DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi kepala daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu; RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi kepala daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu; bertujuan sebagai : a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra- Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah; b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara; RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD telah mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021.

BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir RPJMD.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
5.Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 5
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
19.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
21.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.
22.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 6
23.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi kepala daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai :
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra- Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah;
2. b.pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
3. c.pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(3)RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
(4)Tata cara penyusunan penjabaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.
(5)Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah 7
3. c.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat analisis kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan dan arah kebijakan keuangan.
4. d.BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Memuat kaitan isu global dengan isu strategis pembangunan, permasalahan pembangunan dan isu strategis.
5. e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran
6. f.BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2016-2021
7. g.BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja disertai penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
8. h.BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait disertai program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
9. i.BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
10. j.BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah pada periode berikutnya. 8
(2)Penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika RPJMD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 5

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD telah mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Tahun 2016 dan RKPD Tahun 2017 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2016 WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI Diundangkan di …….. 9 Diundangkan di Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd. HENDRO GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 215-9/2016. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 - 2021 I. UMUM RPJMD Kota Surabaya merupakan dokumen perencanaan Kota Surabaya untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 : Cukup Jelas Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Cukup Jelas Pasal 6 : Cukup Jelas Pasal 7 : Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 xvii LAMPIRAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 i Daftar Isi Daftar Isi....................................................................................................................... i Daftar Gambar ........................................................................................................... iii Daftar Tabel ................................................................................................................ v Daftar Lampiran ...................................................................................................... xvi BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ I–1 I.1 Latar Belakang ........................................................................................... I–1 I.2 Dasar Hukum Penyusunan......................................................................... I–2 I.3 Hubungan Antar Dokumen ..........................................................................I–6 I.4 Sistematika Penulisan ...............................................................................I–53 I.5 Maksud dan Tujuan ...................................................................................I–55 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....................................................II–1 II.1 Aspek Geografi dan Demografi ..................................................................II–1 II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................................II–19 II.3 Aspek Pelayanan Umum ..........................................................................II–41 II.4 Aspek Daya Saing Daerah .....................................................................II–142 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ...........................................................................III–1 III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ....................................................................III–1 III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ...........................................III–9 III.3 Kerangka Pendanaan ..............................................................................III–13 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .............................................................. IV–1 IV.1 Permasalahan Pembangunan .................................................................. IV–1 IV.2 Isu Strategis Pembangunan ................................................................... IV-29 BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ........................................................ V–1 V.1 Visi ............................................................................................................ V–1 V.2 Misi ............................................................................................................ V–2 V.3 Tujuan dan Sasaran .................................................................................. V–5 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....................................................... VI–1 VI.1 Misi Pertama ............................................................................................ VI–1 VI.2 Misi Kedua................................................................................................ VI–7 VI.3 Misi Ketiga ................................................................................................ VI–9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 ii VI.4 Misi Keempat .......................................................................................... VI–10 VI.5 Misi Kelima ............................................................................................. VI–13 VI.6 Misi Keenam ........................................................................................... VI–15 VI.7 Misi Ketujuh ............................................................................................ VI–17 VI.8 Misi Kedelapan ....................................................................................... VI–18 VI.9 Misi Kesembilan ..................................................................................... VI–22 VI.10Misi Kesepuluh ....................................................................................... VI–24 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ....... VII–1 VII.1 Kebijakan Umum ..................................................................................... VII–1 VII.2 Program Pembangunan Daerah .............................................................. VII–2 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ...................................................................... VIII–1 VIII.1 Masa Peralihan dan Keberlanjutan Program 2016 ................................. VIII–1 VIII.2 Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan .................... VIII – 19 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH........................................ IX–1 IX.1 Indikator Kinerja Daerah ........................................................................... IX–1 IX.2 Indikator Kinerja Utama ............................................................................ IX–4 BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .............................. X–1 X.1 Pedoman Transisi ...................................................................................... X–1 X.2 Kaidah Pelaksanaan .................................................................................. X–2 X.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan ........................................... X–2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 iii Daftar Gambar Gambar I.1 Hubungan Perencanaan dan Penganggaran ................................ I-2 Gambar I.2 Hubungan antara Misi dan Tujuan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016- 2021 dengan Misi RPJMN Tahun 2015-2019 ............................... I-8 Gambar I.3 Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) . I-10 Gambar I.4 Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ........ I-12 Gambar I.5 Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 ................ I-14 Gambar I.6 Diagram Keterkaitan Dokumen RTRW dengan Dokumen RPJMD ......................................................................................... I-48 Gambar II.1 Lokasi dan Peran Kota Surabaya ................................................. II–4 Gambar II.2 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya ........... II–8 Gambar II.3 Peta Sesar Kendeng ..................................................................... II–10 Gambar II.4 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara ....... II–11 Gambar II.5 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya ................................ II–11 Gambar II.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya ..... II–12 Gambar II.7 Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015 .............................. II–14 Gambar II.8 Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2011-2015 ........................ II–27 Gambar II.9 Peta APK dan APM SD per Kecamatan, Sebaran Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang SD ......................... II–43 Gambar II.10 Peta APK dan APM SMP per Kecamatan, Sebaran Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang SMP ...................... II–44 Gambar II.11 Peta Kawasan Permukiman Prioritas (Kumuh) dan Layanan Sanitasi Kota Surabaya ................................................................ II–62 Gambar II.12 Peta Kawasan Permukiman Prioritas (Kumuh), Rumah Tidak Layak Huni, dan Rusunawa ................................................ II–63 Gambar II.13 Peta Permukiman Kumuh, Titik Kebakaran, dan Kota Surabaya .. II–71 Gambar II.14 Peta WMK, Sebaran Kebakaran, Sumur Kebakaran, Titik Kemacetan, Sungai dan Bozem, Taman, Lapangan, Titik dan Kepadatan Penduduk ..................................................... II–74 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 iv Gambar II.15 Peta Jumlah PMKS dan Jumlah PMKS Usia Produktif ................. II–78 Gambar II.16 Peta Rencana Penggunaan Lahan dan Tanah Aset ..................... II–89 Gambar II.17 Peta Persil Berdasarkan Jenis Hak Atas Tanah ........................... II–90 Gambar II.18 Peta Rumah Kompos/TPA yang sudah dan Berpotensi Menghasilkan Listrik...................................................................... II–98 Gambar II.19 Peta Lokasi Pembangunan Kincir Angin ....................................... II–99 Gambar II.20 Persentase Atlet Berprestasi ....................................................... II–116 Gambar II.21 Persebaran Lapangan Olahraga per Kelurahan Kota Surabaya . II–117 Gambar II.22 Peta Sebaran TBM Terhadap Kepadatan Penduduk .................. II–122 Gambar II.23 Peta Rencana Pola Ruang, Industri dan Pergudangan ............... II–135 Gambar II.24 Peta Titik Kemacetan, Warning Light, PCTL, dan Traffic Light ... II–148 Gambar II.25 Perangkat Smart Water Level ..................................................... II–150 Gambar II.26 Peta Genangan dan Sistem Drainase ......................................... II–151 Gambar II.27 Peta Jumlah Pelanggan PDAM .................................................. II–153 Gambar II.28 Peta Peristiwa Unjuk Rasa Tahun 2015 dan Persebaran Prasarana Ketertiban Umum ....................................................... II–156 Gambar IV.1 Grafik Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur ..................... IV-36 Gambar IV.2 Keterkaitan SDG’s dengan Visi Kota Surabaya ........................... IV-39 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 v Daftar Tabel Tabel I.1 Hubungan antara Visi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Norma Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019 .......................... I-7 Tabel I.2 Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 Periode Lima Tahunan Ketiga .............................................................................................. I-16 Tabel I.3 Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 ....................................................................................... I-40 Tabel I.4 Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 ....................................................................................... I-43 Tabel I.5 Hubungan antara Visi Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten/ KotaSekitar .......................... I-50 Tabel II.1 Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kecamatan Asemrowo dan Benowo ........................................................................................ II–3 Tabel II.2 PDRB Kecamatan Bulak Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2000, Tahun 2008–2010 (dalam Juta Rp) .................................................... II–5 Tabel II.3 Persebaran Situs dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan di Kota Surabaya ............................................................. II–6 Tabel II.4 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 ................. II–13 Tabel II.5 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan ........................ II–14 Tabel II.6 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2015 ......................................................................... II–15 Tabel II.7 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama ...................... II–16 Tabel II.8 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2015 ....................................................................................... II–17 Tabel II.9 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 ....................................................................................... II–19 Tabel II.10 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2011-2014 ..................................... II–20 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 vi Tabel II.11 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011–2015 (dalam Juta Rp) ............ II–21 Tabel II.12 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011–2015 (dalam Juta Rp) ............ II–22 Tabel II.13 Perkembangan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 –2015 (dalam Juta Rp) ........... II–23 Tabel II.14 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 – 2015 ......................... II–25 Tabel II.15 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-Tahun 2015 (%) ............................................ II–27 Tabel II.16 Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2015 .......... II–28 Tabel II.17 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .................................................... II–29 Tabel II.18 Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2011 – 2014 .................................. II–30 Tabel II.19 Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya ................................... II–31 Tabel II.20 Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan Kota Surabaya ............................................. II–31 Tabel II.21 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2011-2014 ..................................................... II–32 Tabel II.22 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2011 s.d. Tahun 2015 ............................................................ II–33 Tabel II.23 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–34 Tabel II.24 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota SurabayaTahun 2011-2015 ....................................... II–34 Tabel II.25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–34 Tabel II.26 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 ............................................................................. II–36 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 vii Tabel II.27 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2014- 2015 ............................................................................. II–36 Tabel II.28 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2011 -2015 ............................................................................. II–36 Tabel II.29 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ........ II–37 Tabel II.30 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ..................................................... II–37 Tabel II.31 Angka Kematian Bayi(AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ..................................................... II–37 Tabel II.32 Prevalensi Balita Gizi Buruk Dan Kurang Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–38 Tabel II.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .. II–39 Tabel II.34 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Surabaya Menurut Golongan Umur Tahun 2011-2015 ................................................... II–39 Tabel II.35 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–40 Tabel II.36 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015 ...................................................... II–41 Tabel II.37 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015 ...................................................... II–42 Tabel II.38 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–45 Tabel II.39 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–46 Tabel II.40 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–46 Tabel II.41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Tahun 2011 s.d 2015 ............................................... II–47 Tabel II.42 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015 ............................. II–48 Tabel II.43 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ............... II–52 Tabel II.44 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 ................................................................... II–52 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 viii Tabel II.45 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 ...................................................... II–52 Tabel II.46 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2015 ...... II–53 Tabel II.47 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–54 Tabel II.48 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2011-2015 .............................. II–54 Tabel II.49 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2011-2015..................................... II–54 Tabel II.50 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–54 Tabel II.51 Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–55 Tabel II.52 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2011-2015........................ II–55 Tabel II.53 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ....... II–56 Tabel II.54 Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–56 Tabel II.55 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ................... II–57 Tabel II.56 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ............................. II–57 Tabel II.57 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2011-2015........................................ II–58 Tabel II.58 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–59 Tabel II.59 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .................... II–60 Tabel II.60 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya .................. II–61 Tabel II.61 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................................................. II–64 Tabel II.62 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya .......................... II–65 Tabel II.63 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa ...................................... II–66 Tabel II.64 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 ............................................................................ II–68 Tabel II.65 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 ............................................................................ II–68 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 ix Tabel II.66 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ........................................................................... II–68 Tabel II.67 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 ............................................................................ II–69 Tabel II.68 Kejadian Kebakaran per Penyebab ................................................... II–72 Tabel II.69 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ........................................................................... II–72 Tabel II.70 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 ................................................... II–73 Tabel II.71 Jumlah Ormas Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015 ......................... II–75 Tabel II.72 Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ........................................................................... II–75 Tabel II.73 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015 ........................................................................... II–76 Tabel II.74 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 .................... II–76 Tabel II.75 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–79 Tabel II.76 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 ............................................................................. II–80 Tabel II.77 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir ................ II–80 Tabel II.78 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 ............................................................................ II–81 Tabel II.79 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–82 Tabel II.80 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 –2015 ............................................................................ II–83 Tabel II.81 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya, Tahun 2011- 2015 .................................................................................................. II–83 Tabel II.82 KDRT Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 ......................................... II–84 Tabel II.83 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak DariTindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 ............... II–84 Tabel II.84 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011-2015 ................... II–85 Tabel II.85 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ... II–86 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 x Tabel II.86 Pola Pangan Harapan Tahun 2011-2015 .......................................... II–86 Tabel II.87 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–87 Tabel II.88 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 - Triwulan II 2016 ............................................................................................... II–88 Tabel II. 89 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ..................................................... II–91 Tabel II.90 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2011-2015 ..... II–92 Tabel II.91 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2015 .................. II–92 Tabel II.92 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 .............................................................................. II–93 Tabel II.93 Lokasi Pengambilan Sampel Pengujian Air Badan Air Kota Surabaya .................................................................................. II–95 Tabel II.94 Jumlah Pemasangan PJU dengan LED dan pemasangan Solar Cell .......................................................................................... II–96 Tabel II.95 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2011 – 2015 ........................................................................ II–100 Tabel II.96 Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2012 .......................................................................... II–101 Tabel II.97 Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2013–2015 ........................................................................... II–102 Tabel II.98 Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ........... II–103 Tabel II.99 Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2013 - 2015.............................................. II–103 Tabel II.100 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2012 - 2015 .............................................. II–104 Tabel II.101 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 ................. II–105 Tabel II.102 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 ...... II–105 Tabel II.103 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 ........ II–106 Tabel II.104 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Surabaya .............................................................................. II–107 Tabel II.105 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .......................................................................... II–107 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 xi Tabel II.106 Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 .................... II–108 Tabel II.107 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2011-2015.......................................................................... II–108 Tabel II.108 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .. II–109 Tabel II.109 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 ............ II–109 Tabel II.110 Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2011 - 2015 ..... II–110 Tabel II.111 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ................................... II–110 Tabel II.112 Jumlah Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ............. II–111 Tabel II.113 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ....... II–111 Tabel II.114 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ...................... II–112 Tabel II.115 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015........................................................................ II–112 Tabel II.116 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 ... II–113 Tabel II.117 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 II–113 Tabel II.118 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2011- 2015......................................................................... II–114 Tabel II.119 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ....................................................................... II–115 Tabel II.120 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 ................................................ II–118 Tabel II.121 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2011-2015.......................................................................... II–119 Tabel II.122 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 ............................................... II–120 Tabel II.123 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015........... II–120 Tabel II.124 Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ....................................................................... II–121 Tabel II.125 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ....................................................................... II–123 Tabel II.126 Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015 ....................................................................... II–124 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 xii Tabel II.127 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015 ....................................................................... II–124 Tabel II.128 Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2011-2015.......................................................... II–125 Tabel II.129 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ..... II–125 Tabel II.130 Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ......................... II–126 Tabel II.131 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ............................................ II–126 Tabel II.132 Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ................... II–128 Tabel II.133 Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ................................................. II–130 Tabel II.134 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .............................. II–130 Tabel II.135 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 ............................................... II–131 Tabel II.136 Jumlah Pasar Modern Di Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 .... II–132 Tabel II.137 Pasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ...................................................................... II–132 Tabel II.138 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2011 – 2015...................... II–133 Tabel II.139 Jumlah Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2011 –2015 ........................................... II–133 Tabel II.140 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2011- 2015.. II–134 Tabel II.141 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan ............... II–136 Tabel II.142 Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya .............................................................................. II–137 Tabel II.143 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2011-2015........ II–137 Tabel II.144 Persentase Pemrosesan Produk Inti (Core Business) yang Memiliki Prosedur Tetap Tahun 2011-2015.......................... II–137 Tabel II.145 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2011-2015 II–138 Tabel II.146 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ....................................................................... II–139 Tabel II.147 Persentase Kerjasama Perdagangan yang Ditindaklanjuti Tahun 2011-2015 .......................................................................... II–140 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 xiii Tabel II.148 Persentase Kerjasama Non Perdagangan yang Ditindaklanjuti Tahun 2011-2015.......................................................................... II–140 Tabel II.149 Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur, Tahun 2011-2015 ............. II–141 Tabel II.150 Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2011-2015.......................................................................... II–142 Tabel II.151 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2011-2014.......................................................................... II–142 Tabel II.152 Produktivitas Ekonomi di Kota SurabayaTahun 2011-2015 .......... II–143 Tabel II.153 Perkembangan PDRB Kategori Tranportasi dan Pergudangan .... II–144 Tabel II.154 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015.......................................................................... II–145 Tabel II.155 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .... II–145 Tabel II.156 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2011-2015.......................................................................... II–145 Tabel II.157 Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ............................................. II–146 Tabel II.158 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ..... II–149 Tabel II.159 Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya Tahun 2011- 2015......................................................................... II–152 Tabel II.160 PJU yang Dikelola Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011-2015 II–154 Tabel II.161 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ............... II–155 Tabel II.162 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2011-2015.......................................................................... II–155 Tabel II.163 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ......... II–157 Tabel II.164 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ............ II–157 Tabel III.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ...................................................................................... III–2 Tabel III.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 .............................................................................................. III-3 Tabel III.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ..................................................................................... III-4 Tabel III.4 Neraca Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 dan 2015 .................. III–5 Tabel III.5 Analisis Rasio Keuangan Kota Surabaya Tahun 2013-2015 ......... III–8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 xiv Tabel III.6 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah 2011-2015 ..................................................................................... III–10 Tabel III.7 Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur .......... III–11 Tabel III.8 Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ..................................................................................... III–12 Tabel III.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 .............................................................................................. III–12 Tabel III.10 Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ........................... III–13 Tabel III.11 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya (dalamJutaan Rupiah) ................ III–15 Tabel III.12 Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 .............. III–22 Tabel III.13 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2021.................................. III–27 Tabel III.14 Proyeksi Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 .............. III–28 Tabel III.15 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya ........................... III-30 Tabel III.16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 ........... III-31 Tabel III.17 Rencana Alokasi Penggunaan Kapasitas Keuangan Kota Surabaya Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2016 – 2021 ......................... III-32 Tabel IV.1 Perkembangan IPM dan Reduksi Shortfall Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 ............................................................................................. IV-2 Tabel IV.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .................................................................................... IV-3 Tabel IV.3 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ............... IV-3 Tabel IV.4 Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2011 – 2014 ............................. IV-4 Tabel IV.5 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surabaya Tahun 2011-2014 (Dalam %) ....................................................... IV-5 Tabel IV.6 IKLHS Kota Surabaya tahun 2013-2015 ...................................... IV-6 Tabel IV.7 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2011-2015 ....... IV-7 Tabel IV.8 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ................................................................................. IV-8 Tabel IV.9 Besaran Indeks Williamson (CVw) dan Perubahannya Tahun 2011 - 2013 .................................................................................. IV-8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 xv Tabel IV.10 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-Tahun 2015 .............................................................. IV-9 Tabel IV.11 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 .. IV-10 Tabel V.1 Perumusan Penjelasan Visi ........................................................... V–2 Tabel V.2 Perumusan Penjelasan Misi........................................................... V–3 Tabel V.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Surabaya ........... V–10 Tabel VI.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Surabaya .................................. VI–27 Tabel VII.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Surabaya .... VII-72 Tabel VIII.1 Hubungan Program 2016 dengan Program 2017-2021 ................ VIII–3 Tabel VIII.2 Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021 ........................................................................ VIII-24 Tabel IX.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya .............. IX–3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 xvi Daftar Lampiran Lampiran 1. Keterkaitan Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019 Lampiran 2. Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Indikasi Program RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–1 I BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan dokumen perencanaan daerah mencakup pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi kepala daerah yang mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah aktual. RPJMD ini menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahunan serta alokasi pendanaannya. Gubernur Jawa Timur telah melantik pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Periode Tahun 2016-2021 atas nama Ir. Tri Rismaharini, M.T. selaku Walikota Surabaya dan Whisnu Sakti Buana, S.T. selaku Wakil Walikota Surabaya pada tanggal 17 Februari

