 - 70,50 - 71,00 - 71,00 - - SASARAN 4.1.1 TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
2. a.Nilai SAKIP Skor 81,35 - 83,07 - 84,78 - 86,50 - 86,50 - - b . Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WTP - WTP - WTP - WTP - WTP - - PROGRAM 95 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - 2.646.489.750 - 1.889.941.225 - 2.049.045.848 - 3.218.150.432 - 9.803.627.255 BAPPEDA
3. a.Persentase Perangkat Daerah yang menyampaika n dokumen perencanaan tepat waktu Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - BAPPEDA b . Persentase konsistensi penjabaran Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - BAPPEDA KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) program RPJMD kedalam RKPD
1. c.Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - BAPPEDA d . Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - BAPPEDA 96 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - 884.952.000 - 888.651.750 - 888.651.750 - 888.651.750 - 3.550.907.250 INSPEKTORAT
2. a.Nilai pengawasan kinerja pada SAKIP Persen 75,0 - 80,5 - 85,0 - 90,0 - 90,0 - INSPEKTORAT b . Persentase SAKIP PD bernilai baik Persen 85 - 90 - 95 - 100 - 100 - INSPEKTORAT
3. c.Tingkat Maturitas SPIP Level 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - INSPEKTORAT
4. e.Persentase tindak lanjut temuan BPK Persen 81,9 - 84,0 - 85,0 - 90,0 - 90,0 - INSPEKTORAT KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1. f.Persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan Persen 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - INSPEKTORAT 97 Program Penataan Reformasi Birokrasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 INSPEKTORAT a. Persentase tingkat pengawasan dalam penataan RB Level 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - INSPEKTORAT b . Persentase unit WBK/WBBM Persen 5 - 10 - 15 - 20 - 20 - INSPEKTORAT c. Level maturitas APIP Level 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - INSPEKTORAT 98 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan a. Persentase pemenuhan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang sesuai peraturan dan kebijakan nasional Persen 100 100.000.000 100 100.000.000 100 75.000.000 100 50.000.000 100 325.000.000 INSPEKTORAT 99 Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 448.635.200 493.498.800 542.847.900 597.133.500 2.082.115.400 TAPEM
2. a.Nilai Pelaporan Kinerja pada SAKIP Nilai 12,00 - 12,25 - 12,50 - 13,00 - 13,00 - TAPEM b . Nilai hasil EKPPD Nilai 3,42 - 3,44 - 3,46 - 3,48 - 3,48 - TAPEM KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 100 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. a.Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu Persen 100 1.063.126.005 100 1.262.653.698 100 1.392.701.304 100 1.535.721.109 100 5.254.202.116 SEMUA URUSAN (OPD) 101 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2. a.Persentase meningkatnya pembinaan dan pengembanga n aparatur Persen - 894.440.000 - 1.303.356.000 - 1.890.027.000 - 1.740.072.000 - 5.827.895.000 BKPSDM 102 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3. a.Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Persen 95 1.639.000.000 95 1.966.800.000 95 2.360.160.000 95 2.832.192.000 95 8.798.152.000 BKPSDM 103 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan
4. a.Persentase produk hukum yang harmonis Persen 100 380.362.500 100 380.362.500 100 380.362.500 100 380.362.500 100 1.521.450.000 BAGIAN HUKUM 104 Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah - 394.006.000 - 344.406.600 - 376.847.260 - 411.531.986 - 1.526.791.846 BAGIAN ORGANISASI
5. a.Persentase Perangkat Daerah dengan peringkat komposit 4 (P-4) Persen 70 - 80 - 85 - 90 - 90 - BAGIAN ORGANISASI b . Persentase Perangkat Daerah dan BUMD yang memiliki proses bisnis Persen 50 - 80 - 90 - 100 - 100 - BAGIAN ORGANISASI KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 105 Program Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1. a.Nilai manajemen perubahan Angka N/A N/A 3,10 85.000.000 3,11 90.000.000 3,12 100.000.000 3,12 275.000.000 BAGIAN ORGANISASI 106 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - - - 4.575.475.500 - 5.033.023.050 - 5.536.325.355 - 6.089.957.891 - 21.234.781.796 BPKD a. Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bln 31 Maret - 31 Maret - 31 Maret - 31 Maret - 31 Maret - BPKD b . Penyampaian Raperda APBD Murni tepat waktu bln September - September - September - September - - - BPKD c. Persentase peningkatan sumber pendapatan pajak daerah Persen 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - - - BPKD d . Pemanfaatan informasi teknologi dalam pengelolaan pendapatan sistem - - - - - - - - - - BPKD e. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - - - BPKD f. Persentase tingkat pemahaman wajib pajak Persen 0,03 - 0,03 - 0,03 - 0,03 - 0,03 - BPKD KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) g. Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan aset sesuai peraturan SKPD 32 - 32 - 32 - 32 - - - BPKD SASARAN 4.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. a.Indeks Pelayanan Publik Angka 2,75 - 3,00 - 3,10 - 3,25 - 3,25 - - b . Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 80,50 - 81,00 - 81,50 - 82,00 - 82,00 - - PROGRAM 107 Program Penataan Administrasi Kependudukan - 1.349.209.300 - 1.506.530.230 - 1.682.183.253 - 1.881.301.530 - 6.419.224.313 DISDUKCAPIL
2. a.Cakupan kepemilikan kartu keluarga Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DISDUKCAPIL b . Cakupan kepemilikan KTP-el Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DISDUKCAPIL
3. c.Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-18 tahun Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DISDUKCAPIL d . Cakupan kepemilikan akta kematian Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DISDUKCAPIL
4. e.Cakupan pemanfaatan data kependuduka n Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DISDUKCAPIL KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 108 Program Pengembangan Kebijakan Pelayanan Publik
1. a.Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan dan atau indeks pelayanan publik Persen 40 155.000.000 60 165.000.000 70 175.000.000 80 185.000.000 100 680.000.000 BAGIAN ORGANISASI 109 Program Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. a.Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai IKM baik Persen N/A N/A 73 70.000.000 74 80.000.000 75 90.000.000 75 240.000.000 BAGIAN ORGANISASI SASARAN 4.1.3 MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK PUBLIK
3. a.Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Angka 2,20 - 2,30 - 2,40 - 2,50 - 2,50 - - PROGRAM 110 Program Pelayanan dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa
4. a.Persentase penerapan pengadaan barang/jasa di Daerah melalui sarana aplikasi yang terintegrasi Persen 90 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 1.250.000.000 BPBJ 111 Program Pengelolaan Aplikasi Optimalnya Pengelolaan Aplikasi Persen N/A N/A 80 290.000.000 80 210.000.000 80 210.000.000 80 710.000.000 DISKOMINFO KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Informatika Pelayanan Publik 112 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa
1. a.Meningkatnya pengembanga n komunikasi, informasi, dan media massa Persen - 100.000.000 - 150.000.000 - 152.500.000 - 155.125.000 - 557.625.000 DISKOMINFO 113 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
2. a.Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjut i Persen 95 165.372.500 95 173.641.125 95 185.796.000 95 198.802.000 95 723.611.624 DISKOMINFO TUJUAN 4.2 MENINGKATKAN INOVASI DAERAH
3. a.Indeks Inovasi Daerah Persen 65 1.485.000.000 70 1.575.000.000 75 1.840.000.000 80 1.945.000.000 80 7.827.982.650 - SASARAN 4.2.1 MENINGKATNYA PENDAYAGUNA- AN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
4. a.Persentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah Persen 65 1.485.000.000 70 1.575.000.000 75 1.840.000.000 80 1.945.000.000 80 7.827.982.650 - PROGRAM 107 Program Penelitian dan Inovasi Daerah 1.255.000.000 1.325.000.000 1.565.000.000 1.645.000.000 5.790.000.000 BAPPEDA
5. a.Persentase fasilitasi atas pengembanga n inovasi Persen - - - - - - - - - - BAPPEDA b . Persentase keterlibatan aktor pembangunan dalam Persen 67,39 - 78,26 - 89,13 - 100,00 - 100,00 - BAPPEDA KODE .......... KODE MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME) SATUAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB 2020 2021 2022 2023 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) penelitian dan pengkajian 108 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/ Kecamatan
1. a.Persentase posyantek aktif di kelurahan dan kecamatan Persen 40 230.000.000 60 250.000.000 80 275.000.000 100 300.000.000 100 1.055.000.000 DP2KBP3APM Tabel .......... Tabel 6.7 Rencana Proyek Strategis Daerah Tahun 2019 – 2023 NO. KEGIATAN SUMBER ANGGARAN TARGET APBN APBD PROV APBD KPBU SWASTA 1 Jalan lingkar Sukabumi √ 2023 2 Double track kereta api Bogor–Sukabumi √ 2021 3 Pembangunan alun–alun √ 2020-2022 4 Pembangunan creative centre √ 2020-2022 5 Penataan pedestrian Jalan Ir. H. Djuanda √ 2019 6 Penataan pedestrian Jalan A. yani √ 2020 -2021 7 Pedestrian integrasi Lapang Merdeka Kota Sukabumi √ 2019 8 Penataan kawasan Gedung Juang, Lapang Merdeka, dan alun-alun √ 2019 9 Pembangunan pasar induk √ 2021 10 Pembangunan gedung parkir √ 2020 NO. .......... NO. KEGIATAN SUMBER ANGGARAN TARGET APBN APBD PROV APBD KPBU SWASTA 11 Perluasan dan penataan lahan TPA √ 2020 12 Pembangunan gapura √ 2020 13 pembangunan kawasan pusat pemerintahan √ 2020-2023 13 Pembangunan gedung DPRD √ 2020 14 Kawasan wisata Cikundul √ 2020-2023 15 Penataan sungai Cipelang √ 2020-2023 Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2019 BAB VII .......... Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:
  1. 1.penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
  2. 2.berbasis permasalahan serta isu strategis Daerah;
  3. 3.pemenuhan Standar Pelayanan Minimal atau SPM;
  4. 4.peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kualitas lingkungan hidup; dan
  5. 5.penerapan sub urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Rencana program Perangkat Daerah untuk periode tahun 2019-2023 berjumlah 411 (empat ratus sebelas) program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD. Kerangka pendanaan pembangunan Daerah tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 7.1. Adapun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Daerah tahun 2019 disajikan pada Tabel 7.2 sedangkan indikasi rencana program prioritas yang prioritas .......... disertai kebutuhan pendanaan Daerah tahun 2020-2023 disajikan pada Tabel 7.3 berikut ini. Tabel .......... Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Keterangan PROYEKSI 2019 2020 2021 2022 2023 BELANJA 1.373.829.876.434 1.628.973.743.850 1.883.023.176.563 1.943.334.549.375 1.930.701.907.355 Belanja Tidak Langsung 514.995.085.700 530.885.238.612 547.284.704.989 564.210.423.532 581.679.924.213 Belanja Pegawai 473.400.034.780 487.602.035.823 502.230.096.898 517.296.999.805 532.815.909.799 Belanja Subsidi Belanja Hibah 33.250.077.370 34.912.581.239 36.658.210.300 38.491.120.815 40.415.676.856 Belanja Bantuan Sosial 5.129.600.000 5.155.248.000 5.181.024.240 5.206.929.361 5.232.964.008 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan 715.373.550 715.373.550 715.373.550 715.373.550 715.373.550 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Belanja Langsung 858.834.790.734 1.098.088.505.238 1.335.738.471.575 1.379.124.125.844 1.349.021.983.141 Belanja Pegawai 52.259.524.667 54.872.500.900 57.616.125.945 60.496.932.243 63.521.778.855 Belanja Barang dan Jasa 566.661.790.387 708.588.749.835 833.427.799.855 820.737.564.394 757.678.841.535 Belanja Modal 239.913.475.680 334.627.254.502 444.694.545.775 497.889.629.207 527.821.362.751 Tabel .......... Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah Tahun 2019 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 URUSAN WAJIB 1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.01.01 PENDIDIKAN 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DISDIK 1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 100 10.838.248.085 DISDIK 1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 100 100 1.513.588.815 DISDIK 1.01.1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 100 100 71.910.000 DISDIK Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 100 100 36.865.000 DISDIK 1.01.1.01.01.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG JASA DAN ASSET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 100 100 100 29.400.000 DISDIK 1.01.1.01.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 100 100 43.886.000 DISDIK 1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Angka partisipasi kasar PAUD Persen 67,20 63,40 68,70 1.122.455.000 DISDIK 1.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN 33.202.297.500 DISDIK Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Angka partisipasi murni (APM) SD Persen 99,40 99,40 99,50 - DISDIK Angka partisipasi murni (APM) SMP Persen 96,40 96,40 97,00 - DISDIK 1.01.1.01.01.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Persentase penurunan anak usia sekolah yang tidak sekolah Persen 58 0 4.027.946.000 DISDIK 1.01.1.01.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional persen 65 1.323.965.800 DISDIK 1.01.1.01.01.21. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Persentase SMP negeri yang melaksanakan PPDB online Persen 16 0 2.708.287.000 DISDIK 1.01.1.01.01.23 PROGRAM OPENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PUSAT Persentase jumlah sekolah yang menerima BOS pusat Persen 100 100 100 36.649.450.000 DISDIK 1.01.1.01.01.xx PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER Persentase penurunan kasus kenakalan siswa Persen 510.000.000 DISDIK 1.01.02. KESEHATAN 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN DINKES Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 100 7.236.160.100 DINKES 1.01.1.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 100 1.518.214.000 DINKES 1.01.1.01.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 100 91.813.000 DINKES 1.01.1.01.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 100 10.000.000 DINKES 1.01.1.01.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 100 94.032.200 DINKES Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.1.01.02.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 100 100 69.261.000 DINKES 1.01.1.01.02.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Dokumen 100 100 173.935.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Persen 100 100 3.159.921.750 DINKES 1.01.02.1.01.02.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (keluarga mandiri level IV) Persen 20 25 9.686.736.200 DINKES Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.02.1.01.02.17. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Persentase sediaan farmasi dan pangan yang memenuhi syarat kesehatan Persen 20 25 100 166.746.250 DINKES 1.01.02.1.01.02.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar Persen 0 100 559.190.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Persentase BALITA stunting Persen 23,1 23,1 23 286.783.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Persentase rumah sehat Persen 51 51 100 1.023.853.250 DINKES 1.01.02.1.01.02.22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (P2M) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular Persen 100 100 3.107.534.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna Persen 1 1 1 2.800.716.700 DINKES 1.01.02.1.01.02.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Persen 100 100 33.680.140.768 DINKES Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUSKESMAS/PUSKESMA S PEMBANTU DAN JARINGANNYA kesehatan sesuai kebutuhan 1.01.02.1.01.02.28. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC) persen 87,32 95 100 32.352.486.462 DINKES 1.01.02.1.01.02.29. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA Angka kematian bayi per 100.000 KH 6,82 6,82 9 79.205.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.30. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan persen 30,17 36 100 157.630.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Angka kematian ibu per 100.000 KH 116,5 116,5 125 679.355.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.33. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan persen 100 100 100 2.200.000.000 DINKES Persentase ketersediaan obat dan perbekalan persen 100 100 100 DINKES Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan 1.01.02.1.01.02.35. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PPK-BLUD Persentase masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan UPT BLUD persen 0 0 50 6.137.428.419 DINKES 1.01.02.1.01.02.36. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Cakupan peningkatan kapasitas dan legalitas SDM persen 80 80 100 13.679.425.370 DINKES 1.01.02.02. RSUD R.SYAMSUDIN SH RSUD R. Syamsudin 1.01.02.1.01.02.26. PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT 37.301.666.645 RSUD R. Syamsudin Pengadaan alat kesehatan rumah sakit (DAK) Persen 100 - RSUD R. Syamsudin Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran (pajak rokok) Persen 100 - RSUD R. Syamsudin Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 peningkatan sarana dan prasarana RSUD R syamsudin SH DAK (pembangunan gedung 8 lantai) Persen 100 - RSUD R. Syamsudin Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional pembangunan gedung pusat penunjang (APBD I) Persen 100 - RSUD R. Syamsudin Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional pengadaan alat kedokteran (APBD I) - RSUD R. Syamsudin 1.01.02.1.01.02.34. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BLUD 300.000.000.000 RSUD R. Syamsudin Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah Persen 100 RSUD R. Syamsudin Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sakit dan pengembangan SDM Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit bidang umum dan keuangan Persen 100 RSUD R. Syamsudin Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit bidang pelayanan dan keperawatan Persen 100 RSUD R. Syamsudin Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit bidang pendidikan dan Syamsudin Peningkatan administrasi pengelolaan dan Persen 100 RSUD R. Syamsudin Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pengembangan SDM 1.01.03. PEKERJAAN UMUM 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DPUPRPKP2 1.01.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.517.971.600 DPUPRPKP2 Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 DPUPRPKP2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Dokumen 1 DPUPRPKP2 1.01.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.203.577.000 DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 DPUPRPKP2 Persentase bangunan sesuai dengan tata ruang kota Gedung 3 DPUPRPKP2 1.01.03.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100 100 100 50.000.000 DPUPRPKP2 1.01.03.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 100 100 100 13.742.000 DPUPRPKP2 1.01.03.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Persentase kondisi jalan lingkungan baik Persen 84.19 184.780.500 DPUPRPKP2 1.01.03.01.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG- GORONG Persentase pencapaian target pembangunan drainase M 196.547 198.047 2.023.837.700 DPUPRPKP2 1.01.03.01.17. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG Persentase turap/talud/bronjong kondisi baik Unit 5 1.052.454.500 DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.01.18. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIH ARAAN JALAN DAN JEMBATAN Persentase kondisi jalan lingkungan baik Dokumen ` 3 184.780.800 DPUPRPKP2 1.01.03.01.21. TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN 2.005.725.000 DPUPRPKP2 Persentase kondisi jalan lingkungan baik Dokumen 10 DPUPRPKP2 Persentase turap/talud/bronjong yang terbangun dalam kondisi baik M3 500 DPUPRPKP2 Persentase pencapaian target pembangunan drainase Dokumen 10 DPUPRPKP2 1.01.03.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Persentase jaringan irigasi kondisi baik M' 1.500 5.438.677.500 DPUPRPKP2 1.01.03.01.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 1.200.000.000 DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase penduduk berakses air minum Persen 68 68 69 DPUPRPKP2 Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK) Persen 88 88 86 DPUPRPKP2 1.01.03.01.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN/KECAMAT AN 7.175.000.000 DPUPRPKP2 Persentase jalan lingkungan yang baik Persen 82 82 84.19 DPUPRPKP2 Pencapaian targetan penanganan kawasan DAS Cipelang Persen - - 3 DPUPRPKP2 Persentase kepala keluarga dengan akses air bersih Persen 68 68 69 DPUPRPKP2 1.01.03.01.31. PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi Orang DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.01.32. PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi Orang DPUPRPKP2 1.01.03.01.33. PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi Persen 100 100 223.150.000 DPUPRPKP2 1.01.03.01.xx. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DPUPRPKP2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Dokumen - DPUPRPKP2 Persentase pencapaian pembangunan kawasan pusat pemerintahan Persen - DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.01.35. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 290.000.000 DPUPRPKP2 Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang Persen 80 50% 60% DPUPRPKP2 Persentase tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK) Persen 50 - - DPUPRPKP2 1.01.03.01.36. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 7.555.000.000 DPUPRPKP2 Jumlah lapang milik pemerintah yang di tata Lapang 1 DPUPRPKP2 Persentase kesesuaian dengan dokumen tata ruang Persen 95 95 95 DPUPRPKP2 1.01.03.01.37. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Persentase kesesuaian pengendalian pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan tata ruang Persen 80 80 75 105.000.000 DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DLH 1.01.03.1.02.05.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 100.000.000 DLH 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN DISHUB 1.01.03.1.02.09.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DISHUB Persentase kondisi jalan yang mantap Persen 79,24 4,83 177.742.000 DISHUB Ruas jalan kota yang mantap Km 91,72 - - DISHUB Panjang trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus 2,92 4.900.000.000 DISHUB Revitalisasi pedestrian kawasan Jl. Ahmad Yani, Jl. Ir. H. Juanda, lapangan merdeka, Jl. Ciwangi, dan jl. Kapt. Harun Kabir 2 5.500.000.000 DISHUB Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.1.02.09.18. PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Persentaese kondisi jalan yang mantap 20.985.271.910 DISHUB 1.01.03.1.02.09.20. PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN Jumlah data inspeksi kondisi jalan 50.000.000 DISHUB 1.01.03.1.02.09.21. PROGRAM CEPAT TANGGAP JALAN DAN JEMBATAN Jumlah ruas jalan yang harus ditangani dalam situasi segera 5.206.611.910 DISHUB 1.01.03.1.02.09.23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan 95.000.000 DISHUB 1.01.03.1.02.09.38. PROGRAM PENEINGKATAN PEDESTIAN YANG LAYAK DAN LAHAN PARKIR Persentase jalan trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus Persen 4,98 5.500.000.000 DISHUB 1.01.04 PERUMAHAN RAKYAT 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.04.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase jumlah rumah layak huni Persen 96,12 96 96,41 5.022.698.000 DPUPRPKP2 1.01.04.01.16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Dokumen 1,00 261.092.500 DPUPRPKP2 1.01.04.01.17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN Persentase kawasan kumuh Persen 0,21 0 0,17 4.000.000.000 DPUPRPKP2 1.01.06.01. DINAS SOSIAL DINSOS 1.01.04.1.01.06.20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Persentase area taman makam pahlawan yang dipelihara Persen 82 30.000.000 DINSOS 1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DLH 1.01.04.1.02.05.20. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Luas areal pemakaman Ha 34,60 35,00 34,70 650.000.000 DLH 1.01.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATPOL PP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.1.01.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 100 3.123.613.500 SATPOL PP 1.01.1.01.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 100 100 454.165.000 SATPOL PP 1.01.1.01.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 100 100 369.725.000 SATPOL PP 1.01.1.01.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 100 50 32.480. 550 SATPOL PP 1.01.1.01.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 100 100 9.621.000 SATPOL PP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.1.01.05.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 100 100 4.530.000 SATPOL PP 1.01.05.1.01.05.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Persentase gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani Persen 100 100 355.702.500 SATPOL PP 1.01.05.1.01.05.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Persentase tingkat gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Persen 100 100 755.829.500 SATPOL PP 1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD v1.01.1.01.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 90 90 815.985.100 BPBD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.1.01.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 90 90 201.856.000 BPBD 1.01.1.01.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 90 90 219.910.000 BPBD 1.01.1.01.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 90 90 103.377.000 BPBD 1.01.1.01.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase jumlah dokumen, laporan kinerja, dan laporan keuangan OPD yang tepat waktu Persen 90 90 18.526.500 BPBD 1.01.1.01.05.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 90 90 42. 640.000 BPBD 1.01.05.1.01.05.19. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 503.429.000 BPBD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana Persen 1,22 1,51 - BPBD Jumlah zona tangguh bencana Zotabe 9 13 - BPBD Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi dari korban bencana Persen 100 100 - BPBD 1.01.05.1.01.05.21. PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL 161.571.000 BPBD Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam Persen 90 90 - BPBD Persentase perbaikan rumah korban akibat bencana alam Persen 90 90 - BPBD 1.01.05.1.01.05.22. PROGRAM PENINGKATAN 361.533.000 BPBD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran Persen 1 2 - BPBD Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan di evakuasi dari korban kebakaran Persen 90 90 - BPBD 5.00.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESBANGPOL PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi Persen 100 100 100 199.231.000 KESBANGPOL 1.01.05.5.00.01.17 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Persentase fasilitasi koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat Persen 100 100 100 156.233.000 KESBANGPOL Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.06 SOSIAL 1.01.06.01. DINAS SOSIAL DINSOS 1.01.1.01.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 100 621.699.000 DINSOS 1.01.1.01.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 100 100 1.625.194.000 DINSOS 1.01.1.01.06.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 100 100 19.500.000 DINSOS 1.01.1.01.06.05 PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 100 100 4.456.500 DINSOS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.1.01.06.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 100 100 14.845.500 DINSOS 1.01.1.01.06.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG /JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 100 100 100 2.290.000 DINSOS 1.01.1.01.06.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 80 80 82 25.098.500 DINSOS 1.01.06.1.01.06.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN 415.935.000 DINSOS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOSIAL (PMKS) LAINNYA Persentase masyarakat miskin BDT yang tertangani Persen 72 76 DINSOS 1.01.06.1.01.06.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 302.769.000 DINSOS Persentase tuna sosial (terutama gelandangan dan pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 45 55 DINSOS Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Persen 100 100 DINSOS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (SPM) Persentase lanjut usia terlantar terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 45 55 DINSOS Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 45 55 DINSOS Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 45 60 DINSOS Persentase PMKS lainnya yang tertangani Persen 45 46 DINSOS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.06.1.01.06.18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 45 60 32.231.000 DINSOS 1.01.06.1.01.06.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.033.955.800 DINSOS Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Persen 10 15 DINSOS Persentase keluhan masyarakat miskin yang ditindaklanjuti dan selesai meleui UPT SLRT Persen 100 82 DINSOS Persentase keluarga miskin BDT yang tertangani Persen 72 76 DINSOS 1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1.02.01 TENAGA KERJA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DISNAKER 1.02.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 538.409.300 DISNAKER 1.02.1.02.01.02 PROGRAM SARANA PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 100 482.090.000 DISNAKER 1.02.1.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100 59.500.000 DISNAKER 1.02.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 100 99.425.000 DISNAKER 1.02.1.02.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 100 7.868.700 DISNAKER 1.02.1.02.01.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan Persen 100 18.011.200 DISNAKER Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dokumen penganggaran 1.02.01.1.02.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Persen 3 508.000.000 DISNAKER 1.02.01.1.02.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair Orang 500 250.000.000 DISNAKER 1.02.01.1.02.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja Persen 100 449.710.500 DISNAKER 1.02.01.1.02.01.18. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCT PRIORITAS DAERAH) Persentase peningkatan keterampilan pencari kerja Persen 550.000.000 DISNAKER 1.02.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DP2KBP3APM 1.02.08.01.15. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Persentase kapasitas perempuan dan anak dalam pembangunan Persen N/A 30% 30 50.000.000 DP2KBP3APM 1.02.02.1.02.08.16. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Persentase penguatan dan pengembangan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah dan penyedia layanan Persen N/A 75 75 211.739.328 DP2KBP3APM 1.02.02.1.02.08.xx. PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Persentase pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan Persen 30 30 104.000.000 DP2KBP3APM 1.02.03 PANGAN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DKP3 1.02.1.02.03.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 81 100 1.380.880.000 DKP3 1.02.1.02.03.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 81 100 510.960.370 DKP3 1.02.1.02.03.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 81 90 94.000.000 DKP3 1.02.1.02.03.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 81 90 32.460.000 DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.1.02.03.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 81 90 2.480.000 DKP3 1.02.1.02.03.01.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 81 90 18.800.000 DKP3 1.02.03.1.02.03.15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUN AN 645.948.500 DKP3
