DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penyelenggaraan, Kelembagaan, Sistem Informasi, Penghargaan, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dukungan perusahaan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memiliki peran penting meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi perusahaan dan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan;
c.bahwa…
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi perusahaan, masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang…
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11.Peraturan….
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
12.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Wali….
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perusahaan adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha lainnya, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
8.Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.
9.Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP.
10.Pelaksana…
10.Pelaksana TJSLP adalah forum atau wadah komunikasi yang antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, akademi, masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP.
11.Forum Pelaksana TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan pedoman TJSLP adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program TJSLP untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah, dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah.

Pasal 3

Tujuan penetapan pedoman TJSLP adalah:

a.terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
b.terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
c.terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
d.terarahnya penyelenggaraan TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
e.terwujudnya….
e.terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSLP di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
(2)Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. b.mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat;
3. c.membantu penanggulangan kemiskinan;
4. d.meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;
5. e.memperkokoh keberlangsungan Perusahaan dan pelaku usaha; dan
6. f.memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah.
(3)Tahapan Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan. Bagian...

Pasal 5

(1)Perencanaan pelaksanaan TJSLP merupakan tanggung jawab Perusahaan yang dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.menyusun dan merancang program TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP dan budaya masyarakat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain.
(2)Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam menyusun perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memperhatikan:

a.visi dan misi Daerah; dan
b.usulan langsung dari masyarakat.

Pasal 7

Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif;
b.kemitraan;
c.sesuai kemampuan Perusahaan; dan
d.penentuan kegiatan berdasarkan prioritas. Pasal 8…

Pasal 8

(1)Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui Dana TJSLP meliputi:
1. a.lingkungan hidup, yang diarahkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya;
2. b.pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas angka putus sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan;
3. c.kesehatan, yang diarahkan untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, menyediakan, dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
4. d.sosial, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat; dan
5. e.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

Pasal 9

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSLP, yaitu:

a.Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
b.Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSLP;
c.Penanggung…
c.Penanggung jawab Perusahaan bersama-sama dengan Wali Kota melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSLP;
d.Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSLP sesuai kesepakatan; dan
e.Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

(1)Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan TJSLP melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Wali Kota melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.uraian singkat mengenai pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP;
2. b.dokumentasi pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP; dan
3. c.pernyataan atau keterangan dari penerima sasaran pelaksanaan TJSLP bahwa kegiatan telah terlaksana.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan TJSLP selesai dilaksanakan.
(4)Perusahaan memuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sistem informasi TJSLP.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…