2016.Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 disusun untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–2 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 serta penyusunan dokumen tahunan pemerintah daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran sebagaimana gambar berikut. Gambar I.1 Hubungan Perencanaan dan Penganggaran I.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–3
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–5
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
27.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
28.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
29.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–6 I.3 Hubungan Antar Dokumen Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Penyusunan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 selain memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antarfungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan mempedomani RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Selain itu juga memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJMD kabupaten/kota lain disekitar Kota Surabaya. I.3.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 Hasil analisa dalam tabel hubungan antara RPJMD Kota Surabaya dengan RPJMN menunjukkan bahwa telah selaras, meliputi keselarasan perumusan visi RPJMD dengan arah pembangunan atau norma pembangunan RPJMN serta keselarasan perumusan misi dan tujuan dalam RPJMD Kota Surabaya dengan misi Presiden Republik Indonesia, kecuali pada Misi 3 “Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim” karena bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Identifikasi hubungan visi dan misi dalam RPJMD Kota Surabaya dengan norma pembangunan dan misi RPJMN dapat dilihat pada Tabel I.1 dan Gambar I.1 sebagaimana berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–7 Tabel I.1 Hubungan antara Visi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Norma Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019 No Norma Pembangunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 Visi Pokok Visi Penjelasan Visi 1 Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi Sentosa dan Berkarakter Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri. Berkarakter adalah Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah Pancasila 2 Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdaya Saing Global Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global. 3 Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem Berbasis Ekologi Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–8 Gambar I.2 Hubungan antara Misi dan Tujuan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMN Tahun 2015-2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–9 Sebagai bagian dari perencanaan nasional, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 juga mengacu dan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu NAWA CITA. Misi dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah mendukung agenda prioritas nasional tersebut kecuali pada Agenda Nomor 4 yaitu Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, karena agenda tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar I.3. Sedangkan jika dianalisis berdasarkan hasil analisa terhadap keterkaitan program prioritas nasional dengan program dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, upaya program pembangunan yang direncanakan telah sejalan dengan rencana program prioritas nasional, kecuali pada program-program yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah maupun program-program yang belum menjadi kebutuhan kota karena tidak memiliki potensia atau kawasan sebagaimana dimaksud, antara lain:
1.Peningkatan Kapasitas IPTEK;
2.Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi;
3.Peningkatan Energi Primer; dan lain sebagainya. Adapun tabel keterkaitan program prioritas nasional dengan program dalam RPJMD Kota Surabaya dijelaskan secara kualitatif pada Lampiran 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–10 Gambar I.3 Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–11 I.3.2 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan misi Walikota dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Berdasarkan hasil analisa, perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, sebagai berikut:
1.Misi 1 Gubernur telah konsisten terhadap Misi 1, 2, dan 3 Walikota;
2.Misi 2 Gubernur telah konsisten terhadap misi 7 dan 9 Walikota;
3.Misi 3 Gubernur konsisten terhadap Misi 4, 5 dan 10 Walikota;
4.Misi 4 Gubernur konsisten terhadap Misi 8 Walikota; dan
5.Misi 5 Gubernur konsisten terhadap Misi 6 Walikota. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–12 Gambar I.4 Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–13 I.3.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Surabaya dengan RPJPD Kota Surabaya Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka panjang sehingga dalam penyusunannya, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 harus mempedomani RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 pada periode lima tahunanan ketiga. Analisa terhadap hubungan misi antar dokumen perencanaan tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, yang dapat ditunjukkan melalui gambar sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–14 Gambar I.5 Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–15 Pada tahap awal penyusunan, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 menjadi salah satu bahan perumusan dalam menjabarkan visi dan misi walikota ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan. Hasil perumusan RPJMD Kota Surabaya 2016- 2021 selanjutnya diselaraskan dengan sasaran pokok dan arah pembangunan lima tahunan ketiga. Penyelarasan ini untuk mencapai konsistensi perumusan tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 terhadap upaya pencapaian RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025. Adapun hasil penyelarasan dapat dilihat pada tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–16 Tabel I.2 Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 Periode Lima Tahunan Ketiga RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program 1 (1) Terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana TIK serta kompetensi SDM aparatur bidang TIK

(1)Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur

1.Memantapkan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(2)Terwujudnya pembentukan assessment center SDM aparatur berbasis kompetensi
(2)Terbentuknya sistem informasi dan manajemen pengembangan SDM aparatur

2.Mengembangkan sistem informasi dan manajemen pengembangan SDM aparatur

(3)Terwujudnya pengembangan sistem penegakkan disiplin SDM aparatur berbasis TIK menuju SDM aparatur yang bersih dan bebas KKN
(3)Meningkatnya disiplin dan kinerja SDM aparatur

3.Memantapkan sistem penegakan disiplin dan tingkat kinerja SDM aparatur menuju aparatur yang bersih dan bebas KKN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

(4)Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas unit pelayanan publik berbasis TIK dan pengembangan pelayanan publik berbasis web
(1)Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pada setiap unit pelayanan publik

4.Memantapkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatkan kualitas pelayanan publik Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–17 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program

(5)Terwujudnya pengembangan pelayanan publik yang berstandar internasional pada semua unit pelayanan dan /atau SKPD
(2)Terwujudnya pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat

5.Memantapkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(6)Terwujudnya peningkatan kapasitas jaringan databased perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kota Surabaya yang terpadu dan terintegrasi menuju e-governance
(1)Terwujudnya sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK

6.Memantapkan sistem perencanan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(7)Terwujudnya peningkatan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK yang terakses oleh seluruh lapisan masyarakat
(2)Terwujudnya sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kota Surabaya yang terintegrasi Program Pengendalian Pembangunan Daerah 8) Terwujudnya peningkatan upaya pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan
(1)Terwujudnya ketentraman dan ketertiban yang dapat menjamin keamanan masyarakat

7.Memantapkan upaya pengendalian ketentraman dan ketertiban yang dapat menjamin keamanan masyarakat. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah Program Penegakan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–18 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program terpadu di seluruh wilayah Kota Surabaya dalam rangka mendukung terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2 (1) Terintegrasinya sistem transportasi darat, laut, udara untuk mendukung pemanfaatan ruang yang optimal

(1)Terintegrasinya sistem transportasi darat, laut dan udara yang dapat mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang yang optimal dan kemudahan mobilitas antar wilayah perkotaan

1.Mengintegrasikan sistem transportasi yang memadai untuk mendukung pemanfaatan ruang yang optimal dan kemudahan mobilitas antar wilayah perkotaan Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan

(3)Terkelolanya kawasan kawasan strategis kota dalam sudut kepentingan ekonomi sesuai dengan rencana tata ruang
(1)Meningkatnya peran kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan antara kawasan budidaya dan lindung 3. Mengelola/manajemen kawasan perdagangan dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan antara kawasan Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya Peningkatan sistem manajemen city logistik Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial Program manajemen lalu lintas angkutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–19 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program secara proporsional budidaya dan lindung secara proporsional barang Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi Program Kerjasama Bidang Perdagangan
(2)Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan untuk mewujudkan eco2-city. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–20 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program
(4)Peningkatan pengawasan dan pengendalian kawasan sepanjang DAS, rel KA dan kawasan pesisir dari kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsinya
(1)Meningkatnya kegiatan pengendalian pada kawasan rawan bencana untuk mewujudkan keseimbangan antara lingkungan binaan dan alami sehingga kawasan rawan bencana menjadi berkurang