2. a.Skor PPH Poin 87 79 - DKP3
3. b.Angka kecukupan energi KKAL/KAP/ hari 2209 2423 - DKP3
4. c.Angka kecukupan protein GR/KAP/har i 69,70 107,1 - DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. d.Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan pangan asal hewan (PAH) Persen 85 86 - DKP3
6. e.Angka ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah Kg 0 15099 - DKP3
7. f.Persentase ketersediaan data ketahanan pangan atau pertanian Persen 100 100 - DKP3
8. g.Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi Persen - 25 DKP3
9. h.Persentase luas lahan pertanian yang mengikuti AUTP Persen 20 DKP3
10. i.Persentase peningkatan luas lahan pertanian organik yang tersertifikasi Persen 10 DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. j.Persentase petani hortikultura yang memiliki sertifikat prima Persen 10 DKP3 1.02.04 PERTANAHAN 1.02.14.4.00.01.15. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN 44.400.000 BAG. TAPEM 1.02.05 LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DLH 1.02.1.02.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 100 10.401.072.725 DLH 1.02.1.02.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 100 100 20.111.254.900 DLH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.1.02.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 100 100 200.000.000 DLH 1.02.1.02.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 100 100 21.920.000 DLH 1.02.1.02.05.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 100 100 100 9.670.000 DLH 1.02.1.02.05.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 100 100 34.323.500 DLH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.05.1.02.05.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.407.000.000 DLH Persentase pengurangan sampah Persen 18 20 - DLH Persentase penanganan sampah Persen 73 80 - DLH Persentase pelayanan kebersihan Persen 50 55 - DLH persentase pemrosesan akhir sampah Persen 100 100 - DLH 1.02.05.1.02.05.16. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 931.653.500 DLH Persentase dokumen kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan Persen 50 50 50 - DLH Persentase usaha dan/atau kegiatan melaporkan hasil Persen 3 5 5 - DLH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Cakupan pelaksanaan program pelaporan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman Persen 100 100 100 - DLH Persentase peningkatan kualitas air sungai Persen 3 0 3 - DLH Persentase dokumen kajian dampak lingkungan digunakan dalam pengambilan keputusan Persen 100 100 100 - DLH Persentase capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan 0 0 0 - DLH Persentase peran serta masyarakat dalam pengeloaan lingkungan hidup Persen 10 11 11 - DLH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan wilayah pelayanan pengambilan lumpur tinja Persen 0 30 35 - DLH 1.02.05.1.02.05.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 73.000.000 DLH Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam Persen 100 100 - DLH Persentase jumlah kampung iklim di wilayah kota sukabumi Persen 4 4 5 DLH 1.02.05.1.02.05.19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
  1. 181.485.000 DLH Persentase penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup Persen 100 100 100 DLH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase jumlah peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup Persen 16 16 18 DLH 1.02.05.1.02.05.20. PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 133.861.500 DLH Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu Persen 60 60 60 DLH Persentase ketaatan masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran Persen 0 8 13 DLH 1.02.05.1.02.05.24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Luasan pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) Ha 21,3 21,3 21,30 1.050.000.000 DLH 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN DISHUB 1.02.05.1.02.09.24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Jumlah lampu pju yang terpasang di seluruh Daerah Titik 0 129 1.566.674.550 DISHUB Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.02.11.01.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 11.050.000 1.02.06 ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.02.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 90 100 1.408.135.000 DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 90 100 174.187.100 DISDUKCAPIL Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  2. 1.02.1.02.06.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 100 70.000.000 DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 90 100 110.000.000 DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 90 100 42.062.000 DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri no.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 100 100 5.000.000 DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh Persen 90 100 21.300.000 DISDUKCAPIL Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD 1.02.1.02.06.01.15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.454.514.000 DISDUKCAPIL Cakupan kepemilikan KTP-el Persen 99,08 100 DISDUKCAPIL Cakupan kepemilikan kartu keluarga Persen 94,41 100 DISDUKCAPIL Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun Persen 96,63 100 DISDUKCAPIL Cakupan kepemilikan akta kematian Persen 74,46 100 DISDUKCAPIL Cakupan pemanfaatan data kependudukan Persen N/A 9,7 100 DISDUKCAPIL 1.02.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DP2KBP3APM 1.02.07.1.02.08.15. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN/KECAMAT AN - Persentase tingkat pemberdayaan masyarakat; - Persentase swadaya masyarakat persen N/A - 40,76; - 49,28 -49; -49,3 2.634.159.200 DP2KBP3APM 1.02.07.1.02.08.17. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase kelurahan cepat berkembang persen N/A 51 54 214.377.000 DP2KBP3APM 1.02.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DP2KBP3APM 1.02.1.02.08.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 100 658.169.988 DP2KBP3APM 1.02.1.02.08.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 80 80 80 125.238.000 DP2KBP3APM 1.02.1.02.08.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 100 100 100 15.510.000 DP2KBP3APM 1.02.1.02.08.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 100 100 100 14.000.000 DP2KBP3APM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.08.1.02.08.15. PROGRAM KELUARGA BERENCANA -CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ -unmet need Persen 67,80; 21,32; 23,55; 11,25; 67,80; 21,32; 23,55; 11,25; 146.284.000 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.16. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) Rata-rata usia nikah pertama Tahun 21.32 21.32 212.794.250 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.17. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI -CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ -unmet need Persen 67,80; 21,32; 23,55; 11,25; 67,80; 21,32; 23,55; 11,25; 31.063.784 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.18. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI -CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ -unmet need Persen 67,80; 21,32; 23,55; 11,25; 67,80; 21,32; 23,55; 11,25; 53.650.000 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.20. PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 481.062.000 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.XX PROGRAM KETAHANAN KELUARGA (FAMILY STRENGTHENING) Persentase keluarga sejahtera II Persen 75 76 329.409.800 DP2KBP3APM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.08.1.02.08.22. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan Persen 65% 70 88.149.000 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.23. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA Persentase keluarga sejahtera II Persen 75 76 60.000.000 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.24. PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU Jumlah kelompok bina keluarga (BKB- BKR-BKL) KLP 280 280 736.304.800 DP2KBP3APM 1.02.09 PERHUBUNGAN 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN DISHUB 1.02.1.02.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 100 5.376.455.940 DISHUB 1.02.1.02.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 100 1.367.357.600 DISHUB Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.1.02.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100,00 423.543.250 DISHUB 1.02.1.02.09.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 5 162. 421.350 DISHUB 1.02.1.02.09.08. PROGRAM PERNECANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 1 9.801.500 DISHUB 1.02.1.02.09.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Program aplikasi PPTV visim Dokumen 1 1 612.404.900 DISHUB Dokumen rencana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan DISHUB 1.02.1.02.09.16. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui peralatan dan perlengkapan pengujian 458.260.000 DISHUB Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.1.02.09.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 200.000.000 DISHUB Tingkat keselamatan dalam berlalu lintas meningkat Persen DISHUB Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Persen 80,08 DISHUB Dokumen perencanaan dan evaluasi trayek angkutan umum dan saum Dokumen DISHUB SAUM Dokumen DISHUB DED gedung atau lahan parkir baru Dokumen - DISHUB Jumlah gedung atau lahan parkir baru Titik - DISHUB 1.02.1.02.09.19. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 800.000.000 DISHUB Persentase ketersedian fasilitas DISHUB Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perlengkapan jalan :
  3. 1.Rambu Buah 67,87 6,00 70.650.000 DISHUB
  4. 2.ITS Titik 66,12 - - DISHUB
  5. 3.Warning light Unit 100,00 2,00 66.000.000 DISHUB
  6. 4.Cermin tikungan Buah 81,67 14,00 63.350.000 DISHUB
  7. 5.Marka M' 43 5.700 200.000.000 DISHUB
  8. 6.Pagar pengaman Paket 68,95 200.000.000 DISHUB Jumlah pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Orang 200,00 200 200.000.000 DISHUB 1.02.1.02.09.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 238.896.200 DISHUB Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terpenuhinya kebutuhan PKB DISHUB tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor Persen DISHUB 1.02.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DISKOMINFO 1.02.1.02.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 90 1.311.208.300 DISKOMINFO 1.02.1.02.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 90 308.415.000 DISKOMINFO 1.02.1.02.10.06. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 90 16.320.000 DISKOMINFO Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.1.02.10.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh Perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 90 22.355.500 DISKOMINFO 1.02.10.1.02.10.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa Persen 90 328.617.700 DISKOMINFO 1.02.10.1.02.10.17. PROGRAM FASILITAS PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Peningkatan wawasan sdm dalam penyebarluasan informasi Persen 90 165.372.500 DISKOMINFO 1.02.10.1.02.10.18. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA Persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Persen 90 518.943.000 DISKOMINFO 1.02.10.1.02.10.19. PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT) Persentase penyebaran informasi ketentuan bidang cukai tembakau yang tersampaikan Persen 80 100.000.000 DISKOMINFO Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH BAG. HUMAS & PROTOKOL 1.02.10.1.02.10.18. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 308.952.000 BAG. HUMAS & PROTOKOL 1.02.11 KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DISKOPDAGRIN 1.02.1.02.11.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 100 785.329.150 DISKOPDAGRIN 1.02.1.02.11.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 100 100 271.404.350 DISKOPDAGRIN 1.02.1.02.11.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk Persen 100 100 100 20.400.000 DISKOPDAGRIN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 peningkatan disiplin manajemen 1.02.1.02.11.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 100 100 150.000.000 DISKOPDAGRIN 1.02.1.02.11.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 100 100 19.403.000 DISKOPDAGRIN 1.02.05.1.02.11.01. 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengendalian pencemaran dan perusakkan lingkungan hidup Persen 100 100 100 11.050.000 DISKOPDAGRIN 1.02.11.1.02.11.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Persentase usaha mikro dan kecil Persen 85,53 85,00 300.000.000 DISKOPDAGRIN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.11.1.02.11.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 54.953.000 DISKOPDAGRIN UMKM naik kelas Usaha Mikro - 30 - DISKOPDAGRIN 1.02.11.1.02.11.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 893.258.000 DISKOPDAGRIN Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima penguatan permodalan UMK 92 200 - DISKOPDAGRIN Jumlah promosi produk usaha mikro kecil menengah melalui pameran Produk - 10 - DISKOPDAGRIN Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh penguatan Persen - 70 - DISKOPDAGRIN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 permodalan 1.02.11.1.02.11.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 357.307.000 DISKOPDAGRIN Persentase peningkatan koperasi aktif Persen 61,23 63 - DISKOPDAGRIN Persentase peningkatan koperasi yang melaksanakan RAT Persen 35,93 36 - DISKOPDAGRIN 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH BAG. EKBANG & KD 1.02.11.4.00.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 43.000.000 BAG. EKBANG & KD 1.02.12 PENANAMAN MODAL 1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DPMPTSP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SATU PINTU 1.02.1.02.12.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 80 80 804.177.400 DPMPTSP 1.02.1.02.12.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 80 80 80.170.000 DPMPTSP 1.02.1.02.12.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 80 80 6.485.000 DPMPTSP 1.02.12.1.02.12.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Persentase pertumbuhan investor yang berinvestasi persen 223.357.100 DPMPTSP 1.02.12.1.02.12.16 PROGRAM PENINGLATAN IKLIM INVESTASI DAN Persentase terkendalinya prosedur pelayanan Persen 95 70 235.353.000 DPMPTSP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 REALISASI INVESTASI perizinan secara berkala Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Juta Rupiah 200.000 DPMPTSP Realisasi investasi PMA dan PMDN Juta Rupiah 200.000 - DPMPTSP 1.02.12.1.02.12.17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 21.525.000 DPMPTSP Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk pemanfaatan dan pengembangan potensi unggulan daerah Persen 70 70 - DPMPTSP Persentase potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah yang terinformasikan untuk investasi persen 100 100 100 - DPMPTSP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.12.1.02.12.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PERIZINAN Jumlah ijin yang diterbitkan Persen 90 70 95.125.000 DPMPTSP 1.02.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA DISPORAPAR 1.02.1.02.13.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 1.016.005.350 DISPORAPAR 1.02.1.02.13.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 100 100 125.000.000 DISPORAPAR 1.02.1.02.13.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100 100 133.000.000 DISPORAPAR 1.02.1.02.13.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Dokumen 6 1 62.670.000 DISPORAPAR Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.13.1.02.13.17. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Jumlah wirausaha muda pemula Orang - 40 100.000.000 DISPORAPAR 1.02.13.1.02.13.18. PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Persentase peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba Persen 1 1 40.000.000 DISPORAPAR 1.02.13.1.02.13.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Jumlah raihan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan nasional Skor 46 9 1.944.455.000 DISPORAPAR 1.02.13.1.02.13.21. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 2.649.545.000 DISPORAPAR Jumlah sarana dan prasarana olahraga kota sukabumi Unit 5 - DISPORAPAR Persentase kelurahan sport center Persen 15 - DISPORAPAR 1.02.14 STATISTIK Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DISKOMINFO 1.02.14.1.02.10.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH Tingkat ketersediaan data pembangunan dan informasi statistik sektoral Persen 100 85.600.000 DISKOMINFO 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH BAG. EKBANG & KD
  9. 1.02.14.4.00.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATI STIK DAERAH 130.000.000 BAG. EKBANG & KD 1.02.16 KEBUDAYAAN 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DISDIK 1.02.16.1.01.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Jumlah budaya lokal yang dilestarikan Jenis 5 5 5 149.900.000 DISDIK 1.02.16.1.01.01.16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Jumlah seni budaya yang dilestarikan Kegiatan 4 5 3 962.100.000 DISDIK 1.02.16.1.01.01.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Jumlah pengelolaan keragaman budaya Kegiatan 4 4 4 304.506.500 DISDIK 1.02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA DISPORAPAR Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.16.1.02.13.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Jumlah destinasi pariwisata berbasiskan kuliner dan sejarah Lokasi 3 100.000.000 DISPORAPAR 1.02.17 PERPUSTAKAAN 1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DISPUSIP 1.02.1.02.17.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 90 90 435.637.250 DISPUSIP 1.02.1.02.17.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 85 90 2.082.250.000 DISPUSIP 1.02.1.02.17.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 90 90 6.725.000 DISPUSIP 1.02.1.02.17.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan Persen 80 - 2.950.000 DISPUSIP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dokumen penganggaran 1.02.1.02.17.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase peningkatan minat baca Persen 3 3 783.900.000 DISPUSIP 1.02.18 KEARSIPAN 1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DISPUSIP 1.02.18.1.02.17.15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN Meningkatnya tertib arsip SKPD 33 156.000.000 DISPUSIP 1.02.18.1.02.17.17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan Jmh arsip 500 94.000.000 DISPUSIP
  10. 2.URUSAN PILIHAN 2.00.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.00.01.1.02.03.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Provitas perikanan budidaya ton/ha 24,59 24,71 355.147.000 DKP3
  11. 2.00.01.1.02.03.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 625.597.000 DKP3
12. a.Persentase keamanan pangan produk perikanan % 10 20 - DKP3
13. b.Angka konsumsi ikan kg/kapita/ tahun 39,47 41,07 - DKP3 2.00.02 PARIWISATA 1.02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA DISPORAPAR 2.00.02.1.02.13.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event yang diselenggarakan 6 5 387.000.000 DISPORAPAR 2.00.02.1.02.13.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Persentase peningkatan jumlah pengunjung ke destinasi wisata - 5,00 387.200.000 DISPORAPAR 2.00.02.1.02.13.18. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang aktif 3 3 438.000.000,00 DISPORAPAR Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.00.03 PERTANIAN 1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DKP3 2.00.03.1.02.03.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 129.890.000 DKP3
14. a.Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum Persen - 5 - DKP3
15. b.Persentase lembaga usaha tani dengan kategori kelas utama Persen - 5 - DKP3 2.00.03.1.02.03.16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUN AN Tingkat konsumsi buah dan sayuran Gr/kap/hari - 195,15 65.938.000 DKP3 2.00.03.1.02.03.17 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUN AN 95.310.000 DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. a.Persentase lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisasi pertanian dengan baik Persen 79,52 50 - DKP3
17. b.Tingkat pendayagunaan dan pemanfaatan fasilitas pengolahan hasil pertanian Persen - 75 - DKP3 2.00.03.1.02.03.18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN Provitas padi Ton/ha GKG 7,1 6,16 34.153.000 DKP3 2.00.03.1.02.03.19. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUN AN LAPANGAN Persentase peningkatan kapasitas penyuluh dalam melakukan metode penyuluhan Persen 0 80 124.862.500 DKP3 2.00.03.1.02.03.20. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) Persen 90 100 106.675.000 DKP3 2.00.03.1.02.03.21. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Produksi daging Ton - 5.561,79 144.130.000 DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.00.03.1.02.03.22. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN Tingkat konsumsi pangan hewani (gr/kap /hr) - 68 1.061.981.000 DKP3 2.00.03.1.02.03.24. PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS 453.390.000 DKP3
18. a.Persentase peningkatan peserta sekolah agro di KAC Persen 10 10 - DKP3
19. b.Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha agribisnis dalam Sukabumi Agrokreatif Expo (SAE) Persen 10 10 - DKP3 2.00.03.1.02.03.25 Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2.339.200.000 DKP3
20. a.Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B Ha 1,90 54,00 - DKP3
21. b.Persentase peningkatan LP2B milik Pemerintah Daerah Persen 3,6 - DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.00.03.1.02.03.26 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 77.070.000 DKP3
22. a.Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat PRA-NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner) Persen 25 30 - DKP3
23. b.Persentase penerapan SOP pemotongan hewan kurban di masyarakat Persen 20 - DKP3 2.00.04 KEHUTANAN 2.00.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.00.06 PERDAGANGAN 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATPOL PP 2.00.06.1.01.05.20. PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT) Cakupan penurunan penggunaan barang kena cukai ilegal Persen 100 100 250.000.000 SATPOL PP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DISKOPDAGRIN 2.00.06.1.02.11.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
  1. 160.841.600 DISKOPDAGRIN Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera dan di tera ulang UTTP 188 100 - DISKOPDAGRIN Jumlah peserta sosialisasi meteorologi legal Orang - 120 - DISKOPDAGRIN 2.00.06.1.02.11.18 PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 496.169.000 DISKOPDAGRIN Jumlah draft rancangan peraturan walikota Dokumen - 1 - DISKOPDAGRIN Jumlah pengembangan dan pembangunan Unit 2 - - DISKOPDAGRIN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pusat-pusat perdagangan Persentase pemanfaatan profil, prognosa, informasi harga, dan pengawasan barang penting atau strategis Persen - 80 - DISKOPDAGRIN Jumlah produk unggulan yang difasilitasi pemasarannya melalui pameran di luar kota sukabumi Produk 15 10 - DISKOPDAGRIN Persentase pengawasan pembangunan pasar pelita Persen - 100 - DISKOPDAGRIN 2.00.06.1.02.11.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 100.000.000 DISKOPDAGRIN Jumlah kawasan penataan PKL dan pemberdayaan pedagang Kawasan 3 - - DISKOPDAGRIN Jumlah pengembangan dan Unit - - - DISKOPDAGRIN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pembangunan pusat-pusat perdagangan 2.00.07 PERINDUSTRIAN 1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DISKOPDAGRIN 2.00.07.1.02.11.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Pertumbuhan industri Persen 2 0,2 200.000.000 DISKOPDAGRIN 2.00.07.1.02.11.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Pertumbuhan industri Persen 2 0,2 288.000.000 DISKOPDAGRIN 2.00.07.1.02.11.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Persentase IKM yang mendapatkan legalitas usaha Persen - 100 239.000.000 DISKOPDAGRIN 2.00.08 TRANSMIGRASI 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DISNAKER Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.00.08.1.02.01.15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi terlaksananya mou kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi 215.535.000 DISNAKER 2.00.08.1.02.01.17 Program Transmigrasi Nasional Fasilitasi transmigrasi regional Angka - DISNAKER
  2. 3.PENUNJANG URUSAN 3.00.01 INSPEKTORAT 3.00.01.01. INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT 3.00.3.00.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 90 90 874.785.678 INSPEKTORAT 3.00.3.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 90 90 370.450.000 INSPEKTORAT 3.00.3.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan OPD yang sesuai aturan dan tepat waktu Persen 90 90 11.612.500 INSPEKTORAT Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.00.3.00.01.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran opd dengan daerah Persen 90 90 14.485.000 INSPEKTORAT 3.00.01.3.00.01.15 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 735.495.500 INSPEKTORAT Nilai pengawasan kinerja pada sakip Persen 65,2 70,5 INSPEKTORAT Persentase SAKIP PD bernilai baik Persen 70 80 INSPEKTORAT Tingkat maturitas SPIP Level 1 2 INSPEKTORAT Persentase unit WBK/WBBM Persen 0,06 5 INSPEKTORAT Persentase tindak lanjut temuan BPK Persen 81 81 INSPEKTORAT Persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan Persen 70 85 INSPEKTORAT 3.00.01.3.00.01.xx PROGRAM PENATAAN REFORMASI BIROKRASI Level INSPEKTORAT Level APIP Level 1 1 2 INSPEKTORAT Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase pemenuhan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang sesuai peraturan dan kebijakan nasional 75 75 100 100.000.000,00 INSPEKTORAT 3.00.01.3.00.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan 15 18 807.000.000 INSPEKTORAT 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH BAG. EKBANG & KD 3.00.01.4.00.01.15. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 161.000.000 BAG. EKBANG & KD 3.00.02 PERENCANAAN 3.00.02.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA 3.00.3.00.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Tingkat kepuasan aparatur terhadap 70 757.961.000 BAPPEDA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKANTORAN pelayanan administrasi perkantoran 3.00.3.00.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 75 448.273.000 BAPPEDA 3.00.3.00.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR persentase peningkatan kapasitas dan legalitas sdm Persen 204.500.000 BAPPEDA 3.00.3.00.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu Persen 75 47.125.000 BAPPEDA 3.00.3.00.02.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 70 114.370.000 BAPPEDA 3.00.02.3.00.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 680.781.500,00 BAPPEDA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.00.02.3.00.02.18. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Persentase pencapaian pemenuhan program dan kegiatan infrastruktur dan tata ruang Persen 998.555.950,00 BAPPEDA 3.00.02.3.00.02.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.392.499.500 BAPPEDA Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu Persen 80 100 BAPPEDA Persentase konsistensi penjabaran program rpjmd kedalam RKPD Persen 100 100 100 BAPPEDA Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Persen 100 100 100 BAPPEDA Persentase perangkat daerah yang memenuhi Persen 96 95 91 BAPPEDA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 target program pembangunan daerah 3.00.02.3.00.02.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Perbandingan antara PD yang telah mencapai target indikator program pembangunan pencapaian sasaran dalam rpjmd dengan jumlah seluruh PD Persen 75 332.444.500 BAPPEDA 3.00.02.3.00.02.23. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 553.901.500 BAPPEDA 3.00.02.3.00.02.26. PROGRAM PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGUATAN KONDISI PEMERINTAHAN DAERAH Persentase penelitian dan pengajian dengan melibatkan akademisi 57 200.000.000 BAPPEDA 3.00.02.3.00.02.27. PROGRAM PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH 591.256.000 BAPPEDA Persentase inovasi daerah yang terfasilitasi Persen 57 BAPPEDA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi Jumlah BAPPEDA 3.00.03 KEUANGAN 3.00.03.02. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 3.00.03.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BPKD 3.00.3.00.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 90 90 90 992.065.667,00 BPKD 3.00.3.00.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 90 90 90 14.034.855.000 BPKD 3.00.3.00.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin Persen 90 90 90 75.200.000 BPKD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 manajemen 3.00.3.00.03.04. PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS Persentase fasilitasi pindah atau purna tugas pns Persen 90 90 90 185.282.075 BPKD 3.00.3.00.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 90 90 90 59.414.000 BPKD 3.00.3.00.03.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 90 90 90 169.331.000 BPKD 3.00.3.00.03.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 90 90 90 50.409.000 BPKD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.00.03.3.00.03.15.
