DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Perpustakaan, Pembudayaan Gemar Membaca, Pelestarian Naskah Kuno, Pengembangan Koleksi Budaya Etis Nusantara , Prasarana Saran Dan Sumber Daya, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Kerjasama Dan Kemitraan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat....... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang........
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12.Peraturan.......
12.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
13.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan........
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5.Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
6.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
7.Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca yang selanjutnya disingkat GPGM adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
8.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam Daerah maupun di luar Daerah yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9.Pustakawan........
9.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
10.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yang terdiri dari perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
11.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan. Bagian.......

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

a.menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan rekreasi, serta pelestarian Naskah Kuno dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara; dan
c.membudayakan gemar membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi :

a.pengelolaan perpustakaan;
b.pembudayaan gemar membaca;
c.pelestarian Naskah Kuno; dan
d.pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;

BAB III

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 5

(1)Pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
(2)Pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Teknis pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

(1)Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri dari :
1. a.perpustakaan Pemerintah Daerah;
2. b.perpustakaan kecamatan
3. c.perpustakaan kelurahan;
4. d.perpustakaan masyarakat;
5. e.perpustakaan keluarga; dan
6. f.perpustakaan pribadi.
(2)Perpustakaan.......
(2)Perpustakaan berdasarkan jenis terdiri dari :
1. a.perputakaan nasional;
2. b.perpustakaan umum;
3. c.perpustaaan sekolah/madrasah;
4. d.perpustakaan perguruan tinggi; dan
5. e.perpustakaan khusus.
(3)Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat.
(4)Perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

Pasal 7

(1)Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kantor.
(2)Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
(3)Fungsi perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembinaan teknis dan non teknis pada seluruh perpustakaan yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
(4)Fungsi.......
(4)Fungsi perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rujukan pada seluruh perpustakaan yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) apabila bahan perpustakaan tidak tersedia pada perpustakaan dimaksud.
(5)Fungsi perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai referensi peneliti dalam menyusun atau melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan atau objek tertentu.
(6)Fungsi perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai wadah untuk melestarikan karya tulis, karya cetak, karya rekam, serta Naskah Kuno.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan pada Kantor;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan pada Kantor;
c.menggalakan GPGM dengan memanfaatkan perpustakaan;
d.memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Bagian.......

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan Koleksi Perpustakaan apabila terjadi keadaan darurat yang merupakan akibat dari bencana alam dan bencana sosial.
(2)Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor yang berkoordinasi dengan Badan Penangulangan Bencana Daerah atau instansi lainnya.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…