DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: ASAS DAN Tujuan , PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG , PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG , REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL , RENCANA AKSI DAERAH , GUGUS TUGAS DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) , HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT , KERJASAMA DAN KEMITRAAN , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN , SANKSI .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas;
c.bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Kota Surabaya berpotensi menjadi salah satu daerah sumber dan/atau tempat transit serta tempat tujuan perdagangan orang di Indonesia sehingga perlu disusun kebijakan, program, kegiatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang, Pemerintah Kota Surabaya harus melindungi warganya, atas tindakan perdagangan orang baik yang dilakukan didalam negeri maupun diluar negeri;
e.bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment) ((Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
11.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 3
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
14.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
15.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
16.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
20.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818); 4
25.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
26.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
27.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
28.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
29.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 – 2014;
30.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER- 18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
31.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER- 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
33.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).
34.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
35.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
8.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. 6
9.Pelaku perdagangan orang adalah orang, anak dan/atau korporasi.
10.Orang adalah orang perseorangan.
11.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
13.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
14.Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
15.Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
16.Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
17.Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18.Reintegrasi sosial adalah merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti program rehabilitasi sehingga antara korban, keluarga, dan masyarakat kembali terjalin dalam suatu komunitas yang saling membutuhkan dan korban tidak kembali menjadi korban perdagangan orang.
19.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
20.Gugus Tugas (task forse) adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
21.Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. 7

BAB II

ASAS DAN Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip- prinsip :

a.Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
b.Kepastian hukum;
c.Proporsionalitas;
d.Non-diskriminasi;
e.perlindungan; dan
f.Keadilan.

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk :

a.mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
b.memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
c.menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang; dan
d.memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya.

BAB III

PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya perdagangan orang 8

Pasal 5

Kebijakan pencegahan perdagangan orang dilaksanakan melalui kebijakan pencegahan preemtif dan kebijakan pencegahan preventif.

Pasal 6

(1)Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
1. a.peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
2. b.pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
3. c.Fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat;
4. d.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang
(2)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.sosial;
3. c.pendidikan;
4. d.kesehatan;
5. e.ketenagakerjaan;
6. f.perekonomian;
7. g.kependudukan dan catatan sipil;
8. h.komunikasi dan informatika;
9. i.kebudayaan dan pariwisata;
10. j.kepemudaan; dan
11. k.perlindungan masyarakat.
(3)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah 9

Pasal 7

(1)Pencegahan preventif perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui :
1. a.mengembangkan sistem penanganan yang efektif dan responsif;
2. b.pelayanan perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
3. c.penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
4. d.melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi;
5. e.melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar daerah;
6. f.membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
7. g.membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang;
(2)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.sosial; dan
3. c.ketenagakerjaan;
4. d.komunikasi dan informatika.
(3)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 8

(1)Penanganan korban perdagangan orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui :
1. a.Penampungan dan pendampingan; 10
2. b.Penjemputan korban perdagangan orang yang berasal dari daerah;
3. c.Koordinasi dengan instansi lain dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke wilayah asalnya;
4. d.Melaporkan kepada aparatur penegak hukum yang berwenang tentang adanya tindak pidana perdagangan orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. e.Fasilitasi pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan orang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang melalui :
1. a.pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
2. b.reintegrasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
3. c.pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang dan/atau keluarganya.
(2)Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
1. a.sosial;
2. b.ekonomi;
3. c.pendidikan;
4. d.pemeberdayaan masyarakat;
5. e.kesehatan; dan
6. f.ketenagakerjaan.
(3)Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 11
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis, antara lain :
1. a.menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan dibidang perekonomian, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
2. b.memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang di kota Surabaya;
3. c.melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan Perdagangan Orang;
4. d.membangun jaringan kerjasama yang erat, dengan anggota masyarakat, tokoh agama, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, institusi internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.
(3)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…