  3. 1.Dinas unit kerja dapat mengerjakan tugas PERDA APBD serta dapat mengendalikan program kegiatan pengendalian anggaran
  4. 2.Tersusunnya buku PERDA tentang jawaban laporan organisasi laporan realisasi anggaran semester prognosis, buku pertanggung jawaban semester,
  5. 3.Persentase ketepatan waktu laporan pertanggung jawaban apbd laporan keuangan SKPD lebih efisien dan tepat waktu 4, Meningkatnya PAD non PBBP2 dan bphtb
  6. 1.laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda
  7. 3.Bulan Oktober
  8. 4.15 % 4.896.720.425 BPKD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  9. 5.ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah
  10. 6.Penyampaian RAPERDA APBD murni tepat waktu
  11. 7.Presentase peningkatan sumber pendapatan pajak daerah
  12. 8.Pemanfaatan informasi teknologi dalam pengelolaan pendapatan
  13. 9.Presentasee tingkat kepatuhan wajib pajak
  14. 10.Presentase tingkat pemahaman wajib pajak
  15. 11.Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan aset sesuai peraturan
  16. 5.Bln
  17. 6.Bln
  18. 7.Persen 8.
  19. 9.Sistem
  20. 10.Persen
  21. 11.SKPD
  22. 5.31 Maret 6. September
  23. 7.0,15
  24. 8.0
  25. 9.0,85
  26. 10.0,15
  27. 11.33
  28. 5.31 Maret
  29. 6.Sept
  30. 7.0,15
  31. 8.0
  32. 9.0,86
  33. 10.0,15
  34. 11.33
  35. 5.31 Maret 6. September
  36. 7.0,05
  37. 8.0
  38. 9.0,02
  39. 10.0,03
  40. 11.32 BPKD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.00.03.3.00.03.16.
  41. 1.Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kota
  42. 2.Koordinasi penyusunan hasil evaluasi gubernur tentang raperda APBD dan PERKADA penjabaran APBD
  43. 3.Verifikasi dan koordinasi bantuan keuangan provinsi
  44. 1.SKPD
  45. 2.Persen
  46. 3.Dokumen
  47. 1.33
  48. 2.100 3. Dokumen
  49. 1.33 SKPD
  50. 2.100% 3. Dokumen 383.643.500 BPKD 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH BAG. EKBANG & KD 3.00.03.4.00.01.15. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 457.000.000 BAG. EKBANG & KD 3.00.04 KEPEGAWAIAN 3.00.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BKPSDM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.00.3.00.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase meningkatnya administrasi perkantoran Persen 88,26 88,26 88,26 406.250.000 BKPSDM 3.00.3.00.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase meningkatnya kinerja sarana dan prasarana Persen 89,98 89,98 89,98 668.000.000 BKPSDM 3.00.3.00.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sdm aparatur Persen 90,00 90,00 90,00 152.283.400 BKPSDM 3.00.3.00.04.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan Persen 85,57 85,57 85,57 45.000.000 BKPSDM 3.00.3.00.04.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase meningkatnya pengembangan sistem perencanaan program kegiatan Persen 81,44 81,44 81,44 22.527.000 BKPSDM 3.00.04.3.00.04.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Persentase meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur Persen 91,87 91,87 91,87 969.036.000 BKPSDM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.00.05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.00.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BKPSDM 3.00.05.3.00.04. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan Persen 95,19 95,19 95,19 567.897.700 BKPSDM 3.00.05.3.00.04.16. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sdm aparatur Persen 95 95 95 2.312.000.000 BKPSDM
  51. 4.PENDUKUNG 4.00.01 SEKRETARIAT DAERAH BAG. KEU & KEPEG 4.00.4.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 2.860.307.500 BAG. KEU & KEPEG 4.00.4.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 2.690.201.700 BAG. HUMAS & PROTOKOL Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.00.4.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 1.251.291.800 BAG. PERLENGKAPAN 4.00.4.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 5.121.885.455 BAG. PERLENGKAPAN 4.00.4.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 999.354.400 BAG. PERLENGKAPAN 4.00.4.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas sdm Persen 160.230.000 BAG. KEU & KEPEG 4.00.4.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 10.700.000 BAG. KEU & KEPEG 4.00.4.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 15.000.000 BAG. ORGANISASI Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.00.4.00.01.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan program berkualitas Persen 138.953.375 BAG. PERLENGKAPAN 4.00.01.4.00.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 1.199.277.100 BAG. TAPEM 4.00.01.4.00.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 100.000.000 BAG. KEU & KEPEG 4.00.01.4.00.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 1.530.448.000 BAG. HUMAS & PROTOKOL 4.00.01.4.00.01.16. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Persentase penerapan pengadaan barang atau jasa di daerah melalui sarana aplikasi yang terintegrasi Persen 90 192.842.000 BAG. BARANG/JASA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.00.01.4.00.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 461.776.300 BAG. EKBANG & KD 4.00.01.4.00.01.19. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Persentase produk hukum yang harmonis Persen 100 100 100 1.365.767.500 BAG. HUKUM 4.00.01.4.00.01.21. PROGRAM KETATALAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 1.104.125.000 BAG. ORGANISASI Persentase perangkat daerah dengan peringkat komposit 4 (P-4) Persen 60 - BAG. ORGANISASI Persentase perangkat daerah dan BUMD yang memiliki proses bisnis Persen 25 - BAG. ORGANISASI Nilai manajemen perubahan Angka 3,06 0,08 - BAG. ORGANISASI Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan Persen N/A 20,00 - BAG. ORGANISASI Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pada setiap jenis pelayanan dan atau indeks pelayanan publik Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai ikm baik Persen 68,57 71,00 - BAG. ORGANISASI 4.00.01.4.00.01.22. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 1.209.759.800 BAG. TAPEM Nilai pelaporan kinerja pada SAKIP Nilai 11,15 - 11,50 - BAG. TAPEM Nilai hasil EKPPD Nilai 3,39 - 3,40 - BAG. TAPEM 4.00.01.4.00.01.23. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM 109.070.000 BAG. HUKUM 4.00.01.4.00.01.24. PROGRAM LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) 21.000.000 BAG. EKBANG & KD 4.00.01.4.00.01.25. PROGRAM PELAYANAN DAN PENANGANAN MASALAH BARANG DAN JASA 135.622.000 BAG. BARANG/JASA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.00.01.4.00.01.26. PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA 688.544.600 BAG. BARANG/JASA 4.00.01.02. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DP2KBP3APM 4.00.01.1.02.08.22. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Pelayanan kepada masyarakat ditingkat kelurahan dan kecamatan se- kota sukabumi Persen 39 50 32.794.000 DP2KBP3APM 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 4.00.02 SEKRETARIAT DPRD 4.00.02.02. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.00.02.01. SEKRETARIAT DPRD SETWAN 4.00.4.00.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 90 2.349.475.400 SETWAN 4.00.4.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 100 90 714.898.000 SETWAN 4.00.4.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100 90 455.810.000 SETWAN 4.00.4.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas sdm Persen 100 90 981.480.600 SETWAN 4.00.4.00.02.05 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBNAGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 100 90 8.867.000 SETWAN 4.00.4.00.02.06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT Meningkatnya kinerja DPRD Persen 100 100 19.231.428.500 SETWAN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.00.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH BAG. KESRA 5.00.01.4.00.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Persentase peningkatan kegiatan keagamaan swadaya masyarakat Persen 5.773.537.250 BAG. KESRA 5.00.01.4.00.01.19. PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN Persentase peningkatan jamaah mesjid jami kelurahan Persen 1.246.843.370 BAG. KESRA 5.00.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESBANGPOL 5.00.5.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 232.075.000 KESBANGPOL 5.00.5.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 100 84.557.000 KESBANGPOL Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5.00.5.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 100 11.550.000 KESBANGPOL 5.00.5.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 100 1.000.000 KESBANGPOL 5.00.5.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 100 3.140.000 KESBANGPOL 5.00.01.5.00.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Persentase unjuk rasa yang disebabkan konfik antar dan inter umat beragama Persen ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 143.455.000 KESBANGPOL Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5.00.01.5.00.01.16. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan Persen - 100 301.877.100 KESBANGPOL 5.00.01.5.00.01.17. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan politik Persen 100 100 100 87.757.000 KESBANGPOL 5.00.01.5.00.01.19. PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN Persentase penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang Persen 100 100 52.827.000 KESBANGPOL 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATPOL PP 5.00.01.1.01.05.18. PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU Persentase keamanan pemilu Persen N/A 100 183.160.000 SATPOL PP
  52. 6.KEWILAYAHAN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.00.01 KECAMATAN 6.00.01.01. KECAMATAN CIKOLE KEC. CIKOLE 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 98 98 1.296.461.000 KEC. CIKOLE 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 93 95 250.039.500 KEC. CIKOLE 6.00.6.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 98 98 22.616.000 KEC. CIKOLE 6.00.6.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas sdm Persen 97 98 19.657.000 KEC. CIKOLE 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 100 100 22.115.000 KEC. CIKOLE 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen Persen 100 100 4.060.000 KEC. CIKOLE Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perencanaan dengan dokumen penganggaran 6.00.01.6.00.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 100 80 132.945.000 KEC. CIKOLE 6.00.01.6.00.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAH AN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan Persen 98 80 2.515.690.650 KEC. CIKOLE 6.00.01.02. KECAMATAN GUNUNG PUYUH KEC. GUNUNG PUYUH 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 94,50 90 1.068.054.700 KEC. GUNUNG PUYUH 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 85,00 90 354.619.900 KEC. GUNUNG PUYUH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 98,30 90 16.540.000 KEC. GUNUNG PUYUH 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 100 90 3.140.000 KEC. GUNUNG PUYUH 6.00.01.6.00.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 85 90 130.961.000 KEC. GUNUNG PUYUH 6.00.01.6.00.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAH AN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 87,30 90 1.677.974.000 KEC. GUNUNG PUYUH 6.00.01.03. KECAMATAN CITAMIANG KEC. CITAMIANG Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 100 1.032.713.600 KEC. CITAMIANG 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 80 85 84 428.866.000 KEC. CITAMIANG 6.00.6.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 80 85 100 36.000.000 KEC. CITAMIANG 6.00.6.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 80 85 84 27.348.000 KEC. CITAMIANG 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 100 100 9.070.000 KEC. CITAMIANG Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 100 100 2.220.000 KEC. CITAMIANG 6.00.01.6.00.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 80 80 84 217.645.000 KEC. CITAMIANG 6.00.01.6.00.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAH AN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 65 65 84 2.071.973.000 KEC. CITAMIANG 6.00.01.04. KECAMATAN WARUDOYONG KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01..01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi Persen 85 1.007.302.720 KEC. WARUDOYONG Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perkantoran 6.00.6.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 85 390.289.435 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 85 16.250.000 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 85 88. 388.000 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 85 6.995.000 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET * Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan program berkualitas Persen 85 260.000 KEC. WARUDOYONG Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.00.6.00.01.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 85 1.455.000 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.15 PROGRAM PEMBINAAN & PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 321.397.500 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAH AN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 2.025.587.500 KEC. WARUDOYONG 6.00.01.05. KECAMATAN BAROS KEC. BAROS 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 80 100 833.085.500 KEC. BAROS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 80 100 284.742.500 KEC. BAROS 6.00.6.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 90 100 54.450.000 KEC. BAROS 6.00.6.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 90 100 8.986.000 KEC. BAROS 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 80 100 13.480.000 KEC. BAROS 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 80 100 4.710.000 KEC. BAROS 6.00.01.6.00.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan Persen 100 100 126.888.200 KEC. BAROS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tingkat kewilayahan 6.00.01.6.00.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAH AN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 100 100 1.716.070.265 KEC. BAROS 6.00.01.06. KECAMATAN LEMBUR SITU KEC. LEMBURSITU 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 979.779.000 KEC. LEMBURSITU 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 100 472.508.000 KEC. LEMBURSITU 6.00.6.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100 26.745.000 KEC. LEMBURSITU 6.00.6.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 100 36.347.250 KEC. LEMBURSITU Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 100 18.223.000 KEC. LEMBURSITU 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 100 4.325.000 KEC. LEMBURSITU 6.00.01.6.00.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 100 144.400.000 KEC. LEMBURSITU 6.00.01.6.00.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAH AN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 100 320.182.500 KEC. LEMBURSITU 6.00.01.07. KECAMATAN CIBEUREUM KEC. CIBEUREUM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 90,80 90 877.885.825 KEC. CIBEUREUM 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 88,05 90 370.511.000 KEC. CIBEUREUM 6.00.6.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 96,67 90 34.500.000 KEC. CIBEUREUM 6.00.6.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 97,80 90 31.242.000 KEC. CIBEUREUM 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 96,73 90 9.200.000 KEC. CIBEUREUM 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 97,97 90 6.238.000 KEC. CIBEUREUM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2019 2017 2018 target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.00.01.6.00.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 98,84 90 115.661.000 KEC. CIBEUREUM 6.00.01.6.00.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAH AN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 99,24 90 1.804.623.000 KEC. CIBEUREUM Tabel .......... Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah Tahun 2020-2023 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 URUSAN WAJIB 1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.01.01 PENDIDIKAN 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DISDIK 1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 10.277.475.400 100 13.173.503.288 100 14.490.853.617 100 15.808.203.946 100 53.750.036.250 DISDIK 1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 2.371.000.000 100 6.254.600.000 100 6.880.060.000 100 7.505.520.000 100 23.011.180.000 DISDIK 1.01.1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 144.525.000 100 158.977.500 100 174.875.250 100 190.773.000 100 669.150.750 DISDIK 1.01.1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 38.855.000 100 130.399.500 100 143.439.450 100 156.479.400 100 469. 173.350 DISDIK Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.1.01.01.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG JASA DAN ASSET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 100 29.400.000 100 46.750.000 100 51.425.000 100 56.100.000 100 183.675.000 DISDIK 1.01.1.01.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 50.000.000 100 105.600.000 100 116.160.000 100 126.720.000 100 398.480.000 DISDIK 1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Angka partisipasi kasar PAUD persen 70,2 2.065.475.000 71.70 3.083.586.000 73.20 3.391.944.600 75,70 3.700.303.200 75,70 12.241.308.800 DISDIK 1.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN 31.954.114.000 48.863.869.725 53.750.256.698 58.636.643.670 193.204.884.093 DISDIK Angka partisipasi murni (APM) SD Persen 99,60 - 99,70 - 99,80 - 99,90 - 99,90 - DISDIK Angka partisipasi murni (APM) SMP Persen 97,50 - 98,00 - 98,50 - 99,90 - 99,90 - DISDIK 1.01.1.01.01.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Persentase penurunan anak usia sekolah yang tidak sekolah persen 0 1.591.870.000 0 2.714.717.610 0 2.986.189.371 - 3.257.661.132 - 10.550.438.113 DISDIK 1.01.1.01.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK Persentase pendidik dan tenaga persen 75 1.502.715.800 85 2.310.000.000 95 2.541.000.000 100 2.772.000.000 100 9.125.715.800 DISDIK Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kependidikan yang profesional 1.01.1.01.01.21. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Persentase SMP Negeri yang melaksanakan PPDB Online Persen 100 1.649.668.000 100 4.385.549.740 100 4.824.104.714 100 5.262.659.688 100 16.121.982.142 DISDIK 1.01.1.01.01.23 PROGRAM OPENYELENGGAR AAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PUSAT Persentase jumlah sekolah yang menerima BOS pusat Persen 100 36.649.450.000 100 40.314.395.000 100 44.345.834.500 100 48.377.274.000 100 169.686.953.500 DISDIK 1.01.1.01.01.xx PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER Persentase penurunan kasus kenakalan siswa Persen 30 600.000.000 50 617.100.000 70 678.810.000 85 740.520.000 90 2.636.430.000 DISDIK 1.01.02. KESEHATAN - 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN - DINKES 1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 7.959.776.000 100 8.755.753.000 100 9.631.328.000 100 10.594.461.000 100 36.941.318.000 DINKES 1.01.1.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 1.670.035.000 100 1.837.038.000 100 2.020.742.000 100 2.222.817.000 100 7.750.632.000 DINKES 1.01.1.01.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan Persen 100 100.994.000 100 111.093.000 100 122.203.000 100 134.423.000 100 468.713.000 DINKES Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) disiplin manajemen 1.01.1.01.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 10.000.000 100 11.000.000 100 12.100.000 100 13.310.000 46.410.000 DINKES 1.01.1.01.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 263.244.000 100 289.568.000 100 318.525.000 100 350.377.000 100 1.221.714.000 DINKES 1.01.1.01.02.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 100 76.187.000 100 83.805.000 100 92.186.000 100 101.405.000 100 353.583.000 DINKES 1.01.1.01.02.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Dokumen 100 104.745.000 100 115.219.000 100 126.741.000 100 223.135.000 100 569.840.000 DINKES Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.02.1.01.02.15 . PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Persen 100 3.590.401.000 100 3.949.441.000 100 4.344.385.000 100 4.778.824.000 100 16.663.051.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.16 . PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (keluarga mandiri level IV) Persen 30 10.353.413.000 35 10.991.849.000 40 11.680.267.000 45 12.423.870.000 45 45.449.399.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.17 . PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Persentase sediaan farmasi dan pangan yang memenuhi syarat kesehatan Persen 100 101.920.000 100 112.112.000 100 123.323.000 100 135.655.000 100 473.010.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.19 . PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar Persen 100 413.055.000 100 454.360.000 100 499.796.000 100 549.776.000 100 1.916.987.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.20 . PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Persentase BALITA stunting Persen 22,5 289.082.000 22 317.990.000 21,5 349.789.000 21 286.800.000 21 1.243.661.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.21 . PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Persentase rumah sehat Persen 100 1.177.790.000 100 1.308.169.000 100 1.438.985.000 100 1.603.674.000 100 5.528.618.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.22 . PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGA N PENYAKIT MENULAR (P2M) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular Persen 100 2.397.798.000 100 1.843.288.000 100 2.027.617.000 100 2.218.583.000 100 8.487.286.000 DINKES Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.02.1.01.02.23 . PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna Persen 2 2.462.818.000 2 2.759.099.000 3 4.011.962.000 4 3.181.510.000 4 12.415.389.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.25 . PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUS KESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan Persen 100 23.100.000.000 100 29.300.000.000 100 33.000.000.000 100 68.000.000.000 100 153.400.000.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.28 . PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC) Persen 100 41.240.121.000 100 43.860.250.000 100 46.673.448.000 100 46.480.557.000 100 178.254.376.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.29 . PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA Angka kematian bayi per 100.000 KH 9 86.989.000 8,5 95.687.000 8,5 105.256.000 8 115.782.000 8 403.714.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.30 . PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA Persentase LANSIA yang dilakukan skrining kesehatan Persen 100 163.813.000 100 180.194.000 100 198.213.000 100 218.035.000 100 760.255.