DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 263

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan BUMD, Pendirian BUMD, Modal BUMD, Orang Dan Pewagai BUMD, Satuan Pengawasan Intern Komite Audit Dan Komite Lainnya, Perencanaan Operasional Dan Pelaporan BUMD, Penggunaan Laba BUMD, Anak Perusahaan BUMD, Penugasan Kepada BUMD, Evaluasi Restrukturisasi Perubahan Bentuk Hukum Dan Privatisasi BUMD, Penggabungan Peleburan Pengambilan Dan Pembubaran BUMD, Kepailitan BUMD, Pembinaan Dan Pengawasan BUMD, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang.....
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan......
7.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintahan …….
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kekayaan.....
9.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
11.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaat ekonomi yang berkesinambugan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
14.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15.Kontrak Kerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
16.Uji........
16.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Kmisaris dan anggota Direksi BUMD.
17.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetaokan oleh Kepala Daerah.
18.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
19.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
20.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
21.Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat BPR adalah BUMD dengan jenis usaha bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
22.Pegawai adalah pegawai BUMD.
23.Penyertaan.....
23.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungan sebagai modal/saham.

BAB II

KEBIJAKAN BUMD

Pasal 2

(1)Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
1. a.Penyertaan Modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 3

(1)Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
1. a.Perumda, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
2. b.Perseroda, berkedudukan sebagai pemegang saham.
(2)Wali Kota selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan....
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau Penyertaan Modal;
5. e.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja BUMD;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan BUMD.
(7)Ketentuan......
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan Wali Kota.

BAB III

PENDIRIAN BUMD

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD.
(2)Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan Daerah.
(3)BUMD terdiri atas:
1. a.Perumda; dan
2. b.Perseroda.
(4)Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
(5)Kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Karakteristik BUMD meliputi:
1. a.badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.badan.....
3. b.badan usaha dimiliki oleh: 1) Pemerintah Daerah; 2) Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya; 3) Pemerintah Daerah dengan bukan pemerintah daerah; atau 4) Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan bukan pemerintah daerah.
4. c.seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
5. d.bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
6. e.dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
(2)Dalam hal BUMD dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), Pemerintah Daerah harus memiliki saham lebih dari 51 % (lima puluh satu persen).

Pasal 7

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan. Bagian......

Pasal 8

(1)Pendirian BUMD didasarkan pada:
1. a.kebutuhan Daerah; dan
2. b.kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
(2)Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
1. a.pelayanan umum; dan
2. b.kebutuhan masyarakat.
(3)Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
(4)Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.ketersediaan teknologi; dan
3. c.ketersediaan sumber daya manusia.
(5)Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(6)Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 9

(1)Wali Kota menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
1. a.kebutuhan Daerah;
2. b.analisis kelayakan usaha;
3. c.ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
4. d.dokumen peraturan Daerah tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
5. e.dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 10

(1)Peraturan Daerah tentang pendirian Perumda paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya modal dasar dan modal disetor;
6. f.tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
7. g.penggunaan laba.
(2)Peraturan Daerah tentang pendirian Perseroda memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri; dan
5. e.besarnya modal dasar.
(3)Dalam......
(3)Dalam hal pendirian Perumda dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat Daerah atau unit kerja, peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
1. a.pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
2. b.pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban Perumda yang didirikan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Perumda harus menggunakan nama yang:
1. a.belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan perseroan daerah lain, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain;
2. b.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
3. c.berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah pusat, dan lembaga pemerintah daerah;
4. d.berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
5. e.sesuai.....
6. e.sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perumda saja tanpa nama diri;
7. f.terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
8. g.tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
9. h.tidak mengandung bahasa asing.
(2)Nama Perumda didahului dengan perkataan Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Isi peraturan

Teks263PDFHirarki

Memuat teks peraturan…