DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang RPJMD Tahun 2025 - 2029, sistematika, pengendalian dan evaluasi.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah diperlukan program dan kegiatan yang kreatif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; jdih.sukabumikota.go.id
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap arah dan perwujudan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); jdih.sukabumikota.go.id
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);
7.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 75); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

Pendahuluan BAB ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan, dasar hukum yang digunakan, keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian dokumen.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. jdih.sukabumikota.go.id
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. jdih.sukabumikota.go.id
11.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
16.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
17.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18.Program Prioritas Daerah adalah Program Prioritas Daerah adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas Daerah.
19.Kinerja adalah capaian hasil kerja yang meliputi keluaran, hasil, dan dampak.
20.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. jdih.sukabumikota.go.id

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1.1 GEOGRAFI A. Posisi dan Peran Strategis Daerah merupakan sebuah kota terkecil ketiga (setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi) di Provinsi Jawa Barat. Daerah merupakan dataran tinggi terletak pada posisi 106 ˚45’50” Bujur Timur dan 106˚45’10” Bujur Timur, 6˚50’44” Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 Km dari Jakarta serta 96 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung).

Pasal 2

RPJMD merupakan:

a.penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam Tujuan, Sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, program unggulan dan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan RPJPD; dan
b.dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 VISI RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD. Selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Visi Pembangunan Jangka Panjang Jawa Barat, Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 yaitu: “Kota Sukabumi Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan” Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dimaknai sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
3. c.BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
4. d.BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH 4.1.1 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas Kota Sukabumi beserta pagu indikatif (sigma pagu subkegiatan yang dominan berkontribusi terhadap program prioritas) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pasal 4

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029. jdih.sukabumikota.go.id
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD mencakup Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD mencakup perumusan Visi dan Misi, strategi dan arah Kebijakan, Kebijakan umum dan Program, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pembiayaan dan Indikator Kinerja Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(4)Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam upaya mewujudkan Visi.
(5)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.sukabumikota.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 20 Agustus 2025 WALI KOTA SUKABUMI, cap.ttd. AYEP ZAKI Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, cap.ttd. ANDANG TJAHJANDI LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT: (5/140/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI, YUDI PEBRIANSYAH NIP. 19830207 200604 1 010 jdih.sukabumikota.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun guna mewujudkan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan agar dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Tahun 2025-2029 memuat Tujuan, Sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat, RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RTRW serta kajian lingkungan hidup strategis. Selain itu, terdapat kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. RPJMD Tahun 2025-2029 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan RKPD pada setiap tahun anggaran masa yang akan datang. jdih.sukabumikota.go.id II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 79 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR : 5 TAHUN 2025 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 Pengembangan Daerah ke depan juga harus dapat berkontribusi dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045. Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud pada prinsipnya sudah sejalan dengan cita-cita Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2025- 2045 yaitu Kreatif, Unggul, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas Wali Kota adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selanjutnya, dalam melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, mengamanatkan bahwa Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, harus dipedomani dalam penyusunan RPJMD tanpa mengesampingkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan RPJMD ini juga merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa RPJPD, jangka menengah berupa RPJMD serta jangka pendek berupa RKPD. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dikuatkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa RPJMD dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD. Penyusunan RPJMD ini juga harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Dilantiknya pasangan H. Ayep Zaki dan Bobby Maulana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Periode 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 maka Daerah harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara bersamaan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan Pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki beberapa aspek strategis dan politis, antara lain:

1.Media untuk melaksanakan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada saat kampanye sesuai dengan kaidah perencanaan;
2.Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan dioperasionalkan dalam RKPD;
3.Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
4.Pedoman penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5.Instrumen untuk mengukur ketercapaian kinerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen RPJMD lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen stratejik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025- 2029 dapat dijadikan panduan dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat berkontribusi maksimal sesuai dengan kapasitasnya. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum yang melandasi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5). 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. - • • EMMIHHE Miiii+iHii erntne· iJij,.ij, diperhatikan - • . • . ldiiHfiihii EilHiihii Dokumen perencanaan lainnya tersebut dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya (provinsi dan nasional) ataupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kota. Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Sumber: Inmendagri No.2 Tahun 2025 (diolah) Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini memedomani RPJPD Tahun 2025-2045 terutama berkaitan dengan arah kebijakan tahap pertama dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045. Dokumen lainnya yang dipedomani yaitu RTRW Tahun 2022-2042. Tujuan memedomani RTRW ini yaitu untuk menyelaraskan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana strategis kota ke dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan jangka menengah yang juga harus dipedomani yaitu RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut perlu diakomodasi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terutama berkaitan dengan isu strategis, kinerja, strategi dan arah kebijakan dari masing-masing dokumen tersebut. Selain dokumen di atas, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020-2024 sebagai masukan dalam perumusan gambaran umum Daerah. 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan panduan perencanaan pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:
1.Mengoptimalkan potensi dan peluang Daerah sebagai modalitas dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2025-2029;
2.Mengoperasionalkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali sesuai dengan kaidah perencanaan;
3.Menjamin keselarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
4.Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
5.Memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2026 hingga Tahun 2030. 1.5 SISTEMATIKA RPJMD Tahun 2025-2029 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Selain itu, pada bab ini dijelaskan terkait dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
1.Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
2.Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
3.Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
4.Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Sukabumi Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 Wilayah administrasi Daerah terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Baros dengan luas 5,58 km², Kecamatan Lembursitu 10.70 km², Kecamatan Cibeureum 9,13 km², Kecamatan Citamiang 4,00 km², Kecamatan Warudoyong 7,56 km², Kecamatan Gunungpuyuh 5,13 km², dan Kecamatan Cikole 6,21 km². Adapun jumlah wilayah administrasi di bawah kecamatan terdiri dari 33 kelurahan, 357 rukun warga dan 1.576 rukun tetangga. Meskipun berada di kaki gunung, letak Daerah cukup strategis karena berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Daerah Khusus Jakarta. Dalam konstelasi sebagai pusat kegiatan wilayah Jawa Barat yang berada di dalam jalur lintasan Jabodetabek dan Bandung Raya, Daerah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi dan sosial kawasan. Karena itu, Daerah sangat berpeluang dalam pengembangan perekonomian daerah dan masyarakat. Di samping itu, Daerah juga dapat berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan investasi, konsumsi, dan distribusi bagi wilayah sekitarnya. Sebagai kota dengan luas wilayah yang relatif kecil, Daerah masih berpotensi untuk dikembangkan lagi secara optimal. Pola penggunaan lahan di Daerah tahun 2018 berdasarkan pada hasil pengamatan lapangan dan interpretasi dari foto citra didominasi oleh kegiatan sawah, bangunan permukiman kota, kebun campuran, dan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan terluas yaitu untuk bangunan permukiman kota seluas 1.736,63 Ha atau 35,93 persen dari luas wilayah. Penggunaan lahan sawah seluas 1.661,03 Ha atau seluas 34,37 persen dari total luas wilayah Sedangkan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran seluas 340,66 Ha atau 7,05 persen dari luas wilayah. B. Potensi Sumber Daya Alam Daerah tidak dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Dengan karakteristik geografis dan kewilayahan yang dimiliki, Daerah hanya memiliki potensi kekayaan alam terutama pada sektor pertanian. Pertanian ini masih dominan pada sebagian wilayah yang bersifat perdesaan, meskipun Daerah berstatus kota. Luas kawasan pertanian di Daerah sekitar 34,37 persen dari luas total wilayah. 2024 1.295 20232022 1.221 • Produksi • Luas 2021 1.389 2020 1.453 Pertanian yang terdapat di Daerah pun juga terbatas pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman pangan yang ada mayoritas berupa padi. Sedangkan tanaman hortikultura antara lain tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias. Produksi padi Daerah menunjukkan penurunan yang signifikan di tahun 2022, yaitu berkurang sekitar 2.176 ton. Namun pada tahun 2024, produksi padinya meningkat sebesar 20.882 ton, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Gambar 2.2 Produksi Padi dan Luas Panen Sawah di Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 Sumber: BPS kota Sukabumi, 2025 (diolah) Meskipun mengalami kenaikan produksi, ancaman penurunan luas lahan sawah di Daerah cukup besar sebagai akibat dari pembangunan kota yang makin masif. Kebutuhan ruang untuk aktivitas perdagangan dan jasa serta perumahan dan permukiman tidak dapat dihindari. Kondisi demikian diperburuk dengan keberadaan Jalan Tol Bocimi yang akan memberikan ancaman lebih pada keberadaan lahan sawah. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian perlu dilakukan. Upaya tersebut antara lain dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada secara optimal serta menggalakkan urban farming. C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kebutuhan air di Daerah cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut dipenuhi dengan mengandalkan sumber dari air hujan dan air permukaan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Daerah memiliki jumlah curah hujan tahunan sekitar 10.528 mm pada stasiun ciaul 4.078 mm, pada stasiun cimandiri 3164 dan pada stasiun situmekar 3.286 mm. Adapun sungai yang melintasi Daerah sebanyak 29 sungai dengan panjang total sungai 113,8 km. Sungai tersebut terdiri dari 1 induk sungai cimandiri dan 5 anak sungai yang terdiri dari sungai cipelang, sungai cipanengah, sungai tonjong, sungai cisuda, dan sungai ceger serta 23 sungai kecil yang bermuara ke-5 anak sungai tersebut. Sungai-sungai tersebut memiliki kapasitas berkisar antara 17 m3/detik sampai 1.981 m3/detik. Sistem aliran sungai terdiri dari orde-1 sampai orde 4 yang semua sungai bermuara ke sungai sungai cimandiri. Berdasarkan hasil perhitungan ambang batas daya dukung lingkungan hidup air di Daerah, ambang batas tinggi sebagian besar tersebar pada bagian tengah dan selatan, sementara ambang batas rendah sebagian besar terdapat di wilayah barat dan timur. Daerah dengan ambang batas rendah rentan terhadap kelangkaan air dimasa mendatang. Daerah yang memiliki status daya dukung penyedia air terlampaui berada pada bagian barat, tengah, serta timur. Secara keseluruhan status daya dukung air di Daerah sebagian besar masih belum terlampaui (3.037,44 Ha). Tabel 2.1 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sukabumi Tahun 2022 KECAMATAN STATUS DAYA DUKUNG DAN TAMPUNG AIR (Ha) TOTAL (Ha) BELUM TERLMPAUI SUDAH TERLAMPAUI Baros 306,63 251,58 558 Lembursitu 671,44 398,72 1.070 Cibereum 308,43 604,94 913 Citamiang 332,52 67,87 400 Warudoyong 449,76 306,62 756 Gunung Puyuh 426,31 87,30 513 Cikole 542,34 78,46 621 Kota Sukabumi 3.037,44 1.795,49 4.831 Sumber: RPPLH Kota Sukabumi Tahun 2022-2052 Tabel 2.2 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kota Sukabumi Tahun 2022 KECAMATAN STATUS DAYA DUKUNG DAN TAMPUNG PANGAN (Ha) TOTAL (Ha) BELUM TERLMPAUI SUDAH TERLAMPAUI Baros 198,88 351,28 558 Lembursitu 465,71 605,41 1.070 Cibereum 458,84 464,65 913 Citamiang 28,30 374,97 400 Warudoyong 205,13 551,79 756 Gunung Puyuh 76,18 435,93 513 Cikole 44,67 573,19 621 Kota Sukabumi 1.475,72 3.357,22 4.831 Sumber: RPPLH Kota Sukabumi Tahun 2022-2052 Status daya dukung lingkungan hidup pangan dianalisis berdasarkan hasil perhitungan selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk di setiap grid. Nilai selisih ambang batas yang negatif menunjukkan bahwa ambang batas pangan di grid tersebut telah terlampaui, artinya jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di grid tersebut, demikian sebaliknya. Berdasarkan hal itu untuk total status daya dukung pangan belum terlampaui di Daerah sebesar 1.475,72 Ha, dan untuk total status terlampaui di Daerah sebesar 3.357,22 Ha. D. Berketahanan Energi, Air, dan Pangan Berketahanan energi, air, dan pangan merupakan kemampuan suatu daerah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan dari tiga kebutuhan dasar energi, air, dan pangan dalam jangka panjang. Dalam kondisi atau situasi krisis atau gangguan eksternal (seperti perubahan iklim, konflik, atau bencana alam) ketiga kebutuhan dasar tersebut tetap harus dipenuhi. Ketahanan energi yang menunjukkan kemampuan untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau (listrik) di Daerah sudah mencapai angka 99,99 persen di tahun 2024. Jumlah pelanggan listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. 99.4698,7497.82 94.9() 93.24 93.8693,04 2021 2022 2023 2024 --IC'otaSukabun,1 • Provins,Jabar Pada tahun 2020 pelanggan listrik di Daerah sebanyak 169.480 dan meningkat menjadi 191.904 pada tahun 2024. Penggunaan listrik di Daerah pada tahun 2024 dilihat dari listrik terjual adalah sebesar 329.812.719 KWh. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat di Daerah sudah menikmati aliran listrik. Ketahanan air ditujukan untuk menjamin hak atas air bagi semua dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dengan menyediakan air bersih yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan ekosistem. Kondisi ketahanan air di Daerah ini dapat dilihat berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Gambar 2.3 Persentase RT yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (Persen) Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Dari gambar di atas, terlihat bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di Daerah sudah melebihi capaian Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini perlu ditingkatkan agar capaiannya mencapai 100 persen sehingga hak setiap warga akan air minum layak terpenuhi semuanya. Dari sisi ketahanan pangan, pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Ketahanan pangan ini merupakan rangkaian dalam menyediakan 2024202320222021 -Kota5ukabumi -ProvinsiJabar 82,19 82,97 77,79 77,55 I •_:::..;;-= - 79,08 80,90 • 68,96 64,05 pangan untuk masyarakat agar menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, produktif, dan berdaya saing. Indeks ketahanan pangan di Daerah cenderung meningkat dan masuk dalam kategori baik meskipun masih di bawah capaian Provinsi Jawa Barat. Daerah yang berstatus kota, namun ketersediaan pangan sebagian juga dipenuhi dari hasil produksi sendiri. Jika aspek tersebut dimasukkan dalam perhitungan, indeks ketahanan pangan di Daerah diperkirakan akan semakin baik. Jika dibandingkan dengan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, indeks ketahanan pangan di Daerah hanya lebih baik dari Kota Tasikmalaya. Karena itu, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan perlu terus dilakukan terutama pada aspek pemanfaatan yang angkanya masih di bawah angka indeks ketahanan pangan. Gambar 2.4 Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (Poin) Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2025 (diolah) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, atau Prevalence of Undernourishment, adalah persentase penduduk yang asupan energinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum guna menjalani kehidupan yang sehat dan aktif. Ini adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kerawanan pangan dan gizi. Provinsi J1bu 202320222021 ~ Kota Suklbumi 2020 3,65 8,46 Gambar 2.5 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Sukabumi Tahun 2020-2023 (Persen) Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Daerah kurun waktu tahun 2020-2023 cenderung fluktuatif. Jika tahun 2020-2021 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan trennya meningkat, namun pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik, menurun menjadi 5,23. Angka ini masuk dalam kategori moderat dan menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Daerah terdapat 5 orang yang mengalami kekurangan gizi. Upaya berkesinambungan perlu dilakukan agar angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dapat ditekan dibawah 5 dan masuk dalam kategori rendah. E. Lingkungan Hidup Berkualitas Kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup. indeks kualitas lingkungan hidup ini merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks ini mencakup berbagai aspek lingkungan seperti kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. indeks kualitas lingkungan hidup dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung stabil berada di angka 60 poin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan berada pada tingkat yang sedang atau moderat. 39,6434,93 44,7645,80 74,8874,0271,6671,40 62,64 61,28 • 60,00 ........ 59,8059,58 59,71 • • - 59,78 __,..... 59,00 58,21 2020 2021 2022 2023 2024 Target • Realisasi Gambar 2.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: DLH, 2025 (diolah) Tantangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Daerah antara lain terkait dengan perkembangan kota dengan transportasi yang cukup tinggi menyebabkan meningkatnya polusi udara. Kondisi ini diperburuk dengan keberadaan industri yang banyak di pinggiran/sekitar Daerah. Keberadaan berbagai sungai dengan kondisi air yang tercemar akibat kegiatan industri dan limbah rumah tangga semakin memperburuk kualitas air yang ada. Sementara pengelolaan ruang terbuka hijau dan kawasan konservasi masih belum optimal dilakukan. Mengatasi tantangan lingkungan hidup seperti yang diuraikan di atas perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain mengintensifkan pemantauan lingkungan, meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan, mengoptimalkan pengelolaan persampahan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup. Gambar 2.7 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2023 (Persen) Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (fasilitas buang air besar dengan kloset leher angsa dan tangki septik atau sistem pengolahan tinja yang sesuai standar kesehatan) di Daerah tahun 2023 sebesar 44,76 persen. Artinya, lebih sedikit dari setengah rumah tangga di yang sudah memiliki akses sanitasi layak. Hal ini menandakan tantangan besar dalam akses sanitasi dan potensi risiko kesehatan, seperti penyakit menular dan pencemaran lingkungan. Kondisi ini masuk dalam kategori sangat rendah, bila dibandingkan standar nasional dan provinsi. Diperlukan usaha perbaikan aktif dari Pemerintah Daerah melalui pembangunan infrastruktur dan gerakan budaya, namun diperlukan juga investasi lebih besar dan partisipasi warga agar mencapai target universal. Kondisi lingkungan hidup yang lain di Daerah dapat dilihat dari timbulan sampah yang dihasilkan. Berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah Tahun 2022-2052, timbulan sampah Daerah mencapai 66.037.829,40 M³/Tahun dan didominasi pada kecamatan cikole sebesar 12.225.773,55 M³/Tahun. Adapun produksi sampah harian sangat tinggi, antara 135–184 ton/hari, Seiring dengan perkembangan kota, timbulan sampah diperkirakan akan semakin besar sementara tempat fasilitas pengolahan sampah yang terbatas. Tempat pembuangan akhir cikundul, yang hanya memiliki luas lahan efektif sekitar 1,2 hektar dari total 10,8 ha, sudah kelebihan beban. Kapasitas ini diperkirakan hanya cukup bertahan 3–4 tahun jika tidak dilakukan perubahan signifikan. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah (organik/anorganik) juga masih rendah, sehingga memperpendek usia tempat pembuangan akhir dan meningkatkan pencemaran. Bank sampah TPS3R belum mendapat dukungan aktif dari warga, skala masih terbatas, sehingga dihadapkan dengan dominasi “residu” yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Secara keseluruhan, persampahan di Daerah menghadapi krisis dalam hal volume, keterbatasan tempat pembuangan akhir, pengolahan, dan kesadaran masyarakat. Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai strategi dari hulu ke hilir, namun perlu pendanaan lebih besar, sumber daya manusia lebih andal, dan kolaborasi aktif warga agar sistem pengelolaan sampah bisa berkelanjutan. DesNovOktJul Agt SepJunMeiAprMarJan Feb skorlpariwisata: 6.3 4.1 hangat 85%panas dan lembab: 100% 10% 36% 54mm ~-,...._ presipitasi: 286 mm SeJarah· 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016IKLIM F. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Daerah sangat dipengaruhi oleh iklim tropika khatulistiwa dengan suhu udara rata-rata berkisar 26°C-28°C dan intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas surah hujan di Daerah menggunakan stasiun terdekat yaitu stasiun cimandiri. Hujan maksimum terjadi di bulan desember di stasiun cimandiri sebesar 102 mm dengan jumlah curah hujan 530 mm. Sementara jumlah hari hujan terbanyak adalah 25 hari yang terjadi di bulan maret dan desember. Gambar 2.8 Iklim Kota Sukabumi Sumber: https://id.weatherspark.com (diakses 16 Maret 2025) Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Tahun 2025- 2029, penilaian kerentanan terhadap perubahan iklim bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman iklim spesifik yang dihadapi masing-masing lokasi dan bagaimana sistem ekologi dan sosial setempat kemungkinan besar meresponsnya untuk memahami perubahan apa dan dimana ancaman yang kemungkinan besar memberikan dampak terbesar. Luasan terbesar pada jasa lingkungan pengaturan iklim di Daerah berada pada kelas jasa rendah dengan luas sebesar 4.155,16 Ha dan paling luas berada di Kecamatan Cibeureum dengan luas sebesar 846,68 Ha. Luas jasa lingkungan pengaturan iklim per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. .....,..t(.ota Sukabuni _.....provinsl J1bar 2021 145,81 134,94 131,62 123,16 114,15 114,4 102,67 92,91 84,55 77,56 Tabel 2.3 Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kota Sukabumi Tahun 2022 KECAMATAN JASA LINGKUNGAN PENGATURAN IKLIM (Ha) TOTAL (Ha) RENDAH SEDANG TINGGI Baros 508,32 42,51 7,39 558 Lembursitu 807,13 235,94 27,08 1.070 Cibereum 846,68 58,62 8,08 913 Citamiang 364,58 33,72 2,09 400 Warudoyong 670,76 68,97 16,65 756 Gunung Puyuh 419,90 87,13 6,57 513 Cikole 537,80 78,73 4,28 621 Kota Sukabumi 4.155,16 605,62 72,14 4.831 Sumber: RPPLH Kota Sukabumi Tahun 2022-2052 Wilayah Daerah berisiko terhadap berbagai ancaman bencana. Nilai indeks risiko bencana Daerah tahun 2020-2024 menunjukkan tren menurun, yaitu dari angka 114,40 di tahun 2020 menjadi 77,56 di tahun
2024.Artinya, Daerah berada pada kelas risiko sedang. Gambar 2.9 Indeks Risiko Bencana Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: BNPB dan RPJMD Jawa Barat 2025-2029, 2025 (diolah) Risiko bencana di Daerah, antara lain:
1.Gempa bumi Adanya sesar cimandiri yang membentuk gawir sepanjang 100 Km dari padalarang hingga pelabuhan ratu yang terbagi menjadi tiga segmen menyebabkan Daerah rawan terhadap gempa bumi.
2.Tanah longsor Potensi bencana longsor yang bersifat lokal tersebar di bagian utara Daerah meliputi Kelurahan Subangjaya, Cisarua Dan Karangtengah. Pada bagian selatan Daerah potensi longsor berada di Kelurahan Lembursitu dan sebagian di Kelurahan Situmekar, Kelurahan Cikundul, Kelurahan Jayamekar, dan Kelurahan Limusnunggal.
3.Gunung api Ancaman bencana gunung api yaitu berupa aliran lahar dari Gunung Gede dan Pangrango yang mengalir melalui Sungai Cibeureum, Cipelang, dan Cigunung.
4.Banjir Berdasarkan peta potensi banjir, hampir seluruh wilayah Daerah berada pada ancaman bencana banjir.
5.Cuaca ekstrem Ancaman cuaca ekstrem tinggi di Daerah berada di 22 kelurahan. Adapun ancaman cuaca ekstrem rendah berada di 6 kelurahan.
6.Kebakaran Tingkat bahaya kebakaran tinggi di Daerah hanya berada di Kelurahan Nyomplong dan Kelurahan Karang Tengah. Adanya risiko bencana tersebut, kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana. Kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu diukur dengan indeks kapasitas bencana Daerah. Indeks kapasitas bencana daerah Tahun 2020-2023 menunjukkan tren meningkat yaitu dari 0,51 menjadi 0,57. Artinya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk ke dalam kelas kapasitas sedang. 370.000 6,00% 360.644 360.000 5,00% 350.000 4,00",6 340.000 3,00% 330.000 320.000 2,00",6 310.000 1,00",6 300.000 0,00% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2.1.1.2 DEMOGRAFI A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Penduduk Daerah cenderung bertambah setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk terbanyak yaitu di tahun 2020 yang pertambahannya mencapai 17.645 jiwa. Lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga penduduk yang merantau kembali ke Daerah dengan berbagai pertimbangan. Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2017-2024 (Jiwa) Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Laju pertumbuhan penduduk Daerah tahun 2020-2024 sebesar 1,46 persen. Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Lembursitu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, dimana tiga kecamatan tersebut masih memiliki banyak area yang bisa dikembangkan sebagai wilayah pemukiman. Tabel 2.4 Jumlah (Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) Per Kecamatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (RIBU) LPP TAHUN 2020-20242020 2021 2022 2023 2024 Baros 37,734 38,576 39,548 40,38 41,32 2,45 Lembursitu 41,432 42,196 43,098 43,84 44,69 2,04 Cibereum 44,961 46,025 47,247 48,31 49,50 2,60 Citamiang 53,049 53,517 54,154 54,57 55,11 1,02 Warudoyong 58,972 59,511 60,236 60,72 61,34 1,06 Gunung Puyuh 48,292 48,685 49,230 49,58 50,03 0,95 Cikole 61,885 62,294 62,897 63,24 63,73 0,79 Kota Sukabumi 346,325 350,804 356,410 360,64 365,74 1,46 Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75• Perempuan "'.. .... .... "'"' ~;.. "'., "'" "'" N00 ~~ "'"' ........ "! .... .-1~ ~~ ~~ ...... "'...... ~ n;!; :;~ ........ rl~ "'"'"::: ""~ "::: • Laki-laki Tingkat kepadatan penduduk Daerah tahun 2024 sebesar 7.570 jiwa/km². Jika dirinci menurut kecamatan, Citamiang adalah kecamatan terpadat dan Lembursitu menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah. Di sisi lain rasio jenis kelamin penduduk tahun 2024 berada di kisaran angka 101 yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. B. Komposisi Penduduk Komposisi penduduk berdasarkan piramida penduduk di Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 183.757 jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 181.978 jiwa. Dari komposisi penduduk Daerah tahun 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja di Daerah adalah sebesar 62,58 persen, yang artinya 62,58 persen dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) aktif secara ekonomi. Jumlah penduduk bekerja tahun 2024 tercatat sebanyak 159.828 jiwa, yang mana 47,10 persen di antaranya bekerja sebagai buruh/ karyawan/pegawai. Gambar 2.11 Komposisi Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2024 (Jiwa) Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah) 197.138197.483 t 186.133184.548 t C. Proyeksi Penduduk Sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah dengan berbagai fasilitas pendukungnya, Daerah dapat menjadi salah satu destinasi untuk dikunjungi atau ditinggali. Daerah yang terbatas dan jumlah penduduk yang terus bertambah membawa konsekuensi serius terhadap perkembangan kota. Konsekuensi tersebut misalnya terkait dengan pemenuhan layanan dasar perkotaan, meningkatnya kemacetan, degradasi lingkungan, dan lainnya. Gambar 2.12 Jumlah Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 (Jiwa) Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah) Pada tahun 2025-2030, jumlah penduduk Kota Sukabumi diperkirakan akan bertambah sebesar 23.940 jiwa atau sekitar 6,46 persen. Pertambahan penduduk tersebut akan menyebabkan kepadatan penduduk bertambah menjadi 8.165 jiwa/km² di tahun 2030 dari sebelumnya 7.670 jiwa/km² di tahun 2025. Komposisi penduduk Kota Sukabumi tahun 2030 akan didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yaitu sekitar 254.691 jiwa (64,54 persen). Penduduk usia lanjut (65+ tahun) akan bertambah sekitar 8.497 jiwa, lebih banyak dari penduduk usia muda (0-14 tahun) yang hanya bertambah sekitar 2.460 jiwa. Kondisi ini mengikuti tren global di mana penduduk usia lanjut cenderung bertambah lebih banyak daripada penduduk usia muda. Pada tahun 2025-2030, jumlah penduduk di Daerah diperkirakan akan bertambah sebesar 23.940 jiwa atau sekitar 6,46 persen. Pertambahan penduduk tersebut akan menyebabkan kepadatan penduduk bertambah menjadi 8.165 jiwa/km² di tahun 2030 dari sebelumnya 7.670 jiwa/km² di tahun 2025. S,03~~531~ :>,:, S,11S,12 S,35 ~Target~Realisasi 1,48 -: Komposisi penduduk di Daerah tahun 2030 akan didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yaitu sekitar 254.691 jiwa (64,54 persen). Penduduk usia lanjut (65+ tahun) akan bertambah sekitar 8.497 jiwa, lebih banyak dari penduduk usia muda (0-14 tahun) yang hanya bertambah sekitar 2.460 jiwa. Kondisi ini mengikuti tren global di mana penduduk usia lanjut cenderung bertambah lebih banyak daripada penduduk usia muda. 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI A. Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Daerah tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,48 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,49 persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi di tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi kembali naik di angka 3,71 persen dan meningkat kembali menjadi 5,35 persen di tahun 2022. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi. Gambar 2.13 LPE Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen) Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Di tahun 2024, perekonomian di Daerah tetap tumbuh positif dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen. Meskipun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,12 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Daerah masih berada dalam tren pertumbuhan ekonomi yang stabil. ~ 7,90 7 ,.so ,,o~o ,,so 7,40 7 ,so<.::::::::::ti0 Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan dominan tampak berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2021, lapangan usaha M, N (Jasa Perusahaan) mencatat pertumbuhan tertinggi. Sementara pada tahun 2022, sektor R, S, T, U (Jasa Lainnya) menjadi yang tertinggi dibanding sektor lain. Untuk tahun 2023, sektor H (Transportasi) mengalami pertumbuhan paling signifikan. Meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, keterbatasan sumber daya alam, serta jumlah lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan, Daerah tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Daerah yang lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan nasional pada tahun 2023 dan 2024. Tahun 2021 menjadi tahun resiliensi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah telah menjalankan berbagai kebijakan dan program untuk memulihkan ekonomi, seperti strategi pengeluaran pemerintah (government spending strategy), serta upaya meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang mendorong investasi dan kapasitas fiskal. Stabilitas pertumbuhan ekonomi hingga 2024 mencerminkan keberlanjutan upaya pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah. B. Pengentasan Kemiskinan Penduduk miskin di Daerah tahun 2024 sekitar 24,10 ribu jiwa atau 7,20 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Kinerja Pemerintah Daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan cukup baik terutama di tahun 2024 karena realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Gambar 2.14 Tingkat Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen) Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) -e-Kota 5ukabumi -e-Provinsi Jabar -e-Nasional-e-Target (poin) -e-Realisasi (pain) 2024 0,482 0,458 0,482 0,458 O,r:::::::::: 0,436 0,436 0,436 0,412 ::; 0,397 *'""" 0,42 o, ,, 0,397 0,41 0,405 0,41 0,381 0,359 0,381 0,381 Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2024 lebih baik jika dibandingkan tahun 2023. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-
19.Penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2024 masih lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kemiskinan di Kota Sukabumi perlu untuk terus dikurangi dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendidikan, kesehatan, dan layanan air bersih serta sanitasi. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan juga perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, perlunya peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Jika hal-hal itu dilaksanakan secara tepat sasaran, penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi tentunya dapat mencapai hasil yang optimal. A. Pengurangan Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang terbaik mengingat target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,412 tetapi Kota Sukabumi berhasil mencapai poin 0,397. Gambar 2.15 Indeks Gini Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) 73,16 ;::..72,81 75,06 77,6977,69 -Target-Realisasi 74,49 75,44 74,2 75,6 Meskipun LPE Kota Sukabumi tahun 2024 mencapai 5,11 persen, namun Indeks Gini berkurang secara signifikan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kota Sukabumi tahun 2024 masih dalam ketimpangan moderat (0,30 – 0,50), hal ini harus menjadi perhatian. Ketimpangan yang tinggi menyimpan potensi terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh. Indeks Gini Kota Sukabumi dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Sukabumi masih di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Sukabumi masih menghadapi permasalahan seperti konsentrasi kekayaan yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi bagi masyarakat miskin masih terbatas, dan masyarakat masih mengalami kesenjangan dalam menghadapi situasi yang tak terduga seperti adanya Covid-19. B. Peningkatan Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Di mana untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam satu periode. Gambar 2.16 IPM Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) IPM Kota Sukabumi di tahun 2024 masuk dalam kategori tinggi (interval 70-79 poin). Naik cukup signifikan sekitar 0,53 poin dari 77,16 di tahun 2023 menjadi 77,69 di tahun 2024. Kenaikan IPM terjadi pada semua komponen yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Tabel 2.5 Komponen IPM Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 INDIKATOR SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 Usia Harapan Hidup Tahun 74,23 74,38 74,64 74,89 75,11 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,47 13,58 13,59 13,60 13,62 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,59 9,81 10,14 10,37 10,38 Rata-rata Pengeluaran per Kapita sebulan Ribu Rupiah 10.999 10.942 11.229 11.999 12.252 IPM Indeks 75,06 75,44 76,24 77,16 77,69 Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 Jika dilihat perkembangan dari tahun 2020-2024, IPM Kota Sukabumi masih lebih baik jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Di antara kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi tahun 2024 berada di peringkat 7. Namun jika dilihat hanya kategori kota, dari 9 kota di Provinsi Jawa Barat, peringkat IPM Kota Sukabumi hanya lebih baik dari IPM Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. IPM Kota Sukabumi masih bisa lebih baik lagi asalkan 4 komponen pembentuk IPM diintervensi dengan tepat dan dilaksanakan oleh lintas urusan. C. Pengurangan Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dari 8,53 persen (14.619 jiwa) di tahun 2023 menjadi 8,34 persen (14.547 jiwa) di tahun 2024. Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT ini tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang mencapai 28,02 persen di tahun 2024. _....Kota Sukabumi ....,._Provinsi Jabar -e-Nasional 202420222020 12,17 ...-Target(%)...-Realisasi(%) 2020 10,25 9,81 c::::::::::::: .:,:;; 8,133 12,17 ~ ~ 9,7 9,59 9,15 Gambar 2.17 TPT Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen) Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) TPT Kota Sukabumi mengalami penurunan di tahun 2024, namun masih berada di atas angka TPT Provinsi dan Nasional. Hal ini mengindikasikan masih ada permasalahan seperti jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja dan belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja. 2.1.2.2 PERLINDUNGAN SOSIAL Kondisi perlindungan sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Perlindungan sosial salah satunya tercermin dari jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah mencapai 100 persen dengan kepesertaan aktif mencapai 76,9 persen di tahun 2024. Fokus selanjutnya adalah menjaga keaktifan peserta, memperbaiki sistem pendataan, dan meningkatkan pelayanan agar UHC tetap bermakna dalam kehidupan masyarakat. Sementara, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Desember 2023 sebanyak 52.402 dari 99.038 jiwa angkatan kerja. Capaian ini lebih besar 3.94 persen daripada tahun 2022. Sehingga, persentase coverage kepesertaannya sama dengan 52,91 persen di tahun 2023. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi bersama BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan program pengembangan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong peran aktif berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. 2024 2020 0.367 ---.:--::,...._... 0,350~ ~~=====---~0~.3;1~8~~-========--;::-:;---~--.;::,.....c::...:-e~~0.291 I 0,341 ~ ""' l .,,, '·"" ;::.:-------- 0.287 0.221 2.1.2.3 KESEHATAN UNTUK SEMUA A. Peningkatan Kualitas Kesehatan Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu fokus capaian pembangunan nasional di bidang kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Keluarga sehat adalah fondasi masa depan bangsa yang gemilang. Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) telah menetapkan 12 IKS. Dengan menerapkan 12 indikator keluarga sehat menurut Kemenkes, maka diharapkan banyak dari keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal. Gambar 2.18 Indeks Keluarga Sehat Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Dinkes Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Secara umum status kesehatan keluarga di Kota Sukabumi cenderung mengalami perbaikan. Hal ini juga tercermin dengan jumlah keluarga tidak sehat dan pra sehat yang berkurang. Selain itu, meningkatnya pelayanan puskesmas juga menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan IKS. Untuk lebih meningkatkan IKS perlu dilakukan penguatan, pendampingan dan pemantauan terhadap puskesmas yang belum mencapai target, penguatan kerja sama tim lintas program, dan optimalisasi keterlibatan berbagai pihak seperti institusi pendidikan, organisasi profesi ataupun pihak swasta. 7}= 74.38 74,65 74,9J 7S,J6 I I I I 74.23 74,37 74,64 74.89 75,JJ 7 ..._37 -