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.32 . PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Angka kematian ibu per 100.000 KH 125 818.861.000 122 854.847.000 122 894.431.000 120 937.974.000 120 3.506.113.000 DINKES 1.01.02.1.01.02.33 . PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai Persen 100 2.310.000.000 100 2.425.500.000 100 2.546.775.000 100 2.674.113.750 100 9.956.388.750 DINKES Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) kebutuhan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan persen 100 100 100 100 100 - DINKES 1.01.02.1.01.02.35 . PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PPK- BLUD Persentase masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan UPT BLUD persen 60 6.444.299.840 65 6.766.514.832 70 7.104.840.574 80 7.460.082.602 80 27.775.737.848 DINKES 1.01.02.1.01.02.36 . PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Cakupan peningkatan kapasitas dan legalitas SDM persen 100 196.074.000 100 215.681.000 100 237.249.000 100 260.974.000 100 909.978.000 DINKES 1.01.02.02. RSUD R.SYAMSUDIN SH - RSUD R. Syamsudin 1.01.02.1.01.02.26 . PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT 114.100.066.64 5 83.392.166.645 84.851.066.645 86.224.466.645 368.567.766.580 RSUD R. Syamsudin Pengadaan alat kesehatan rumah sakit (DAK) Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - RSUD R. Syamsudin Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran (pajak rokok) Persen - - - - - RSUD R. Syamsudin Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Peningkatan sarana dan prasarana RSUD R Syamsudin SH DAK (pembangunan gedung 8 lantai) Persen 25 - 25 - 25 - 25 - 100 - RSUD R. Syamsudin Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional Pembangunan gedung pusat penunjang (APBD I) Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - RSUD R. Syamsudin Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional pengadaan alat kedokteran (APBD I) 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - RSUD R. Syamsudin 1.01.02.1.01.02.33 . PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Penyediaan atau pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya Persen - - - - 100 - RSUD R. Syamsudin 1.01.02.1.01.02.34 . PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BLUD 300.000.000.000 300.000.000.000 300.000.000.000 300.000.000.000 1.200.000.000.000 RSUD R. Syamsudin Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit dan pengembangan SDM Persen 100 100 100 100 100 - RSUD R. Syamsudin Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Bidang Umum dan Keuangan Persen 100 100 100 100 100 - RSUD R. Syamsudin Peningkatan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit Bidang Pelayanan dan Keperawatan Persen 100 100 100 100 100 - RSUD R. Syamsudin Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit Bidang Pendidikan dan Syamsudin Peningkatan administrasi pengelolaan dan pengembangan SDM Persen 100 100 100 100 100 - RSUD R. Syamsudin 1.01.03. PEKERJAAN UMUM - Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN - DPUPRPKP2 1.01.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.098.832.260 1.193.360.486 1.297.241.535 1.411.410.688 5.000.844.969 DPUPRPKP2 Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 100 100 100 100 - DPUPRPKP2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Dokumen - - - - 1 - DPUPRPKP2 1.01.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 522.397.900 554.637.690 590.101.459 629.111.605 2.296.248.654 DPUPRPKP2 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 100 100 100 100 - DPUPRPKP2 Persentase bangunan sesuai dengan tata Gedung 1 1 1 1 3 - DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ruang kota 1.01.03.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100 80.000.000 100 88.000.000 100 96.800.000 100 106.480.000 100 371.280.000 DPUPRPKP2 1.01.03.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 100 15.116.200 100 16.627.820 100 18.290.602 100 20.119.662 100 70.154.284 DPUPRPKP2 1.01.03.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Persentase kondisi jalan lingkungan baik Persen 87.79 203.258.550 91.40 223.584.405 95.00 245.942.846 98.60 270.537.130 98.60 943.322.931 DPUPRPKP2 1.01.03.01.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORO NG-GORONG Persentase pencapaian target pembangunan drainase M 199.547 3.000.000.000 201.047 3.000.000.000 202.547 3.000.000.000 204.047 3.000.000.000 1.005.23 5 12.000.000.000 DPUPRPKP2 1.01.03.01.17. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BR ONJONG Persentase turap/talud/bro njong kondisi baik Unit 7 2.075.000.000 9 2.575.000.000 9 2.550.000.000 5 1.050.000.000 35 8.250.000.000 DPUPRPKP2 1.01.03.01.18. PROGRAM REHABILITASI/PE MELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Persentase kondisi jalan lingkungan baik Dokumen 3 203.258.880 3 223.584.768 3 245.943.245 3 270.537.569 15 943.324.462 DPUPRPKP2 1.01.03.01.21. TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN 2.206.297.500 2.426.927.250 2.669.619.975 2.936.581.973 10.239.426.698 DPUPRPKP2 Persentase kondisi jalan lingkungan baik Dokumen 10 10 10 10 50 - DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentase turap/talud/bro njong yang terbangun dalam kondisi baik m3 500 500 500 500 2.500 - DPUPRPKP2 Persentase pencapaian target pembangunan drainase Dokumen 10 10 10 10 50 - DPUPRPKP2 1.01.03.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Persentase jaringan irigasi kondisi baik M' 1.500 4.715.000.000 1.500 5.220.000.000 1.500 3.740.000.000 1.500 2.940.000.000 7.500 16.615.000.000 DPUPRPKP2 1.01.03.01.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 6.700.000.000 6.700.000.000 6.700.000.000 6.700.000.000 26.800.000.000 DPUPRPKP2 Persentase penduduk berakses air minum Persen 69 69 70 71 71 - DPUPRPKP2 Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK) Persen 89 90 91 92 92 - DPUPRPKP2 1.01.03.01.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN/KEC AMATAN 10.050.000.000 10.100.000.000 10.150.000.000 10.200.000.000 40.500.000.000 DPUPRPKP2 Persentase jalan lingkungan yang Persen 87.79 91.40 95.00 98.60 99 - DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) baik Pencapaian targetan penanganan kawasan DAS Cipelang Persen 3 3 3 3 15 - DPUPRPKP2 Persentase KK dengan akses air bersih Persen 69 69 70 71 71 - DPUPRPKP2 1.01.03.01.31. PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi Orang 40 150.000.000 40 165.000.000 40 181.500.000 40 199.650.000 160 696.150.000 DPUPRPKP2 1.01.03.01.32. PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi Orang 40 150.000.000 40 165.000.000 40 181.500.000 40 199.650.000 160 696.150.000 DPUPRPKP2 1.01.03.01.33. PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi Persen 100 473.150.000 100 515.465.000 100 567.011.500 100 623.012.650 100 2.178.639.150 DPUPRPKP2 1.01.03.01.xx. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2.150.000.000 240.000.000.000 240.000.000.000 60.000.000.000 542.150.000.000 DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Dokumen 5 - - - 5 - DPUPRPKP2 Persentase pencapaian pembangunan kawasan pusat pemerintahan persen - 40 40 10 90 - DPUPRPKP2 1.01.03.01.35. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.219.000.000 600.900.000 535.990.000 424.589.000 2.780.479.000 DPUPRPKP2 Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang Persen 60 70 80 80 80 - DPUPRPKP2 Persentase tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK) Persen 1 Draft RDTR Ranperda Perda - 1 Perda RDTR - DPUPRPKP2 1.01.03.01.36. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500 280.780.500 DPUPRPKP2 Jumlah lapang milik pemerintah yang di tata Lapang 1 - DPUPRPKP2 Persentase kesesuaian dengan dokumen tata ruang Persen 95 95 95 95 95 - DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.03.01.37. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Persentase kesesuaian pengendalian pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan tata ruang Persen 70 115.500.000 65 127.050.000 60 339.755.000 55 243.730.500 55 826.035.500 DPUPRPKP2 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN - DISHUB 1.01.03.1.02.09.15 . PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN - DISHUB Persentase kondisi jalan yang mantap Persen 5,31 194.983.800 5,84 214.482.180 6,43 235.930.398 7,07 259.523.438 7,07 904.919.816 DISHUB Ruas jalan kota yang mantap Km 95,12 5.000.000.000 95,46 5.500.000.000 95,83 6.050.000.000 96,25 6.655.000.000 96,70 23.205.000.000 DISHUB Panjang trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus Km 3,21 15.004.000.000 3,53 16.504.400.000 3,88 18.154.840.000 4,27 19.970.324.000 4,70 69.633.564.000 DISHUB Revitalisasi pedestrian kawasan Jl. Ahmad Yani, Jl. Ir. H. Juanda, Lapangan Merdeka, Jl. Ciwangi, dan Jl. Kapt. Harun Kabir 3 9.500.000.000 2 5.000.000.000 2 5.000.000.000 3 8.000.000.000 12 27.500.000.000 DISHUB 1.01.03.1.02.09.18 . PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Persentaese kondisi jalan yang mantap 26.726.789.301 29.489.468.231 34.428.415.054 35.561.256.560 0,00 126.205.929.146 DISHUB Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.03.1.02.09.20 . PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN Jumlah data inspeksi kondisi jalan 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 255.255.000 DISHUB 1.01.03.1.02.09.21 . PROGRAM CEPAT TANGGAP JALAN DAN JEMBATAN Jumlah ruas jalan yang harus ditangani dalam situasi segera 4.079.273.101 4.487.200.411 4.935.920.452 5.429.512.497 18.931.906.461 DISHUB 1.01.03.1.02.09.23 . PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan 104.500.000 114.950.000 126.445.000 139.089.500 484.984.500 DISHUB 1.01.03.1.02.09.38 . PROGRAM PENEINGKATAN PEDESTIAN YANG LAYAK DAN LAHAN PARKIR Persentase jalan trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus Persen 8,05 21.104.000.000 8,36 21.604.400.000 8,69 23.254.840.000 9,06 28.070.324.000 9,47 94.033.564.000 DISHUB 1.01.04 PERUMAHAN RAKYAT - 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN - DPUPRPKP2 1.01.04.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase jumlah rumah layak huni Persen 96,70 5.022.698.000 96,99 5.132.464.580 97,28 5.195.711.038 97,57 5.265.282.142 97,57 20.616.155.760 DPUPRPKP2 1.01.04.01.16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Dokumen 1 287.201.750 1 315.921.925 1 347.514.118 1 382.265.529 5 1.332.903.322 DPUPRPKP2 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.04.01.17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN Persentase kawasan kumuh Persen 0,13 4.000.000.000 0,08 4.000.000.000 0,04 4.000.000.000 - 4.000.000.000 - 16.000.000.000 DPUPRPKP2 1.01.06.01. DINAS SOSIAL - DINSOS 1.01.04.1.01.06.20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Persentase area taman makam pahlawan yang dipelihara Persen 84 60.000.000 86 63.000.000 88 66.150.000 90 69.457.500 90 258.607.500 DINSOS 1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DLH 1.01.04.1.02.05.20 . PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Luas areal pemakaman Ha 34,80 850.000.000 34,90 1.100.000.000 35,00 1.300.000.000 35,10 1.200.000.000 35,10 4.450.000.000 DLH 1.01.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SATPOL PP 1.01.1.01.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 2.920.700.000 100 3.117.600.000 100 3.471.200.000 100 3.569.400.000 100 13.078.900.000 SATPOL PP 1.01.1.01.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 487.000.000 100 509.500.000 100 529.500.000 100 555.500.000 100 2.081.500.000 SATPOL PP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.1.01.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 250.000.000 100 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 1.150.000.000 SATPOL PP 1.01.1.01.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 60 65.000.000 70 85.000.000 80 125.000.000 90 150.000.000 90 425.000.000 SATPOL PP 1.01.1.01.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 12.250.000 100 13.450.000 100 14.650.000 100 16.250.000 100 56.600.000 SATPOL PP 1.01.1.01.05.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 6.500.000 100 7.500.000 100 9.000.000 100 26.000.000 100 49.000.000 SATPOL PP 1.01.05.1.01.05.15 . PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Persentase gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani Persen 100 410.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 1.910.000.000 SATPOL PP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.05.1.01.05.16 . PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Persentase tingkat gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Persen 100 819.200.000 100 901.120.000 100 993.707.000 100 755.829.500 100 3.469.856.500 SATPOL PP 1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH - BPBD 1.01.1.01.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 91 910.800.000 92 1.001.880.000 93 1.102.068.000 94 1.212.274.800 95 4.227.022.800 BPBD 1.01.1.01.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 91 5.385.000.000 92 423.500.000 93 465.850.000 94 512.450.000 95 6.786.800.000 BPBD 1.01.1.01.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 91 220.000.000 92 242.000.000 93 266.200.000 94 292.820.000 95 1.021.020.000 BPBD 1.01.1.01.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 91 132.000.000 92 145.200.000 93 159.720.000 94 175.692.000 95 612.612.000 BPBD 1.01.1.01.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase jumlah dokumen, laporan kinerja, dan laporan keuangan OPD yang tepat waktu Persen 91 57.200.000 92 62.920.000 93 69.212.000 94 76.150.000 95 265.482.000 BPBD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.1.01.05.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 91 82.500.000 92 90.750.000 93 99.825.000 94 109.850.000 95 382.925.000 BPBD 1.01.05.1.01.05.19 . PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 654.500.000 719.950.000 791.945.000 841.076.700 3.007.471.700 BPBD Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana Persen 1,8 - 2,9 - 2,38 - 2,67 - 2,67 - BPBD Jumlah zona tangguh bencana Zotabe 17 - 21 - 25 - 29 - 29 - BPBD persentase jumlah korban berhasil dicari,ditolong, dan dievakuasi dari korban bencana Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - BPBD 1.01.05.1.01.05.21 . PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL 166.418.130 171.410.674 176.552.994 181.849.584 696.231.382 BPBD Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam Persen 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - BPBD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentase perbaikan rumah korban akibat bencana alam Persen 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - BPBD 1.01.05.1.01.05.22 . PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 372.378.990 383.550.360 395.056.870 406.908.577 1.557.894.797 BPBD Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran Persen 1,8 - 2,9 - 2,38 - 2,67 - 2,67 - BPBD Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan di evakuasi dari korban kebakaran Persen 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - BPBD 1.01.06 SOSIAL - 1.01.06.01. DINAS SOSIAL - DINSOS 1.01.1.01.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 704.766.900 100 807.220.500 100 887.942.550 100 928.303.575 100 3.328.233.525 DINSOS 1.01.1.01.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 306.941.000 100 337.750.000 100 381.525.000 100 405.851.250 100 1.432.067.250 DINSOS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.1.01.06.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 34.000.000 100 37.750.000 100 43.412.500 100 49.924.375 100 165.086.875 DINSOS 1.01.1.01.06.05 PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 38.000.000 100 40.300.000 100 45.025.000 100 48.647.500 100 171.972.500 DINSOS 1.01.1.01.06.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 14.845.500 100 15.911.300 100 16.706.865 100 18.377.552 100 65.841.217 DINSOS 1.01.1.01.06.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG /JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 100 3.345.000 100 5.152.500 100 5.410.125 100 5.951.138 100 19.858.763 DINSOS 1.01.1.01.06.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, Persen 84 27.000.000 86 29.700.000 88 31.185.000 90 71.185.000 90 159.070.000 DINSOS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) RPJMD, dan RKPD 1.01.06.1.01.06.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 610.000.000 731.000.000 755.000.000 778.000.000 2.874.000.000 DINSOS Persentase masyarakat miskin BDT yang tertangani Persen 77 78 79 80 80 - DINSOS 1.01.06.1.01.06.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.000.000.000 1.105.000.000 1.153.250.000 1.205.000.000 4.463.250.000 DINSOS Persentase tuna sosial (terutama gelandangan dan pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 58 60 62 65 65 - DINSOS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM) Persen 100 100 100 100 100 - DINSOS Persentase Lanjut Usia terlantar terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM) Persen 58 60 62 65 65 - DINSOS Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 58 60 62 65 65 - DINSOS Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 62 65 67 70 70 - DINSOS Persentase PMKS lainnya yang tertangani Persen 47 48 49 50 50 - DINSOS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.06.1.01.06.17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Perentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM Sosial) Persen 40 75.000.000 41 95.000.000 42 115.000.000 43 130.000.000 43 415.000.000 DINSOS 1.01.06.1.01.06.18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM) Persen 62 95.000.000 65 104.500.000 67 120.000.000 70 127.500.000 70 447.000.000 DINSOS 1.01.06.1.01.06.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Persen 20 90.000.000 25 192.000.000 30 196.000.000 35 200.000.000 35 678.000.000 DINSOS 1.01.06.1.01.06.xx PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI KESETIAKAWANA N SOSIAL 1.350.000.000 1.427.500.000 1.555.000.000 1.622.500.000 5.955.000.000 DINSOS Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Persen 20 25 30 35 35 - DINSOS Persentase masyarakat yang datang dan dilayani di Persen 100 1 1 1 1 - DINSOS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) rumah singgah Persentase keluhan masyarakat miskin yang ditindaklanjuti dan selesai melalui UPT SLRT persen 100 1 1 1 1 - DINSOS Persentase keluarga miskin BDT yang tertangani persen 100 1 1 1 1 - DINSOS 1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR - 1.02.01 TENAGA KERJA - 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA - DISNAKER 1.02.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 588.438.730 100 647.282.603,00 100 712.010.863,00 100 783.211.950,00 100 2.730.944.146 DISNAKER 1.02.1.02.01.02 PROGRAM SARANA PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 100 530.299.000 100 583.328.900,00 100 641.661.790,00 100 705.827.969,00 100 2.461.117.659 DISNAKER 1.02.1.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100 65.450.000 100 71.995.000 100 79.194.500 100 87.113.950 100 303.753.450 DISNAKER Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 100 109.367.500 100 120.304.250 100 132.334.675 100 145.568.143 100 507.574.568 DISNAKER 1.02.1.02.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 100 8.655.570 100 9.521.127 100 10.473.240 100 11.520.564 100 40.170.501 DISNAKER 1.02.1.02.01.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 100 19.812.320 100 21.793.552 100 23.972.907 100 26.370.198 100 91.948.977 DISNAKER 1.02.01.1.02.01.15 . PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH BERBASISKAN EKONOMI KREATIF Persentase terselenggaranya pendidikan vokasi Orang 75 250.000.000 80 300.000.000 85 350.000.000 90 430.000.000 90 1.330.000.000 DISNAKER 1.02.01.1.02.01.15 . PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Persen 3,75 558.800.000 5 614.680.000 6 676.148.000 8 743.762.800 8 2.593.390.800 DISNAKER 1.02.01.1.02.01.16 . PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Persentase Peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair Orang 550 275.000.000 600 302.500.000 650 332.750.000 700 366.025.000 700 1.276.275.000 DISNAKER Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.01.1.02.01.17 . PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja Persen 100 494.681.550 100 544.149.705 100 598.564.676 100 658.421.143 100 2.295.817.074 DISNAKER 1.02.01.1.02.01.18 . PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCT PRIORITAS DAERAH) Persentase peningkatan keterampilan pencari kerja Persen 605.000.000 665.500.000 732.050.000 805.255.000 2.807.805.000 DISNAKER 1.02.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - DP2KBP3APM 1.02.08.01.15. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Persentase kapasitas perempuan dan anak dalam pembangunan persen 33 50.000.000 36 50.000.000 39 50.000.000 45 50.000.000 45 200.000.000 DP2KBP3APM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.02.1.02.08.16 . PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Persentase penguatan dan pengembangan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah dan penyedia layanan persen 80 1.596.493.000 85 594.000.000 90 602.000.000 95 609.000.000 95 3.401.493.000 DP2KBP3APM 1.02.02.1.02.08.18 . PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Jumlah kelompok usaha ekonomi pemermpuan kelompok 19 50.000.000 20 50.000.000 21 50.000.000 22 50.000.000 23 200.000.000 DP2KBP3APM 1.02.02.1.02.08.xx. PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Persentase pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan persen 33 160.000.000 36 172.000.000 39 180.000.000 45 190.000.000 45 702.000.000 DP2KBP3APM 1.02.03 PANGAN - 1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN - DKP3 1.02.1.02.03.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 1.468.600.000 100 1.629.300.000 100 1.789.500.000 100 1.904.700.000 100 6.792.100.000 DKP3 1.02.1.02.03.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 650.000.000 100 660.000.000 100 865.000.000 100 770.000.000 100 2.945.000.000 DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.1.02.03.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 90 0 90 120.000.000 90 0 90 130.000.000 90 250.000.000 DKP3 1.02.1.02.03.01.05 . PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 90 270.000.000 90 220.000.000 90 270.000.000 90 270.000.000 90 1.030.000.000 DKP3 1.02.1.02.03.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 90 37.535.000 90 40.970.000 90 44.730.000 90 48.800.000 90 172.035.000 DKP3 1.02.1.02.03.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 90 20.000.000 90 50.000.000 90 20.000.000 90 25.000.000 90 115.000.000 DKP3 1.02.1.02.03.01.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan Persen 90 20.700.000 90 22.800.000 90 25.100.000 90 27.650.000 90 96.250.000 DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) RKPD 1.02.03.1.02.03.15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN 820.432.000 813.989.000 913.505.000 947.093.500 3.495.019.500 DKP3
