DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Tik, Percepatan SPBE, Pemantauan Dan Evaluasi SPBE, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi teknologi informasi dan komunikasi di Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat…. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang….
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 57); Dengan… Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
6.Tata Kelola….
6.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
12.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, serta pemulihan data.
14.Jaringan….
14.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
15.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
16.Aplikasi SPBE adalah 1 (satu) atau sekumpulan program computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
18.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
20.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, mengambil kembali, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi.
21.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
22.Pengguna….
22.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 2

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.data dan informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE. Bagian…

Pasal 3

(1)Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE nasional, Wali Kota berkoordinasi dan/atau melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(5)Wali Kota melakukan reviu Arsitektur SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
4. d.perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah. Bagian…

Pasal 4

(1)Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE nasional, Wali Kota berkoordinasi dan/atau melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(5)Wali Kota melakukan reviu Peta Rencana SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-Peta Rencana sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE. Bagian….

Pasal 5

(1)Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
(3)Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1)Proses Bisnis disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2)Proses Bisnis disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3)Wali Kota dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dan/atau melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(4)Ketentuan…
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain untuk digunakan dalam SPBE.
(2)Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
(3)Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 8

Infrastruktur SPBE terdiri atas:

a.Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
b.Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Pasal 9…

Pasal 9

Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah untuk memudahkan dalam melakukan integrasi dan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
(2)Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
1. a.membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra instansi pusat serta memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
2. b.mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Bagian….

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…