13.ts '7\10 r ... }3 74.l,"j •20,0 2021 -.._l<'ot• Suk•&u,,.,, ,,,,, -.._ P,.ownlii l•b•,. ,,,,,, -..._"'••lon•I ,,,,,, B. Peningkatan Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH di Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat dan mencapai angka 75,11 di tahun 2024. Semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat Kota Sukabumi yang ditunjukkan dengan UHH merupakan salah satu indikator yang menentukan IPM. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas kesehatan penduduk utamanya pada kalangan bayi, balita, wanita berusia subur, dan lansia. Gambar 2.19 UHH Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Tahun) Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Meskipun capaian UHH Kota Sukabumi cenderung meningkat setiap tahun, namun masih di bawah UHH Provinsi Jawa Barat. Karena itu, upaya untuk lebih meningkatkan UHH Kota Sukabumi perlu terus dilakukan. Upaya tersebut seperti dengan meningkatkan kemudahan mengakses sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya angka warga yang sakit. C. Penanganan Stunting Untuk menciptakan generasi unggul, permasalahan kesehatan salah satunya stunting, harus ditangani dengan serius. Stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun terakhir. 2023202220212019 SKISSGISSGISSGBI 15,6 19,16 26,9 Angka persentase stunting yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam pemenuhan gizi pada anak-anak. Stunting pada dasarnya terjadi diakibatkan berbagai macam faktor tidak hanya persoalan gizi semata. Faktor lainnya disebabkan oleh usia dini pernikahan, lingkungan yang tidak sehat hingga pola asuh terhadap anak. Stunting di Kota Sukabumi yang cenderung meningkat memerlukan kesadaran kolektif, saling kolaborasi dari semua pihak, penyusunan strategi yang tepat komprehensif, dan bergerak dengan cepat turun ke wilayah berisiko. Beberapa hal yang menjadi tantangan penanganan stunting seperti balita (bayi di bawah usia lima tahun) dan baduta (bayi di bawah usia dua tahun) tumbuh di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh dengan ventilasi dan cahaya matahari buruk, serta pola makan yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi berimbang. Gambar 2.20 Prevalensi Stunting Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Persen) Sumber: Kemenkes, 2024 (diolah) Untuk itu, upaya percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi cakupan intervensi berbasis bukti perlu terus dilakukan. Salah satunya dengan memastikan warga mendapatkan asupan gizi terbaik dan dalam pendataan terdeteksi tidak ada masalah. Selain itu, upaya kolaborasi dengan intervensi kasus secara tepat akan mempercepat penurunan stunting di Kota Sukabumi. 2024 86,50 91,91 Realisasi 20232022 Tracet 2021 79,50 2020 -- 81,30 80,3079,99 83,9584,07 D. Peningkatan Pola Pangan Harapan Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif maka diperlukan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam, bergizi, seimbang, aman dan halal (B2SAH) dalam jumlah dan komposisi yang cukup. Semakin mendekati skor ideal (maksimum 100), semakin baik kualitas pola konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2024, Skor PPH-nya mencapai 91,91 poin yang artinya bahwa kualitas pola konsumsi pangan masyarakat berada pada kategori sangat baik (ideal). Gambar 2.21 Skor Pola Pangan Harapan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Upaya untuk menjaga dan meningkatkan Skor PPH Kota Sukabumi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menyusun analisis PPH Konsumsi, pelatihan pengolahan pangan lokal, distribusi bibit/benih tanaman hortikultura yang mendukung peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, pelatihan teknologi urban farming yang mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah. • .. 72.34 72,43 69,311 65,1264,32 64,6663,7363,22 2020 2021 2022 2023 2024--..... JCota Subburrw _.,_ Provinli Jaih.r Sosialisasi gerakan konsumsi pangan B2SAH, pembinaan/fasilitasi dalam rangka pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan, subsidi harga pada acara Gelar Pangan Murah Kota Sukabumi, subsidi harga dan dipasarkan melalui PMT (Pasar Mitra Tani), rapat koordinasi distribusi pangan, vaksinasi pada Hewan Penular Rabies (HPR) dan AI untuk mencegah penularan zoonosis, dan fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan. 2.1.2.4 PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN MERATA A. Perluasan Akses Pendidikan Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen yang menyusun IPM. Indeks Pendidikan terdiri dari komponen Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Jika dibandingkan dengan Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran, Indeks Pendidikan Kota Sukabumi termasuk terendah. Di mana kedua indeks lainnya berada di atas angka 80.00 poin. Jika dilihat trennya, Indeks Pendidikan Kota Sukabumi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan ini berkorelasi dengan variabel pembentuknya yaitu RLS dan HLS. RLS Kota Sukabumi pada tahun 2024 adalah 10,38. Artinya rata-rata masyarakat Kota Sukabumi pendidikan terakhirnya adalah setara dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Gambar 2.22 Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Tahun) Sumber BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) HLS~Kot11Suk11buml ~ProvinllJ11b11r 12,62 12,80 8,55 10,38 Sementara itu, HLS Kota Sukabumi pada tahun 2024 mencapai 13,62 tahun, meningkat 0,02 poin dari angka HLS tahun 2023. Angka HLS sebesar 13,62 tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Kota Sukabumi sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kinerja urusan pendidikan sudah makin membaik. Gambar 2.23 RLS dan HLS Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Tahun) Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Untuk lebih meningkatkan Indeks Pendidikan di Kota Sukabumi tentunya harus ditingkatkan juga RLS dan HLS. Peningkatan akses dan mutu pendidikan menjadi kunci yang sangat penting untuk meningkatkan angka Indeks Pendidikan. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar formal maupun nonformal/kesetaraan, bantuan bagi siswa yang kurang mampu, dan pemberdayaan satuan pendidikan nonformal berbasis kemasyarakatan. Jika hal tersebut dilakukan dengan tepat maka Indeks Pendidikan Kota Sukabumi akan tetap berada di atas Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat. B. Peningkatan Mutu Pendidikan Literasi/numerasi adalah komponen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Literasi merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksi dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya sehingga mampu beradaptasi sebagai masyarakat. ProvinsiJabar 202420232022 72-76 60,02 ~Kota Sukabumi 20212020 87,81 82.15 96,85 Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional menunjukkan peningkatan dan masuk dalam kategori BAIK. Itu artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Tabel 2.6 Rata-rata Kemampuan Literasi/Numerasi Siswa Kota Sukabumi Tahun 2021-2023 (Poin) URAIAN TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi Sekolah Dasar 48.55 34,88 53.67 38.27 56.6 41.54 64,86 55,25 Sekolah Menengah Pertama 59.24 53.20 68.64 55.98 69.92 57.83 77,59 66,66 Sumber: Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, 2024 Numerasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi seperti pada tabel di atas, rata-rata kemampuan numerasi siswa Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen Nasional menunjukkan tren meningkat dan masuk dalam kategori SEDANG. Itu artinya 40-70 persen peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi. Gambar 2.24 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Perpusnas, 2025 (diolah) 2024 78,16 78,13 2023 78,46 80,09 ~Tr.-c•t ~Re.-lis.-si 20222021 74,83 Seiring meningkatnya literasi/numerasi peserta didik, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Sukabumi juga menunjukkan hasil yang makin membaik meskipun di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Permasalahan pembangunan literasi di Kota Sukabumi yang perlu terus menjadi perhatian yaitu terkait dengan peningkatan budaya literasi masyarakat di tengah gempuran media sosial, sarana perpustakaan yang belum ideal, dan terbatasnya pustakawan. 2.1.2.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU A. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Agama merupakan landasan penting bagi masyarakat terkait dengan etika dan moral. Idealnya semakin etika dan moral masyarakat membaik kerukunan umat beragama juga turut membaik. Dengan demikian, kerukunan umat beragama dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diukur dengan Indeks KUB telah menjadi salah satu indikator capaian pembangunan di Kota Sukabumi dalam beberapa tahun terakhir. Gambar 2.25 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Sukabumi cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketenteraman serta mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama. B. Pengembangan Kebudayaan Pengembangan kebudayaan di Kota Sukabumi yang ditunjukkan dengan indikator terlestarikannya cagar budaya masih memerlukan peningkatan untuk ke depannya. Meskipun capaiannya menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 73,33 persen menjadi 100 persen di tahun 2024. Hal ini penting sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang mewarnai perkembangan Kota Sukabumi hingga seperti sekarang ini. Selain itu, pelestarian ini juga untuk menunjang perkembangan wisata budaya. Saat ini, terdapat 21 objek diduga cagar budaya di Kota Sukabumi yang sedang dikaji, dan tiga di antaranya (Balai Kota, Rumah Pengasingan Bung Hatta, dan Gereja Sidang Kristus) dalam proses penetapan. Proses ini menunjukkan adanya keseriusan dalam meningkatkan nilai warisan budaya, yang merupakan bagian penting dari indeks warisan budaya. Untuk mengembangkan kebudayaan secara komprehensif, perlu bertindak pada lima level Utama, yaitu penguatan kebijakan dan hukum, peningkatan pendidikan dan regenerasi, peningkatan pelestarian dan digitalisasi, peningkatan ekspresi dan event budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif dan teknologi. Dengan dukungan lintas sektor (pemerintah, komunitas, sekolah, pelaku budaya, dan swasta), budaya lokal tidak hanya lestari tapi juga menjadi pilar ekonomi dan jati diri Kota Sukabumi 2.1.2.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF A. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak. 202420232022 _,._ Kot1 Suk1bumi .......- Provinsi J1b1r52,34 2021 58,70 61,23 Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, IPA di Kota Sukabumi tahun 2022 yaitu 65,70. Angka ini termasuk terendah jika dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Jika ditelusuri per kluster, dari 5 kluster yang ada terdapat 2 kluster nilainya yang masih rendah yaitu kluster hak sipil dan kebebasan (48,00) dan kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (41,13). Untuk meningkatkan upaya perlindungan anak di Kota Sukabumi diperlukan pelaksanaan strategi yang dibarengi pelaksanaan program/kegiatan yang lebih disesuaikan dengan karakteristik wilayah (level kecamatan). Kebutuhan akan pemenuhan dan perlindungan anak antara satu wilayah dengan wilayah lain tentunya akan berbeda. Karena itu, intervensi yang berbeda-beda sesuai karakteristik wilayah diharapkan lebih tepat sasaran dalam memenuhi dan melindungi anak. B. Peningkatan Kualitas Keluarga Pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dapat tercermin dari iBangga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Gambar 2.26 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (Poin) Sumber: BKKBN, 2025 (diolah) ..... 9),24 0,4119 04<J) Q.4'IO ,.., ..... .... "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" IKG .............. .......... ,... IPG Kot,S\I~ ---- iBangga Kota Sukabumi tahun 2024 sebesar 58,70, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 58,95. Dengan angka tersebut, Kota Sukabumi masuk dalam kategori “berkembang”. Perlu dilakukan upaya intervensi terhadap tiga dimensi pembentuknya agar capaiannya dapat meningkat menjadi “tangguh”. C. Peningkatan Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Gambar 2.27 IKG dan IPG Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Tren IPG di Kota Sukabumi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPG Kota Sukabumi tahun 2024 sebesar 92,24 poin. Ini berarti bahwa pembangunan antara perempuan dengan laki-laki di Kota Sukabumi semakin mendekati setara (setara jika nilai IPG 100). Perkembangan IPG Kota Sukabumi dari tahun ke tahun juga masih lebih baik dari capaian IPG Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. 20232022202120202019 - -Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandirl ~ Partlsipasi pemuda dalam organisasikepemudaandan ormas 23,17 25.40 ... IKG Kota Sukabumi tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik yaitu 0,221 yang artinya masuk dalam kategori rendah. Namun pada tahun 2024, IKG Kota Sukabumi menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Mencermati kondisi di atas, upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pengarusutamaan gender di Kota Sukabumi supaya lebih baik salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan peran posyandu atau kader posyandu menyusuri rumah warga, Homecare atau perawat yang di tempatkan di 33 kelurahan untuk mendatangi rumah warga yang alami gangguan kesehatan, dan lainnya. D. Pengembangan Kepemudaan Peran pemuda sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa dan pemuda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif dan juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Pemuda itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Pemuda Kota SukabumiTahun 2019-2023 (Persen) Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (diolah) Tingkat partisipasi pemuda Kota Sukabumi dalam pembangunan menunjukkan angka di atas 20 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tingkat partisipasi tersebut mencakup dalam kegiatan ekonomi mandiri serta organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Mengingat jumlah pemuda di Kota Sukabumi saat ini jumlahnya paling besar maka upaya optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan perlu menjadi perhatian. Upaya tersebut meliputi peningkatan partisipasi pemuda dan peningkatan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan. 2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.1.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA A. Pengurangan Angka Ketergantungan Rasio ketergantungan atau dependency ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15- 64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tabel 2.7 Rasio Ketergantungan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 0-14 86.687 86.882 87.056 87.402 87.721 15-64 237.199 241.313 245.156 248.291 251.460 >65 20.942 22.609 24.198 24.951 26.374 Rasio Ketergantungan (%) 45,37 45,37 45,38 45,25 45,34 Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Rasio Ketergantungan Kota Sukabumi pada tahun 2024 sebesar 45,34 persen, di mana setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung sebanyak 45 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hal itu menandakan bahwa Kota Sukabumi sedang memasuki periode terbaik bonus demografi. Melimpahnya penduduk usia produktif tentu harus dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan peluang bagi Kota Sukabumi untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing. -TPAK TPT 20242023202220212020 8,348,538,83 10,7812,17 62,5862,57 III ··-------··-~- 62,48 56,8655,74 B. Peningkatan Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu daerah yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja dan menjadi faktor penting dalam menggerakkan pembangunan. TPAK di Kota Sukabumi cenderung meningkat seiring pemulihan ekonomi pasca Covid-19. TPAK ini berkorelasi dengan TPT, di mana ketika TPAK mengalami peningkatan TPT cenderung menurun. Jika dicermati lebih dalam, gap antara TPAK laki-laki dengan perempuan di Kota Sukabumi cukup lebar. Tren TPAK laki-laki dalam kurun 5 tahun terakhir selalu di atas 70 persen, sementara TPAK perempuan hanya di bawah 45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas perekonomian masih kurang. Gambar 2.29 TPAK dan TPT Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen) Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Sementara itu, jumlah penduduk Kota Sukabumi yang bekerja pada lapangan usaha utama cenderung mengalami peningkatan. Dari tiga lapangan usaha utama, penduduk Kota Sukabumi banyak bekerja di sektor jasa yaitu mencapai 70,76 persen pada tahun 2024. Hal ini menegaskan bahwa lapangan usaha dominan yang ada di Kota Sukabumi berada pada sektor perdagangan dan jasa. 2024 2023 2020 56,0852,6549,1345.2342,23 44.7642.5639.93 35,93 37,28 C. Produktivitas Per Kapita PDRB Per Kapita selain menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah juga menggambarkan produktivitas masyarakatnya. Semakin tinggi produktivitas masyarakat yang ditunjukkan dengan PDRB Per Kapita mencerminkan juga daya saing wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. PDRB Per Kapita Kota Sukabumi ADHB menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2020. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya Covid-19 yang melanda yang menyebabkan LPE Kota Sukabumi terkontraksi hingga -1,48 persen. Seiring membaiknya kondisi ekonomi, PDRB Per Kapita juga semakin meningkat. Gambar 2.30 PDRB Per Kapita ADHB Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Untuk meningkatkan secara signifikan PDRB Per Kapita, upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti: meningkatkan nilai output produksi barang dan jasa; meningkatkan efisiensi dan produktivitas barang dan jasa; meningkatkan investasi SDM agar kualitas tenaga kerja semakin meningkat; pengembangan infrastruktur untuk menunjang efisiensi produksi; dan mendorong investasi daerah. Kota Sukabumi --. Provlnsi Jab1r 20242023202220212020 1,3271.324 144~ 1.483 ~50 !=~ ::::::::::::::::::::::::==----~~-- 1567 1.437 1.472 2,273 D. Pengeluaran Per Kapita Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sukabumi mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian, pengeluaran per kapita masyarakat mengalami kenaikan di tahun 2021 dan sedikit menurun kembali di tahun 2022. Namun angka tersebut meningkat sebesar 53,61 persen menjadi Rp 2.273.334,- di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi masyarakat secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengeluaran konsumsi untuk kelompok makanan dan non makanan. Pada tahun 2023, masyarakat Kota Sukabumi mengalokasikan anggarannya sebanyak 38,86 persen untuk konsumsi makanan dan sebanyak 61,14 persen untuk pengeluaran konsumsi non makanan. Namun pada tahun 2024, menunjukkan hal yang berbeda dimana konsumsi untuk nonmakanan menurun signifikan tetapi konsumsi makan meningkat. Gambar 2.31 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Adapun lima jenis komoditas makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Sukabumi adalah makanan dan minuman jadi, rokok, padi-padian, daging, dan telur dan susu. Sementara kelompok non makanan yang paling banyak dikonsumsi adalah subkelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga serta subkelompok aneka barang dan jasa. 2.1.3.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI A. Penerapan Inovasi Inovasi merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah untuk menghadapi persaingan baik di tingkat regional, nasional, bahkan global. Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan innovation-driven development. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin. Tabel 2.8 Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 URAIAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 Target (persen/predikat) 550 Terinovatif (≥ 1001) Terinovatif (≥ 1001) Terinovatif (≥ 1001) Terinovatif (≥ 1001) Capaian (persen/predikat) 4675 Sangat Inovatif Inovatif Sangat Inovatif Sangat Inovatif Sumber: Bapppeda Kota Sukabumi, 2025 Dalam hal inovasi, Kota Sukabumi masuk dalam kategori sangat inovatif. Pertumbuhan aspek ekosistem inovasi didukung oleh pertumbuhan pilar dinamika bisnis serta pertumbuhan pilar kapasitas inovasi. Meskipun kondisi pilar kesiapan teknologi tidak bertumbuh, namun pertumbuhan pilar bisnis yang signifikan terutama didukung dengan adanya perbaikan pada dimensi kebijakan serta peningkatan dimensi kewirausahaan. Sementara pertumbuhan pilar kapasitas inovasi sangat dipengaruhi oleh dimensi interaksi dan keberagaman dan peningkatan dimensi penelitian dan pengembangan. B. Peningkatan PDRB Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2020 sebesar Rp12,401 triliun, meningkat sebesar 32 persen menjadi Rp16,370 triliun di tahun 2024. Adapun distribusi PDRB tertinggi tahun 2024 yaitu dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (36,83 persen), transportasi dan pergudangan (11,78 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (11,67 persen),. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, kontribusi PDRB Kota Sukabumi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada kisaran 0,58 persen. Kontribusi tersebut masih lebih baik jika dibandingkan Kabupaten Pangandaran (0,54 persen) dan Kota Banjar (0,2 persen). Tabel 2.9 PDRB ADHB Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) LAPANGAN USAHA 2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 274,97 277,05 286,97 307,55 591,88

a.Pertambangan dan Penggalian - - - - - Industri Pengolahan 448,37 459,55 481,63 503,98 797,66
a.Pengadaan Listrik dan Gas 15,59 16,99 18,00 18,57 30,69
b.Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang 10,86 11,73 19,25 19,83 20,86 Konstruksi 578,34 601,49 943,84 1.041,63 1.112,21 Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi 3.447,12 3.572,48 5.410,49 5.769,43 6.029,76
a.Transportasi dan Pergudangan 751,89 777,52 1.541,49 1.763,39 1.928,34
b.Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 363,05 385,49 436,87 483,20 534,30
c.Informasi & Komunikasi 516,89 556,42 588,91 625,56 653,81
d.Jasa Keuangan dan Asuransi 1.417,86 1.522,25 1.624,98 1.720,80 1.910,78
e.Real Estate 141,54 153,33 169,07 180,11 192,55
f.Jasa Perusahaan 210,82 228,98 255,45 279,41 296,02
g.Administrasi Pemerintah 590,52 583,17 580,28 600,15 608,50
h.Jasa Pendidikan 558,13 585,18 640,08 695,88 753,42
i.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 233,80 256,39 283,83 308,44 326,02
j.Jasa Lainnya 403,13 405,09 472,64 531,37 583,60 TOTAL PDRB 12.401,54 13.053,04 14.192,25 15.349,71 16.370,38 Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 Tabel 2.10 PDRB ADHK Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) LAPANGAN USAHA 2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 274,97 277,07 286,97 307,55 329,00
b.Pertambangan dan Penggalian - - - - - Industri Pengolahan 448,37 459,55 481,63 503,98 534,04
c.Pengadaan Listrik dan Gas 15,59 16,99 18,00 18,57 18,57
d.Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang 10,86 11,73 12,47 12,73 13,38 Konstruksi 578,34 601,49 600,60 641,76 680,21 Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi 3.447,12 3.572,48 3.767,92 3.911,06 4.082,00
k.Transportasi dan Pergudangan 751,90 777,52 836,52 912,50 997,68
l.Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 241,16 247,78 271,81 293,05 309,67
m.Informasi & Komunikasi 493,86 534,52 571,97 607,26 635,38
n.Jasa Keuangan dan Asuransi 891,90 934,62 958,67 990,62 1.020,26
o.Real Estate 108,13 116,52 123,86 130,72 136,22
p.Jasa Perusahaan 135,03 145,66 158,96 171,74 181,63
q.Administrasi Pemerintah 338,66 329,32 328,20 334,99 335,05
r.Jasa Pendidikan 334,49 344,12 371,97 393,52 413,46
s.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 168,39 181,55 199,43 210,84 221,95
t.Jasa Lainnya 295,94 300,15 335,16 360,99 394,66 TOTAL PDRB 8.534,72 8.851,05 9.324,16 9.801,88 10.303,16 Jika dilihat dari lapangan usaha, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2024. Adapun 3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu transportasi dan pergudangan (9,33 persen), jasa lainnya (9,33 persen) serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (6,97 persen). Secara khusus, terdapat dua lapangan usaha yang menjadi arahan untuk dikembangkan dalam rangka transformasi ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Kedua lapangan usaha itu yaitu industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Perkembangan kedua lapangan usaha tersebut menunjukkan tren yang terus bertumbuh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Rasio lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2024 yaitu 5,97 persen. Sementara itu, rasio lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB sebesar 5,67 persen. Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 Kuadran IV Kuadranl PDRB per KapitaAta.sDasarHarga Berlakutahun 2021 (Rp .Jutai) 0 0 Kuadnmlll ~-·.·:. . Kot11 ~·":,buml :· Kuadranl Tipologi Klassen Kab/Kota di Jawa Baral C. Pengembangan Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial Berdasarkan Tipologi Klassen yang digunakan untuk mengetahui posisi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja dalam empat kuadran. Kota Sukabumi berada di posisi kuadran II, hal ini menunjukkan masuk pada daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota. Berdasarkan analisis LQ pada periode tahun 2017-2021, Kota Sukabumi memiliki 11 sektor basis yang dapat mendorong perekonomian daerah. Sektor basis, artinya kontribusi sektor tersebut di wilayah Sukabumi lebih besar kontribusinya dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah lain di Jawa Barat, di mana sektor tersebut mampu mencukupi kebutuhan daerahnya. Adapun sektor yang paling potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi yaitu sektor Konstruksi serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Berdasarkan analisis Shift Share pada periode tahun 2017–2021, Kota Sukabumi memiliki 10 sektor yang termasuk kompetitif dapat bersaing dengan sektor lainnya. Sektor yang memiliki nilai kompetitif tertinggi yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan penjualan motor. Gambar 2.32 Tipologi Klassen Sumber: Laporan Background Study RPJPD, 2023 Rate - Reta 20232023• 2022 Pemcrlntah & Rogulnl • Tempat. Sumbtr Daya & FasiUtas Luaran & Pekerjaan Kreatl f Budaya, Rekreasi & Parfwtsata •100'4 D. Pengembangan Ekonomi Kreatif Ekonomi kreatif Kota Sukabumi menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Didukung dengan generasi produktif Kota Sukabumi sebesar 53,33 persen, maka jumlah pelaku ekonomi kreatif sudah meningkat lebih dari 500 pelaku yang terdata. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang teraktivasi, terdapat 4 subsektor yang paling potensial, yaitu kuliner, musik, seni pertunjukan, dan kriya. Sektor ekonomi kreatif di Kota Sukabumi masih perlu diperkuat agar menjadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan dan kesenjangan di Kota Sukabumi. Karena itu, keberadaan Sukabumi Creative Hub yang merupakan komite akselerasi, penataan, dan pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat mendorong kolaborasi pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam melahirkan kreativitas dan inovasi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ke depannya, ekonomi kreatif juga diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi baru. Gambar 2.33 Spider Chart Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2022-2023 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2024 Kota kreatif identik dengan kreativitas masyarakatnya. Semakin kreatif, semakin kompetitif kota tersebut. Para pemangku kepentingan di kota itu tentunya memiliki pemahaman tentang apa yang menjadi kekuatan yang akan membedakannya dengan kota lainnya. 202A202320222021 ......._ T.r1et ......._ Reallnsi 11., 80,3l,__ ,.87.8685,59 Secara umum, kota kreatif ditandai dengan karakter yang terbuka, memiliki jejaring yang luas, masyarakat yang cair dan dinamis, selalu terbuka dengan hal-hal baru serta mudah menyesuaikan diri dengan ide-ide kontemporer. Gambar 2.34 Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (Poin) Sumber: Bapppeda Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Indeks Kota Kreatif mulai diterapkan di Kota Sukabumi sejak tahun
1. 2021.Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Sukabumi memiliki potensi industri kreatif yang menjanjikan. Pengembangan Kota Kreatif di Kota Sukabumi dilakukan dengan kolaborasi Penta Helix yang terdiri dari akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah dan media. Agar Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi lebih baik lagi, maka perlu upaya kolaborasi berbagai pihak seperti dengan akademisi untuk pengembangan SDM melalui riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, kolaborasi dengan pelaku usaha atau bisnis yang memiliki peranan sebagai pencipta produk dan jasa kreatif, kolaborasi dengan komunitas kreatif seperti Sukabumi Creative Hub (SCH) untuk mewadahi pemasaran produk dan jasa kreatif melalui kegiatan yang diadakan oleh komunitas. E. Penerapan Ekonomi Hijau Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketimpangan sosial, sambil meminimalkan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis bagi generasi mendatang. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan. Ekonomi hijau menekankan pada pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Berdasarkan data dari Provinsi Jawa Barat, Indeks Ekonomi Hijau (Pilar Ekonomi) Kota Sukabumi tahun 2023 yaitu 41,15 poin, naik menjadi 41,43 poin. Capian ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi masih dalam kategori “Sedang Tier 2”. Perlu upaya lanjutan agar penerapan ekonomi hijau di Kota Sukabumi lebih masif lagi, seperti meningkatkan penerapan urban farming, penerapan energi terbarukan, pemanfaatan kendaraan listrik, penerapan green building, dan sebagainya. F. Penerapan Ekonomi Syariah Pemerintah Kota Sukabumi terus mendorong tumbuhnya ekonomi syariah dengan membangun perekonomian umat yang berbasis pada nilai- nilai keislaman dan semangat kebersamaan. Hal ini juga didukung dengan mayoritas warganya yang beragama Islam dan kotanya yang identik dengan Kota Santri. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi yaitu dengan mendorong penguatan ekosistem dekonomi syariah melalui sinergi antara koperasi, Baznas, lembaga wakaf, zakat, dan sedekah. Pemerintah Kota Sukabumi juga menginisiasi dana abadi Kota Sukabumi berbasis wakaf. Di mana, dana wakaf yang ada di Kota Sukabumi yang nilainya Rp 284 juta, sekitar Rp 200 juta dibelikan ke sukuk BJB Syariah. Meski masih relatif kecil, namun potensi pengembangannya cukup besar. Sementara, jika dilihat dari Indeks Zakat Kota Sukabumi tahun 2024 yang mencapai 0,53 dan masuk dalam kategori "Stabil", mengindikasikan bahwa potensi zakat masih juga cukup besar untuk dikembangkan. 202420232022 1.15 2021 3,41_________ 3.32 G. Peningkatan Investasi Hingga November 2024, jumlah perusahaan di Kota Sukabumi mencapai 23.631 perusahaan, terdiri dari perusahaan kecil (PK) mencapai 753, perusahaan menengah (PM) 36, mikro 22.754 dan sebanyak 88 merupakan perusahaan besar (PB), dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 36.283 orang. Jumlah tersebut perlu terus ditingkatkan, terlebih pengurusan perizinan dipermudah dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Untuk mendukung hal itu, berbagai inovasi kemudahan layanan terus diluncurkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satunya melalui aplikasi Si Jimat Boss (sistem jemput perijinan masyarakat bersama OSS). Gambar 2.35 Realisasi Investasi Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (Triliun Rupiah) Sumber: DPMPTSP Kota Sukabumi, 2025 (diolah)\ Meskipun tren investasi menunjukkan penurunan, adanya mega proyek yang tengah dilakukan pemerintah pusat, yaitu pembangunan Tol Bogor- Ciawi-Sukabumi (Bocimi), ini tentunya akan sangat berdampak kepada laju investasi ke depanya. Peluang investasi di Kota Sukabumi tergolong cukup besar, terutama dibidang properti, hotel dan restoran, kuliner serta industri. Karena itu, dengan fondasi pelayanan publik yang semakin baik dan kolaborasi antarlembaga yang diperkuat, Kota Sukabumi akan meneguhkan diri sebagai salah satu kota yang siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. ...,._.Kot1 Sukabuml ....,._. ProvintiJ•b1r .-e- Nasion1I 2022 2023 2024 3,473,583,46 4,134.15 =====7 :::::..-- 4,80 2.1.3.3 TRANSFORMASI DIGITAL Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif. TIK dapat mengurangi biaya transaksi serta mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Salah satu cara mengukur penggunaan TIK yaitu dengan melihat tingkat adopsi TIK atau tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah. Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah yang diterbitkan Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada pilar ketiga disebutkan tentang adopsi TIK. Untuk Kota Sukabumi, skor adopsi TIK mengalami kenaikan signifikan di tahun 2024 yaitu sebesar 1,04 poin dari tahun 2023. Skor adopsi TIK Kota Sukabumi di tahun 2024 juga lebih baik dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Bahkan di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, skor tersebut berada pada peringkat kelima. Gambar 2.36 Adopsi Teknologi Informasi Kota Sukabumi Tahun 2022-2024 (Poin) Sumber: BRIN, 2025 (diolah) Skor adopsi TIK yang sudah tinggi tersebut perlu didukung dengan ekosistem digital yang memadai. Dengan demikian, kumpulan teknologi informasi yang saling terintegrasi dan terkait dapat digunakan sebagai kesatuan yang utuh. 2024 2023 2022 2021 2020 2.6142.4592.122 2.2181.913 • • • • • 1582 1493 1.319 1 ~91 1 396 Sistem yang terbentuk kemudian dapat digunakan dan diisi oleh banyak pihak dalam bisnis, mulai dari pelanggan, pemasok, penyedia data, pihak pemerintah melalui dinas terkait, berbagai bentuk layanan dari bisnis lain, dan lain sebagainya. 2.1.3.4 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Informasi tentang PMTB, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan di suatu wilayah dari tahun ke tahun. Manfaatnya bagi pemerintah daerah adalah sebagai acuan mengambil kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan iklim investasi. PMBT Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan cenderung meningkat. Gambar 2.37 PMTB Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) 2024202320222021 Re1lls11I 78,00 87,3787 16• 86,75 • I .. 86,20 2.1.3.5 PERKOTAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI A. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Sukabumi. Selain untuk mengukur kepuasan masyarakat, IKLI dapat digunakan untuk mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi. Gambar 2.38 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (Persen) Sumber: Dinas PUPR Kota Sukabumi, 2025 (diolah) IKLI Kota Sukabumi sudah masuk ke dalam kategori B atau memiliki mutu pelayanan baik. Namun demikian, layanan infrastruktur tetap harus ditingkatkan. Jika dicermati lebih dalam, layanan infrastruktur yang sudah termasuk baik adalah infrastruktur listrik, jalur pedestrian, taman kota dan jaringan telekomunikasi. Sedangkan infrastruktur yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah layanan transportasi seperti terminal dan jaringan jalan skala desa, jaringan air bersih, dan jaringan air limbah. B. Peningkatan Kemantapan Jalan Jalan merupakan prasarana transportasi darat, yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar lalu lintas barang dan jasa. Sehingga keadaan jalan dan jaringan-jaringan jalan bisa dijadikan acuan tentang tingginya kebudayaan dan kemajuan ekonomi suatu daerah. Tingkat kemantapan jalan milik Kota Sukabumi saat ini tergolong cukup baik, dengan persentase mencapai sekitar 81 persen. Ada sekitar 154 ruas jalan Kota Sukabumi kondisinya tergolong cukup baik. Sedangkan untuk sisanya saat ini masih terus dalam perbaikan. Tabel 2.11 Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan di Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Km) JALAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 Negara 8,50 8,50 8,80 8,80 8,80 Provinsi 33,55 33,55 37,74 33,18 33,18 Kota 115,79 115,79 115,74 117,80 117,80 Total (km) 157,79 157,79 162,29 159,78 159,78 Sumber: Dinas PUPR, 2025 Meskipun saat ini secara persentase kemantapan jalan belum bisa 100 persen. Tapi, upaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap jalan rusak kewenangan Kota Sukabumi terus dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada. Kondisi sarana jalan itu sendiri banyak dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia dalam hal ini kendaraan. Kondisi jalan itu sendiri tidak akan mungkin bisa 100 persen. Tapi, setidaknya bisa mendekati ke angka tersebut. 2023202220212020 ~ Kota Sukabumi ~ Provins! Jabar 74,02 74,88 71,40 71,66 45,80 44,76 39,64 • •34,93 • -.. • 2022 • 2023 2024 61,7551,28Baik 46,6151,05Sedang Rusak U,All9,909,2 Rusak Berat ~ Gambar 2.39 Kondisi Jalan di Kota Sukabumi Tahun 2022-2024 (Km) Sumber: Dinas PUPR, 2025 (diolah) C. Peningkatan Akses Terhadap Sanitasi Layak Sanitasi layak adalah fasilitas dan layanan yang memadai untuk pembuangan tinja secara aman dan higienis, serta mencegah kontak manusia dengan limbah. Akses sanitasi layak mencakup berbagai aspek yang memastikan fasilitas sanitasi memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Akses sanitasi yang layak sangat penting untuk mencegah penyakit menular dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gambar 2.40 Persentase RT yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen) Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah) 2023202220212020 ~ Kota Sukabuml ~ ProvinsiJabar 30,3328,73 34,02 35,15 54,1753,3753,1452,28 Akses sanitasi layak di Kota Sukabumi meskipun menunjukkan peningkatan namun capaiannya masih jauh di bawah Provinsi Jawa Barat. Capaian akses sanitasi layak Kota Sukabumi tahun 2023 yang hanya 44,76 persen mengindikasikan bahwa permasalahan ini perlu mendapat perhatian serius ke depannya. Penggunaan sanitasi yang tidak layak tentunya akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat. Perlu upaya besar untuk meningkatkan akses sanitasi layak di Kota Sukabumi. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan pembangunan dan perbaikan fasilitas sanitasi di daerah yang kurang terlayani. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi layak dan perilaku hidup bersih harus terus digalakkan. Kerja sama dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program-program sanitasi perlu ditingkatkan. Selain itu, pemeliharaan dan pemantauan kondisi fasilitas sanitasi perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. D. Peningkatan Rumah Layak Huni Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar minimum kesehatan, kenyamanan, dan keamanan untuk penghuninya. Rumah layak huni di Kota Sukabumi cenderung meningkat dalam kurun 4 tahun terakhir meskipun capaiannya masih 34,02 persen di tahun 2023. Capaian ini masih di bawah Provinsi Jawa Barat yang capaiannya sebesar 54,17 persen. Gambar 2.41 Rumah Layak Huni Tahun 2020-2023 (Persen) Sumber: Susenas, 2024 (diolah) .-e-, Kot1 Suk1bumi .-e-, Provinsi J1b11r 20242023202220212020 5,45 Jika dicermati lebih jauh, mayoritas rumah sudah memiliki struktur dinding, atap, dan lantai yang memadai. Namun, sebagian rumah masih menggunakan bahan yang kurang tahan lama seperti bambu atau kayu tanpa perlakuan khusus. Selain itu, sebagian rumah masih menghadapi masalah kepadatan, terutama di area dengan populasi tinggi. Upaya untuk meningkatkan rumah layak huni di Kota Sukabumi perlu dilakukan berkesinambungan. Pembangunan dan renovasi melalui intervensi pemerintah dan pihak terkait perlu ditingkatkan. Intervensi tersebut dapat berupa menyediakan bantuan dan subsidi bagi keluarga yang tidak mampu. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kondisi rumah yang layak huni perlu digalakkan. Selain itu, kerja sama dengan melibatkan sektor swasta dalam program perumahan, baik dalam hal pendanaan maupun pelaksanaan proyek perlu ditingkatkan. 2.1.3.6 STABILITAS EKONOMI MAKRO Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro yaitu terkait dengan inflasi. Gambar 2.42 Inflasi Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen) Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah) 2024202320222021 68,98•67,91 2020 73,00 69.48 87,10 ,:::::::-::::71,05 68,9368,88 I 68,25 Inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan menggerus nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat akan menurun, dan demikian halnya investasi. Hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian inflasi yang terkendali merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi. Secara year on year (y-o-y), pada tahun 2024 inflasi di Kota Sukabumi sebesar 2,59 persen dan termasuk tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini perlu disikapi dengan berbagai cara seperti pemantauan harga secara berkala untuk deteksi dini potensi kenaikan harga, stabilisasi pasokan pangan melalui kerja sama antardaerah (intervensi pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit), melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar murah ketika terjadi lonjakan harga pada komoditas tertentu dan memberikan subsidi distribusi pangan atau dukungan biaya logistik bagi pedagang kecil saat harga naik tajam. 2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF A. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Daya saing dan produktivitas hanya dapat diraih bila dilakukan dengan konsisten dan fokus pada penyederhanaan sistem birokrasi dan manajemen, rekayasa dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan budaya produktif. Semua ini menjadi prasyarat guna menjawab tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan. Gambar 2.43 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Setda Kota Sukabumi, 2025 (diolah) 20242023202220212020 4,08 4.18 3.28 3,38 3.01 3.11l 81 l,912 71 Memacu reformasi birokrasi menjadi salah satu strategi yang sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan daya saing daerah, peningkatan kualitas pelayanan dengan birokrasi yang efisien melayani akan menumbuhkan iklim investasi agar ekonomi tetap tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan kenaikan yang signifikan dan masuk dalam kategori “Memuaskan” di tahun 2024. Artinya, Pemerintah Kota Sukabumi telah menerapkan sebagian besar prinsip reformasi birokrasi dengan cukup baik. Struktur, tata kelola, dan pelayanan publiknya sudah mengalami peningkatan signifikan. Namun masih ada beberapa area yang perlu perbaikan lebih lanjut untuk mencapai efektivitas dan efisiensi optimal. Kinerja aparatur cukup baik, tetapi budaya kerja, integritas, dan inovasi layanan publik masih bisa ditingkatkan. B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyediaan pelayanan publik di era sekarang ini dan ke depannya akan semakin kompleks. Kecepatan dan kemudahan pelayanan menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Gambar 2.44 Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Setda Kota Sukabumi, 2025 (diolah) ~ Kota Sukabumi ~ Provlnsi Jabar 20242023202220212020 76,51 79,54 85,2185,01 88,89 Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Namun demikian, upaya peningkatan standar pelayanan publik agar makin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Standar pelayanan tersebut mencakup kecepatan, kemudahan, dan keramahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. C. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk merencanakan kinerja, mengukur dan melaporkan kinerja, serta mengevaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome). Selama lima tahun berturut-turut, Kota Sukabumi berhasil mempertahankan predikat BB, menunjukkan konsistensi dalam akuntabilitas kinerja. Meskipun predikat tetap, terdapat fluktuasi nilai, dengan puncak pada tahun 2022 (79,54) dan penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Gambar 2.45 Nilai SAKIP Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Setda Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Tantangan dalam meningkatkan capaian SAKIP Kota Sukabumi antara lain masih adanya perangkat daerah yang belum sepenuhnya melengkapi data kinerja, menyebabkan ketidaksinkronan antara serapan anggaran dan realisasi kinerja. selanjutnya, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 20242023 20222021 2020 --T•riet --Reolislsl 3.79 2,98 2,98 2~ 2,72 • I.. 2,50 2.602.402.20 2,30 D. Peningkatan Kualitas Pemerintahan Berbasis Digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka diharapkan dapat menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Gambar 2.46 Indeks SPBE Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mendapatkan nilai Indeks SPBE Tahun 2021-2023 sebesar 2,98 dan meningkat menjadi 3,79 dengan kategori “Baik” di tahun 2024. Dengan demikian implementasi SPBE pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlaksana berkat kerja sama dan kolaborasi yang baik antar-PD yang tergabung dalam Tim Koordinasi Implementasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. 20242023202220212020 8S,3S ~75,31 75,91 76.33 75,40 I • • • 64,00 64,30 64,60 64,90 65,20 2.1.4.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL Iklim investasi yang positif dapat dilihat dari tingkat keamanan dan ketertiban yang ada serta kemudahan regulasi. Tingkat keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari upaya penanggulangan pelanggaran perda dan unjuk rasa yang mencapai 100 persen. Artinya walaupun terdapat pelanggaran perda dan unjuk rasa, pemerintah Kota Sukabumi dapat menanggulanginya sehingga kondusifitas tetap terjaga. Selain itu, tingkat keamanan Kota Sukabumi yang diukur dari Indeks Rasa Aman dan Indeks Kerukunan Umat Beragama juga menunjukkan hasil yang dapat mendukung iklim investasi. Untuk Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Walaupun tingkat rasa aman di Kota Sukabumi ini berada pada level “Aman” ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan, yaitu terkait partisipasi warga dalam kegiatan simulasi bencana, sosialisasi dan optimalisasi petunjuk keselamatan bencana, peningkatan akses warga terhadap lembaga/institusi pengembangan diri, dan masih terdapatnya kejadian kriminalitas (pencurian, perampasan, penganiayaan) serta kekerasan komunal (tawuran, perkelahian Ormas). Gambar 2.47 Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin) Sumber: Bapppeda Kota Sukabumi, 2024 (diolah) 2022 2023 2024 3,76 3,93 3,64 i"yz 3!8 ,,26 3,46 3,43 3,25 2.1.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN Penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting. Dalam konteks ini, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat dijadikan alat untuk memahami kondisi daya saing suatu daerah, yaitu kondisi lingkungan pendukung, sumber daya manusia, tingkat efisiensi pasar, dan ekosistem inovasi. IDSD Kota Sukabumi menunjukkan peningkatan di tahun 2024 dengan capaian 3,93 poin. Dari 12 pilar yang membentuk IDSD Kota Sukabumi, terdapat 1 pilar yang capaiannya masih di bawah 3,00, yaitu pilar kapabilitas inovasi (2,64). Agar daya saing daerah Kota Sukabumi meningkat diperlukan intervensi yang spesifik terhadap pilar-pilar yang capaiannya masih rendah tersebut. Gambar 2.48 IDSD Kota Sukabumi Tahun 2022-2024 (Poin) Sumber: BRIN, 2025 (diolah) 2.1.5 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Tabel 2.40 Capaian SPM Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 PENDIDIKAN 1a Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/Mts) 101% 96,51% - - - 2a Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan 100% 100% - - - 3a Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD 80,7% 70,17% - - - 1b Pendidikan Dasar Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang terpenuhi - - 94,06% 98,29% 99,75% 2b Pendidikan Kesetaraan Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terpenuhi - - 93,21% 92,53% 99,65% 3b Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini yang terpenuhi - - 79,22% 80,32% 74,04% KESEHATAN 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 100,80% 101,91% 99,9% 100% 100% 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 103,29% 103,83% 99,9% 100% 100% 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 103,29% 108,69% 100% 99,89% 100% 4 Pelayanan kesehatan balita Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 75,59% 99,15% 95,6% 100% 100% 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 57,25% 100% 91,2% 96,62% 100% 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 27,09% 90,16% 53,1% 72,04% 98,37% 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 72,06% 75% 91,6% 93,27% 100% NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 12,46% 100% 91,6% 87,31% 100% 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan 13,03% 100% 100% 100% 100% 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 91,93% 100% 81,6% 91,49% 96,72% 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 95,05% 100% 95,1% 100% 100% 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 100% 97,7% 100% 100% PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-sehari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100% 100% 100% 100% 100% 2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 179% 48,66% 57,87% 100% 100% PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 24,49% 100% 100% 100% 100% 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100% - - 100% - KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada 100% 100% 100% 100% 100% 2 Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% 100% 100% 100% 100% 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 100% 100% 100% 100% 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 100% 100% 100% 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan 100% 100% 100% 100% 100% NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 kebakaran penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran SOSIAL 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 100% 100% 100% 100% 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 100% 100% 100% 100% 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 100% 100% 100% 100% 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti 100% 100% 100% 100% 100% 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Setda Kota Sukabumi, 2025 Berdasarkan tabel di atas, capaian untuk masing-masing jenis pelayanan dasar dapat dijelaskan, sebagai berikut:
2. 1.Pendidikan Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Sukabumi tertinggi pada jenjang Pendidikan Dasar. Kondisi ini disebabkan pada jenjang Pendidikan Dasar baik secara jumlah lembaga dan kualitas layanan sudah relatif lebih baik dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lainnya dan adanya dukungan anggaran yang relatif lebih besar. Capaian pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini merupakan yang terendah dibandingkan dengan jenjang lainnya. Hal ini disebabkan dari sisi daya tampung belum sebanding dengan jumlah penduduk usia PAUD yang ada di Kota Sukabumi. Selain itu belum adanya pemahaman orang tua yang memiliki anak usia dini terkait pentingnya memberikan bekal pendidikan sedini mungkin kepada putra-putrinya.
3. 2.Kesehatan Dari 12 indikator capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Sukabumi, 10 indikator sudah mencapai target 100 persen. Adapun indikator yang capaiannya belum mencapai 100 persen dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif tidak mencapai target dikarenakan sasaran pada saat dilakukan skrining kesehatan tidak dalam kondisi sehat, menolak untuk dilakukan skrining kesehatan, dan sasaran yang telah diberikan pelayanan kesehatan tidak terakui oleh aplikasi karena identitas tidak sesuai dengan database; dan
b.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tidak mencapai target dikarenakan sasaran tidak ditemukan oleh petugas dan keluarga sasaran menyembunyikan pasien.
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak di Kota Sukabumi pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Jumlah yang sudah terlayani sebanyak 450 SR untuk air minum serta sebanyak 570 RT untuk sanitasi.
2. 4.Perumahan Rakyat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni di Kota Sukabumi pada tahun 2024 telah dilakukan dengan capaian 100 persen, Terdapat 30 unit rumah yang dilakukan rehabilitasi dan pembangunan baru yang tersebar di 7 kecamatan. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni ini berdasarkan laporan dari kelurahan yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan melalui anggaran APBD.
3. 5.Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi sudah mencapai target yang ditetapkan.