4.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan binaan dan alami Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap Program penanggulangan bencana

(2)meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana serta pola antisipasi dan penanganan bencana guna memperkecil munculnya resiko bencana.
(5)optimalnya pengelolaan kawasan pesisir
(1)Meningkatnya kualitas lingkungan, pengelolaan dan upaya pelestarian pada kawasan pesisir

5.Mengembangkan upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan pesisir Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau

(2)Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas antar moda secara terpadu dan terintegrasi
(1)pemanfaatan dan pengendalian yang efektif dalam mewujudkan Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan kawasan Strategis Kota

2.Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mengembangkan aksesibilitas wilayah Kota Surabaya. Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–21 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program 3 1) Peningkatan kinerja pelabuhan dan integrasi pelayanan fasilitasnya untuk meningkatkan perannya dalam perdagangan antar pulau dan internasional;

(1)terintegrasinya kawasan pelabuhan di Kota Surabaya dengan pelabuhan-pelabuhan disekitarnya serta meningkatnya peran pelabuhan dalam pelayanan perdagangan antar pulau dan internasional yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai

1.Memantapkan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa nasional yang kompetitif dan memadai Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya Peningkatan sistem manajemen city logistik Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik
2.Meningkatkan kinerja pelabuhan yang mampu melayani perdagangan antar pulau dan internasional Program manajemen lalu lintas angkutan barang
3.Mengintegrasikan kawasan pelabuhan di Kota Surabaya dengan pelabuhan-pelabuhan disekitarnya Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial

(2)Tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dan interkoneksi antar moda angkutan dan antar wilayah
(1)optimalnya peran Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dan jaringan transportasi intermoda maupun antarmoda secara terpadu

4.Mengoptimalkan peran sistem jaringan transportasi intermoda dan antarmoda angkutan dan antar wilayah secara terpadu Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–22 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program

(3)Peningkatan pelayanan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang memberikan layanan murah, aman, nyaman, efisien, efektif dan handal didukung dengan penerapan jalur kendaraan tidak bermotor

5.Meningkatkan peran Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang memberikan layanan murah, aman, nyaman, efisien, efektif dan handal didukung dengan penerapan jalur kendaraan tidak bermotor

(4)Peningkatan layanan sistem transportasi intermoda dan antar moda dengan didukung traffic demand management

6.Meningkatkan layanan sistem transportasi intermoda dan antar moda dengan didukung traffic demand management Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi

(5)Tersedianya sarana prasarana drainase kota yang terintegrasi dan berbasi ekologi
(1)Terintegrasinya sistem drainase kota dan sistem sanitasi yang memadai dan berbasis ekologi

7.Mengoptimalkan kinerja sarana dan prasarana drainase kota dan sistem sanitasi yang terintegrasi. Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota

(6)Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui peningkatan kinerja sarana prasarana sanitasi dan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan; Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni Program perumahan permukiman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–23 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program
(8)Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi maupun kegiatan penanganan bencana perkotaan, didukung dengan ketersediaan sarana prasarana penanganan bencana perkotaan sesuai dengan kebutuhan
(1)Terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang komprehensif yang didukung oleh penyediaan sarana prasarana penanganan bencana yang memadai

9.Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat serta sarana prasarana pencegahan, mitigasi dan penanganan bencana perkotaan Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap Program penanggulangan bencana

(9)Peningkatan penegakkan peraturan yang mendukung pengawasan dan pengendalian kegiatan pada kawasan lindung, dan kegiatan lain yang dapat menimbulkan bencana perkotaan dan ketidakseimbangan ekologi; Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
(10)Peningkatan pemanfaatan energi alternatif yang ramah Iingkungan
(1)optimalnya pemanfaatan dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan untuk mendukung aktivitas kota Surabaya

10.Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah Iingkungan Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–24 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program Meningkatkan upaya konservasi energi Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi Program Upaya Konservasi Energi

(11)Optimalnya pengelolaan sumber daya air dan penegakan peraturan yang tegas bagi pelanggaran peraturan lingkungan hidup serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan secara terintegrasi dan seimbang dengan memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan kemampuan pemulihannya didukung dengan optimalisasi pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan
(1)Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan kemampuan pemulihannya

11.Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau Meningkatkan kualitas udara dan air Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan
12.Mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan secara terintegrasi dan seimbang dengan memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan kemampuan pemulihannya Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif

(1)meningkatnya pelayanan dan manajemen pengelolaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman yang berkualitas

13.Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dengan mengelola sarana prasarana dasar Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni Program perumahan permukiman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–25 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program

(2)peningkatan penyediaan dan peningkatan kualitas rumah sederhana khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah baik berupa rumah tidak bersusun maupun rumah susun
(12)Peningkatan penanganan sampah secara terpadu yang didukung oleh teknologi pengolahan sampah berbasis ekologi, partisipasi masyarakat (program 3R) dan penegakan peraturan daerah
(3)optimalnya penanganan sampah terpadu

14.Mengembangkan penanganan sampah secara terpadu didukung teknologi pengolahan sampah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Program pengelolaan kebersihan

(7)Peningakatan tata kelola RTH sesuai dengan peran dan fungsinya secara berkelanjutan untuk mewujudkan Eco city;
(4)Optimalnya fungsi ruang terbuka hijau

8.Memantapkan peran dan fungsi RTH serta pembenahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–26 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program 4 1) Terkelolanya sumber- sumber pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak pusat dan propinsi, yang didukung dengan konsistensi kualitas unggul kinerja pengelola keuangan daerah serta konsistensi implementasi standar dan sistem informasi pengelolaaan keuangan daerah

(1)optimalnya pengelolaan sumber- sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi hasil pajak pusat dan propinsi serta peningkatan kinerja pengelola keuangan daerah

1.Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien Memantapkan kemandirian keuangan daerah Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2.Meningkatkan kualifikasi dan kinerja SDM pengelola keuangan daerah

(2)Berkembangnya inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang berwawasan wirausaha (entrepreneurship goverment)
(2)terwujudnya pemerintahan wirausaha

3.Mengembangkan konsep tata kelola pemerintahan wirausaha Memantapkan kemandirian keuangan daerah Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

(3)Peningkatan kemampuan dan skill pelaku UMKM – koperasi dalam mengeksplorasi sekaligus memanfaatkan setiap peluang usaha baru melalui kerjasama sinergis dengan pelaku usaha skala besar nasional maupun internasional
(1)Optimalnya kemampuan dan keterampilan pelaku Koperasi-UMKM

4.Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku Koperasi-UMKM dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan setiap peluang usaha baru melalui dan kerja sama dengan pelaku usaha besar Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa Program perluasan jangkauan pemasaran Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif Program Pengembangan Rumah Kreatif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–27 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program Meningkatkan produktivitas koperasi Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

(4)Peningkatan kuantitas kepemilikan dan level standarisasi mutu, kualitas dan paten produk, serta mendorong penciptaan inovasi produk untuk penciptaan daya saing di tingkat global
(2)peningkatan kepemilikan dan level standarisasi mutu, kualitas dan paten produk serta peningkatan pengembangan inovasi produk untuk memperkuat daya saing

5.Mengoptimalkan kepemilikan kepemilikan dan level stadarisasi mutu, kualitas dan paten produk serta mendorong penciptaan inovasi produk Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa Program standarisasi produk Usaha Mikro Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif Program legalisasi usaha kreatif Meningkatkan produktivitas sektor pertanian Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–28 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program

(5)Optimalnya proses reengineering kelompok masyarakat usia produktif, termasuk kelompok masyarakat miskin, untuk mendorong munculnya industri- industri kreatif yang bernilai tambah serta berdaya saing tinggi
(3)meningkatnya kinerja industri-industri kreatif

6.Meningkatkan sinergitas program kerja dan rencana tindak antara pemerintah dengan unsur intelektual dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri kreatif Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif Program Pengembangan Rumah Kreatif Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif Program legalisasi usaha kreatif Program perkuatan permodalan usaha kreatif

(6)Peningkatan kualitas dan daya dukung sarana prasarana penunjang aktivitas perdagangan dan jasa serta fungsi fasilitasi pemerintah dalam menjamin aksesbilitas ke sumber daya produktif usaha
(4)optimalnya fungsi fasilitasi pemerintah dalam menjamin aksesibilitas ke sumberdaya produktif

7.Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana pendukung termasuk akses ke sumber daya produktif Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya Peningkatan sistem manajemen city logistik Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial

(7)Peningkatan kualitas obyek wisata dan mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata khusus sesuai dengan potensi yang ada, didukung dengan kualitas event-event wisata berbasis pengembangan potensi
(1)Peningkatan kualitas obyek-obyek wisata dan kawasan pariwisata

8.Meningkatkan pengembangan obyek wisata dalam rangka pengembangan Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan Program pengembangan destinasi wisata

(2)peningkatan penyelenggaraan even seni budaya dan pengembangan promosi wisata

9.Mengoptimalkan kualitas even seni budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata Melestarikan budaya lokal Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–29 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program lokal untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, serta peningkatan promosi dan agenda wisata yang berkualitas dan berkarakter unik, sehingga menarik wisatawan dalam dan luar negeri
10.Mengoptimalkan kualitas promosi wisata Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan Program pemasaran pariwisata

(8)Peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang pariwisata yang sesuai dengan konsep pengembangan kawasan pariwisata dan memperbaiki layanan pariwisata yang terintegrasi
(3)peningkatan sarana prasarana penunjang kepariwisataan

11.Mengoptimalkan sarana prasarana penunjang kepariwisataan Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan Program pengembangan destinasi wisata

(1)peningkatan jumlah pelaku usaha, keragaman bentuk dan jenis usaha Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa Program perkuatan permodalan Usaha Mikro
(2)peningkatan kemudahan perijinan usaha dan pelayanan pembinaan pengembangan kegiatan usaha, khususnya pada lingkup UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Meningkatkan produktivitas koperasi Program penguatan kelembagaan koperasi Meningkatkan produktivitas sektor pertanian Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–30 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif Program legalisasi usaha kreatif 5 (1) Peningkatan jangkauan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kota kota lain di tataran global untuk memperluas aksesibilitas pasar dan menciptakan nilai tambah perdagangan dan jasa bagi pertumbuhan ekonomi kota
(1)Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa;

1.Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan wilayah-wilayah lain dalam skala nasional Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya Peningkatan sistem manajemen city logistik Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial

(2)peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi Program Kerjasama Bidang Perdagangan
(2)Terintegrasinya kemitraaan antara pemerintah daerah dengan swasta dengan melibatkan usaha kecil menengah serta koperasi agar lebih berkembang yang menyertakan masyarakat, dengan menyederhanakan
(1)Peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan koperasi UMKM yang didukung dengan penyederhanaan prosedur untuk pelayanan investasi

2.Mengintregrasikan kemitraaan antara pemerintah daerah dan swasta melalui pelibatan koperasi-UMKM yang menyertakan masyarakat, dengan menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah untuk Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatkan kualitas pelayanan publik Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–31 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program prosedur dan birokrasi daerah untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha.

(2)peningkatan pola kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan potensi daerah mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global Meningkatkan kualitas pelayanan publik Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 6 (1) Peningkatan kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal serta meningkatkan kualitas pengembangan industri kreatif
(1)Peningkatan kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal

1.Memantapkan kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal serta mendorong pengembangan industri kreatif Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif Melestarikan budaya lokal Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

(2)Peningkatan kinerja fasilitas-fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat yang berkarakter lokal dan berdaya saing
(2)Peningkatan peran dan fungsi fasilitas- fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat untuk akfifitas pengembangan budaya lokal yang berdaya saing

2.Mengembangkan fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat yang berkarakter lokal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–32 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program

(3)Peningkatan pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya yang berdaya tarik wisata
(3)Peningkatan upaya pelestarian kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya yang berdaya tarik wisata dan berkarakter

3.Meningkatkan pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya dan sebagai obyek wisata Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Program perlindungan budaya lokal

(4)Terwujudnya peran strategis lembaga/ organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan seni budaya lokal yang berjati diri dan berdaya saing
(4)Peningkatan peran lembaga/organisasi masyarakat dalam pengembangan kreatifitas masyarakat dalam pengembangan bidang seni dan budaya;

4.Memperkuat peran strategis lembaga/ organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan seni budaya lokal Melestarikan budaya lokal Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

(5)Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan modal sosial masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai sosial yang berjati diri
(1)Optimalnya pembangunan melalui penerapan strategi kebijakan publik yang difokuskan pada peningkatan peran kelembagaan masyarakat

5.Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam pengembangan modal sosial masyarakat Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai- nilai kebangsaan Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–33 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program

(6)Terwujudnya modal sosial masyarakat melalui upaya pengembangan nilai-nilai sosial yang berjati diri dengan menghubungkan kembali titik temu dimensi formal dengan dimensi non formal dalam masyarakat
(2)Berkembangnya modal sosial melalui pengorganisasian institusi serta pembenahan fasilitas infrastruktur
(7)Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, melalui institusionalisasi pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik
(1)Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, melalui pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik

6.Memantapkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan kualitas pelayanan publik Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat 7 (4) Terwujudnya pembentukan sumber daya rumah sakit daerah yang profesional, produktif serta berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan rumah sakit yang berkualitas

(1)peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas sarana prasarana kesehatan yang didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

4.Membentuk sumber daya rumah sakit daerah yang profesional, produktif serta berkomitmen tinggi dalam hal pemberian pelayanan rumah sakit yang berkualitas Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–34 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program

(1)Terjaminnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat
(2)terwujudnya pengembangan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi:

1.Menjamin pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesm as pembantu Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesm as pembantu Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