1. a.Skor PPH Poin 79 - 80 - 80 - 80 - 80 - DKP3
2. b.Angka kecukupan energi kkal/kap/ hari 2422 - 2220 - 2219 - 2217 - - DKP3
3. c.Angka kecukupan protein gr/kap/ha ri 107,1 - 107,1 - 107,1 - 107,1 - 107,1 - DKP3
4. d.Persentase keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH) Persen 87 - 88 - 89 - 90 - 90 - DKP3
5. e.Angka ketersediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kg 25000 - 30000 - 40000 - 50000 - 50000 - DKP3
6. f.Persentase ketersediaan data ketahanan pangan atau pertanian Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DKP3
7. g.Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi Persen 50 70 80 90 90 - DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1. h.Persentase luas lahan pertanian yang mengikuti AUTP Persen 25 30 35 40 40 - DKP3
2. i.Persentase peningkatan luas lahan pertanian organik yang tersertifikasi Persen 10 10 10 10 10 - DKP3
3. j.Persentase petani hortikultura yang memiliki sertifikat prima Persen 15 20 25 30 30 - DKP3 1.02.04 PERTANAHAN - 1.02.14.4.00.01.15 . PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN 48.840.000 53.724.000 59.096.400 65.006.000 226.666.400 BAG. TAPEM 1.02.05 LINGKUNGAN HIDUP - 1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DLH 1.02.1.02.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 12.077.074.200 100 12.895.532.800 100 19.917.301.342 100 24.764.575.386 100 69.654.483.728 DLH 1.02.1.02.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 71.127.610.200 100 7.388.252.080 100 8.726.278.154 100 60.507.576.601 100 147.749.717.035 DLH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.1.02.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 251.240.000 100 301.218.000 100 361.785.600 100 434.142.720 100 1.348.386.320 DLH 1.02.1.02.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR * Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 199.015.080 100 238.818.096 100 286.581.715 100 343.898.058 100 1.068.312.949 DLH 1.02.1.02.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 29.000.000 100 31.900.000 100 35.090.000 100 38.599.000 100 134.589.000 DLH 1.02.1.02.05.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 100 19.340.000 100 23.208.000 100 27.849.600 100 33.419.520 100 103.817.120 DLH 1.02.1.02.05.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan Persen 100 25.000.000 100 27.500.000 100 30.250.000 100 83.275.000 100 166.025.000 DLH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) RKPD 1.02.05.1.02.05.15 . PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 6.079.700.000 6.764.770.000 7.514.447.000 8.336.491.700 28.695.408.700 DLH Persentase pengurangan sampah Persen 22 - 24 - 26 - 27 - 27 - DLH Persentase penanganan sampah Persen 75 - 74 - 73 - 72 - 72 - DLH Persentase pelayanan kebersihan Persen 60 - 65 - 70 - 75 - 75 - DLH Persentase pemrosesan akhir sampah Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DLH 1.02.05.1.02.05.16 . PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.439.200.000 1.574.020.000 1.799.722.000 2.034.394.200 6.847.336.200 DLH Persentase dokumen kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DLH Persentase usaha dan/atau kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Persen 8 - 10 - 12 - 15 - 15 - DLH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Cakupan pelaksanaan program pelaporan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DLH Persentase peningkatan kualitas air sungai Persen 7 - 10 - 14 - 17 - 17 - DLH Persentase dokumen kajian dampak lingkungan digunakan dalam pengambilan keputusan Persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DLH Persentase capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DLH Persentase peran serta masyarakat dalam pengeloaan lingkungan hidup Persen 12 - 13 - 14 - 15 - 15 - DLH Cakupan wilayah pelayanan pengambilan lumpur tinja Persen 40 - 45 - 50 - 55 - 55 - DLH 1.02.05.1.02.05.17 . PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA 1.140.000.000 15 1.219.000.000 15 1.305.900.000 15 1.401.490.000 15 5.066.390.000 DLH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ALAM Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam Persen 100 100 100 100 100 - DLH Persentase jumlah kampung iklim di wilayah Kota Sukabumi Persen 5 6 6 7 7 - DLH 1.02.05.1.02.05.19 . PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 304.633.500 335.096.850 368.606.535 405.467.189 1.413.804.074 DLH Persentase Penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup Persen 100 100 100 100 100 - DLH Persentase jumlah peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup Persen 20 22 24 60 60 - DLH 1.02.05.1.02.05.20 . PROGRAM PENINGKATAN 265.000.000 312.000.000 360.000.000 413.500.000 1.350.500.000 DLH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PENGENDALIAN POLUSI Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu Persen 60 60 80 80 80 - DLH Persentase ketaatan masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran Persen 17 20 25 30 30 - DLH 1.02.05.1.02.05.24 . PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Luasan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Ha 21,35 4.450.000.000 21,38 3.850.000.000 21,41 3.700.000.000 21,44 3.700.000.000 21,44 15.700.000.000 DLH 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN - DISHUB 1.02.05.1.02.09.24 . PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Jumlah lampu PJU yang terpasang di seluruh Kota Sukabumi Titik 227 5.500.000.000 247 1.723.342.005 267 1.895.676.206 287 2.085.243.826 1.157 11.204.262.037 DISHUB 1.02.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN - 1.02.11.01.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.06 ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 1.02.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 1.554.568.500 100 1.710.025.350 100 1.881.027.975 100 2.072.430.965 100 7.218.052.790 DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 241.605.810 100 265.766.000 100 292.342.600 100 321.576.850 100 1.121.291.260 DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 77.000.000 100 84.700.000 100 93.170.000 100 102.487.000 100 357.357.000 DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 171.000.000 100 188.100.000 100 206.910.000 100 227.550.000 100 793.560.000 DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase ketersediaan dokumen pencapaian Persen 100 46.268.200 100 50.895.000 100 55.984.500 100 61.582.490 100 214.730.190 DISDUKCAPIL Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Pelaporan keuangan tepat waktu 1.02.1.02.06.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 100 5.500.000 100 6.050.000 100 6.655.000 100 7.320.500 100 25.525.500 DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 23.430.000 100 25.773.000 100 28.350.000 100 41.185.000 100 118.738.000 DISDUKCAPIL 1.02.1.02.06.01.15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.249.965.400 2.474.961.540 2.722.457.694 2.994.702.867 10.442.087.501 DISDUKCAPIL Cakupan kepemilikan KTP-el Persen 100 100 100 100 100 - DISDUKCAPIL Cakupan kepemilikan kartu keluarga Persen 100 100 100 100 100 - DISDUKCAPIL Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun Persen 100 100 100 100 100 - DISDUKCAPIL Cakupan kepemilikan akta Persen 100 100 100 100 100 - DISDUKCAPIL Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) kematian Cakupan pemanfaatan data kependudukan Persen 100 100 100 100 100 - DISDUKCAPIL 1.02.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - DP2KBP3APM 1.02.07.1.02.08.15 . PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN/KEC AMATAN - Persentase tingkat pemberdayaan masyarakat; - Persentase swadaya masyarakat persen - 60%; -49,4% 3.295.909.000 - 70%; - 49,6% 3.301.542.000 - 80%; - 49,8% 3.440.798.500 - 90%; -50% 3.584.685.950 - 90%; -50% 13.622.935.450 DP2KBP3APM 1.02.07.1.02.08.17 . PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase kelurahan cepat berkembang persen 57 306.525.000 60 337.177.500 63 370.895.250 66 407.984.775 66 1.422.582.525 DP2KBP3APM 1.02.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - DP2KBP3APM 1.02.1.02.08.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 721.576.500 100 793.734.150 100 873.107.565 100 960.418.322 100 3.348.836.537 DP2KBP3APM 1.02.1.02.08.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 80 254.330.000 80 224.763.000 80 247.239.300 80 271.963.230 80 998.295.530 DP2KBP3APM 1.02.1.02.08.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen 100 32.500.000 - - - - - - - 32.500.000 DP2KBP3APM 1.02.1.02.08.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 100 16.580.000 100 23.600.000 100 27.600.000 100 31.600.000 100 99.380.000 DP2KBP3APM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.1.02.08.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran Persen 100 28.510.000 100 16.000.000 100 17.000.000 100 18.000.000 100 79.510.000 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.15 . PROGRAM KELUARGA BERENCANA -CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ -Unmet need Persen 67,86% ; 21,32; 23,55%; 11,20%; 98.078.700 67,90%; 21,32; 23,55%; 11,15%; 103.784.550 67,95%; 21,32; 23,55%; 11,10%; 121.355.050 68,05%; 21,32; 23,55%; 10,05%; 142.651.600 68,05%; 21,32; 23,55%; 10,05%; 465.869.900 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.16 . PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) Rata-rata Usia Nikah Pertama Tahun 21.32 95.716.700 21.32 63.917.350 21.32 70.309.100 21.32 28.494.300 21.32 258.437.450 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.17 . PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI -CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ -Unmet need Persen 67,86% 21,32; 23,55%; 11,20% 147.381.000 67,90% 21,32; 23,55%; 11,15% 44.731.850 67,95% 21,32; 23,55%; 11,10% 53.678.200 68,05% 21,32; 23,55%; 10,05% 64.413.850 68,05% 21,32; 23,55%; 10,05% 310.204.900 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.18 . PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI -CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ -Unmet need Persen 67,86%; 21,32; 23,55%; 11,20%; 179.015.500 67,90% ; 21,32; 23,55%; 11,15%; 214.917.000 67,95%; 21,32; 23,55%; 11,10%; 246.408.000 68,05%; 21,32; 23,55%; 10,05%; 278.549.000 68,05%; 21,32; 23,55%; 10,05%; 918.889.500 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.XX PROGRAM KETAHANAN KELUARGA (FAMILY STRENGTHENING) Pesrsentase keluarga sejahtera II persen 76,5 1.075.000.000 77 1.180.000.000 77,5 1.295.000.000 78 1.400.000.000 78 4.950.000.000 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.22 . PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan persen 75 370.000.000 80 300.000.000 82 320.000.000 85 385.000.000 85 1.375.000.000 DP2KBP3APM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.02.08.1.02.08.23 . PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA Persentase keluarga sejahtera II persen 77 110.000.000 77 150.000.000 77,5 180.000.000 78 220.000.000 78 660.000.000 DP2KBP3APM 1.02.08.1.02.08.24 . PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU- PADU Jumlah kelompok bina keluarga (BKB- BKR-BKL) klp 301 458.600.000 322 646.000.000 343 838.400.000 364 893.400.000 364 2.836.400.000 DP2KBP3APM 1.02.09 PERHUBUNGAN - 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN - DISHUB 1.02.1.02.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 5.914.101.534 100 6.505.511.687 100 7.156.062.856 100 7.871.669.142 100 27.447.345.219 DISHUB 1.02.1.02.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 100 2.671.642.360 100,00 2.938.806.596 100,00 3.232.687.255 100,00 3.555.955.981 100,00 12.399.092.193 DISHUB 1.02.1.02.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100 465.897.575 100 512.487.333 100 563.736.066 100 620.109.672 100 2.162.230.646 DISHUB Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.1.02.09.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 5 178.663.485 5 196.529.834 5 216.182.817 5 237.801.099 25 829.177.234 DISHUB 1.02.1.02.09.08. PROGRAM PERNECANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 1 10.781.650 1 11.859.815 1 13.045.797 1 14.350.376 5 50.037.638 DISHUB 1.02.1.02.09.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Program Aplikasi PPTV visim dokumen 717.058.490 788.764.339 831.818.317 879.177.693 3.216.818.839 DISHUB Dokumen rencana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan - DISHUB 1.02.1.02.09.16. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui peralatan dan perlengkapan pengujian 504.086.000 554.494.600 609.944.060 670.938.466 2.339.463.126 DISHUB 1.02.1.02.09.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 4.161.070.000 13.607.360.000 11.738.625.000 1.888.235.000 31.395.290.000 DISHUB Tingkat keselamtan dalam berlalu lintas meningkat Persen - DISHUB Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Persen 83,10 83,86 84,57 86,56 83,64 - DISHUB Dokumen perencanaan dan evaluasi trayek angkutan umum dan SAUM Dokumen 1,00 0 DISHUB SAUM Dokumen 1,00 1,00 1,00 - DISHUB DED gedung atau lahan parkir baru dokumen 1 - DISHUB Jumlah gedung atau lahan parkir baru titik 1 1 1 2 - DISHUB 1.02.1.02.09.19. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 6.533.626.000 7.041.397.500 1.649.946.150 1.485.349.665 16.710.319.315 DISHUB Persentase ketersedian fasilitas perlengkapan jalan : - DISHUB

1.Rambu buah 8 77.715.000 10 85.486.500 12 94.035.150 14 103.438.665 50 360.675.315 DISHUB
2.ITS Titik 5 5.000.000.000 5 5.500.000.000 100.000.000 100.000.000 10 10.700.000.000 DISHUB
3.Warning Light unit 10 294.000.000 10 294.000.000 10 294.000.000 4 120.000.000 36 1.002.000.000 DISHUB
4.Cermin tikungan buah 40 181.000.000 40 181.000.000 40 181.000.000 40 181.000.000 174 724.000.000 DISHUB
5.Marka m' 5.700 580.911.000 6.270 580.911.000 6.897 580.911.000 7.587 580.911.000 32.154 2.323.644.000 DISHUB Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

6.Pagar pengaman paket 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 4 800.000.000 DISHUB Jumlah pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan orang 200 200.000.000 200 200.000.000 200 200.000.000 200 200.000.000 1.000 800.000.000 DISHUB 1.02.1.02.09.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 5.762.785.820 6.339.064.402 6.972.970.842 7.670.267.926 26.745.088.991 DISHUB Terpenuhinya kebutuhan PKB - DISHUB Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor persen 100 100 - DISHUB 1.02.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - DISKOMINFO 1.02.1.02.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 90 1.311.208.300 90 1.378.000.000 90 1.446.900.000 90 1.519.245.000 90 5.655.353.300 DISKOMINFO 1.02.1.02.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 90 388.415.000 90 407.835.750 90 428.227.538 90 449.638.914 90 1.674.117.202 DISKOMINFO Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.1.02.10.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 90 24.000.000 90 25.200.000 90 26.460.000 90 27.783.000 90 103.443.000 DISKOMINFO 1.02.1.02.10.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 90 100.000.000 90 110.000.000 90 121.000.000 90 133.100.000 90 464.100.000 DISKOMINFO 1.02.1.02.10.06. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 90 16.320.000 90 17.136.000 90 17.992.800 90 18.892. 440 90 70.341.240 DISKOMINFO 1.02.1.02.10.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 90 22.355.500 90 23.473.275 90 24.646.939 90 55.879.286 90 126.354.999 DISKOMINFO 1.02.10.1.02.10.15 . PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa 90 328.617.700 90 391.724.600 90 411.310.830 90 431.876.372 90 1.563.529.502 DISKOMINFO 1.02.10.1.02.10.16 . PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG Meningkatnya efektifitas pemanfaatan teknologi N/A N/A 80 50.000.000 80 52.500.000 80 55.125.000 80 157.625.000 DISKOMINFO Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) KOMUNIKASI DAN INFORMASI komunikasi dan informatika 1.02.10.1.02.10.17 . PROGRAM FASILITAS PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Peningkatan wawasan SDM dalam penyebarluasan informasi 90 165.372.500 90 208.641.125 90 219.073.181 90 230.026.840 90 823.113.647 DISKOMINFO 1.02.10.1.02.10.18 . PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA Persentase Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 90 518.943.000 90 351.667.050 90 369.250.403 90 387.712.923 90 1.627.573.375 DISKOMINFO 1.02.10.1.02.10.19 . PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT) Persentase Penyebaran informasi ketentuan bidang cukai tembakau yang tersampaikan 80 100.000.000 80 100.000.000 80 100.000.000 80 100.000.000 80 400.000.000 DISKOMINFO 1.02.10.1.02.10.20 . PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Tersedianya informasi pemerintahan daerah yang aktual N/A N/A 80 630.000.000 80 630.000.000 80 630.000.000 80 1.890.000.000 DISKOMINFO 1.02.10.1.02.10.21 . PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Optimalnya pengelolaan aplikasi pelayanan publik N/A N/A 80 290.000.000 80 210.000.000 80 210.000.000 80 710.000.000 DISKOMINFO 1.02.10.1.02.10.22 . PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah N/A N/A 90 230.000.000 90 310.000.000 90 230.000.000 90 770.000.000 DISKOMINFO 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH - BAG. HUMAS & PROTOKOL Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.10.1.02.10.18 . PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 315.000.000 317.700.000 320.700.000 325.500.000 1.278.900.000 BAG. HUMAS & PROTOKOL 1.02.11 KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH - 1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN - DISKOPDAGRIN 1.02.1.02.11.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 916.435.000 100 998.129.000 100 1.089.413.250 100 1.191.854.575 100 4.195.831.825 DISKOPDAGRIN 1.02.1.02.11.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 326.124.500 100 340.500.000 100 355.500.000 100 372.550.000 100 1.394.674.500 DISKOPDAGRIN 1.02.1.02.11.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 22.440.000 100 25.000.000 100 27.000.000 100 29.000.000 100 103.440.000 DISKOPDAGRIN 1.02.1.02.11.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 165.000.000 100 181.500.000 100 199.650.000 100 219.615.000 100 765.765.000 DISKOPDAGRIN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.1.02.11.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 51.943.300 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 231.943.300 DISKOPDAGRIN 1.02.05.1.02.11.01.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengendalian pencemaran dan perusakkan lingkungan hidup Persen 100 292.000.000 100 13.370.500 100 14.000.000 100 16.000.000 100 335.370.500 DISKOPDAGRIN 1.02.11.1.02.11.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Persentase usaha mikro dan kecil Persen 84,50 200.000.000 84,00 210.000.000 83,50 220.000.000 83,00 230.000.000 860.000.000 DISKOPDAGRIN 1.02.11.1.02.11.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 4.140.448.300 2.106.493.130 2.113.142.443 1.406.456.687 9.766.540.560 DISKOPDAGRIN UMKM naik kelas Usaha Mikro 30 - 30 - 30 - 30 - 150 - DISKOPDAGRIN Persentase wirausaha muda baru yang terbentuk melalui program Sukabumi KECE Persen 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - DISKOPDAGRIN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.11.1.02.11.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 7.317.000.000 3.300.000.000 3.325.000.000 2.299.000.000 16.241.000.000 DISKOPDAGRIN Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima penguatan permodalan UMK 200 - 200 - 200 - 200 - 1000 - DISKOPDAGRIN Jumlah promosi produk usaha mikro kecil menengah melalui pameran Produk 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - DISKOPDAGRIN Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh penguatan permodalan Persen 80 - 90 - 95 - 100 - 100 - DISKOPDAGRIN 1.02.11.1.02.11.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 381.327.000 402.500.000 421.550.000 443.205.000 1.648.582.000 DISKOPDAGRIN Persentase peningkatan koperasi aktif Persen 65 - 67 - 69 - 71 - 71 - DISKOPDAGRIN Persentase peningkatan koperasi yang melaksanakan RAT Persen 37 - 38 - 39 - 40 - 40 - DISKOPDAGRIN 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH - BAG. EKBANG & KD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.11.4.00.01.17 . PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 80.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 455.000.000 BAG. EKBANG & KD 1.02.12 PENANAMAN MODAL - 1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - DPMPTSP 1.02.1.02.12.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 80 844.688.400 80 919.263.540 80 994.444.894 80 1.072.584.383 80 3.830.981.217 DPMPTSP 1.02.1.02.12.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur persen 80 251.602.000 80 311.562.200 80 300.918.420 80 327.490.262 80 1.191.572.882 DPMPTSP 1.02.1.02.12.02 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen persen 80 20.000.000 80 22.000.000 80 24.000.000 80 26.000.000 80 92.000.000 DPMPTSP 1.02.1.02.12.02 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian persen 80 4.400.000 80 5.500.000 80 6.750.000 80 8.000.000 80 24.650.000 DPMPTSP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Pelaporan keuangan tepat waktu 1.02.1.02.12.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD persen 80 7.133.500 80 7.846.850 80 8.631.535 80 9.494.689 80 33.106.574 DPMPTSP 1.02.12.1.02.12.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 526.072.100 578.400.350 631.425.350 684.752.850 2.420.650.650 DPMPTSP Persentase pertumbuhan investor yang berinvestasi persen 8 - 7 - 7 - 6 - 6 - DPMPTSP 1.02.12.1.02.12.16 PROGRAM PENINGLATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Persentase terkendalinya prosedur pelayanan perizinan secara berkala Persen 72 290.000.000 75 320.000.000 78 355.000.000 80 390.000.000 80,00 1.355.000.000 DPMPTSP Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Juta rupiah 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - DPMPTSP Realisasi investasi PMA dan PMDN Juta rupiah 210.000 - 220.000 - 230.000 - 240.000 - 240.000 - DPMPTSP 1.02.12.1.02.12.17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA 25.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 115.000.000 DPMPTSP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) DAN PRASARANA DAERAH Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk pemanfaatan dan pengembangan potensi unggulan daerah Persen 72 - 75 - 78 - 80 - 80 - DPMPTSP Persentase potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah yang terinformasikan untuk investasi persen 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DPMPTSP 1.02.12.1.02.12.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PERIZINAN Jumlah ijin yang diterbitkan Persen 72 124.000.000 75 148.000.000 78 172.000.000 80 196.000.000,00 80 640.000.000 DPMPTSP 1.02.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - 1.02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA - DISPORAPAR 1.02.1.02.13.