DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum,Ruang Lingkup, Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Advokasi Komunikasi Informasi Dan Edukasi, KOordinasi, Pemantauan Dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, perlu menetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Mengingat....... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dearah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan.....
5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat.
5.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.Perkembangan.....
7.Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
8.Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
9.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Perkembangan Kependudukan;
b.Pembangunan Keluarga;
c.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
d.koordinasi;
e.pemantauan dan evaluasi;
f.peran serta masyarakat; dan
g.pembiayaan.

BAB III

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 3

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pasal 4

Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.pengendalian kuantitas Penduduk;
b.keluarga berencana;
c.penurunan angka kematian;
d.pengembangan kualitas Penduduk; dan
e.perencanaan kependudukan.

Pasal 5

Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk Mewujudkan...... mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah Penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan social, ekonomi, dan budaya.

Pasal 6

(1)Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berhubungan dengan penetapan perkiraan:
1. a.jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
2. b.pertumbuhan Penduduk; dan
3. c.persebaran Penduduk.
(2)Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
1. a.pengendalian kelahiran;
2. b.penurunan angka kematian; dan
3. c.pengarahan mobilitas Penduduk.
(3)Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan program Keluarga berencana sesuai dengan kebijakan Pemerintah.... pemerintah pusat untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas.

Pasal 8

Kebijakan Keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

a.usia ideal perkawinan;
b.usia ideal untuk melahirkan;
c.jumlah ideal anak;
d.jarak ideal kelahiran anak; dan
e.penyuluhan kesehatan reproduksi.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

a.menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
b.menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
c.menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
d.meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
e.meningkatkan.....
e.meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Keluarga berencana;
f.menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
g.menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
h.melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara ekslusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan anak; dan
i.melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami isteri.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…