4. 6.Sosial Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Sukabumi sudah mencapai target yang ditetapkan. 2.1.6 KINERJA PER URUSAN 2.1.6.1 URUSAN PENDIDIKAN Kinerja urusan pendidikan Kota Sukabumi yang menunjukkan peningkatan yaitu pada indikator tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD serta tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama. Hal ini mengindikasikan semakin membaiknya akses pendidikan PAUD dan pendidikan menengah pertama serta meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak. Sementara pada indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar serta tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan capaiannya menurun di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak. Tabel 2.12 Kinerja Urusan Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Persen 80,7 70,17 79 81,21 82,59 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persen 101,83 98,30 99.18 98,87 98,04 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Persen 108,34 92,79 96.54 92,15 96,76 4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persen 100 100 100 100 78,33 Sumber: Disdikbud Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.2 URUSAN KESEHATAN Kinerja urusan kesehatan di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa 6 indikator capaiannya meningkat dan 8 indikator capaiannya tetap 100 persen. Untuk indikator yang capaiannya meningkat namun belum mencapai 100 persen diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan perlu dilakukan intervensi khusus terutama terkait dengan pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar, skrining kesehatan bagi orang usia 15-59 tahun, dan penanganan ODGJ berat. Tabel 2.13 Kinerja Urusan Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Angka 0,4 0,45 3,17 3,23 3,30 2 Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi Persen 100 100 100 100 100 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persen 100 101,91 99,9 100 100 4 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persen 100 103,83 100 100 100 5 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persen 100 108,69 99,9 100 100 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persen 73,97 99,15 95,6 100 100 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 24,07 100 91,2 95,79 96,97 8 Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 26,6 90,16 53,1 67,79 96,90 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 72,45 75,00 91,6 97,07 118,18 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 12,46 100 91,6 84,13 100 11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 13,03 100 100 100 100 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persen 91,93 100 81,6 89,36 95,89 13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persen 94,56 100 95,1 100 100 14 Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persen 100 100 97,7 100 100 Sumber: Dinkes Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Sukabumi secara umum menunjukkan peningkatan di tahun 2024. Namun terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian agar capaiannya meningkat yaitu berkaitan dengan pengendali banjir, layanan pengolahan air limbah domestik, dan kemantapan jalan. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir perlu ditingkatkan karena Kota Sukabumi rawan akan bencana banjir. Layanan pengolahan air limbah domestik perlu ditingkatkan agar air limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga tidak mencemari lingkungan dan aman bagi kesehatan masyarakat. Sementara untuk tingkat kemantapan jalan masih perlu peningkatan agar memudahkan mobilitas orang dan kendaraan sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Tabel 2.14 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota Persen 478,95 57,32 57,32 18,45 18,45 2 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi m² 165,25 57,57 55,41 64,15 64,97 3 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota Persen 100 100 100 100 100 4 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persen 71,54 91,20 57,87 71,64 75,72 5 Rasio kepatuhan IMB kab/kota Persen 3,43 100 100 100 100 6 Tingkat kemantapan jalan kab/kota Persen 84,81 81,08 84,54 86,86 88,59 7 Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompeten Persen 5,36 100 11,70 28,07 80,71 8 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Persen 100 100 100 100 100 Sumber: DPUPR Kota Sukabumi, 2025 I I I I I I I I I 2.1.5.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Sukabumi yang masih perlu peningkatan terutama berkaitan dengan permukiman kumuh, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), dan PSU. Hal ini didasarkan pada realisasi capaian untuk masing-masing indikator yang belum sepenuhnya mencapai 100 persen. Hal ini penting agar produktivitas masyarakat makin meningkat karena lingkungan tempat tinggalnya bersih dan sehat. Tabel 2.15 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota Persen 24,49 100 100 100 100 2 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani Persen 12,87 89,30 0,15 25,25 98,62 3 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Persen 3,01 1,87 1,53 1,39 3,40 4 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persen 0 100 100 35,01 31,51 Sumber: DPUPR Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.5 URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Capaian kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Sukabumi rata-rata sudah berada pada kategori sangat tinggi (91-100). Namun indikator layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang realisasinya mengalami penurunan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat Kota Sukabumi masih rawan terhadap ancaman bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Tabel 2.16 Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persen 100 100 100 100 100 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persen 100 100 100 100 100 3 Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persen 100 100 93 100 3,17 4 Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen 100 100 93 2,92 1,52 5 Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persen 0 0 93 100 100 6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen 100 100 100 100 100 7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Menit 15 15 8,9 10,34 10,21 Sumber: Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.6 URUSAN SOSIAL Kinerja urusan sosial Kota Sukabumi sudah sangat tinggi dengan realisasi mencapai 100 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Capaian ini agar tetap dapat dipertahankan untuk ke depannya dengan lebih mengoptimalkan upaya mitigasi potensi-potensi yang dapat menyebabkan permasalahan sosial. Tabel 2.17 Kinerja Urusan Sosial Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persen 100 100 100 100 100 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota Persen 100 100 100 100 100 Sumber: Dinsos Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.7 URUSAN TENAGA KERJA Kinerja urusan tenaga kerja Kota Sukabumi yang masih memerlukan peningkatan terutama terkait dengan peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja. Jika kedua indikator ini meningkat, tentunya akan berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pendataan tenaga kerja hingga level terendah misalnya kelurahan. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran. Tabel 2.18 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Persen 100 100 100 100 100 2 Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi Persen 100 1,91 27,88 8,85 9,08 3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persen 100 100 100 91,71 91,71 4 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Persen 40,33 29,33 25,61 47,24 50 5 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kab/kota Persen 41,16 41,10 48,54 59,32 48,51 Sumber: Disnaker Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Sukabumi sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama berkaitan rasio kekerasan terhadap perempuan. Namun pada capaian indikator belanja APBD yang responsif gender mengalami penurunan. Untuk itu, upaya untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan yang terefleksi dari belanja langsung perlu untuk ditingkatkan. Tabel 2.19 Kinerja Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persen 63,92 77,369 78,94 58,55 41,75 2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota Angka 0,04 0,036 0,034 100 100 3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Angka 0,01 11,464 0,008 25,69 41,91 I I I I I I I I I I I I I I I I I NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Sumber: Dalduk KB dan P3A Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.9 URUSAN PANGAN Kinerja ketahanan pangan Kota Sukabumi tahun 2024 berada pada kondisi yang tahan. Namun persentase ketersediaan pangan (beras/jagung) menunjukkan angka yang menurun. Kondisi ini dapat disebabkan karena luas lahan pertanian yang menghasilkan kedua komoditas berkurang akibat alih fungsi laham. Untuk mengatasi ketersediaan pangan tersebut dapat dilakukan upaya intensifikasi lahan pertanian yang ada dan mengembangkan urban farming. Tabel 2.20 Kinerja Urusan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) Persen 116,59 133,08 133,08 116,90 106,80 Sumber: DKP3 Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.10 URUSAN PERTANAHAN Dari 3 indikator kinerja urusan pertanahan Kota Sukabumi yang diukur, hanya 1 indikator yang capaiannya sudah 100 persen. Pada indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum capaiannya 0 karena memang tidak ada rencana untuk itu. Tabel 2.21 Kinerja Urusan Pertanahan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persen 26,65 - 85,37 100 100 2 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Persen - - - - - 3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal Persen 26,65 - 85,37 100 65,80 Sumber: DPUPR Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.11 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Kinerja urusan lingkungan hidup Kota Sukabumi menghadapi permasalahan yang kompleks terutama berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. Sebagai kota yang sedang berkembang dengan segala aktivitasnya, ancaman polusi udara dan alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Hal ini dapat berdampak pada kualitas lingkungan yang capaiannya cenderung stabil dalam kurun 3 tahun terakhir. Adapun untuk penanganan persampahan perlunya perubahan paradigma pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hal ini diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Tabel 2.22 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota Poin 59,58 60,30 59,71 60,00 62,53 2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota Persen 88,63 85,94 73,76 73,21 99,19 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kab/kota Persen 0 0 0,03 0 0 Sumber: DLH Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.12 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Sukabumi pada indikator perekaman KTP elektronik dan kepemilikan akta kelahiran sudah sangat tinggi. Namun perlu upaya peningkatan dengan memperluas akses dan membuka kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak yang capaiannya masih 72,53 persen di tahun 2024. Selain itu perlu optimalisasi penggunaan data kependudukan oleh perangkat daerah. Tabel 2.23 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Perekaman KTP elektronik Persen 98,19 99,45 99,43 99,32 99,58 2 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persen 28,44 49,75 57,99 61,25 72,53 3 Kepemilikan akta kelahiran Persen 97,69 98,02 98,90 99,43 99,95 4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Persen 100 100 15 41,93 62,5 Sumber: Disdukcapil Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.13 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur Kota Sukabumi cenderung muda, dengan mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif. Dengan kondisi demikian, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi sangat penting agar komposisi penduduk tetap terjaga. Dari indikator kinerja yang ada, berkaitan dengan pemakaian kontrasepsi dan kebutuhan KB perlu menjadi perhatian mengingat keduanya merupakan hal penting yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Tabel 2.24 Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 TFR (Angka Kelahiran Total) Angka 0 2,03 2 2,12 2 2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persen 75,52 74,64 74,62 69,99 72,23 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persen 8,11 9,33 9,24 10,89 7,54 Sumber: Dalduk KB dan P3A Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.14 URUSAN PERHUBUNGAN Kinerja urusan perhubungan Kota Sukabumi yang diukur dengan rasio konektivitas menunjukkan bahwa seluruh wilayah sudah terkoneksi. Namun pada derajat kejenuhan (v/c rasio) menunjukkan angka yang menurun dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja lalu lintas I I I I I I I I menunjukkan perbaikan meskipun pada titik-titik tertentu sangat rawan terjadi kemacetan. Tabel 2.25 Kinerja Urusan Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio konektivitas kab/kota Angka 80,8 100 1 1 0.9 2 V/C Ratio di Jalan kab/kota Angka 0,48 0,38 0,37 0,33 0,32 Sumber: Dishub Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.15 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kinerja urusan komunikasi dan informatika Kota Sukabumi yang diukur dari 3 indikator sebagaimana pada tabel di bawah sudah menunjukkan capaian yang menurun di tahun 2024. Untuk itu diperlukan upaya percepatan transformasi digital di pemerintahan agar capaian indikator kinerja ke depannya semakin meningkat. Tabel 2.26 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persen 71,87 100 35 100 6,67 2 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persen 100 75,76 35 100 21,42 3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kab/kota Persen 75,27 76,93 62 68,26 11,88 Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.16 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Sukabumi menunjukkan tren yang meningkat. Meskipun demikian perlu upaya yang signifikan agar keberadaan koperasi semakin berkualitas dan pemenuhan jumlah wirausaha dapat mencapai minimal 4 persen agar Kota Sukabumi makin berkembang. I I I I I I I I I 11 I I I I I I I Tabel 2.27 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Meningkatnya koperasi yang berkualitas Persen 13,16 14,83 18,98 21,70 27,04 2 Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha Persen 100 100 100 100 100 Sumber: Diskumindag Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.17 URUSAN PENANAMAN MODAL Kinerja urusan penanaman modal Kota Sukabumi mengalami perbaikan meskipun masih minus di tahun 2024. Kondisi demikian memerlukan upaya terutama berkaitan dengan pemetaan potensi investasi dan promosi investasi yang masif serta meningkatkan dinamisme bisnis (kemudahan berinvestasi). Tabel 2.28 Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase peningkatan investasi di kab/kota Persen 50,05 451,16 -2,60 -1 0,34 Sumber: DPMPTSP Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kinerja urusan kepemudaan dan olah raga Kota Sukabumi memerlukan peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah. Mengingat potensi ekonomi kreatif Kota Sukabumi cukup besar maka diperlukan pemberdayaan pemuda dalam ekosistem kreatif sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan ekonomi lokal. Tabel 2.29 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persen 17,6 25,59 24.19 25,40 27,39 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen 22,6 23,87 22.58 23,10 24,66 I I I I NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 3 Peningkatan prestasi olahraga Jenis 9 15 17 36 43 Sumber: Disporapar Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.19 URUSAN STATISTIK Kinerja urusan statistik Kota Sukabumi sudah sangat tinggi. Meski demikian upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna eksternal (selain perangkat daerah) perlu ditingkatkan mengingat data statistik sebagai salah satu bentuk informasi yang perlu diketahui banyak pihak. Tabel 2.30 Kinerja Urusan Statistik Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persen 71,87 100 50 100 100 2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persen 78,12 100 50 100 100 Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.20 URUSAN PERSANDIAN Kinerja urusan persandian Kota Sukabumi sudah mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir. Namun demikian, upaya untuk memperkuat sistem keamanan perlu ditingkatkan mengingat ancaman serangan cyber semakin masif. Tabel 2.31 Kinerja Urusan Persandian Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah Persen 0 62,95 20 70,69 61,24 Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.21 URUSAN KEBUDAYAAN Kinerja urusan kebudayaan Kota Sukabumi yang ditunjukkan dengan indikator terlestarikannya cagar budaya masih memerlukan peningkatan untuk ke depannya. Hal ini penting sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang mewarnai perkembangan Kota Sukabumi 11 I I I I I I I I I I I I I I I I hingga seperti sekarang ini. Selain itu, pelestarian ini juga untuk menunjang perkembangan wisata budaya. Tabel 2.32 Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Terlestarikannya Cagar Budaya Unit/ Persen 73 73,33 73,33 83,56 100 Sumber: Disdikbud Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.22 URUSAN PERPUSTAKAAN Kinerja urusan perpustakaan Kota Sukabumi menghadapi tantangan yang serius. Hal ini erat terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang serba digital dan cenderung menonjolkan visual. Untuk itu perlu upaya ekstra untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan menyesuaikan perilaku masyarakat saat ini dan ke depannya mengingat tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Sukabumi mengalami penurunan di tahun 2024. Tabel 2.33 Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 61,49 65,34 70,10 70,42 69,27 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 55,06 39,68 96,85 82,15 87,81 Sumber: Dispusip Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.23 URUSAN KEARSIPAN Kinerja urusan kearsipan Kota Sukabumi masih memerlukan upaya perbaikan meskipun capaiannya cenderung meningkat. Seiring dengan transformasi digital yang akan mempengaruhi sistem kearsipan ke depannya maka diperlukan juga upaya untuk menerapkan arsip digital sehingga lebih menghemat tempat dan lebih tersistem. Tabel 2.34 Kinerja Urusan Kearsipan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Persen 55,03 56,03 63,12 64,61 64,79 2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, Persen 50 51,67 66,67 71,67 72,5 I II II I I I I I NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Sumber: Dispusip Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.24 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Kota Sukabumi tidak memiliki garis pantai sehingga produksi perikanan yang dihasilkan lebih bersumber dari perikanan budidaya. Mengingat karakteristik wilayah yang berkarakter kota maka diperlukan intensifikasi budidaya perikanan agar produksinya makin meningkat. Tabel 2.35 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/kota Jumlah (ton) 1.243, 83 1.388, 07 1.368, 95 102,89 100,20 Sumber: DKP3 Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.25 URUSAN PARIWISATA Kinerja urusan pariwisata Kota Sukabumi cenderung fluktuatif dan menunjukkan kinerja positif di tahun 2024. Kondisi ini masih memerlukan peningkatan mengingat potensi wisata belum sepenuhnya dioptimalkan dan dukungan industri kreatif juga cukup besar. Pengembangan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru selain sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tabel 2.36 Kinerja Urusan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Persen 7 1,999 2.24 7,78 8,12 2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota Persen 27 21,74 21.97 23,01 19,45 3 Tingkat hunian akomodasi Persen 4,47 36,00 82,05 102,06 102,42 4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Persen 2,92 2,95 2,71 3,17 3,26 5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Rupiah 13.419. 712.356 46.861. 100.000 22.448. 213.698 6,03 (%) 5,71 (%) Sumber: Disporapar Kota Sukabumi, 2025 11 I I I I I I I 2.1.5.26 URUSAN PERTANIAN Kota Sukabumi memiliki lahan pertanian yang semakin berkurang seiring dengan alih fungsi lahan yang masif. Untuk tetap menjaga dan meningkatkan produktivitas pertaniannya perlu dilakukan berbagai upaya, di antaranya dengan meningkatkan intensifikasi dan menerapkan sistem urban farming. Tabel 2.37 Kinerja Urusan Pertanian Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Ton 664,65 664,65 664,65 668,58 666,44 2 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persen 26,87 0 0 100 0 Sumber: DKP3 Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.27 URUSAN PERDAGANGAN Kinerja urusan perdagangan Kota Sukabumi sudah sangat tinggi, hanya pada indikator persentase kinerja realisasi pupuk yang hanya 67,00 persen. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat Kota Sukabumi tidak mengandalkan pertanian sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan keberadaan lahan pertanian yang semakin berkurang. Tabel 2.38 Kinerja Urusan Perdagangan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persen 6,19 100 - 100 100 2 Persentase kinerja realisasi pupuk Persen 91,95 53,78 - 67,00 59,58 3 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persen 23,6 89,33 208, 75 80,89 72,95 Sumber: Diskumindag Kota Sukabumi, 2025 2.1.5.28 URUSAN PERINDUSTRIAN Perkembangan kinerja urusan perindustrian Kota Sukabumi sangat positif terutama pada indikator pertambahan jumlah industri kecil dan menengah. Mengingat Kota Sukabumi sudah tidak memungkinkan menjadi lokasi industri skala besar maka pengembangan industri kecil dan menengah ini penting dilakukan untuk mendukung perekonomian kota. Selain itu, pengembangan industri kecil dan menengah ini agar diarahkan untuk mendukung pengembangan industri kreatif. Tabel 2.39 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota Persen 3,88 0,42 3,19 2,21 2,66 2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Persen 10 0 - 95 0 3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persen 16,27 0 80 0 0 4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persen 0 0 0 0 0 5 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Buku 85 85 1 95 % 55 Sumber: Diskumindag Kota Sukabumi, 2025 2.1.7 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah agenda pembangunan global yang disusun berdasarkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan. Terdapat 17 goals/tujuan dalam TPB yang diterjemahkan ke dalam 169 target dan ratusan indikator untuk mengukur pencapaiannya. TPB menempatkan kondisi lingkungan (biosphere) sebagai dasar dalam menopang kesejahteraan sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan. Terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera dari kondisi lingkungan dengan daya dukung kehidupan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Gambar 2.49 Keterkaitan Pilar TPB Sumber: KLHS RPJMD Kota Sukabumi, 2025 Terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar ekonomi, yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Jumlah indikator TPB dalam Pilar Ekonomi yang menjadi kewenangan Kota Sukabumi berjumlah 45 indikator. Sebagian indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Sukabumi didominasi dengan indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 22 (48,89 persen) indikator, lalu indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) sebanyak 11 (24,44 persen) indikator, lalu sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 7 (15,56 persen) indikator, dan indikator tidak/belum ada data (NA) sebanyak 5 (11,11 persen) indikator. Indikator TPB Pilar Ekonomi yang belum mencapai target nasional, belum dilaksanakan belum mencapai target nasional dan tidak/belum ada data, perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan. Pada pilar hukum dan tata kelola, TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) merupakan satu-satunya TPB yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. TPB 16 ini terdiri dari 21 indikator. Sebagian indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola di Kota Sukabumi didominasi dengan indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 9 (42,86 persen) indikator, lalu indikator tidak/belum ada data (NA) sebanyak 6 (28,57 persen) indikator, lalu sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 4 (19,05 persen) indikator, dan indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) sebanyak 2 (9,52 persen) indikator. Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola yang belum mencapai target nasional, belum dilaksanakan belum mencapai target nasional dan tidak/belum ada data, perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan. Pada Pilar Lingkungan Hidup terdapat 6 TPB, yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB, 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 14 (Ekosistem Lautan), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan). Namun, TPB 14 tidak menjadi kewenangan Kota Sukabumi, melainkan merupakan kewenangan provinsi sehingga indikatornya tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Jumlah indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Kota Sukabumi berjumlah 31 indikator. Sebagian indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup di Kota Sukabumi didominasi dengan indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 21 (67,74 persen) indikator, lalu sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 6 (19,35 persen) indikator, lalu indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) sebanyak 3 (9,68 persen) indikator, dan indikator tidak/belum ada data (NA) sebanyak 1 (3,23 persen) indikator. Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup yang belum mencapai target nasional, belum dilaksanakan belum mencapai target nasional dan tidak/belum ada data, perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan. 2.1.8 PROYEKSI SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK 2.1.8.1 RUMAH/TEMPAT TINGGAL Kebutuhan rumah di Kota Sukabumi menunjukkan tren meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan kota. Kesenjangan ketersediaan eksisting dengan kebutuhan rumah sekitar 3.500 unit di tahun 2025 dan akan meningkat terus hingga tahun 2030. Berdasarkan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042, peruntukan kawasan permukiman dialokasikan seluas kurang lebih 2.761 hektar terdiri atas kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan J l l49.327.625 jll- lt/detik 46.335.125 lt/detik 98.655 unit 92.670 unit kawasan ruang terbuka non hijau. kondisi wilayah yang terbatas dan rawan terhadap bencana maka penyediaan rumah dengan konsep vertikal dan tahan terhadap bencana perlu mulai diterapkan untuk 5 tahun ke depan. Gambar 2.50 Kebutuhan Rumah Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah) 2.1.8.2 AIR MINUM Kebutuhan air di Kota Sukabumi tahun 2025 diperkirakan sudah mencapai 46.335.125 liter/hari. Angka tersebut akan meningkat menjadi 49.327.625 liter/hari di tahun 2030. Kebutuhan air yang meningkat tersebut seiring dengan perkembangan kota dan aktivitas masyarakat yang juga meningkat. Sementara, kapasitas eksisting penyediaan air mencapai 44.551.250 liter/detik, sehingga masih terdapat gap yang harus dipenuhi untuk 5 tahun ke depan. Gambar 2.51 Kebutuhan Air Minum Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah) Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut diarahkan dengan menggunakan sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Jaringan perpipaan meliputi unit produksi (Unit Produksi Water Treatment Plant Cimandiri Kecamatan Baros dan Unit Produksi Water Treatment Plant Cipelang Kecamatan Gunungpuyuh), unit distribusi tersebar di seluruh kecamatan termasuk saluran hidran kebakaran, dan unit pelayanan, berupa unit 67.085.570 kVA 63.015.770 kVA pelayanan yang terdapat di Kecamatan Cikole. Bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur pompa yang tersebar di seluruh kecamatan, bak penampungan air hujan di seluruh kecamatan dan terminal air di Kecamatan Cikole. 2.1.8.3 LISTRIK Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, kebutuhan akan energi listrik di Kota Sukabumi di proyeksikan juga akan makin besar. Kebutuhan energi listrik di Kota Sukabumi tahun 2030 diperkirakan mencapai 67.085.570 kVA. Sementara itu, pasokan listrik saat ini sebesar 60.589.700 kVA. Gambar 2.52 Kebutuhan Listrik Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah) Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kota Sukabumi yang makin meningkat diperlukan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung direncanakan terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu dan di Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh. 2.1.8.4 PERSAMPAHAN Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Sukabumi, maka timbulan sampah akan terus bertambah. Jika diproyeksikan, jumlah sampah yang dihasilkan diperkirakan mencapai 73.458.699 liter/hari di tahun 2030. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 66.345.722 liter per hari. PAUD; 840 SD/Ml; 1.450 SMP/MTs ; 718 ---=!m-- SMA/SMK/MA; 1.023 73.458.699 lt/hari SD/Ml; 1.450 SMP/MTs; 718 SMA/SMK/MA; 1.023 ---=!m-- 69.002.268 lt/hari • 'too' 2025 Gambar 2.53 Timbulan Sampah Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah) Jika mengacu pada pola business as usual, yakni dengan mengangkut mayoritas sampah ke TPA, maka persoalan selanjutnya akan muncul. Setidaknya ada sekitar 83 persen timbulan sampah yang dikirimkan ke TPA. Sisanya diolah secara mandiri di rumah, diolah secara komunitas, serta dilakukan 3R. Oleh karena itu, sistem jaringan persampahan Kota Sukabumi direncanakan terdiri atas stasiun peralihan antara di Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang, tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle yang tersebar di seluruh kecamatan, tempat penampungan sementara yang tersebar di seluruh kecamatan dan tempat pemrosesan akhir di Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu. 2.1.8.5 PENDIDIKAN Dari semua jenjang pendidikan, ketersediaan sarana pendidikan di Kota Sukabumi hingga tahun 2030 masih memerlukan penambahan. Hal ini perlu diantisipasi meskipun kemajuan teknologi informasi dan perkembangan sistem belajar mengajar akan berpengaruh terhadap perlu atau tidaknya penambahan sarana pendidikan tersebut. Gambar 2.54 Kebutuhan Sarana Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah) 2.1.8.6 KESEHATAN Di Kota Sukabumi sudah terdapat berbagai pelayanan kesehatan primer yang merupakan pelayanan kesehatan terdekat dari masyarakat dan menjadi tonggak utama di bidang kesehatan masyarakat. Jumlah puskesmas di Kota Sukabumi tahun 2022 sebanyak 15 puskesmas. Adapun jumlah rumah sakit tahun 2022 sebanyak 6 Rumah Sakit dengan status milik Pemerintah Daerah sebanyak 2 rumah sakit, swasta 3 rumah sakit dan 1 rumah sakit milik Polri. Tabel 2.41 Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 NO FASILITAS KESEHATAN 2025 (UNIT) 2030 (UNIT) 1 Tingkat Pertama ▪ Puskesmas ▪ Klinik Pratama ▪ Tempat Praktek Mandiri/Dokter Umum ▪ Tempat Praktek Mandiri/Dokter Gigi ▪ Tempat Praktek Mandiri/Bidan 15 36 64 48 73 16 40 71 55 80 2 Tingkat Lanjut ▪ Rumah Sakit ▪ Klinik Utama ▪ Tempat Praktek Mandiri/Dokter Spesialis 6 7 30 7 9 37 3 Penunjang ▪ Laboraturium Kesehatan ▪ Apotik ▪ Unit Transfusi 6 77 1 7 78 1 Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah) Meskipun sarana kesehatan di Kota Sukabumi relatif sudah memadai, namun terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang perlu ditambahkan untuk 5 tahun ke depan. Kebutuhan penambahan fasilitas kesehatan tersebut seperti pada tabel di atas. 2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 2.2.1 KINERJA KEUANGAN LIMA TAHUN TERAKHIR 2.2.1.1 KINERJA PENDAPATAN Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penjelasan untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:
5. 1.PAD terdiri atas beberapa jenis pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ullin-Lain Pe:ndapatan yanc: Sah 20242023 ._._. Pendapatan -+--- PAD ._._. Pendapatan Transfer 202220212020 108,56%
6. 2.Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.
7. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya. Capaian realisasi Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atas target yang ditetapkan pada periode 2020-2024 cenderung fluktuatif. Rata-rata capaiannya dalam kurun waktu itu sebesar 85,64 persen. Kinerja Pendapatan Daerah Kota Sukabumi pada saat Pandemi Covid-19 (tahun 2020-2021) menunjukkan penurunan yang tajam dan berada pada angka 67,40 persen di tahun 2021. Kinerja Pendapatan Daerah yang kurang dari 100 persen tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi belum berhasil menghimpun sumber-sumber pendapatannya untuk memenuhi target yang ditetapkannya pada awal tahun rencana. Pada tahun 2022-2024, Kinerja Pendapatan Daerah Kota Sukabumi menunjukkan kinerja yang positif dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan. Kinerja pada periode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi regional dan nasional yang makin membaik, tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat, kebijakan pemerintah yang tepat, dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Gambar 2.55 Capaian Kinerja Pendapatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Jika dicermati per komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer selalu lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Meskipun demikian, PAD Kota Sukabumi yang pada tahun 2021 mengalami penurunan signifikan, secara bertahap meningkat di tahun berikutnya. Meningkatnya proporsi PAD ini berarti meningkatnya kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah Kota Sukabumi dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi Pemerintah Kota Sukabumi untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Tabel 2.42 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) Komponen 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Target Pendapatan 1.593,754 1.845,889 1.190,541 1.242,719 1.307,949 1.436,170 ▪ PAD 409,447 455,202 334,652 388,308 413,676 400,257 ▪ Pendapatan Transfer 1.147,656 1.354,038 842,149 818,345 877,843 1.008,006 ▪ Lain-lain Pendapatan yang Sah 36,649 36,649 13,739 16,065 16,428 23,906 Realisasi Pendapatan 1.219,380 1.244,104 1.121,391 1.256,510 1.331,427 1.234,562 ▪ PAD 338,165 344,401 363,287 407,539 437,033 378,085 ▪ Pendapatan Transfer 840,911 860,294 837,021 833,526 878,073 849,965 ▪ Lain-lain Pendapatan yang sah 40,302 39,409 12,082 15,443 16,320 24,711 Kinerja Pendapatan 76,51% 67,40% 94,19% 101,11% 101,80% 85,96% Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 Selama periode 2020-2024, Pendapatan Daerah Kota Sukabumi rata- rata tumbuh sebesar 0,04 persen. Untuk masing-masing komponen pendapatan daerah, terlihat bahwa PAD tumbuh paling tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan komponen lainnya. Pertumbuhan rata-rata komponen PAD sebesar 3,95 persen, pendapatan transfer sebesar -1,16 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -5,57 persen. Untuk lebih rincinya, perkembangan pertumbuhan pendapatan dan -Pendapat:an-PAD - Pendapat:anTransfer-lain-lain PendapatanyangSah 27,82% pertumbuhan masing-masing komponennya dapat dilihat pada gambar di atas. Gambar 2.56 Pertumbuhan Pendapatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah) 2.2.1.2 KINERJA BELANJA Belanja Daerah Kota Sukabumi terdiri dari komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, yang manfaatnya hanya sampai satu tahun anggaran. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Transfer terdiri dari transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya dan transfer bantuan keuangan lainnya. Adapun belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. -+-Belanja -+-Operasi -+-Modal -+-TakTerduga 97.71% 86,40% 71,96% 90,28%97,13% _,, 0,28% 63,78% 98,04% ,65% 49,09% 30,51% 81,70% 2020 2021 2022 2023 2024 1283,51% Gambar 2.57 Capaian Kinerja Belanja Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Kinerja Belanja Daerah Kota Sukabumi pada kurun waktu 2020-2024 menunjukkan kecenderungan bahwa realisasi Belanja Daerah selalu berada di bawah pagu atau targetnya. Realisasi belanja yang lebih kecil dari target/pagu anggarannya ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi disisi lain, realisasi belanja yang lebih kecil dari pagu ini bisa jadi karena kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga kurang tepat dalam mengestimasi belanja, atau adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana. Realisasi Belanja Daerah Kota Sukabumi, yang mengalami penurunan signifikan akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021, mulai meningkat di tahun-tahun berikutnya. Adapun rata-rata komponen Belanja Daerah terbesar masih didominasi Belanja Operasi yaitu mencapai Rp 1.140,578 miliar. Meningkatnya realisasi Belanja Operasi terhadap total belanja daerah Kota Sukabumi berarti meningkatnya biaya operasional rutin daerah. Sementara itu, Belanja Modal berfluktuatif dan rata-ratanya sebesar Rp 117,799 miliar. Belanja Tak Terduga juga fluktuatif, terutama pada masa pandemi Covid-19 pata tahun 2020-2021, yang mengalami lonjakan belanja. -20,95% -43,74% 6,71% TakTerduga-Belanja -Operasi -Modal -76,30% 2 -40,58% -12,75% -8,43% 678,53% Tabel 2.43 Target dan Realisasi Belanja Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) Komponen 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Target Belanja 1.628,973 1.883,023 1.304,258 1.314,794 1.357,513 1.497,712 ▪ Belanja Operasi 1.291,846 1.435,828 1.176,458 1.194,788 1.262,677 1.272,319 ▪ Belanja Modal 334,627 444,694 119,213 113,663 90,605 220,560 ▪ Belanja Tak Terduga 2,500 2,500 8,586 6,343 4,230 4,832 Realisasi Belanja 1.307,678 1.201,051 1.251,737 1.277,025 1.330,938 1.273,686 ▪ Belanja Operasi 1.116,158 1.033,284 1.140,354 1.167,407 1.245,687 1.140,578 ▪ Belanja Modal 164,271 135,678 103,778 103,474 81,795 117,799 ▪ Belanja Tak Terduga 27,248 32,087 7,604 6,143 3,456 15,308 Kinerja Belanja 80,28% 63,78% 95,97% 97,13% 98,04% 85,04% Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 Gambar 2.58 Pertumbuhan Belanja Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Pada periode tahun 2020-2024 itu, pertumbuhan tertinggi realisasi Belanja Daerah terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 4,22 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar -12,75 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata Belanja Daerah pada periode ini sebesar -2,09 persen per tahun. 2024 100.oo?l'' nn.. 100,00% _._Pen1•lu1ranPembiayHn 2023 100,01 100,00% 100,01% _....... Penerim1anP•mbi1ya1n 202220212020 96,46%100,00%100,00% 313,69% Jika dilihat per komponen, pertumbuhan rata-rata Belanja Operasi sebesar 0,72 persen per tahun dan Belanja Modal sebesar -20,44 persen per tahun. Untuk Belanja Tak Terduga mengalami lonjakan pada saat Pandemi Covid-19 sehingga rata-ratanya menjadi tinggi yaitu mencapai 111,41 persen. 2.2.1.3 KINERJA PEMBIAYAAN Pembiayaan Daerah Kota Sukabumi terdiri dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Adapun Pengeluaran Pembiayaan, terutama untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Gambar 2.59 Capaian Kinerja Pembiayaan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Capaian kinerja Pembiayaan Daerah Kota Sukabumi selama kurun waktu 2019-2023 menunjukkan bahwa realisasi kinerjanya selalu berada di atas pagu atau target yang sudah ditetapkan. Jika dilihat per komponen, kinerja Penerimaan Pembiayaan Kota Sukabumi tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Kondisi ini berbeda dengan kinerja Pengeluaran Pembiayaan yang cenderung stabil dalam kurun waktu tersebut. Pertumbuhan tertinggi realisasi Penerimaan Daerah terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 56,24 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar - 45,66 persen. Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan tertinggi yaitu sebesar 243,59 persen di tahun 2022 dan terendah sebesar -5772, persen di tahun 2020. Tabel 2.44 Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) Komponen 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Target Pembiayaan 38,250 24,800 113,171 72,074 49,564 59,572 Penerimaan Pembiayaan 40,250 26,800 120,840 75,574 51,564 63,006 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 40,250 26,800 120,840 75,574 51,564 63,006 Pengeluaran Pembiayaan 2,000 2,000 7,1231 3,500 2,000 3,325 Realisasi Pembiayaan 88,300 77,790 114,920 72,079 49,564 80,531 Penerimaan Pembiayaan 90,300 79,790 21,791 75,579 51,564 63,805 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 90,300 79,790 120,840 75,574 51,564 83,614 Pengeluaran Pembiayaan 2,000 2,000 6,871 3,500 2,000 3,274 Kinerja Pembiayaan 230,85% 313,67% 101,55% 100,01% 100% 135,18% Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 2.2.1.4 KAPASITAS FISKAL Mencermati tren rasio PAD dan Pendapatan Transfer dari Pusat tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Rasio PAD Kota Sukabumi cenderung meningkat sementara Rasio Pendapatan Transfer dari Pusat cenderung menurun. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengurangi ketergantungan pendapatan dari transfer Pemerintah Pusat menunjukkan kemajuan. Untuk mengukur kapasitas fiskal daerah, Kementerian Dalam Negeri membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas fiskalnya menjadi 3, yaitu:
a.Kapasitas Fiskal Kuat ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari Pendapatan Transfer;
b.Kapasitas Fiskal Sedang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer seimbang (selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25 persen); dan 20242021 202320222020 -PAD ~ Pend•p•UI n Transfer • • • • •68,96% 69,15% 69,04% 66,34% 65,95% 29,96% 32,43% 32,82% 27,73% 27,68%
c.Kapasitas Fiskal Lemah ditandai dengan Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer. Gambar 2.60 Persentase PAD dan Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Mencermati gambar di atas, terlihat bahwa Pendapatan Daerah Kota Sukabumi masih sangat bergantung dengan Pendapatan Transfer. Jika dikategorikan sesuai klasifikasi kapasitas fiskal, dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal Kota Sukabumi masih berada pada kategori “lemah”. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pendapatan transfer dan lebih mengoptimalkan dan melakukan diversifikasi sumber-sumber PAD. 2.2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari berapa besar penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi keuangan daerah mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya serta isu terkini yang dianggap akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah pada lima tahun ke depan, maka strategi dan arah kebijakan yang harus ditempuh dalam rangka mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBD yang sehat adalah dengan melakukan reformasi struktural di bidang pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui reformasi administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan dan retribusi daerah, belanja daerah, serta pengelolaan aset pemerintah. Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada:
1. 1.Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui: (a) peningkatan penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah; (b) merumuskan pembiayaan defisit anggaran;
2. 2.Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan daerah;
3. 3.Revitalisasi pengelolaan keuangan daerah;
4. 4.Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah terutama ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi dan refocusing belanja daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran;
5. 5.Perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan;
6. 6.Optimalisasi dan normalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; serta
7. 7.Pengelolaan pembiayaan dan pengendalian defisit dengan risiko yang minimal. 2.2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Efektivitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah D a e r a h Kota Sukabumi. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 antara lain adalah:
8. 1.Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui: a) Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame; b) Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal; c) Melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan tapping box dan alat bantu software rekam transaksi; d) Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
9. 2.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
10. 3.Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
11. 4.Normalisasi dan optimalisasi kinerja B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h ( B L U D ) d a n Badan Usaha Milik Daerah ( B U M D ) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah melalui berbagai upaya dalam pengembangan layanan yang ada ataupun baru.
12. 5.Mengembangkan alternatif-alternatif pendapatan pembangunan selain dari APBD, diantaranya Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang- undangan seperti; Obligasi Daerah, Dana Umat, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah, Corporate Sosial Responsibility /Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana kemitraan dunia usaha, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
13. 6.Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi. 2.2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal maupun belanja tidak terduga. Belanja operasi digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, d a n Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah. Belanja Modal digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, sedangkan Belanja Tidak Terduga digunakan untuk membiayai kejadian yang bersifat luar biasa, mendesak dan bencana. Belanja Daerah Tahun 2025-2019 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Belanja daerah juga harus memperhatikan isu strategis dan prioritas pembangunan yang ditetapkan. Adapun secara umum kebijakan belanja daerah Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
14. 1.Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib yang mengikat, seperti gaji, tunjangan, belanja jasa kantor listrik, air, telepon, internet, belanja premi auransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil serta mempertimbangkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, accress serta kenaikan tunjangan.
15. 2.Pemenuhan pencapaian Program Prioritas dan Indikator Kinerja Utama;
16. 3.Pemenuhan belanja prioritas dalam rangka menjalankan program unggulan Kepala Daerah;
17. 4.Pemenuhan belanja prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi;
18. 5.Pemenuhan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kab/Kota yaitu sebanyak 29 jenis pelayanan dasar;
19. 6.Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDG`s);
20. 7.Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD
21. 8.Pengalokasian anggaran kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan.
22. 9.Pengalokasian belanja untuk infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah;
23. 10.Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah yang di antaranya disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya;
24. 11.Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
25. 12.Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
26. 13.Belanja Daerah memperhatikan dan mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang serta hasil reses/pokok-pokok pikiran DPRD.
27. 14.Belanja lainnya sesuai ketentuan perundang-undanganan. 2.2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terjadi defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi daerah. Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Maka dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, maka pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pengeluaran pembiayaan selama lima tahun ke depan diperkirakan akan digunakan untuk penyertaan modal perusahaan daerah, pembayaran atas layanan yang didapatkan serta pengeluaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan modal akan dilakukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi, PDAM Tirta Bumi Wibawa serta Bank Jabar Banten yang besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada peraturan daerah yang terkait. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 2.2.2.4 ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN Dalam rangka mendukung implementasi pembangunan daerah terutama pada program prioritas dan unggulan, maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Karena besarnya kebutuhan anggaran tersebut dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan yang ada, maka Kota Sukabumi dituntut untuk senantiasa terus mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam rangka pembangunan daerah. Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Sukabumi dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Sukabumi. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Provinsi; 3) Dana Masyarakat/Umat; 4) Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; 6) Hibah; 7) Obligasi Daerah; 8) Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah; 9) Dana kemitraan dunia usaha; 10) Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; serta 11) Pendanaan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. 2.2.3 PROYEKSI KEUANGAN LIMA TAHUN KE DEPAN Dalam penyusunan proyeksi Pendapatan Daerah ini perlu mempertimbangkan beberapa asumsi terkait dengan pertumbuhan pendapatan Kota Sukabumi selama beberapa tahun ke belakang, potensi pendapatan daerah yang dapat diperoleh Pemerintah Kota Sukabumi selama lima tahun ke depan, dan kebijakan keuangan pemerintah pusat, serta kondisi ekonomi makro Kota Sukabumi. Dalam penyusunan proyeksi pendapatan lima tahun kedepan fokus utamanya adalah bagaimana optimalisasi pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan dana transfer yang sifatnya pasti. Khusus untuk transfer pusat bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan Provinsi tidak dimasukan sebagai proyeksi pendapatan karena sifatnya yang belum pasti serta disesuaikan dengan menu dan usulan yang disampaikan untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Proyeksi Belanja Daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sukabumi selama 6 (enam) tahun ke depan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Akan tetapi, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Sukabumi selama ini berpegang pada prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. - 108 - Tabel 2.45 Proyeksi APBD Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2030 (Rupiah) URAIAN APBD 2025 P -RAPBD 2025 PROYEKSI TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 Pendapatan Daerah 1.271.650.168.050 1.3 08 .12 6. 749 .114 1.175.691.490.983 1.203.285.096.566 1.241.753.259.023 1.290.756.518.783 1.350.330.835.786 Pendapatan Asli Daerah 452.802.605.328 484.562.661.465 527.629.653.424 555.596.369.502 594.064.531.959 643.067.791.719 702.642.108.722 Pendapatan Transfer 803.910.562.722 807.313.184.526 63 3 .226 .837 .559 63 2 .853 .727 .064 63 2 .853 .727 .064 63 2 .853 .727 .064 63 2 .853 .727 .064 Lain -Lain Pendapatan yang Sah 14.937.000.000 16.250.903.123 14.835.000.000 14.835.000.000 14.835.000.000 14.835.000.000 14.835.000.000 Belanja Daerah 1.293.849.541.127 1.355.804.448.420 1.186. 553 .219 .246 1.220.624.820.132 1.253.152.750.645 1.308.877.567.182 1.362.527.278.738 Belanja Operasi 1.226.865.604.837 1.265.797.281.421 1.133.0 79 .480 .344 1.144.425.615.148 1.154.220.066.463 1.167.735.373.426 1.192.646.428.499 Belanja Modal 55.592.340.972 85.627.512.022 48.402.143.584 61.010.197.994 82.737.527.429 124.405.967.191 149.737.198.889 Belanja Tak Terduga 11.391.595.318 4.379.654.977 5.071.595.318 15.189.006.990 16.195.156.753 16.736.226.565 20.143.651.340 Surplus/(Defisit) (22.199.373.077) (47. 677 .699 .306 ) (10. 861 .728 .263) (17.339.723.566) (11.399.491.622) (18.121.048.398) (12.196.442.951) PembiayaanPenerimaanPembiayaan 24.199.373.077 49.677.699.306 18. 96 0. 513 .300 19 .339.723.566 19.726.518.037 20.121.048.398 2 0.523.469.366 PengeluaranPembiayaan 2.000.000.000 2.000.000.000 8.098.785.037 2.000.000.000 8.327.026.415 2.000.000.000 8.327.026.415 Pembiayaan Netto 22.199.373.077 47.677.699.306 10. 861 .728 .263 17.339.723.566 11.399.491.622 18.121.048.398 12.196.442.951 Sisa Lebih PembiayaanAnggaran - - - - - - - Sumber: BPKPD Kota Sukabumi , 2025 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Ekonomi • Sosial Budaya • PELAYANAN UMUM GEOGRAFI& DAYASAING DEMOGRAFI DAE RAH Geografi • • Ekonomi Demografi • • lnfrastruktur • Iklim Investasi • SDM 2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan pembangunan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan pembangunan Kota Sukabumi akan disajikan sesuai dengan 4 aspek pembangunan yang masing-masingnya akan diuraikan seperti pada gambar di bawah ini. Gambar 2.61 Permasalahan Pembangunan Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025 2.3.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan berkaitan dengan kondisi fisik geografi di Kota Sukabumi, antara lain:
a.alih fungsi lahan untuk permukiman dan pusat perdagangan cukup besar yang ditunjukkan dengan berkurangnya luas lahan pertanian mencapai 150 hektar;
b.minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang baru mencapai sekitar 2 persen dari yang seharusnya 20 persen;
c.status daya dukung pangan di sebagian besar wilayah sudah terlampui yaitu mencapai 3.357,22 ha;
d.ketahanan pangan sudah masuk kategori sangat tahan (skor 80,90 di tahun 2024) namun dalam konteks kota di Provinsi Jawa Barat skornya hanya lebih baik dari Kota Tasikmalaya;
e.kualitas lingkungan hidup cenderung stabil di angka 60 dalam kurun 5 tahun mengingat tekanan terhadap pencemaran air dan udara yang cenderung meningkat;
f.kondisi geografis yang berkontur menyebabkan pengembangan infrastruktur seperti drainase mengalami tantangan;
g.risiko bencana sudah masuk dalam kategori sedang (skor 107,44 di tahun 2024) namun risiko gempa bumi, banjir, dan tanah longsor masih cukup besar mengingat Kota Sukabumi masuk dalam lintasan Sesar Cimandiri; dan
h.kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk ke dalam kelas kapasitas sedang (0,57 di tahun 2023) sehingga masih memerlukan peningkatan. Permasalahan demografi berdasarkan kondisi umum daerah dan proyeksi yang telah dilakukan di Kota Sukabumi, antara lain:
a.distribusi penduduk yang belum merata yang ditunjukkan dengan konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Cikole (63,24 ribu jiwa), Warudoyong (60,72 ribu jiwa), dan Citamiang (54,57 ribu jiwa);
b.dengan luas wilayah yang kecil (±48 km²), jumlah penduduk Kota Sukabumi terus meningkat menyebabkan munculnya permukiman kumuh di beberapa wilayah;
c.belum adanya perubahan paradigma terkait bonus demografi yang seharusnya lebih menekankan pada konfigurasi tingkat pendidikan penduduk yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk bekerja didominasi lulusan SMP ke bawah yaitu sebanyak 71.712 jiwa;
d.Kota Sukabumi menjadi tujuan migrasi dari daerah pedesaan di Kabupaten Sukabumi maupun dari daerah lain;
e.belum optimalnya pengelolaan SDM terintegrasi, baik dari sektor publik maupun swasta; dan
f.keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di tengah arus globalisasi yang belum sepenuhnya tertangani. 2.3.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain:
a.adanya kesenjangan distribusi kekayaan di masyarakat yang relatif tinggi ditunjukkan dengan rasio gini yaitu 0,436 di tahun 2024 dan masih berada di atas angka Provinsi Jawa Barat serta nasional;
b.pertumbuhan ekonomi cenderung melambat (5,11 persen) di tahun 2024 dan belum mencapai target (5,22 persen) meski capaiannya di atas angka Provinsi Jawa Barat;
c.akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum optimal yang tercermin dari angka kemiskinan yang masih berada di angka 7,20 persen;
d.terbatasnya lapangan kerja menyebabkan TPT masih tinggi yaitu berada di angka 8,34 persen di atas angka Provinsi Jawa Barat (6,75 persen) dan Nasional (4,91 persen); dan
e.IPM untuk skala kota tahun 2024 masih cukup rendah dibanding kota lain di Provinsi Jawa Barat karena hanya lebih baik dari Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Permasalahan kesejahteraan sosial budaya berdasarkan kondisi umum di Kota Sukabumi, antara lain:
a.Indeks Keluarga Sehat cenderung meningkat namun masih memerlukan penguatan dan pendampingan di beberapa puskesmas serta kerja sama pelaksanaan program;
b.belum merata dan tercukupinya SDM kesehatan yang komposisinya masih didominasi perawat (47 persen), bidan (12 persen), dan dokter (7 persen);
c.Umur Harapan Hidup tahun 2024 yaitu 75,11 tahun, masih di bawah kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat;
d.Indeks Pembangunan Keluarga masuk kategori siaga (skor 58,70 tahun 2024) dan masih termasuk terendah di antara kota-kota di Provinsi Jawa Barat;
e.Indeks Ketimpangan Gender yang masih berada pada angka 0,359 di tahun 2024 memerlukan upaya komprehensif untuk menguranginya;
f.Indeks Perlindungan Anak tahun 2022 termasuk rendah (65,70) jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat;
g.ruang-ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan masih terbatas meskipun angka partisipasinya sudah mencapai 25,40 persen di tahun 2023; dan
h.rendahnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga yang ditunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tahun 2024 yang berada di angka 45 persen, sementara TPAK laki-laki ditas 70 persen. 2.3.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain:
a.masih rendahnya kontribusi PDRB ADHB Kota Sukabumi terhadap Provinsi Jawa Barat yang hanya 0,58 persen di tahun 2024;
b.PDRB per Kapita ADHB Kota Sukabumi tahun 2024 termasuk rendah dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat yaitu Rp44,76 juta;
c.belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital dalam perekonomian kota;
d.adanya kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita di wilayah utara- selatan dikarenakan perkembangan kota yang memang timpang dan lebih maju di wilayah utara;
e.belum optimalnya pola kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar; dan
f.realisasi investasi yang cenderung meningkat tidak serta menurunkan angka pengangguran secara signifikan, di mana TPT Kota Sukabumi masih berada di angka 8,34 persen di tahun 2024. Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing SDM di Kota Sukabumi, antara lain:
a.rata-rata masyarakat Kota Sukabumi tahun 2024 pendidikan terakhirnya setara dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
b.kemampuan numerasi siswa masih dalam kategori sedang di tahun 2023 (berkisar di angka 55 persen);
c.belum optimalnya kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan SDM kreatif;
d.ekosistem digital belum terbangun dengan baik meskipun skor adopsi TIK Kota Sukabumi sudah mencapai 4,80 di tahun 2024;
e.kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan tahun 2024 yang cukup besar dimana TPAK laki-laki sekitar 70 persen, sementara TPAK perempuan hanya 45 persen; dan
f.rasio ketergantungan yang stabil berada di angka 45 menunjukkan perlunya memanfaatkan bonus demografi untuk lebih meningkatkan produktivitas masyarakat. Permasalahan daya saing infrastruktur di Kota Sukabumi berdasarkan kondisi umum daerah, antara lain:
a.konektivitas antarwilayah agar memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b.masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur yang selama ini lebih berorientasi di wilayah utara; dan
c.belum optimalnya penyediaan air minum (kebutuhan eksisting 44.551.250 liter/hari), pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan (produksi sampah mencapai 66.345.722 liter per hari). Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing iklim investasi di Kota Sukabumi, antara lain:
a.dinamisme bisnis masih belum optimal, ditunjukkan dengan skor pilar 11 IDSD yang hanya 2,48 di tahun 2024;
b.belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban meskipun Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi sudah mencapai 75,40 di tahun 2024;
c.masih adanya pelanggaran Perda dan unjuk rasa yang dilakukan; dan
d.konflik sosial di masyarakat masih sering terjadi terutama berkaitan dengan perkelahian antarkelompok pelajar dan pemuda. DISRUPSI TEKNOLOGIKRISISSDA POLARISASI SOSIAL IKLIM DAN BIODIVERSITY CYBER INSECURITY 2.3.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pelayanan umum di Kota Sukabumi, antara lain:
a.penerapan Reformasi Birokrasi masih bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi (nilai Indeks RB berada di angka 87,10 di tahun 2024);
b.Indeks SPBE tahun 2024 masuk kategori baik (3,79) namun masih diperlukan upaya untuk menguatkan ekosistem digital di pemerintahan; dan
c.perlunya peningkatan pelayanan publik meskipun Indeks Pelayanan Publik mencapai angka 4,18 di tahun 2024; 2.3.2 ISU SESUAI KONTEKS 2.3.2.1 ISU GLOBAL Isu global merujuk pada masalah atau tantangan yang mempengaruhi banyak negara dan memerlukan kerja sama internasional untuk menyelesaikannya. Isu-isu ini memiliki dampak luas yang melintasi batas- batas negara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Isu global untuk jangka waktu 5 tahun ke depan yang diidentifikasi dari berbagai referensi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2.62 Isu Global Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025 • Krisis sumber daya alam (SDA) dunia adalah isu yang semakin mendesak, terutama dalam 5 tahun ke depan, dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang terbatas. Permintaan untuk logam dan mineral seperti lithium, kobalt, dan nikel yang digunakan dalam teknologi hijau seperti baterai kendaraan listrik diperkirakan akan terus meningkat. Sementara cadangan minyak dan gas bumi yang terbatas dan ketergantungan pada energi fosil menimbulkan tantangan dalam transisi ke energi terbarukan. Kondisi ini perlu segera diatasi agar tidak memperburuk terjadinya perubahan iklim. • Iklim dan biodeversity (keanekaragaman hayati) merupakan hal yang menjadi perhatian untuk ke depannya. Dampak perubahan iklim semakin nyata dengan meningkatnya pemanasan global, perubahan pola cuaca, dan meningkatnya permukaan air laut. Dampak perubahan iklim tersebut diperburuk dengan deforestasi yang makin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi berkurangnya keanekaragaman hayati. Untuk itu diperlukan upaya bersama yang didukung pendanaan dan kebijakan serta inovasi teknologi untuk mengatasi isu ini. • Disrupsi teknologi merupakan perubahan besar yang disebabkan oleh inovasi teknologi yang mengganggu industri atau pasar yang ada. Disrupsi teknologi akan mengubah struktur ekonomi, menciptakan peluang baru, dan menghilangkan beberapa industri yang ada. Pergeseran pekerjaan dan perubahan dalam keterampilan yang dibutuhkan dapat meningkatkan ketidaksetaraan jika tidak diimbangi dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat. Selain itu, perubahan dalam cara kerja, komunikasi, dan interaksi sosial akibat teknologi baru akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat. • Cyber insecurity merujuk pada kerentanan dan ancaman yang dihadapi sistem informasi dan jaringan dari serangan siber yang dapat merusak, mencuri, atau mengakses data dan informasi sensitif secara tidak sah. Kondisi ini dapat berdampak pada kerugian finansial akibat pencurian data, pemerasan melalui ransomware, dan biaya pemulihan sistem. Selain itu, infrastruktur kritis seperti energi, transportasi, dan layanan kesehatan dapat di serang sehingga membahayakan keamanan nasional. SINKRONISASI KEBIJAKAN MAKRO-SEKTORAL AGING POPULATION TRANSISI ENERGI Pada konteks individu, pelanggaran terhadap privasi individu melalui pencurian data pribadi dan informasi sensitif tak dapat dihindarkan. • Polarisasi sosial merujuk pada perpecahan yang semakin tajam di dalam masyarakat berdasarkan perbedaan politik, ekonomi, budaya, agama, dan lainnya. Polarisasi sosial ini dapat mengancam stabilitas sosial dan politik, dengan meningkatnya protes, kerusuhan, dan bahkan kekerasan. Polarisasi ini juga berdampak pada erosi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, media, dan antar kelompok masyarakat. Selain itu, perpecahan sosial tak dapat dihindarkan sehingga dapat menghambat kerja sama dan kohesi sosial yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 2.3.2.2 ISU NASIONAL Isu nasional adalah masalah atau tantangan yang mempengaruhi suatu negara secara signifikan dan memerlukan perhatian serta tindakan dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk 5 tahun ke depan, isu nasional yang dapat mempengaruhi daerah di Indonesia seperti pada gambar di bawah ini. Gambar 2.63 Isu Nasional Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024 • Penerapan standar sustainability adalah usaha untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berlangsung seimbang dan berkelanjutan. Di Indonesia, penerapan standar ini menjadi semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan sosial. Salah satu isu ini adalah terkait dengan produk ramah lingkungan. Peningkatan dan perluasan serta pengembangan produk yang ramah lingkungan ini perlu digencarkan agar produk dalam negeri dapat kompetitif di pasar global. • Transisi energi sangat diperlukan untuk mendorong pemerataan terutama di luar Pulau Jawa. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan investasi, dan peningkatan kesadaran, Indonesia dapat berhasil dalam transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan, memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Tantangannya adalah ketergantungan akan energi fosil masih tinggi, akses teknologi masih terbatas, dan kesadaran serta pendidikan mengenai manfaat energi terbarukan di kalangan masyarakat dan pelaku industri masih kurang. • Aging population yang melanda negara-negara maju dunia merupakan potensi bagi Indonesia untuk mengembangkan pariwisata kesehatan lanjut. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu tujuan utama pariwisata kesehatan di dunia, menawarkan layanan medis berkualitas tinggi dengan biaya yang kompetitif dan pengalaman pariwisata yang kaya. Namun upaya untuk itu menghadapi tantangan yang kompleks mengingat kompetisi regional cukup ketat dan negara-negara tersebut relatif lebih mapan dalam pariwisata kesehatan. • Sinkronisasi kebijakan makro dengan sektoral perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional. Sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan makro yang berskala luas dan kebijakan sektoral yang lebih spesifik untuk sektor-sektor tertentu untuk mengurangi efisiensi ekonomi dan menghambat pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menyebabkan ketimpangan dan tidak merata, menghambat upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, kurangnya sinkronisasi dapat mengurangi daya saing Indonesia di pasar global. PEMANFAATAN I o TEKNOLOGI r 11,1~~~-:: BENCANA :".::1:E I o -[ lifriiiHIIII ]- $ I :·::-:.::.::.':::" MISMATCH I I _/ • , I DEGRADASI PENDIDIKAN-DUDI • LINGKUNGAN • Dampak hilirisasi menunjukkan kemajuan positif bagi perekonomian Indonesia. Indonesia sangat mendorong hilirisasi untuk memperkuat ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dalam beberapa tahun terakhir. Hilirisasi yang merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk mentah melalui pengolahan dan manufaktur di dalam negeri sebelum diekspor akan menjadi isu penting ke depannya. 2.3.2.3 ISU REGIONAL JAWA BARAT Isu regional merujuk pada masalah atau tantangan yang secara khusus mempengaruhi suatu wilayah (misal dalam batas administrasi provinsi) dan memerlukan perhatian serta tindakan dari pemerintah provinsi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Isu-isu ini bisa berbeda-beda antarprovinsi, tergantung pada kondisi geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan lingkungan dari provinsi tersebut. Berdasarkan identifikasi, isu regional Jawa Barat untuk 5 tahun ke depan seperti pada gambar di bawah ini. Gambar 2.64 Isu Regional Jawa Barat Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025 • Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih terjadi. Pembangunan tersebut lebih berorientasi di wilayah utara dan tengah. Kondisi demikian menyebabkan konektivitas di wilayah selatan belum optimal terkoneksi dengan seluruh wilayah. Hal ini diperburuk dengan penyediaan infrastruktur dasar yang juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. • Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan yang kompleks. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif dan terpadu. Untuk itu diperlukan fokus pada kebijakan yang tepat sasaran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan. • Mismatch pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) adalah masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial. Mismatch ini memerlukan tindakan kolaboratif. Dengan upaya yang tepat, seperti reformasi kurikulum, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan program vokasional, dan peningkatan kerja sama antara pendidikan dan industri, Provinsi Jawa Barat akan dapat mengatasi masalah ini dan menciptakan tenaga kerja yang lebih siap dan kompetitif. • Pemanfaatan teknologi di Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun ke depan memiliki potensi besar untuk mendorong perkembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat daya saing regional. Dengan fokus pada transformasi digital, peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan yang tepat, Jawa Barat dapat menjadi pusat inovasi teknologi dan ekonomi digital yang berkelanjutan. • Degradasi lingkungan adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi Provinsi Jawa Barat, mengingat pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi, dan aktivitas industri. Deforestasi dan kerusakan hutan, polusi air dan udara, pengelolaan sampah, dan perubahan iklim dapat menimbulkan dampak signifikan jika tidak ditangani dengan serius. Dengan penerapan kebijakan yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan inovasi teknologi, Provinsi Jawa Barat tentunya dapat mengatasi tantangan ini sehingga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang dapat terjaga. • Kerentanan dan potensi bencana di Provinsi Jawa Barat memerlukan perhatian serius dan tindakan mitigasi yang komprehensif. TATA KELOLAPEMERINTAHAN MODERN DAN INOVATIF • PERLINDUNGANSOSlAL DAN _.. PENGUATANBUDAYA LOKAL PENDUDUK USIA PRODUKTIF .._. DAN KUALITAS SDI! YI INVESTASI DAN OPTDIALISASI POTENSI EKONOMI Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana alam. Dengan upaya yang tepat, termasuk penguatan infrastruktur, peningkatan sistem peringatan dini, pendidikan dan latihan kesiapsiagaan bencana, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Provinsi Jawa Barat tentunya akan dapat mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana dalam lima tahun ke depan. 2.3.3 ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG (2025-2045) KOTA SUKABUMI Berdasarkan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045, isu strategis jangka panjang Kota Sukabumi seperti pada gambar berikut. Gambar 2.65 Isu Strategis Jangka Panjang Kota Sukabumi Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 • Investasi dan optimalisasi potensi ekonomi. Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan membawa pengaruh terhadap Kota Sukabumi. Aksesibilitas yang memadai dan terkoneksi langsung dengan Jakarta akan menjadi pilihan menarik bagi pengembangan investasi terutama di sektor riset dan teknologi serta pusat agrobisnis dan perdagangan. Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan ke depannya. • Penduduk usia produktif dan kualitas SDM. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif di Kota Sukabumi perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Kota Sukabumi untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi dengan perbaikan kualitas SDM eksisting, penyiapan SDM (usia dini, anak-anak, dan remaja) yang akan mengambil peran ke depannya dan penyediaan layanan sosial bagi penduduk usia lanjut. • Ketimpangan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan Kota Sukabumi yang lebih berorientasi di wilayah utara menyebabkan wilayah selatan belum berkembang optimal. Adanya rencana pemindahan pusat pemerintahan dan adanya Tol Bocimi khususnya seksi-4 merupakan peluang untuk mengembangkan wilayah. Infrastruktur kota yang ramah lingkungan, terintegrasi, dan memanfaatkan teknologi menjadi tuntutan yang harus disediakan sebagai antisipasi perkembangan kota yang masif. • Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kota Sukabumi yang berada di kaki gunung dan tekanan pembangunan yang makin masif memerlukan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Ancaman perubahan iklim dan ketahanan pangan perlu diantisipasi sejak dini. Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana juga perlu peningkatan. • Perlindungan sosial dan penguatan budaya lokal. Modernisasi dan urbanisasi di Kota Sukabumi berimplikasi pada persoalan sosial masyarakat yang makin meningkat. Kondisi demikian diperparah dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah menyasar seluruh wilayah sehingga ancaman degradasi moral dan budaya lokal tak dapat dihindarkan. • Tata kelola pemerintahan modern dan inovatif. Tuntutan perkembangan Kota Sukabumi berimplikasi pada pengelolaan pelayanan publik yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS LlNGKUNGAN DAN lNFRASTRUKTUR PERKOTAAN EKONOMIKREATIFDANPERLUASAN LAPA.NGAN KERJA MASYARAKATINKLUSIF, BERBUDAYA DANRELlGWS PENOEMBANCAN SDM DAN KETERAMPl.LAN MASYARAKATBERBASIS VOKASl 2.3.4 ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH (2025-2029) KOTA SUKABUMI Berdasarkan permasalahan pembangunan, isu sesuai konteks, isu RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dan mempertimbangkan potensi daerah, maka rumusan isu strategis untuk 5 tahun ke depan seperti berikut: Gambar 2.66 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Sukabumi Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025
1. 1.Pengembangan SDM dan Keterampilan Masyarakat Berbasis Vokasi Kota Sukabumi tidak memiliki sumber daya alam sehingga modalitas utama dalam pembangunan bertumpu pada SDM yang dimilikinya. SDM yang ada saat ini rata-rata masih setara dengan lulusan SMP/sederajat dan kondisi kesehatan masyarakat yang diukur dari UHH capaiannya masih di bawah kota lain di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, penyiapan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif diperlukan untuk memperkuat modalitas pembangunan dan sebagai fondasi untuk transformasi sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM.
