DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa. Terdiri atas 9 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa, belum terealisasi seluruhnya;
c.bahwa…
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan…
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 46);
9.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 54);
10.Peraturan…
10.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala…
4.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang usaha air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.
8.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungan sebagai modal atau saham.
9.Modal Dasar adalah jumlah paling tinggi modal yang dapat diberikan oleh Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal untuk memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan:

a.mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah;
b.meningkatkan pelayanan air bersih atau air minum;
c.meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang efektif dan efisien; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa ditetapkan sebesar Rp129.578.466.325,00 (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Modal Dasar yang berasal dari APBD sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
2. b.Modal…
3. b.Modal Dasar yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp62.171.000.000,00 (enam puluh dua milyar seratus tujuh puluh satu juta rupiah); dan
4. c.Modal Dasar yang merupakan hibah pemerintah pusat dalam rangka penyelesaian hutang Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa kepada pemerintah pusat secara non kas sebesar Rp42.407.466.325,00 (empat puluh dua milyar empat ratus tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
(3)Perubahan besarnya Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan Bulan Mei Tahun 2021 telah disetor sebesar Rp20.228.241.378,00 (dua puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(2)Sisa kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu sebesar Rp4.771.758.622,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Dasar pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan Daerah.
(4)Pelaksanaan…
(4)Pelaksanaan Penyertaan Modal sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya peraturan Daerah ini, dengan jumlah Penyertaan Modal ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
(5)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan Bulan Mei Tahun 2021 telah disetor sebesar Rp8.171.000.000,00 (delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta rupiah).
(2)Sisa Penyertaan Modal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah).
(3)pemenuhan Modal dasar yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan Bulan Mei Tahun 2021 sudah selesai terpenuhi sebesar Rp42.407.466.325,00 (empat puluh dua milyar empat ratus tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 8

(1)Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa wajib menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun berkenaan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
(2)Laporan pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan triwulan dan tahunan.
(3)Bentuk laporan keuangan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa wajib:

a.menerapkan prinsip good corporate governance yang meliputi prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan responsibilitas;
b.meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan komitmen sumber daya manusia;
c.meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
d.melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 18 September 2021 WALI KOTA SUKABUMI, cap.ttd. ACHMAD FAHMI Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 22 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, cap.ttd. DIDA SEMBADA LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 5/147/2021 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI, LULU YULIASARI NIP. 19710703 199703 2 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA I. UMUM Sebagai bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Pemerintah Daerah, melalui Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa, berperan dalam penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Daerah. Dalam rangka mendukung jalannya fungsi Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa, yang salah satunya untuk memberikan pelayanan penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, maka dilakukan penyertaan modal. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa penyertaan modal perlu ditetapkan dalam peraturan daerah. Penyertaan modal dimaksud diharapkan dapat menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi bagi Daerah. Manfaat sosial yang diharapkan adalah ketersediaan air minum yang mencukupi bagi semua penduduk. Manfaat ekonomi yang diharapkan adalah Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa menghasilkan profit yang optimal sehingga pelayanan dalam pendistribusian air minum semakin meningkat. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…