(2)Terwujudnya kemantapan kualitas pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan penurunan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk;
(3)terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, Balita, dan Keluarga Berencana (KB) serta peningkatan kualitas hidup kesehatan masyarakat

2.Memantapkan penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang memadai untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan penurunan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

(4)menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak
(5)terwujudnya pengembangan inovasi secara berkelanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–35 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
(3)Terwujudnya peningkatan keterjangkauan, pemerataan, keamanan dan mutu pelayanan jaminan kesehatan masyarakat
(6)tersedianya pembiayaan kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

3.Meningkatkan keterjangkauan, pemerataan, keamanan dan mutu pelayanan jaminan kesehatan masyarakat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

(7)terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan jaminan kesehatan masyarakat Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat
(8)terwujudnya pembangunan kemitraan yang harmonis antar institusi kesehatan Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
(5)Terwujudnya penguatan aksesibilitas dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat
(1)Terwujudnya pemerataan layanan dan fasilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat

5.Memantapkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Meningkatkan kualitas pendidikan Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Penerapan Kurikulum

(2)terwujudnya peningkatan, perluasan aksesibilitas dan Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan Program Pendidikan Kesetaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–36 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat kualitas pendidikan nonformal Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan
(6)Terwujudnya kemantapan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan non kependidikan di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart kompetensi dalam proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan berbasis pada siswa
(3)terwujudnya ketersediaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart kompetensi

6.Memantapkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart kompetensi Meningkatkan kualitas pendidikan Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(4)Terselenggaranya proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar

7.Meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar Program Peningkatan Prestasi Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan

(7)Terwujudnya penguatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan dan mengembangkan jaringan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka peyerapan
(5)terwujudnya ketersediaan dan peningkatan kualitas fasilitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang siap pakai

8.Memantapkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang siap pakai Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–37 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program tenaga kerja (6) terwujudnya kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka peyerapan tenaga kerja dan pemenuhan tenaga kerja
9.Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka penyerapan dan pemenuhan tenaga kerja dari pendidikan menengah umum dan kejuruan Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas

(8)Terwujudnya optimalisasi pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki karakter dan wawasan kebangsaan
(1)terwujudnya peningkatan peran generasi muda di berbagai bidang, secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan

10.Memantapkan prestasi kepemudaan dan olahraga yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

(2)terwujudnya peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga, pembinaan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang berkarakter, berwawasan kebangsaan dan beretika Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–38 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program 8 (1) Terwujudnya peningkatan pemberdayaan perempuan, diarahkan pada kebijakan peningkatan kompetensi gender, dalam rangka peningkatan kesempatan berusaha
(1)Peningkatan kesetaraan gender dan kesempatan berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup

1.Memantapkan kesetaraan gender dan kesempatan berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan pemberdayaan perempuan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

(2)Terwujudnya kemantapan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarustamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di segala bidang
(4)Peningkatan indeks kesetaraan gender Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak Program perlindungan perempuan dan anak
(3)Terwujudnya penguatan pelayanan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
(2)peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka pemberian perlindungan anak terlantar

2.Memantapkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan pemberdayaan perempuan Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

(3)terwujudnya penegakan hukum di bidang perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak Program perlindungan perempuan dan anak
(4)Terwujudnya penguatan peran serta aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi
(1)Terwujudnya pemerataan, kemudahan aksesibilitas serta pelayanan sosial

3.Memantapkan partisipasi masyarakat dunia usaha, perguruan tinggi serta berbagai Meningkatkan penanganan PMKS Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–39 RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025 RPJMD Tahun 2016-2021 No Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3 Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3 Tujuan Sasaran Program serta berbagai elemen terkait dalam upaya penanggulangan dan penurunan PMKS, masyarakat miskin, dan kaum rentan sosial bagi PMKS dan kaum rentan sosial serta penduduk miskin elemen terkait dalam upaya penanggulangan dan penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kaum rentan sosial dan rehabilitasi PMKS Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

(2)peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi serta berbagai elemen terkait dalam upaya penanggulangan PMKS dan kaum rentan sosial serta penduduk miskin Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok- kelompok usaha Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–40 I.3.4 Hubungan antara dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Penyelarasan dilakukan terhadap program dalam RPJMD Kota Surabaya dengan kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-