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 1.046.485.511 100 1.077.880.076 100 1.110.216.478 100 1.143.522.972 100 4.378.105.037 DISPORAPAR Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.1.02.13.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 100 350.000.000 100 450.000.000 100 550.000.000 100 650.000.000 100 2.000.000.000 DISPORAPAR 1.02.1.02.13.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100 183.000.000 100 233.000.000 100 283.000.000 100 333.000.000 100 1.032.000.000 DISPORAPAR 1.02.1.02.13.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Dokumen 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 550.000.000 DISPORAPAR 1.02.13.1.02.13.16 . PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Jumlah peran serta pemuda Angka 12 350.000.000 14 402.500.000 16 455.125.000 18 507.881.250 69 1.715.506.250 DISPORAPAR 1.02.13.1.02.13.17 . PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Jumlah wirausaha muda pemula Orang 40 150.000.000 40 150.000.000 40 150.000.000 40 150.000.000 200 600.000.000 DISPORAPAR 1.02.13.1.02.13.18 . PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Persentase peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba Persen 1 60.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 1 300.000.000 DISPORAPAR 1.02.13.1.02.13.20 . PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Jumlah raihan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan nasional Skor 20 755.000.000 15 970.000.000 49 4.785.000.000 31 1.000.000.000 124 7.510.000.000 DISPORAPAR 1.02.13.1.02.13.21 . PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 5.600.000.000 DISPORAPAR Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PRASARANA OLAHRAGA Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kota Sukabumi Unit 7 - 7 - 7 - 7 - 33 - DISPORAPAR Persentase kelurahan sport center Persen 21 - 21 - 21 - 21 - 100 - DISPORAPAR 1.02.13.1.02.13.xx PROGRAM PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR DAERAH (PPLPD) DI SEKOLAH Jumlah kelas olahraga yang terbentuk Angka 2 1.236.000.000 3 1.854.000.000 4 2.472.000.000 5 3.090.000.000 15 8.652.000.000 DISPORAPAR 1.02.13.1.02.13.xx PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Jumlah wirausaha muda pemula Angka 40 150.000.000 40 150.000.000 40 150.000.000 40 150.000.000 200 600.000.000 DISPORAPAR 1.02.14 STATISTIK - 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - DISKOMINFO 1.02.14.1.02.10.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH Tingkat ketersediaan data pembangunan dan informasi statistik sektoral Persen 100 85.600.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 355.600.000 DISKOMINFO 1.02.14.1.02.10.16 PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK 75 - 80 435.000.000 85 440.000.000 90 510.000.000 100 1.385.000.000 DISKOMINFO Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) SEKTORAL 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH - BAG. EKBANG & KD 1.02.14.4.00.01.15 . PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH 150.000.000 175.000.000 200.000.000 230.000.000 755.000.000 BAG. EKBANG & KD 1.02.16 KEBUDAYAAN - 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DISDIK 1.02.16.1.01.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Jumlah budaya lokal yang dilestarikan Jenis 6 134.400.000 7 291.500.000 8 320.650.000 11 48.697.924.000 11 49.444.474.000 DISDIK 1.02.16.1.01.01.16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Jumlah seni budaya yang dilestarikan Kegiatan 5 1.102.000.000 7 3.972.320.000 9 4.369.552.000 11 5.110.072.000 11 14.553.944.000 DISDIK 1.02.16.1.01.01.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Jumlah pengelolaan keragaman budaya Kegiatan 5 882.000.000 6 970.200.000 7 1.067.220.000 8 1.067.220.000 10 3.986.640.000 DISDIK 1.02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA - DISPORAPAR 1.02.16.1.02.13.16 . PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Jumlah destinasi pariwisata berbasiskan kuliner dan sejarah Lokasi 4 250.000.000 5 250.000.000 6 250.000.000 8 400.000.000 8 1.150.000.000 DISPORAPAR 1.02.17 PERPUSTAKAAN - 1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN - DISPUSIP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) DAN KEARSIPAN DAERAH 1.02.1.02.17.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 95 600.000.000 96 700.000.000 98 800.000.000 100 900.000.000 100 3.000.000.000 DISPUSIP 1.02.1.02.17.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 92 1.000.000.000 95 250.000.000 95 400.000.000 100 500.000.000 100 2.150.000.000 DISPUSIP 1.02.1.02.17.05 PROGRAM PENINGKATANDISI PLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 90 20.000.000 95 30.000.000 95 40.000.000 100 50. 000.000 100 140.000.000 DISPUSIP 1.02.1.02.17.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 95 3.500.000 95 6.000.000 90 7.500.000 95 10.000.000 95 27.000.000 DISPUSIP 1.02.1.02.17.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 80 20.000.000 85 30.000.000 90 40.000.000 100 50.000.000 100 140.000.000 DISPUSIP 1.02.1.02.17.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase peningkatan minat baca Persen 6 550.000.000 9 780.000.000 12 980.000.000 15 1.185.000.000 15 3.495.000.000 DISPUSIP Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.1.02.17.xx PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA LITERASI BERBASI KOMUNITAS DAN WILAYAH Persentase peningkatan minat baca Persen 6 1.400.000.000 3 1.680.000.000 12 1.935.000.000 15 2.200.000.000 15 7.215.000.000 DISPUSIP 1.02.18 KEARSIPAN - 1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH - DISPUSIP 1.02.18.1.02.17.15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN Meningkatnya tertib arsip 33 330.000.000 33 440.000.000 33 490.000.000 33 570.000.000 33 1.830.000.000 DISPUSIP 1.02.18.1.02.17.17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan 500 140.000.000 500 160.000.000 500 250.000.000 500 350.000.000 500 900.000.000 DISPUSIP 1.02.18.1.02.17.18 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Terwujudnya pemelamatan dan pelestarian dokumen arsip bernilai bersejarah N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 150.000.000 100 150.000.000 DISPUSIP

2.URUSAN PILIHAN - 2.00.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN - 1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN - DKP3 2.00.01.1.02.03.20 . PROGRAM PENGEMBANGAN Provitas perikanan ton/ha 24,77 367.500.000 24,83 394.500.000 24,89 412.750.000 24,95 432.500.000 24,95 1.607.250.000 DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) BUDIDAYA PERIKANAN budidaya 2.00.01.1.02.03.01.23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 100.000.000 108.000.000 115.000.000 122.500.000 445.500.000 DKP3
1. a.Persentase keamanan pangan produk perikanan % 22 - 25 - 27 - 30 - 30 - DKP3
2. b.Angka konsumsi ikan kg/kapita/ tahun 41,48 - 41,89 - 42,31 - 42,73 - 42,73 - DKP3 2.00.02 PARIWISATA - 1.02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA - DISPORAPAR 2.00.02.1.02.13.15 . PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event yang diselenggarakan 6 750.000.000 7 850.000.000 7 950.000.000 8 1.050.000.000 8 3.600.000.000 DISPORAPAR 2.00.02.1.02.13.16 . PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Persentase peningkatan jumlah pengunjung ke destinasi wisata 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 25 1.200.000.000 DISPORAPAR 2.00.02.1.02.13.18 . PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang aktif 4 250.000.000 5 250.000.000 6 250.000.000 8 400.000.000 8 1.150.000.000 DISPORAPAR Program Kampung kreatif tematik (BARU) Jumlah obyek wisata alternatif bagi masyarakat 7 350.000.000 7 375.000.000 7 400.000.000 7 425.000.000 28 1.550.000.000 DISPORAPAR 2.00.03 PERTANIAN - Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN - DKP3 2.00.03.1.02.03.15 . PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 142.900.000 157.250.000 173.000.000 190.350.000 663.500.000 DKP3
1. a.Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum Persen 7 - 10 - 12 - 14 - 14 - DKP3
2. b.Persentase lembaga usaha tani dengan katagori kelas utama Persen 7 - 9 - 11 - 13 - 13 - DKP3 2.00.03.1.02.03.16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERK EBUNAN Tingkat konsumsi buah dan sayuran Gr/kap /hari 197,49 66.000.000 199,86 69.500.000 202,26 73.000.000 204,69 76.500.000 204,69 285.000.000 DKP3 2.00.03.1.02.03.17 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERK EBUNAN 100.550.000 105.900.000 111.500.000 117.700.000 435.650.000 DKP3
3. a.Persentase lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisasi pertanian dengan baik Persen 55 - 60 - 65 - 70 - 70 - DKP3
4. b.Tingkat pendayagunaan dan Persen 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) pemanfaatan fasilitas pengolahan hasil pertanian 2.00.03.1.02.03.18 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Provitas padi ton/ha GKG 6,28 257.500.000 6,41 283.250.000 6,54 311.200.000 6,67 342.320.000 6,67 1.194.270.000 DKP3 2.00.03.1.02.03.19 . Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebu nan Lapangan Persentase peningkatan kapasitas penyuluh dalam melakukan metode penyuluhan Persen 80 137.348.750 80 151.083.625 80 166.191.988 80 182.811.186 80 637.435.549 DKP3 2.00.03.1.02.03.20 . Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) Persen 100 4.550.000.000 100 150.000.000 100 160.000.000 100 170.000.000 100 5.030.000.000 DKP3 2.00.03.1.02.03.21 . Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Produksi daging ton 5.673,03 175.000.000 5.786,49 175.000.000 5.902,22 175.000.000 6.020,27 175.000.000 6.020,27 700.000.000 DKP3 2.00.03.1.02.03.22 . Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Tingkat konsumsi pangan hewani (gr/kap /hr) 70 985.000.000 72 950.000.000 75 775.000.000 77 720.000.000 77 3.430.000.000 DKP3 2.00.03.1.02.03.24 . Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis 720.000.000 742.000.000 516.200.000 542.820.000 2.521.020.000 DKP3
1. a.Persentase peningkatan peserta Sekolah Agro di KAC Persen 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1. b.Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha agribisnis dalam Sukabumi Agrokreatif Expo (SAE) Persen 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - DKP3 2.00.03.1.02.03.25 Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2.750.000.000 3.110.000.000 3.475.000.000 3.830.000.000 13.165.000.000 DKP3
2. a.Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B Ha 80 0 134 0 160 0 184 0 184 0 DKP3
3. b.Persentase peningkatan LP2B milik Pemerintah Kota Sukabumi Persen 3,5 - 3,3 - 3,2 - 3,1 - - DKP3 2.00.03.1.02.03.26 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 150.000.000 160.000.000 170.000.000 180.000.000 660.000.000 DKP3
4. a.Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Persen 35 - 40 - 45 - 50 - 50 - DKP3
5. b.Persentase penerapan SOP pemotongan hewan kurban di masyarakat Persen 30 - 35 - 40 - 50 - 50 - DKP3 Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.00.04 KEHUTANAN - 2.00.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - 2.00.06 PERDAGANGAN - 1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN - DISKOPDAGRIN 2.00.06.1.02.11.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 1.200.000.000 331.000.000 220.000.000 363.100.000 2.114.100.000 DISKOPDAGRIN Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapanya yang di tera dan di tera ulang UTTP 200 - 300 - 400 - 500 - 1500 - DISKOPDAGRIN Jumlah peserta sosialisasi metrologi legal Orang - - 120 - - - 120 - 360 - DISKOPDAGRIN 2.00.06.1.02.11.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Ekspor bersih perdagangan US$ 2.125.48 6,13 50.000.000 2.210.505 ,58 60.000.000 2.298.925, 80 70.000.000 2.390.882, 83 80.000.000 11.069.5 37,01 260.000.000 DISKOPDAGRIN 2.00.06.1.02.11.18 PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 10.415.000.000 41.025.000.000 31.043.000.000 1.084.300.000 83.567.300.000 DISKOPDAGRIN Jumlah draft rancangan peraturan Dokumen 1 - - - - - - DISKOPDAGRIN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Walikota Jumlah pengembangan dan pembangunan pusat-pusat perdagangan Unit 1 - 2 - 1 - - - 4 - DISKOPDAGRIN Persentase pemanfaatan profil, prognosa, informasi harga, dan pengawasan barang penting atau strategis Persen 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - DISKOPDAGRIN Jumlah produk unggulan yang difasilitasi pemasarannya melalui pameran di luar Kota Sukabumi Produk 10 - 10 - 10 - 10 - 50 - DISKOPDAGRIN Persentase pengawasan pembangunan Pasar Pelita Persen 100 - 100 - - - - DISKOPDAGRIN 2.00.06.1.02.11.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - 600.000.000 DISKOPDAGRIN Jumlah kawasan penataan PKL dan pemberdayaan pedagang Kawasan 1 - 1 - 1 - - - 6 - DISKOPDAGRIN Jumlah pengembangan dan pembangunan Unit 1 - 2 - 1 - - - 4 - DISKOPDAGRIN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Pusat-pusat perdagangan 2.00.07 PERINDUSTRIAN - 1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN - DISKOPDAGRIN 2.00.07.1.02.11.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Pertumbuhan industri Persen 0,3 100.000.000 0,4 110.000.000 0,5 120.000.000 0,6 130.000.000 0,6 460.000.000 DISKOPDAGRIN 2.00.07.1.02.11.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Pertumbuhan industri Persen 0,3 1.025.000.000 0,4 880.000.000 0,5 885.000.000 0,6 890.000.000 0,6 3.680.000.000 DISKOPDAGRIN 2.00.07.1.02.11.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Persentase IKM yang mendapatkan legalitas usaha Persen 100 235.000.000 100 255.000.000 100 275.000.000 100 295.000.000 100 1.060.000.000 DISKOPDAGRIN 2.00.07.1.02.11.19 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL Pertumbuhan industri Persen 0,3 100.000.000 0,40 50.000.000 0,50 50.000.000 0,60 50.000.000 0,60 250.000.000 DISKOPDAGRIN 2.00.08 TRANSMIGRASI - 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA - DISNAKER Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.00.08.1.02.01.15 . Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Terlaksananya MOU kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi 237.088.500 260.797.350 286.877.085 315.564.794 1.100.327.729 DISNAKER 2.00.08.1.02.01.17 Program Transmigrasi Nasional Fasilitasi transmigrasi regional Angka 55.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 235.000.000 DISNAKER

3.PENUNJANG URUSAN - 3.00.01 INSPEKTORAT - 3.00.01.01. INSPEKTORAT DAERAH - INSPEKTORAT 3.00.3.00.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 90 851.435.178 90 850.000.000 95 850.000.000 95 800.000.000 95 3.351.435.178 INSPEKTORAT 3.00.3.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 90 244.450.000 90 250.000.000 95 250.000.000 95 200.000.000 95 944.450.000 INSPEKTORAT PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 90 26.250.000 90 26.250.000 95 26.250.000 95 26.250.000 95 105.000.000 INSPEKTORAT Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.00.3.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan OPD yang sesuai aturan dan tepat waktu Persen 90 11.612.500 90 12.000.000 95 12.000.000 95 12.000.000 95 47.612.500 INSPEKTORAT 3.00.3.00.01.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran OPD dengan Daerah Persen 90 14.485.000 90 15.000.000 95 15.000.000 95 15.000.000 95 59.485.000 INSPEKTORAT 3.00.01.3.00.01.15 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1.040.058.000 1.040.058.000 1.040.058.000 1.040.058.000 4.160.232.000 INSPEKTORAT Nilai pengawasan kinerja pada SAKIP Persen 75 80,5 85 90 90 - INSPEKTORAT Persentase SAKIP PD bernilai baik Persen 85 90 95 100 100 - INSPEKTORAT Tingkat maturitas SPIP Level 3 3 3 4 4 - INSPEKTORAT Persentase tindak lanjut temuan BPK Persen 82 84 85 90 90 - INSPEKTORAT Persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan Persen 90 90 90 90 90 - INSPEKTORAT Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.00.01.3.00.01.xx PROGRAM PENATAAN REFORMASI BIROKRASI Level 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000 INSPEKTORAT persentase tingkat pengawasan dalam penataan RB Level 12 12 12 12 12 - INSPEKTORAT Persentase unit WBK/WBBM Persen 5 10 15 20 20 - INSPEKTORAT Level APIP Level 3 3 3 3 3 - INSPEKTORAT Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase pemenuhan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang sesuai peraturan dan kebijakan nasional 100 100.000.000,00 100 100.000.000,00 100 75.000.000,00 100 50.000.000,00 100 325.000.000 INSPEKTORAT 3.00.01.3.00.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM E TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan 20 207.000.000 25 210.000.000 25 210.000.000 25 210.000.000 25 837.000.000 INSPEKTORAT 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH - BAG. EKBANG & KD 3.00.01.4.00.01.15 . PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 1.100.000.000 BAG. EKBANG & KD 3.00.02 PERENCANAAN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) - 3.00.02.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - BAPPEDA 3.00.3.00.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran 75 743.033.500 80 810.582.000 85 878.130.500 90 945.679.000 1 3.377.425.000 BAPPEDA 3.00.3.00.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 80 219.300.000 85 228.600.000 90 237.900.000 95 247.200.000 1 933.000.000 BAPPEDA 3.00.3.00.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 210.635.000 216.954.050 223.462.672 230.166.552 881.218.273 BAPPEDA 3.00.3.00.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu Persen 80 51.837.500 85 52.605.000 90 57.317.500 95 62.030.000 1 223.790.000 BAPPEDA 3.00.3.00.02.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 80 20.322.500 85 22.170.000 90 24.017.500 95 25.865.000 1 92.375.000 BAPPEDA 3.00.02.3.00.02.15 . PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI - BAPPEDA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.00.02.3.00.02.18 . PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Persentase pencapaian pemenuhan program dan kegiatan infrastruktur dan tata ruang Persen 91 920.000.000 92 940.000.000 93 960.000.000 94 980.000.000 94 3.800.000.000 BAPPEDA 3.00.02.3.00.02.xx. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.746.489.750 1.999.941.225 2.169.045.848 3.348.150.432 10.263.627.255 BAPPEDA Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu Persen 100 100 100 100 100 - BAPPEDA Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Persen 100 100 100 100 100 - BAPPEDA Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Persen 100 100 100 100 100 - BAPPEDA Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah Persen 92 93 94 95 95 - BAPPEDA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.00.02.3.00.02.22 . PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Perbandingan antara PD yang telah mencapai target indikator program pembangunan pencapaian sasaran dalam RPJMD dengan jumlah seluruh PD 80 650.000.000 85 510.000.000 90 325.000.000 95 600.000.000 95 2.085.000.000 BAPPEDA 3.00.02.3.00.02.XX PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI,PEREN CANAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN Jumlah perusahaan swasta/BUMN/ BUMD dan lembaga lainnya yang bergabung mendukung CSR Kota Sukabumi perusahaa n 30 250.000.000 35 300.000.000 40 300.000.000 45 300.000.000 45 1.150.000.000 BAPPEDA 3.00.02.3.00.02.23 . PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 570.518.545 587.634.101 605.263.124 623.421.018 2.386.836.789 BAPPEDA 3.00.02.3.00.02.xx. PROGRAM PENELITIAN DAN INOVASI DAERAH 1.255.000.000 1.325.000.000 1.565.000.000 1.645.000.000 5.790.000.000 BAPPEDA Persentase fasilitasi atas pengembangan inovasi Persen - BAPPEDA Persentase keterlibatan aktor pembangunan dalam penelitian dan pengkajian Persen 67 78 89 100 100 - BAPPEDA 3.00.03 KEUANGAN - 3.00.03.02. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN - Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) DAERAH 3.00.03.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - BPKD 3.00.3.00.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 90 1.258.188.457,0 0 90 1.384.007.302,7 0 90 1.522.408.032, 97 90 1.674.648.836, 27 90 5.839.252.629 BPKD 3.00.3.00.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 90 16.773.882.000, 00 90 18.451.270.200, 00 90 20.296.397.220 ,00 90 22.326.036.942 ,00 90 77.847.586.362 BPKD 3.00.3.00.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 90 95.000.000,00 90 104.500.000,00 90 114.950.000,00 90 126.445.000,00 90 440.895.000 BPKD 3.00.3.00.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 90 309.414.000,00 90 340.355.400,00 90 374.390.940,00 90 411.830.034,00 90 1.435.990.374 BPKD 3.00.3.00.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 50.000.000,00 55.000.000,00 60.500.000,00 66.550.000,00 232.050.000 BPKD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.00.3.00.03.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Persen 90 169.331.000,00 90 186.264.100,00 90 204.890.510,00 90 225.379.561,00 90 785.865.171 BPKD 3.00.3.00.03.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 90 210.409.000,00 90 231.449.900,00 90 254.594.890,00 90 280.054.379,00 90 976.508.169 BPKD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.00.03.3.00.03.15 .

1.Dinas unit kerja dapat mengerjakan tugas perda APBD serta dapat mengendalikan program kegiatan pengendalian anggaran
2.tersusunnya buku perda tentang jawaban laporan organisasi laporan realisasi anggaran semester prognosis, buku pertanggung jawaban semester,
3.persentase ketepatan waktu laporan pertanggung jawaban APBD laporan keuangan SKPD lebih efisien dan tepat waktu 4, meningkatknya PAD non PBBP2 dan BPHTB 1. laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda
3.Bulan Oktober
4.15 % 5.291.000.000
1.laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda
3.Bulan Oktober
4.15 % 5.820.100.000
1.laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda
3.Bulan Oktober
4.15 % 6.402.110.000
1.laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda
3.Bulan Oktober
4.15 % 7.042.321.000 1. laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda
3.Bulan Oktober
4.15 % 24.555.531.000 BPKD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) v 5. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah

6.Penyampaian RAPERDA APBD murni tepat waktu
7.Presentase peningkatan sumber pendapatan pajak daerah
8.Pemanfaatan informasi teknologi dalam pengelolaan pendapatan
9.Presentasee tingkat kepatuhan wajib pajak
10.Presentase tingkat pemahaman wajib pajak
11.Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan aset sesuai peraturan
5.Bln
6.Bln
7.Persen 8.
9.Sistem
10.Persen
11.SKPD
5.31 Maret 6. September
7.0,05
8.0
9.0,02
10.0,03
11.32
5.31 Maret 6. September
7.0,05
8.0
9.0,02
10.0,03
11.32
5.31 Maret 6. September
7.0,05
8.0
9.0,02
10.0,03
11.32
5.31 Maret 6. September
7.0,05
8.0
9.0,02
10.0,03
11.32
5.31 Maret 6. September
7.0,05
8.0
9.0,02
10.0,03
11.32 BPKD Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.00.03.3.00.03.16 .

1.Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah Kota /Kab.
