DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 210

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penggunaan Jalan, Dampak Lingkungan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Komunikasi LLAJ, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan Dan Pengendalian, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Perhubungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ………
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan ……..
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13.Peraturan ……..
13.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5594);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomr 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
18.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9); Dengan ……… Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6.Analisis …….
6.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan, dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
7.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan Jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang LLAJ.
9.Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan LLAJ.
10.Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
11.Prasarana LLAJ adalah lalu lintas, terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
12.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13.Kendaraan ……..
13.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
15.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
17.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
18.Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
19.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20.Terminal ……..
20.Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
21.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
22.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
24.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
25.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
26.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah- rumah.
27.Badan ……..
27.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28.Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
29.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
30.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
31.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
32.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
33.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
34.Sistem ……..
34.Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
35.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
36.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
37.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
38.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
39.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
40.Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan Mobil Bus atau Mobil Penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
41.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek- Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
42.Angkutan ……..
42.Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan Mobil Bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
43.Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
44.Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemindahan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau kendaraan yang mengalami kerusakan serta kendaraan yang mangalami kecelakaan lalu lintas.

BAB II

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

LLAJ yang diatur dalam peraturan Daerah ini, meliputi:

a.rencana induk jaringan LLAJ;
b.perlengkapan Jalan;
c.pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
d.penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
e.pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
f.manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
g.Andalalin
h.audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
i.penyediaan ……..
i.penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;
j.rencana umum jaringan Trayek;
k.izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek ;
l.tarif kelas ekonomi;
m.pembinaan penyelenggaraan LLAJ; dan
n.forum LLAJ.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah wajib mengembangkan rencana induk jaringan LLAJ untuk mengnhubungkan semua wilayah daratan di Daerah.
(2)Rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perJalanan;
2. b.arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
3. c.rencana lokasi dan kebutuhan simpul; dan
4. d.rencana kebutuhan ruang LLAJ.
(3)Rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana tata ruang wilayah nasional;
2. b.rencana induk jaringan LLAJ nasional;
3. c.rencana tata ruang wilayah provinsi;
4. d.rencana ……..
5. d.rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
6. e.rencana tata ruang wilayah Daerah;
7. f.rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
8. g.rencana induk perkeretaapian.
(4)Rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ di Daerah.
(5)Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
(6)Rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan gubernur dan menteri perhubungan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran rencana induk Jaringan LLAJ.
(2)Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal;
2. b.rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar Daerah.
(3)Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

(1)Manajemen kebutuhan Lalu Lintas diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan pengendalian pergerakan Lalu Lintas.
(2)Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
2. b.ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
3. c.daya dukung lingkungan.
(3)Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
1. a.pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
2. b.pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
3. c.pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
4. d.pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
5. e.pembatasan ruang Parkir pada tepi Jalan umum di kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
6. f.pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
(4)Manajemen ………
(4)Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Wali Kota.

Pasal 6

(1)Perlengkapan Jalan terdiri dari:
1. a.rambu Lalu Lintas;
2. b.Marka Jalan;
3. c.APILL;
4. d.alat penerangan Jalan;
5. e.alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
6. f.alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
7. g.fasilitas untuk sepeda tidak bermotor, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan/atau
8. h.fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan.
(2)Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan dan pemasangannya diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas dan volume Lalu Lintas.

Pasal 8

……..

Pasal 8

Setiap orang dan/atau Badan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, Marka Jalan dan APILL.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
1. a.trotoar;
2. b.tempat penyeberangan pejalan kaki, terdiri dari:
  1. 1.jembatan penyeberangan orang;
  2. 2.penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
  3. 3.penyeberangan di ruas Jalan (pelican crossing dan/atau zebra cross); dan/atau
  4. 4.bentuk lainnya.
3. c.pedestrian atau city walk.
(2)Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar, dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
(3)Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan, dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks210PDFHirarki

Memuat teks peraturan…