2034.Adapun kesesuaian antara kebijakan strategi struktur ruang dan pola ruang RTRW dengan program RPJMD dapat dilihat pada tabel I.3 dan I.4 di bawah ini. Sedangkan kesesuaian antara program indikasi program RTRW dengan program RPJMD dapat dilihat pada Lampiran 2. Tabel I.3 Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 Struktur Ruang Strategi pengembangan pusat kegiatan nasional Mengembangkan fasilitas sosial-ekonomi kota yang representatif sebagai pusat pelayanan berskala nasional dan internasional
1.Program Perencanaan Ruang Kota
2.Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial Mengembangkan jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kota dan wilayah sekitarnya
1.Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
2.Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
3.Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
4.Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
5.Program Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
6.Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Utilitas Kota
7.Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota Strategi pengembangan pusat pelayanan kota Mengembangkan pusat pelayanan Kota Surabaya Program Perencanaan Ruang Kota Mengembangkan pusat pelayanan regional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–41 Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 Strategi pengembangan sub pusat pelayanan kota Menetapkan 3 (tiga) sub pusat pelayanan kota dalam upaya pemerataan pengembangan wilayah kota Program Perencanaan Ruang Kota Strategi pengembangan pusat pusat lingkungan di wilayah Unit Pengembangan di wilayah darat Menetapkan 12 (dua belas) Unit Pengembangan beserta pusatnya dengan spesifikasi fungsi kawasan masing-masing Program Perencanaan Ruang Kota Membagi setiap Unit Pengembangan menjadi beberapa Unit Distrik (UD) sesuai kondisi masing- masing Strategi pengembangan unit pengembangan di wilayah laut Menetapkan 4 (empat) unit pengembangan di wilayah laut dengan mempertimbangkan karakter dan potensi masing-masing wilayah Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi Mengembangkan transportasi darat Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan Mengembangkan transportasi perkeretaapian secara terpadu dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, perluasan jaringan serta penataan kawasan sekitar angkutan massal cepat berbasis rel
1.Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial
2.Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik Mengembangkan sistem jaringan transportasi laut dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan pelabuhan Tanjung Perak secara terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan di kawasan Teluk Lamong dan pelabuhan disekitarnya Mengembangkan prasarana penunjang jaringan transportasi udara dengan mengembangkan infrastruktur jalan dan interkoneksi moda transportasi yang menghubungkan terminal/stasiun dengan bandara Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara secara terpadu dan terkoneksi sebagai satu kesatuan sistem Strategi pengembangan sistem jaringan energi Mengembangkan jaringan gas kota yang dilakukan secara terpadu dengan sistem jaringan gas Provinsi Jawa Timur dan Nasional untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan Program Upaya Konservasi Energi Meningkatkan pelayanan dan memperluas jaringan listrik termasuk mengembangkan jaringan listrik bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan listrik kota Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif Mengembangkan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–42 Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan
1.Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat
3.Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabelpada berbagai kawasan fungsional di Kota Surabaya Strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air Mengembangkan prasarana sumberdaya air untuk air minum melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Meningkatkan tampungan/resapan air melalui pengoptimalan fungsi tampungan untuk wisata air, penataan lingkungan, konservasi serta pengendalian banjir Strategi pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum melalui perluasan cakupan pelayanan air minum
1.Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
2.Program Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota Meningkatan kuantitas dan kualitas air menjadi layak dan siap minum pada kawasan budidaya yang dilakukan secara bertahap Mengoptimalkan dan membangun jaringan pelayanan hidran umum melalui pengintegrasian antara hidran dengan saluran sekunder perpipaan air bersih Mengelola limbah domestik kota untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, melalui penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dan IPAL Komunal secara terpadu
1.Program Perumahan Permukiman
2.Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Mengembangkan sistem pengelolaan sampah denganpengurangan volume, penggunaan kembali dan pendaurulangan sampah
1.Program Pengelolaan Kebersihan
2.Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Mengoptimalkan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sarana prasarana kebersihan Mengembangkan teknologi persampahan yang ramah lingkungan Mengembangkan sistem drainase secara terpadu denganmemaksimalkan fungsi drainase sebagai saluran pematusan air hujan dan mengurangi genangan Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota Mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyediaan prasarana jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan tidak bermotor Program Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota Menyediakan jalur evakuasi bencana terhadap banjir, kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi dan lainlain di kawasan rawan bencana Program Penanggulangan Bencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–43 Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 Menyediakan prasarana-sarana perkotaan lainnya 1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU
2.Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
3.Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tabel I.4 Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Pola Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 Pola Ruang Kawasan Lindung Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Mengoptimalkan ruang terbuka hijau dan/atau waduk/boezem sebagai daerah resapan air Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Mengendalikan pelaksanaan pembangunan pada daerah resapan air Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Strategi penetapan dan pelestarian kawasan perlindungan setempat Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan pantai sebagai fungsi lindung untuk mencegah abrasi pantai, intrusi air laut, dan aktifitas yang merusak kelestarian pantai serta sebagai penunjang kegiatan pariwisata
1.Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
2.Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan sungai untuk fungsi lindung dan penunjang kegiatan pariwisata Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan waduk/boezem dengan perlindungan kawasan sekitarnya untuk kelestarian hidrologis dan penunjang wisata alam Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk fungsi lindung dengan pengendalian jarak bebas minimum dan pengendalian pembangunan Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan rel kereta api dengan menetapkan jarak sempadan dan pengembangan fungsi lindung untuk kepentingan keamanan jalur perkeretaapian Strategi penetapan dan pelestarian kawasan pelestarian alam dan cagar budaya Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sekaligus sebagai penunjang wisata alam dan pendidikan Program perlindungan budaya lokal Menetapkan batas kawasan pelestarian alam untukmempertegas batasan kawasan antara kawasan pelestarian alam dengan kawasan budidaya maupun Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–44 Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 kawasan lainnya Mengendalikan secara ketat pemanfaatan lahan pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang bertentangan dan berpotensi merusak fungsi lindung Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Memantapkan fungsi perlindungan kawasan cagar budaya dengan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lingkungan dan bangunan cagar budaya Program perlindungan budaya lokal Strategi penetapan dan pelestarian kawasan ruang terbuka hijau Menetapkan dan mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau publik sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah Kota Surabaya yang persebarannya disesuaikan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau kota Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Mengatur pemanfaatan ruang terbuka hijau privat sebesar 10 (sepuluh) persen, melalui pengendalian intensitas ruang dan bangunan dengan perijinan bangunan pada wilayah terbangun kota Melestarikan ruang terbuka hijau untuk fungsi lindung, penciptaan iklim mikro, pereduksi polutan, serta pengendalian pelestarian lingkungan kota Strategi penetapan dan pelestarian kawasan rawan bencana Membuat klasifikasi tingkat kerentanan, upaya pengelolaan jalur evakuasi dan wilayah manajemen bencana, mitigasi dan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan banjir, kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi dan lain-lain Program Penanggulangan Bencana Strategi penetapan dan pelestarian kawasan lindung wilayah laut Menetapkan fungsi kawasan, peruntukan, dan upaya pengelolaannya Program Penegakan Peraturan Daerah Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Strategi penetapan kawasan strategis Mempertimbangkan potensi, daya dukung dan upaya pelestarian lingkungan pada kawasan lindung Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Kawasan Budidaya Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman Mengembangkan dan menata kepadatan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, sedang dan rendah secara proporsional dalam memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat
1.Program perumahan permukiman
2.Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman, dan memperluas penyediaan perumahan vertikal Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman baru yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–45 Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 Mewujudkan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dengan hunian berimbang yang meliputi pembangunan rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah secara proporsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa Mengembangkan pusat perbelanjaan secara terintegrasi dalam skala unit pengembangan, koridor dan kawasan Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif Mengembangkan toko modern dalam tingkat unit lingkungan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan ketentuan yang berlaku Program legalisasi usaha kreatif Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa serta usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnyapada setiap unit pengembangan Program perkuatan permodalan usaha kreatif Strategi pengembangan kawasan perkantoran Mempertahankan fungsi perkantoran yang telah ada 1. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
2.Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan Mengembangkan pemusatan layanan perkantoran pemerintah/ pemerintah provinsi /pemerintah daerah secara berhirarki pada kawasan pelayanan publik; Mengembangkan perkantoran swasta pada pusat- pusat pelayanan kota Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Mengembangkan kawasan penyangga (buffer zone) pada kawasan peruntukan industri besar dan menengah untuk upaya pelestarian lingkungan Meningkatkan peran industri kecil dan industri rumah tangga sebagai sentra industri yang berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat kota Menjaga kualitas lingkungan pada kawasan peruntukan industri Strategi pengembangan kawasan pariwisata Mengintegrasikan fungsi pariwisata pada berbagai kawasan fungsional kota lainnya
1.Program pengembangan destinasi wisata
2.Program pemasaran pariwisataMengembangkan obyek wisata tematik yang terintegrasi sebagai satu sistem kepariwisataan baik di dalam kota maupun sekitar wilayah kota Menyediakan area khusus untuk pameran produk usaha serta pagelaranacara wisata Mengembangkan obyek wisata potensial berbasis bahari Memperluas dan meningkatkan jaringan transportasi menuju kawasan dan tempat wisata Strategi pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–46 Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 Mengembangkan fungsi kawasan ruang terbuka non hijau sebagai satu kesatuan sistem yang menghubungkan sistem jaringan pada satu kawasan atau antar kawasan Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Mengembangkan estetika, keterpaduan dan kenyamanan pada setiap kawasan ruang terbuka non hijau Strategi penyediaan kawasan ruang evakuasi bencana Menggunakan ruang terbuka hijau dan non hijau yang ada pada setiap lingkungan untuk ruang evakuasi bencana Program Penanggulangan Bencana Menggunakan ruang-ruang dan bangunan lainnya yang dapat dimanfaatkan menjadi ruang evakuasi bencana Strategi penyediaan kawasan kegiatan sektor usaha informal Menyediakan ruang bagi kegiatan sektor usaha informal pada kawasan budidaya secara proporsional Program perluasan jangkauan pemasaran Mengintegrasikan antara ruang untuk pemanfaatan kegiatan sektor usaha informal dan sektor usaha formal dalam satu kesatuan sistem Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif Mendukung penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan sektor usaha informal Program legalisasi usaha kreatif Program perkuatan permodalan usaha kreatif Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Strategi pengembangan kawasan peruntukan lainnya Mengembangkan kawasan pendidikan dan pendistribusikan fasilitas pendidikan yang berjenjang secara merata Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Penerapan Kurikulum Program Peningkatan Prestasi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Mengembangkan fasilitas kesehatan yang berhirarki serta peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–47 Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Program Upaya Kesehatan Masyrakat Program Keluarga Berencana Program Bina Keluarga Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Mengembangkan dan menyediakan fasilitas peribadatan yang tersebar di wilayah Kota Surabaya dan dapat menjamin penyelenggaraan kegiatan ibadah bagi setiap umat beragama Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Mengatur secara terkoordinasi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara, serta mengendalikan perkembangan pembangunan secara fisik pada kawasan disekitarnya Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Mengembangkan kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Strategi pengembangan kawasan budidaya wilayah laut Menetapkan dan mengendalikan fungsi kawasan, peruntukan dan pengelolaannya Program Penegakan Peraturan Daerah Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Strategi pengembangan kawasan strategis Memperhatikan potensi, daya dukung lingkungan serta kesesuaian rencana tata ruang Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–48 Kedudukan RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sebagai keterpaduan sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan pada gambar sebagai berikut: Gambar I.6 Diagram Keterkaitan Dokumen RTRW dengan Dokumen RPJMD I.3.5 Hubungan antara dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten / Kota sekitarnya Hasil analisa hubungan menunjukkan adanya konsistensi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 terhadap RPJMD kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam hal visi dan misi pembangunan. Meskipun dalam rumusan detail di setiap visi dan misi terkadang berbeda, akan tetapi secara substansi dan makna tetap terdapat ada hubungan atau kesamaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah meskipun visi misi tersebut memiliki kesamaan, namun bisa berbeda dalam penjabarannya ke dalam tujuan, sasaran dan program karena tiap daerah memiliki ciri khas potensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–49 dan permasalahan yang berbeda. Perbedaan potensi dan masalah ini juga menjadi dasar untuk menentukan fungsi khusus suatu daerah dalam sebuah sistem pembangunan wilayah/regional yang lebih makro. Fungsi khusus berpengaruh pada program yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut. Berikut adalah tabel yang menjelaskan Hubungan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016- 2021 dengan visi misi RPJMD kota sekitar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–50 Tabel I.5 Hubungan antara Visi Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 Visi : Visi : Visi : Visi : “Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi” “Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas” “Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan” “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, dan Bermartabat” Misi : Misi : Misi : Misi :
1.Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
4.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya
1.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
1.Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
2.Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas- luasnya kesempatan berusaha;
4.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya
4.Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.
3.Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
3.Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.
