Pemerintah Kota Surabaya
Pemerintah Kota Surabaya adalah lembaga pemerintah yang mengemban mandat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Jawa Timur. Keberadaannya sangat signifikan mengingat peran historis Surabaya sebagai kota pelabuhan penting dan kontribusinya dalam sejarah Indonesia. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi 31 kecamatan dan 153 kelurahan, penyediaan pelayanan publik seperti informasi, serta pelaksanaan program pembangunan kota yang komprehensif.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya
Pemerintah Kota Surabaya merupakan lembaga negara yang mengemban mandat penting sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan mengingat posisi strategis Surabaya sebagai kota pelabuhan vital sejak era Majapahit hingga masa kolonial, serta perannya yang tak tergantikan dalam sejarah perjuangan bangsa. Mandat utamanya adalah mewujudkan kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan melalui semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Surabaya meliputi aspek regulasi, pelayanan publik, dan implementasi program pembangunan kota. Dalam ranah regulasi, Pemkot bertanggung jawab atas tata kelola 31 kecamatan dan 153 kelurahan yang berada di bawah yurisdiksinya. Aspek pelayanan publik diwujudkan melalui Pelayanan Informasi (PPID Kota Surabaya), sementara berbagai program pembangunan kota terus digulirkan untuk kemajuan wilayah.
Intervensi program strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya mencakup berbagai sektor penting. Di antaranya adalah pelatihan UMKM untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur berbasis data guna pemerataan pembangunan, dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, inisiatif lingkungan seperti lomba kebersihan dan penanaman pohon, serta pengembangan budaya dan pariwisata melalui berbagai festival, juga menjadi fokus utama.
Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan pusat aglomerasi, Surabaya memainkan peran krusial dalam isu-isu nasional. Kota ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui aktivitas perdagangan dan pelabuhan yang vital. Visi "kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan" juga menempatkan Surabaya sebagai contoh dalam pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan demografi berbasis data untuk kebijakan publik yang efektif.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk berbagai keperluan layanan publik. Ini termasuk akses informasi melalui PPID Kota Surabaya, pengurusan perizinan dan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta partisipasi dalam berbagai program pemerintah. Selain itu, warga juga dapat mengajukan pengaduan atau aspirasi terkait tata kelola kota dan pelayanan publik.
Pemerintah Kota Surabaya adalah entitas pemerintahan daerah yang fundamental dengan mandat historis dan strategis bagi pembangunan Jawa Timur dan Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 327-336 km² dan populasi 2,87 juta jiwa, Pemkot Surabaya secara aktif mengelola kota melalui berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan inisiatif berbasis data. Komitmen terhadap gotong royong dan visi kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan menegaskan peran pentingnya dalam mewujudkan kesejahteraan warga dan kontribusinya di kancah nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2025
Ketentuan umum, Penetapan nama, bentuk hukum dan kedudukan, Asas, maksud dan tujuan, Kegiatan usaha, Jangka waktu berdiri, Modal, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan jaringan utilitas /sistem jaringan instalasi pipa, kabel, sanitasi dll di Kota Surabaya dengan substansi: (a) maksud dan tujuan; (b) perencanaan penyelenggaraan jaringan utilitas; (c) PERIZINAN: Izin Pelaksanaan Kegiatan; Pelaksanaan Kegiatan Dalam Keadaan Darurat; Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan; Izin Penempatan Jaringan Utilitas; Kewajiban Pemegang Izin; Perpanjangan Izin; (d) peta dasar; (e) pelaksanaan penyelenggaraan jaringan utilitas; (f) penyediaan jaringan utilitas terpadu; (g) sanksi administratif; (h) ketentuan penyidikan; (i) ketentuan pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2026
Materi pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 39 dihapus, Ketentuan Pasal 41 diubah, Ketentuan Pasal 44 diubah, Ketentuan Pasal 45 diubah, Paragraf Kedua Bagian Ketiga BAB VIII diubah serta ketentuan Pasal 47 diubah, Ketentuan Pasal 48 diubah, Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B dan Pasal 48C, Ketentuan Pasal 49 diubah, Ketentuan Pasal 50 diubah, Ketentuan Pasal 51 diubah, Ketentuan Pasal 52 diubah, Ketentuan Pasal 62 diubah, Ketentuan Pasal 64 diubah, Ketentuan Pasal 68 diubah, Ketentuan Pasal 70 diubah, Ketentuan Pasal 72 diubah , Ketentuan Pasal 75 diubah, Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 78A, Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 78A, Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 79A , Ketentuan Pasal 82 diubah, Ketentuan Pasal 87 diubah, Ketentuan Pasal 89 diubah, Ketentuan Pasal 92 diubah, Ketentuan Pasal 100 diubah, Ketentuan Pasal 129 diubah, Ketentuan Pasal 130 diubah, Ketentuan Pasal 131 diubah, Ketentuan Pasal 134 diubah, Ketentuan Pasal 139 diubah, Ketentuan Pasal 141 diubah, Ketentuan Pasal 143 diubah, Ketentuan Pasal 144 diubah, Ketentuan Pasal 148 diubah, Ketentuan Pasal 156 diubah, Ketentuan Pasal 161 diubah, Ketentuan Pasal 162 diubah, Ketentuan Pasal 167 diubah, Ketentuan Pasal 178 diubah , Ketentuan Pasal 190 diubah, Diantara Pasal 190 dan Pasal 191 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 190A, Pasal 190B, Pasal 190C, Pasal 190D dan Pasal 190E , Diantara Pasal 190 dan Pasal 191 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 190A, Pasal 190B, Pasal 190C, Pasal 190D dan Pasal 190E, Ketentuan Pasal 191 diubah, Diantara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 191A, Pasal 191B, Pasal 191C, Pasal 191D dan Pasal 191E, Ketentuan Pasal 192 dihapus, Ketentuan Pasal 203 diubah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 15 Tahun 2014
Materi pokok: PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEMBIAYAAN , SANKSI ADMINISTRATIF , KETENTUAN PENYIDIKAN , KETENTUAN PIDANA
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 4 Tahun 2017
Berisikan maksud dan tujuan pembentukan LPMK, RW, dan RT di daerah, LPMK, RW, RT, hubungan kerja, pembinaan, peran serta masyarakat, sumber dana, dana swadaya masyarakat, sanksi administratif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025
Materi pokok: Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. APBD direncanakan mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dengan struktur yang meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, sedangkan pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Peraturan ini juga mengatur kondisi darurat dan keperluan mendesak dalam pelaksanaan anggaran, serta menetapkan rincian APBD dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; Terdiri dari : Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Dinas Daerah; Badan Daerah dan Kecamatan; Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat, Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal; Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli; Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2021
Materi Pokok: mangatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. memuat besaran perubahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan