DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, sistematika, isi dan uraian RPJPD, pengendalian dan evaluasi, perubahan RPJPD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang ... jdih.sukabumikota.go.id
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan ... jdih.sukabumikota.go.id
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

Pendahuluan Pada bab ini akan dijelaskan terkait latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan keterkaitan RPJPD dengan dokumen rencana daerah lainnya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah ... jdih.sukabumikota.go.id
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota untuk periode 20 (dua puluh).
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1 Geografi 2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Kota Sukabumi Kota Sukabumi merupakan sebuah kota terkecil ketiga (setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi) di Provinsi Jawa Barat. Kota Sukabumi merupakan dataran rendah terletak pada posisi 106 ˚45’50” Bujur Timur dan 106˚45’10” Bujur Timur, 6˚50’44” Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 km dari Jakarta serta 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung). Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Maksud penetapan RPJPD adalah untuk memberikan gambaran tentang arah pembangunan Daerah Kota 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
(2)Tujuan ... jdih.sukabumikota.go.id
(2)Tujuan penetapan RPJPD adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. b.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
3. c.Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan pembangunan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Pasal 3

Sistematika RPJPD terdiri dari:

a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya
b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat gambaran umum yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing Daerah Kota, dan aspek pelayanan umum. Selanjutnya diuraikan capaian pembangunan daerah periode tahun 2005- 2022, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun hingga tahun 2045, serta arah pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
c.BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Memuat permasalahan yang disimpulkan dari Bab II dan isu strategis Daerah Kota yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional), permasalahan dominan, dan potensi Daerah Kota.
d.BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH Memuat visi yang merupakan kondisi Daerah Kota yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045 dan misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Daerah Kota.
e.BAB V ... jdih.sukabumikota.go.id
e.BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK Memuat arah kebijakan yang merupakan tahapan capaian pembangunan per 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi Daerah Kota, serta sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi Daerah Kota yang dilengkapi dengan indikator utama pembangunan.
f.BAB VI : PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan, pembiayaan dan manajemen risiko pembangunan.IV …

BAB IV

VISI DAN MISI 4.1 VISI 4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045 Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi RPJPN 2025-2045, yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 5.1 ARAH KEBIJAKAN Arah Kebijakan RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045 merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Perumusan arah kebijakan ini juga memperhatikan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045. Tiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti proses pentahapan ini, kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan misi akan menjadi lebih terarah dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah.

Pasal 5

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah Kota.
(4)Ketentuan ... jdih.sukabumikota.go.id
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2)dan (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENUTUP 6.1 KAIDAH PELAKSANAAN Disusunnya RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 diharapkan agar arah kebijakan, sasaran pokok, dan target pembangunan jangka panjang dapat diturunkan ke dalam RPJMD serta dioperasionalkan dalam RKPD. Setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang dapat mengacu pada RPJPD ini. Dokumen RPJPD ini juga dapat menjadi acuan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk keselarasan perwujudan ruang yang sesuai dengan arah kebijakan RPJPD.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan /atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, krisis kesehatan/pandemi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. VII …

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... jdih.sukabumikota.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 4 November 2024 Pj. WALI KOTA SUKABUMI, cap.ttd. KUSMANA HARTADJI Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 4 November 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, cap.ttd. MOHAMMAD HASAN ASARI LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT: (4/128/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI, YUDI PEBRIANSYAH NIP. 19830207 200604 1 010 jdih.sukabumikota.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025-2045 I. UMUM Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan prinsip otonomi ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dijalankan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan pada hakikatnya bertujuan untuk mempercepat kemajuan pembangunan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam bingkai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. supaya arah pembangunan di daerah terarah dan tersinkronisasi dengan arah pembangunan nasional, maka diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan yang dapat memastikan hal tersebut, yang salah satunya berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan di daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jawa Barat yang disusun dengan mempertimbangkan ... jdih.sukabumikota.go.id mempertimbangkan input-input yang berasal dari para pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat nasional, tingkat regional maupun di tingkat lokal. Selanjutnya, RPJPD ini akan menjadi acuan dalam pembentukan dokumen perencanaan pembangunan lainnya di daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta dokumen perencanaan lainnya. Peraturan daerah ini memuat materi mengenai Program Pembangunan Daerah, Tata Urut RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, serta Ketentuan Peralihan. Adapun dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lampiran yang m bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…