2. 2.Masyarakat Inklusif, Berbudaya, dan Religius Sebagai kota yang masyarakatnya heterogen, Kota Sukabumi perlu untuk meningkatkan inklusivitas masyarakatnya. Penghargaan dan pengakuan atas keberadaan atau eksistensi dari perbedaan dan keberagaman itu membutuhkan perlakuan yang setara, tidak diskriminasi, dan tidak diperlakukan semena-mena. Perlakuan tersebut terutama ditujukan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. Di sisi lain, modernisasi dan urbanisasi di Kota Sukabumi berimplikasi pada persoalan sosial masyarakat yang makin meningkat. Kondisi demikian diperburuk dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah menyasar seluruh wilayah sehingga ancaman degradasi moral dan budaya lokal tak dapat dihindarkan. Untuk itu diperlukan penguatan budaya dan moralitas agar citra kota yang dikenal sebagai Kota Santri dapat dipertahankan.
3. 3.Ekonomi Kreatif dan Perluasan Lapangan Kerja Kota Sukabumi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai itu diperlukan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik investor, pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada industri kreatif dan pariwisata, dan pengembangan pusat pelayanan dan pertumbuhan baru agar potensi ekonomi kota dapat dimaksimalkan dan lebih merata.
4. 4.Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan Optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sukabumi sangat diperlukan di tengah perkembangan kota yang masif disertai dengan ancaman bencana dan perubahan iklim. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh pada daya dukung lingkungan terutama air dan pangan. Sementara pembangunan kota terutama pengembangan infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur perkotaan lainnya akan tetap diperlukan namun ke depannya diarahkan kepada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Hal tersebut akan disertai dengan upaya mendorong transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.
5. 5.Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan berkualitas diperlukan mengingat Reformasi Birokrasi yang dilakukan masih bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat dituntut lebih prima seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi ini perlu dioptimalkan dalam sistem pemerintahan mengingat penerapannya masih di bawah kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, peningkatan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan secara simultan dengan penguatan peran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. 2.3.5 KETERKAITAN ISU STRATEGIS KOTA SUKABUMI DENGAN HASIL REKOMENDASI KLHS Isu strategis Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, dalam proses perumusannya juga mempertimbangkan hasil rekomendasi KLHS yang telah dilakukan. Isu rekomendasi KLHS tersebut antara lain:
6. 1.Belum efektifnya pengendalian dan penyelenggaraan pemanfaatan ruang, penurunan kualitas lingkungan hidup dan kerentanan terhadap bencana alam;
7. 2.Belum optimal dan meratanya infrastruktur dan utilitas;
8. 3.Belum optimalnya kecukupan, keamanan dan pemanfaatan pangan;
9. 4.Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya air;
10. 5.Belum optimalnya pengelolaan sanitasi;
11. 6.Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
12. 7.Masih adanya kesenjangan wilayah, pengangguran, dan perlunya pemerataan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing SDM; dan
13. 8.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama dengan daerah berbatasan. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS LINGKUNGAN DAN INPRASTRUKTUR PERKOTAAN EKONOMI KREATIF DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA MASYARAKAT INKLUSIF, BERBUOAYA OANRELIGIUS PENGEMBANGANSOM DAN KETRAMPILAN MASYARAKAT BERBASIS VOKASI
14. 8.BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA PEMERINTAHANOAN KERJA SAMA DENGAN OAERAH BERBATASAN
15. 7.MASIH AOANYAKESENJANGANWILAYAH, PENGANGGURAN, DAN PERLUNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SERTA PENINGKATANOAYA SAING SOM
16. 6.BELUM OPTIMALNYA PENOEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN OALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI S. BELUM OPTIMALNYA PENGELOLMN SANITASI
17. 4.BELUM OPTIMALNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA AIR
18. 3.BELUM OPTIMALNYA KECUKUPAN, KEAMANAN DAN PEMANFMTANPANOAN
19. 2.BELUM OPTIMAL DAN MERATANYA INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS J. BELUM EFEKTIFNYAPENGENDALIAN DAN PENYELENGGARMNPEMANPMTANRUANG, PENURUNANKUALITAS LINGKUNOAN HIDUP DAN KERENTANANTERHADAP BENCANAALAM Keterkaitan isu hasil rekomendasi KLHS dengan isu strategis Kota Sukabumi seperti pada gambar di bawah ini. Gambar 2.67 Keterkaitan Isu Strategis dengan Rekomendasi KLHS Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025 - 126 - Tabel 2.46 Pemetaan Isu Strategis Kota Sukabumi PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ISU SESUAI KONTEKS ISU STRATEGIS JANGKA PANJANGKOTA SUKABUMII ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH KOTA SUKABUMII GLOBAL NASIONAL REGIONAL ▪ Distribusi penduduk belum merata Polarisasi sosial Aging population Mismatch pendidikan - DUDI ▪ Penduduk usiaproduktif dankualitas SDM ▪ Perlindungansosial danpenguatanbudaya lokal Pengembangan SDMdan KetrampilanMasyarakat BerbasisVokasi ▪ Belum adanya perubahan paradigma terkaitbonus demografi ▪ Belum optimalnya pengelolaan SDMterintegrasi ▪ Kesenjangan distribusi kekayaan dimasyarakat yang relatif tinggi ▪ IPM untuk skala kota tahun 2024 masihcukup rendah dibanding kota lain di ProvinsiJawa Barat ▪ Perlunya penguatan dan pendampingan dibeberapa puskesmas untuk meningkatkanIKS ▪ belum merata dan tercukupinya SDMkesehatan Masyarakat inklusif,berbudaya danreligius ▪ Umur Harapan Hidup, masih di bawah kota - kota lain di Provinsi Jawa Barat ▪ Indeks Pembangunan Keluarga masukkategori siaga ▪ Indeks Perlindungan Anak termasuk rendah ▪ Ruang -ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan masih ter ▪ Rendahnya peran perempuan dalam ekonomikeluarga ▪ Rata -rata pendidikan masyarakat setara dengan tamatan SMP atau sederajat ▪ Kemampuan numerasi siswa masih dalamkategori sedang ▪ Budaya literasi masyarakat mengalamipenurunan ▪ Konflik sosial di masyarakat masih seringterjadi - 127 - PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ISU SESUAI KONTEKS ISU STRATEGIS JANGKA PANJANGKOTA SUKABUMII ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH KOTA SUKABUMII GLOBAL NASIONAL REGIONAL ▪ Belum optimalnya partisipasi masyarakatdalam menjaga keamanan dan ketertiban ▪ Rendahnya kontribusi PDRB Kota Sukabumiterhadap Provinsi Jawa Barat ▪ Krisis sumber dayaalam ▪ Cyber insecurity ▪ Disrupsi teknologi Dampak hilirisasi Pemanfaatan teknologi Investasi danoptimalisasi potensiekonomi Ekonomi kreatif danperluasan lapangankerja ▪ PDRB per Kapita termasuk rendahdibandingkan kota -kota lain di Provinsi Jawa Barat ▪ Belum optimalnya kontribusi sektorpariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomidigital dalam perekonomian kota ▪ Adanya kesenjangan rata -rata pengeluaran per kapita di wilayah utara -selatan ▪ Ekosistem digital belum terbangun denganbaik ▪ Belum optimalnya kolaborasi berbagai pihakdalam pengembangan SDM kreatif ▪ Alih fungsi lahan untuk permukiman cukupbesar Iklim dan biodersity ▪ Penerapan standarsustainability ▪ Transisi energi ▪ Degradasilingkungan ▪ Kerentanan danpotensi bencana ▪ Kesenjanganpembangunanwilayah ▪ Lingkunganhidup danketahananbencana ▪ Ketimpanganwilayah danpembangunaninfrastruktur Lingkungan daninfrastrukturperkotaan ▪ Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka HijauPublik ▪ Kualitas lingkungan hidup cenderung stabil diangka 60 ▪ Risiko gempa bumi, banjir, dan tanah longsormasih cukup besar ▪ Kapasitas daerah dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana masuk ke dalamkelas kapasitas sedang ▪ Konektivitas antarwilayah agarmemperhatikan daya dukung dan dayatampung lingkungan ▪ Masih adanya kesenjangan pembangunaninfrastruktur ▪ Belum optimalnya penyediaan air minum ▪ Belum optimalnya pengelolaan air limbah ▪ Belum optimalnya pengelolaan persampahan - 128 - PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ISU SESUAI KONTEKS ISU STRATEGIS JANGKA PANJANGKOTA SUKABUMII ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH KOTA SUKABUMII GLOBAL NASIONAL REGIONAL ▪ Penerapan Reformasi Birokrasi masih bersifatformal dan secara substansi belum mampumendorong perbaikan kinerja organisasi Sinkronisasikebijakan makro - sektoral Tata kelolapemerintahanberkualitas ▪ Indeks SPBE masih terendah jika dibandingkankota -kota lain di Provinsi Jawa Barat ▪ Perlunya peningkatan pelayanan publik karenaIndeks Pelayanan Publik mengalami penurunanSumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025 UNGGUL •••• KREATIF Kreatif. Kota Sukabumi tidak dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Potensi yang dapat dioptimalkan tentunya bertumpu pada sumber daya manusianya. Kota yang sumber daya manusianya memiliki kreativitas yang tinggi dapat menciptakan atau mengembangkan sesuatu dalam rangka menangani permasalahan dan tantangan kehidupan. Di tahun 2045, Kota Sukabumi diharapkan sudah menjadi kota yang menekankan pengembangan dan promosi ekonomi kreatif, seni, budaya, dan inovasi. Ini tentunya melibatkan pembangunan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri kreatif. Tujuannya adalah menciptakan kota yang dinamis, beragam, dan inovatif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, ekspresi budaya, dan kolaborasi antar sektor. Unggul. Kota Sukabumi diharapkan menjadi kota yang maju dengan sumber daya manusia, infrastruktur, layanan, dan ekonomi yang mempunyai kelebihan atau lebih baik dibanding dengan daerah lainnya. Dengan keunggulan itu, Kota Sukabumi dapat menawarkan kesempatan kerja yang variatif, sistem pendidikan yang bagus, infrastruktur transportasi yang memadai, serta layanan kesehatan dan fasilitas umum yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, Kota Sukabumi akan menjadi pusat ekonomi, budaya, dan inovasi bagi wilayah sekitar. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKATNYA KUALITAS SDM KEPEMIMPINAN DAERAH MENINGKAT MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERKELANJUT AN BERBUDAYA * ® Berbudaya. Kota Sukabumi diharapkan menjadi kota berbudaya yang masyarakatnya memiliki pikiran, perasaan, akal budi dan budaya yang sudah maju. Kota berbudaya tersebut didukung dengan adanya keanekaragaman etnis dan budaya, warisan sejarah dan arsitektur, seni dan budaya kontemporer, pendidikan dan literasi yang mendukung perkembangan budaya, keragaman kuliner, partisipasi yang tinggi dari berbagai komunitas serta masyarakatnya yang kental dengan perilaku religius. Berkelanjutan. Kota Sukabumi diharapkan mengusung konsep pembangunan kota yang berfokus pada kelestarian, keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan bagi generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Ini mencakup upaya untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, mempromosikan transportasi berkelanjutan, mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif bagi masyarakat. Gambar 3.1 Sasaran Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah) NASIONALIS e T-ujudny•ket..h•n•n p;1ng11n,<1ir, &enet>gi ct Meningk<1tny11kelut<1ri11n lingkung11nhidup& infr~kturberkel11njut<1n A,rttcipt11ny11m,syM11k11t •y•nginklusit&~ud•y• Meningbtny11kerjil, um1&in..,Htasi MASYARAKAT KOTA SUKABUMI M•ningbtny•resili•nsi terh•dilp benan, & pen,bllo~niklim M•ningbtny11fungsi hub<1nt<1iwil11y11h Teri>entukny•puut pet1umbuh11n •konomib•n.i 0 r-ujudny11 Ut..k•lolil p,m-y,og modern&inoViltif ~:'."'-.... a, ., M•ningkltny1 ket•nttt•m•in& Terkend•liny•st.abilit..s ekonomi m•kro Terwujudny•pel•y•n•n kHRh<1Ununtuksemu• ~:'."'-.... a, • eo INOVATIF T-ujudny1 pw::~Undigit..liS<ISi Terwujudny•• eltonomikrutif- Meningk•tny•• produktivit..sekonomi - Terw\ljudny•pendidibn berlualit<1sy•ngml'l'<1t<I Gambar 3.2 Sasaran Pokok RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah) Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025- 2045 seperti pada gambar di atas merupakan gambaran ketercapaian Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045. Berdasarkan kedua hal tersebut dan disandingkan dengan isu strategis jangka menengah Kota Sukabumi maka rumusan keadaan/kondisi Kota Sukabumi tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis”. Gambar 3.3 Visi Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 Sumber: Naskah Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, 2025 (diolah) Penjelasan visi di atas adalah sebagai berikut: Inovatif menekankan pentingnya kreativitas dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kondisi ini akan tergambar dengan: ▪ Terintegrasikannya teknologi terbaru dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik; ▪ Diadopsinya metode baru untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan; ▪ Berkembangnya ide-ide baru dari semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat untuk solusi yang lebih baik; ▪ Tersedianya pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam teknologi dan inovasi; ▪ Terciptanya lingkungan yang mendukung pengembangan produk, layanan, atau teknologi baru yang inovatif dan usaha kecil dengan berbagai akses ke sumber daya dan teknologi; dan ▪ Terjalinnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian dalam pengembangan solusi baru untuk masalah lokal. Mandiri berfokus pada kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Kondisi ini akan tergambar dengan: ▪ Meningkatnya kewirausahaan lokal dan ekonomi kreatif; ▪ Terkelolanya sumber daya alam dan manusia secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang tanpa mengandalkan bantuan eksternal; ▪ Tersedianya pelatihan keterampilan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah secara mandiri; dan ▪ Terfasilitasnya masyarakat untuk mengatasi tantangan secara efektif tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Agamis berarti menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Kondisi ini akan tergambar dengan: ▪ Disusunnya berbagai kebijakan yang sejalan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat; ▪ Diterapkannya prinsip-prinsip etika dan moral yang diambil dari ajaran agama dalam tindakan dan keputusan pemerintah; ▪ Dijaminnya kebebasan beragama dan terjaganya kerukunan antar umat beragama; ▪ Terbangunnya dan terpeliharanya fasilitas ibadah serta terdukungnya kegiatan keagamaan yang positif; dan ▪ Berkembangnya perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dalam interaksi sosial dan pelayanan publik. Nasionalis berfokus pada cinta tanah air dan kepentingan nasional. Kondisi ini tergambar dengan: ▪ Ditempatkannya kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; ▪ Tergalangnya semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat untuk memperkuat identitas nasional; ▪ Dipertahankannya dan dipromosikannya budaya serta tradisi lokal yang merupakan bagian dari kekayaan nasional; dan ▪ Teredukasinya masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan nilai- nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Korelasi antara Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi dengan Visi Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 terletak pada masing-masing aspek yang saling melengkapi dan memperkuat. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota “Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis” mendukung pencapaian visi jangka panjang “Kota Sukabumi Kreatif, Unggul, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. NASIONALIS BERKELANJUTAN AGAMIS • BERBUDAYA I~I © VISI RPJMD 2025-2029 MANDIRI • UNGGUL VISI RPJPD 2025-2045 ••• INOVATIF I @ KREATIF Dengan mempromosikan inovasi dan kreativitas, masyarakat diharapkan lebih siap untuk berkontribusi pada pengelolaan kota yang unggul. Kemandirian masyarakat memperkuat upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan. Nilai-nilai agama yang sejalan dengan budaya lokal akan menciptakan harmoni sosial. Semangat nasionalis akan mendukung pelaksanaan kebijakan berkelanjutan dalam menjaga sumber daya untuk generasi mendatang. Karena itu, semua elemen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan kota yang unggul dan sejahtera. Selanjutnya melalui pencapaian-pencapaian tersebut akan bisa mewujudkan mimpi besar bersama yaitu “Sukabumi Kota Bercahaya”. Sinergitas Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 3.4 Sinkronisasi Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 (diolah) 3.2 MISI Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi untuk mencapai Visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis” adalah:
20. 1.Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi bertujuan untuk mempersiapkan warga kota dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mempromosikan kesempatan kerja yang lebih baik. Adapun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga kota mendapatkan akses yang efektif, efisien, dan berkualitas terhadap layanan kesehatan.
21. 2.Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan penuh rasa saling menghargai. Sikap saling menghargai dengan mempromosikan toleransi dan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat tersebut akan memperkuat kohesi dan integrasi sosial. Hal ini didukung dengan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum untuk menjaga kondusif kota dan juga untuk menjaga iklim investasi.
22. 3.Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata Pengembangan ekonomi kreatif bertujuan untuk memanfaatkan potensi kreativitas dan inovasi dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing kota. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari pengembangan pariwisata yang lebih diarahkan pada industri MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions).
23. 4.Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik Peningkatan kualitas lingkungan hidup ditujukan agar prinsip keberlanjutan menjadi arus utama dalam pembangunan mengingat ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim semakin nyata terjadi. LA.NDASAN TRANSFORMASJ II 1 lleqemb&D(bn Sumber Daf1llunwa yan&Beruhlak du. Berdaya Saine TRANSFORMASI KOTA SUKABUMI MISI RPJMDMISI RPJPD Sementara itu, pengembangan infrastruktur ditujukan agar masyarakat memiliki akses yang adil terhadap kebutuhan dasar serta peluang untuk pengembangan kehidupan yang lebih baik.
24. 5.Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan didukung aparatur yang profesional, birokrasi yang transparan dan akuntabel, sistem pemerintahan berbasis digital, dan tata kelola yang inovatif. Kelima misi di atas adalah rumusan upaya yang akan dijalankan dalam mencapai Visi RPJMD. Misi RPJMD tersebut juga mempunyai korelasi dengan misi RPJPD yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian maka sebenarnya seluruh upaya yang nantinya akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Sukabumi mempunyai keselarasan dan keterhubungan sehingga diharapkan dapat saling mendukung dalam mewujudkan Visi RPJPD maupun RPJMD. Keselarasan misi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 3.5 Sinkronisasi Misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 (diolah) 3.3 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan diturunkan dari Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi selama lima tahun ke depan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. SASARANS Terv11t\jucin)•ASN"kota) ang berint.,gntas n«ral d.an berkine')a tmggi SASARANS Terwu,1u~• kemandlrlllll kota dalam ~gU>la.an keuangan SASARAN4 Tu-wt\J'l-lcin)• birokraSl pemerintahan kota) ~ transpal'an d.an akuntabel SASARAN4 Ten.1.i.1JUdn.l"a pus.at putumbuhan ekonorm baru kota SASARAN3 Meningkatq) a ll'lO'\'aSl kola cW.am. punbangunan SASARAN3 Meningkall1,} a kuabtasdan ketu:,angMailan pangan mas) uakat koui. SASARAN2 Menir,ckall1,}a kualilas ~·an.an publik kota SASARAN2 Menir,ckall1,}a Hsili.-is1 kota terhadap Nncana d.an perub..han ild.un SASARAN2 BerkembancnJ•a :irnustn pan",sata MICE MISI5 Penguetrui tata Y.elolft pemenntahan untuY. pela· anan pubhk berj-uahtas MISI4 Pemngkaten kualrt.as lmgJ,:ungan dan infre s truktur pubhk SASARAN4 TU'\l.'UJUdn.}• m.s;i.arakat kota)ang inlwsif SASARAN3 TerWUJU<in)'a m.aS)&rakat kota) ang Mrbu~ a SASARAN2 TVVl.'UJUdn.}• tnaS)&rakat kot.a )"&ng t-uitram dan «rub MISI2 Penganrn..lan1ulru n1lm agruna so s ial buda a den memperkua t tolereriss ketenteeemen serta ketertrban umum SASARAN4 M~ll1,}a pe~svapan tenqa ke1Ja mas) an.kat ko<a SASARANJMuur11;b~a per hn:hmgan dan kes~ahteraan s.oW mas) arakat kota SASARAN2 Tvv..'UJUdn.}•ku--.tanIllaS)&rakat kota )ang b..-kuilitasMIS!l Pe,.i:;~b,u e:ru cumber da,,a IDIU1\1cUl dan ; <H<!!l'iUTI):'l.11.1, mRcsa:ra.atberba ,, ,c,,caq rertl'p1!l1ll~•,llll\.n,:;1.1a.J:tl\r P-"·R..'anru .... ....,'""1RtR11 ma,ar~t - 138 - Gambar 3.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2030 Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 - 139 - Tabel 3.1 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2030 VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Visi:“TerwujudnyaMasyarakat KotaSukabumi yang Inovatif,Mandiri, Agamis,Nasionalis”Misi:1. Pengembangansumber dayamanusia danketerampilanmasyarakat berbasisvokasi sertapeningkatan kualitaspelayanan kesehatanmasyarakat 2. Pengamalan nilai - nilai agama, sosial,budaya, danmemperkuattoleransi,ketenteraman sertaketertiban umum 3. Pengembanganekonomi kreatif danpariwisata Terwujudnya SDM KotaSukabumi yang ungguldan berkarakter IndeksPembangunanManusia (Poin) 77,69 78,19 78,31 79,82 80,58 81,36 82,17 Terwujudnya pendidikanmasyarakat kota yangberkualitas dan merata Indeks Pendidikan(Poin) 72,43 73,63 74,41 75,19 75,98 76,76 77,54 Terwujudnya kesehatanmasyarakat kota yangberkualitas Usia HarapanHidup (Tahun) 75,11 75,31 75,52 75,73 75,94 76,15 76,36 Meningkatnya perlindungandan kesejahteraan sosialmasyarakat kota Tingkat Kemiskinan(Persen) 7,20 6,36 - 7,02 5,99 - 6,40 5,19 - 5,87 4,23 - 5,06 3,11 - 4,19 2,72 - 3,72 Meningkatnya penyerapantenaga kerja masyarakat kota TingkatPengangguranTerbuka (Persen) 8,34 7,84 - 8,54 8 7,11 - 7,63 7,05 - 7,67 6,98 - 7,71 6,88 - 7,37 Terwujudnyamasyarakat KotaSukabumi yang agamis,toleran, berbudaya, daninklusif Indeks Rasa Aman(Poin) 75,40 77,43 77,98 78,53 79,08 79,63 80,18 Terwujudnya masyarakatkota yang agamis dan toleran Indeks KerukunanUmat Beragama(Poin) 78,16 79,00 79,27 79,55 79,82 80,09 80,36 Terwujudnya masyarakatkota yang tentram dan tertib IndeksPenyelenggaraanTrantibumlinmas(Poin) 75 76 77 78 79 80 81 Terwujudnya masyarakatkota yang berbudaya Indeks WarisanBudaya (Poin) 38,85 38,85 38,95 39,05 39,15 39,25 39,35 - 140 - VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4. Peningkatan kualitaslingkungan daninfrastruktur publik 5. Penguatan tatakelola pemerintahanuntuk pelayananpublik berkualitas Terwujudnya masyarakatkota yang inklusif IndeksPembangunanBerwawasanKependudukan(Poin) 56,5 60,1 61,5 62,8 64,1 65,3 66,4 Terwujudnyapertumbuhan danproduktivitas ekonomiKota Sukabumi yanginklusif PDRB Per Kapita(Juta Rp) 44,76 45 ,29- 45 ,65 50 ,38- 51,02 54,02 – 55,77 57 ,92– 60,72 62,09 – 66,24 66 ,78- 72 ,99 Meningkatnya ekonomikreatif kota Indeks Kota Kreatif(Poin) 87,86 87,86 88,53 89,21 89,88 90.56 91,23 Berkembangnya industripariwisata MICE ( Meeting, Incentives, Conventions,Exhibitions ) Rasio PenyediaanAkomodasi Makandan Minum (Persen) 3,26 3,29 3,36 3,44 3,53 3,61 3,70 Meningkatnya kualitas danketerjangkauan panganmasyarakat kota Indeks KetahananPangan (Poin) 80,90 81 8 1,25 81,50 81,75 82 82,25 Terwujudnya pusatpertumbuhan ekonomi barukota Rasio TerbentuknyaPusat PertumbuhanEkonomi Baru(Persen) 0 0 25 30 35 40 50 Terwujudnya kemandiriankota dalam pengelolaankeuangan PertumbuhanPendapatan AsliDaerah (PAD)(Persen) 2,47 10 12 14 16 18 20 Terwujudnyainfrastruktur KotaSukabumi yangberkualitas danberkelanjutan Indeks Kota LayakHuni (Poin) 65,74 66,75 67,74 68,75 69,74 70,75 71,74 Meningkatnya kualitasinfrastruktur dan lingkunganhidup kota Indeks KepuasanLayananInfrastruktur (Poin) 87,37 88,37 88,4 88,43 88,48 88,53 88,58 Meningkatnya resilensi kotaterhadap bencana danperubahan iklim Indeks RisikoBencana (Skor) 77,56 75,56 73,56 71,55 70,53 69,51 68,50 Terwujudnya tata kelolapemerintahan Kota Indeks ReformasiBirokrasi (Kategori) BB BB BB A A A A - 141 - VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sukabumi yang adaptifdan inovatif Terwujudnya tata kelolapemerintahan kota berbasisdigital Indeks SistemPemerintahanBerbasis Elektronik(SPBE) (Poin) 3,79 3,83 3,87 3,90 3,94 3,97 4,00 Meningkatnya kualitaspelayanan publik kota Indeks PelayananPublik (Poin) 4,18 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 4,50 Indeks KepuasanMasyarakat (Poin) 87,20 87,50 88,00 88,30 88,50 89,00 90,00 Meningkatnya inovasi kotadalam pembangunan Indeks InovasiDaerah (Kategori) SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif Terwujudnya birokrasipemerintahan kota yangtransparan dan akuntabel Indeks ReformasiBirokrasi General(IRB General) (Poin) 76,36 78 80 81 82 83 84 Terwujudnya ASN kota yangberintegritas, netral danberkinerja tinggi Indeks Sistem Merit(Poin) 0,78 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 Perwujudao Viai Kola TAHAPIV Ekspansi Pembangunan Akselerasi Pembangunan Pem.antapan Fondasi @ 0 .······.@·······-.~ i« ('©'·t\~ '··- ..... --·· ··- ..... ~ l I TAHAP IIITAHAP IITAHAPI 3.4 STRATEGI Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam menyusun strategi dan penahapan pembangunan, selain memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD juga memedomani arah kebijakan dan fokus penahapan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 terutama pada tahap pertama yaitu pemantapan fondasi. Gambar 3.7 Pentahapan Pembangunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 Tahap pertama adalah pemantapan fondasi. Pemantapan fondasi ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan periode lalu dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal sebagai modalitas pembangunan ke depan. Fokus yang dilakukan pada tahap pertama seperti pada gambar di bawah ini. (2030-2034) (2035-2039) (2040-2045) P•m.nu.ban bak dan p.dindun,an ana.k, p.nmpuan. rmucta, r,iy•ndana duabilitH., dan lansla s•na opdmalisul tat• k,dola JM.rlindun,.n Hnakuna.n clan p,tm.nub.n in&astN.bu.r btabanan bencana Pffll'IHlln tnndbwnlinm•• s•n• P.na:•ndalian 1t•bilitu •konom.i dan inOasi dHrah P•ninakat:an tata kotJola JM.DMrintahan •d•pdf clan inov.iit Hn• JMnauat:an JM.Nn putlHintabda..nb dalam m-'Vjudkan k•hidupan d.-bH.i Y&nl ••hH P•rl)i•pan•ko1i1t•m •konomi dan lndustd krH.df,puut JM4)-.n&n dan putumbu.ban buu Hna )".f\dptaan dan JMdua1an 4pan11U1 JM.brj•an P•n>-i•plUI clan JMnMnu.blUI kilbutu.ban JMl.-.)-.n.and.su ptildidikan. b1•hat1U1, dan pulindunaan .oil.al •cb.pdJ Gambar 3.8 Fokus Pemantapan Fondasi (2025-2029) Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan data-data di atas, maka telah disusun penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan yang dimulai dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Penahapan pembangunan ini selanjutnya akan dijadikan prioritas pembangunan dalam setiap tahun anggaran selama lima tahun ke depan. Tabel 3.2 Penahapan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026-2030 TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)• Perluasan akses pendidikan dan kesehatan • Peningkatan nilai-nilai agama, sosial dan budaya • Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dan normalisasi PAD • Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar • Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan • Peningkatan toleransi dan kohesi sosial • Peningkatan jumlah SDM ekonomi kreatif serta penguatan BLUD dan BUMD • Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian • Perluasan pendidikan vokasi • Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat • Peningkatan kualitas SDM ekonomi kreatif serta pengembangan BLUD dan BUMD • Peningkatan infrastruktur pendukung kenyamanan kota • Peningkatan kualitas pendidikan vokasi • Peningkatan rasa aman kota • Perluasan pasar produk kreatif serta peningkatan PAD • Peningkatan pengembangan infrastruktur hijau • Peningkatan penyerapan tenaga kerja • Peningkatan stabilitas rasa aman kota • Peningkatan daya saing ekonomi kreatif serta optimalisasi PAD • Peningkatan pemerataan infrastruktur berkualitas TAHAP I
(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)• Pengembangan kapasitas ASN • Peningkatan layanan publik berbasis digital • Peningkatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan • Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel • Peningkatan tata kelola pemerintahan modern Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 Lokus pengembangan Kota Sukabumi berdasarkan RTRW Tahun 2022- 2042, terdiri dari:

1.Pengembangan struktur ruang kota, dengan fokus pada:

a.Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan lainnya secara optimal, dengan strategi: 1) Membagi wilayah kota menjadi 2 (dua) PPK yang terdiri dari PPK Cikole dan PPK Cibeureum; 2) Membentuk pusat kegiatan pariwisata, perdagangan kota, pendidikan, dan kesehatan secara berhierarki.
b.Peningkatan aksesibilitas dan transportasi, dengan strategi: 1) Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan, memudahkan pergerakan serta distribusi antar wilayah; 2) Menyempurnakan dan meningkatkan tingkat pelayanan jaringan transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota; 3) Mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, terminal barang dan halte; 4) Meningkatkan pelayanan rute angkutan umum dan transportasi wisata.
c.Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana, dengan strategi: 1) Mengembangkan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan; 2) Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat kegiatan; 3) Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru; 4) Mengembangkan sarana dan prasarana energi pada pusat kegiatan baru; 5) Meningkatkan pemerataan pelayanan air minum di wilayah kota; 6) Mengembangkan pengolahan sampah setempat per-wilayah melalui teknologi yang berwawasan lingkungan guna mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir; 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah; 8) Menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi; 9) Mengembangkan jalur pejalan kaki; 10) Mengembangkan jalur sepeda; 11) Mengembangkan jalur evakuasi bencana dan menyediakan lokasi- lokasi tempat evakuasi bencana.
1. 2.Pengembangan pola ruang kota, dengan fokus pada:
a.Pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan wilayah utara kota, dengan strategi: 1) Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air dan mempertahankan keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya, potensi sumber daya kehidupan maupun keanekaragaman sumber genetikanya; 2) Membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai khusus untuk kepentingan pariwisata yang tidak mengubah fungsi lindung; 3) Mengelola kawasan lindung secara terpadu dan berkelanjutan; 4) Melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung; 5) Melestarikan dan merevitalisasi kawasan resapan air dan/atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air, kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya gerakan tanah.
b.Perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen)untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota, dengan strategi: 1) Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada; 2) Mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; 3) Mengembangkan taman rukun warga, taman kelurahan dan taman kecamatan; 4) Mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan Masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH; 5) Memberikan Insentif kepada pemilik tanah yang ditetapkan sebagai RTH; 6) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi RTH dan ruang terbuka non hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan RTH; 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota guna mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan.
c.Pengendalian kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, dengan strategi: 1) Mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; 2) Mengembangkan ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif; 3) Mengendalikan kegiatan industri agar tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan.
d.Pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, dengan strategi: 1) Mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; 2) Membangun perkotaan yang didasarkan pada daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan; 3) Mengembangkan permukiman kepadatan rendah di kawasan rawan bencana; 4) Meremajakan dan merehabilitasi kawasan kumuh.
e.Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dengan strategi: 1) Mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan; 2) Memelihara dan menjaga aset pertahanan.
1. 3.Pengembangan kawasan strategis kota, dengan fokus pada:
a.Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, dengan strategi: 1) Mengembangkan Kawasan agrowisata dan kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata; 2) Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; 3) Memberikan insentif dan stimulan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis ekonomi.
b.Kawasan strategis sosial budaya, dengan strategi: 1) Mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; 2) Mengembangkan kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
c.Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan strategi: 1) Mempertahankan fungsi lindung di Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang yang memiliki fungsi ekologis tinggi; 2) Mengembangkan konsep ekowisata pada Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang. 3.5 ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026-2030 NO MISI ARAH KEBIJAKAN
1. 1.Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ▪ Meningkatkan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan pusat pelatihan dengan memastikan kondisi yang memadai dan akses yang mudah ▪ Menyediakan beasiswa dan dukungan finansial untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan untuk memungkinkan lebih banyak warga kota mengikuti program vokasi ▪ Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran ▪ Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja ▪ Meningkatkan fasilitas pelatihan vokasi, seperti pusat pelatihan dan laboratorium, serta menyediakan peralatan yang diperlukan ▪ Menjalin kemitraan dengan perusahaan dan industri lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan merancang program pelatihan yang relevan ▪ Menyediakan kesempatan magang dan penempatan kerja bagi peserta pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis dan mempermudah transisi ke dunia kerja ▪ Menyediakan layanan konseling karir dan bimbingan untuk membantu individu memilih jalur vokasi yang sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat ▪ Membangun, memperbarui, atau memperbaiki fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar kesehatan yang baik dan mampu menangani kebutuhan kesehatan masyarakat ▪ Memastikan bahwa fasilitas kesehatan tersedia dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat dengan standar pelayanan prima ▪ Menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh, termasuk pemeriksaan rutin, imunisasi, vaksinasi, dan pencegahan penyakit ▪ Mengadakan program kesehatan gratis dan memberikan bantuan untuk biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta menyediakan asuransi kesehatan daerah yang inklusif ▪ Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru ▪ Menyelenggarakan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit, pola hidup sehat, pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, dan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat ▪ Mengembangkan sistem manajemen data kesehatan yang efisien untuk melacak kesehatan masyarakat, memonitor tren penyakit, dan mengelola informasi pasien ▪ Menerapkan teknologi telemedicine untuk memungkinkan konsultasi kesehatan jarak jauh, terutama di daerah yang sulit dijangkau ▪ Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan melalui forum kesehatan dan konsultasi publik ▪ Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk melengkapi dan memperluas upaya kesehatan
2. 2.Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum
3. 3.Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata
4. 4.Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik
5. 5.Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas NO MISI ARAH KEBIJAKAN ▪ Mengembangkan rencana darurat dan respons cepat untuk situasi kesehatan krisis, seperti wabah penyakit atau bencana alam, untuk melindungi kesehatan masyarakat secara efektif ▪ Menyediakan pelatihan dan simulasi bagi tenaga kesehatan dan responden darurat untuk memastikan kesiapan dalam menangani situasi darurat ▪ Menyediakan berbagai program sosial untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu, seperti bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan layanan kesehatan sosial ▪ Menyediakan bantuan sosial langsung untuk keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas guna memenuhi kebutuhan dasar mereka ▪ Mendukung penyelenggaraan acara dan perayaan keagamaan serta memperkuat kerja sama antar umat beragama
6. 35.Membangun dan memelihara tempat-tempat ibadah, termasuk pondok pesantren
7. 36.Menyediakan dan mendukung program pendidikan agama di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, termasuk pelatihan bagi pendidik agama
8. 37.Mengadakan kursus dan seminar tentang nilai-nilai agama yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan etika sosial
9. 38.Menciptakan forum untuk dialog antar umat beragama guna meningkatkan saling pengertian dan toleransi antar kelompok agama yang berbeda
10. 39.Mendorong kegiatan bersama yang melibatkan berbagai komunitas agama untuk membangun rasa kebersamaan dan toleransi
11. 40.Menyediakan layanan penyuluhan dan dukungan bagi masyarakat yang menghadapi masalah sosial, seperti kekerasan domestik, penyalahgunaan narkoba, dan masalah kesehatan mental
12. 41.Mengembangkan kebijakan yang memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas
13. 42.Menyelenggarakan program kesadaran tentang hak- hak sosial dan hukum untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketidakadilan
14. 43.Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan komunitas untuk memperkuat solidaritas sosial
15. 44.Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk kelompok masyarakat dalam mengelola kegiatan sosial dan proyek-proyek komunitas
16. 45.Melindungi dan melestarikan warisan budaya lokal, seperti situs bersejarah, tradisi, dan seni, melalui program pemeliharaan dan restorasi
17. 46.Menyelenggarakan festival, pameran, dan acara budaya yang merayakan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal
18. 47.Mengintegrasikan pendidikan tentang budaya lokal dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran dan apresiasi sejak dini
19. 48.Menggunakan media lokal untuk mempromosikan budaya dan seni, serta menyediakan platform untuk seniman lokal dan kelompok budaya
20. 49.Membangun kerja sama dengan organisasi budaya, komunitas seni, dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan acara dan program budaya NO MISI ARAH KEBIJAKAN
21. 50.Mendorong pertukaran budaya dengan daerah lain atau negara lain untuk memperluas wawasan budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap keragaman
22. 51.Menyelenggarakan kampanye kesadaran dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan etnis
23. 52.Menggunakan media sosial, poster, dan materi kampanye untuk menyebarluaskan pesan-pesan tentang persatuan dan toleransi
24. 53.Membuat forum atau kelompok diskusi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk membahas isu-isu terkait keberagaman dan mencari solusi bersama
25. 54.Menyelenggarakan acara bersama, seperti festival budaya, hari besar keagamaan, dan kegiatan sosial yang melibatkan semua komunitas untuk membangun rasa saling pengertian
26. 55.Mendukung dan memfasilitasi acara budaya dan seni yang merayakan keberagaman, serta mempromosikan partisipasi masyarakat dalam acara-acara tersebut
27. 56.Mengintegrasikan pendidikan tentang keberagaman dan toleransi dalam kurikulum sekolah, serta menyediakan pelatihan bagi tenaga pendidik
28. 57.Menyediakan pelatihan dan workshop untuk masyarakat tentang keterampilan sosial, empati, dan cara menghadapi perbedaan dengan positif
29. 58.Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program yang mempengaruhi kehidupan mereka, memastikan bahwa suara semua kelompok terdengar
30. 59.Memberdayakan masyarakat dan kelompok masyarakat termasuk para tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan pondok pesantren
31. 60.Mendukung organisasi masyarakat dan kelompok- kelompok lokal dalam kegiatan yang mempromosikan persatuan dan kerja sama antar kelompok
32. 61.Memberikan dukungan kepada inisiatif komunitas yang bertujuan untuk mempromosikan persatuan dan kesatuan, seperti program-program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lintas budaya
33. 62.Menyediakan pendanaan atau sumber daya bagi proyek-proyek yang mempromosikan keberagaman dan integrasi sosial
34. 63.Menyediakan layanan mediasi dan resolusi konflik untuk menyelesaikan perselisihan atau ketegangan yang mungkin timbul antara kelompok-kelompok masyarakat
35. 64.Mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk menangani kasus-kasus intoleransi atau diskriminasi dengan cepat dan adil
36. 65.Mengawasi situasi sosial dan memantau potensi konflik atau ketegangan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan
37. 66.Menegakkan hukum dan peraturan yang melarang diskriminasi dan kebencian berbasis ras, agama, atau etnis
38. 67.Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga agama, dan kelompok budaya untuk mengimplementasikan program-program yang mendukung toleransi dan persatuan
39. 68.Membentuk jaringan kerja dengan berbagai pihak untuk memastikan koordinasi yang baik dalam upaya mempromosikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan NO MISI ARAH KEBIJAKAN
40. 69.Mengimplementasikan program pemberdayaan sosial yang fokus pada pengembangan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi kelompok rentan
41. 70.Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi keluarga yang mengalami masalah sosial, seperti kekerasan domestik atau ketergantungan narkoba
42. 71.Menyediakan program yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak
43. 72.Membentuk forum atau kelompok diskusi untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program-program kesejahteraan
44. 73.Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, program kesejahteraan, dan pengambilan keputusan lokal
45. 74.Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga sosial untuk memperluas jangkauan program kesejahteraan dan memaksimalkan dampaknya
46. 75.Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung program-program sosial dan memberikan sumber daya tambahan
47. 64.Mendirikan atau mendukung pusat kreatif dan inkubator yang menyediakan ruang, peralatan, dan sumber daya untuk para pelaku ekonomi kreatif, seperti seniman, desainer, dan pengusaha kreatif
48. 65.Menyediakan ruang usaha yang terjangkau dan strategis untuk bisnis kreatif, termasuk studio seni, galeri, dan ruang kerja bersama
49. 66.Menyediakan akses ke pembiayaan, hibah, dan pinjaman dengan syarat yang fleksibel untuk mendukung start-up dan usaha kecil dalam sektor kreatif
50. 67.Menerapkan program insentif untuk mendorong investasi dan pengembangan bisnis di sektor ekonomi kreatif
51. 68.Menyediakan pelatihan keterampilan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam bidang seperti desain grafis, multimedia, seni, dan pemasaran digital
52. 69.Mengintegrasikan mata pelajaran terkait kreativitas dan inovasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah- sekolah dan lembaga pendidikan tinggi
53. 70.Memfasilitasi program mentoring dengan para ahli dan pelaku industri untuk membantu pengembangan bisnis dan keterampilan individu
54. 71.Menyediakan bimbingan karir untuk membantu individu memilih jalur karir di sektor kreatif dan mengembangkan portofolio mereka
55. 72.Menciptakan atau mendukung platform digital untuk memasarkan produk dan jasa kreatif secara lebih luas, baik secara lokal maupun global
56. 73.Menyelenggarakan event, pameran, dan festival kreatif untuk memperkenalkan produk dan jasa kepada publik dan calon pembeli
57. 74.Mengembangkan branding kota sebagai pusat ekonomi kreatif untuk menarik perhatian investor, wisatawan, dan pelaku industri kreatif
58. 75.Mengadakan kampanye promosi untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi sektor kreatif di kota
59. 76.Membangun kemitraan dengan sektor swasta, perusahaan besar, dan lembaga keuangan untuk mendukung dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif
60. 77.Menyusun program bersama dengan perusahaan dan lembaga swasta yang dapat memberikan dukungan dan peluang bagi pelaku kreatif NO MISI ARAH KEBIJAKAN
61. 78.Menjalin kerja sama dengan kota-kota atau negara lain untuk pertukaran ide, teknologi, dan praktik terbaik di bidang ekonomi kreatif
62. 79.Mengikutsertakan pelaku kreatif dalam proyek internasional dan jaringan global untuk memperluas jangkauan dan peluang bisnis
63. 80.Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mempermudah pendirian dan operasional usaha di sektor kreatif, serta mengurangi hambatan birokrasi
64. 81.Menyediakan dukungan dan perlindungan untuk hak kekayaan intelektual agar pelaku ekonomi kreatif dapat melindungi inovasi dan karyanya
65. 82.Menyediakan penyuluhan mengenai hak kekayaan intelektual dan hukum terkait untuk memastikan bahwa pelaku kreatif memahami dan dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang ada
66. 83.Memberikan bantuan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
67. 84.Menginisiasi proyek infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi
68. 85.Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk membuka peluang kerja dan menciptakan program magang atau pelatihan kerja
69. 86.Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, taman, dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup
70. 87.Menyediakan layanan dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah
71. 88.Menyelenggarakan program untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, termasuk penghijauan, pengurangan sampah, dan perlindungan sumber daya alam
72. 89.Menyediakan ruang publik dan fasilitas yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok untuk beraktivitas dan berkumpul secara aman dan nyaman
73. 90.Mengimplementasikan program pelatihan terstruktur untuk pegawai pemerintah kota dalam berbagai bidang, seperti manajemen, teknologi informasi, dan pelayanan publik
74. 91.Mendorong pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan, sertifikasi, dan program pengembangan profesional lainnya
75. 92.Menyusun standar operasional dan prosedur (SOP) untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan publik
76. 93.Menerapkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat
77. 94.Menyediakan kursus dan pelatihan khusus dalam kepemimpinan dan manajemen bagi pejabat tinggi dan manajer di pemerintahan kota
78. 95.Memfasilitasi program mentoring untuk mempersiapkan calon pemimpin dan meningkatkan keterampilan manajerial
79. 96.Mengembangkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan adil untuk menilai kontribusi pegawai serta memberikan umpan balik yang konstruktif
80. 97.Menyediakan sistem insentif dan penghargaan untuk memotivasi pegawai dan mendorong kinerja yang baik Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 3.6 PROGRAM PRIORITAS 3.6.1 PROGRAM PRIORITAS KOTA SUKABUMI Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome. Pada perumusannya, penentuan program prioritas juga mempertimbangkan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi sebagaimana yang disampaikan pada saat kampanye. Berdasarkan hasil analisis terhadap program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang telah dijanjikan saat kampanye, maka telah disepakati dan dikelompokkan menjadi 14 (empat belas) program unggulan sebagai berikut: A. Misi 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Masyarakat Berbasis Vokasi serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
81. 1.Beasiswa Sarjana (Berbasis Kewilayahan dan Disabilitas) Program unggulan pemberian beasiswa sarjana merupakan program beasiswa yang ditujukan untuk masyarakat Kota Sukabumi yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke tingkat Sarjana, namun memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi. Penentuan penerima beasiswa akan diatur dengan mekanisme yang sederhana, tepat sasaran dan selektif dengan melibatkan berbagai pihak untuk prosesnya. Pemberian beasiswa dilakukan untuk dua kategori yaitu:
a.Berbasis Kewilayahan Penerima beasiswa akan diatur dengan mempertimbangkan unsur keadilan dari sisi asal wilayah penerima. Dalam implementasinya akan melibatkan pihak yang berwenang serta aparatur wilayah yang sangat memahami kondisi lapangan.
b.Kategori Disabilitas Pemberian beasiswa untuk disabilitas adalah sangat penting untuk membantu individu disabilitas mencapai cita-cita mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja. '•' .., -~9, .. ,1, Beasiswa ini bukan hanya sekedar bantuan keuangan, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan dan dukungan terhadap hak-hak individu disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang lain. Dalam implementasinya, pemberian beasiswa ini akan melibatkan pihak terkait yang berwenang seperti: Disabilitas Group Planner, Institusi pendidikan luar biasa serta komunitas atau organisasi yang perhatian terhadap sahabat disabilitas. Hal tersebut untuk lebih memastikan bahwa pemberian beasiswa dapat tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat kepada sahabat disabilitas.