2.Koordinasi penyusunan hasil evaluasi gubernur tentang RAPERDA APBD dan PERKADA penjabaran APBD
3.Verifikasi dan koordinasi bantuan keuangan provinsi
1.SKPD
2.Persen 3. Dokumen
1.33
2.100 3. Dokumen 397.188.500
1.33
2.100 3. Dokumen 436.907.350
1.33
2.100
3.Dokumen 480.598.085
1.33
2.100
3.Dokumen 528.657.893,5
1.33
2.100 3. Dokumen 1.843.351.828,5 BPKD 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH - BAG. EKBANG & KD 3.00.03.4.00.01.15 . PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 360.000.000 415.000.000 460.000.000 540.000.000 1.775.000.000 BAG. EKBANG & KD 3.00.04 KEPEGAWAIAN - 3.00.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - BKPSDM 3.00.3.00.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase meningkatnya administrasi Persen 88,26 579.344.000 88,26 695.213.000 88,26 834.256.000 88,26 1.001.107.000 88,26 3.109.920.000 BKPSDM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PERKANTORAN perkantoran 3.00.3.00.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase meningkatnya kinerja sarana dan prasarana Persen 89,98 917.000.000 89,98 776.800.000 89,98 1.062.160.000 89,98 1.194.592.000 89,98 3.950.552.000 BKPSDM PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase meningkatnya disiplin aparatur Persen 90,00 95.900.000 90,00 44.000.000 90,00 122.470.000 90,00 50.600.000 90,00 312.970.000 BKPSDM 3.00.3.00.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Persen 90,00 784.416.000 90,00 941.303.000 90,00 1.129.563.000 90,00 1.355.476.000 90,00 4.210.758.000 BKPSDM 3.00.3.00.04.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan Persen 85,57 66.000.000 85,57 75.120.000 85,57 85.942.000 85,57 98.801.000 85,57 325.863.000 BKPSDM 3.00.3.00.04.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase meningkatnya pengembangan sistem perencanaan program kegiatan Persen 81,44 36.000.000 81,44 43.200.000 81,44 51.840.000 81,44 62.208.000 81,44 193.248.000 BKPSDM 3.00.04.3.00.04.15 . PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Persentase meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur Persen 91,87 1.737.907.000 91,87 2.195.688.000 91,87 2.871.625.000 91,87 3.014.890.000 91,87 9.820.110.000 BKPSDM 3.00.05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.00.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - BKPSDM 3.00.05.3.00.04. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan Persen 95,19 4.925.050.000 95,19 5.910.060.000 95,19 7.092.072.000 95,19 8.510.486.000 95,19 26.437.668.000 BKPSDM 3.00.05.3.00.04.16 . PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Persen 95 1.969.000.000 95 5.137.200.000 95 2.835.360.000 95 6.731.712.000 95 16.673.272.000 BKPSDM

4.PENDUKUNG - 4.00.01 SEKRETARIAT DAERAH - BAG. KEU & KEPEG 4.00.4.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 3.146.338.250 3.460.972.075 3.807.069.283 3.303.459.811 13.717.839.419 BAG. KEU & KEPEG 4.00.4.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 2.705.200.000 2.718.000.000 2.758.000.000 2.834.500.000 11.015.700.000 BAG. HUMAS & PROTOKOL 4.00.4.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap Persen 1.266.500.000 1.278.300.000 1.297.500.000 1.355.000.000 5.197.300.000 BAG. PERLENGKAPAN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) pelayanan administrasi perkantoran 4.00.4.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 5.216.871.525 5.591.237.000 5.821.800.000 6.165.000.000 22.794.908.525 BAG. PERLENGKAPAN 4.00.4.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 1.012.500.500 1.030.000.000 1.060.500.000 1.093.400.000 4.196.400.500 BAG. PERLENGKAPAN 4.00.4.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 80.253.000 193.878.300 213.266.130 234.592.743 721.990.173 BAG. KEU & KEPEG 4.00.4.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 11.770.000 12.947.000 14.241.700 15.665.670 54.624.370 BAG. KEU & KEPEG 4.00.4.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 20.000.000 22.000.000 25.000.000 27.000.000 94.000.000 BAG. ORGANISASI 4.00.4.00.01.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan program berkualitas Persen 150.300.000 165.500.000 188.000.000 217.000. 000 720.800.000 BAG. PERLENGKAPAN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4.00.01.4.00.01.15 . PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 1.264.765.300 1.334.767.100 1.407.469.100 1.485.195.900 5.492.197.400 BAG. TAPEM 4.00.01.4.00.01.15 . PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 464.100.000 BAG. KEU & KEPEG 4.00.01.4.00.01.15 . PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 1.558.700.000 1.584.050.000 1.605.600.000 1.624.200.000 6.372.550.000 BAG. HUMAS & PROTOKOL 4.00.01.4.00.01.xx PROGRAM ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JADA Persentase penerapan pengadaan Barang atau Jasa di Kota Sukabumi melalui sarana aplikasi yang terintegrasi Persen 90 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 1.250.000.000 BAG. BARANG/JASA 4.00.01.4.00.01.18 . PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 640.000.000 740.000.000 850.000.000 975. 000.000 3.205.000.000 BAG. EKBANG & KD 4.00.01.4.00.01.19 . PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- Persentase produk hukum yang harmonis Persen 1.498.000.000 1.645.000.000 1.807.000.000 1.986.000.000 100 6.936.000.000 BAG. HUKUM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) UNDANGAN 4.00.01.4.00.01.21 . PROGRAM KETATALAKSANAA N DAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 649.006.000 694.406.600 741.847.260 791.531.986 2.876.791.846 BAG. ORGANISASI Persentase Perangkat Daerah dengan peringkat komposit 4 (P-4) Persen 70 - 80 - 85 - 90 - 90 - BAG. ORGANISASI Persentase Perangkat Daerah dan BUMD yang memiliki proses bisnis Persen 50 - 80 - 90 - 100 - 100 - BAG. ORGANISASI 4.00.01.4.00.01.22 . PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH 1.290.640.150 1.377.603.797 1.471.158.297 1.571.800.577 5.711.202.821 BAG. TAPEM Nilai pelaporan kinerja pada SAKIP Nilai 12,00 - 12,25 - 12,50 - 13,00 - 13,00 - BAG. TAPEM Nilai hasil EKPPD Nilai 3,42 - 3,44 - 3,46 - 3,48 - 3,48 - BAG. TAPEM 4.00.01.4.00.01.xx. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Nilai manajemen perubahan Angka 3 80.000.000 3 85.000.000 3 90.000.000 3 100.000.000 3 355.000.000 BAG. ORGANISASI Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4.00.01.4.00.01.xx. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan dan atau indeks pelayanan publik Persen 40 85.000.000 60 90.000.000 70 95.000.000 80 100.000.000 100 370.000.000 BAG. ORGANISASI 4.00.01.4.00.01.xx. PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai IKM baik Persen 72 120.000.000 73 70.000.000 74 80.000.000 75 90.000.000 75 360.000.000 BAG. ORGANISASI 4.00.01.4.00.01.23 . PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM 120.000.000 132.000.000 145.000.000 160.000.000 557.000.000 BAG. HUKUM 4.00.01.4.00.01.24 . PROGRAM LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) 50.000.000 70.000.000 85.000.000 95.000.000 300.000.000 BAG. EKBANG & KD 4.00.01.4.00.01.25 . PROGRAM PELAYANAN DAN PENANGANAN MASALAH BARANG DAN JASA 149.184.200 164.102.620 180.512.882 198.564.170 692.363.872 BAG. BARANG/JASA 4.00.01.4.00.01.26 . PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA 757.399.060 833.138.966 916.452.862 1.008.098.147 3.515.089.035 BAG. BARANG/JASA 4.00.01.02. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - DP2KBP3APM 4.00.01.1.02.08.22 . PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Pelayanan kepada masyarakat ditingkat kelurahan dan kecamatan se- kota Sukabumi Persen 60 104.000.100 70 114.400.000 80 125.840.000 90 138.424.000 90 482.664.100 DP2KBP3APM 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH - 4.00.02 SEKRETARIAT DPRD - 4.00.02.02. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 4.00.02.01. SEKRETARIAT DPRD - SETWAN 4.00.4.00.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 95 2.378.079.440 95 2.615.887.384 95 2.877.476.122 95 3.165.223.734 100 11.036.666.680 SETWAN 4.00.4.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 95 824.447.800 95 906.892.580 95 997.581.838 95 1.097.340.021 100 3.826.262.239 SETWAN Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4.00.4.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 95 501.391.000 95 551.530.100 95 606.683.110 95 667.351.421 100 2.326.955.631 SETWAN 4.00.4.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 95 809.497.260 95 890.446.986 95 979.491.684 95 1.077.440.853 100 3.756.876.783 SETWAN 4.00.4.00.02.05 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBNAGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 95 9.753.700 95 10.729.070 95 11.801.977 95 12.982.174 100 45.266.921 SETWAN 4.00.4.00.02.06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT Meningkatnya kinerja DPRD Persen 100 17.755.542.750 100 19.531.097.025 100 21.484.206.727 100 23.632.627.400 100 82.403.473.902 SETWAN

5.URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 5.00.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH - BAG. KESRA 5.00.01.4.00.01.xx. PROGRAM PEMBINAAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN KEAGAMAAN Persentase peningkatan kegiatan keagamaan swadaya masyarakat Persen 6.914.139.000 8.754.539.722 9.559.616.604 10.924.685.554 36.152.980.879 BAG. KESRA Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.00.01.4.00.01.xx. PROGRAM LAYANAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase peningkatan jamaah mesjid jami kelurahan Persen 1.030.470.000 1.102.602.900 1.179.786.100 1.262.372.000 4.575.231.000 BAG. KESRA 5.00.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - KESBANGPOL 5.00.5.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 262.500.000 100 293.000.000 100 315.000.000 100 370.000.000 100 1.240.500.000 KESBANGPOL 5.00.5.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 100 100.000.000 100 120.000.000 100 140.000.000 100 150.000.000 100 510.000.000 KESBANGPOL 5.00.5.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 30.000.000 100 40.000.000 100 50.000.000 100 60.000.000 100 180.000.000 KESBANGPOL 5.00.5.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 50.000.000 100 60.000.000 100 70.000.000 100 80.000.000 100 260.000.000 KESBANGPOL 5.00.5.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan Persen 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 150.000.000 KESBANGPOL Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Keuangan tepat waktu 5.00.5.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 20.000.000 100 25.000.000 100 30.000.000 100 40.000.000 100 115.000.000 KESBANGPOL 5.00.01.5.00.01.15 . PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Persentase unjuk rasa yang disebabkan konfik antar dan inter umat beragama Persen ≤ 10 220.000.000 ≤ 10 235.000.000 ≤ 10 245.000.000 ≤ 10 255.000.000 ≤ 10 955.000.000 KESBANGPOL 5.00.01.5.00.01.16 . PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan Persen 100 665.000.000 100 700.000.000 100 740.000.000 100 770.000.000 100 2.875.000.000 KESBANGPOL 5.00.01.5.00.01.17 . PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan poltik Persen 100 300.000.000 100 370.000.000 100 415.000.000 100 450.000.000 100 1.535.000.000 KESBANGPOL 5.00.01.5.00.01.18 . PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARA AN PEMILU Persentase TPS yang melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan Persen N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 500.000.000 100 500.000.000 KESBANGPOL Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) suara dengan tertib dan aman 5.00.01.5.00.01.19 . PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN Persentase Penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang Persen 100 125.000.000 100 135.000.000 100 145.000.000 100 150.000.000 100 555.000.000 KESBANGPOL 5.00.01.5.00.01.21 . PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN, ANTISIPASI DAN KONDUSIVITAS DI DAERAH Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi Persen 100 475.000.000 100 480.000.000 100 515.000.000 100 550.000.000 100 2.020.000.000 KESBANGPOL

6.KEWILAYAHAN - 6.00.01 KECAMATAN - 6.00.01.01. KECAMATAN CIKOLE - KEC. CIKOLE 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 98 1.426.107.100 98 1.568.717.810 98 1.725.589.591 100 1.898.148.550 100 6.618.563.051 KEC. CIKOLE 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 95 275.043.450 95 302.547.795 95 332.802.575 99 366.082.832 99 1.276.476.651 KEC. CIKOLE 6.00.6.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 98 24.877.600 98 27.365.360 98 30.101.896 100 33.112.086 100 115.456.942 KEC. CIKOLE Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6.00.6.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 98 21.622.700 98 23.784.970 98 26.163.467 100 28.779.814 100 100.350.951 KEC. CIKOLE 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 88 24.326.500 90 26.759.150 95 29.435.065 100 32.378.572 100 112.899.287 KEC. CIKOLE 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 89 4.466.000 90 4.912.600 93 5.403.860 100 5.944.246 100 20.726.706 KEC. CIKOLE 6.00.01.6.00.01.15 . PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 85 146.239.500 90 160.863.450 95 176.949.795 98 194.644.775 98 678.697.520 KEC. CIKOLE 6.00.01.6.00.01.16 . PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KEL URAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 85 2.767.259.715 90 3.043.985.687 95 3.348.384.255 98 3.683.222.681 98 12.842.852.337 KEC. CIKOLE 6.00.01.02. KECAMATAN GUNUNG PUYUH - KEC. GUNUNG PUYUH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 90 1.095.809.770 90 1.205.390.747 90 1.325.929.822 90 1.458.522.804 95 5.085.653.143 KEC. GUNUNG PUYUH 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 90 390.081.890 90 429.090.079 90 471.999.087 90 519.198.996 90 1.810.370.051 KEC. GUNUNG PUYUH 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 90 18.194.000 90 20.013.400 90 22.014.740 90 24.216.214 98 84.438.354 KEC. GUNUNG PUYUH 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 90 3.454.000 90 3.799.400 90 4.179.340 90 4.597.274 100 16.030.014 KEC. GUNUNG PUYUH 6.00.01.6.00.01.15 . PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 90 144.057.100 90 158.462.810 90 174.309.091 90 191.740. 000 100 668.569.001 KEC. GUNUNG PUYUH Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6.00.01.6.00.01.16 . PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KEL URAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 90 292.831.000 90 322.114.100 90 354.325.510 90 389.758.061 90 1.359.028.671 KEC. GUNUNG PUYUH 6.00.01.03. KECAMATAN CITAMIANG - KEC. CITAMIANG 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 1.135.984.960 100 1.249.583.456 100 1.374.541.802 100 1.511.995.982 100 5.272.106.199 KEC. CITAMIANG 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persen 86 471.752.600 88 518.927.860 90 570.820.646 95 627.902.711 95 2.189.403.817 KEC. CITAMIANG 6.00.6.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen Persen 100 39.600.000 100 43.560.000 100 47.916.000 100 52.707.600 100 183.783.600 KEC. CITAMIANG 6.00.6.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 86 30.082.800 88 33.091.080 90 36.400.188 95 40.040.207 95 139.614.275 KEC. CITAMIANG Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu Persen 100 9.977.000 100 10.974.700 100 12.072.170 100 13.279.387 100 46.303.257 KEC. CITAMIANG 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD Persen 100 2.442.000 100 2.686.200 100 2.954.820 100 53.250.302 100 61.333.322 KEC. CITAMIANG 6.00.01.6.00.01.15 . PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 86 239.409.500 88 263.350.450 90 289.685.495 95 318.654.045 95 1.111.099.490 KEC. CITAMIANG 6.00.01.6.00.01.16 . PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KEL URAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 86 2.102.699.800 88 2.136.499.280 90 2.173.678.708 95 2.214.576.079 95 8.627.453.867 KEC. CITAMIANG 6.00.01.04. KECAMATAN WARUDOYONG - KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01..01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap Persen 1.057.667.856 1.110.551.249 1.166.078.811 1.224.382.752 4.558.680.668 KEC. WARUDOYONG Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) pelayanan administrasi perkantoran 6.00.6.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 409.803.907 430.294.102 451.808.807 474.399.248 1.766.306.064 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 19.500.000 23.400.000 25.740.000 28.314.000 96.954.000 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 92.807.400 97.447.770 102.320.159 107.436.166 400.011.495 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 7.344.750 7.711.988 8.097.587 8.502.466 31.656.791 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET * Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan program berkualitas Persen 273.000 286.650 300.983 316.032 1.176.664 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 1.527.750 1.604.138 1.684.344 1.768.562 6.584.793 KEC. WARUDOYONG Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6.00.6.00.01.15 PROGRAM PEMBINAAN & PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 353.537.250 388.890.975 427.780.073 470.558.080 1.640.766.377 KEC. WARUDOYONG 6.00.6.00.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KEL URAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 2.228.146.250 2.450.960.875 2.696.056.963 2.965.662.659 10.340.826.746 KEC. WARUDOYONG 6.00.01.05. KECAMATAN BAROS - KEC. BAROS 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 916.394.050 100 1.008.033.455 100 1.108.836.801 100 1.219.720.481 100 4.252.984.786 KEC. BAROS 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 100 313.216.750 100 344.538.425 100 378.992.268 100 416.891.494 100 1.453.638.937 KEC. BAROS 6.00.6.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100 59.895.000 100 65.884.500 100 72.472.950 100 79.720.245 100 277.972.695 KEC. BAROS Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6.00.6.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 100 9.884.600 100 10.873.060 100 11.960.366 100 13.156.403 100 45.874.429 KEC. BAROS 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 100 14.828.000 100 16.310.800 100 17.941.880 100 19.736.068 100 68.816.748 KEC. BAROS 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 100 5.181.000 100 5.699.100 100 6.269.010 100 6.895.911 100 24.045.021 KEC. BAROS 6.00.01.6.00.01.15 . PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 100 139.577.020 100 153.534.722 100 168.888.194 100 185.777.014 100 647.776.950 KEC. BAROS 6.00.01.6.00.01.16 . PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KEL URAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 100 1.887.677.292 100 2.076.445.021 100 2.284.089.523 100 2.512.498.475 100 8.760.710.310 KEC. BAROS 6.00.01.06. KECAMATAN LEMBUR SITU - KEC. LEMBURSITU Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 100 1.077.756.900 100 1.185.532.590 100 1.304.085.849 100 1.434.494.434 5.001.869.773 KEC. LEMBURSITU 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 100 519.758.800 100 571.734.680 100 628.908.148 100 691.798.963 2.412.200.591 KEC. LEMBURSITU 6.00.6.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 100 29.419.500 100 32.361.450 100 35.597.595 100 39.157.355 136.535.900 KEC. LEMBURSITU 6.00.6.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 100 39.981.975 100 43.980.173 100 48.378.190 100 53.216.009 185.556.346 KEC. LEMBURSITU 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 100 20.045.300 100 22.049.830 100 24.254.813 100 26.680.294 93.030.237 KEC. LEMBURSITU 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 100 4.757.500 100 5.233.250 100 5.756.575 100 6.332.233 22.079.558 KEC. LEMBURSITU 6.00.01.6.00.01.15 . PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Persen 100 158.840.000 100 174.724.000 100 192.196.400 100 211.416.040 737.176.440 KEC. LEMBURSITU Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) TINGKAT KEWILAYAHAN Administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan 6.00.01.6.00.01.16 . PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KEL URAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 100 352.200.750 100 387.420.825 100 426.162.908 100 468.779.198 1.634.563.681 KEC. LEMBURSITU 6.00.01.07. KECAMATAN CIBEUREUM - KEC. CIBEUREUM 6.00.6.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persen 90 906.609.908 90 997.270.898 90 1.096.997.988 90 1.206.697.787 90 4.207.576.581 KEC. CIBEUREUM 6.00.6.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Persen 90 407.562.100 90 448.318.310 90 493.150.141 90 542.465.155 90 1.891.495.706 KEC. CIBEUREUM 6.00.6.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase aparatur yang berdisiplin Persen 90 37.950.000 90 41.745.000 90 45.919.500 90 50.511.450 90 176.125.950 KEC. CIBEUREUM 6.00.6.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Persen 90 42.770.200 90 47.047.220 90 51.751.942 90 56.927.136 90 198.496.498 KEC. CIBEUREUM Kode .......... Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6.00.6.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu Persen 90 10.120.000 90 11.132.000 90 12.245.200 90 13.469.720 90 46.966.920 KEC. CIBEUREUM 6.00.6.00.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persen 90 6.861.800 90 7.547.980 90 8.302.778 90 9.133.056 90 31.845.614 KEC. CIBEUREUM 6.00.01.6.00.01.15 . PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan Persen 90 124.477.100 90 136.924.810 90 150.617.291 90 165.679.020 90 577.698.221 KEC. CIBEUREUM 6.00.01.6.00.01.16 . PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KEL URAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Persen 90 432.144.900 90 475.359.390 90 522.895.329 90 575.184.862 90 2.005.584.481 KEC. CIBEUREUM BAB VIII .......... Tabel .......... Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama atau IKU Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci atau IKK pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator- indikator kinerja outcomes atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Selain menetapkan IKU dan IKK, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan Daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang digunakan indikator makro pembangunan. Indikator makro pembangunan disajikan pada Tabel 8.1 sedangkan IKU dan IKK masing-masing disajikan pada Tabel 8.2 dan Tabel 8.3. Tabel .......... Tabel 8.1 Indikator Makro Pembangunan Daerah NO INDIKATOR KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023

1.Indeks Pembangunan Manusia 73,03 73,60 74,17 74,74 75,32 75,90 76,49 76,49

a.Rata-Rata Lama Sekolah 9,52 9,79 10,06 10,35 10,64 10,94 11,25 11,25
b.Angka Harapan Lama Sekolah 13,39 13,47 13,55 13,63 13,71 13,79 13,88 13,88
c.Angka Harapan Hidup 71,95 72,00 72,05 72,10 72,15 72,21 72,26 72,26
d.Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan ((Pendapatan perkapita (ribu rupiah)) 10.188 10.339 10.492 10.648 10.806 10.966 11.129 11.129
1. 2.Persentase Penduduk Miskin 8,48 8,31 8,14 7,98 7,82 7,67 7,51 7,51
2. 3.Tingkat Pengangguran Terbuka 8,00 7,84 7,68 7,53 7,38 7,23 7,09 7,09
3. 4.Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,43 5,54 5,65 5,76 5,88 6,00 6,12 6,12
4. 5.Indeks Gini 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 Sumber : RPJMD Provinsi Jabar 2018- 2023 NO .......... Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama Daerah NO INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR

(2023)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA 1.1 Indeks kerukunan umat beragama Angka 94,68 94,68 94,98 95,28 95,58 95,88 96,18 96,18 1.1.1 Indeks rasa aman Persen N/A N/A 63,70 64,00 64,30 64,60 64,90 64,90 1.2 Angka harapan hidup Angka 71,95 72,00 72,05 72,10 72,15 72,20 72,25 72,25 1.2.1 Indeks keluarga sehat Angka 0,18 0,18 0,21 0,26 0,29 0,32 0,37 0,37 1.3 Indeks pendidikan Angka 69,80 69,80 69,81 69,82 69,82 69,83 69,83 69,83 1.3.1 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 9,52 9,79 10,06 10,35 10,64 10,94 11,25 11,25 1.3.2 Indeks pembangunan pemuda Persen N/A N/A 53,63 54,13 54,63 55,13 55,63 55,63 1.4 Indeks ketahanan keluarga Angka 67,76 67,76 67,81 67,86 67,91 67,96 68,01 68,01 1.4.1 Indeks pembangunan gender Angka 91,01 91,01 91,07 91,13 91,19 91,25 91,31 91,31 1.4.2 Indeks ketahanan keluarga Angka 67,76 67,76 67,81 67,86 67,91 67,96 68,01 68,01 MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2.1 Indeks kota layak huni Angka N/A N/A 45 46 47 48 49 49 2.1.1 Persentase penilaian aspek fisik indeks layak huni Persen N/A N/A 41 42 43 44 45 45 NO .......... NO INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR
(2023)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2.1.2 Persentase penilaian aspek kualitas lingkungan hidup Persen N/A N/A 41 42 43 44 45 45 2.1.3 Persentase penilaian aspek transportasi Persen N/A N/A 51 52 53 54 55 55 2.1.4 Persentase penilaian aspek fasilitas Persen N/A N/A 41 42 43 44 45 45 2.1.5 Persentase penilaian aspek utilitas Persen N/A N/A 51 52 53 54 55 55 2.1.6 Persentase pengurangan risiko bencana Persen 1,00 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 2,50 2.1.7 Indeks kualitas lingkungan hidup Point 42,67 42,67 42,83 43,30 43,23 43,44 43,64 43,64 2.1.8 Persentase kawasan kumuh Persen 0,21 0,21 0,17 0,13 0,08 0,04 0 - MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN,EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR 3.1 Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas persen 54,57 56,22 57,85 59,46 61,05 62,62 64,18 64,18 3.1.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB Milyar Rupiah N/A N/A 100 105 110 115 120 550 3.1.2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB persen 39,44 39,44 39,49 39,51 39,54 39,56 39,59 39,59 3.1.3 Persentase ketersediaan LP2B persen 1,90 1,90 3,80 5,65 7,50 9,35 11,20 11,20 3.1.4 Skor pola pangan harapan persen 77,90 79,70 78,70 79,10 79,50 79,99 80,30 80,30 3.1.5 Persentase keamanan pangan persen 85,45 78,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 90,00 Tabel .......... NO INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR
