DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sungai Penuh

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah perlu keterlibatan berbagai pihak terkait dalam rangka pengaturan perizinan berusaha di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tantang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
10.Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submlssion) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c.pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pendanaan; dan
f.sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

(1)Walikota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas.
(3)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perizinan berusaha berbasis risiko;
2. b.persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
3. c.perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
(3)Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 5

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Pasal 6

Perizinan Berusaha berbasis Risiko dilakukan dengan diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

a.kegiatan usaha berisiko rendah;
b.kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
c.kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
d.kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 7

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pemberian Nomor Induk Berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
(2)Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 8

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa pemberian:
1. a.nomor induk berusaha; dan
2. b.sertifikat standar.
(2)Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS, menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 9

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pemberian:
1. a.nomor induk berusaha; dan
2. b.sertifikat standar.
(2)Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 10

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 huruf d berupa pemberian:
1. a.Nomor Induk Berusaha; dan
2. b.Izin.
(2)Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah perlu keterlibatan berbagai pihak terkait dalam rangka pengaturan perizinan berusaha di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tantang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
10.Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submlssion) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c.pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pendanaan; dan
f.sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

(1)Walikota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas.
(3)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perizinan berusaha berbasis risiko;
2. b.persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
3. c.perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
(3)Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 5

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Pasal 6

Perizinan Berusaha berbasis Risiko dilakukan dengan diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

a.kegiatan usaha berisiko rendah;
b.kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
c.kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
d.kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 7

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pemberian Nomor Induk Berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
(2)Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 8

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa pemberian:
1. a.nomor induk berusaha; dan
2. b.sertifikat standar.
(2)Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS, menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 9

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pemberian:
1. a.nomor induk berusaha; dan
2. b.sertifikat standar.
(2)Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 10

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 huruf d berupa pemberian:
1. a.Nomor Induk Berusaha; dan
2. b.Izin.
(2)Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021