DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Dan Pendidikan Nonformal, Kurikulum, Pendidikan Khusus, Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan , Penerimaan Izin Pendidikan, Pembinaan Bahasa Dan Sastra Daerah, Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Sukabumi dapat diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat..... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan......
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12.Peraturan......
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117);
13.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 47 Seri E-6);
14.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah.......
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
7.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
8.Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10.Pendidikan......
10.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11.Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
12.Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan menengah.
13.Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
15.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
16.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
17.Komite.....
17.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan, meliputi:

1.pengelolaan Pendidikan Dasar;
2.pengelolaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
3.Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
4.Pendidikan khusus;
5.Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6.Penerbitan izin Pendidikan;
7.pembinaan bahasa dan sastra daerah;
8.hak dan kewajiban; dan
9.peran serta masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 3

(1)SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
(2)SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan). Bagian.......

Pasal 4

(1)Peserta Didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
(2)Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(3)Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
(4)SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga masyarakat berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
(5)Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

Pasal 5

(1)Dalam hal jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung Satuan Pendidikan, maka pemilihan Peserta Didik pada SD atau MI berdasarkan pada usia calon Peserta Didik dengan prioritas dari yang paling tua.
(2)Apabila usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.
(3)Apabila......
(3)Apabila usia dan/atau jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, Peserta Didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 6

(1)Peserta Didik pada SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
(2)SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga masyarakat berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.

Pasal 7

(1)SD atau MI dan SMP atau MTs yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan Dasar lain.

Pasal 8

(1)Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan formal yang bersangkutan.
(2)Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
(3)Peserta......
(3)Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
1. a.lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
2. b.lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Formal yang bersangkutan.
(4)Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar Pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
1. a.lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
2. b.dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
(5)SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh Peserta Didik berkelainan dan Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Pasal 9

(1)Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
(2)Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
(3)Keputusan.......
(3)Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
(4)Seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas 7 (tujuh) pada Satuan Pendidikan Dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5).
(5)Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 10

(1)Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) bagi yang beragama Islam untuk jenjang pendidikan SMP Negeri wajib memiliki ijazah pendidikan diniyah awaliyah.
(2)Dalam hal calon Peserta Didik yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyelesaikan Pendidikan Diniyah Awaliyah, Peserta Didik dimaksud dapat melampirkan surat keterangan sedang mengikuti Pendidikan Diniyah Awaliyah.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…