2.Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM
4.Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–51 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015
5.Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan;
3.Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan
6.Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi- sendi kehidupan masyarakat;
1.Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri
3.Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.
5.Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berahlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila
7.Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau internasional;
8.Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2.Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola kepemerintahan yang baik
3.Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat
6.Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan
7.Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–52 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015
9.Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;
3.Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan
2.Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat
4.Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan
10.Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–53 I.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini menjelaskan data dan informasi beserta uraiannya yang memberikan gambaran umum mengenai kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB ini menjelaskan tentang kinerja keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah. 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–54 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB ini akan menguraikan tentang permasalahan pembangunan, dan isu strategis. 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB ini berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kota Surabaya dalam lima tahun ke depan, beserta penjelasannya dan hubungan keterkaitannya 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 I–55 BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan penyusunan RPJMD termasuk kaitannya dengan dokumen perencanaan lain dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan I.5 Maksud dan Tujuan I.5.1 Maksud RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum kepala daerah Tahun 2015 dengan masa jabatan Tahun 2016-2021 ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. I.5.2 Tujuan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a.sebagai pedoman bagi kepala organisasi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, diantaranya Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
b.sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
c.sebagai pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
d.sebagai acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–1 II. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1 Aspek Geografi dan Demografi II.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km 2 yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura. Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen. Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C. Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan. Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–2 Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:
1. 1.Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. 2.Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. 3.Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. 4.Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. 5.Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya. II.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–3 dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan. Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah : a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :  Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun Ditinjau dari aksesbilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada industry smart and clean dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Jumlah industri besar dan sedang yang ada di Kecamatan Asemrowo dan Benowo adalah sebagai berikut: Tabel II. 1 Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kecamatan Asemrowo dan Benowo Kecamatan Industri Besar Industri Sedang Asemrowo 20 12 Benowo 3 8 Sumber: Kota Surabaya dalam Angka 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–4 Gambar II. 1 Lokasi dan Peran Kota Surabaya  Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik shopping-street dan shopping arcade, sehingga dikenal dan menjadi salah satu icon kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi KotaSurabaya.  Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–5 sebagai pusat kegiatan regional. Di samping itu, kawasan ini memiliki potensi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional seperti terlihat pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Bulak. Tabel II. 2 PDRB Kecamatan Bulak Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2000, Tahun 2008–2010 (dalam Juta Rp) SEKTOR/ SUB SEKTOR TAHUN 2008 2009 2010
6. 1.Pertanian 760,27 650,66 575,40
7. 2.Pertambangan dan Penggalian - - -
8. 3.Industri Pengolahan 297.212,21 299.918,80 302.884,85
9. 4.Listrik , Gas dan Air Bersih 8.600,14 9.299,53 9.851,16
10. 5.Bangunan 73.460,22 70.181,23 72.574,32
11. 6.Perdagangan, Hotel dan Resto 347.777,36 376.388,07 415.329,71
12. 7.Pengangkutan dan Komunikasi 49.036,50 54.699,80 60.924,91
13. 8.Keuang, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 13.259,15 14.013,29 14.838,85
14. 9.Jasa-Jasa 37.622,76 39.191,39 40.932,58 Jumlah 827.728,61 864.342,77 917.911,79 Sumber: PDRB Kecamatan Bulak, 2011  Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan mixed-use pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalakng Pelabuhan Utama Tanjung Perak.  Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangon, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya. b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–6 Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :  Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.  Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.  Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya. Tabel II. 3 Persebaran Situs dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan di Kota Surabaya No Kecamatan Jumlah Situs Cagar Budaya 1 Pabean Cantian 30 2 Krembangan 42 3 Genteng 34 4 Sawahan 3 5 Wonokromo 7 6 Gubeng 3 7 Tegalsari 13 8 Bubuan 18 9 Semampir 5 10 Tambaksari 2 11 Simokerto 1 Jumlah 158 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–7 c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:  Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.  Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai barrier alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Kondisi instrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–8 Gambar II. 2 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–9  Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota. d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi Kawasan strategis dari sudut kepentinganpendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:  Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.  Kawasan industri/industrial estate di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.  Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.  Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: “Waste toEnergy”. Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–10
15. 1.Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
16. 2.Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
17. 3.Pengembangan jalur komuter/kereta api double track serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota. II.1.3 Wilayah Rawan Bencana Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman“ dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.3 Gambar II. 3 Peta Sesar Kendeng Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270) Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–11 banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut: Gambar II. 4 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara Gambar II. 5 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–12 bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: Gambar II. 6 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Surabaya oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) terkait yang tergabung didalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) dan Satuan Tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satgas Satlak PB) Kota Surabaya sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 188.45/104/436.1.2/2014. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana banjir dan puting beliung yang ditangani oleh Satlak dan Satgas Satlak PB di Kota Surabaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–13 Tabel II. 4 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Banjir 2 0 0 1 2 2 Angin Puting Beliung / Angin Kencang 16 85 50 11 28 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2015 II.1.4 Kondisi Demografis Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK hingga akhir tahun 2015 sebesar 2.943.528 jiwa dan 325.850 jiwa yang masih dalam proses finalisasi status kependudukan di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II.5. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Tabel II.5 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km 2 dan umumnya wilayah kecamatan tersebut berada di wilayah Surabaya pusat dan utara. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–14 Tabel II. 5 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 (diolah) Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.469.888 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 1.473.640 jiwa. Berdasarkan kelompok usia, penduduk didominasi oleh usia 30 – 49 tahun. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar II.7. Gambar II. 7 Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015 (Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 diolah) Jml Pendu duk Kepa datan Pddk /KM2 Jml Pendu duk Kepa datan Pddk /KM2 1 KARANG 9,23 72.379 7.842 17 KENJERAN 7,74 154.531 19.965 2 WONOCOLO 6,78 80.436 11.864 18 LAKAR SANTRI 16,05 55.403 3.452 3 RUNGKUT 21,08 108.494 5.147 19 BENOWO 26,78 58.613 2.189 4 WONOKROMO 8,47 164.122 19.377 20 WIYUNG 12,46 68.080 5.464 5 TEGALSARI 4,29 104.109 24.268 21 DUKUH PAKIS 9,94 60.048 6.041 6 SAWAHAN 6,93 207.101 29.885 22 GAYUNGAN 6,07 45.415 7.482 7 GENTENG 4,04 60.462 14.966 23 JAMBANGAN 4,19 49.310 11.768 8 GUBENG 7,99 139.355 17.441 24 TENGGILIS MJY 5,52 56.482 10.232 9 SUKOLILO 23,69 108.292 4.571 25 GUNUNG ANYAR 9,71 54.127 5.574 10 TAMBAK SARI 8,99 223.906 24.906 26 MULYOREJO 14,21 85.344 6.006 11 SIMOKERTO 2,59 100.050 38.629 27 SUKOMANUNG GAL 9,23 100.794 10.920 12 PABEAN CANTIAN 6,8 82.601 12.147 28 ASEMROWO 15,44 45.901 2.973 13 BUBUTAN 3,86 103.942 26.928 29 BULAK 6,78 42.176 6.221 14 TANDES 11,07 91.497 8.265 30 PAKAL 19,01 50.866 2.676 15 KREMBANGAN 8,34 119.159 14.288 31 SAMBI KEREP 20,42 60.375 2.957 16 SEMAMPIR 8,76 190.158 21.708 326,46 2.943.528 9.017 No JUMLAH No KECAMATAN Luas Wilayah per KM2 2015 (Desember)2015 (Desember) Luas Wilayah per KM2 KECAMATAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–15 Dari piramida penduduk seperti Gambar II.7 menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Surabaya didominasi usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25 – 59 tahun sebesar 1.571.942 jiwa atau 53,4 % dibanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5 – 24 tahun sebesar 1.075.396 jiwa atau 36,5 %, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas sebesar 296.190 atau 10,1%. Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015 yaitu usia 0-6 tahun sebanyak 275.069 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 270.157 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 138.173 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 128.721 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015 disajikan pada Tabel II.6 berikut ini. Tabel II. 6 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2015 No Kecamatan 0-6 Tahun 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun 1 Karang Pilang 6.717 6.569 3.494 3.144 2 Wonocolo 7.203 6.895 3.694 3.398 3 Rungkut 10.601 9.821 5.209 4.736 4 Wonokromo 13.946 14.935 7.885 7.590 5 Tegalsari 8.807 8.721 4.695 4.441 6 Sawahan 19.132 19.332 9.884 9.036 7 Genteng 5.052 5.061 2.726 2.538 8 Gubeng 12.088 12.136 6.327 5.904 9 Sukolilo 10.244 9.587 4.793 4.473 10 Tambak Sari 20.718 20.100 10.327 9.490 11 Simokerto 9.135 8.821 4.537 4.380 12 Pabean Cantian 7.004 7.282 3.636 3.567 13 Bubutan 9.283 9.544 5.015 4.733 14 Tandes 9.065 8.615 4.062 3.711 15 Krembangan 10.808 10.628 5.564 5.214 16 Semampir 18.323 18.143 9.080 8.513 17 Kenjeran 16.118 15.745 7.899 7.541 18 Lakar Santri 5.659 5.526 2.751 2.476 19 Benowo 5.952 5.979 2.983 2.885 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–16 No Kecamatan 0-6 Tahun 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun 20 Wiyung 6.537 6.240 3.318 3.062 21 Dukuh Pakis 5.497 5.231 2.688 2.445 22 Gayungan 3.899 3.844 2.051 1.893 23 Jambangan 4.885 4.543 2.225 2.057 24 Tenggilis Mejoyo 5.175 4.878 2.461 2.280 25 Gunung Anyar 5.374 5.040 2.436 2.365 26 Mulyorejo 7.803 7.536 3.893 3.462 27 Sukomanunggal 9.600 9.195 4.543 4.234 28 Asemrowo 4.776 4.807 2.322 2.153 29 Bulak 4.355 4.322 2.235 1.984 30 Pakal 5.171 5.314 2.637 2.484 31 Sambikerep 6.142 5.767 2.803 2.532 Jumlah 275.069 270.157 138.173 128.721 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada Tabel II.6 tersebut di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut agama yang dipeluk menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya mayoritas beragama Islam. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.7. Tabel II. 7 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama AGAMA 2011 2012 2013 2014 2015
18. 1.Islam 82,01% 56,41% 78,73% 84,76% 84,90%
19. 2.Katholik 5,13% 2,69% 2,98% 4,07% 4,04%
20. 3.Kristen 10,20% 37,70% 16,86% 9,29% 9,21%
21. 4.Hindu 0,94% 2,03% 0,47% 0,29% 0,29% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–17 AGAMA 2011 2012 2013 2014 2015
22. 5.Budha 1,67% 1,18% 0,95% 1,57% 1,53%
23. 6.Konghuchu 0,01% - 0,00% 0,01% 0,02%
24. 7.Lainnya 0,03% - 0,01% 0,01% 0,01% Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 Dilihat dari Tabel II.7 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Kota Surabaya didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 84,4% sedangkan sebesar 15,6% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasayarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 101 jenis pekerjaan, karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 28,61%. Posisi kedua ditempati oleh pekerjaan mengurus rumah tangga sebesar 19,34% dan di posisi ketiga adalah pelajar/mahasiswa sebesar 18,08%. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada Tabel II.8. Tabel II. 8 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2015 No. PEKERJAAN JUMLAH % No. PEKERJAAN JUMLAH % 1 Belum/ Tidak Bekerja 667.525 22,68% 51 Presiden - 0,00% 2 Mengurus Rumah Tangga 569.265 19,34% 52 Wakil Presiden - 0,00% 3 Pelajar/ Mahasiswa 532.108 18,08% 53 Anggota Mahkamah Konstitusi 1 0,00% 4 Pensiunan 26.404 0,90% 54 Anggota Kabinet Kementrian 5 0,00% 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 48.723 1,66% 55 Duta Besar 1 0,00% 6 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 13.068 0,44% 56 Gubernur 1 0,00% 7 Kepolisian Ri (Polri) 5.463 0,19% 57 Wakil Gubernur - 0,00% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–18 No. PEKERJAAN JUMLAH % No. PEKERJAAN JUMLAH % 8 Perdagangan 2.730 0,09% 58 Bupati - 0,00% 9 Petani/ Pekebun 2.618 0,09% 59 Wakil Bupati 1 0,00% 10 Peternak 25 0,00% 60 Walikota 1 0,00% 11 Nelayan/ Perikanan 1.157 0,04% 61 Wakil Walikota 1 0,00% 12 Industri 468 0,02% 62 Anggota DPRD Prov, 19 0,00% 13 Konstruksi 245 0,01% 63 Anggota DPRD Kab, 19 0,00% 14 Transportasi 237 0,01% 64 Dosen 5,138 0,17% 15 Karyawan Swasta 842.152 28,61% 65 Guru 24,328 0,83% 16 Karyawan Bumn 4.714 0,16% 66 Pilot 16 0,00% 17 Karyawan Bumd 471 0,02% 67 Pengacara 181 0,01% 18 Karyawan Honorer 1.358 0,05% 68 Notaris 156 0,01% 19 Buruh Harian Lepas 5.628 0,19% 69 Arsitek 100 0,00% 20 Buruh Tani/ Perkebunan 332 0,01% 70 Akuntan 55 0,00% 21 Buruh Nelayan/ Perikanan 98 0,00% 71 Konsultan 162 0,01% 22 Buruh Peternakan 16 0,00% 72 Dokter 6,043 0,21% 23 Pembantu Rumah Tangga 727 0,02% 73 Bidan 616 0,02% 24 Tukang Cukur 38 0,00% 74 Perawat 2,415 0,08% 25 Tukang Listrik 127 0,00% 75 Apoteker 301 0,01% 26 Tukang Batu 1.419 0,05% 76 Psikiater/ Psikolog 48 0,00% 27 Tukang Kayu 290 0,01% 77 Penyiar Televisi 6 0,00% 28 Tukang Sol Sepatu 65 0,00% 78 Penyiar Radio 15 0,00% 29 Tukang Las/ Pandai Besi 181 0,01% 79 Pelaut 296 0,01% 30 Tukang Jahit 508 0,02% 80 Peneliti 27 0,00% 31 Tukang Gigi 7 0,00% 81 Sopir 1,882 0,06% 32 Penata Rias 61 0,00% 82 Pialang 11 0,00% 33 Penata Busana 22 0,00% 83 Paranormal 5 0,00% 34 Penata Rambut 68 0,00% 84 Pedagang 8,492 0,29% 35 Mekanik 374 0,01% 85 Perangkat Desa 8 0,00% 36 Seniman 136 0,00% 86 Kepala Desa 2 0,00% 37 Tabib 15 0,00% 87 Biarawati 142 0,00% 38 Paraji 4 0,00% 88 Wiraswasta 156,024 5,30% 39 Perancang Busana 13 0,00% 89 Pekerjaan Lainnya 7,046 0,24% 40 Penterjemah 18 0,00% 90 Trading & Industry 41 0,00% 41 Imam Masjid 16 0,00% 91 Forestry - 0,00% 42 Pendeta 434 0,01% 92 Mining & Energy - 0,00% 43 Pastor 23 0,00% 93 Public Work 1 0,00% 44 Wartawan 208 0,01% 94 Farming 1 0,00% 45 Ustadz/ Mubaligh 76 0,00% 95 Religion 3 0,00% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–19 No. PEKERJAAN JUMLAH % No. PEKERJAAN JUMLAH % 46 Juru Masak 66 0,00% 96 Bank & Financial - 0,00% 47 Promotor Acara 3 0,00% 97 Health & Society - 0,00% 48 Anggota DPR RI 10 0,00% 98 Tourism - 0,00% 49 Anggota DPD - 0,00% 99 Transportation & Communication - 0,00% 50 Anggota BPK 2 0,00% 100 Culture & Education 2 0,00% 101 OTHERS 200 0,01% JUMLAH 2,729,716 93% JUMLAH 213,812 7% TOTAL 2,943,528 100% Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II. 9. Penduduk Kota Surabaya paling banyak, yakni sebesar 29,93%, merupakan lulusan SMA. Posisi kedua adalah tamatan SD sebesar 18% dan posisi selanjutnya adalah lulusan SMP sebanyak 13,65%. Tabel II. 9 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 No. Uraian Jumlah Penduduk %