1. 2.Pelatihan Vokasi melalui Optimalisasi BLK Program unggulan optimalisasi BLK ini akan dilakukan melalui beberapa cara, seperti meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung, meningkatkan kualitas program pelatihan, memperbarui kurikulum, dan meningkatkan kualitas instruktur. Selain itu, BLK juga dapat bekerja sama dengan industri untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan optimalisasi BLK, pendidikan vokasi dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sehingga mereka dapat bersaing di dunia kerja yang semakin ketat. Selain itu, optimalisasi BLK juga dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam jangka panjang, optimalisasi BLK dapat membantu meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan ekonominya dan menjadi lebih mandiri.
2. 3.Peningkatan Puskesmas (Layanan Puskesmas Gratis, Homecare, Ambulance) Program unggulan peningkatan Puskesmas hadir untuk terus memastikan pentingnya keberadaan Puskesmas serta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas. Kondisi saat ini, masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, maka ketika mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar memerlukan pembiayaan. Ke depan, pemerintah harus hadir dalam memastikan warga Kota Sukabumi dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa biaya walaupun belum memiliki jaminan kesehatan, dengan catatan masyarakat tersebut dijadikan prioritas untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Sukabumi. Selain itu melalui program unggulan ini pemerintah daerah juga harus bisa memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat di akses oleh masyarakat yang punya keterbatasan datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan home care serta ambulance. Melalui program ini petugas kesehatan akan hadir langsung ke setiap rumah masyarakat yang membutuhkan serta apabila memerlukan rujukan dapat langsung difasilitasi oleh pelayanan Ambulance.
3. 4.Posyandu Ayeuna (Operasional Posyandu) Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama ibu dan anak. Posyandu menyediakan berbagai layanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan penanganan penyakit ringan. Namun, untuk menjalankan operasional posyandu, diperlukan anggaran yang memadai. Anggaran operasional posyandu digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti pembelian obat-obatan, peralatan kesehatan, dan biaya operasional lainnya. Pemberian anggaran operasional posyandu sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, anggaran operasional posyandu memungkinkan posyandu untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Kedua, pemberian anggaran operasional posyandu juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Ketiga, pemberian anggaran operasional posyandu juga dapat membantu mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit. Dengan adanya posyandu yang berfungsi dengan baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan memperoleh penanganan yang tepat untuk berbagai penyakit. B. Misi 2: Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial, Budaya dan Memperkuat Toleransi, Ketenteraman serta Ketertiban Umum
4. 1.Sukabumi Kota Wakaf Wakaf adalah salah satu konsep dalam Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Wakaf dapat berupa harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak berupa Uang, dan harta benda bergerak selain uang yang dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, bantuan modal usaha dan lain-lain. Program unggulan “Sukabumi Kota Wakaf” adalah suatu konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan kota, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Program Kota Wakaf merupakan program pemberdayaan, pengembangan, dan pengelolaan harta benda wakaf berbasis kewilayahan dengan mengikutsertakan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan umum. Dalam rangka menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, maka pemerintah daerah haruslah melakukan berbagai langkah dalam menuju cita-cita tersebut. Salah satu yang akan dilakukan sebagai tahap awal, adalah program Gerakan Wakaf Uang, dimana seluruh lapisan masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara dan dunia usaha dihimbau untuk melakukan wakaf uang sesuai kemampuan masyarakat. Gerakan Wakaf Uang ini dilaksanakan dengan tidak ada paksaan. Gerakan wakaf uang inilah yang nanti akan menjadi salah satu prasyarat utama dalam menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, dimana dalam implementasinya akan diatur lebih lanjut dengan aturan pelaksanaan. Pengelolaan wakaf uang nantinya akan dilakukan oleh lembaga Nazhir Wakaf Uang yang kredibel dan menghindari terjadinya conflict of interest. Selanjutnya Nazhir Wakaf Uang akan melakukan pengelolaan yang hasilnya akan disalurkan manfaatnya kepada masyarakat Kota Sukabumi sesuai dengan akta ikrar dan ketentuan yang berlaku.
5. 2.Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembangunan (Insentif Marbot, Guru Ngaji, RT, RW, dan Linmas) Pembangunan di Kota Sukabumi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peranan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena mereka adalah subjek dan objek pembangunan itu sendiri. Dengan peranan masyarakat, pembangunan di Kota Sukabumi dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam bentuk ide, sumber daya, dan tenaga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat tersebut, maka diluncurkan sebuah program unggulan untuk memberikan apresiasi dan penguatan akan peran masyarakat dalam pembangunan. Implementasinya adalah pemberian insentif kepada para RT, RW, Marbot/Pengurus Masjid, Guru Ngaji, serta Linmas yang selama ini senantiasa aktif memberikan sumbangsih kepada keberhasilan pembangunan di Kota Sukabumi. Pemberian insentif ini dilakukan setiap bulan, dengan catatan unsur masyarakat tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membantu pemerintah sesuai bidangnya dan berdasarkan arahan atau ketentuan yang akan disampaikan dalam sebuah regulasi khusus. Sebagai salah satu contoh adalah keterlibatan para RT dan RW dalam mendukung program strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi.
6. 3.Pusat Konseling Keluarga Ayeuna (Ponsel Ayeuna) (Konseling Ibu, Ayah, Anak, Remaja) Pusat Konseling Keluarga Ayeuna merupakan sebuah program unggulan yang memfokuskan pada ketahanan keluarga dengan memberikan konsultasi gratis serta solusi-solusi bagi permasalahan keluarga untuk penduduk Kota Sukabumi. Melalui Pusat Konseling Keluarga Ayeuna, diharapkan dapat berperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga. Melalui program ini akan didapatkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, menyediakan layanan konseling yang profesional dan terintegrasi untuk membantu keluarga mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Kedua, menyediakan informasi dan edukasi tentang cara mengelola konflik dan masalah keluarga. Ketiga, membantu keluarga mengembangkan kemampuan dan strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Keberadaan pusat konseling keluarga ayeuna ini diharapkan memiliki dampak positif pada masyarakat. Dengan adanya pusat konseling keluarga ayeuna, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah ke layanan konseling dan penanganan masalah keluarga. Hal ini dapat membantu mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, dan gangguan mental. Selain itu, keberadaan pusat konseling keluarga juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara luas.
7. 4.Pemuda Berdaya (optimalisasi peran dan anggaran kepemudaan) Di tengah-tengah perubahan zaman yang cepat dan kompleks, peran pemuda menjadi sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara. Pemuda merupakan generasi penerus yang akan mewarisi tanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan negara di masa depan. Pemuda memiliki energi, kreativitas, dan idealisme yang tinggi, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam proses pembangunan. Program unggulan pemuda berdaya sangat relevan untuk mendukung peningkatan peran pemuda dalam pembangunan. Melalui program ini pemerintah daerah akan memberikan kesempatan kepada para pemuda di semua sektor untuk dapat berperan lebih besar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Melalui program unggulan ini pemerintah daerah akan memberikan kesempatan kepada pemuda seperti dalam hal menyusun sendiri perencanaan pembangunan versi pemuda yang fokus kepada peningkatan peran dan kualitas pemuda itu sendiri, selain itu peningkatan kualitas dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk sektor-sektor strategis bidang kepemudaan juga akan semakin diperhatikan. Dalam implementasinya akan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga yang menampung para pemuda di dalamnya. Selanjutnya ke depannya diharapkan peran pemuda dalam pembangunan dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kemajuan Kota Sukabumi, serta dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memajukan ekonomi, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. C. Misi 3: Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
8. 1.Menata Kebaikan Tech Dalam era digital saat ini, mempromosikan produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada platform digital merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas, meningkatkan penjualan, dan memperluas jangkauan pasar. Untuk itulah maka program menata kebaikan tech hadir yang merupakan sebuah platform promosi gratis berbasis digital yang dilakukan melalui pembuatan vlog reality, podcast dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk dan di seleksi secara profesional yang berisikan kreator digital dan profesional lainnya sesuai bidang keahliannya, dengan tujuan untuk mempromosikan UKM, UMKM, pariwisata serta program unggulan dan kreatif yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui program ini masyarakat atau komunitas yang mempunyai produk unggulan dan memerlukan pemasaran lebih jauh dapat dibantu untuk lebih diperkenalkan kepada masyarakat luas baik Kota Sukabumi maupun di luar Kota Sukabumi. Selain itu program-program unggulan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta program-program prioritas lainnya di setiap Perangkat daerah ataupun dari lembaga lain dapat juga diperkenalkan melalui program ini, sehingga dapat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dan pada akhirnya akan lebih banyak masyarakat yang menerima manfaat dari berbagai program tersebut.
9. 2.Dana Bergulir Merupakan sebuah program yang menyiapkan dana untuk modal usaha yang pengelolaannya diserahkan kepada lembaga yang kompeten sesuai ketentuan perundang- undangan. Dana yang disediakan untuk program ini difokuskan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan dengan terlebih dahulu dilakukan pembatasan jumlah pinjaman sesuai ketentuan. Selanjutnya dana ini akan dikembalikan secara bertahap dan tidak memberatkan, dari masyarakat yang melakukan pinjaman kepada lembaga pengelola tersebut. Dengan demikian dana ini akan tetap tersedia atau kembali utuh, yang selanjutnya dapat dijadikan modal bergulir kembali untuk masyarakat yang lainnya. Kedepannya sangat memungkinkan jumlah pinjaman akan bisa menjadi lebih banyak dari pinjaman awal yang diberikan. Melalui program unggulan ini diharapkan akan menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki potensi untuk menjadi wirausaha. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memperoleh akses ke modal usaha yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. D. Misi 4: Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Publik 1.Infrastruktur Ayeuna (Stadion Bertaraf Nasional dan Infrastruktur Publik lainnya) Pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi merupakan salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di kota ini. Infrastruktur utama yang harus jadi prioritas adalah yang berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan publik. Salah satunya adalah infrastruktur dalam mendukung kegiatan olahraga masyarakat. Namun demikian kondisi hari ini fasilitas olahraga yang memadai dan memenuhi standar nasional masih sangat terbatas. Salah satunya adalah Stadion yang merupakan sebuah ikon dari pusat kegiatan olahraga di suatu wilayah. Oleh karena itu, maka pembangunan sebuah stadion olahraga berstandar nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung perkembangan dunia olahraga, serta mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik di Kota Sukabumi. Program unggulan Infrastruktur Ayeuna melalui pembangunan stadion olahraga berstandar nasional bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi perkembangan olahraga, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam implementasinya pembiayaan program infrastruktur ini akan menggunakan berbagai pendekatan pembiayaan mulai dari PAD, dana transfer, investor, CSR serta dari berbagai sumber lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari pemerintah, swasta, serta masyarakat, Sukabumi dapat memiliki stadion yang menjadi kebanggaan bersama dan memberikan manfaat besar bagi semua pihak.
10. 2.Layanan Ambulans Jenazah Program unggulan Layanan Ambulans Jenazah hadir dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program ini masyarakat bisa mengakses layanan ambulans tanpa biaya dengan hanya menyampaikan permohonan kepada lembaga yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaannya. Program unggulan layanan ambulans jenazah bukan sekadar kendaraan pengangkut, tetapi juga bentuk penghormatan terakhir bagi seseorang yang telah berpulang. Dengan adanya layanan ini, jenazah dapat dipindahkan dengan cepat dan dalam kondisi yang terjaga. Selain itu, layanan ini sangat membantu keluarga yang mungkin tidak memiliki akses kendaraan yang memadai untuk membawa jenazah. Terlebih lagi, dalam kasus tertentu seperti kecelakaan, pemulangan jenazah dari luar kota, atau kondisi medis tertentu, ambulans jenazah menjadi solusi yang sangat dibutuhkan. .• •. . • • • • • E. Misi 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintah untuk Pelayanan Publik Berkualitas
11. 1.Sukabumi Menyala (Layanan Publik Terintegrasi) Di era digital saat ini, masyarakat menginginkan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Namun, sering kali layanan publik tersebar di berbagai platform, masing-masing dengan sistem dan prosedur yang berbeda. Menyatukan semua layanan publik dalam satu portal yang terintegrasi merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses semua layanan publik yang dibutuhkan dalam satu tempat, tanpa harus mengunjungi beberapa tempat yang berbeda. Program unggulan Sukabumi Menyala difokuskan pada integrasi pelayanan publik yang ada di Kota Sukabumi sehingga terciptanya beberapa manfaat yaitu kemudahan akses, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta mendukung transformasi digital nasional. Program ini tentu sangat sejalan dengan konsep smart city atau kota cerdas yaitu sebuah konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk dalam aspek pelayanan publik. Teknologi digunakan untuk mempercepat proses birokrasi, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
12. 2.NGOPI (Ngobrol Happy bareng Wali Kota) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk selanjutnya bekerja melaksanakan janji politik yang sudah disampaikan. Setelah dilantik maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi milik masyarakat dan bertugas untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus mendengar secara langsung masukan, pendapat, keluhan dan permasalahan langsung dari masyarakat sehingga program kerja yang dilaksanakannya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Dalam mengakomodir kebutuhan tersebut, maka program unggulan NGOPI (Ngobrol Happy bareng Wali Kota dan Wakil Wali Kota) hadir sebagai jembatan komunikasi antar masyarakat dengan pemimpinnya. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan berbasis kewilayahan serta juga dapat dilakukan dengan berbasiskan tematik tertentu. Berdasarkan cascading kinerja yang dimulai visi dan mempertimbangkan program unggulan di atas, maka program prioritas Kota Sukabumi untuk 5 (lima) tahun ke depan seperti pada tabel di bawah ini. - 165 - Tabel 3.4 Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2026 - 2030 VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAMPRIORITAS KET Visi:“Mewujudkan MasyarakatKota Sukabumi yangInovatif, Mandiri, Agamis,Nasionalis”Misi: 1. Pengembangansumber dayamanusia danketerampilanmasyarakat berbasisvokasi sertapeningkatan kualitaspelayanan kesehatanmasyarakat 2. Pengamalan nilai - nilai agama, sosial,budaya, danmemperkuattoleransi,ketenteraman sertaketertiban umum 3. Pengembanganekonomi kreatif danpariwisata 4. Peningkatan kualitaslingkungan daninfrastruktur publik Terwujudnya SDM KotaSukabumi yang ungguldan berkarakter Indeks PembangunanManusia Terwujudnyapendidikan masyarakatkota yang berkualitasdan merata Indeks Pendidikan Meningkatnya PartisipasiAnak Usia SekolahDalam Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia 7 -15 Tahun yang Berpartisipasidalam Pendidikan Dasar(APS) Program PengelolaanPendidikan Meningkatnya PartisipasiAnak Usia SekolahDalam Pendidikan AnakUsia Dini dan PendidikanNonformal/Keseteraan • Jumlah Anak Usia 5 -6 Tahun yangBerpartisipasi dalamPendidikan Anak UsiaDini (APS) • Jumlah Anak Usia 7 -18 Tahun yangBerpartisipasi dalamPendidikan Kesetaraan Meningkatnya layananperpustakaan sesuaistandar nasional Persentase PeningkatanJumlah KunjunganPerpustakaan Program PembinaanPerpustakaan Terwujudnyakesehatan masyarakatkota yang berkualitas Usia Harapan Hidup Meningkatnya kualitaskesehatan masyarakat Prevalensi Stunting Program Pemenuhan UpayaKesehatan Perorangan danMasyarakat Meningkatnya kualitaspengendalian danpencegahan penyakit Angka Keberhasilanpengobatan TB Meningkatnya kualitaslayanan primer, rujukandan laboratoriumkesehatan Persentase FasilitasPelayanan KesehatanSesuai Standar Meningkatnya kualitasperbekalan kesehatandan pembiayaankesehatan Persentase FasilitasKesehatan denganPerbekalan KesehatanSesuai Standar - 166 - VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAMPRIORITAS KET 5. Penguatan tatakelola pemerintahanuntuk pelayananpublik berkualitas Meningkatnya kualitaspemberdayaanmasyarakat bidangkesehatan Persentase Kelurahandengan Minimal 75%Posyandu Siklus Hidupyang Aktif Program PemberdayaanMasyarakat Bidang Kesehatan Meningkatnyaperlindungan dankesejahteraan sosialmasyarakat kota Tingkat Kemiskinan Meningkatnya cakupanperlindungan danjaminan sosial Persentase Keluarga MiskinPenerima PerlindunganSosial yang Tergraduasidari Kemiskinan Program Perlindungan danJaminan Sosial Meningkatnyapenyerapan tenagakerja masyarakat kota Tingkat PengangguranTerbuka Meningkatnyakompetensi tenaga kerja Persentase Tenaga Kerjayang TersertifikasiKompetensinya Program Pelatihan Kerja danProduktivitas Tenaga Kerja Meningkatnyapenempatan tenagakerja Persentase Tenaga Kerjayang Ditempatkan Program Penempatan TenagaKerja Terwujudnyamasyarakat KotaSukabumi yang agamis,toleran, tentram,berbudaya, dan inklusif Indeks Rasa Aman Terwujudnyamasyarakat kota yangagamis dan toleran Indeks Kerukunan UmatBeragama Meningkatnya kualitasmasyarakat kota yangagamis Indeks Zakat Nasional KotaSukabumi Program Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Meningkatnyapembinaan kerukunanantar suku dan intrasuku, umat beragama,ras, dan golonganlainnya Persentase Konflik antarInter Umat Beragama yangDiantisipasi Program Pembinaan danPengembangan KetahananEkonomi, Sosial dan Budaya TerwujudnyaMasyarakat KotaSukabumi yangTentram dan Tertib Indeks PenyelenggaraanTrantibumlinmas MeningkatnyaPenanganan Gangguan Persentase GangguanTrantibumlinmas yangterselesaikan Program PeningkatanKetentraman dan KetertibanUmum - 167 - VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAMPRIORITAS KET Trantibumlinmas diKota Sukabumi Terwujudnyamasyarakat kota yangberbudaya Indeks Warisan Budaya Meningkatnya peranserta masyarakat dalampengembangankebudayaan Tingkat PartisipasiMasyarakat terhadapPerlindungan,Pengembangan, danPemanfaatan ObjekPemajuan Tradisi Budaya Program PengembanganKebudayaan Terwujudnyamasyarakat kota yanginklusif Indeks PembangunanBerwawasanKependudukan Meningkatnyapemberdayaan danperan serta masyarakatdalam mewujudkanKeluarga Sejahtera (KS) Persentase Keluarga yangMengikuti KelompokKegiatan KetahananKeluarga Program Pemberdayaan danPeningkatan KeluargaSejahtera Meningkatnya kualitasdan efektivitaspenyelenggaraan PUGdan peran perempuandalam pembangunan • Persentase AnggaranResponsif Gender (ARG) • Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (TPAK)Perempuan Program PengarusutamaanGender dan PemberdayaanPerempuan Terjaminnyapemenuhan hak semuaanak secarakomprehensif Indeks Pemenuhan HakAnak (IPHA) Program Pemenuhan Hak Anak Meningkatnya dayasaing kepemudaan Rasio Wirausaha Pemuda Program PengembanganKapasitas Daya SaingKepemudaan Terwujudnyapertumbuhan danproduktivitas ekonomiKota Sukabumi yanginklusif PDRB Per Kapita Meningkatnyaekonomi kreatif kota Indeks Kota Kreatif Meningkatnya kualitasekosistem kreatif Persentase Pelaku EkonomiKreatif yang MemilikiKekayaan Intelektual Program PengembanganEkonomi Kreatif melaluiPemanfaatan danPerlindungan Hak KekayaanIntelektual - 168 - VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAMPRIORITAS KET Meningkatnya dayasaing UMKM Persentase UKM MenjalinKemitraan Program PengembanganUMKM Berkembangnyaindustri pariwisataMICE Rasio PDRB PenyediaanAkomodasi dan MakanMinum Meningkatnya dayatarik destinasipariwisata Persentase PeningkatanKunjungan Wisatawan Program Peningkatan DayaTarik Destinasi Pariwisata Meningkatnya kualitasdan keterjangkauanpangan masyarakatkota Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnyadiversifikasi danketahanan panganmasyarakat Skor Pola Pangan Harapan Program PeningkatanDiversifikasi dan KetahananPangan Masyarakat Meningkatnyapengawasan mutu dankeamanan pangan Persentase Pangan Segaryang MemenuhiPersyaratan dan MutuKeamanan Pangan Program PengawasanKeamanan Pangan Terwujudnya pusatpertumbuhan ekonomibaru kota Rasio Terbentuknya PusatPertumbuhan EkonomiBaru Meningkatnya investasi Persentase PeningkatanNilai Investasi Program Pengembangan IklimPenanaman Modal Terwujudnyakemandirian kotadalam pengelolaankeuangan Pertumbuhan PendapatanAsli Daerah (PAD) Meningkatnyaekstensifikasi danintensifikasi pendapatanasli daerah Persentase Pajak Daerahterhadap Pendapatan AsliDaerah Program PengelolaanPendapatan Daerah Terwujudnyainfrastruktur KotaSukabumi yangberkualitas danberkelanjutan Indeks Kota Layak Huni Meningkatnya kualitasinfrastruktur danlingkungan hidup kota Indeks Kepuasan LayananInfrastruktur Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Tingkat Kemantapan JalanKota ProgramPenyelenggaraan Jalan - 169 - VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAMPRIORITAS KET MeningkatnyaKetersediaan fasilitaskelengkapan jalan Persentase Ketersediaanpenerangan jalan umumyang terpelihara danmemenuhi standar ProgramPenyelenggaraan Lalu Lintas d an Angkutan Jalan Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyediaan sistem air minum Persentase Jumlah RumahTangga yang MendapatkanAkses Terhadap Air MinumMelalui SPAM JaringanPerpipaan dan BukanJaringan PerpipaanTerlindungi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Persentase Luas KawasanKumuh di bawah 10 Hayang Ditangan Program Kawasan Permukiman Meningkatnya kualitasruang publik Persentase Ruang TerbukaHijau Kawasan Perkotaandalam kondisi baik Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya MeningkatnyaPerlindunganMasyarakat TerhadapBanjir dan MeningkatyaAkses MasyarakatTerhadap Irigasi Persentase PeningkatanPerlindungan KawasanPermukiman Rawan Banjir Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Meningkatnya kualitaslayanan persampahan Indeks Kinerja PengelolaanSampah Program PengelolaanPersampahan Meningkatnya kualitaslayanan air limbah Persentase Rumah Tanggadengan Akses Sanitasi AirLimbah Domestik Layakdan Aman Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Meningkatnya resilensikota terhadap bencanadan perubahan iklim Indeks Risiko Bencana Meningkatnyaketahanan bencana Daerah Persentase PemenuhanSPM Sub Urusan Bencana Program PenanggulanganBencana Meningkatnyapelayanan Persentase PenanggulanganBencana Kebakaran dan Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan - 170 - VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAMPRIORITAS KET penyelamatan danevakuasi korbankebakaran Non Kebakaran SesuaiStandar Pelayanan Kebakaran dan PenyelamatanNon Kebakaran Meningkatnyapengurangan emisi GRK Emisi Co2 Equivalen Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terwujudnya tata kelolapemerintahan KotaSukabumi yang adaptifdan inovatif Indeks Reformasi Birokrasi Terwujudnya tatakelola pemerintahankota berbasis digital Indeks SistemPemerintahan BerbasisElektronik (SPBE) Meningkatnyapenggunaan aplikasi informatika di pemerintahan Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalamPemerintahan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Meningkatnya efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dokumen Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yangSah dan PertanggungjawabanNasional Program Pengelolaan Arsip Meningkatnya kualitaspelayanan publik kota ⚫ Indeks PelayananPublik ⚫ Indeks Kepuasa n Masyarakat TingkatKota Meningkatnya kualitasimplementasi reformasibirokrasi dan pelayananpublik Nilai KepatuhanPenyelenggaraan PelayananPublik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatkan kualitasperaturan daerah yangditetapkan Persentase Prolegda yang Ditetapkan dengan Peraturan Daerah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Meningkatnya kualitas penyelenggaraanpengadaan barang dan jasa Indeks Tata KelolaPengadaan Program Perekonomian dan Pembangunan - 171 - VISI/MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAMPRIORITAS KET MeningkatnyaPemanfaatan InformasiKependudukan Persentase InformasiKependudukan yangDimanfaatkan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnyapenyelenggaraanpelayanan publik di kecamatan Indeks KepuasanMasyarakat di Kecamatan Program PenyelenggaraanPemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya inovasikota dalampembangunan Indeks Inovasi Daerah Meningkatnyapendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Terwujudnya birokrasipemerintahan kotayang transparan danakuntabel Indeks Reformasi BirokrasiGeneral (IRB General) KotaSukabumi Meningkatnya kualitasperencanaan,pengendalian danevaluasi pembangunandaerah ⚫ Persentase KeselarasanRPJMD dengan RKPD ⚫ Persentase KeselarasanRPJMD dengan Renstra Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah Meningkatnya kualitasimplementasi reformasibirokrasi dan pelayananpublik Nilai rata -rata RB Perangkat Daerah yangmelakukan pengukuranIRB -PD Program Penunjang UrusanPemerintahan DaerahKabupaten/Kota Meningkatnyapengelolaan keuangan dan barang milik daerah Nilai Laporan Keuangan Program PengelolaanKeuangan Daerah Meningkatnyaefektivitas pengawasaninternal Persentase Rekomendasi Pengawasan yang Ditindaklanjuti Program PenyelenggaraanPengawasan Terwujudnya ASN kotayang berintegritas,netral dan berkinerjatinggi Indeks Sistem Merit Meningkatnya tatakelola pengembangankarir ASN Persentase PengembanganKarir ASN sesuai dengan Kompetensinya Program Kepegawaian Daerah Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab III di atas, maka dapat disimpulkan logical framework dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode Tahun 2025 - 2030 adalah sebagaimana gambar di bawah ini. Gambar 3.9 Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode Tahun 2025 - 2030 Visi: Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis dan Nasionalis Tujuan 2: Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, berbudaya, dan inklusif Tujuan 5: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif Tujuan 4: Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan Tujuan 3: Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif Misi:
13. 1.Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
14. 2.Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban
15. 3.Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata
16. 4.Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik
17. 5.Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas Tujuan 1: Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter Sasaran 1.1: Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata Sasaran 1.2: Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas Sasaran 1.3: Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota Sasaran 1.4: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota Sasaran 2.1: Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran Sasaran 2.2: Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tentram dan Tertib Sasaran 2.3: Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya Sasaran 2.4: Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif Sasaran 3.1: Meningkatnya ekonomi kreatif kota Sasaran 3.2: Berkembangnya industri pariwisata MICE Sasaran 3.3:Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota Sasaran 3.4: Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota Sasaran 3.5: Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan Sasaran 4.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota Sasaran 4.2: Meningkatnya resilensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim Sasaran 5.1: Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital Sasaran 5.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota Sasaran 5.3: Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan Sasaran 5.4: Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel Sasaran 5.5: Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 Secara rinci logical framework dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi periode tahun 2025 - 2030 per tujuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Outcome 1.1.1: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Dasar Outcome 1.1.2: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Outcome 1.1.3: Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional Outcome 1.2.1: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Outcome 1.2.2: Meningkatnya kualitas pengendalian dan pencegahan penyakit Outcome 1.2.3: Meningkatnya kualitas layanan primer, rujukan dan laboratorium kesehatan Outcome 1.2.4: Meningkatnya kualitas perbekalan kesehatan dan pembiyaan kesehatan Outcome 1.2.5: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Outcome 1.3.1: Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial Outcome 1.4.1: Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Outcome 1.4.2: Meningkatnya penempatan tenaga kerja Outcome 2.1.1: Meningkatnya kualitas masyarakat kota yang agamis Outcome 2.1.2: Meningkatnya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya Outcome 2.2.1: Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibumlinmas di Kota Sukabumi Outcome 2.3.1:Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Outcome 2.4.1: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Outcome 2.4.2: Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Outcome 2.4.3: Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Outcome 2.4.4: Meningkatnya daya saing kepemudaan Outcome 3.1.1: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif Outcome 3.1.2: Meningkatnya daya saing UMKM Outcome 3.2.1: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Outcome 3.3.1: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Outcome 3.3.2: Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan Outcome 3.4.1: Meningkatnya investasi Outcome 3.5.1: Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah Outcome 4.1.1: Meningkatnya kualitas jalan jembatan Outcome 4.1.2: Meningkatnya pelayan an sarana transportasi darat Outcome 4.1.3: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyediaan sistem air minum Outcome 4.1.4: Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Outcome 4.1.5: Menigkatnya kualitas ruang publik Outcome 4.1.6: Menigkatnya kualitas layanan sumber daya air Outcome 4.1.7: Meningkatnya kualitas layanan persampahan Outcome 4.1.8: Meningkatnya kualitas layanan air limbah Outcome 4.2.1: Meningkatnya ketahanan bencana daerah Outcome 4.2.2: Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran Outcome 4.2.3: Meningkatnya pengurangan emisi GRK Outcome 5.1.1: Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan Outcome 5.1.2: Meningkatnya efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dokumen Outcome 5.2.1: Meningkatnyan kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik Outcome 5.2.2: Meningkatkan kualitas peraturan daerah yang ditetapkan Outcome 5.2.3: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Outcome 5.2.4: Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Outcome 5.2.5: Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan Outcome 5.3.1: Meningkatnya pendayagunaan inovasi Outcome 5.4.1: Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Outcome 5.4.2: Meningkatnyan kualitas implementsai reformasi birokrasi dan pelyanan publik Outcome 5.4.3: Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Outcome 5.4.4: Meningkatnya efektivitas pengawasan internal Outcome 5.5.1: Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN - 174 - Gambar 3.10 Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode Tahun 2025 - 2030 Berdasarkan Tujuan Pertama Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat Tingkat Kemiskinan MeningkatnyaPartisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Dasar Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Anak UsiaDini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Meningkatnya layanan perpustakaansesuai standar nasional Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas pengendalian dan pencegahan penyakit Meningkatnyakualitas layananprimer, rujukandan laboratorium kesehatan Meningkatnya kualitas perbekalan kesehatan dan pembiayaankesehatan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Meningkatnya penempatan tenaga kerja Jumlah anak usia 7- 15 tahun yangberpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 1. Jumlah anak usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)
18. 2.Jumlah anak usia 7- 18 Tahun yang berpartisipasi dalampendidikan kesetaraan (APS) Persentase peningkatan jumlah kunjunganperpustakaan Prevalensi Stunting Angka Keberhasilan pengobatan TB Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitaskesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase Kelurahan dengan minimal 75% Posyandu SiklusHidup yang Aktif Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasidari Kemiskinan Persentase Tenaga Kerja yangTersertifikasiKompetensinya Persentase Tenaga Kerja yangDitempatkan Program Pembinaan Perpustakaan Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan Program Perlindungan danJaminan Sosial Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Jumlah anak usia 7- 15 tahun yangberpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 1. Jumlah anak usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)
19. 2.Jumlah anak usia 7- 18 Tahun yang berpartisipasi dalampendidikan kesetaraan (APS) Persentase peningkatan jumlah kunjunganperpustakaan Prevalensi Stunting Angka Keberhasilan pengobatan TB Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitaskesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase Kelurahan dengan minimal 75% Posyandu SiklusHidup yang Aktif Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasidari Kemiskinan Persentase Tenaga Kerja yangTersertifikasiKompetensinya Persentase Tenaga Kerja yangDitempatkan PD Urusan Perpustakaan Urusan Kesehatan Urusan Sosial Urusan Tenaga Kerja Urusan Tenaga Kerja INDIKATOR PROGRAM Urusan Pendidikan Urusan Kesehatan TUJUANSASARANOUTCOMES - PROGRAM OUTCOMES INDIKATOR OUTCOMES PROGRAM Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas Meningkatanya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota INDIKATOR SASARAN Indeks Pendidikan Usia Harapan Hidup Tingkat Pengangguran Terbuka TUJUAN Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter INDIKATOR TUJUAN Indeks Pembangunan Manusia SASARAN - 175 - Gambar 3.11 Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode tahun 2025 - 2030 Berdasarkan Tujuan Kedua Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 Terwujudnya Masyarakat KotaSukabumi yang Tentram dan Tertib Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya Indeks PenyelenggaraanTrantibumlinmas Indeks Warisan Budaya Meningkatnya kualitasmasyarakat kota yang agamis Meningkatnya pembinaan kerukunanantar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya MeningkatnyaPenangananGangguan Trantibumlinmas di Kota Sukabumi Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUGdan peran perempuandalam pembangunan Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Meningkatnya dayasaing kepemudaan Indeks Zakat Nasional Kota Sukabumi Persentase konflikantar inter umatberagama yang diantisipasi Persentase GangguanTrantibumlinmas yang terselesaikan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok KegiatanKetahanan Keluarga Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Rasio Wirausaha Pemuda Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan KewaspadaanNasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Peningkatan Ketentraman danKetertiban Umum Program Pengembangan Kebudayaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pemenuhan Hak Anak Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Indeks Zakat Nasional Kota Sukabumi Persentase konflikantar inter umatberagama yang diantisipasi Persentase GangguanTrantibumlinmas yang terselesaikan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok KegiatanKetahanan Keluarga Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Rasio Wirausaha Pemuda PD Urusan Sekretariat Daerah Urusan KesatuanBangsa dan Politik Urusan Ketentramandan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Kebudayaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Kepemudaan dan Olahraga OUTCOMES INDIKATOR OUTCOMES PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TUJUANSASARANOUTCOMES - PROGRAM Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif INDIKATOR SASARAN Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) TUJUAN Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif INDIKATOR TUJUAN Indeks Rasa Aman SASARAN - 176 - Gambar 3.12 Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode Tahun 2025 - 2030 Berdasarkan Tujuan Ketiga Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 202 5 Berkembangnya industripariwisata MICE (Meeting,Incentives, Conventions, Exhibitions) Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Pertumbuhan PAD Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif Meningkatnya daya saing UMKM Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Meningkatnya diversifikasi danketahanan pangan masyarakat Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan Meningkatnya investasi Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual Persentase UMKMMenjalin Kemitraan Persentase PeningkatanKunjungan Wisatawan Skor Pola Pangan Harapan Persentase pangan segar yang memenuhi pesyaratan dan mutu keamanan pangan Persentase peningkatan nilai investasi Persentase Pajak Daerahterhadap Pendapatan Asli Daerah Program PengembanganEkonomi Kreatif melalui Pemanfaatan danPerlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan UMKM Program PeningkatanDaya Tarik Destinasi Pariwisata Program Peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan Masyarakat Program Pengawasan Keamanan Pangan Program PengembanganIklim Penanaman Modal Program PengelolaanPendapatan Daerah Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual Persentase UMKMMenjalin Kemitraan Persentase PeningkatanKunjungan Wisatawan Skor Pola Pangan Harapan Persentase pangan segar yang memenuhi pesyaratan dan mutu keamanan pangan Persentase peningkatan nilai investasi Persentase Pajak Daerahterhadap Pendapatan Asli Daerah PD Urusan Pariwisata Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Urusan Pariwisata Urusan Pangan Urusan Pangan Urusan Penanaman Modal Urusan Keuangan INDIKATOR OUTCOMES PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TUJUANSASARANOUTCOMES - PROGRAM Meningkatnya ekonomi kreatif kota Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota INDIKATOR SASARAN Indeks Kota Kreatif Indeks Ketahanan Pangan TUJUAN Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif INDIKATOR TUJUAN PDRB Per Kapita SASARAN OUTCOMES - 177 - Gambar 3.13 Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode Tahun 2025 - 2030 Berdasarkan Tujuan Keempat Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 Meningkatnya kualitas jalan jembatan MeningkatnyaKetersediaan fasilitas kelengkapan jalan Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyediaansistem air minum Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Menigkatnya kualitas ruang publik MeningkatnyaPerlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatya AksesMasyarakat Terhadap Irigasi Meningkatnya kualitas layanan persampahan Menongkatnya kualitas layanan air limbah Meningkatnya ketahanan bencana daerah Meningkatnya pelayanan penyelamatan danevakuasi korban kebakaran dan non kebakaran Meningkatnya pengurangan emisi GRK Tingkat Kemantapan Jalan Kota PersentaseKetersediaan penerangan jalan umum yang terpelihara dan memenuhi standar Persentase jumlahrumah tangga yangmendapatkan aksesterhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaandan bukan jaringanperpipaan terlindungi Persentase LuasKawasan Kumuhdibawah 10 Hayang Ditangani Persentase Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dalam kondisi baik PersentasePeningakatanPerlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Persentase Rumah Tangga dengan AksesSanitasi Air LimbahDomestik Layak dan Aman Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana Persentase penanggulangan bencana kebakarandan non kebakaran sesuai standar pelayanan Emisi Co2 Equivalen Program penyelenggaraan jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program pengelolaandan pengembangansistem penyediaan air minum Program kawasan permukiman Program penataan bangunan danlingkungannya Program pengelolaansumber daya air (sda) Program pengelolaan persampahan Program pengelolaandan pengembangansistem air limbah Program Penanggulangan Bencana Program pencegahan penanggulangan penyelamatankebakaran dan penyelamatan non kebakaran Program PengendalianPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kemantapan Jalan Kota PersentaseKetersediaan penerangan jalan umum yang terpelihara dan memenuhi standar Persentase jumlahrumah tangga yangmendapatkan aksesterhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaandan bukan jaringanperpipaan terlindungi Persentase LuasKawasan Kumuhdibawah 10 Hayang Ditangani Persentase Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dalam kondisi baik PersentasePeningakatanPerlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Persentase Rumah Tangga dengan AksesSanitasi Air LimbahDomestik Layak dan Aman Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana Persentase penanggulangan bencana kebakarandan non kebakaran sesuai standar pelayanan Emisi Co2 Equivalen PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perhubungan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Lingkungan Hidup Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Ketentraman danKetertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat Urusan Ketentraman danKetertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat Urusan Lingkungan Hidup OUTCOMES INDIKATOR OUTCOMES PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TUJUANSASARANOUTCOMES - PROGRAM Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kota Meningkatnya Resiliensi Kota terhadap bencana dan INDIKATOR SASARAN Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks Risiko Bencana TUJUAN Terwujudnya infrastruktu berkualitas dan berkelanjutan INDIKATOR TUJUAN Indeks Kota Layak Huni SASARAN - 178 - Gambar 3.14 Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode Tahun 2025 - 2030 Berdasarkan Tujuan Kelima Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan Terwujudnya ASN yang Berintegritas,Netral, dan Berkinerja Tinggi Indeks Inovasi Daerah Indeks Sistem Merit Meningkatnyapenggunaan aplikasi informatika dipemerintahan Meningkatnya tatakelola arsip dinamis dan statis Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik Meningkatkan kualitas peraturan daerah yangditetapkan Meningkatnya kualitas penyelenggaraanpengadaan barang dan jasa MeningkatnyaPemanfaatan Informasi Kependudukan Meningkatnyapenyelenggaraan pelayananpublik dikecamatan Meningkatnyapendayagunaan inovasi Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik Meningkatnyapengelolaankeuangan danbarang milik daerah Meningkatnya efektivitaspengawasan internal Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN PersentasePengelolaan Aplikasi Informatika yangDigunakan dalam Pemerintahan Tingkat ketersediaan arsipsebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Nilai KepatuhanPenyelenggaraanPelayanan Publik Persentaseprolegda yang ditetapkan denganPeraturan Daerah Indeks tata kelola pengadaan Persentase InformasiKependudukan yang Dimanfaatkan Indeks Kepuasan Masyarakat diKecamatan Persentase PD yang MenerapkanInovasi Daerah * PersentasekeselarasanRPJMD dengan RKPD * PersentasekeselarasanRPJMD dengan Renstra Nilai rata-rata RBPerangkat Daerahyang melakukan pengukuran IRB-PD Nilai laporankeuangan Persentaserekomendasi pengawasan yangditindaklanjuti Persentase PengembanganKarir ASN sesuai dengan kompetensinya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Arsip ProgramPenunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten/Kota ProgramDukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan Program PenyelenggaraanPemerintahan danPelayanan Publik Program Penelitian danPengembangan Daerah Program Perencanaan,Pengendaliandan EvaluasiPembangunan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Kepegawaian Daerah PersentasePengelolaan Aplikasi Informatika yangDigunakan dalam Pemerintahan Tingkat ketersediaan arsipsebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Nilai KepatuhanPenyelenggaraanPelayanan Publik Persentaseprolegda yang ditetapkan denganPeraturan Daerah Indeks tata kelola pengadaan Persentase InformasiKependudukan yang Dimanfaatkan Indeks Kepuasan Masyarakat diKecamatan Persentase PD yang MenerapkanInovasi Daerah * PersentasekeselarasanRPJMD dengan RKPD * PersentasekeselarasanRPJMD dengan Renstra Nilai rata-rata RBPerangkat Daerahyang melakukan pengukuran IRB-PD Nilai laporankeuangan Persentaserekomendasi pengawasan yangditindaklanjuti Persentase Pengembangan Karir ASN PD Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Perpustakaan Urusan Sekretariat Daerah Urusan Sekretariat DPRD Urusan Sekretariat Daerah Urusan AdministrasiKependudukan danPencatatan Sipil Urusan Kecamatan Urusan Penelitian Urusan Perencanaan Urusan Sekretariat Daerah Urusan Keuangan Urusan Inspektorat Daerah Urusan Kepegawaian Daerah TUJUANSASARANOUTCOMES - PROGRAM Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota INDIKATOR SASARAN Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik * Indeks Pelayanan Publik * Indeks kepuasan Masyarakat Tingkat Kota Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General) Kota Sukabumi TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif INDIKATOR TUJUAN Indeks Reformasi Birokrasi SASARANOUTCOMES INDIKATOR OUTCOMES PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel * fit Selain adanya visi, misi dan program yang telah dijanjikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat juga beberapa agenda pembangunan yang cukup mendapat perhatian khusus dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agenda pembangunan tersebut berupa prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan yang juga harus diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah dan stakeholder yang ada di Kota Sukabumi. Prioritas Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:
20. 1.Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Salah satu kunci utama dalam melakukan pembangunan adalah ketersediaan sumber daya terutama anggaran. Maka opsi terbaiknya adalah melakukan optimalisasi peningkatan PAD melalui: Normalisasi dan optimalisasi pajak daerah, retribusi, BLUD dan BUMD.
21. 2.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Fokus pembangunan adalah demi kepentingan masyarakat, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan khususnya untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Adapun secara teknis prioritas ini akan dilaksanakan melalui: implementasi wakaf uang, dana bergulir/dana abadi, penguatan ekonomi kreatif termasuk UMKM, serta pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
22. 3.Penciptaan Lapangan Kerja Salah satu masalah besar di Kota Sukabumi selain ketimpangan adalah masih tingginya angka pengangguran, maka prioritas penciptaan lapangan kerja merupakan hal yang harus dilakukan. Program yang dapat dilakukan di antaranya melalui: pengembangan pendidikan vokasi serta pengiriman tenaga kerja luar negeri, kemitraan dengan industri dan pelaku ekonomi serta dukungan untuk pengusaha dan start up.
23. 4.Penataan Kota Sebuah kota yang indah adalah kota yang tertata dengan baik sehingga akan banyak kunjungan wisatawan untuk menikmati alam dan lingkungannya. Penataan kota merupakan hal yang harus terus menerus dilakukan dengan terlebih dahulu mempunyai perencanaan yang matang. Langkah yang akan dilakukan untuk penataan kota di antaranya melalui: perbaikan dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, penanganan sampah, serta penerangan seluruh wilayah kota.