(2023)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF 4.1 Indeks reformasi birokrasi Skala 68,03 68,79 69,00 69,50 70,00 70,50 71,00 71,00 4.1.1 Nilai SAKIP Skor 74,49 74,49 80,00 81,35 83,07 84,78 86,50 86,50 4.1.2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 4.1.3 Indeks pelayanan publik Angka N/A N/A 2,60 2,75 3,00 3,10 3,25 3,25 4.1.4 Indeks kepuasan masyarakat Angka 79,28 79,28 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,00 4.1.5 Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Angka 2* 2* 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,50 4.2 Indeks inovasi Daerah Persen 25 57 60 65 70 75 80 80 4.2.1 Persentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah Persen 25 57 60 65 70 75 80 80 Sumber : Hasil Analisa 2018 NO .......... Tabel 8.3 Indikator Kinerja Daerah NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ASPEK DAYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Skala 73,03 73,60 74,17 74,74 75,32 75,90 76,49 76,49 2 Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan((Pendapatan perkapita(ribu rupiah)) Rupiah 10,188 10,339 10,492 10,648 10,806 10,966 11,129 11,129 3 Laju pertumbuhan ekonomi Persen 5,43 5,54 5,65 5,76 5,88 6,00 6,12 6,12 4 Persentase penduduk miskin Persen 8,48 8,31 8,14 7,98 7,82 7,67 7,51 7,51 5 Indeks gini Angka 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 6 Tingkat pengangguran terbuka Persen 70,11 72,08 74,02 75,94 75,46 77,34 79,2 79,2 7 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 9,52 9,79 10,06 10,35 10,64 10,94 11,25 11,25 8 Angka usia harapan hidup Tahun 71,95 72,00 72,05 72,10 72,15 72,21 72,26 72,26 9 Persentase balita gizi buruk Persen 0,1 N/A <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 Prevalensi balita gizi kurang Persen 5,41 N/A <10 <10 <10 <10 <10 <10 11 Cakupan kelurahan siaga aktif Persen 100 N/A 100 100 100 100 100 100 12 Angka partisipasi angkatan kerja Angka 231.848 233.628 235.408 237.188 238.968 240.748 242.528 242.528 13 Tingkat partisipasi angkatan kerja Persen 69 70 68 68 67 67 66 66 14 Rasio penduduk yang bekerja Persen 47,14 46,00 47,04 46,98 46,93 46,88 46,83 46,83 15 Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Persen 54,57 56,22 57,85 59,46 61,05 62,62 64,18 64,18 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 16 Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Persen 47,14 46,00 47,04 46,98 46,93 46,88 46,83 46,83 17 Indeks kepuasan masyarakat Indeks 76,97 N/A 77,22 77,34 77,46 77,59 77,71 77,71 18 Persentase PAD terhadap pendapatan Persen 23,92 N/A 24,14 24,35 24,56 24,77 24,99 24,99 19 Peningkatan PAD Persen 21,59 0,92 15 15 15 15 15 15 20 Opini BPK Opini WTP N/A WTP WTP WTP WTP WTP WTP 21 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 77,9 N/A 78,7 79,1 79,5 79,99 80,3 80,3 22 Angka ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah Kg N/A N/A 15.099 25.000 30.000 40.000 50.000 50.000 23 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Persen 39,41 N/A 39,41 39,41 39,5 39,75 40 40 24 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Persen 5,14 N/A 5,34 5,44 5,54 5,64 5,74 5,74 Aspek pelayanan umum Pelayanan Urusan Wajib Layanan Urusan Wajib Dasar 1 Pendidikan 1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persen 67,72 63,4 68,7 70,2 71,7 73,2 74,7 74,7 1.2. Angka Partisipasi Murni 1.2.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persen 96,7 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 99,9 1.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persen 96,5 96,4 97 97,5 98 98,5 99,9 99,9 1.3. Angka partisipasi sekolah 1.3.1. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A Persen 104 107 100 100 100 100 100 100 1.3.2. Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Persen 117 118 100 100 100 100 100 100 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.4. Angka Putus Sekolah: 1.4.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persen 0,003 0 0 0 0 0 0 0 1.4.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persen 0,07 0 0 0 0 0 0 0 1.5. Angka Kelulusan: 1.5.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 1.5.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 1.6. Angka Melanjutkan (AM): 1.6.1. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Persen 112,4 110,2 100 100 100 100 100 100 1.6.2. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persen 141,4 141,4 100 100 100 100 100 100 1.7. Fasilitas Pendidikan: 1.7.1. Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Persen 96 96 97 98 99 100 100 100 1.7.2. Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Persen 97 94 95 96 97 99 100 100 1.8. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 1.9. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persen 92 93 93,5 95 96,5 98 100 100 2 Kesehatan 2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka 6,82 5,94 9 9 8,5 8,5 8 8 2.2. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka 7,82 6,5 12 11,5 11 10,5 10 10 2.3. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Angka 4,49 4,5 9 9 8,5 8,5 8 8 2.4. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Angka 116,5 116,7 125 125 122 122 120 120 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2.5. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Angka 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 2.6. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Angka 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 2.7. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan Angka 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 2.8. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar Persen 96,69 98,42 83 83,5 84 84,5 85 85 2.9. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Persen 97,44 97,9 100 100 100 100 100 100 2.10. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar Persen 94,48 100,6 100 100 100 100 100 100 2.11. Persentase pelayanan kesehatan anak BALITA sesuai standar Persen 78,91 84,63 100 100 100 100 100 100 2.12. persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 97,55 96,67 100 100 100 100 100 100 2.13. Persentase pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 Thn) Persen 83,21 10,09 100 100 100 100 100 100 2.14. Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan Persen 30,17 38,74 100 100 100 100 100 100 2.15. persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar Persen 100 112,37 100 100 100 100 100 100 2.16. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persen 99,72 99,86 100 100 100 100 100 100 2.17. Persentase pelayanan kesehatan penderita DM Persen 65,37 94,49 100 100 100 100 100 100 2.18. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 2.19. Persentase orang yang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart Persen 150 83,35 100 100 100 100 100 100 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2.20. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Persen 79,6 87 88 90 92 93 95 95 2.21. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun atau BALITA. Persen 23,1 23 22,5 22 21 20 20 2.22. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 2.23. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Jumlah 0 0 0 1 1 2 2 6 2.24. Prevalensi balita stunting Persen 23.1 23 22.5 22 21 20 20 2.25. Cakupan balita pneumonia yang ditangani Persen 86 85,9 86 87 88 89 90 90 2.26. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 2.27. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 2.28. Akreditasi Rumah Sakit sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Persen 87,7 87,7 75 80 85 90 95 95 2.29. Persentase contact rate pasien dengan usia > 72 tahun Persen 31,09 32 34 36 38 40 40 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1. Pekerjaan Umum: 3.1.1. Persentase jalan lingkungan yang baik Persen 81,99 81,99 84,192 87,794 91,396 94,998 98,6 98,6 3.1.2. Jumlah kejadian genangan Kali 43 42 41 40 40 40 40 3.1.3. Panjang trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus Km 2,653 2,92 3,21 3,53 3,88 4,27 4,27 3.1.4. Persentase rumah tinggal bersanitasi Persen 87,57 87,57 88,77 89,97 91,17 92,37 92,37 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3.1.5. Persentse pencapaian target pembangunan drainase M 196547 196547 198047 199547 201047 202547 204047 1005235 3.1.6. Persentase jaringan irigasi kondisi baik M' - - 1500 1500 1500 1500 1500 7500 3.1.7. Persentase penduduk berakses air minum Persen 68,17 68,17 68,77 68,77 69,37 69,97 70,57 70,57 3.1.8. Persentase KK yang menggunakan air bersih Persen 68,17 68,17 68,77 68,77 69,37 69,97 70,57 70,57 3.1.9. Persentase areal kawasan kumuh Persen 0,21 0,21 0,17 0,13 0,08 0,04 0,00 0,00 3.1.10 . Persentase luasan kumuh Persen 0,21 0,21 0,17 0,13 0,08 0,04 0,00 0,00 3.2. Penataan Ruang: 3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Persen 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 3.2.2. Persentase tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK) Persen 50 50 0 60 70 80 0 80 3.2.3. Persentase kesesuaian ruang dengan dokumen tata ruang Persen 95 95 95 95 95 95 95 95 3.2.4. Luasan kawasan lindung Ha 12,18 12,18 12,68 13,18 13,68 14,18 14,18 14,18 3.2.5. Jumlah ruang publik budaya Unit 0 0 0 1 1 1 1 4 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.1. Persentase rumah layak huni Persen 96,12 96,12 96,41 96,70 96,99 97,28 97,57 97,57 4.2. Persentase jalan lingkungan yang baik Persen 81,99 81,99 84,192 87,794 91,396 94,998 98,6 98,6 4.3. Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK) Persen 87,57 87,57 88,77 89,97 91,17 92,37 92,37 4.4. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Persen 0,21 0,21 0,17 0,13 0,08 0,04 0,00 0,00 4.5. Persentase penduduk berakses air minum Persen 68,17 68,17 68,77 68,77 69,37 69,97 70,57 70,57 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5.1 Trantibumlinmas 5.1.1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 5.1.2. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Orang 1380 2075 420 840 1260 1680 2075 2075 5.1.3. Persentase penegakan PERDA Persen 75 80 80 85 90 95 100 100 5.1.4. Cakupan pengendalian keamanan lingkungan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 5.1.5 Persentase unjuk rasa terkendali Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 5.2 Kebencanaan 5.2.1. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi bencana sesuai ancaman bencana Persen 1,22 1,51 1,51 1,80 2,90 2,38 2,67 2,67 2.2.2. Persentase jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapatkan pelatihan Persen 90 90 91 92 93 94 95 95 5.2.3. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana Persen 90 90 91 92 93 94 95 95 5.3. Kebakaran 5.3.1. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban kebakaran Persen 90 90 91 92 93 94 95 95 6 Sosial 6.1. Persentase masyarakat miskin basis data terpadu yang tertangani Persen 70 72 76 77 78 79 80 80 6.2. Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Persen 10 10 15 20 25 30 35 35 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6.3. Persentase tuna sosial terlantar ( terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) Persen 40% 45% 55 58 60 62 65 65 6.4. Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) Persen 45 52 55 58 60 62 65 65 6.5. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM) Persen 100% 100% 100 100 100 100 100 100 6.6. Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) Persen 33 45 60 62 65 67 70 70 6.7. Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) Persen 40 45 55 58 60 62 65 65 6.8 Persentase masyarakat yang datang dan dilayani oleh rumah singgah Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 6.9 Persentase PMKS lainnya yang tertangani Persen 40 45 46 47 48 49 50 50 Layanan urusan wajib non dasar 1 Tenaga Kerja 1.1. Besaran mediasi perselisihan pengusaha-pekerja per tahun Angka 20 20 25 30 35 40 45 45 1.2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Angka 20 18 20 25 30 35 40 40 1.3 Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Persen 65 70 75 80 83 87 92 92 1.4 Besaran pembinaan perusahaan Angka 100 100 150 170 180 190 200 200 1.5 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Angka 5.107 5.246 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.000 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.6 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat Persen 4 2 3 4 4 5 6 6 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Rasio kekerasan terhadap anak Angka 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 2.2 Rasio kekerasan terhadap perempuan Angka 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 2.3 Persentase anggaran Responsif Gender pada belanja langsung atau tidak langsung APBD Persen 45,46 51,52 57,58 63,64 66,67 66,67 2.4 Status capaian kota layak anak Status Nindya Nindya Nindya Nindya Nindya Nindya Nindya Nindya 2.5 Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. 250 200 175 150 125 125 2.6 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Persen 17,18 20 20 20 20 20 20 2.7. Rasio KDRT Persen 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 2.8 Partisipasi angkatan kerja perempuan Persen 34,52 35,5 35,55 35,61 35,69 35,78 35,8 35,8 2.9 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 2.10 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 2.11 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban Persen 75 100 100 100 100 100 100 100 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 2.12 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Persen 80 100 100 100 100 100 100 100 2.13 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Persen 80 100 100 100 100 100 100 100 2.14 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen 50 100 100 100 100 100 100 100 2.15 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki‐laki pada kelompok usia 15‐24 tahun Persen 100 3 Pangan 3.1 Ketersediaan energi dan protein perkapita AKE 2423 kkal/kap/ hari, AKP 107,1 gr/kap/hari AKE 2422 kkal/kap/hari , AKP 107,1 gr/kap/hari AKE 2420 kkal/kap/har i AKP 107,1 gr/kap/hari AKE 2419 kkal/kap/ hari AKP 107,1 gr/kap/hari AKE 2417 kkal/kap/ hari AKP 107,1 gr/kap/hari AKE 2417 kkal/kap/ hari AKP 107,1 gr/kap/hari 3.2 Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH) Ada 86 87 88 89 90 90 4 Lingkungan Hidup Persen 100 4.1 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk /Mil 584,19 584,19 585,69 586,19 586,69 587,19 587,19 4.2 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen 0 1 1 0 0 0 2 4.3 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Persen 0 0 20 30 40 50 50 4.4 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi Dokumen 1 0 0 1 0 1 2 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4.5 Hasil pengukuran indeks kualitas air Poin 0 37,95 38,28 38,73 39,19 39,66 40,11 40,11 4.6 Hasil pengukuran indeks kualitas udara Poin 0 74,44 74,64 74,84 75,04 75,24 75,44 75,44 4.7 Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan Poin 0 22,38 22,39 22,4 22,41 22,42 22,43 22,43 4.8 Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Persen 20 20 20 20 20 20 20 20 4.9 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Persen 100 100 100 100 100 100 100 4.10 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Persen 100 100 100 100 100 100 100 4.11 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Jenis 3 3 3 3 3 3 3 4.12 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti. Persen 100 100 100 100 100 100 100 4.13 Timbulan sampah yang ditangani Ton/ Tahun 45.895,40 63.080,77 63.774,66 64.603,73 65.572,78 66.678,52 66.678,52 4.14 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Persen 5,91 20 22 24 26 27 27 4.15 Persentase jumlah sampah yang tertangani Persen 84,04 80 75 74 73 72 72 5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.1 Cakupan kepemilikan KTP elektronik Persen 98 99,08 100 100 100 100 100 100 5.2 Cakupan kepemilikan KK Persen 97 94,41 100 100 100 100 100 100 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5.3 Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun Persen 96 96,63 100 100 100 100 100 100 5.4 Cakupan kepemilikan akte kematian Persen 81 74,46 100 100 100 100 100 100 5.5 Cakupan pemanfaatan data kependudukan Persen - 9,7 100 100 100 100 100 100 6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kel 2006 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2016 6.2 Persentase LPM aktif Persen 68 68 70 72 73 74 75 75 6.3 Persentase PKK aktif Persen 67 67 75 80 85 90 90 90 6.4 Persentase Posyandu aktif Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 6.5 Presentase Posyandu mandiri Persen 57,17 57,17 61 62 63 64 65 65 6.6 Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Persen 47 47,8 55 60 65 70 75 75 6.7 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 6.8 Jumlah inovasi wilayah (satu kelurahan satu unggulan) Kel 0 0 0 1 3 5 7 7 7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Persen 1,4 1,4 1,4 1,39 1,38 1,37 1,36 1,36 7.2 Total Fertility Rate (TFR) Angka 2,26 2,26 2,21 2,2 2,19 2,18 2,17 2,17 7.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persen 0 0 10 15 15 15 15 15 7.4 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan (sekolah siaga kependudukan) Angka 0 0 4 4 6 8 10 10 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7.5 Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah 2,26 2,26 2,21 2,2 2,19 2,18 2,17 2,17 7.6 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi atau CPR semua cara pada Pasangan Usia Subur atau PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Persen 0 67,7 67,8 67,86 67,9 67,95 68,05 68,05 7.7 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Persen 0 41,7 40 39,5 39 38 37,5 37,5 7.8 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Persen 0 22,22 21 20,7 19 18,25 18 18 7.9 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi atu unmet need Persen 0 0 11,75 11,5 11,25 11,05 10,95 10,95 7.10 Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Persen 0 0 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 7.11 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persen 67,7 67,7 67,8 67,86 67,9 67,95 68,05 68,05 7.12 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Persen 0 87,75 88 88,25 88,5 88,75 89 89 7.13 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Persen 0 80,52 80,75 81 81,25 81,5 81,75 81,75 7.14 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Persen 61,8 62 62,2 62,4 62,6 62,8 62,8 7.15 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Angka 1 1 1 1 1 1 1 7.16 Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja atau mahasiswa 7.17 Cakupan PKB atau PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk/Rasio petugas lapangan KB/penyuluhan KB Persen 57,57 57,57 57,57 57,57 57,57 57,57 57,57 57,57 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan 7.18 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri Persen 85 85 86 87 88 89 89 7.19 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 7.20 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 7.21 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Persen 80 80 80 80 80 80 80 80 7.22 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan Persen 60 60 75 80 82 85 85 7.23 Rata-rata usia kawin pertama wanita Angka 21,32 21,32 21,32 21,32 21,32 21,32 21,32 8 Perhubungan 8.1 Rasio ijin trayek Unit 1531 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 8.2 Jumlah uji kir angkutan umum Unit 2194 1864 1964 2014 2074 2149 2239 2239 8.3 Persentase layanan angkutan darat Persen 43,48 43,48 43,48 43,48 43,48 43,48 43,48 43,48 8.4 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persen 95.14 78.18 79.06 79.47 79.95 80.51 81.15 81.16 8.5 Pemasangan rambu-rambu Persen 67,87 80 80 80 80 80 80 8.6 Persentase pencapaian kawasan off street parking Persen 0 0 0 50 100 100 100 100 8.7 Persentase pencapaian SAUM Persen 0 0 0 0 100 100 100 100 8.8 Jumlah orang atau barang yang terangkut angkutan umum Pnp/ jam 175638 175638 193201,8 193201,8 193201,8 193201,8 193201,8 193201,8 9 Komunikasi dan Informatika NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan Kelompok - - - 4 5 6 7 7 9.2 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Poin - - - 3 3,3 3,5 3,7 3,7 9.3 Indeks keterbukaan informasi publik Persen - - - 80 85 90 93 93 9.4 Persentase penyelesaian sengketa informasi Persen - - - 80 85 87 90 90 10 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah 10.1 Persentase koperasi aktif Persen 61,15 61,23 63 65 67 69 71 71 10.2 Persentase UKM non BPR atau LKM aktif Persen 54 56 58 60 62 64 66 66 10.3 Persentase BPR atau LKM aktif Persen 1 1 1 1 1 1 1 1 10.4 Persentase usaha mikro dan kecil Persen 85,53 85,66 85 84,5 84 83,5 83 83 11 Penanaman Modal 11.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 60 65 70 75 80 80 11.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Milyar Rp 30,63 200 205 210 215 220 220 11.3 Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Milyar Rp 5 5 5 5 5 25 12 Kepemudaan dan Olah Raga 12.1 Persentase organisasi pemuda yang aktif Persen 21 25 28 31 34 35 35 12.2 Jumlah pemuda berprestasi atau pelopor Angka 3 5 8 10 12 15 15 12.3 Cakupan pelatih yang bersertifikasi Persen 75 80 85 90 95 100 100 12.4 Jumlah pembinaan atlet muda Persen 0 0 25 50 75 100 100 12.5 Jumlah atlet berprestasi Orang 105 105 105 105 113 113 113 12.6 Jumlah prestasi olahraga Cabang 27 27 27 27 35 35 35 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12.7 Gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta) Unit 1 1 1 1 1 1 5 12.8 Lapangan olahraga Unit 1 1 1 1 1 1 5 13 Statistik 13.1 Persentase data/informasi/ statistik yang terintegrasi Persen 60 70 80 90 95 95 13.2 Tingkat ketersediaan data pembangunan dan informasi statistik sektoral Persen 60 70 80 90 95 95 14 Persandian 14.1 Indeks keamanan informasi daerah Persen - - 40 50 60 70 80 80 15 Kebudayaan 15.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kali 10 8 5 8 10 12 13 15.2 Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Persen 67 50 55 58 60 62 64 15.3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Jumlah 1 0 4 5 6 7 15.4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Jumlah 8 8 8 9 10 11 12 15.5 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah 31 4 4 4 4 4 5 16 Perpustakaan 16.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 105.276 181.030 185.000 190.000 195.000 200.000 205.000 205.000 16.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eks 76.702 78.647 83.497 86.497 89.997 93.997 98.497 98.497 16.3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Persen 0,092 0,093 0,095 0,096 0,098 0,100 0,110 0,110 16.4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Orang 8.733 15.086 15.416 15.833 16.250 16.667 17.083 17.083 16.5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Eks 38.351 39.323 41.748 43.248 44.998 46.998 49.248 49.248 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 16.6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Orang 0 0 4 5 7 9 10 10 17 Kearsipan 17.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku PD 33 33 33 33 33 33 33 17.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Orang 50 50 50 50 50 50 50 Layanan urusan pilihan 1 Pariwisata 1.1 Lama kunjungan wisata Hari 2 2 2 2 2 2 2 2 Pertanian 2.1 Provitas padi Ton/ha GKG 40.88 ton/Ha 7,03 6,16 6,28 6,41 6,54 6,67 6,67 2.2 Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum Persen - - 5 5 10 12 14 14 3 Perdagangan 3.1 Ekspor bersih perdagangan US $ 1.298.243,7 3 1.965.131,4 1 2.043.736,6 7 2.125.486,13 2.210.505,58 2.298.925,8 0 2.390.882,8 3 11.069.537,0 1 3.2 Cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal Persen - - 19 19 19 19 19 19 4 Perindustrian 4.1 Cakupan bina kelompok pengrajin Persen 2,94 2,94 2,94 5,88 9,38 12,50 15,63 15,63 4.2 Pertumbuhan industri Persen 2 2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 5 Transmigrasi 5.1 Besaran pengerahan penempatan calon transmigrasi ke wilayah daerah transmigrasi Angka kepala keluarga 0 2 2 3 3 3 4 4 5.2 Memonitoring wilayah transmigrasi Angka 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Kelautan dan Perikanan NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6.1 Provitas budidaya perikanan Ton/ha 85,21 24,59 24,71 24,77 24,83 24,89 24,95 24,95 6.2 Angka konsumsi ikan Kg/tahun /kapita 164,32 41,07 41,07 41,48 41,89 42,31 42,73 42,73 Penunjang urusan 1 Perencanaan Pembangunan 1.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/tida k Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1.2. Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA atau PERKADA Ada/tida k Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1.3. Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/tida k Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/tida k Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1.5. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 1.6. Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 1.7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Persen 90 90 90 90 90 90 90 90 1.8 Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah Persen 95,54 94,83 91 92 93 94 95 95 2 Keuangan 2.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 2.2. Persentase SILPA Persen <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 2.3. Persentase SILPA terhadap APBD Persen 6,93 11 <10 <10 <10 <10 <10 <10 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2.4. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Persen 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5. Persentase belanja pendidikan (20%) Persen 21,78 15,73 21,61 >20 >20 >20 >20 >20 2.6. Persentase belanja kesehatan (10%) Persen 38,18 39,59 37,24 >10 >10 >10 >10 >10 2.7. Penetapan APBD Bulan Desember Desember Desember Desember Desember Desember Desember Desember 3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 3.1. Rata-rata lama pejabat ASN mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural setelah menduduki jabatan struktural Tahun 2-5 2-5 2-5 1-2 1 0 0 3.2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persen 90 121 0 80 80 80 80 80 3.3. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persen 5,8 5,9 6,94 15,25 13,74 10,3 10,3 10,3 3.4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Orang 29 21 29 29 29 29 29 29 3.5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Orang 117 115 117 117 117 117 117 117 3.6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Orang 2.077 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853 4 Penelitian dan pengembangan 4.1. Persentase implementasi rencana kelitbangan. Persen 85 85 80 90 90 100 100 100 4.2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Persen 70 90 90 95 95 100 100 100 Penerapan SIDa: 4.3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Persen 20 20 30 40 50 60 70 70 4.4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Persen 10 10 20 30 40 50 60 60 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5 Pengawasan 5.1. Persentase tindak lanjut temuan Persen 105 80,98 81 81,9 84 85 90 90 5.2. Jumlah temuan BPK Temuan 16 16 15 10 5 5 0 0 5.3. Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Rasio 0 0 0,5 0,6 0,70 0,80 0,90 0,90 5.4. Tingkat maturitas SPIP Level 1 1 2 3 3 4 4 4 5.5. Jumlah unit WBK atau WBBM Unit 1 2 5 5 10 15 20 20 5.6. Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN atau LHKSN Persen 0 53,42 60 70 75 80 85 85 6 Sekretariat Dewan 6.1. Integrasi dan sinkronisasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen perencanaan (Pemda/PD) ( Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan) Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 6.2. Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran Setwan Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 6.3. Tingkat kesesuaian target dan realisasi anggaran Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 6.4. Tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan Persen 60 65 70 75 80 90 100 100 7 Kesatuan Bangsa dan Politik 7.1 Persentase unjuk rasa yang disebabkan konfik antar dan inter umat beragama % 0 0 ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10% 7.2 Persentase penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang % - - 100 100 100 100 100 100 NO .......... NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7.3 Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan % - - 100 100 100 100 100 100 7.4 Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi % 100 100 100 100 100 100 100 100 7.5 Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan politik % 100 100 100 100 100 100 100 100 7.6 Persentase TPS yang melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara dengan tertib dan aman % - 100 - - - - 100 100 dan .......... 9.1. KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, serta merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1.perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program- program yang terdapat dalam RPJMD dan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2.Wali Kota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
3.Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan RPJMD kepada masyarakat;
4.Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD;
5.penyusunan RKPD tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berpedoman pada RPJMD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023; dan
6.kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. 9.2. PEDOMAN TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Daerah, diperlukan adanya pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD. Penyusunan RKPD Tahun 2024 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada arah kebijakan RPJPD, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024. Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan tahun 2023, untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2024, baik nasional maupun provinsi. Sukabumi, 21 Maret 2019 WALI KOTA SUKABUMI ttd. ACHMAD FAHMI