DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Prabencana, Tanggap Darurat, Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Peran Serta Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Dunia Usaha Dan Masyarakat, Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan, Pemantauan Evaluasi Dan Pengawasan, Dan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat...... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tangal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-UndangNomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan.....
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9); Dengan....... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah.....
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi
6.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.
9.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
10.Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat UP. BPBD adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana. 11.Perangkat .....
11.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15.Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
16.Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 17.Resiko......
17.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi.
19.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
20.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
22.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
23.Tanggap .....
23.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
25.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
26.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi dan berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
27.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 28.Setiap......
28.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29.Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
30.Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.
31.Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk Bencana.
32.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33.Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Daerah ini adalah:

a.prabencana;
b.tanggap darurat;
c.pascabencana;
d.hak dan kewajiban masyarakat;
e.peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
f.pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana; dan
g.pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

BAB III

PRABENCANA

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
b.dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana. Bagian.....

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi:

a.perencanaan penanggulangan Bencana;
b.pengurangan Risiko Bencana;
c.Pencegahan;
d.pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e.persyaratan analisis Risiko Bencana;
f.pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g.pendidikan dan pelatihan; dan
h.persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 5

(1)Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi:
1. a.pengenalan dan pengkajian Ancaman Bencana;
2. b.pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. c.analisis kemungkinan dampak Bencana;
4. d.pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
5. e.penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
6. f.alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
(2)Perencanaan...
(2)Perencanaan penanggulangan Bencana disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
(3)Rencana penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu- waktu apabila terjadi Bencana.
(4)Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

(1)Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
(2)Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
2. b.perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
3. c.pengembangan budaya sadar Bencana;
4. d.peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana;
5. e.penerapan upaya fisik, non fisik,dan pengaturan penanggulangan bencana
6. f.penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.
(3)Dalam.....
(3)Dalam upaya pengurangan Risiko Bencana disusun rencana aksi Daerah pengurangan risiko bencana untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan serta ditetapkan oleh Kepala BPBD.
(4)Dalam upaya pengurangan Risiko Bencana, Perangkat Daerah terkait dan UP. BPBD dapat menganggarkan dalam APBD.

Pasal 7

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi Ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau Ancaman Bencana;
2. b.kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
3. c.pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
4. d.penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
5. e.penguatan ketahanan sosial masyarakat.
(3)Kegiatan.....
(3)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan memasukan unsur-unsur penaggulangan Bencana ke dalam dokumen rencana pembangunan Daerah.

Pasal 9

(1)Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
(2)Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.
(3)Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil analisis Risiko Bencana dituangkan dalam bentuk dokumen.
(5)Dokumen........
(5)Dokumen hasil analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPBD.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
(2)Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya
(3)Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…