24. 5.Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan Salah satu pembangunan yang tidak boleh dilupakan adalah pembangunan nilai, mental dan budaya masyarakat. Maka penguatan nilai-nilai positif serta keterbukaan dalam semua proses pembangunan menjadi salah satu kunci yang harus dilakukan. Prioritas ini dapat dilakukan melalui penguatan nilai agama, sosial, dan budaya, toleransi dan keberagaman, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai tugas dan perannya serta kolaborasi pembangunan dengan semua stakeholder yang ada. Dalam implementasinya, prioritas pembangunan selain harus sesuai dengan perencanaan secara teknokratis haruslah sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Maka pelaksanaan prioritas pembangunan haruslah mempertimbangkan usulan masyarakat melalui musrenbang serta saran dan masukan unsur legislatif melalui sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD. 3.6.2 INDIKASI INTERVENSI PROYEK DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI KOTA SUKABUMI RPJMN Tahun 2025-2029 juga terdapat beberapa indikasi intervensi berupa proyek strategis yang akan dilaksanakan di Kota Sukabumi. Berbagai indikasi intervensi tersebut antara lain:
25. 1.Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekeria, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi (PHTC).
26. 2.Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD R. Syamsudin, SH Sukabumi (PHTC).
27. 3.Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi.
28. 4.Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Cianjur-Ciranjang-Padalarang.
29. 5.Pembangunan TPST Regional Bogor-Sukabumi.
30. 6.Urban renewal pada kota-kota wisata antara lain di Bogor dan Sukabumi. Selain itu telah ditetapkan pula program stretegis nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun Program Strategis Nasional tersebut adalah sebagai berikut: I. Penanggulangan Kemiskinan 1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2) Sekolah Rakyat 3) Pembangunan 3 Juta Rumah II. Ketahanan Pangan 4) Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah III. Kesehatan untuk Semua 5) Jaminan Kesehatan Nasional 6) Makan Bergizi Gratis IV. Perluasan Akses Pendidikan 7) Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah V. Perumbuhan Ekonomi 8) Pengendalian Inflasi 9) Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih 10) Kemudahan Perizinan di Daerah 3.6.3 PROGRAM/PROYEK PRIORITAS JAWA BARAT DI KOTA SUKABUMI Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 terdapat beberapa program/proyek strategis provinsi yang akan dilaksanakan di Kota Sukabumi. Keberadaan program/proyek strategis ini diharapkan dapat lebih mendorong pembangunan di Kota Sukabumi. Selain itu, program/proyek strategis ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target-target pembangunan Kota Sukabumi. Program/proyek strategis provinsi tersebut antara lain:
31. 1.Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi
32. 2.Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi
33. 3.Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang
34. 4.TPPAS Bersama Sukabumi 3.6.4 RENCANA PROYEK STRATEGIS KOTA SUKABUMI Dalam lima tahun ke depan terdapat beberapa proyek strategis daerah yang rencananya akan dilakukan di wilayah Kota Sukabumi. Proyek tersebut tentunya dalam mendukung implementasi program unggulan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Rencana proyek strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini. Tabel 3.5 Rencana Proyek Strategis Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 NO PROYEK STRATEGIS RENCANA SUMBER PEMBIAYAAN 1 Pembangunan jembatan pusat pemerintahan APBD Kota 2 Penyiapan lahan serta sarana prasarana pendukung pusat pemerintahan APBD Kota 3 Pembangunan kantor Kecamatan Gunung Puyuh APBD Kota 4 Pembangunan/rehabilitasi gedung perkantoran APBD Kota /DAK Fisik/Bankeu NO PROYEK STRATEGIS RENCANA SUMBER PEMBIAYAAN Provinsi/Pembiayaan lainnya 5 Pembangunan/rehabilitasi Stadion Suryakencana APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Obligasi Daerah/CSR/ KPBU/BSG/BGS/Hibah/ Pembiayaan lainnya 6 Pembangunan gapura batas kota APBD Kota/CSR 7 Penerangan Jalan Umum APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Obligasi Daerah/CSR/ KPBU/BSG/BGS/Hibah/ Pembiayaan lainnya 8 Pembangunan/rehabilitasi jalan APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Obligasi Daerah/CSR/ KPBU/BSG/BGS/Hibah/ Pembiayaan lainnya 9 Pengolahan sampah APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Obligasi Daerah/CSR/ KPBU/BSG/BGS/Hibah/ Pembiayaan lainnya 10 Revitalisasi jaringan PDAM APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Obligasi Daerah/CSR/ KPBU/BSG/BGS/Hibah/ Pembiayaan lainnya 11 Operasionalisasi SAUM APBD Kota /DAK Fisik/Bankeu Provinsi 12 Penuntasan kawasan kumuh dan rutilahu APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Hibah/ Pembiayaan lainnya 13 Peningkatan jaringan drainase APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Pembiayaan lainnya 14 Pembangunan/rehabilitasi RSUD R. Syamsudin SH, Al-Mulk, serta sarana kesehatan lainnya APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/ CSR/ KPBU/ Pembiayaan lainnya 15 Pembangunan/rehabilitasi sarana pendidikan APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/CSR Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 - 185 - Tabel 4.1 Program Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2030 PROGRAM PRIORITAS PAGU INDIKATIF TAHUN (Juta Rupiah) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2026 2027 2028 2029 2030 Program Pengelolaan Pendidikan 12.002.497.000 13.173.697.000 13.148.697.000 13.153.697.000 13.371.211.698 Pendidikan Program Pembinaan Perpustakaan 135.000.000 117.599.996 117.599.996 119.878.997 119.878.997 Perpustakaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangandan Masyarakat 55.399.477.598 56.394.445.240 56.594.445.240 57.651.651.918 57.851.651.918 Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4.826.000.000 4.904.021.800 4.904.021.800 4.982.457.127 4.982.457.127 Kesehatan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 434.083.700 491.829.039 499.698.303 515.308.879 531.407.128 Sosial Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas TenagaKerja 487.071.000 494.864.136 494.864.136 502.287.098 502.287.098 Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja 56.027.500 56.923.940 56.923.940 57.777.799 57.777.799 Tenaga Kerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 8.741.479.471 8.881.343.143 8.881.343.143 9.014.563.290 9.014.563.290 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional danPeningkatan Kualitas dan Fasilitasi PenangananKonflik Sosial 399.185.000 405.571.960 405.571.960 411.655.539 411.655.539 Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Ketentraman dan KetertibanUmum 1.574.645.750 1.576.959.362 1.576.959.362 1.591.525.577 1.591.525.577 Ketentraman dan KetertibanUmum serta Perlindungan Masyarakat Program Pengembangan Kebudayaan 127.889.000 129.935.224 129.935.224 131.884.252 131.884.252 Kebudayaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan KeluargaSejahtera 1.939.511.350 1.941.814.040 1.942.410.812 1.945.172.548 1.945.172.548 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengarusutamaan Gender dan PemberdayaanPerempuan 85.000.000 86.360.000 86.360.000 87.655.400 87.655.400 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemenuhan Hak Anak 37.298.250 37.298.250 37.895.022 38.463.447 38.463.447 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengembangan Kapasitas Daya SaingKepemudaan 1.379.759.650 1.401.835.804 1.401.835.804 1.422.863.341 1.422.863.341 Kepemudaan dan Olahraga - 186 - PROGRAM PRIORITAS PAGU INDIKATIF TAHUN (Juta Rupiah) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2026 2027 2028 2029 2030 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melaluiPemanfaatan dan Perlindungan Hak KekayaanIntelektual 30.000.000 30.480.000 30.480.000 30.937.200 30.937.200 Pariwisata Program Pengembangan UMKM 350.000.000 355.600.000 350.000.000 360.934.000 350.000.000 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 219.999.250 223.519.238 223.519.238 226.872.026 226.872.026 Pariwisata Program Peningkatan Diversifikasi dan KetahananPangan Masyarakat 325.850.400 309.565.390 316.314.790 333.557.251 333.557.251 Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan 6.749.400 4.577.390 11.326.790 3.947.251 3.947.251 Pangan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 99.999.550 68.071.694 68.071.694 69.092.769 69.092.769 Penanaman Modal Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.142.979.567 4.209.267.240 4.209.267.241 4.272.406.248 4.272.406.248 Keuangan Program Penyelenggaraan Jalan 20.769.662.773 12.101.977.377 12.101.977.377 12.283.507.038 12.283.507.038 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program PenyelenggaraanLalu Lintas dan Angkutan Jalan 786.538.750 786.538.750 786.538.750 786.538.750 786.538.750 Perhubungan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 563.000.000 572.008.000 572.008.000 580.588.120 580.588.120 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Permukiman 6.207.854.468 6.307.180.139 6.307.180.139 6.401.787.842 6.401.787.842 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 3.296.760.468 3.349.508.635 3.349.508.635 3.399.751.265 3.399.751.265 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2.640.000.000 2.682.240.000 2.682.240.000 2.722.473.600 2.722.473.600 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Persampahan 3.050.994.460 3.099.810.371 3.099.810.371 3.146.307.527 3.146.307.527 Lingkungan Hidup Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.286.069.897 1.306.647.015 1.306.647.015 1.326.246.721 1.326.246.721 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penanggulangan Bencana 53.202.500 78.896.700 78.806.225 73.043.653 73.043.653 Ketentraman dan KetertibanUmum serta Perlindungan Masyarakat Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 266.623.550 206.494.374 221.494.374 212.776.790 212.776.790 Ketentraman dan KetertibanUmum serta Perlindungan Masyarakat - 187 - PROGRAM PRIORITAS PAGU INDIKATIF TAHUN (Juta Rupiah) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2026 2027 2028 2029 2030 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 353.239.775 358.891.611 358.891.611 364.274.986 364.274.986 Lingkungan Hidup Program Aplikasi Informatika 365.472.000 370.759.552 370.759.552 375.795.945 375.795.945 Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Arsip 30.107.950 32.205.081 32.205.081 34.202.599 34.202.599 Kearsipan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 565.879.500 565.879.500 565.879.500 565.879.500 565.879.500 Sekretariat DPRD Program Perekonomian dan Pembangunan 245.923.300 249.858.073 249.858.073 253.605.944 253.605.944 Sekretariat Daerah Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 139.507.000 139.507.000 139.507.000 139.507.000 139.507.000 Administrasi Kependudukan dan Pencatanan Sipil Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 176.656.776 172.736.624 172.736.624 175.327.674 175.327.674 Kecamatan Baros Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 85.019.650 86.379.964 86.379.964 87.675.664 87.675.664 Kecamatan Cikole Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 105.782.650 108.030.852 108.030.852 109.902.256 109.902.256 Kecamatan Citamiang Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 145.185.168 147.510.000 147.510.000 149.715.000 149.715.000 Kecamatan Cibeureum Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 85.331.600 86.696.906 86.696.906 87.997.359 87.997.359 Kecamatan Gunung Puyuh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 108.836.532 110.646.511 110.646.511 112.370.516 112.370.516 Kecamatan Warudoyong Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 174.004.844 166.788.922 166.788.922 169.440.755 169.440.755 Kecamatan Lembursitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 93.396.500 121.415.450 121.415.450 145.698.540 145.698.540 Perencanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 252.340.050 334.420.334 334.420.334 415.188.479 415.188.479 Sekretariat Daerah Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2.510.246.050 2.621.107.485 2.733.163.485 2.771.910.937 2.771.910.937 Perencanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah 7.519.301.268 17.495.876.235 18.502.025.998 19.080.398.848 22.487.823.623 Keuangan - 188 - PROGRAM PRIORITAS PAGU INDIKATIF TAHUN (Juta Rupiah) PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.419.214.000 1.441.921.424 1.441.921.424 1.463.550.245 1.463.550.245 Pengawasan Program Kepegawaian Daerah 652.000.000 662.735.787 662.432.000 572.368.480 572.341.635 Kepegawaian Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 4.1.2 PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN ASTA CITA Dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah maka Kota Sukabumi melalui Perangkat Daerah akan berkontribusi terhadap kegiatan prioritas utama dan proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029. Kontribusi Kota Sukabumi terhadap pencapaian Asta Cita seperti pada tabel di bawah ini. - 190 - Tabel 4.2 Program Dukungan Kota Sukabumi Terhadap Pencapaian Asta Cita dan Program Prioritas Nasional KEGIATANPRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGISNASIONAL PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD 2026 2027 2028 2029 2030 KEGIATAN PRIORITAS UTAMAPN 1Penguatan Pers danMedia Massa yangBertanggung Jawab,Edukatif,Jujur,Objektif, dan SehatIndustri (BEJO'S) Program Informasi danKomunikasi Publik 256.247.000 313.739.952 313.739.952 324.870.228 324.870.228 Urusan Komunikasi dan Informatika PN 2PengembanganKawasan SentraProduksi PanganKSPPI/LumbungPangan Lainnya) Program PeningkatanDiversifikasi DanKetahanan PanganMasyarakat 528.372.550 536.826.511 536.826.511 544.878.908 544.878.908 Urusan Pangan Pengembangan PanganAkuatik (Blue Food) Penyediaan PrasaranaPembudidayaan Ikandalam 1 (Satu DaerahKabupaten/Kota 101.752.000 101.054.000 101.054.000 98.538.000 98.538.000 Urusan Kelautan dan Perikanan Penjaminan KetersediaanSarana PembudidayaanIkan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota 90.458.000 94.331.000 94.331.000 101.395.000 101.395.000 Urusan Kelautan dan Perikanan Konservasi SumberDaya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air 2.640.000.000 2.682.240.000 2.682.240.000 2.722.473.600 2.722.473.600 Urusan PekerjaanUmum dan Tata Ruang Pengembangan SPAMTerintegrasi Hulu keHilir Program Pengelolaan danPengembangan SistemPenyediaan Air Minum 563.000.000 572.008.000 572.008.000 580.588.120 580.588.120 Urusan PekerjaanUmum dan Tata Ruang - 191 - KEGIATANPRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGISNASIONAL PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD 2026 2027 2028 2029 2030 Penyediaan danPengawasan SanitasiAman, Berkelanjutan,dan BerketahananIklim Berbasis CWIS Program Pengelolaan dan Pengembangan SistemAir Limbah 1.286.069.897 1.306.647.015 1.306.647.015 1.326.246.721 1.326.246.721 Urusan PekerjaanUmum dan Tata Ruang Perubahan Perilakudan Penguatan TataKelola Persampahan Program PengelolaanPersampahan 1.150.000.000 1.265.000.000 1.391.500.000 1.530.650.000 1.683.715.000 Urusan Lingkungan Hidup Penguatan FaktorPendukung EkonomiDigital P rogram penyelenggaraan persandian untukpengamanan informasi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Urusan Persandian Penguatan Ekonomidan Industri Digitalserta Sektor StrategisLainnya Program PengembanganEkonomi Kreatif melaluiPemanfaatan danPerlindungan HakKekayaan Intelektual 30.000.000 30.480.000 30.480.000 30.937.200 30.937.200 Urusan Pariwisata PN 3Pengembangan danPeningkatan EkosistemDigital Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 Urusan Komunikasi dan Informatika Penguatan EkosistemAplikasi dan Gim Program PengembanganEkonomi Kreatif melaluiPemanfaatan danPerlindungan HakKekayaan Intelektual 30.000.000 30.480.000 30.480.000 30.937.200 30.937.200 Urusan Pariwisata PengembanganKoperasi SektorProduksi Program Pemberdayaandan Perlindungan Koperasi 6.663.900.000 6.770.522.400 6.770.522.400 6.872.080.326 6.872.080.326 Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah PN 4Perluasan LayananPendidikan Anak UsiaDini Program PengelolaanPendidikan 1.926.850.000 1.901.850.000 1.901.850.000 1 .901.850.000 1.901.850.000 Urusan Pendidikan - 192 - KEGIATANPRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGISNASIONAL PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD 2026 2027 2028 2029 2030 Revitalisasi Sarana danPrasarana Sekolah danMadrasah yangBerkualitas Program PengelolaanPendidikan 275.850.000 275.850.000 280.850.000 280.850.000 275.850.000 Urusan Pendidikan Pencegahan danPenanganan AnakTidak Sekolah Program Perlindungan danJaminan Sosial 14.335.700 14.565.071 14.565.071 14.780.107 14.780.107 Urusan Sosial Pembangunan danPenyelenggaraanSekolah Unggul Program Pengendalian IzinPendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Urusan Pendidikan Peningkatan FungsiIntermediasi danLayanan PemanfaatanIptek dan Inovasi Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 400.000.000 629.200.000 692.120.000 534.804.796 506.254.796 Urusan Penelitian Penurunan Kematianlbu dan Anak Program PemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danMasyarakat 58.715.477.598 59.628.467.040 59.278.467.040 60.939.109.045 61.164.109.045 Urusan Kesehatan Pencegahan danPenurunan Stunting Program PemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danMasyarakat 32.212.189.598 32.903.467.040 32.903.467.040 33.814.109.045 33.839.109.045 Urusan Kesehatan PenyelenggaraanPemeriksaanKesehatan Gratis Program PemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danMasyarakat 5.040.538.290 5.230.538.290 5.230.538.290 5.230.538.290 5.230.538.290 Urusan Kesehatan Penuntasan TBC Program PemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danMasyarakat 4.280.538.290 4.380.538.290 4.380.538.290 4.380.538.290 4.380.538.290 Urusan Kesehatan Pemberian MakanBergizi untuk Siswa,Santri, Ibu Hamil, IbuMenyusui, dan Balita Program PengawasanKeamanan Pangan 6.749.400 6.857.390 6.857.390 6.960.251 6.960.251 Urusan Kesehatan - 193 - KEGIATANPRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGISNASIONAL PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD 2026 2027 2028 2029 2030 Penguatan EkosistemPendukung PemberianMakan Bergizi Program PengawasanKeamanan Pangan 6.749.400 6.857.390 6.857.390 6.960.251 6.960.251 Urusan Kesehatan Eliminasi PenyakitKusta &Schisrosomiasis Program PemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danMasyarakat 4.200.538.290 4.200.538.290 4.200.538.290 4.200.538.290 4.200.538.290 Urusan Kesehatan Investasi PelayananKesehatan Primer Program PemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danMasyarakat 55.179.477.598 56.035.085.240 55.685.085.240 57.286.951.518 57.511.951.518 Urusan Kesehatan Pembangunan RSLengkap Berkualitas diKabupaten/Kota Program PemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danMasyarakat 376.470.000.000 397.230.640.000 420.730.640.000 464.750.299.600 512.750.299.600 Urusan Kesehatan Produksi danPendayagunaan SDMKesehatan Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaManusia Kesehatan 1.290.000.000 1.310.640.000 1.310.640.000 1.330.299.600 1.330.299.600 Urusan Kesehatan PengembanganManajemen TalentaNasional (MTN) SeniBudaya Program PengembanganKebudayaan 127.889.000 129.935.224 129.935.224 131.884.252 131.884.252 Urusan Kebudayaan PengembanganManajemen TalentaNasional (MTN) Risetdan Inovasi Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 400.000.000 629.200.000 692.120.000 534.804.796 506.254.796 Urusan Penelitian - 194 - KEGIATANPRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGISNASIONAL PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD 2026 2027 2028 2029 2030 PN 5Tidak ada kegiatanprioritas utama yangrelevan dengan KotaSukabumiPN 6Penyaluran BantuanSosial Adaptif danSubsidi Tepat Sasaranmelalui KartuKesejahteraan Program Perlindungan danJaminan Sosial 458.536.450 465.873.033 465.873.033 472.861.129 472.861.129 Urusan Sosial Peningkatan DayaSaing melalui KartuUsaha Produktif Program PengembanganUMKM 350.000.000 355.600.000 355.600.000 360.934.000 360.934.000 Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah PeningkatanKemandirian melaluiKartu Usaha Afirmatif Program PengembanganUMKM 350.000.000 355.600.000 355.600.000 360.934.000 360.934.000 Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah Fasilitasi PenyediaanPerumahanTerintegrasi denganPSU Program PeningkatanPrasarana, Sarana danUtilitas Umum (PSU) 3.475.988.000 3.531.603.808 3.531.603.808 3.584.577.865 3.584.577.865 Urusan PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman PN 7Pencegahan TindakPidana Korupsi Program PerumusanKebijakan, PendampinganDan Asistensi 1.055.610.000 1.072.499.760 1.072.499.760 1.088.587.256 1.088.587.256 Urusan Inspektorat Daerah - 195 - KEGIATANPRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGISNASIONAL PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD 2026 2027 2028 2029 2030 PeningkatanKesejahteraan ASNmelalui PenerapanKonsep Total RewardBerbasis Kinerja ASN Program KepegawaianDaerah 652.000.000 662.432.000 662.432.000 672.368.480 672.368.480 Urusan Kepegawaian Daerah Transformasi DigitalLayanan PublikPrioritas Program Aplikasi Informatika 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 Urusan Komunikasi dan Informatika Ekstensifikasi danIntensifikasiPenerimaan Perpajakan Program PengelolaanPendapatan Daerah 7.519.301.268 17.495.876.235 18.502.025.998 19.080.398.848 22.487.823.623 Urusan Keuangan PN 8Penguatan Karakterdan Jati Diri Bangsa Program PenguatanIdeologi Pancasila danKarakter Kebangsaan 887.580.160 901.781.443 901.781.443 915.308.164 915.308.164 Urusan KesatuanBangsa dan Politik Pemanfaatan KhazanahBudaya danPengembanganWawasan PemajuanKebudayaan Program PengembanganKebudayaan 127.889.000 129.935.224 129.935.224 131.884.252 131.884.252 Urusan Kebudayaan PROYEK STRATEGIS NASIONALProgram Makan BergiziGratis Program PengawasanKeamanan Pangan 6.749.400 4.577.390 11.326.790 3.947.251 3.947.251 Urusan Pangan Revitalisasi Sarana danPrasarana Sekolah danMadrasah yangBerkualitas Program PengelolaanPendidikan 275.850.000 275.850.000 280.850.000 280.850.000 275.850.000 Urusan Pendidikan Pembangunan danPenyelenggaraanSekolah Unggul Program Pengendalian IzinPendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Urusan Pendidikan - 196 - KEGIATANPRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGISNASIONAL PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD 2026 2027 2028 2029 2030 Pembangunan RumahSakit LengkapBerkualitas diKabupaten/Kota Program PemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danMasyarakat 376.470.000.000 397.230.640.000 420.730.640.000 464.750.299.600 512.750.299.600 Urusan Kesehatan Program PenuntasanTBC Program PemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danMasyarakat 4.280.538.290 4.380.538.290 4.380.538.290 4.380.538.290 4.380.538.290 Urusan Kesehatan Pembangunan 3 Jutarumah Program KawasanPermukiman 811.094.000 807.671.504 780.951.504 799.972.577 799.972.577 Urusan PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman Program Perumahan DanKawasan PermukimanKumuh 50.000.000 50.800.000 50.800.000 51.562.000 51.562.000 Urusan PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman PROGRAM STRATEGIS NASIONALPenanggulangan KemiskinanOptimalisasiPelaksanaanPengentasanKemiskinan DanPenghapusanKemiskinan Ekstrem Program Perlindungan DanJaminan Sosial 518.078.750 434.083.700 441.029.039 448.085.503 462.083.695 Urusan Sosial Sekolah Rakyat Fasilitasi Bantuan SosialKesejahteraan Keluarga 6.011.000 6.107.176 6.204.891 6.398.732 6.598.628 Urusan Sosial Pembangunan 3 JutaRumah Program KawasanPermukiman 811.094.000 807.671.504 780.951.504 799.972.577 799.972.577 Urusan PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman Program Perumahan DanKawasan PermukimanKumuh 50.000.000 50.800.000 50.800.000 51.562.000 51.562.000 Urusan PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman - 197 - KEGIATANPRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGISNASIONAL PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD 2026 2027 2028 2029 2030 Kegiatan Ketahanan PanganPengadaan DanPengelolaanGabah/Beras DalamNegeri SertaPenyaluran CadanganBeras Pemerintah Program PenangananKerawanan Pangan 226.234.000 222.666.000 222.666.000 249.846.000 249.846.000 Urusan Pangan Program PengawasanKeamanan Pangan 6.749.400 6.857.390 6.857.390 6.960.251 6.960.251 Urusan Pangan Kegiatan Kesehatan Untuk SemuaJaminan KesehatanNasional Program PemenuhanUpaya KesehatanPerorangan Dan UpayaKesehatan Masyarakat 26.000.000.000 28.000.000.000 30.000.000.000 33.000.000.000 33.000.000.000 Urusan Kesehatan Makan bergizi gratis 1.355.000.000 1.405.000.000 1.405.000.000 1.405.000.000 1.405.000.000 Urusan Kesehatan Perluasan Akses PendidikanPercepatanPelaksanaan ProgramPembangunan DanRevitalisasi PendidikanDasar Dan Menengah Program PengelolaanPendidikan - 311.376.017 311.376.017 311.376.017 311.376.017 Urusan Pendidikan Pertumbuhan EkonomiPengendalian Inflasi Program PenangananKerawanan Pangan 87.476.000 76.711.000 76.711.000 72.920.000 72.920.000 Urusan Pangan Program PengawasanKeamanan Pangan 21.933.000 17.019.000 17.019.000 15.219.000 15.219.000 Urusan Pangan Program Stabilisasi HargaBarang Kebutuhan PokokDan Barang Penting 45.000.000 45.720.000 45.720.000 45.675.000 45.675.000 Urusan Perdagangan Program PerekonomianDan Pembangunan 125.000.000 127.000.000 127.000.000 128.905.000 128.905.000 Urusan Sekretariat Daerah PercepatanPembentukan KoperasiKelurahan Merah Putih Program Pengawasan DanPemeriksaan Koperasi 45.100.000 45.821.600 45.821.600 46.508.924 46.508.924 Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah Program PemberdayaanDan PerlindunganKoperasi 6.663.900.000 6.770.522.400 6.770.522.400 6.872.080.236 6.872.080.236 Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah - 198 - KEGIATANPRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGISNASIONAL PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD 2026 2027 2028 2029 2030 Kemudahan PerizinanDi Daerah Program PelayananPenanaman Modal 215.781.332 219.233.833 219.233.833 222.522.340 222.522.340 Urusan Penanaman Modal Program PengendalianPelaksanaan PenanamanModal 9.916.625 10.075.291 10.204.119 10.226.420 10.226.420 Urusan Penanaman Modal Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 202 5 4.1.3 PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN JABAR ISTIMEWA Selain melaksanakan prioritas pembangunan, Kota Sukabumi juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian Jabar Istimewa. Kontribusi Kota Sukabumi terhadap pencapaian Jabar Istimewa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. - 200 - Tabel 4.3 Program Dukungan Kota Sukabumi Terhadap Jabar Istimewa JABAR ISTIMEWA PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2026 2027 2028 2029 2030 Langkah KahijiPembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan Program Penyelenggaraan Jalan 20.769.662.773 12.101.977.377 12.101.977.377 12.283.507.038 12.283.507.038 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan (LLAJ) 600.000.000 600.000.000 600.000.000 650.000.000 650.000.000 Perhubungan Program Kawasan Permukiman 2.911.094.000 2.957.671.504 2.957.671.504 3.002.036.577 3.002.036.577 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Perumahan Dan KawasanPermukiman Kumuh - 50.800.000 50.800.000 51.562.000 51.562.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Langkah Kadua Pembangunan JaringanIrigasi di Seluruh WilayahPertanian dan Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik Program Pengelolaan Sumber Daya Air(SDA) 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyediaan danPengembangan Prasarana Pertanian 189.241.350 192.269.212 192.269.212 195.153.250 195.153.250 Pertanian Langkah Katilu Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru Program Pengelolaan Pendidikan 12.672.097.000 13.929.673.017 13.929.673.017 14.154.033.356 14.154.033.356 Pendidikan Program Pendidik dan TenagaKependidikan 90.000.000 91.440.000 91.440.000 92.811.600 92.811.600 Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum 40.000.000 40.960.000 40.960.000 41.874.400 41.874.400 Kepegawaian Langkah Kaopat Pengembangan Lapangan Kerja Baru Program Penempatan Tenaga Kerja 36.750.000 38.587.500 40.516.875 40.516.875 42.542.719 Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja danProduktivitas Tenaga Kerja 350.653.800 350.653.800 368.186.490 386.595.815 405.925.605 Tenaga Kerja - 201 - JABAR ISTIMEWA PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2026 2027 2028 2029 2030 Program Pengembangan EkonomiKreatif melalui Pemanfaatan danPerlindungan Hak KekayaanIntelektual 30.000.000 30.480.000 30.480.000 30.937.200 30.937.200 Pariwisata Program Pengembangan UMKM 350.000.000 355.600.000 355.600.000 360.934.000 360.934.000 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Peningkatan Daya TarikDestinasi Pariwisata 219.999.250 223.519.238 223.519.238 226.872.026 226.872.026 Pariwisata Program Promosi Penanaman Modal 45.000.000 45.720.000 45.720.000 46.405.800 46.405.800 Penanaman Modal Langkah Kalima Penyempurnaan RSUDKabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus Program Pemenuhan Upaya KesehatanPerorangan dan Masyarakat 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Kesehatan Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 530.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 Kesehatan Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia Kesehatan 1.290.000.000 1.310.640.000 1.310.640.000 1.330.299.600 1.330.299.600 Kesehatan Langkah Kagenep Penanganan Stunting danGizi Buruk serta Penataan Lingkungan Program Pengawasan KeamananPangan Pangan Program Pemenuhan Upaya KesehatanPerorangan dan Masyarakat 1.425.000.000 1.525.000.000 1.525.000.000 1.525.000.000 1.525.000.000 Kesehatan - 202 - JABAR ISTIMEWA PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2026 2027 2028 2029 2030 Program Pemberdayaan MasyarakatBidang Kesehatan 4.826.000.000 4.904.021.800 4.904.021.800 4.982.457.127 4.982.457.127 Kesehatan Program Sediaan Farmasi, AlatKesehatan, dan Makanan Minuman 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kesehatan Program Peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan Masyarakat 528.372.550 536.826.511 536.826.511 544.878.908 544.878.908 Pangan Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum 3.475.988.000 3.531.603.808 3.531.603.808 3.584.577.865 3.584.577.865 Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Perumahan dan KawasanPermukiman Kumuh - 50.800.000 50.800.000 51.562.000 51.562.000 Perumahan dan Kawasan Permukiman Langkah KatujuhPemulihan Kondisi Lingkungan Jawa Barat Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 47.232.900 47.988.626 47.988.626 48.708.456 48.708.456 Lingkungan Hidup Program Penanggulangan Bencana 369.075.000 374.980.200 374.980.200 380.604.903 380.604.903 Ketentraman dan KetertibanUmum serta Perlindungan Masyarakat Program Pengelolaan KeanekaragamanHayati (Kehati) 299.040.500 303.825.148 303.825.148 308.382.525 308.382.525 Lingkungan Hidup Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran danPenyelamatan Non Kebakaran 280.998.400 285.494.374 285.494.374 289.776.790 289.776.790 Ketentraman dan KetertibanUmum serta Perlindungan Masyarakat - 203 - JABAR ISTIMEWA PROGRAM KOTA SUKABUMI PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENGAMPU BIDANG URUSAN 2026 2027 2028 2029 2030 Langkah Kadalapan Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri Program Pengelolaan Persampahan 3.050.994.460 3.099.810.371 3.099.810.371 3.146.307.527 3.146.307.527 Lingkungan Hidup Langkah KasalapanPembangunan Desa Berbasis KearifanLingkungan dan Transformasi Birokrasi Program Pemberdayaan Masyarakat 2.289.300.000 2.289.300.000 2.289.300.000 2.289.300.000 2.289.300.000 Kecamatan Baros Program Pemberdayaan Masyarakat 4.028.862.520 4.197.180.164 4.188.087.139 4.235.388.562 4.196.700.971 Kecamatan Cikole Program Pemberdayaan Masyarakat 3.311.850.000 3.221.826.104 3.221.826.104 3.227.078.496 3.227.078.496 Kecamatan Citamiang Program Pemberdayaan Masyarakat 2.841.880.750 2.851.513.732 2.851.513.732 2.894.268.030 2.894.268.030 Kecamatan Gunungpuyuh Program Pemberdayaan Masyarakat 3.541.000.000 3.541.000.000 3.541.000.000 3.541.000.000 3.541.000.000 Kecamatan Warudoyong Program Pemberdayaan Masyarakat 2.587.560.000 2.588.964.593 2.588.964.592 2.627.799.062 2.627.799.062 Kecamatan Lembursitu Program Pemberdayaan Masyarakat 2.501.804.750 2.532.459.626 2.532.459.626 2.570.446.520 2.570.446.520 Kecamatan Cibeureum Program Pengembangan Kebudayaan 127.889.000 129.935.224 129.935.224 131.884.252 131.884.252 Kebudayaan Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2.510.246.050 2.621.107.485 2.733.163.485 2.771.910.937 2.771.910.937 Perencanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah 7.519.301.268 17.495.876.235 18.502.025.998 19.080.398.848 22.487.823.623 Keuangan Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi 701.980.000 691.450.300 691.450.300 701.822.055 701.822.055 Pengawasan Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 4.1.4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Rencana program Perangkat Daerah ini merupakan program untuk mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. - 205 - Tabel 4.4 Program Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2030 BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU PENDIDIKANProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Pendidikan Outcome:Meningkatnyakualitas tata kelolapemerintahan diDinas pendidikandan Kebudayaan Persentaseketercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralDinas Pendidikandan Kebudayaan Persen 42 61 176.715.981.101 76 126.422.467.280 77 128.658.564.987 78,01 128.658.564.987 79,01 130.588.443.462 80,01 130.588.443.462 Program Pengelolaan Pendidikan Urusan Pendidikan Outcome 1:MeningkatnyaPartisipasi AnakUsia Sekolah DalamPendidikan Dasar Jumlah Anak Usia 7 - 15 Tahun yangBerpartisipasi DalamPendidikan Dasar Persen 99,31 99,45 11.555.956.000 99,59 12.309.957.000 99,73 11.769.305.912 99,87 11.769.305.912 100 1.199.366.625.068 100 1.199.366.625.068 Outcome 2:MeningkatnyaPartisipasi AnakUsia Sekolah DalamPendidikan AnakUsia Dini danPendidikanNonformal/kesetaraan Jumlah anak usia 5 - 6 tahun yangberpartisipasi dalampendidikan AnakUsia Dini Persen 78,97 82,01 5.084.689.700 84,98 2.411.850.000 87,95 3.188.050.000 90,92 3.188.050.000 93,47 3.188.050.000 96,02 3.188.050.000 Jumlah Anak Usia 7 - 18 Tahun yangBerpartisipasi DalamPendidikanKesetaraan Persen 50,49 56,98 63,47 69,96 76,45 77,21 77,97 Program Pengembangan Kurikulum Urusan Pendidikan Outcome:MeningkatnyaKualitas KurikulumPendidikan Persentase SatuanPendidikan yangMengembangkanKurikulum MuatanLokal Persen 30 30 37.270.000 32 60.000.000 34 60.960.000 36 60.960.000 38 61.874.400 40 61.874.400 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Urusan Pendidikan Outcome:Meningkatnya Mutudan DistribusiPendidik danTenaga Pendidikan Indeks PemerataanGuru Point 0,29 0,25 79.889.800 0,2 90.000.000 0,175 91.440.000 0,15 91.440.000 0,125 92.811.600 0,1 92.811.600 - 206 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pengendalian PerizinanKependidikan Urusan Pendidikan Outcome:MeningkatnyaKualitas danDistribusi InstitusiPendidikan Persentase UsulanIzin SatuanPendidikan yangDiterbitkan/Diperbarui Persen 100 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.160.000 100 10.160.000 100 10.312.400 100 10.312.400 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Urusan Pendidikan Outcome:TerlestarikannyaBahasa dan SastraDaerah PersentasePengembanganBahasa dan Sastra Persen 75 75 35.000.000 75 35.000.000 80 35.560.000 80 35.560.000 85 36.093.400 90 36.093.400 KEBUDAYAANProgram Pelestarian dan Pengelolaan CagarBudaya Urusan Kebu dayaan Outcome:MeningkatnyaPelestarian CagarBudaya Persentase JumlahCagar Budaya danWarisan Budaya TakBenda yangDitetapkan Persen 75 76 50.000.000 78 55.000.000 80 55.880.000 82 55.880.000 84 56.718.200 86 56.718.200 Program Pengembangan KesenianTradisional Urusan Kebu dayaan Outcome:MeningkatnyaPeran SertaMasyarakat DalamPengembanganKesenianTradisional Persentase KesenianTradisional yangDilestarikan danDikembangkan Persen 55 60 140.000.000 65 140.000.000 70 142.240.000 75 142.240.000 80 144.373.600 85 144.373.600 Program Pengelolaan Permuseuman Urusan Kebu dayaan Outcome:Meningkatnya tatakelola museum PersentasePeningkatanPelayanan dan AksesMasyarakatTerhadap Museum Persen 55 60 65.625.000 65 65.625.000 70 66.675.000 75 66.675.000 80 67.675.125 85 67.675.125 Program Pengembangan Kebudayaan Urusan Kebu dayaan Outcome:Meningkatnyaperan sertamasyarakat dalampengembangankebudayaan Tingkat PartisipasiMasyarakatTerhadapPelindungan,Pengembangan, danPemanfaatan ObjekPemajuan TradisiBudaya Persen 60 63 135.489.000 65 127.889.000 65 129.935.224 70 129.935.224 70 131.884.252 75 131.884.252 - 207 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pembinaan Sejarah Urusan Kebu dayaan Outcome:MeningkatnyaAkses MasyarakatTerhadap InformasiSejarah PersentasePeningkatanPartisipasiMasyarakatTerhadap TinjauanSejarah Lokal Persen 30 60 20.000.000 65 20.000.000 70 20.320.000 75 20.320.000 80 20.624.800 85 20.624.800 KESEHATANProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota UrusanKesehatan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diDinas Kesehatan Persentaseketercapaian NilaiReformasi BirokrasiGeneral (IRBGeneral) DinasKesehatan Angka 46.40 60 89.406.228.825 74,2 88.129.668.259 75,9 89.865.467.951 77,6 97.287.248.701 79,3 98.350.650.248 81 99.100.937.029 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan di RSUDR Syamsudin SH Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanRSUD R SyamsudinSH Angka 84.69 85 320.000.000.000 85 360.000.000.000 85 380.000.000.000 85 402.000.000.000 85 445.000.000.000 85 492.000.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan di RSUDAl -Mulk Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanRSUD Al -Mulk Angka 83.63 85 14.250.000.000 85 14.250.000.000 85 15.000.000.000 85 16.500.000.000 85 17.500.000.000 85 18.500.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasSelabatu Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmas Selabatu Angka 85.23 85 2.470.000.000 85 2.580.000.000 85 2.680.000.000 85 2.780.000.000 85 288.000.000 85 2.980.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasSukabumi Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmasSukabumi Angka 83.62 0 85 2.534.000.000 85 2.634.000.000 85 2.734.000.000 85 2.834.000.000 85 2.934.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan di UPTDLaboratoriumKesehtan Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanUPTD LaboratoriumKesehatan Angka 89.77 0 85 953.500.000 85 1.100.000.000 85 1.500.000.000 85 1.800.000.000 85 2.000.000.000 - 208 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pemenuhan Upaya KesehatanPerorangan dan Upaya KesehatanMasyarakat UrusanKesehatan Outcome:MeningkatnyaKualitas KesehatanMasyarakat Prevalensi Stunting Persen 19,7 18,07 1.695.000.000 16,05 1.625.000.000 15,41 1.725.000.000 14,32 1.725.000.000 13,36 1.725.000.000 12,53 1.725.000.000 Outcome:MeningkatnyaKualitasPengendalian danPencegahanPenyakit Angka keberhasilanpengobatan TB Persen 68 90,00 855.000.000 90,00 870.000.000 90,00 1.000.000.000 90,00 1.000.000.000 90,00 1.000.000.000 90,00 1.000.000.000 Persentasepengendalian danpencegahan penyakit Persen 67,6 68,53 68,93 60,55 71,50 72,80 74,07 Outcome:MeningkatnyaKualitas LayananPrimer, RujukanDan LaboratoriumKesehatan Persentase FasilitasPelayanan KesehatanSesuai Standar Persen 41,5 42,00 574.000.000 45,00 590.000.000 47,00 590.000.000 49,00 1.140.000.000 51,00 615.000.000 53,00 590.000.000 Outcome:MeningkatnyaKualitas SaranaFasilitas LayananPrimer, RujukanDan LaboratoriumKesehatan PersentasePeningkatan KualitasSarana FasilitasKesehatan MilikPemerintah Daerah persen 30 35,00 7.458.956.500 40,00 4.468.288.000 45,00 4.520.000.000 55,00 3.970.000.000 65,00 4.420.000.000 75,00 4.420.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas perbekalankesehatan danpembiayaankesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatandengan perbekalankesehatan sesuaistandar persen 66 67,00 31.206.590.568 68,00 27.546.189.598 70,00 28.059.445.240 72,00 28.059.445.240 75,00 28.891.651.918 77,00 28.916.651.918 Cakupankepesertaan aktifjaminan kesehatannasional (JKN) persen 77,04 80,00 80,00 80,00 81,50 83,50 85,00 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasSukabumi Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmasSukabumi Angka 83.62 85,00 2.088.000.000 - - - - - - - - - - 209 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan di UPTDLaboratoriumKesehtan Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanUPTD LaboratoriumKesehatan Angka 84,77 85,00 250.000.000 - - - - - - - - - Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasCipelang Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmas Cipelang Angka 83,62 85,00 1.254.000.000 86,50 1.396.000.000 87,50 1.396.000.000 88,50 1.396.000.000 89,50 1.396.000.000 90,00 1.396.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmas Benteng Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmas Benteng Angka 84,8 85,00 1.123.000.000 86,50 1.350.000.000 87,50 1.350.000.000 88,50 1.350.000.000 89,50 1.350.000.000 90,00 1.350.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasPabuaran Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmas Pabuaran Angka 84,17 85,00 540.000.000 86,50 629.000.000 87,50 629.000.000 88,50 629.000.000 89,50 629.000.000 90,00 629.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasNanggeleng Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmasNanggeleng Angka 80,03 85,00 788.000.000 86,50 860.000.000 87,50 860.000.000 88,50 860.000.000 89,50 860.000.000 90,00 860.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmas Tipar Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmas Tipar Angka 84,9 85,00 894.000.000 86,50 1.200.000.000 87,50 1.200.000.000 88,50 1.200.000.000 89,50 1.200.000.000 90,00 1.200.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmas Gedongpanjang Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmasGedongpanjang Angka 81,54 85,00 787.000.000 86,50 770.000.000 87,50 770.000.000 88,50 770.000.000 89,50 770.000.000 90,00 770.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmas Baros Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmas Baros Angka 80,51 85,00 1.500.000.000 86,50 2.055.000.000 87,50 2.055.000.000 88,50 2.055.000.000 89,50 2.055.000.000 90,00 2.055.000.000 - 210 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasLembursitu Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmasLembursitu Angka 842 85,00 819.000.000 86,50 852.000.000 87,50 852.000.000 88,50 852.000.000 89,50 852.000.000 90,00 852.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasKarangtengah Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmasKarangtengah Angka 84,08 85,00 1.009.000.000 86,50 1.305.000.000 87,50 1.305.000.000 88,50 1.305.000.000 89,50 1.305.000.000 90,00 1.305.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasSukakarya Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmasSukakarya Angka 84,21 85,00 770.000.000 86,50 851.000.000 87,50 851.000.000 88,50 851.000.000 89,50 851.000.000 90,00 851.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasLimusnunggal Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmasLimusnunggal Angka 85,2 85,00 794.000.000 86,50 794.000.000 87,50 794.000.000 88,50 794.000.000 89,50 794.000.000 90,00 794.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasCikundul Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmas Cikundul Angka 80,29 85,00 694.000.000 86,50 896.000.000 87,50 896.000.000 88,50 896.000.000 89,50 896.000.000 90,00 896.