DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan , Ketentuan pidana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan telah dibentuknya UPT Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi, maka untuk mengatur biaya jasa dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi; Mengingat....... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang........
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan......
11.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL MULK KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah.....
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.UPT Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk yang selanjutnya disebut RSUD Al-Mulk adalah unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
7.Direktur RSUD Al-Mulk yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Al-Mulk.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Jasa.........
9.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10.Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan oleh RSUD Al- Mulk.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
12.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
13.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan dengan menggunakan formulir tanda terima uang koordinator.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16.Surat.......
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17.Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan RSUD Al-Mulk kepada pasien.
18.Alat Kesehatan adalah instrument, asparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur da memperbaiki fungsi tubuh.
19.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
20.Biaya Makanan dan Minuman adalah biaya penggantian makan atau minum pasien di RSUD Al-Mulk.
21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
22.Penyidik.......
22.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai jasa atas Pelayanan Kesehatan pada RSUD Al-Mulk.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di RSUD-Al Mulk, yang meliputi:
1. a.pelayanan pada instalasi rawat jalan;
2. b.pelayanan pada instalasi gawat darurat;
3. c.pelayanan pada instalasi rawat inap;
4. d.pelayanan pada kamar bersalin;
5. e.pelayanan pada instalasi laboratorium patologi klinik; f.pelayanan.....
6. f.pelayanan pada instalasi radiologi;
7. g.pelayanan pada instalasi farmasi;
8. h.pelayanan pada instalasi gizi klinik;
9. i.pelayanan pada instalasi bedah;
10. j.pelayanan pada instalasi perawatan intensif;
11. k.pelayanan pada instalasi pemulasaraan jenazah; dan
12. l.pelayanan ambulans dan kendaraan jenazah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

(1)Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk biaya obat, bahan/alat kesehatan habis pakai, serta biaya makanan dan minuman.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komponen pemeriksaan medis pada pelayanan instalasi rawat jalan sudah termasuk obat.

Pasal 5

(1)Komponen pelayanan pada instalasi rawat jalan meliputi:
1. a.pemeriksaan medis;
2. b.pemeriksaan penunjang medis; dan
3. c.tindakan medis dan terapi.
(2). Pelayanan.....
(2)Pelayanan pada instalasi rawat jalan meliputi:
1. a.klinik umum;
2. b.klinik gigi dan mulut;
3. c.klinik bedah;
4. d.klinik penyakit dalam;
5. e.klinik kebidanan dan kandungan;
6. f.klinik anak;
7. g.klinik konsultasi gizi; dan
8. h.klinik rehabilitasi medis.

Pasal 6

Komponen pelayanan instalasi gawat darurat, meliputi:

a.pemeriksaan medis;
b.pemeriksaan penunjang medis;
c.tindakan medis dan terapi; dan
d.layanan observasi dan intermediet.

Pasal 7

(1)Ruangan instalasi rawat inap ditetapkan oleh Direktur.
(2)Komponen pelayanan instalasi rawat inap, meliputi:
1. a.ruangan perawatan;
2. b.tindakan medis dan terapi;
3. c.konsultasi medis/visite dokter;
4. d.asuhan..... - 11 –
5. d.asuhan pelayanan gizi; dan
6. e.penunjang medis.
(3)Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
(4)Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung ½ (setengah) hari perawatan.

Pasal 8

Jenis pelayanan pada kamar bersalin, meliputi:

a.persalinan; dan
b.tindakan medis dan terapi kebidanan.

Pasal 9

Jenis pelayanan pada instalasi laboratorium patologi klinik, meliputi pemeriksaan:

a.hematologi;
b.kimia klinik;
c.serologi imunologi;
d.parasitologi dan cairan tubuh; dan
e.toksikologi klinik (test narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya/ NAPZA).

Pasal 10

Jenis pelayanan pada instalasi radiologi, meliputi:

a.pemeriksaan radiologis dengan kontras;
b.pemeriksaan radiologis tanpa kontras; dan
c.ultrasonografi (USG).

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…