DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Dan Sasaran, Strategi Penanggulangan, Upaya Penanggulangan , Surveilans HIV Dan AIDS, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Kelembagaan, Kerahasiaan Dan Perlindungan, Peran Serta Masyarakat ODHA Dan Dunia Usaha, Pembiayaan, Kerjasama, Penghargaan, Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS; Mengingat....... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang........
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
12.Peraturan.......
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional;
15.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
17.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
18.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7);
19.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 1); Dengan........ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran........
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
6.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
7.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
8.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
9.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
10.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus, dan oral/dengan mulut.
11.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
12.Konseling........
12.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
13.Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
14.Konselor adalah seseorang yang memberikan Konseling tentang HIV dan telah terlatih.
15.Surveilans HIV atau Sero-Surveilens HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi besaran masalah, sebaran, dan kecenderungan penularan HIV-AIDS untuk perumusan kebijakan dan penanggulangan HIV- AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara Unlinked Anonymous yaitu proses surveilans tanpa nama dan tidak dapat dikaitkan dengan pemilik spesimennya.
16.Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan HIV dan AIDS, meliputi pengguna napza suntik, Wanita Pekerja Seks (WPS) langsung maupun tidak langsung, pelanggan/pasangan seks WPS, gay, waria, dan laki-laki pelanggan/pasangan seks dengan sesama laki-laki dan warga binaan lapas/rutan serta orang-orang yang rentan karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV serta ODHA.
17.Populasi Umum adalah kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam populasi kunci.
18.Narkotika.......
18.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain yang selanjutnya disebut Napza adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap Napza.
19.Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah Lembaga Pemerintah yang bersifat non struktural dan multisektor yang menangani permasalahan HIV dan AIDS di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penyelenggaraan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS adalah untuk menekan laju epidemi HIV dan AIDS pada Populasi Kunci dan Populasi Umum, melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi serta pemberian pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara komprehensif dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah adalah :

a.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
b.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
a.menurunkan ……
c.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
d.meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
e.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.strategi Penanggulangan;
b.upaya Penanggulangan;
c.surveilans HIV dan AIDS;
d.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
e.kelembagaan;
f.kerahasiaan dan perlindungan;
g.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
h.pembiayaan;
i.kerjasama;
j.penghargaan;
k.larangan; dan
l.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

a.peningkatan program penanggulangan HIV dan AIDS pada Populasi Kunci dan Populasi Umum;
b.perlindungan terhadap Populasi Umum yang rentan penularan HIV dan AIDS akibat pekerjaan dan lingkungan;
c.peningkatan........
c.peningkatan kesadaran masyarakat terutama pada kelompok umur 15 sampai dengan 24 tahun untuk mengetahui tentang pencegahan dan penularan HIV dan AIDS; dan
d.peningkatan kesadaran ODHA untuk melakukan penanggulangan resiko penularan secara mandiri.

BAB IV

STRATEGI PENANGGULANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun strategi penanggulangan HIV dan AIDS dengan berpedoman pada Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
(2)Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi serta tata kerja KPA;
2. b.pemberdayaan dan tanggung jawab ODHA, Populasi Kunci, dan Populasi Umum dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
3. c.program dan kegiatan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS;
4. d.penyelenggaraan penetapan situasi epidemik HIV;
5. e.penyediaan fasilitas kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan;
6. f.penyelenggaraan sistem pencatatan, pelaporan, dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan
7. g.penyediaan sumber dana.

BAB V

UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 7

(1)Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas kegiatan :
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan penularan HIV dan AIDS;
3. c.pemeriksaan diagnosis HIV dan AIDS;
4. d.pengobatan, perawatan, dan dukungan; dan
5. e.rehabilitasi.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3)Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan.
(4)Layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya yang meliputi semua bentuk layanan HIV dan AIDS yang dilakukan secara paripurna mulai dari rumah, masyarakat, sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

(1)Promosi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan AIDS dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.

Pasal 9

(1)Pencegahan penularan HIV dan AIDS dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak beresiko.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan penjangkauan dan pendampingan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
(3)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya :
1. a.pencegahan........
2. a.pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
3. b.pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan
4. c.pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945