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan diPuskesmasCibeureumhilir Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanPuskesmasCibeureumhilir Angka 84,31 85,00 878.000.000 86,50 878.000.000 87,50 878.000.000 88,50 878.000.000 89,50 878.000.000 90,00 878.000.000 Outcome:Meningkatnyakualitas layanankesehatan di UPTDPenunjangKesehatan Tingkat kepuasanpasien terhadaplayanan kesehatanUPTD PenunjangKesehatan Angka - 85,00 750.000.000 86,50 750.000.000 87,50 750.000.000 88,50 750.000.000 89,50 750.000.000 90,00 750.000.000 - 211 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Manusia Bidang Kesehatan UrusanKesehatan Outcome:Meningkatnya Mutudan DistribusiTenaga Kesehatan Persentase FasilitasKesehatan yangMemenuhi StandarKetenagaan Minimal Persen 30 35 1.440.000.000 40,00 1.290.000.000 50,00 1.310.640.000 60,00 1.310.640.000 70,00 1.330.299.600 80,00 1.330.299.600 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,dan Makanan Minuman UrusanKesehatan Outcome:MeningkatnyaJaminan KeamananProduk IRT, Obatdan Alat KesehatanBagi Masyarakat Persentase Apotek,Toko Obat, TokoAlkes, UMOT danPIRT yang MemenuhiStandar Persen 56 57 60.000.000 60,00 20.000.000 62,00 30.960.000 65,00 30.960.000 70,00 31.874.400 75,00 31.874.400 Outcome:MeningkatnyaJaminan KeamananPangan Siap SajiBagi Masyarakat Persentase TempatPengolahan PanganSiap Saji yangMemenuhi SyaratKesehatan Persen 65 66 30.000.000 67,00 40.000.000 69,00 30.000.000 71,00 30.000.000 73,00 30.000.000 75,00 30.000.000 Program Pemberdayaan Masyarakat BidangKesehatan UrusanKesehatan Outcome:Meningkatnyakualitaspemberdayaanmasyarakat bidangkesehatan PersentaseKelurahan denganMinimal 75%Posyandu SiklusHidup yang Aktif Persen - 75 3.744.075.000 75,00 5.146.675.000 80,00 5.229.021.800 85,00 5.229.021.800 90,00 5.307.457.127 90,00 5.307.457.127 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANGProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diDinas PekerjaanUmum DanPenataan Ruang Persentaseketercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralDinas PekerjaanUmum dan TataRuang Persen 59,97 61 15.423.687.227 62,8 15.121.248.666 64,6 15.363.188.645 66,41 15.363.188.645 68,21 15.593.636.474 70,01 15.593.636.474 - 212 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pengelolaan Sumber Daya Air(SDA) Urusan Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Outcome:MeningkatnyaPerlindunganMasyarakatTerhadap Banjirdan MeningkatyaAkses MasyarakatTerhadap Irigasi PersentasePeningakatanPerlindunganKawasanPermukiman RawanBanjir Persen 57,37 58,34 2.783.411.983 59,31 2.640.000.000 60,77 2.682.240.000 62,22 2.682.240.000 63,68 2.722.473.600 65,14 2.722.473.600 Persentase LuasLayanan DaerahIrigasi Persen 64,97 65,74 66,50 67,26 68,02 68,79 69,55 Program Pengelolaan dan PengembanganSistem Penyediaan Air Minum Urusan Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Outcome:MeningkatnyaKualitasPengelolaan danPenyediaan SistemAir Minum Persentase JumlahRumah Tangga yangMendapatkan AksesTerhadap Air MinumMelalui SPAMJaringan Perpipaandan Bukan JaringanPerpipaanTerlindungi Persen 16,37 16,86 5.669.075.250 16,90 563.000.000 17,03 572.008.000 17,19 572.008.000 17,43 580.588.120 17,45 580.588.120 Program Pengelolaan dan PengembanganSistem Air Limbah Urusan Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Outcome:Meningkatnyakualitas layanan airlimbah Persentase RumahTangga dengan AksesSanitasi Air LimbahDomestik Layak danAman Persen 71,82 71,87 3.171.466.400 71,89 1.286.069.897 71,94 1.306.647.015 71,98 1.306.647.015 72,00 1.326.246.721 72,02 1.326.246.721 - 213 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pengelolaan dan PengembanganSistem Drainase Urusan Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Outcome:MeningkatnyaKualitas SistemDrainaseLingkungan Persentase CakupanDrainase Lingkungan Persen 42,25 43,02 751.857.000 43,24 950.000.000 43,24 965.200.000 43,24 965.200.000 43,24 979.678.000 43,24 979.678.000 Program Penataan Bangunan Gedung Urusan Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Outcome:MeningkatnyaKualitas BangunanGedungPemerintahanSesuai denganStandar PersentaseBangunan GedungPemerintahan dalamKondisi Baik Persen 22,97 35,14 10.551.075.999 41,99 13.866.149.650 48,07 14.088.008.044 53,65 14.088.008.044 64,57 14.299.328.165 67,88 14.299.328.165 Program Penataan Bangunan danLingkungannya Urusan Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Outcome:Meningkatnya Kualitas RuangPublik Persentase RuangTerbuka HijauKawasan Perkotaandalam Kondisi baik Persen 70,33 72,53 4.049.764.845 74,25 3.296.760.468 75,79 3.349.508.635 77,19 3.349.508.635 78,48 3.399.751.265 79,65 3.399.751.265 Program Penyelenggaraan Jalan Urusan Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Outcome:MeningkatnyaKualitas Jalan danJembatan Tingkat KemantapanJalan Kota Persen 88,59 88,85 18.599.821.335 89,02 20.769.662.773 89,02 12.101.977.377 89,02 12.101.977.377 89,02 12.283.507.038 89,02 12.283.507.038 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Urusan Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Outcome:MeningkatnyaKompetensi TenagaKonstruksi Persentase TenagaKerja KonstruksiKualifikasi Terampil Persen 38,01 52,63 109.222.950 61,94 105.125.000 68,67 106.807.000 75,16 106.807.000 81,52 108.409.105 88,28 108.409.105 - 214 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Urusan Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Outcome:MeningkatnyaKualitasPenyelenggaraanPenataan Ruang Luasan PemanfaatanRuang yang TelahSesuai denganRencana Tata Ruang Ha 20 20 407.995.750 22 280.000.000 24 284.480.000 26 284.960.000 28 289.234.400 30 289.234.400 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPERMUKIMANProgram Pengembangan Perumahan Urusan PerumahanRakyat danKawasan Permukiman Outcome:TerpenuhinyaPenyediaan RumahSusun BagiMasyarakatBerpenghasilan Rendah Persentase RumahSusun yangTerpelihara Persen 100 100 413.936.150 100 213.500.000 100 216.916.000 100 216.916.000 100 220.169.740 100 220.169.740 Program Kawasan Permukiman Urusan PerumahanRakyat danKawasan Permukiman Outcome:MeningkatnyaKualitasPerumahan danPermukiman Persentase LuasKawasan Kumuh dibawah 10 Ha yangDitangani Persen - 13,07 12.029.156.400 16,34 2.911.094.000 19,60 2.957.671.504 24,83 2.957.671.504 31,37 3.002.036.577 37,90 3.002.036.577 Program Perumahan Dan KawasanPermukiman Kumuh Urusan PerumahanRakyat danKawasan Permukiman Outcome:MeningkatnyaRumah yang LayakBagi MasyarakatBerpenghasilanRendah PersentaseBerkurangnyaJumlah RumahTidak Layak Huni Persen 1,37 1,37 824.122.750 1,37 50.000.000 1,37 50.800.000 1,37 50.800.000 1,37 51.562.000 1,37 51.562.000 - 215 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Peningkatan Prasarana, SaranaDan Utilitas Umum (PSU) Urusan PerumahanRakyat danKawasan Permukiman Outcome:MeningkatnyaPenyediaan PSUPermukiman PersentasePerumahan yangtelah serah terimadan tersediaPrasarana, SaranaDan Utilitas Umum Persen 13,83 15,96 302.103.550 18,09 3.475.988.000 21,28 3.531.603.808 25,53 3.531.603.808 30,85 3.584.577.865 37,23 3.584.577.865 PERTANAHANProgram Penatagunaan Tanah Urusan Pertanahan Outcome:MeningkatnyaTertib Pertanahandan KepastianHukum bagiPemegang Hak atasTanah Persentasepemanfaatan tanahyang sesuai denganperuntukkanTanahnya diatas izinlokasi dibandingkandengan luas izinlokasi yangditerbitkan Persen 0 25 11.551.000 27 30.000.000 29 30.000.000 31 30.000.000 33 30.450.000 35 30.450.000 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Ketentraman dan KetertibanUmum sertaPerlindunganMasyarakat Outcome:MeningkatnyaKualitas tata kelolaPemerintahan diSatuan PolisiPamong Praja danPemadamKebakaran PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralSatuan PolisiPamong Praja danPemadam Kebakaran Persen 72,09 72,5 11.338.959.825 73 11.375.722.943 73,5 11.557.734.510 74 11.557.734.510 74,5 11.731.100.528 75 11.731.100.528 - 216 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Peningkatan Ketenteraman DanKetertiban Umum Urusan Ketentraman dan KetertibanUmum sertaPerlindunganMasyarakat Outcome:MeningkatnyaPenangananGangguanTrantibumlinmas diKota Sukabumi PersentaseGangguanTrantibumlinmasyang Terselesaikan Persen 100 100 742.057.750 100 1.454.211.750 100 1.477.479.138 100 1.477.479.138 100 1.499.641.325 100 1.499.641.325 Program Pencegahan, Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran danPenyelamatan Non Kebakaran Urusan Ketentraman dan KetertibanUmum sertaPerlindunganMasyarakat Outcome:Meningkatnyapelayananpenyelamatan danevakuasi korbankebakaran dan nonkebakaran PersentasePenanggulanganKebakaran dan NonKebakaran SesuaiStandar Pelayanan Persen 100 100 209.849.250 100 280.998.400 100 285.494.374 100 285.494.374 100 289.776.790 100 289.776.790 Program`Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Ketentraman dan KetertibanUmum sertaPerlindunganMasyarakat Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata kelolaPemerintahan diBadanPenanggulanganBencana Daerah Persentaseketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General BadanPenanggulanganBencana Daerah Persen 40.87 60 3.841.169.627 62 3.608.700.138 64 3.666.439.340.208 66 3.666.439.340.208 68 372.143.593.031.112 70 372.143.593.031.112 - 217 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Penanggulangan Bencana Urusan Ketentraman dan KetertibanUmum sertaPerlindunganMasyarakat Outcome:Meningkatnyaketahanan bencanaDaerah PersentasePemenuhan SPMSub Urusan Bencana Persen 100 100 299.071.250 100 369.075.000 100 374.980.200 100 374.980.200 100 380.604.903 100 380.604.903 SOSIALProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Sosial Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata kelolaPemerintahan diDinas Sosial PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralDinas Sosial Persen 73,21 74,1 4.941.796.671 75,2 5.063.315.121 76,4 5.144.328.163 77,60 5.144.328.163 78,80 5.221.493.085 80 5.221.493.085 Program Pemberdayaan Sosial Urusan Sosial Outcome:Meningkatnyapartisipasi PelakuKesejahteraanSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraanSosial Persentase PekerjaSosial/ TenagaKesejahteraan Sosialyang MelaksanakanPelayanan Sosial Persen 50,40 52 1.076.605.000 53 1.149.340.000 54 1.167.729.440 55 1.167.729.440 56 1.185.245.382 57 1.185.245.382 Program Rehabilitasi Sosial Urusan Sosial Outcome:MeningkatnyaRehabilitasi Sosial Persentase PPKSyang mendapatkanpelayananRehabilitasi SosialDasar yang sesuaistandar Persen 94,40 94,8 340.793.150 95,2 368.656.900 95,6 374.555.410 96,0 374.555.410 96,4 380.173.742 96,8 380.173.742 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Urusan Sosial Outcome:Meningkatnyacakupanperlindungan danjaminan sosial Persentase KeluargaMiskin PenerimaPerlindungan Sosialyang Tergraduasidari Kemiskinan Persen 0,62 0,81 407.582.450 1,37 458.536.450 1,91 465.873.033 2,24 465.873.033 2,60 472.861.129 3,08 472.861.129 - 218 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Penanganan Warga Migran KorbanTindak Kekerasan Urusan Sosial Outcome:MeningkatnyalayananPenanganan WargaNegara MigranKorban TindakKekerasan Persentase WargaNegara MigranKorban TindakKekerasan yangTertangani Persen 100 100 6.115.000 100 23.400.000 100 23.774.400 100 23.774.400 100 24.131.016 100 24.131.016 Program Penanganan Bencana Urusan Sosial Outcome:Meningkatnyaperlindungan Sosialbagi KorbanBencana Alam danSosial Persentase KorbanBencana yangMendapatkanPerlindungan Sosial Persen 90 100 368.010.000 100 377.506.000 100 383.546.096 100 383.546.096 100 389.299.287 100 389.299.287 Program Pengelolaan Taman MakamPahlawan Urusan Sosial Outcome:Meningkatnya TataKelola TamanMakam Pahlawan Persentase TamanMakam PahlawanNasional yangTerkelola DenganBaik Persen 100 100 31.656.000 100 31.915.000 100 32.425.640 100 32.425.640 100 32.912.025 100 32.912.025 TENAGA KERJAProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Tenaga Kerja Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diDinas Tenaga Kerja Persentaseketercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralDinas Tenaga Kerja Persen 53,48 60,01 3.910.792.259 62,01 4.070.102.910 64,01 4.135.224.557 66,01 4.135.224.557 68,01 4.197.252.925 70,01 4.197.252.925 Program Perencanaan Tenaga KerjaOutcome:MeningkatnyaPemanfaatanDokumen RTKMakro dan Mikro PersentaseRekomendasiKebijakanRencanaTenaga KerjaMakro dan Mikro yang diterapkan Persen 85,7 - - - - 86,7 100.000.000 87,7 100.000.000 88,7 110.000.000 89,7 110.000.000 Program Pelatihan Kerja dan ProduktivitasTenaga KerjaOutcome:MeningkatnyaKompetensi TenagaKerja Persentase tenagakerja yangtersertifikasikompetensinya Persen 9.08 9.13 387.071.000 9.18 487.071.000 9.23 494.864.136 9.28 494.864.136 9.33 502.287.098 9.38 502.287.098 - 219 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Penempatan Tenaga KerjaOutcome:Meningkatnyapenempatan tenagakerja Persentase tenagakerja yangditempatkan Persen 56,8 57,8 56.027.500 58,8 56.027.500 59,8 56.923.940 60,8 56.923.940 62,8 57.777.799 64,8 57.777.799 Program Hubungan IndustrialOutcome:Terciptanyahubunganindustrial yangharmonis dan iklimketenagakerjaanyang baik Persentaseperusahaan yangmenerapkan tatakelola kerja yanglayak (PP/PKB, LKSBipartit, StrukturSkala Upah, danTerdaftar pesertaBPJSKetenagakerjaan Persen 50 52 63.610.500 54 63.610.500 56 64.628.268 58 64.628.268 60 65.597.692 62 65.597.692 Program Pembangunan KawasanTransmigrasiOutcome:MeningkatnyapengelolaanTransmigran PersentaseTransmigran yangditempatkan Persen 100 100 44.219.500 100 44.219.500 100 44.927.012 100 44.927.012 100 45.600.917 100 45.600.917 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAKProgram Perlindungan Perempuan Urusan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Outcome:Menurunnyakekerasan terhadapperempuan PersentasePerempuan KorbanKekerasan dan TPPOyang MendapatkanLayananKomprehensif Persen 100 100 160.710.000 100 48.000.000 100 48.768.000 100 48.768.000 100 49.499.520 100 49.499.520 Program Perlindungan Khusus Anak Urusan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Outcome:MeningkatnyaPencegahan danpenanganan TindakKekerasan,Eksploitasi,Penelantaran,
35. 1.Persentase AnakMemerlukanPerlindunganKhusus yangMendapatkanLayananKomprehensif Persen 100 100 401.919.547 100 8.939.547 100 9.082.580 100 9.082.580 100 9.218.818 100 9.218.818 - 220 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Perkawinan danPerlakuan SalahLainnya TerhadapAnak
36. 2.IndeksPerlindunganKhusus Anak (IPKA) Persen 84,53(2023) 85 84,63 84,65 84,67 84,69 84,70 Program Pengarusutamaan Gender danPemberdayaan Perempuan Urusan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Outcome:MeningkatnyaKualitas danEfektivitasPenyelenggaraanPUG dan PeranPerempuan dalamPembangunan Persentase AnggaranResponsif Gender(ARG) Persen 41,7 41,9 81.215.500 42 85.000.000 42,5 86.360.000 43 86.360.000 43,5 87.655.400 44 87.655.400 Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja(TPAK) Perempuan Persen 45,67 45,7 45,75 45,78 45,8 45,85 45,9 Program Pemenuhan Hak Anak Urusan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Outcome:TerjaminnyaPemenuhan HakSemua Anak SecaraKomperhensf Indeks PemenuhanHak Anak (IPHA) Nilai 65,37 65,8 11.498.250 66,01 37.298.250 66,35 37.895.022 66,70 37.895.022 67,00 3.846.344.733 67,00 3.846.344.733 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Urusan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Outcome:MeningkatnyaKualitas KeluargaDalam MendukungKesetaraan Gender,Pemenuhan Hak,Serta PerlindunganPerempuan danAnak PembelajaranKeluarga (Puspaga)yang BerperspektifGender dan HakAnak Sesuai Standar Persen 1 1 450.350.000 1,5 460.380.510 2 467.746.598 2 467.746.598 2 4.747.627.971.324 2 4.747.627.971.324 Program Pengelolaan Sistem Data Genderdan Anak Urusan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak - 221 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Outcome:MeningkatnyaPemanfaatan DataGender dan Anak Tingkat PemanfaatanData Gender danAnak dalamPerencanaan,Evaluasi dan/atauPenyusunanKebijakan Persen 16,12 32,25 4.512.000 48,38 5.000.000 58,06 5.080.000 64,51 5.080.000 74,19 5.156.200 87,09 5.156.200 PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANAProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diDinas PengendalianPenduduk KBP3A Persentaseketercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralDinas PengendalianPenduduk KBP3A Persen 59,42 70 12.234.510.794 72 7.220.510.326 75 7.336.038.491 78 7.336.038.491 80 7.446.079.069 80,50 7.446.079.069 Program Pemberdayaan dan PeningkatanKeluarga Sejahtera (KS) Urusan PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana Outcome:MeningkatnyaPemberdayaan danPeran SertaMasyarakat DalamMewujudkanKeluarga Sejahtera(KS) Persentase Keluargayang MengikutiKelompok KegiatanKetahanan Keluarga Persen 8,51 20 58.918.100 21,50 58.918.100 23 59.860.790 24,50 59.860.790 26 60.758.701 28 60.758.701 Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB) Urusan PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana Outcome:MeningkatnyaPemberdayaan danPeran SertaMasyarakat DalamPembinaanKeluarga Berencana(KB) Proporsi KebutuhanKB yang terpenuhimenurut Alat/CaraKB Modern (DemandSatisfied) Persen 83,90 84,00 159.021.900 84,20 159.021.900 84,40 161.566.250 84,60 161.566.250 84,70 163.989.744 84,80 163.989.744 - 222 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pengendalian Penduduk Urusan PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana Outcome:TerkendalinyaPertambahanJumlah Penduduk Persentase RumahData KependudukanParipurna diKampung KB Persen 63,63 66,67 271.749.000 72,72 90.745.000 78,79 92.196.920 84,85 92.196.920 87,88 93.579.874 90,91 93.579.874 PANGANProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Pangan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diDinas KetahananPangan, Pertaniandan Perikanan PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralDinas KetahananPangan, Pertaniandan Perikanan Persen 77.86 78 10.295.401.745 79 10.015.744.105 80 10.175.996.011 81 10.175.996.011 82 10.328.635.951 83 10.328.635.951 Program Peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan MasyarakatOutcome:MeningkatnyaDiversifikasi danKetahanan PanganMasyarakat Skor Pola PanganHarapan Persen 90,10 91 871.717.200 92,36 528.372.550 92,58 536.826.511 92,81 536.826.511 93,03 544.878.908 93,26 544.878.908 Program Penanganan Kerawanan PanganOutcome :MeningkatnyaPenangananKerawanan Pangan Persentase DaerahRentan RawanPangan Persen 6,06 6,06 58.425.000 6,06 82.000.000 6,06 83.312.000 6,06 83.312.000 3,03 84.561.680 3,03 84.561.680 Program Pengawasan Keamanan PanganOutcome:MeningkatnyaPengawasan Mutudan KeamananPangan Persentase PanganSegar yangMemenuhiPersyaratan danMutu KeamananPangan Persen 80 80 4.115.850 80 6.749.400 81 6.857.390 82 6.857.390 83 6.960.251 84 6.960.251 - 223 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KELAUTAN DAN PERIKANANProgram Pengelolaan Perikanan BudidayaOutcome:MeningkatnyaProduksi PerikananBudidaya Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya Ton 1445,45 1445,45 104.234.500 1446.01 403.012.525 1458.15 409.460.725 1470.55 409.460.725 1483.34 415.602.636 1493.72 415.602.636 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautandan PerikananOutcome:MeningkatnyaKepatuhan PelakuUsaha PerikananTerhadap Aturan Persentase PelakuUsaha Perikananyang Taat Aturan Persen 5 0 - 5 15.000.000 5 20.000.000 10 20.000.000 10 24.996.060 15 24.996.060 Program Pengolahan dan Pemasaran HasilPerikananOutcome:MeningkatnyaKonsumsi Ikan olehMasyarakat Angka KonsumsiIkan (AKI) Kg/Kapita/ Tahun 18.54 19 90.530.000 19,25 78.952.000 19,62 75.455.252 19,99 75.455.252 20,37 71.891.000 20,76 71.891.000 PERTANIANProgram Penyediaan dan PengembanganSarana Pertanian UrusanPertanian Outcome:MeningkatnyaDistribusi danKualitas SaranaPertanian PeningkatanProduksi TanamanPangan Persen 2 2 314.381.250 2 488.783.500 2 496.604.036 2 496.604.036 2 504.053.097 2 504.053.097 Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana Pertanian UrusanPertanian Outcome:MeningkatnyaDistribusi danKualitas PrasaranaPertanian Cakupan Luas LahanPertanian yangDitetapkan MenjadiLP2B Ha 19 20 730.181.100 22 189.241.350 24 192.269.212 26 192.269.212 28 195.153.250 30 195.153.250 Program Pengendalian Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner UrusanPertanian Outcome:MeningkatnyaPengendalianKesehatan Hewandan Kesehatan
37. 1.TingkatPengendalianPenyakit HewanMenular Strategis(PHMS) Persen 33.33 35 171.157.536 45,40 205.748.700 60,60 209.040.679 75,70 209.040.679 87,80 212.176.289 100 212.176.289 - 224 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU MasyarakatVeteriner
38. 2.Persentase UnitUsaha Pangan AsalHewan yang MemilikiSertifikat Pra NKVatau NKV (NomorKontrol Veteriner) Persen 16.67 25 50 62,50 75 87,50 100 Program Pengendalian dan PenanggulanganBencana Pertanian UrusanPertanian Outcome:MeningkatnyaPengendalian danPenanggulanganBencana Pertanian PersentasePenangananBencana Pertanian Persen 39 45 7.215.000 54 10.000.000 62 10.160.000 70 10.160.000 78 10.312.400 85 10.312.400 PersentasePenanganan DampakPerubahan IklimTerhadap Pertanian Persen 78 80 86 89 93 97 98 Program Penyuluh Pertanian UrusanPertanian Outcome:Meningkatnyakualitaspenyuluhanpertanian
39. 1.Persentase SDMPenyuluh Pertanianyang DitingkatkanKapasitasnya Persen 23 23 423.187.500 23 503.950.000 23 512.013.200 23 512.013.200 23 519.693.398 23 519.693.398
40. 2.PersentaseKelompok Tani yangDifasilitasi BerbadanHukum Persen 6,88 7 9,38 10,63 11,88 13,13 14,38 LINGKUNGAN HIDUPProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Lingkungan Hidup Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diDinas LingkunganHidup Persentaseketercapaian nilaievaluasi reformasibirokrasi generalDinas LingkunganHidup Persen 62,15 63 26.906.260.799 64 25.353.447.953 65,50 25.759.103.120 67 25.759.103.120 68,50 26.145.489.667 70,01 26.145.489.667 Program Pengendalian Pencemarandan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup Outcome:MeningkatnyaPengurangan EmisiGRK Emisi Co2 Equivalen Ton Co2eq 26.699,28 26.699,28. 397.595.250 32.091,53 400.472.750 38.971,05 406.880.314 48.708,01 406.880.314 63.234,48 412.983.519 80.856,65 412.983.519 - 225 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pengelolaan KeanekaragamanHayati (Kehati) Urusan Lingkungan Hidup Outcome:MeningkatnyaKualitasPengelolaanKeanekaragamanHayati Persentase RTH Persen 100 100 293.959.000 100 299.040.500 100 303.825.148 100 303.825.148 100 308.382.525 100 308.382.525 Program Pembinaan Dan PengawasanTerhadap Izin Lingkungan dan IzinPerlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (PPLH) Urusan Lingkungan Hidup Outcome:Meningkatnyakepatuhan usahadan/atau kegiatanterhadap IzinLingkungan danIzin Perlindungandan PengelolaanLingkungan Hidup(PPLH) Persentasepelaksanaanpembinaan danpengawasanterhadap IzinLingkungan dan IzinPerlindungan danPengelolaanLingkungan Hidup(PPLH) Persen 100 100 34.679.250 100 34.679.200 100 35.234.067 100 35.234.067 100 35.762.578 100 35.762.578 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup Outcome:MeningkatnyaEfektivitas KajianLingkungan untukMemitigasi DampakKRP Persentaseketersedian dokumenperencanaanlingkungan hidupdaerah Persen 100 100 193.004.750 100 84.381.500 100 85.731.604 100 85.731.604 100 87.017.578 100 87.017.578 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihandan Penyuluhan Lingkungan Hidup UntukMasyarakat Urusan Lingkungan Hidup Outcome :Meningkatnyapemahamanmasyarakaatterhadaplingkungan hidup Persentase kelompokMasyarakat yangmengikuti diklat danpenyuluhanlingkungan hidup Persen 46 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 - 226 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Penghargaan Lingkungan Hidupuntuk Masyarakat Urusan Lingkungan Hidup Outcome :Meningkatnyakesadaranmasyarakat untukpeduli terhadaplingkungan hidup Persentase jumlahpenghargaan untukmasyarakat yangpeduli terhadaplingkungan Persen - 25 20.896.250 50 26.420.350 50 26.843.076 75 26.843.076 75 27.245.722 100 27.245.722 Program Penanganan PengaduanLingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup Outcome :tertanganinyapenangananpengaduanlingkungan hiduptingkat kota Persentasepenangananpengaduanlingkungan hidup Persen 100 100 76.038.600 100 76.038.385 100 77.254.999 100 77.254.999 100 78.413.824 100 78.413.824 Program Pengelolaan Persampahan Urusan Lingkungan Hidup Outcome:MeningkatnyaKualitas LayananPersampahan Indeks KinerjaPengelolaan Sampah(IKPS) Persen 49,65 60 2.357.901.370 62 3.051.741.510 64 3.102.169.374 66 3.102.169.374 68 3.150.201.915 70 3.250.201.915 Program Pengendalian Bahan Berbahayadan Beracun (B3) dan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (Limbah B3) Urusan Lingkungan Hidup Outcome :Meningkatnyapenanganan BahanBerbahaya danBeracun (B3)Limbah BahanBerbahaya danBeracun (LimbahB3) Persentase LimbahB3 yang Terkelola Persen 100 100 155.500.000 100 7.000.000 100 7.112.000 100 7.112.000 100 7.218.680 100 7.218.680 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPILProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan AdministrasiKependudukandan Pencatatan Sipil - 227 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata Keloladi DinasKependudukan danPencatatan Sipil PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi General DinasKependudukan danPencatatan Sipil Persen 76,19 77 6.125.690.820 78 6.136.393.018 79 6.234.575.306 80 6.234.575.306 81 6.328.093.936 82 6.328.093.936 Program Pendaftaran Penduduk Urusan AdministrasiKependudukandan Pencatatan Sipil Outcome:MeningkatnyaKualitas LayananPendaftaranPenduduk
41. 1.PersentaseKepemilikanIdentitasKependudukanDigital Persen 72,53 75 194.153.000 79 262.960.575 83 267.167.944 87 267.167.944 91 271.175.463 95 271.175.463 2, PersentaseKepemilikan KartuIdentitas Anak Persen 6,16 7,50 11,25 15 18,76 22,50 26,25 Program Pencatatan Sipil Urusan AdministrasiKependudukandan Pencatatan Sipil Outcome:MeningkatnyaKualitas LayananPencatatan Sipil
42. 1.PersentaseKepemilikan aktakelahiran 0 -4 Tahun Persen 99,84 99,85 71.429.500 99,86 86.233.750 99,87 87.613.490 99,88 87.613.490 99,89 88.927.692 99,90 88.927.692
43. 2.PersentaseKepemilikan aktaperkawinan bagipenduduk yamgmenikah Persen 72,41 72,91 74,41 75,91 77,41 78,91 80,41
44. 3.PersentaseKepemilikan aktaPerceraian bagipenduduk yangbercerai Persen 51,13 52,63 54,13 55,63 57,13 58,63 60,13
45. 4.Persentasekepemilikan aktakematian yangdterbitkan bagi yangmelaporkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 - 228 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Urusan AdministrasiKependudukandan Pencatatan Sipil Outcome:MeningkatnyaPemanfaatanInformasiKependudukan Persentase InformasiKependudukan yangdimanfaatkan Persen 3,23 16,67 54.461.100 33,33 144.455.000 50 146.766.280 66,67 146.766.280 83,33 1.489.677.742 100 1.489.677.742 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Urusan AdministrasiKependudukandan Pencatatan Sipil Outcome:MeningkatnyaKualitas ProfilKependudukan PersentasePengelolaan ProfilKependudukan Persen 100 100 14.603.000 100 44.623.000 100 45.336.968 100 45.336.968 100 46.017.023 100 46.017.023 PERHUBUNGANProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Perhubungan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diDinas Perhubungan PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralDinas Perhubungan Persen 47,94 60 15.665.241.872 61 15.894.171.405 62 16.148.478.147 63 16.148.478.147 64 16.390.705.320 65 16.390.705.320 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas danAngkutan Jalan (LLAJ) Urusan Perhubungan Outcome:MeningkatnyaKetersediaanfasilitaskelengkapan jalan PresentaseKetersediaanPenerangan JalanUmum yang terpelihara danmemenuhi standar Persen 40 40,5 2.590.899.904 41 2.447.347.600 41,5 2.486.505.162 42 2.486.505.162 42,5 2.523.802.739 43 2.523.802.739 - 229 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Komunikasi dan Informatika Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintah di DinasKomunikasi danInformatika Persentaseketercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralDinas Komunikasidan Informatika Persen 46,95 72,5 5.797.920.254 73 5.784.330.443 73,5 5.876.879.730 74 5.876.879.730 74,5 5.965.032.926 75 5.965.032.926 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Urusan Komunikasi dan Informatika Outcome:Meningkatnya peng gunaan aplikasi info rmatika di pemerintahan Persentase Pengelola an Aplikasi Informati ka yang Digunakan dalam Pemerintahan Persen 93 95 330.562.000 96 330.472.000 97 335.759.552 98 335.759.552 99 340.795.945 100 340.795.945 Program Pengelolaan Informasi danKomunikasi Publik Urusan Komunikasi dan Informatika Outcome:Meningkatnyapenyebarluasaninformasikebijakan/programpemerintah kepadamasyarakat Persentase informasikebijakan/programpemerintah yang didiseminasikankepada publik Persen 90 90 239.799.500 92 871.747.000 94 885.694.952 96 885.694.952 98 898.980.376 100 898.980.376 STATISTIKProgram Penyelenggaraan Statistik Sektoral Urusan Statistik Outcome:TercapainyaKolaborasi,Integrasi, danStandardisasiDalamPenyelenggaraanSistem StatistikNasional (SSN) PersentasePenggunaan StatistikSektoral UntukPerencanaan danEvaluasiPembangunan Persen 99.81 100 30.229.000 100 51.080.000 100 51.897.280 100 51.897.280 100 52.675.739 100 52.675.739 - 230 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU PERSANDIANProgram Penyelenggaraan Persandianuntuk Pengamanan Informasi Urusan Persandian Outcome:MeningkatnyaKeamanan Siberdan SandiLingkunganPemerintah PersentaseKeterhubunganJaring KomunikasiSandi Persen 65 77 68.333.850 84 125.041.450 87 127.042.113 94 127.042.113 97 128.947.745 100 128.947.745 KOPERASI, USAHA KECIL, DANMENENGAHProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diDinas KoperasiUsaha Mikro,Perindustrian danPerdagangan PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralDinas KoperasiUsaha Mikro,Perindustrian danPerdagangan Persen 61,83 70 8.818.535.524 71 9.116.967.064 72 9.262.838.537 73 9.262.838.537 74 9.401.781.115 75 9.401.781.115 Program Pelayanan Izin Usaha SimpanPinjam Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah Outcome:MeningkatnyaKualitas LayananIzin Usaha SimpanPinjam Persentase Koperasiyang memiliki IjinUsaha SimpanPinjam Persen 11,02 11,26 - 11,50 20.900.000 11,73 22.990.000 11,97 25.289.000 12,20 27.817.900 12,43 30.599.690 Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah Outcome:MeningkatnyaKapasitas UMKMyang Tangguh danMandiri PersentasePertumbuhanWirausaha Persen 0,69 1,35 499.208.650 1,72 649.100.000 2,05 659.485.600 2,33 659.485.600 2,59 669.377.884 2,82 669.377.884 - 231 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pengembangan UMKM Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah Outcome:Meningkatnya DayaSaing UMKM Persentase UKMMenjalin Kemitraan Persen 0,10 0,11 350.000.000 0,12 350.000.000 0,13 355.600.000 0,14 355.600.000 0,15 360.934.000 0,16 360.934.000 Program Pengawasan dan PemeriksaanKoperasi Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah Outcome:MeningkatnyaPembinaan danPengawasanKoperasi PersentasePengawasan danPemeriksaanKoperasi Persen 8,06 8,58 20.835.000 9,09 45.100.000 9,6 45.821.600 10,11 45.821.600 10,61 46.508.924 10,85 46.508.924 Program Pemberdayaan dan PerlindunganKoperasi Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah Outcome:MeningkatnyaProduktivitasKoperasi PersentaseMeningkatnyaKoperasi yangBerkualitas Persen 14,78 15,92 256.743.000 17,02 6.663.900.000 18,09 6.770.522.400 19,13 6.770.522.400 20,15 6.872.080.236 21,14 6.872.080.236 Program Pendidikan dan LatihanPerkoperasian Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah Outcome:MeningkatnyaKualitas SDMPerkoperasian Persentase Koperasiyang DiberikanDukungan FasilitasiPelatihan Persen 14,52 14,85 44.200.000 15,18 100.000.000 15,50 101.600.000 15,82 101.600.000 16,12 103.124.000 16,42 103.124.000 Program Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah Outcome:MeningkatnyaKinerja PengelolaanKoperasi Persentase KoperasiAktif Persen 65,59 66,05 18.509.500 66,49 20.000.000 66,93 20.320.000 67,35 20.320.000 67,76 20.624.800 68,16 20.624.800 - 232 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU PERDAGANGANProgram Peningkatan Sarana DistribusiPerdagangan Urusan Perdagangan Outcome:MeningkatnyaKualitas SaranaPerdagangan danDistribusi Barangyang Efisien, Meratadan Terintegrasi Persentase SaranaPerdagangan yangDitingkatkanKualitasnya Persen 60 80 338.746.300 100 348.401.250 100 353.975.670 100 353.975.670 100 359.285.305 100 359.285.305 Program Stabilisasi Harga BarangKebutuhan Pokok dan Barang PentingOutcome:MeningkatnyaKelancaranDistribusi danStabilitas HargaBarang KebutuhanPokok dan BarangPenting PersentaseStabilisasi HargaBarang KebutuhanPokok dan BarangPenting Persen 8,04 8,24 40.273.000 8,44 45.000.000 8,64 45.720.000 8,84 45.720.000 9,04 45.675.000 9,24 45.675.000 Program Standardisasi dan PerlindunganKonsumenOutcome:MeningkatnyaTertib Niaga danMutu Produk Persentase Alat -Alat Ukur, Takar,Timbang danPerlengkapannya(UTTP) Bertanda TeraSah yang Berlaku Persen 72,95 73,14 92.392.500 73,33 150.000.000 73,52 152.400.000 73,71 152.400.000 73,90 154.686.000 74,10 154.686.000 Program Penggunaan dan PemasaranProduk Dalam NegeriOutcome:MeningkatnyaPenggunaan danPemasaran ProdukDalam Negeri Persentase PromosiProduk Lokal yang diFasilitasi/diLaksanakan Persen 100 100 52.613.000 100 55.000.000 100 55.880.000 100 55.880.000 100 56.718.200 100 56.718.200 Program Perizinan dan PendaftaranPerusahaanOutcome:MeningkatnyaKemudahan ProsesPerizinan danPendaftaranBerusaha Persentase IzinUsaha Perdaganganyang di Fasilitasi Persen 100 100 23.492.500 100 32.280.000 100 32.796.480 100 32.796.480 100 33.288.427 100 33.288.427 - 233 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pengembangan EksporOutcome:MeningkatnyaPelaku Usaha yangBerorientasi Ekspor Nilai Ekspor Barang US$ 27.654.556 27.654.556 85.414.500 27.654.556 140.000.000 27.654.556 142.240.000 27.654.556 142.240.000 27.654.556 144.373.600 27.654.556 144.373.600 PERINDUSTRIANProgram Perencanaan dan PembangunanIndustri Urusan Perindustrian Outcome:MeningkatnyaRealisasiPembangunanIndustri PersentasePertambahanJumlah IndustriKecil dan Menengah Persen 2,66 2,86 100.754.000 3,06 240.000.000 3,26 243.840.000 3,46 243.840.000 3,66 247.497.600 3,86 247.497.600 Program Pengendalian Izin Usaha IndustriKabupaten/KotaOutcome:MeningkatnyaKualitas PerizinanBerusaha SektorPerindustrian Persentase IKM yangdi Fasilitasi LegalitasUsahanya Persen 100 100 35.801.000 100 - 100 93.500.000 100 102.850.000 100 113.135.000 100 124.448.500 Program Pengelolaan Sistem InformasiIndustri NasionalOutcome:MeningkatnyaPemanfaatanInformasi Industri Persentase Pameranyang dilaksanakandan InformasiIndustri secaraLengkap dan Terkini Persen 100 100 89.013.500 100 750.000.000 100 762.000.000 100 762.000.000 100 773.430.000 100 773.430.000 PENANAMAN MODALProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Penanaman Modal Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diDinas PenanamanModal PerijinanTerpadu Satu Pintu PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralDinas PenanamanModal PerijinanTerpadu Satu Pintu Persen 70,18 75 4.943.957.956 75,5 5.020.331.645 76 510.065.695.132 76,5 5.100.656.951 77 5.177.166.806 77,50 5.177.166.806 - 234 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pelayanan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal Outcome:MeningkatnyaPerizinan BerusahaBerbasis Risiko Persentase PelakuUsaha yangMemperoleh IzinSesuai Ketentuan Persen 82,52 83 314.740.500 84 317.323.750 85 322.400.930 86 322.400.930 87 327.236.944 90 327.236.944 Program Pengelolaan Data dan SistemInformasi Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal Outcome:MeningkatnyaPemanfaatan danInformasiPenanaman Modal PersentasePemanfaatan Datadan InformasiPenanaman Modal Persen 100 100 67.089.000 100 75.000.000 100 76.200.000 100 76.200.000 100 77.343.000 100 77.343.000 Program Pengembangan Iklim PenanamanModal Urusan Penanaman Modal Outcome:MeningkatnyaInvestasi PersentasePeningkatan NilaiInvestasi Persen -0,0034 1 75.000.000 1,25 99.999.550 1,50 101.599.543 1,75 101.599.543 2 103.123.536 2,25 103.123.536 Program Promosi Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal Outcome:MeningkatnyaJangkauan PromosiPenanaman Modal PersentasePeningkatan InvestorYang Berinvestasi Persen 65 65,2 43.196.500 65,4 45.000.000 65,6 45.720.000 65,8 45.720.000 66 46.405.800 66,2 46.405.800 Program Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal Urusan Penanaman Modal Outcome:TerkendalinyaPelaksanaanPenanaman Modal PersentasePenyelesaianPermasalahan danHambatan yangDihadapi PelakuUsaha dalamMembuka Usaha Persen 100 100 44.335.900 100 50.006.900 100 50.807.010 100 50.807.010 100 51.569.116 100 51.569.116 - 235 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Kepemudaandan Olahraga Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diDinas Kepemudaan,Olahraga, danPariwisata PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralDinas Kepemudaan,Olahraga, danPariwisata Persen 41,7 60,01 6.921.251.034 62,01 6.570.458.257 64,01 6.675.585.589 66,01 6.675.585.589 68,01 6.775.719.373 70,01 6.775.719.373 Program Pengembangan Kapasitas DayaSaing Kepemudaan Urusan Kepemudaandan Olahraga Outcome:Meningkatnya dayasaing kepemudaan Rasio WirausahaPemuda Persen 25 25 1.192.759.950 26 1.379.759.650 27 1.401.835.804 28 1.401.835.804 29 1.422.863.341 30 1.422.863.341 Program Pengembangan Kapasitas DayaSaing Keolahragaan Urusan Kepemudaandan Olahraga Outcome:MeningkatnyaPembudayaan danPrestasi Olah Raga Persentase Atlet yangMasuk Pelatnas Persen 0,0033 0,0067 2.540.273.350 0,01 4.533.501.533 0,0133 3.106.037.558 0,02 3.106.037.558 0,0267 4.652.628.121 0,0333 4.652.628.121 Program Pengembangan KapasitasKepramukaan Urusan Kepemudaandan Olahraga Outcome :MeningkatnyaKualitasKepramukaan Tingkat PartisipasiMasyarakat DalamKepramukaan Persen 0 0 - 30 609.290.000 35 609.290.000 40 609.290.000 45 609.290.000 50 609.290.000 PARIWISATAProgram Peningkatan Daya Tarik DestinasiPariwisata UrusanPariwisata Outcome:Meningkatnya DayaTarik DestinasiPariwisata PersentasePeningkatanKunjunganWisatawan Persen 8,12 8,12 219.264.475 8,32 219.999.250 8,52 223.519.238 8,72 223.519.238 8,92 226.872.026 9,12 226.872.026 - 236 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pemasaran Pariwisata UrusanPariwisata Outcome:MeningkatnyaJangkauanPemasaranPariwisata PersentasePeningkatan MediaPemasaranPariwisata Persen 25 25 77.680.500 38 100.014.000 50 101.614.224 63 101.614.224 75 103.138.437 88 103.138.437 Program Pengembangan Sumber DayaPariwisata dan Ekonomi KreatifOutcome:MeningkatnyaKapasitas SDMPariwisata danEkonomi Kreatif Persentase PelakuPariwisata danEkonomi Kreatif yangAktif dan Tervalidasi Persen 67,72 68 798.296.500 69 1.556.700.500 70 1.581.607.708 71 1.581.607.708 72 1.605.331.824 73 1.605.331.824 UrusanPariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatifmelalui Pemanfaatan dan Perlindungan HakKekayaan IntelektualOutcome:MeningkatnyaKualitas EkosistemKreatif Persentase PelakuEkonomi Kreatif yangMemiliki KekayaanIntelektual Persen 14 16 50.963.000 19 30.000.000 22 30.480.000 25 30.480.000 28 30.937.200 31 30.937.200 PERPUSTAKAANProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Perpustakaan Outcome:Meningkatnyakualitas tata kelolaPemerintahan diDinas Perpustakaandan Arsip Daerah PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi General Dinas Perpustakaandan Arsip Daerah Persen 66,16 67 5.213.851.524 68 5.358.828.224 69 5.444.569.476 70 5.444.569.476 71 5.526.238.018 72 5.526.238.018 Program Pembinaan Perpustakaan Urusan Perpustakaan Outcome :MeningkatnyalayananPerpustakaansesuai StandarNasional PersentasePeningkatan JumlahKunjunganPerpustakaan UmumDaerah Persen 1,59 1,75 1.473.510.520 5 599.999.900 5 609.599.898 6 609.599.898 6 618.743.897 7 618.743.897 - 237 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pelestarian Koleksi Nasional danNaskah Kuno Urusan Perpustakaan Outcome:TerwujudnyaPengembangan danPemamfaatanBahanPerpustakaan danKoleksi Nusantara Persentase KoleksiBudaya Etnis danNaskah Kuno yangDimiliki Persen 0 25 41.298.000 25 20.000.000 25 20.320.000 25 20.320.000 25 20.624.800 25 20.624.800 Program Pengelolaan Arsip Urusan Perpustakaan Outcome :Meningkatnyaefisiensi,keamanan, danaksesibilitasdokumen Tingkat KetersediaanArsip SebagaiAkuntabilitasKinerja, Alat Buktiyang Sah danPertanggungjawabanNasional Niai 64,79 64,90 115.405.280 65 131.070.700 65,20 133.167.831 65,40 133.167.831 65,50 135.165.349 65,60 135.165.349 Program Perlindungan dan PenyelamatanArsip Urusan Perpustakaan Outcome :MeningkatnyaPerlindungan danPenyelamatan ArsipSesuai NSPK Persentase CakupanPerlindungan danPenyelamatan Arsip Persen 15 18 11.138.500 20 11.131.000 20,25 11.309.096 20,40 11.309.096 20,55 11.478.732 20,75 11.478.732 SEKRETARIAT DAERAHProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Sekretariat Daerah Outcome:MeningkatnyakualitasimplementasiReformasi Birokrasidan pelayananpublik Nilai rata -rata RB Perangkat Daerahyang melakukanpengukuran IRB -PD Nilai 63.95 66 354.058.850 68 252.340.050 70 334.420.334 72 334.420.334 74 415.188.479 76 415.188.479 Nilai KepatuhanPenyelenggaraanPelayanan Publik Nilai 933.54 93,83 94,12 94,4 94,69 94,98 95,27 Outcome:Meningkatnyakualitasimplementasi RBGeneral SekretariatDaerah PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralSekretariat Daerah Persen 77.46 81 118.429.600 81,8 97.437.400 82,6 103.523.961 83,4 103.523.961 84,2 109.053.296 85 109.053.296 - 238 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Outcome:Meningkatnyakualitas pelayananpublik SekretariatDaerah Nilai IndeksPelayanan PublikSetda Nilai 3 3.05 40.647.925.497 3,33 37.845.232.326 3,54 38.368.185.637 3,88 38.368.185.637 4,01 38.863.980.106 4,15 38.863.980.106 Program Pemerintahan dan KesejahteraanRakyat Urusan Sekretariat Daerah Outcome:MeningkatnyaKualitasMasyarakat Kotayang Agamis Indeks ZakatNasional KotaSukabumi Nilai 0.53 0,55 9.473.901.808 0,57 8.741.479.471 0,59 8.881.343.142 0,61 8.881.343.142 0,63 9.014.563.290 0,65 9.014.563.290 Persentasepembinaan lembagakeagamaan Persen 9,4 10 11 12 13 14 15 Meningkatnyakualitas ReformasiHukum Indeks ReformasiHukum Nilai 87,32 88,5 685.000.000 89 451.920.000 89,5 459.150.720 91 459.150.720 92 466.037.980 93 466.037.980 MeningkatnyakinerjapenyelenggaraanPemerintahanDaerah Nilai EKPPD Nilai 3,2 7 3,32 1.828.028.200 3,37 1.282.413.850 3,42 1.302.932.472 3,47 1.302.932.472 3,52 1.322.476.459 3,57 1.322.476.459 Program Perekonomian dan Pembangunan Urusan Sekretariat Daerah Outcome:Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpengadaan barangdan jasa Indeks Tata KelolaPengadaan Persen 66,49 70 342.853.100 71 245.923.300 72 249.858.073 73 249.858.073 74 253.605.944 75 253.605.944 MeningkatnyaBUMD yang sehat Persentase BUMDyang sehat Persen 66,70 66,7 238.125.000 66,7 261.875.500 66,7 266.065.508 100 266.065.508 100 270.056.491 100 270.056.491 - 239 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU SEKRETARIAT DPRDProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Sekretariat DPRD Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diSekretariat DPRD PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralSekretariat DPRD Persen 65.74 66,01 36.395.610.233 67,01 39.205.775.072 68,01 39.833.067.473 69,01 39.833.067.473 70,01 40.430.563.485 71,01 40.430.563.485 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas danFungsi DPRD Urusan Sekretariat DPRD Outcome:Meningkatkankualitas peraturandaerah yangditetapkan Persentase Prolegdayang Ditetapkandengan PeraturanDaerah persen 100 100 13.249.858.450 100 20.799.720.780 100 21.132.516.312 100 21.132.516.312 100 21.449.504.057 100 21.449.504.057 PERENCANAANProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Perencanaan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diBadan PerencanaanPembangunanDaerah Persentaseketercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralBadan PerencanaanPembangunanDaerah Persen 55,63 65 8.910.390.253 66 9.677.743.100 67 9.832.586.990 68,01 9.832.586.990 69,01 9.980.075.794 70,01 9.980.075.794 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Outcome :Meningkatnyakualitasperencanaan,pengendalian danevaluasipembangunandaerah PersentaseKeselarasan RPJMDdengan RKPD Persen 100 100 2.484.038.000 100 2.622.501.000 100 2.664.461.016 100 2.664.461.016 100 2.704.427.931 100 2.704.427.931 PersentaseKeselarasan RPJMDdengan Renstra Persen 100 100 100 100 100 100 100 - 240 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Outcome :Meningkatnyakualitasperencanaanpembangunanbidangpemerintahan danpembangunanmanusia Persentasekeselarasan RKPDdengan Renja PDpada BidangPemerintahan danPembangunanManusia Persen 100 100 1.301.459.650 100 924.000.000 100 954.000.000 100 954.000.000 100 954.000.000 100 954.000.000 Outcome :Meningkatnyakualitasperencanaanpembangunanbidanginfrastruktur dankewilayahan Persentasekeselarasan RKPDdengan Renja PDpada BidangInfrastruktur danKewilayahan Persen 100 100 1.493.822.050 100 1.100.858.130 100 1.086.455.860 100 1.086.455.860 100 1.134.887.698 100 1.134.887.698 Outcome :Meningkatnyakualitasperencanaanpembangunanbidangperekonomian dansuber daya alam Persentasekeselarasan RKPDdengan Renja PDpada BidangPerekonomian danSDA Persen 100 100 1.258.731.800 100 825.000.000 100 855.000.000 100 855.000.000 100 850.000.000 100 850.000.000 PENELITIANProgram Penelitian dan PengembanganDaerah UrusanPenelitian Outcome:Meningkatnyapendayagunaaninovasi danpengembanganIptek Persentase PD yangMenerapkan InovasiDaerah Persen 100 100 1.041.291.300 100 1.051.041.280 100 1.067.857.940 100 1.067.857.940 100 1.083.875.810 100 1.083.875.810 - 241 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KEUANGANProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota UrusanKeuangan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diBadan PengelolaanKeuangan danPendapatan Daerah Persentaseketercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralBadan PengelolaanKeuangan danPendapatan Daerah Poin 77,67 78,00 45.106.980.643 78,70 42.594.634.580 79,40 43.276.148.733 80,10 43.276.148.733 80,80 43.925.290.964 81,50 43.925.290.964 Program Pengelolaan Keuangan Daerah UrusanKeuangan Outcome:MeningkatnyaPengelolaanKeuangan danBarang MilikDaerah Nilai LaporanKeuangan Nilai 100 100 968.337.150 100 730.306.892 100 742.330.471 100 742.330.471 100 753.465.425 100 753.465.425 Outcome: - MenurunnyaJumlah BelanjaPegawai di LuarTunjangan Guruyang DialokasikanMelalui TKD Persentase BelanjaPegawai di LuarTunjangan Guruyang DialokasikanMelalui TKD Persen 41 41 1.339.967.100 39 1.010.569.224 37 1.027.076.998 35 1.027.076.998 33 1.042.483.153 31 1.042.483.153 OutcomeMeningkatnya RealisasiAnggaran BelanjaUrusan WajibPelayanan Dasar: Persentase RealisasiAnggaran BelanjaUrusan WajibPelayanan Dasar Persen 100 100 12.327.723.818 100 5.778.425.152 100 15.906.468.766 100 16.912.618.529 100 17.464.450.270 100 20.871.875.045 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah UrusanKeuangan Outcome:Meningkatnyapengelolaanbarang milik daerah PersentaseAdministrasi BMD Persen 65 75 1.157.457.350 84,88 1.157.457.350 94,76 1.175.976.668 100 1.175.976.668 100 1.193.616.318 100 1.193.616.318 - 242 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pengelolaan Pendapatan Daerah UrusanKeuangan Outcome:MeningkatnyaEkstensifikasi danIntensifikasiPendapatan AsliDaerah Persentase PajakDaerah terhadapPendapatan AsliDaerah Persen 32,82 35 4.142.981.450 35,77 4.142.979.567 36,54 4.209.267.240 36,82 4.209.267.240 37,59 4.272.406.248 38,36 4.272.406.248 KEPEGAWAIAN DAERAHProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Kepegawaian Daerah Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintah diBadan Kepegawaian dan PengembanganSumber DayaManusia PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralBadan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia Persen 42,32 72,05 6.458.840.263 73,30 7.720.919.746 74,40 7.844.454.462 75,50 7.844.454.462 76,12 7.962.121.279 77,25 7.962.121.279 Program Kepegawaian Daerah Urusan Kepegawaian Daerah Outcome:Meningkatnya TataKelolaPengembanganKarir ASN PersentasePengembangan KarirASN sesuai denganKompetensinya Persen 75 77 749.234.100 78 652.000.000 78,05 662.432.000 78,25 662.432.000 78,75 672.368.480 80,25 672.368.480 PENDIDIKAN DAN PELATIHANProgram Pengembangan Sumber DayaManusia Urusan Pendidikan dan Pelatihan Outcome:MeningkatnyaLayananPengembanganKompetensi Dasar,Kader, Manajerialdan Fungsional Persentase ASN yangMendapatkanPengembanganKompetensi Dasar,Manajerial, danFungsional Persen 18 18,50 767.884.236 18,55 787.884.236 18,65 800.490.384 18,68 800.490.384 19,25 812.497.740 19,75 812.497.740 - 243 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU INSPEKTORAT DAERAHProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Inspektorat Daerah Outcome:Meningkatnya Kualitas Tata KelolaPemerintahan diInspektorat PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralInspetorat Persen 53,75 67 9.984.870.854 67,50 10.369.158.100 68 10.535.064.630 68,50 10.535.064.630 69 10.693.090.599 70 10.693.090.599 Program Penyelenggaraan Pengawasan Urusan Inspektorat Daerah Outcome:MeningkatnyaEfektivitasPengawasanInternal PersentaseRekomendasiPengawasan yangDitindaklanjuti Persen 83 83,17 1.172.159.000 83,63 1.419.214.000 84,10 1.441.921.424 84,57 1.441.921.424 85 1.463.550.245 85,50 1.463.550.245 Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi Urusan Inspektorat Daerah Outcome:MeningkatnyaKualitasPendampingan danAsistensi
