Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.
Memuat teks peraturan…
b. bahwa berdasarkan Lampiran II angka 210 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan dalam “Pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya Delegasi Blangko”, maka Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum; c. bahwa berdasarkan Lampiran II angka 163 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa penulisan kata “dapat” dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan dihapus; d. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6436 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, perlu diubah dan disesuaikan; SALINAN e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2012), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. karaoke dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, futsal, renang dan boling; h. lomba kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olah raga. 2. Ketentuan Pasal 6 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagaimana berikut: a. tontonan film sebesar 20 % (dua puluh persen); b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana 10 % (sepuluh persen); c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 10 % (sepuluh persen); d. pameran 15 % (lima belas persen); e. karaoke dan sejenisnya karaoke 35 % (tiga puluh lima persen); f. sirkus, akrobat, dan sulap 15 % (lima persen); g. permaianan bilyar, futsal, renang dan boling 15 % (lima belas persen); h. lomba kenderaan bermotor, dan permainan ketangkasan 10 % (sepuluh persen); i. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) 15 % (lima belas persen); j. pertandingan olah raga 10 % (sepuluh persen);dan k. hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). 3. Ketentuan Pasal 40 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Dihapus 4. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 3 Januari 2018 WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd ASAFRI JAYA BAKRI Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 3 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PUSRI AMSYI LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 2; NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 2, 2/2018; Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh, ZAHIRMAN, SH NIP. 19730115 200604 1 006 ttd
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)