DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sukabumi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa……
b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang……
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan……
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 46); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah……
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
6.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Perumda BPR Kota Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan.
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Kota Sukabumi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Kota Sukabumi.
8.Direksi…….
8.Direksi adalah organ Perumda BPR Kota Sukabumi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Kota Sukabumi untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Kota Sukabumi serta mewakili Perumda BPR Kota Sukabumi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Kota Sukabumi.
10.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Perumda BPR Kota Sukabumi dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungan sebagai modal/saham.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Nama Perusahaan Umum Daerah adalah Perumda BPR Kota Sukabumi.
(2)Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan nama Perumda BPR Kotsmi untuk memberi kemudahan pelayanan kepada nasabah.
(3)Perumda BPR Kota Sukabumi dapat menggunakan lambang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Pasal 3……

Pasal 3

(1)Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda BPR Kota Sukabumi dapat memiliki kantor cabang di dalam dan di luar Daerah.

Pasal 4

(1)Perumda BPR Kota Sukabumi dapat mendirikan anak perusahaan.
(2)Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Maksud dan tujuan pendirian Perumda BPR Kota Sukabumi adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Kota Sukabumi meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda BPR Kota Sukabumi didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB V

MODAL

Pasal 8

Sumber modal Perumda BPR Kota Sukabumi, terdiri atas:

a.Penyertaan Modal Daerah;
b.Pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda BPR Kota Sukabumi yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah, sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan neraca permulaan yang berasal dari aktiva dan pasiva perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi.
(3)Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan jumlah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
(5)Penyertaan Modal Daerah pada Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 telah disetor sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBD.

BAB VI

ORGAN PERUMDA BPR KOTA SUKABUMI

Pasal 10

Organ Perumda BPR Kota Sukabumi, terdiri dari:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa……
b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, maka perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang……
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan……
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 46); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah……
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
6.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Perumda BPR Kota Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan.
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Kota Sukabumi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Kota Sukabumi.
8.Direksi…….
8.Direksi adalah organ Perumda BPR Kota Sukabumi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Kota Sukabumi untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Kota Sukabumi serta mewakili Perumda BPR Kota Sukabumi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Kota Sukabumi.
10.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Perumda BPR Kota Sukabumi dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungan sebagai modal/saham.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Nama Perusahaan Umum Daerah adalah Perumda BPR Kota Sukabumi.
(2)Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan nama Perumda BPR Kotsmi untuk memberi kemudahan pelayanan kepada nasabah.
(3)Perumda BPR Kota Sukabumi dapat menggunakan lambang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Pasal 3……

Pasal 3

(1)Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda BPR Kota Sukabumi dapat memiliki kantor cabang di dalam dan di luar Daerah.

Pasal 4

(1)Perumda BPR Kota Sukabumi dapat mendirikan anak perusahaan.
(2)Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Maksud dan tujuan pendirian Perumda BPR Kota Sukabumi adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Kota Sukabumi meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda BPR Kota Sukabumi didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB V

MODAL

Pasal 8

Sumber modal Perumda BPR Kota Sukabumi, terdiri atas:

a.Penyertaan Modal Daerah;
b.Pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda BPR Kota Sukabumi yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah, sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan neraca permulaan yang berasal dari aktiva dan pasiva perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi.
(3)Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan jumlah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
(5)Penyertaan Modal Daerah pada Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 telah disetor sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBD.

BAB VI

ORGAN PERUMDA BPR KOTA SUKABUMI

Pasal 10

Organ Perumda BPR Kota Sukabumi, terdiri dari:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.