46. 1.MaturitasPenyelenggaraanSistem PengendalianIntern Pemerintah(SPIP) level 3 3 490.804.000 3 1.055.610.000 3 1.072.499.760 3 1.072.499.760 3 1.088.587.256 3 1.088.587.256
47. 2.Kapabilitas AparatPengawasan InternPemerintah (APIP) level 3 3 3 3 3 3 3 3 Manajemen RisikoIndeks level 3 3 3 3 3 3 3 KESATUAN BANGSA DAN POLITIKProgram Penujang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota UrusanKesatuanBangsa dan Politik Outcome:Meningkatnya TataKelolaPemerintahan diBadan KesatuanBangsa dan Politik PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralBadan KesatuanBangsa dan Politik Persen 63,31 65 4.234.406.541 66 4.344.410.166 67 4.413.920.729 68,50 4.413.920.729 69,50 4.480.129.540 70,50 4.480.129.540 - 244 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Penguatan Ideologi Pancasila danKarakter Kebangsaan UrusanKesatuanBangsa dan Politik Outcome:MeningkatnyaKesadaranMasyarakat akanIdeologi Pancasiladan KarakterKebangsaanKarakter Kebangsaan Cakupan PenguatanIdeologi Pancasiladan karakterKebangsaan Persen 100 36 747.996.150 36 887.580.160 52 901.781.443 68 901.781.443 84 915.308.164 100 915.308.164 Program Peningkatan KewaspadaanNasional dan Peningkatan Kualitas danFasilitasi Penanganan Konflik Sosial UrusanKesatuanBangsa dan Politik Outcome:Meningkatnyakondusivitaswilayah kotasukabumi Persentase KonflikSosial yangDiselesaikan Persen 100 93 2.874.280.500 96 2.757.737.200 96,67 2.801.860.995 97,24 2.801.860.995 98,18 2.843.888.910 100 2.843.888.910 Program Peningkatan Peran Partai Politikdan Lembaga Pendidikan MelaluiPendidikan Politik dan Pengembangan Etikaserta Budaya Politik UrusanKesatuanBangsa dan Politik Outcome:Meningkatnya Etikadan Budaya Politik PersentasePendidikan Politikbagi Kader Politik,pelajar danMasyarakat Persen 100 44 871.401.706 44 891.726.706 59 905.994.333 69 905.994.333 82 919.584.248 100 919.584.248 Program Pemberdayaan dan PengawasanOrganisasi Kemasyarakatan UrusanKesatuanBangsa dan Politik Outcome:MeningkatnyaKetertibanOrganisasiKemasyarakatan PersentaseOrganisasiKemasyarakatanYang Aktif Persen 100 67 627.406.500 67 829.364.500 71 842.634.332 78 842.634.332 84 855.273.847 100 855.273.847 - 245 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Pembinaan dan PengembanganKetahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya UrusanKesatuanBangsa dan Politik Outcome:Meningkatnyapembinaankerukunan antarsuku dan intrasuku, umatberagama, ras dangolongan lainnya Persentase KonflikAntar Inter UmatBeragama yangDiantisipasi Persen 100 73 393.497.500 73 399.185.000 79 405.571.960 85 405.571.960 88 411.655.539 100 411.655.539 KECAMATAN WARUDOYONGProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diKecamatanWarudoyong PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralKecamatanWarudoyong Persen 54.38 68,50 8.628.735.516 68,75 8.517.788.363 69 8.654.072.977 69,25 8.654.072.977 69,50 8.783.884.071 70,01 8.783.884.071 Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik Urusan Kecamatan Outcome:Meningkatnyapenyelenggaraanpelayanan publik di kecamatan Indeks KepuasanMasyarakatKecamatanWarudoyong Nilai 97.96 98,15 1.652.307.682 98,25 113.123.682 98,30 114.933.661 98,45 114.933.661 98,50 116.657.666 98,60 116.657.666 Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan Urusan Kecamatan Outcome:Meningkatnyapartisipasi LKKdalam forummusrenbang Persentase LKK yangBerpartisipasi dalamForum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 3.524.783.400 100 4.373.063.400 100 4.443.032.414 100 4.443.032.414 100 4.509.677.901 100 4.509.677.901 - 246 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum Urusan Kecamatan Outcome:Terselenggaranyafasilitasi/koordinasi/pembinaanPenyelenggaraanPemerintahanUmum diKecamatan PersentasepelaksanaanFasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Umumdi Kecamatan Persen 100 100 70.350.000 100 59.760.000 100 60.716.160 100 60.716.160 100 61.626.902 100 61.626.902 Program Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKapasitasMasyarakat dalamBidang Keamanan PersentasePeningkatanKapasitasMasyarakat dalamBidang Keamanan Persen 100 100 43.558.200 100 43.558.200 100 44.255.131 100 44.255.131 100 44.918.958 100 44.918.958 KECAMATAN BAROSProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diKecamatan Baros PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralKecamatan Baros Persen 61,38 68,00 6.636.311.663 68,80 6.480.647.833 69,60 6.584.338.198 70,40 6.584.338.198 71,20 6.683.103.271 72 6.683.103.271 Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik Urusan Kecamatan Outcome:Meningkatnyapenyelenggaraanpelayanan publik di kecamatan Indeks KepuasanMasyarakatKecamatan Baros Nilai 84,80 84,85 1.182.049.860 84,90 216.943.010 84,95 220.414.098 85 220.414.098 85,05 223.720.310 85,10 223.720.310 Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan Urusan Kecamatan Outcome:Menigkatnyapartisipasi LKKdalam forummusrenbang Persentase LKK yangBerpartisipasi dalamForum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 2.417.548.700 100 3.065.708.250 100 3.114.759.582 100 3.114.759.582 100 3.161.480.976 100 3.161.480.976 - 247 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum Urusan Kecamatan Outcome:Terselenggaranyafasilitasi/koordinasi/pembinaanPenyelenggaraanPemerintahanUmum diKecamatan PersentasepelaksanaanFasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Umumdi Kecamatan Persen 50 100 41.904.000 100 47.118.000 100 47.871.888 100 47.871.888 100 48.589.966 100 48.589.966 Program Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKapasitasmasyarakat dalamBidang Keamanan PersentasePeningkatanKapasitasmasyarakat dalamBidang Keamanan Persen 100 100 33.379.400 100 32.158.000 100 32.672.528 100 32.672.528 100 33.162.616 100 33.162.616 KECAMATAN GUNUNG PUYUHProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diKecamatan GunungPuyuh PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralKecamatan GunungPuyuh Persen 48,63 75 7.691.952.338 76 7.723.501.537 77 7.847.077.561 78 7.847.077.561 79 7.964.783.725 80 7.964.783.725 Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaPenyelenggaraanPelayanan Publik diKecamatan Indeks KepuasanMasyarakatKecamatanGunungpuyuh Nilai 84,8 84,83 1.458.112.608 84,87 85.331.600 84,90 86.696.906 84,94 86.696.906 84,97 87.997.359 85,50 87.997.359 Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaPartisipasi LKKdalam ForumMusrenbang Persentase LKK yangBerpartisipasi dalamForum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 2.918.906.500 100 3.601.846.350 100 3.659.475.892 100 3.659.475.892 100 3.714.368.030 100 3.714.368.030 - 248 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKapasitasMasyarakat dalamBidang Keamanan PersentasePeningkatanKapasitasMasyarakat dalamBidang Keamanan Persen 100 100 41.688.000 100 41.684.600 100 42.351.554 100 42.351.554 100 42.986.827 100 42.986.827 Program Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum Urusan Kecamatan Outcome:TerselenggaranyaFasilitasi/Koordinasi/ PembinaanPenyelenggaraanPemerintahanUmum diKecamatan PersentasePelaksanaanFasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Umumdi Kecamatan Persen 100 100 57.957.000 100 19.900.000 100 20.218.400 100 20.218.400 100 20.521.676 100 20.521.676 KECAMATAN CIBEUREUMProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diKecamatanCibeureum PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralKecamatanCibeureum Persen 60,85 67 7.300.253.772 67,80 7.104.945.322 68,50 7.218.624.447 70 7.218.624.447 71,20 7.326.903.814 72 7.326.903.814 Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaPenyelenggaraanPelayanan Publik diKecamatan Indeks KepuasanMasyarakatKecamatanCibeureum Nilai 88,77 88,85 1.238.609.168 89 176.538.168 89,20 179.362.779 89,50 179.362.779 89,77 182.053.220 90 182.053.220 Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan Urusan Kecamatan Outcome:MenigkatnyaPartisipasi LKKdalam ForumMusrenbang Persentase LKK yangBerpartisipasi dalamForum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 2.504.904.750 100 3.162.804.750 100 3.213.409.626 100 3.213.409.626 100 3.261.610.770 100 3.261.610.770 - 249 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum Urusan Kecamatan Outcome:Terselenggaranyafasilitasi/koordinasi/pembinaanPenyelenggaraanPemerintahanUmum diKecamatan PersentasepelaksanaanFasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Umumdi Kecamatan Persen 100 100 46.154.500 100 46.154.500 100 46.892.972 100 46.892.972 100 47.596.367 100 47.596.367 Program Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKapasitasmasyarakat dalamBidang Keamanan PersentasePeningkatanKapasitasMasyarakat dalamBidang Keamanan Persen 100 100 39.847.000 100 39.847.000 100 40.484.552 100 40.484.552 100 41.091.820 100 41.091.820 KECAMATAN CITAMIANGProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diKecamatanCitamiang PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralKecamatanCitamiang Persen 100 78,00 8.520.382.101 78,50 8.455.573.151 79 8.590.862.321 79,50 8.590.862.321 80 8.719.725.256 80,50 8.719.725.256 Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaPenyelenggaraanPelayanan Publik diKecamatan Indeks KepuasanMasyarakatKecamatanCitamiang Nilai 97,96 97,97 1.235.396.222 97,98 140.512.650 98 142.760.852 98,25 142.760.852 98,50 144.902.265 98,75 144.902.265 Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan Urusan Kecamatan Outcome:Meningkatnyapartisipasi LKKdalam forummusrenbang Persentase LKK yangBerpartisipasi dalamForum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 3.134.444.000 100 3.953.569.000 100 4.016.826.104 100 4.016.826.104 100 4.077.078.496 100 4.077.078.496 - 250 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum Urusan Kecamatan Outcome:Terselenggaranyafasilitasi/koordinasi/pembinaanPenyelenggaraanPemerintahanUmum diKecamatan PersentasepelaksanaanFasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Umumdi Kecamatan Persen 100 100 44.560.000 100 36.977.000 100 37.568.632 100 37.568.632 100 38.132.161 100 38.132.161 Program Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKapasitasmasyarakat dalamBidang Keamanan PersentasePeningkatanKapasitasMasyarakat dalamBidang Keamanan Persen 100 100 47.203.500 100 47.203.400 100 47.958.654 100 47.958.654 100 48.678.034 100 48.678.034 KECAMATAN CIKOLEProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diKecamatan Cikole PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralKecamatan Cikole Persen 44,59 50,00 9.784.581.411 50,25 9.435.924.691 50,50 9.586.899.486 51 9.586.899.486 51,25 9.730.702.978 51,50 9.730.702.978 Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik Urusan Kecamatan Outcome:Meningkatnyapenyelenggaraanpelayanan publik di kecamatan Indeks KepuasanMasyarakat Kecamat an Cikole Nilai 94,07 95,00 53.850.726 96,00 85.019.650 96,50 86.379.964 97,00 86.379.964 97,50 87.675.664 80,00 87.675.664 Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan Urusan Kecamatan Outcome:Meningkatnyapartisipasi LKKdalam forummusrenbang Persentase LKK yangBerpartisipasi dalamForum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 4.403.240.150 100 5.411.526.290 100 5.498.110.711 100 5.498.110.711 100 5.580.582.371 100 5.580.582.371 - 251 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKapasitasmasyarakat dalamBidang Keamanan PersentasePeningkatanKapasitasMasyarakat dalamBidang Keamanan Persen 100 100 64.074.950 100 64.074.800 100 65.099.997 100 65.099.997 100 66.076.497 100 66.076.497 Program Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum Urusan Kecamatan Outcome:Terselenggaranyafasilitasi/koordinasi/pembinaanPenyelenggaraanPemerintahanUmum diKecamatan PersentasepelaksanaanFasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Umumdi Kecamatan Persen 100 100 41.534.500 100 50.033.800 100 50.834.341 100 50.834.341 100 51.596.856 100 51.596.856 KECAMATAN LEMBURSITUProgram Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/ Kota Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKualitas Tata KelolaPemerintahan diKecamatanLembursitu PersentaseKetercapaian NilaiEvaluasi ReformasiBirokrasi GeneralKecamatanLembursitu Persen 43,62 68 8.526.362.545 68,80 8.556.262.940 69,60 8.693.163.147 70,40 8.693.163.147 71,20 8.823.560.595 72 8.823.560.595 Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik Urusan Kecamatan Outcome:Meningkatnyapenyelenggaraanpelayanan publik di kecamatan Indeks KepuasanMasyarakatKecamatanLembursitu Nilai 85,95 87,20 1.552.946.962 88,10 174.004.844 88,90 176.788.922 89,20 176.788.922 89,70 179.440.755 90 179.440.755 Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan Urusan Kecamatan Outcome:Meningkatnyapartisipasi LKKdalam forummusrenbang Persentase LKK yangBerpartisipasi dalamForum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 3.058.824.050 100 3.763.923.750 100 3.824.146.530 100 3.824.146.530 100 3.881.508.728 100 3.881.508.728 - 252 - BIDANG URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR SATUAN BASELINETAHUN2024 TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU KINERJA PAGU Program Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum Urusan Kecamatan Outcome:Terselenggaranyafasilitasi/koordinasi/pembinaanPenyelenggaraanPemerintahanUmum diKecamatan PersentasepelaksanaanFasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Umumdi Kecamatan Persen 100 100 84.912.500 100 84.902.250 100 86.260.686 100 86.260.686 100 87.554.596 100 87.554.596 Program Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum Urusan Kecamatan Outcome:MeningkatnyaKapasitasmasyarakat dalamBidang Keamanan PersentasePeningkatanKapasitasMasyarakat dalamBidang Keamanan Persen 100 100 68.506.600 100 70.429.600 100 71.556.474 100 71.556.474 100 72.629.821 100 72.629.821 Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Sukabumi tersebut, maka target IKU Kota Sukabumi seperti pada tabel berikut. - 254 - Tabel 4.5 IKU Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2030 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 77,69 78,19 78,31 79,82 80,58 81,36 82,17 2 Indeks Pendidikan Poin 72,43 73,63 74,41 75,19 75,98 76,76 77,54 3 Usia Harapan Hidup Tahun 75,11 75,31 75,52 75,73 75,94 76,15 76,36 4 Tingkat Kemiskinan Persen 7,20 6,36 - 7,02 5,99 - 6,54 5,19 - 5,87 4,23 - 5,06 3,11 - 4,19 2,72 - 3,72 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 8,34 7.54 - 8.21 7.25 - 7.92 7.24 - 7.91 7.20 - 7.87 7.18 - 7.85 7.13 - 7.80 6 Indeks Rasa Aman Poin 75,40 77,43 77,98 78,53 79,08 79,63 80,18 7 Indeks Kerukunan Umat Beragama Poin 78,16 79,00 79,27 79,55 79,82 80,09 80,36 8 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Poin 75 76 77 78 79 80 81 9 Indeks Warisan Budaya Poin 38,85 38,85 38,95 39,05 39,15 39,25 39,35 10 Indeks Pembangunan BerwawasanKependudukan Poin 56,5 60,1 61,5 62,8 64,1 65,3 66,4 11 PDRB Per Kapita Juta. Rp 44,76 45,29 – 47,48 50.38 - 51,02 54,02 - 55,77 57,92 - 60,72 62,09 - 68,16 66,78 - 72,99 12 Indeks Kota Kreatif Poin 87,86 87,86 88,53 89,21 89,88 90.56 91,23 13 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi danMakan Minum Persen 3,26 3,29 3,36 3,44 3,53 3,61 3,70 14 Indeks Ketahanan Pangan Poin 80,90 81 8 1,25 81,50 81,75 82 82,25 15 Rasio Terbentuknya Pusat PertumbuhanEkonomi Baru Persen 0 0 25 30 35 40 50 16 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persen 2,47 10 12 14 16 18 20 - 255 - NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 17 Indeks Kota Layak Huni Poin 65,74 66,75 67,74 68,75 69,74 70,75 71,74 18 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Poin 87,37 88,37 88,4 88,43 88,48 88,53 88,58 19 Indeks Risiko Bencana Skor 77,56 75,56 73,56 71,55 70,53 69,51 68,50 20 Indeks Reformasi Birokrasi Kategori BB BB BB A A A A 21 Indeks Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik (SPBE) Poin 3,79 3,83 3,87 3,90 3,94 3,97 4,00 22 Indeks Pelayanan Publik Poin 4,18 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 4,50 23 Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 87,20 87,50 88,00 88,30 88,50 89,00 90,00 24 Indeks Inovasi Daerah Kategori SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif 25 Indeks Reformasi Birokrasi General (IRBGeneral) Poin 76,36 78 80 81 82 83 84 26 Indeks Sistem Merit Poin 0,78 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 disajikan sebagaimana pada tabel berikut. - 257 - Tabel 4.6 IKD Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2030 NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Pangan Poin 80,90 81 81,25 81,50 81,75 82 82,25 Ketahanan Pangan 2 Prevalensi Ketidakcukupan KonsumsiPangan Persen 4,56(2023) 3,74 3,60 3,44 3,25 3,04 2,73 Ketahanan Pangan 3 Kapasitas Air Baku m ³/detik - 0,56 0,68 0,81 0,93 1,06 1,19 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Akses Rumah Tangga terhadap Air MinumPerpipaan Persen 19,52(2023) 24,30 28,09 31,87 35,66 39,44 43,23 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 61,28 61,28 61,79 61,78 62 ,04 62,29 62,54 Lingkungan Hidup 6 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persen n/a 6,69 12,07 17,44 22,82 28,19 33,57 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 Timbulan Sampah Terolah di FasilitasPengolahan Sampah Persen 0,49(2023) 0,63 1,02 1,16 5,75 19,85 20,95 Lingkungan Hidup 8 Proporsi Rumah Tangga dengan LayananPenuh Pengumpulan Sampah Persen 81,29(2023) 89,01 93,14 97,47 100 100 100 Lingkungan Hidup 9 Penurunan Intensitas Emisi GRK Ton Co2eq/Miliar N/A 0,14 0,45 0,78 1,21 1,76 2,16 Lingkungan Hidup 10 Penurunan Emisi Co2 Kumulaif Ton CO2eq 26 .699,28 26 .699,28 32.091,53 38.971,05 48.708,01 63.234,48 80.856,65 Lingkungan Hidup 1 1 Indeks Risiko Bencana Skor 77,56 75,56 73,56 71,55 70,53 69,51 68,50 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat 1 2 Indeks Pembangunan BerwawasanKependudukan Poin 56,5 60,1 61,5 62,8 64,1 65,3 66,4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 258 - NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,11 5 ,08- 5 ,58 4,96 - 5,43 5 ,04- 5,43 5 ,08- 7,01 5,24 - 7,62 5,29 - 5,79 Perencanaan, UMKM Perdagangan,Perindustrian, Penanaman Modal,Ketahanan pangan, Perikanan dan Pertanian 2 Rasio Gini Poin 0,428 0,352 – 0,438 0,448 - 0,42 0,373 – 0,416 0,368 – 0,42 0,37 – 0,424 0,369 – 0,417 Perencanaan 3 Indeks Pembangunan Manusia Poin 77,69 78,19 78,31 79,82 80,58 81,36 82,17 Pendidikan, kesehatan, UMKM Perdagangan,Perindustrian 4 Tingkat Kemiskinan Persen 7,20 6,36 - 7,02 5,99 - 6,4 5,19 - 5,87 4,23 - 5,06 3,11 - 4,19 2,72 - 3,72 Soaial, Tenaga Kerja, Perencanaan 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 8,34 7,84 – 8,54 7.25 - 8,00 7,11 - 7,63 7,05 - 7,67 6,98 - 7,71 6,88 - 7,37 Tenaga Kerja,Perencanaan 6 Usia Harapan Hidup Tahun 75,11 75,31 75,52 75,73 75,94 76,15 76,36 Kesehatan 7 Prevalensi Stunting (Pendek dan SangatPendek) pada Balita Persen 19,7 18,07 16,05 15,41 14,32 13,36 12,53 Kesehatan 8 Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun Jumlah 7 8 8 7 6 6 5 Kesehatan 9 Cakupan Penemuan dan Pengobatan KasusTuberkulosis (Treatment Coverage) Persen 91 91 91 91 91 91 91 Kesehatan 1 0 Angka Keberhasilan PengobatanTuberkulosis (Treatment Success Rate) Persen 91 91 91 91 91 91 91 Kesehatan 1 1 Cakupan Kepesertaan Jaminan KesehatanNasional Persen 100 100 100 100 100 100 100 Kesehatan - 259 - NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 Cakupan Kepesertaan Jaminan SosialKetenagakerjaan Persen 52,91(2023) 55,00 57,00 59,00 61,00 63,00 65,00 Tenaga Kerja 1 3 Rata -Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun Tahun 10,38 10, 73 10 ,93 11,13 11,33 11,53 11,73 Pendidikan 1 4 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,62 13,65 13,70 13,75 13,81 13,86 13,91 Pendidikan 1 5 Skor Literasi/Numerasi Pendidikan a. Skor Literasi SD Poin 62.84 65,72 69,17 70,36 71,55 72,74 73,93 Pendidikan b. Skor Literasi SMP Poin 75,75 79,52 80,83 81,52 82,21 82,89 83,58 Pendidikan c. Skor Numerasi SD Poin 47,88 47,41 49,96 51,87 53,78 55,70 57,61 Pendidikan d. Skor Numerasi SMP Poin 65,65 65,02 69,02 70,06 71,10 72,13 73,17 Pendidikan 1 6 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Poin 87,81 89,91 91,80 93,81 95,80 97,81 99,80 Perpustakaan 1 7 Indeks Pendidikan Poin 72,43 73,63 74,41 75,19 75,98 76,76 77,54 Pendidikan 1 8 Indeks Rasa Aman Poin 75,40 77,43 77,98 78,53 79,08 79,63 80,18 Kesatuan Bangsa danPolitik , Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 19 Indeks Warisan Budaya Poin 38,85 38,85 38,95 39,05 39,15 39,25 39,35 Pendidikan 2 0 Indeks Kerukunan Umat Beragama Poin 78,16 79,00 79,27 79,55 79,82 80,09 80,36 Kesatuan Bangsa dan Politik , SekretariatDaerah 2 1 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Poin 58,70 60,46 61,76 63,06 64,36 64,55 66,25 PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak 2 2 Indeks Ketimpangan Gender Poin 0,359 0,334 0,309 0,284 0,259 0,234 0,209 PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak - 260 - NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Indeks Daya Saing Daerah Nilai 3,93 4,02 4,21 4,45 4,63 4,85 4,95 Perencanaan 2 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Persen 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 Perencanaan 3 Rasio PDRB Industri Pengolahan Persen 4,87 4,82 4,77 4,71 4,66 4,6 4,54 Perencanaan,Perindustrian 4 Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Persen 3,26 3,29 3,36 3,44 3,53 3,61 3,70 Perencanaan, UMKM, Perdagangan 5 Indeks Kota Kreatif Persen 87,86 87,86 88,53 89,21 89,88 90.56 91,23 Pariwisata 6 Rasio Kewirausahaan Daerah Persen - 5,34 5,59 5,86 6,15 6,45 6,76 UMKM, Perindustrian 7 PDRB Per Kapita (ADHK) Juta. Rp. 28,17 29,61 30,21 31,45 32,35 33,50 34,85 UMKM Perdagangan, Perindustrian,Perencanaan 8 PDRB Per Kapita (ADHB) Juta Rp. 44,76 45.29 - 45.65 50.38 - 51.35 54,02 – 55,77 57.92 – 60,72 62,09 – 66,24 66.78 - 72.99 UMKM Perdagangan, Perindustrian,Perencanaan 9 Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Poin 4,80 4,82 4,84 4,86 4,88 4,91 4,95 Komunikasi dan Informatika 10 Indeks Konektivitas Skor N/A 3 3,05 3,1 3,15 3,20 3,25 Perencanaan,Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 Rasio Terbentuknya Pusat PertumbuhanEkonomi Baru Persen 0 0 25 30 35 40 50 Perencanaan, Penanaman Modal Perdagangan 12 Tingkat Inflasi Persen 2,59 3,04 3,01 2,98 2,95 2,92 2,89 Perencanaan, Ketahanan Pangan, Perdagangan, Sekretariat Daerah 13 Efektivitas Kerja Sama Daerah Persen N/A 85 85,5 86 86,5 87 87,5 Sekretariat Daerah - 261 - NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN PD PENGAMPU URUSAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 14 Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto(PMTB) Persen 15,97 16,12 16,17 16,22 16,27 16,32 16,36 Penanaman Modal 15 Indeks Ekonomi Hijau Daerah (PilarEkonomi) Poin N/A 44,12 46,17 47,41 49,04 50,76 52,56 Perencanaan 16 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Poin 87,37 88,37 88,4 88,43 88,48 88,53 88,58 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , Perencanaan 17 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,Terjangkau, dan Berkelanjutan Persen 36,30 35,88 36,77 37,66 38,55 39,41 43,19 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18 Rasio Akses Masyarakat Terhadap Energi Persen) 99,99 100 100 100 100 100 100 Perencanaan 19 Indeks Inovasi Daerah Kategori SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif SangatInovatif Perencanaan 20 Indeks Akses Keuangan Daerah Poin N/A 6,70 6,78 6,84 6,91 6,99 7,08 Keuangan 21 Indeks Zakat Poin 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 Sekretariat Daerah 22 Indeks Ekonomi Hijau Poin 41,43 67,87 68,40 68,64 68,93 69,22 69,51 Perencanaan ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kategori BB BB BB A A A A Sekretariat Daerah 2 Indeks Reformasi Birokrasi General (IRBGeneral) Poin 76,36 78 80 81 82 83 84 Sekretariat Daerah 3 Indeks Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik Poin 3,79 3,83 3,87 3,90 3,94 3,97 4,00 Komunikasi dan Informatika 4 Indeks Pelayanan Publik Poin 4,18 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 4,50 Sekretariat Daerah 5 Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 87,20 87,50 88,00 88,30 88,50 89,00 90,00 Sekretariat Daerah 6 Nilai SAKIP Poin 76,36 78 80 81 82 83 84 Sekretariat Daerah Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 - 262 - Tabel 4.7 IKD Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2030 NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENDIDIKAN 1 Jumlah Anak Usia 7 -15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (APS) Persen 99,31 99,45 99,59 99,73 99,87 100 100 2 Jumlah Anak Usia 5 -6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS) Persen 78,97 82,01 84,98 87,95 90,92 93,47 96,02 3 Jumlah Anak Usia 7 -18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persen 50,49 56,98 63,47 69,96 76,45 77,21 77,97 4 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan KurikulumMuatan Lokal Persen 30 30 32 34 36 38 40 5 Indeks Pemerataan Guru Indeks 0,29 0,25 0,2 0,175 0,15 0,125 0,1 6 Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui Persen 100 100 100 100 100 100 100 7 Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Persen 75 75 80 80 80 85 90 KESEHATAN 1 Prevalensi Stunting Persen 19,7 18,07 16,05 15,41 14,32 13,36 12,53 2 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persen 68 90 90 90 90 90 90 3 Persentase pengendalian dan pencegahan penyakit Persen 67,6 68,53 68,93 69,55 71,50 72,80 74,07 4 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persen 41,5 42,00 45,00 47,00 49,00 51,00 53,00 5 Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Fasilitas Kesehatan MilikPemerintah Daerah persen 30 35,00 40,00 45,00 55,00 65,00 75,00 6 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar persen 66 67 68 70 72 75 77 7 Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) persen 77,04 80,00 80,00 80,00 81,50 83,50 85,00 8 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar KetenagaanMinimal Persen 30 35 40 50 60 70 80 9 Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, UMOT dan PIRT yangMemenuhi Standar Persen 56 57 60 62 65 70 75 - 263 - NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10 Persentase Tempat Pengolahan Pangan Siap Saji Yang MemenuhiSyarat Kesehatan Persen 65 66 67 69 71 73 75 11 Persentase Kelurahan Dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidupyang Aktif Persen - 75 75 80 85 90 90 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman RawanBanjir Persen 57,37 58,34 59,31 60,77 62,22 63,68 65,14 2 Persentase Luas Layanan Daerah Irigasi Persen 64,97 65,74 66,50 67,26 68,02 68,79 69,55 3 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan AksesTerhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan BukanJaringan Perpipaan Terlindungi Persen 16,37 16,86 16,90 17,03 17,19 17,43 17,45 4 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Air LimbahDomestik Layak dan Aman Persen 71,82 71,87 71,89 71,94 71,98 72 72,02 5 Persentase Cakupan Drainase Lingkungan Persen 42,25 43,02 43,24 43,24 43,24 43,24 43,24 6 Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan dalam Kondisi Baik Persen 22,97 35,14 41,99 48,07 53,65 64,57 67,88 7 Persentase RTHKP dalam Kondisi Baik Persen 70,33 72,53 74,25 75,79 77,19 78,48 79,65 8 Tingkat Kemantapan Jalan Kota Persen 88,59 88,85 89,02 89,02 89,02 89,02 89,02 9 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil Persen 38,01 53,26 61,94 68,67 75,16 81,52 88,28 10 Luasan Pemanfaatan Ruang yang Telah Sesuai dengan Rencana TataRuang Ha 20 20 22 24 26 28 30 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Persentase Rumah Susun yang Terpelihara Persen 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani Persen - 13,07 16,34 19,60 24,83 31,37 37,90 3 Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH Persen 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 4 Persentase Perumahan yang Telah Serah Terima dan Tersedia PSU Persen 13,83 15,96 18,09 21,28 25,53 30,85 37,23 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang Terselesaikan Persen 100 100 100 100 100 100 100 - 264 - NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran SesuaiStandar Pelayanan Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub UrusanBencana Persen 100 100 100 100 100 100 100 SOSIAL 1 Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yangMelaksanakan Pelayanan Sosial Persen 50,40 52 53 54 55 56 57 2 Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi SosialDasar yang sesuai standar Persen 94,40 94,8 95,2 95,6 96,0 96,4 96,8 3 Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yangTergraduasi dari Kemiskinan Persen 0,62 0,81 1,37 1,91 2,24 2,60 3,08 4 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yangTertangani Persen 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Persen 90 100 100 100 100 100 100 6 Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola DenganBaik Persen 100 100 100 100 100 100 100 TENAGA KERJA 1 Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Persen 85,7 - - 86,7 87,7 88,7 89,7 2 Persentase Rekomendasi Kebijakan Rencana Tenaga Kerja DaerahMakro dan Mikro yang diterapkan Persen 90 95 95 95 95 95 95 3 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Persen 56,8 57,8 58,8 59,8 60,8 62,8 95 4 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar pesertaBPJS Ketenagakerjaan ) Persen 50 52 54 56 58 60 62 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yangMendapatkan Layanan Komprehensif Persen 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yangMendapatkan Layanan Komprehensif Persen 100 100 100 100 100 100 100 - 265 - NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indeks 84,53 85 84,63 84,65 84,67 84,69 84,70 4 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks 65,37(2023) 65,8 66,01 66,35 66,70 67,00 67,00 5 Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan HakAnak Sesuai Standar Persen 1 1 2 2 2 2 2 6 Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan,Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan Persen 16,12 32,25 48,38 58,06 64,51 74,19 87,09 7 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Persen 41,7 41,9 42,00 42,5 43,0 43,5 44,0 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Persen 45,67 45,7 45,75 45,78 45,8 45,85 45,9 PANGAN 1 Skor Pola Pangan Harapan Poin 90,10 91,00 92,36 92,58 92,81 93,03 93,26 2 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Persen 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 3,03 3,03 3 Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan MutuKeamanan Pangan Persen 80 80 80 81 82 83 84 PERTANAHAN 1 Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan PeruntukkanTanahnya di Atas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin LokasiYang Diterbitkan Persen - 25 27 29 31 33 35 LINGKUNGAN HIDUP 1 Penurunan Emisi Co2 Kumulaif Ton CO2eq 26 .699,28 26 .699,28 32.091, 53 38.971, 05 48.708, 01 63.234, 48 80.856, 65 2 Persentase RTH Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Limbah B3 yang Terkelola Persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap IzinLingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (PPLH) Persen 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase ketersedian dokumen perencanaan lingkungan hidupdaerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 - 266 - NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6 Persentase kelompok Masyarakat yang mengikuti diklat danpenyuluhan lingkungan hidup Persen 46 100 46 100 100 100 100 7 Persentase jumlah penghargaan untuk masyarakat yang peduliterhadap lingkungan Persen - 25 50 50 75 75 100 8 Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup Persen 100 100 100 100 100 100 100 9 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Persen 49,65 60 62 64 66 68 70 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persen 72,53 75 79 83 87 91 95 2 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persen 6,16 7,50 11,25 15,00 18,75 22,50 26,25 3 Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0 -4 Tahun Persen 99,84 99,85 99,86 99,87 99,88 99,89 99,90 4 Persentase Kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk yamgmenikah Persen 72,41 72,91 74,41 75,91 77,41 78,91 80,41 5 Persentase Kepemilikan akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai Persen 51,13 52,63 54,13 55,63 57,13 58,63 60,13 6 Persentase kepemilikan akta kematian yang dterbitkan bagi yangmelaporkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 7 Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan Persen 3,23 16,67 33,33 50,00 66,67 83,33 100 8 Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Dokumen 1 1 1 1 1 1 Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan KetahananKeluarga Persen 8,51 20 21,5 23 24,5 26 28 2 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut Alat/Cara KBModern (Demand Satisfied) Persen 83,90 84,00 84,20 84,40 84,60 84,70 84,80 3 Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB Persen 63,63 66,67 72,72 78,79 84,85 87,88 90,91 PERHUBUNGAN 1 Presentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum yang terpelihara dan memenuhi standar Persen 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 - 267 - NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan Persen 93 95 96 97 98 99 100 2 Persentase informasi kebijakan/ program pemerintah yang didiseminasikan kepada publik Persen 90 90 92 94 96 98 100 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Persentase Koperasi yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam Persen 11,02 11,26 11,50 11,73 11,97 12,20 12,43 2 Persentase Pertumbuhan Wirausaha Persen 0,69 1,35 1,72 2,05 2,33 2,59 2,82 3 Persentase UMKM Menjalin Kemitraan Persen 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 4 Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persen 8,06 8,58 9,09 9,60 10,11 10,61 10,85 5 Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Persen 14,78 15,92 17,02 18,09 19,13 20,15 21,14 6 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan Persen 14,52 14,85 15,18 15,50 15,82 16,12 16,42 7 Persentase Koperasi Aktif Persen 65,59 66,05 66,49 66,93 67,35 67,76 68,16 PENANAMAN MODAL 1 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Persen 82,52 83 84 85 86 87 90 2 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Persen -0,0034 1 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 4 Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi Persen 65 65,2 65,4 65,6 65,8 66 66,2 5 Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang DihadapiPelaku Usaha dalam Membuka Usaha Persen 100 100 100 100 100 100 100 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Rasio Wirausaha Pemuda Persen 25 25 26 27 28 29 30 2 Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Persen 0,003 0,0076 0,01 0,0133 0,02 0,0267 0,033 3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan Persen 0 0 30 35 40 45 50 - 268 - NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 STATISTIK 1 Persentase Penggunaan Statistik Sektoral Untuk Perencanaan danEvaluasi Pembangunan) Persen 99,81 100 100 100 100 100 100 PERSANDIAN 1 Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi Persen 65 77 84 87 94 97 100 KEBUDAYAAN 1 Persentase jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yangditetapkan Persen 75 76 78 80 82 84 86 2 Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan danDikembangkan Persen 55 55 65 70 75 80 85 3 Persentase Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat TerhadapMuseum Persen 55 60 65 70 75 80 85 4 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Persen 60 60 65 65 70 70 75 5 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap TinjauanSejarah Lokal Persen 30 60 65 70 75 80 85 PERPUSTAKAAN 1 Persentase Koleksi Budaya Etnis dan Naskah Kuno yang Dimiliki Persen - 25 25 25 25 25 25 2 Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan di Perpustakaan UmumDaerah Persen 1,59 1,75 5 5 6 6 7 KEARSIPAN 1 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Akuntabilitas Kinerja, Alat Buktiyang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional Niai 64,79 64 ,90 65 65,20 65,40 65,50 65,60 2 Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persen 15 18 20 20,25 20,40 20,55 20,75 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 1445 ,45 1434 ,24 1446,01 1458,15 1470,55 1483,34 1493,72 2 Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Taat Aturan Persen 5 0 5 5 10 10 15 - 269 - NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kg/Kapita/ Tahun 18 ,54 19 19,25 19,62 19,99 20,37 20,76 PARIWISATA 1 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Persen 8,12 8,12 8,32 8,52 8,72 8,92 9,12 2 Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata Persen 25 25 38 50 63 75 88 3 Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif danTervalidasi Persen 67,72 68 69 70 71 72 73 4 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki KekayaanIntelektual Persen 14 16 19 22 25 28 31 PERTANIAN 1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Persen 2 2 2 2 2 2 2 2 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Ha 19 20 22 24 26 28 30 3 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Persen 33 ,33 35 45,4 60,6 75,7 87,8 100 4 Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki SertifikatPra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Persen 16 ,67 25 50 62,5 75 87,5 100 5 Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persen 39 45 54 62 70 78 85 6 Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim TerhadapPertanian Persen 78 80 86 89 93 97 98 7 Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persen 23 23 23 23 23 23 23 8 Persentase Kelompok Tani yang Difasilitasi Berbadan Hukum Persen 6 ,88 7 9,38 10,63 11,88 13,13 14,38 PERDAGANGAN 1 Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya Persen 60 80 100 100 100 100 100 2 Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting Persen 8,04 8,24 8,44 8,64 8,84 9,04 9,25 3 Persentase Alat -Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku Persen 72,95 73,14 73,52 73,71 73,90 74,10 74,10 4 Persentase Promosi Produk Lokal yang di Fasilitasi/di Laksanakan Persen 100 100 100 100 100 100 100 - 270 - NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 Persentase Izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 100 6 Nilai Ekspor Barang US$ 27.654.556 27.654. 556 27.654. 556 27.654. 556 27.654. 556 27.654. 556 27.654. 556 PERINDUSTRIAN 1 Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Persen 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 3,66 3,86 2 Persentase IKM yang di Fasilitasi Legalitas Usahanya Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Pameran yang dilaksanakan dan Informasi Industrisecara Lengkap dan Terkini Persen 100 100 100 100 100 100 100 SEKRETARIAT DAERAH 1 Indeks Zakat Nasional Kota Sukabumi Nilai 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 2 Persentase pembinaan lembaga keagamaan Persen 9,4 10 11 12 13 14 15 3 Indeks Reformasi Hukum Nilai 87 ,32 88 ,50 89,90 89,50 91,00 92,00 93,00 4 Nilai EKPPD Nilai 3 ,2 7 3 ,32 3,37 3,42 3,47 3,52 3,57 5 Indeks Tata Kelola Pengadaan Persen 66 ,49 70 71 72 73 74 74 6 Persentase BUMD yang sehat Persen 66 ,70 66 ,70 66,70 100 100 100 100 SEKRETARIAT DPRD 1 Persentase Prolegda yang Ditetapkan dengan Peraturan Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persen 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada BidangPemerintahan dan Pembangunan Manusia Persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada BidangInfrastruktur dan Kewilayahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada BidangPerekonomian dan SDA Persen 100 100 100 100 100 100 100 - 271 - NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KEUANGAN 1 Nilai Laporan Keuangan Nilai 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Administrasi BMD Persen 65 75 84,88 94,76 100 100 100 3 Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Persen 32,82 35 35,77 36,54 36,82 37,59 38,36 KEPEGAWAIAN 1 Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Poin 75 77 78 78,05 78,25 78,75 80,25 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan KompetensiDasar, Manajerial, dan Fungsional Persen 18 18,50 18,55 18,65 18,68 19,25 19,75 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 INSPEKTORAT 1 Persentase Rekomendasi Pengawasan yang Ditindaklanjuti Persen 83 83 83 84 84 85 85 2 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) Level 3 3 3 3 3 3 3 3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 3 3 3 3 3 3 4 Manajemen Risiko Indeks Level 3 3 3 3 3 3 3 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan Persen 100 36 36 52 68 84 100 2 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Persen 100 93 96 96,67 97,24 98,18 100 3 Persentase Pendidikan Politik bagi Kader Politik, pelajar danMasyarakat Persen 100 44 44 59 69 82 100 4 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Persen 100 67 67 71 78 84 100 5 Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang Diantisipasi Persen 100 73 73 79 85 88 100 - 272 - NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KECAMATAN WARUDOYONG 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Warudoyong Nilai 97 ,96 98,15 98,25 98,30 98,45 98,50 98,60 2 Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam BidangKeamanan Persen 100 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN BAROS 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Baros Nilai 84,80 84,80 84,90 84,95 85,00 85,00 85,10 2 Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Persen 50 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam BidangKeamanan Persen 100 100 100 100 100 100 100 KECANATAN GUNUNG PUYUH 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunungpuyuh Nilai 84,8 84,83 84,87 84,90 84,94 84,97 85,50 2 Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Persen 50 70 100 100 100 100 100 4 Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam BidangKeamanan Persen 100 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN CIBEUREUM 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeureum Nilai 88,77 88,85 89,0 89,2 89,5 89,77 90,0 2 Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 - 273 - NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam BidangKeamanan Persen 100 65 60 55 50 45 40 KECAMATAN CITAMIANG 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Citamiang Nilai 97,96 97,97 97,98 98 98,25 98,50 98,75 2 Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Bidang Keamanan Persen 100 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN CIKOLE 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikole Nilai 94,07 95,00 96,00 96,5 97,00 97,50 80,0 2 Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Bidang Keamanan Persen 100 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN LEMBURSITU 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lembursitu Nilai 85,95 87,2 88,1 88,9 89,2 89,7 90 2 Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum MusrenbangKelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/PembinaanPenyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Bidang Keamanan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025
48. 2042.RPJMD Kota Sukabumi ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, RPJMD Kota Sukabumi juga akan dijabarkan secara lebih rinci dalam RKPD setiap tahunnya. Pada pelaksanaannya seluruh target kinerja dalam dokumen RPJMD perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara rutin dan berkala untuk melihat ketercapaiannya. Pengendalian dan evaluasi ini penting untuk pemutakhiran target yang akan dituangkan ke dalam dokumen RKPD setiap tahunnya. Pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJMD ini diharapkan melibatkan multi-pihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat di Kota Sukabumi. Adapun pembiayaan pelaksanaan program RPJMD Kota Sukabumi ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan, antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Sukabumi. Selain itu, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Guna mengoptimalkan pemanfaatan barang produksi dalam negeri maka menjadi penting dalam pelaksanaan pembangunan agar memanfaatkan produk dari Kota Sukabumi khususnya. Hal ini untuk mewujudkan peningkatan dampak berganda dan nilai tambah dari hasil produk ekonomi Kota Sukabumi. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah diperlukan juga penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi serta memberikan landasan kepastian hukum dalam mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko. Penyelenggaraan manajemen risiko ditujukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan, peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern serta berkembangnya inovasi pelayanan publik. Untuk mencapai hal itu perlu adanya analisis risiko untuk mengetahui potensi risiko. Seperti adanya risiko terkait kebijakan, risiko kepatuhan atau risiko legal. Karena itu, diperlukan upaya preventif sehingga ketika risiko terjadi, tidak berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. WALI KOTA SUKABUMI, cap.ttd. AYEP ZAKI