25. 1.Tidak/Belum Sekolah 548.084 18,62%
26. 2.Belum Tamat SD 204.938 6,96%
27. 3.Tamat SD 529.723 18,00%
28. 4.SMP 401.669 13,65%
29. 5.SMA 880.910 29,93%
30. 6.DI/II 22.115 0,75%
31. 7.DIII 38.205 1,30%
32. 8.DIV/S1 297.023 10,09%
33. 9.S2 19.647 0,67%
34. 10.S3 1.204 0,04%
35. 11.LAIN-LAIN 10 0,00% JUMLAH 2,943,528 100.00% Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–20 angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kota Surabaya yang menggunakan metode baru ditunjukkan pada Tabel II. 10. Tabel II. 10 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2011-2014 Uraian 2011 2012 2013 2014 IPM 77,62 78,05 78,51 78,87* Sumber: BPS Kota Surabaya *) Angka Sementara PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar
36. 2010.Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010 selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel II. 11 Selanjutnya dalam Tabel II. 12 dapat dilihat bahwa PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan tren yang semakin meningkat meskipun peningkatannya mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2015 kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi leading sector dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya, dengan kontribusi sekitar 28,39 persen. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 19,57 persen, diikuti kategori penyediaan akomodasi makan dan minum dengan kontribusi sebesar 14,16 persen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–21 Tabel II. 11 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011–2015 (dalam Juta Rp) Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 *) Angka Sementara (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 460.810,38 0,18 523.828,09 0,18 607.866,75 0,19 671.564,32 0,18 746.720,05 0,18 B Pertambangan dan Penggalian 18.135,11 0,01 19.364,43 0,01 21.401,47 0,01 24.336,14 0,01 26.941,93 0,01 C Industri Pengolahan 50.544.589,64 19,31 57.162.324,84 19,50 62.295.293,59 19,00 70.661.843,08 19,36 78.093.618,11 19,23 D Pengadaan Listrik dan Gas 2.389.674,25 0,91 2.483.996,95 0,85 1.951.115,41 0,59 1.978.907,22 0,54 2.065.169,29 0,51 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 466.086,41 0,18 497.833,66 0,17 543.488,86 0,17 572.049,35 0,16 626.533,26 0,15 F Konstruksi 27.121.124,20 10,36 29.895.785,90 10,20 33.747.471,58 10,29 37.891.835,80 10,38 40.707.433,65 10,02 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 76.324.230,12 29,16 83.247.148,72 28,39 92.633.744,40 28,25 99.966.844,35 27,38 111.640.311,30 27,48 H Transportasi dan Pergudangan 12.475.013,56 4,77 14.197.124,85 4,84 16.243.530,74 4,95 18.927.734,93 5,18 21.369.674,61 5,26 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 35.963.839,60 13,74 40.924.252,84 13,96 46.517.650,32 14,19 54.062.910,64 14,81 61.613.863,04 15,17 J Informasi dan Komunikasi 14.902.225,02 5,69 16.922.208,61 5,77 19.038.483,02 5,81 20.137.828,27 5,52 22.165.986,69 5,46 K Jasa Keuangan dan Asuransi 11.360.435,22 4,34 13.741.235,92 4,69 16.897.668,30 5,15 19.275.906,51 5,28 21.640.835,24 5,33 L Real Estate 7.091.189,22 2,71 7.901.293,43 2,70 8.747.166,68 2,67 9.372.176,45 2,57 10.706.034,35 2,64 M,N Jasa Perusahaan 6.392.280,61 2,44 7.202.186,90 2,46 8.072.649,64 2,46 8.889.028,16 2,43 9.852.481,83 2,43 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4.024.781,65 1,54 4.640.657,84 1,58 4.966.805,25 1,51 5.183.606,08 1,42 5.602.248,99 1,38 P Jasa Pendidikan 6.048.494,03 2,31 7.207.560,52 2,46 8.329.240,04 2,54 9.259.950,73 2,54 10.156.316,47 2,50 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.867.781,75 0,71 2.154.866,52 0,73 2.472.708,32 0,75 2.814.318,82 0,77 3.089.796,00 0,76 R,S,T,U Jasa lainnya 4.321.651,60 1,65 4.459.133,80 1,52 4.839.845,22 1,48 5.382.299,44 1,47 6.092.795,53 1,50 261.772.342,36 100,00 293.180.803,82 100,00 327.926.129,59 100,00 365.073.140,32 100,00 406.196.760,34 100,00 261.768.059,70 100,00 293.176.314,30 100,00 327.920.574,60 100,00 365.067.353,57 100,00 406.190.980,48 100,00 kategori Uraian 2011 2012 2013 2014 2015* PDRB PDRB TAMPA MIGAS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–22 Tabel II. 12 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011–2015 (dalam Juta Rp) Sumber: BPS Kota Surabaya,2016 *) Angka Sementara (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 440.989,17 0,18 467.099,53 0,18 504.369,8 0,18 522.264,93 0,17 547.043,18 0,17 B Pertambangan dan Penggalian 17.134,02 0,01 17.440,27 0,01 18.095,3 0,01 18.674,88 0,01 19.418,14 0,01 C Industri Pengolahan 47.601.826,02 19,22 51.100.743,74 19,22 54.450.456,3 19,03 59.358.226,45 19,44 63.458.578,25 19,57 D Pengadaan Listrik dan Gas 1.828.007,44 0,74 1.643.231,51 0,62 1.610.562,4 0,56 1.569.076,33 0,51 1.518.492,24 0,47 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 451.699,77 0,18 460.964,59 0,17 470.737,0 0,16 474.422,91 0,16 498.808,24 0,15 F Konstruksi 25.457.716,97 10,28 27.182.986,45 10,22 29.357.611,8 10,26 31.368.882,67 10,27 32.314.502,24 9,97 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 72.316.558,14 29,20 77.408.102,49 29,11 82.675.259,2 28,90 86.711.515,05 28,4 92.054.398,55 28,39 H Transportasi dan Pergudangan 11.742.106,70 4,74 12.667.180,16 4,76 13.686.933,8 4,78 14.843.763,22 4,86 15.797.144,72 4,87 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 34.358.762,81 13,87 36.714.484,94 13,81 39.334.025,3 13,75 42.503.082,56 13,92 45.918.309,15 14,16 J Informasi dan Komunikasi 14.710.691,82 5,94 16.403.598,23 6,17 18.494.072,8 6,47 19.701.365,86 6,45 20.958.313,00 6,46 K Jasa Keuangan dan Asuransi 10.687.470,13 4,31 11.781.104,02 4,43 13.778.309,0 4,82 14.842.875,73 4,86 15.964.079,11 4,92 L Real Estate 6.631.618,08 2,68 7.314.011,58 2,75 7.747.001,1 2,71 8.264.384,54 2,71 8.683.388,83 2,68 M,N Jasa Perusahaan 6.006.001,61 2,42 6.282.187,60 2,36 6.586.339,7 2,30 7.011.356,21 2,3 7.388.567,18 2,28 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.818.575,57 1,54 3.931.910,89 1,48 3.981.240,6 1,39 4.004.411,47 1,31 4.172.196,31 1,29 P Jasa Pendidikan 5.685.743,59 2,30 6.276.776,64 2,36 6.758.833,1 2,36 7.144.694,86 2,34 7.595.525,11 2,34 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.809.687,77 0,73 2.018.033,51 0,76 2.183.940,1 0,76 2.348.390,77 0,77 2.502.680,04 0,77 R,S,T,U Jasa lainnya 4.122.058,53 1,66 4.222.224,55 1,59 4.419.444,7 1,54 4.620.617,78 1,51 4.836.400,63 1,49 247.686.648,14 100,00 265.892.080,70 100,00 286.057.232,03 100,00 305.308.006,20 100,00 324.227.844,92 100,00 247.682.189,83 100,00 265.887.369,60 100,00 286.052.384,50 100,00 305.303.101,91 100,00 324.222.845,49 100,00PDRB TAMPA MIGAS kategori Uraian 2011 2012 2013 2014 2015* PDRB Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–23 Tabel II. 13 Perkembangan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 –2015 (dalam Juta Rp) Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 *) Angka Sementara ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17 B Pertambangan dan Penggalian 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 C Industri Pengolahan 19,31 19,22 19,50 19,22 19,00 19,03 19,36 19,44 19,23 19,57 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,91 0,74 0,85 0,62 0,59 0,56 0,54 0,51 0,51 0,47 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 F Konstruksi 10,36 10,28 10,20 10,22 10,29 10,26 10,38 10,27 10,02 9,97 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 29,16 29,20 28,39 29,11 28,25 28,90 27,38 28,4 27,48 28,39 H Transportasi dan Pergudangan 4,77 4,74 4,84 4,76 4,95 4,78 5,18 4,86 5,26 4,87 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13,74 13,87 13,96 13,81 14,19 13,75 14,81 13,92 15,17 14,16 J Informasi dan Komunikasi 5,69 5,94 5,77 6,17 5,81 6,47 5,52 6,45 5,46 6,46 K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,34 4,31 4,69 4,43 5,15 4,82 5,28 4,86 5,33 4,92 L Real Estate 2,71 2,68 2,70 2,75 2,67 2,71 2,57 2,71 2,64 2,68 M,N Jasa Perusahaan 2,44 2,42 2,46 2,36 2,46 2,30 2,43 2,3 2,43 2,28 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,54 1,54 1,58 1,48 1,51 1,39 1,42 1,31 1,38 1,29 P Jasa Pendidikan 2,31 2,30 2,46 2,36 2,54 2,36 2,54 2,34 2,50 2,34 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,71 0,73 0,73 0,76 0,75 0,76 0,77 0,77 0,76 0,77 R,S,T,U Jasa lainnya 1,65 1,66 1,52 1,59 1,48 1,54 1,47 1,51 1,50 1,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2014 2015* PDRB kategori Uraian 2011 2012 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–24 Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas ekonomi mulai dari bisnis ritel hingga perdagangan besar (grosir) yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya yang sekitar 3 juta jiwa menjadikan nilai tambah bagi pelaku pasar. Disamping itu, kondisi ekonomi ekonomi Kota surabaya yang masih baik serta daya beli masyarakat yang tinggi memberikan peluang bagi para pelaku bisnis untuk memperluas pasarnya di Kota Surabaya. Pada tahun 2015 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 27,48 persen. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (multiplier effect) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut membuat kategori industri pengolahan menjadi kategori lapangan usaha yang dominan kedua dengan kontribusi sebesar 19,36 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 15,17 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun. Kategori selanjutnya yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya yaitu kategori transportasi dan pergudangan, kategori infomasi dan komunikasi, serta kategori jasa keuangan dan asuransi dengan kontribusi rata-rata sebesar 5 persen setiap tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–25 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Kinerja perekonomian Kota Surabaya dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha. Selama kurun waktu 5 tahun pertumbuhan kategori pembentuk PDRB Kota Surabaya tumbuh cukup bervariasi. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 14. Tabel II. 14 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 – 2015 Kategori Uraian 2011 2012 2013 2014 2015* A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,19 5,92 7,98 3,55 4,73 B Pertambangan dan Penggalian 2,51 1,79 3,76 3,20 3,98 C Industri Pengolahan 4,96 7,35 6,56 9,01 5,85 D Pengadaan Listrik dan Gas -6,17 -10,11 -1,99 -2,58 -3,22 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8,43 2,05 2,12 0,78 5,17 F Konstruksi 7,28 6,78 8,00 6,85 3,01 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,01 7,04 6,80 4,88 6,16 H Transportasi dan Pergudangan 7,07 7,88 8,05 8,45 6,42 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,55 6,86 7,13 8,06 8,04 J Informasi dan Komunikasi 10,06 11,51 12,74 6,53 6,38 K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,44 10,23 16,95 7,73 7,49 L Real Estate 8,61 10,29 5,92 6,68 5,07 M,N Jasa Perusahaan 5,42 4,60 4,84 6,45 5,38 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,19 2,97 1,25 0,58 4,45 P Jasa Pendidikan 4,42 10,40 7,68 5,71 6,31 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 18,04 11,51 8,22 7,53 4,04 R,S,T,U Jasa lainnya 5,54 2,43 4,67 4,55 4,67 PDRB 7,13 7,35 7,58 6,73 5,97 PDRB TANPA MIGAS 7,13 7,35 7,58 6,73 5,97 Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 *) Angka Sementara Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015, yaitu mencapai 8,04 persen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–26 Kategori lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan tinggi yaitu kategori informasi dan komunikasi yang mencapai 6.38 persen ditahun 2015. Kategori lapangan usaha baru lainnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yaitu kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh selaras dengan tingginya perputaran uang di Kota Surabaya. Pada tahun 2013 kategori ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi mencapai 16,95 persen dan pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang melambat yaitu mencapai 7,49 persen. Hal tersebut terjadi sebagai dampak tidak stabilnya sektor keuangan akibat meningkatnya suku bunga BI rate yang direspon oleh menurunnya penyerapan kredit di sektor perbankan. Sementara jasa perusahaan juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 6,08 persen di tahun 2015 akibat semakin pesatnya aktivitas ekonomi di Kota Surabaya. Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pengadaan listrik dan gas. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif selama ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas pada aktivitas lapangan usaha pengadaan listrik dan gas. Berdasarkan uraian diatas sektor – sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi dapat memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan yaitu dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir perekonomian Surabaya mampu tumbuh stabil di kisaran 6 hingga 7 persen. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami perlambatan sejak tahun 2014 dan 2015 yang berada dikisaran 6 persen, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Jawa Timur dan Nasional seperti nampak pada tabel dibawah ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–27 Tabel II. 15 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-Tahun 2015 (%) Pertumbuhan Ekonomi 2011 2012 2013 2014 2015* Surabaya 7,13 7,35 7,58 6,73 5,97 Jawa Timur 6,44 6,64 6,08 5,86 5,44 Nasional 6,46 6,23 5,78 5,02 4,79 Sumber: BPS Kota Surabaya,2016 *) Angka Sementara Tingkat Inflasi Tingkat Inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Perkembangan inflasi kota surabaya dalam kurun waktu 5 tahun cukup fluktuatif dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 7,9 persen. Angka tersebut tergolong dalam inflasi ringan yang nilainya dibawah angka 10 persen. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Angka Inflasi pada Tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar II.8 berikut ini: Gambar II. 8 Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2011-2015 Sumber: BPS Kota Surabaya, 2015 Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga 4,72 4,39 7,52 7,90 3,43 2011 2012 2013 2014 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–28 stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat surabaya bukan produsen melainkan pasar. Berdasarkan pergerakan harga (harian) beberapa bahan pokok dapat dihitung tingkat fluktuasi sebagaimana pada tabel berikut : Tabel II. 16 Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2015 Nama Bahan Pokok Satuan Fluktuasi Harga Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%) BERAS - Beras IR.64 Kwalitas I Kg 1,5% 169,5% - Beras IR.64 Kwalitas II Kg 3,1% 138,1% - Beras IR.64 Kwalitas III Kg 2,3% 154,4% GULA - Gula Pasir Lokal Curah Kg 8,6% 27,3% MINYAK GORENG - Minyak Goreng Curah (Bening) Kg 3,2% 135,8% DAGING - Daging Sapi "Grade Atas" Kg 4,2% 115,0% - Daging Sapi "Grade Sedang" Kg 4,3% 113,0% - Daging Sapi "Grade Bawah" Kg 2,8% 144,7% - Daging Ayam Broiler Kg 8,1% 37,3% I K A N - Ikan Tongkol Segar (Uk. Sedang) Kg 7,7% 46,4% - Ikan Mujair Segar (Uk. Sedang) Kg 9,2% 15,1% - Udang Segar (Uk. Sedang) Kg 8,5% 30,0% - Ikan Lele Segar (Ukuran Sedang) Kg 3,8% 124,6% - Ikan Bandeng Segar (Uk. Sedang) Kg 6,4% 71,7% - Ikan Teri Asin (Bukan Teri Medan) Kg 4,9% 101,9% TELUR - Telur Ayam Broiler Kg 7,7% 46,2% - Telur Ayam Kampung Butir 5,9% 81,2% Sumber: Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, 2015, diolah Bappeko, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–29 PDRB Per Kapita Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir. Tabel II. 17 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014* 2015** ATAS DASAR HARGA BERLAKU PDRB (Milyar Rp) 261.772,34 293.180,80 327.926,13 365.073,14 406.196,76 PDRB Per Kapita (Juta Rp) 94,13 104,87 116,21 127,93 141,52 ATAS DASAR HARGA KONSTAN PDRB (Milyar Rp) 247.686,65 265.892,08 286.057,23 305.308,01 324.227,84 PDRB Per Kapita (Juta Rp) 89,06 95,11 101,37 106,99 112,96 Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2.781.047 2.795.545 2.821.900 2.853.661 2.870.200 Sumber: BPS Kota Surabaya 2016, *)Angka Sementara **)Data Proyeksi, data dirilis tahun (t+1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–30 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, PDRB per kapita Kota Surabaya ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB pe rkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud. Indeks Gini Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30. Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4, yang tergolong dalam kategori sedang. Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2012. Tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya- upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Tabel II. 18 Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2011 – 2014 Tahun 2011 2012 2013 2014 Gini Ratio 0,37 0,40 0,37 0,39 Sumber: BPS Kota Surabaya, 2015 Indeks Ketimpangan Wilayah Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan SDA dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–31 Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ukuran ketimpangan wilayah ini menggunakan metode Wiiliamson Index yang menganalisa PDRB per kapita sebagai data dasar. Karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, dengan ukuran bila angka indeks mendekati 1 berarti semakin timpang dan bila angka indeks mendekati nol berarti semakin merata. Tabel II. 19 Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya Tahun 2011 2012 2013 Indeks Ketimpangan Wilayah 0.82 0.81 0.83 Sumber : Hasil Analisa Bappeko, 2016 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan melihat distribusi pendapatan juga menjadi perhatian Bank Dunia yang kemudian membuat suatu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan tersebut. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan tersebut, Bank Dunia memfokuskan pada persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk dengan pendapatan terendah. Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan tinggi jika persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk berpendapatan terendah kurang dari 12 %, sedang jika persentasenya berada antara 12 % hingga 17%, dan ketimpangan rendah jika persentase mencapai lebih dari 17%. Tabel II. 20 Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan Kota Surabaya Tahun 40 % terbawah 40 % menengah 20 % tertinggi 2012 21,38 32,01 46,61 2013 23,55 36,62 39,83 Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013 diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–32 Seperti disajikan pada Tabel II. 20, pada tahun 2013 ketimpangan disribusi pendapatan di Kota Surabaya tergolong rendah, yaitu persentase pendapatan/pengeluaran yang dikuasai oleh 40 % penduduk termiskin mencapai lebih dari 17 % dari total pendapatan/pengeluaran penduduk. Persentase tersebut mencapai 23,55 %. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2014 sebesar Rp393.151,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah). Angka Kemiskinan Kota Surabaya ditunjukkan pada Tabel II. 21. Tabel II. 21 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2011-2014 Kemiskinan 2011 2012 2013 2014 Angka Kemiskinan (persen) 6,58 6,23 5,97 5,79 Garis Kemiskinan (Rp) 310.074 339.208 372.511 393.151 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 183,3 175,1 168,7 164,36 Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 Memperhatikan data pada Tabel II. 21 tersebut di atas, bahwa angka kemiskinan Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada masih cukup banyak yaitu 164.360 jiwa. Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, dan pemberdayaan UKM. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–33 II.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperand alam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan angka melek huruf penduduk Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 22. Tabel II. 22 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2011 s.d. Tahun 2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis 2.326.260 2.532.545 2.537.470 2.199.721 2.121.329 2 Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas 2.326.260 2.532.545 2.537.470 2.199.721 2.121.329 3 Angka Melek Huruf (%) 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sumber: Dinas Pendidikan, 2016 Dari data pada Tabel II. 22 tersebut diatas, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun keatas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel II.23 sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–34 Tabel II. 23 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
37. 1.APM SD/MI (persen) 93,02 93,97 95,34 97,02 95,02
38. 2.APM SMP/MTs (persen) 90,26 92,63 92,88 95,87 95,03
39. 3.APM SMA/MA/SMK (persen) 85,77 87,77 90,12 93,47 92,55 Sumber: Dinas Pendidikan, 2016 Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya dapat disajikan pada tabel berikut: Tabel II. 24 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota SurabayaTahun 2011-2015 No. Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015
40. 1.Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen) 98,29 97,85 104,00
41. 2.Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs (persen) 106,46 106,47 105,06 3. Rasio APM perempuan/laki-laki SMA/MA/SMK (persen) 78,24 97,33 103,66 Sumber: Laporan MDGs Kota Surabaya, 2015 Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel II. 25 sebagai berikut: Tabel II. 25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
42. 1.APK SD/MI (persen) 105,37 105,21 105,23 108,3 105,24
43. 2.APK SMP/MTs (persen) 107,17 107,11 105,15 100,37 105,03
44. 3.APK SMA/MA/SMK (persen) 105,09 105,13 105,23 121,85 105,08 Sumber: Dinas Pendidikan, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–35 Dari data pada Tabel II. 23 di atas menunjukkan bahwa seluruh APM baik jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA setiap tahun mengalami kenaikan. Sedangkan Tabel II. 25 di atas menunjukkan bahwa APK jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA setiap tahun mengalami stagnasi pada angka rata-rata 105%. Meskipun pada tahun 2014 APK SD/MI dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan yang cukup tajam dan APK SMP/MTs mengalami penurunan, pada tahun 2015 APK seluruh jenjang rata-rata pada posisi 105 %. Kondisi ini menunjukkan masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan disisi yang lain Pemerintah Kota Surabaya memberikan kemudahan bagi warga masyarakat untuk menikmati layanan pendidikan antara lain melalui beberapa Program dan Kegiatan seperti penyediaan BOSDA dan pembangunan dan rehabilitasi sekolah, layanan pendidikan inklusi serta pemerataan kualitas pembelajaran di sekolah. Dari data pada Tabel II. 25 di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya telah mengenyam pendidikan sampai jenjang menengah atau SMA. Kondisi ini sesuai dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan data APM jenjang SMA/SMK/MA yang mencapai 92,55 dan data APK jenjang SMA/SMK/MA yang mencapai 105,08 telah mengarah kepada kondisi yang diharapkan tersebut. Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel II.26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–36 Tabel II. 26 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 Indikator Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Lama Sekolah 10,08 10,1 10,12 10,07 10,24 Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada tabel berikut. Tabel II. 27 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2014- 2015 Indikator Tahun 2014 2015 Angka Harapan Lama Sekolah 13,44 13,52 Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA. Kesehatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.28. Tabel II. 28 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2011 -2015 Indikator Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Harapan Hidup (persen) 71,27 71,53 72,12 73,85 73,85 Sumber: BPS Kota Surabaya, Juni 2016 AHH penduduk Kota Surabaya yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti pada Tabel II.28 di atas menunjukkan program dan kegiatan pada sektor lingkungan, kesehatan, sosial dan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian perlu ditingkatkan dan dikembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–37 program-program inovasi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik/lebih tinggi. Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2011-2015. Tabel II. 29 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Indikator Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Prevalensi Balita Gizi Buruk (persen) 0,64 0,38 0,27 0,21 0,16 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015 Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), balita gizi buruk dan kurang dapat dilihat pada Tabel II.30, Tabel II.31, dan Tabel II.32 sebagai berikut: Tabel II. 30 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal 47 60 49 39 38 2 Jumlah ibu lahir hidup 45.235 41.481 41.125 43.242 43.505 3 AKI per 100.000 KH 103,90 144,64 119,15 90,19 87,35 Sumber : Dinas Kesehatan, 2016 Tabel II. 31 Angka Kematian Bayi(AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah bayi lahir meninggal 465 318 254 243 282 2 Jumlah bayi lahir hidup 45.235 41.481 41.125 43.242 43.505 3 AKB per 1.000 KH 10,28 7,66 6,17 5,62 6,48 Sumber : Dinas Kesehatan, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–38 Tabel II. 32 Prevalensi Balita Gizi Buruk Dan Kurang Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang 1.027 626 444 366 282 2 Jumlah balita yang ditimbang 160.469 163.133 164.022 174.085 176.728 3 Persentase (persen) 0,64 0,38 0,27 0,21 0,16 Sumber : Dinas Kesehatan, 2016 Dari data pada Tabel II.29, Tabel II.30, Tabel II.31, dan Tabel II.32 diatas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk dan Kurang di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, bahkan capaiannya telah di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah melebihi taregt yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya. Ketenagakerjaan Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cukup fluktuatif. Angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,01 % .Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (outsourcing), dan faktor pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah rekap data tentang tingkat pengangguran terbuka Tahun 2011- 2015 disajikan pada Tabel II. 33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–39 Tabel II. 33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja 75.954 71.997 77.861 85.345 102.914 2 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 1.475.147 1.419.677 1.473.465 1.465.502 1.468.094 3 persen Pengangguran Terbuka 5,15 % 5,07 % 5,28 % 5,82 % 7,01 % Sumber : BPS Kota Surabaya, 2015 Tabel II. 34 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Surabaya Menurut Golongan Umur Tahun 2011-2015 Bekerja Mencari Pekerjaan Bekerja Mencari Pekerjaan Bekerja Mencari Pekerjaan Bekerja Mencari Pekerjaan Bekerja Mencari Pekerjaan 1 15-19 38.308 19.541 57.849 47.417 12.669 60.086 77.136 18.823 95.959 51.799 25.307 77.106 45.923 23.289 69.212 2 20-24 150.595 17.615 168.21 148.843 29.061 177.904 149.975 26.182 176.157 134.873 31.449 166.322 156.253 38.194 194.447 3 25-29 222.722 14.322 237.044 183.459 9.305 192.764 217.863 14.177 232.040 188.850 8.725 197.575 188.405 19.949 208.354 4 30-34 174.884 5.896 180.780 212.481 6.664 219.145 220.439 4.804 225.243 230.950 5255 236.205 201.262 5.362 206.624 5 35-39 198.765 6.071 204.836 182.378 3.156 185.534 175.974 - 175.974 177.735 4.686 182.421 178.120 2.001 180.121 6 40-44 162.757 2.516 165.273 176.096 2.084 178.180 195.910 5.872 201.782 188.379 1.071 189.450 162.859 3.730 166.589 7 45-49 158.996 3.605 162.601 117.430 1.964 119.394 115.339 2.762 118.101 128.094 2.192 130.286 141.305 3.140 144.445 8 50-54 108.766 3.558 112.324 120.366 1.964 122.330 126.151 2.703 128.854 126.944 1.190 128.134 120.863 2.543 123.406 9 55-59 97.332 1.010 98.342 74.589 5.130 79.719 60.784 1.692 62.476 73.830 3.730 77.560 90.158 2.576 92.734 10 60+ 86.068 1.820 87.888 84.621 - 84.621 56.033 846 56.879 78.703 1.840 80.543 80.032 2.130 82.162 Jumlah 1.399.193 75.954 1.475.147 1.347.680 71.997 1.419.677 1.395.604 77.861 1.473.465 1.380.157 85.445 1.465.602 1.365.180 102.914 1.468.094 No. Golongan Umur 2012 20132011 Angkatan Kerja Jumlah 2015 Angkatan Kerja Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Angkatan Kerja Jumlah 2014 Angkatan Kerja Jumlah Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. II.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–40 jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 35. Tabel II. 35 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 No. Capaian Pembangunan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Grup Kesenian 164 183 203 226 219 2 Jumlah Gedung Kesenian 2 2 4 4 4 3 Jumlah Klub Olahraga 43 43 43 43 43 4 Jumlah Gedung Olahraga 3 3 3 3 3 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; Dinas Pemuda dan Olahraga, 2015 II.3 Aspek Pelayanan Umum II.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan: Pendidikan Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS). II.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2011-2015 telah disajikan di atas pada Tabel II.25 dan APK per kecamatan dalam Tabel II. 36 sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–41 Tabel II. 36 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015 jumlah penduduk usia 7-12 tahun jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI APK jumlah penduduk usia 13-15 tahun jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTs APK Jumlah penduduk usia 16-18 tahun jumlah seluruh siswa di jenjang SMA/MA/SMK APK Asemrowo 4807 3777 78,57% 2322 1786 76,92% 2153 643 29,87% Benowo 5979 6436 107,64% 2983 1460 48,94% 2885 2360 81,80% Bubutan 9544 9275 97,18% 5015 2804 55,91% 4733 2545 53,77% Bulak 4322 5950 137,67% 2235 2712 121,34% 1984 1900 95,77% Dukuh Pakis 5231 6322 120,86% 2688 2981 110,90% 2445 2961 121,10% Gayungan 3844 6546 170,29% 2051 2953 143,98% 1893 5706 301,43% Genteng 5061 7256 143,37% 2726 5973 219,11% 2538 13065 514,78% Gubeng 12136 11924 98,25% 6327 4521 71,46% 5904 11618 196,78% Gununganyar 5040 4710 93,45% 2436 1602 65,76% 2365 570 24,10% Jambangan 4543 4325 95,20% 2225 3878 174,29% 2057 3372 163,93% Karangpilang 6569 7167 109,10% 3494 4432 126,85% 3144 1509 48,00% Kenjeran 15745 16344 103,80% 7899 8538 108,09% 7541 3595 47,67% Krembangan 10628 12888 121,26% 5564 9531 171,30% 5214 6211 119,12% Lakarsantri 5526 6850 123,96% 2751 4950 179,93% 2476 2229 90,02% Mulyorejo 7536 9546 126,67% 3893 6163 158,31% 3462 5484 158,41% Pabean Cantian 7282 4552 62,51% 3636 1970 54,18% 3567 2444 68,52% Pakal 5314 6784 127,66% 2637 3667 139,06% 2484 796 32,05% Rungkut 9821 10477 106,68% 5209 5744 110,27% 4736 2926 61,78% Sambikerep 5767 4916 85,24% 2803 2749 98,07% 2532 1416 55,92% Sawahan 19332 16526 85,49% 9884 5058 51,17% 9036 9402 104,05% Semampir 18143 20208 111,38% 9080 6207 68,36% 8513 3944 46,33% Simokerto 8821 6615 74,99% 4537 4134 91,12% 4380 1748 39,91% Sukolilo 9587 11675 121,78% 4793 7093 147,99% 4473 9284 207,56% Sukomanunggal 9195 10316 112,19% 4543 6795 149,57% 4234 5390 127,30% Tambaksari 20100 17656 87,84% 10327 7285 70,54% 9490 4900 51,63% Tandes 8615 11172 129,68% 4062 5296 130,38% 3711 3315 89,33% Tegalsari 8721 10760 123,38% 4695 4286 91,29% 4441 2667 60,05% Tenggilis Mejoyo 4878 5725 117,36% 2461 3358 136,45% 2280 1746 76,58% Wiyung 6240 6492 104,04% 3318 2903 87,49% 3062 1384 45,20% Wonocolo 6895 8961 129,96% 3694 4508 122,04% 3398 11226 330,37% Wonokromo 14935 12162 81,43% 7885 9786 124,11% 7590 8904 117,31% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK KECAMATAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sumber: Dinas Pendidikan, 2016 II.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM) APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2011-2015 telah disajikan di atas pada Tabel II.23 dan APM per kecamatan pada Tabel II. 37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–42 Tabel II. 37 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015 Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI Jumlah penduduk usia 7-12 tahun APM Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs Jumlah penduduk usia 13-15 tahun APM Jumlah siswa usia 16- 18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK Jumlah penduduk usia 16-18 tahun APM Asemrowo 3413 4807 71,00% 1614 2322 69,51% 565 2153 26,24% Benowo 5809 5979 97,16% 1319 2983 44,22% 2077 2885 71,99% Bubutan 8377 9544 87,77% 2532 5015 50,49% 2240 4733 47,33% Bulak 5374 4322 124,34% 2450 2235 109,62% 1672 1984 84,27% Dukuh Pakis 5709 5231 109,14% 2691 2688 100,11% 2605 2445 106,54% Gayungan 5913 3844 153,82% 2669 2051 130,13% 5022 1893 265,29% Genteng 6547 5061 129,36% 5399 2726 198,06% 11500 2538 453,11% Gubeng 10764 12136 88,69% 4084 6327 64,55% 10222 5904 173,14% Gununganyar 4252 5040 84,37% 1446 2436 59,36% 501 2365 21,18% Jambangan 3906 4543 85,98% 3504 2225 157,48% 2966 2057 144,19% Karangpilang 6472 6569 98,52% 4005 3494 114,63% 1325 3144 42,14% Kenjeran 14758 15745 93,73% 7716 7899 97,68% 3164 7541 41,96% Krembangan 11639 10628 109,51% 8614 5564 154,82% 5467 5214 104,85% Lakarsantri 6182 5526 111,87% 4472 2751 162,56% 1959 2476 79,12% Mulyorejo 8614 7536 114,30% 5565 3893 142,95% 4825 3462 139,37% Pabean Cantian 4112 7282 56,47% 1779 3636 48,93% 2150 3567 60,27% Pakal 6131 5314 115,37% 3315 2637 125,71% 699 2484 28,14% Rungkut 9461 9821 96,33% 5191 5209 99,65% 2573 4736 54,33% Sambikerep 4438 5767 76,96% 2481 2803 88,51% 1240 2532 48,97% Sawahan 14916 19332 77,16% 4570 9884 46,24% 8275 9036 91,58% Semampir 18246 18143 100,57% 5605 9080 61,73% 3468 8513 40,74% Simokerto 5977 8821 67,76% 3737 4537 82,37% 1537 4380 35,09% Sukolilo 10539 9587 109,93% 6408 4793 133,69% 8169 4473 182,63% Sukomanunggal 9313 9195 101,28% 6139 4543 135,13% 4739 4234 111,93% Tambaksari 15941 20100 79,31% 6581 10327 63,73% 4310 9490 45,42% Tandes 10086 8615 117,07% 4785 4062 117,80% 2917 3711 78,60% Tegalsari 9714 8721 111,39% 3873 4695 82,49% 2348 4441 52,87% Tenggilis Mejoyo 5169 4878 105,97% 3033 2461 123,24% 1537 2280 67,41% Wiyung 5860 6240 93,91% 2622 3318 79,02% 1218 3062 39,78% Wonocolo 8088 6895 117,30% 4074 3694 110,29% 9881 3398 290,79% Wonokromo 10983 14935 73,54% 8842 7885 112,14% 7832 7590 103,19% Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK KECAMATAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sumber: Dinas Pendidikan, 2015 Tabel II.36 dan Tabel II.37 menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. APM dan APK seluruh jenjang sekolah di Kota Surabaya menunjukkan fluktuasi namun secara garis besar mengalami peningkatan. Gambar II.9 menunjukkan APM dan APK untuk jenjang SD dan Gambar II.10 untuk APK dan APM jenjang SMP. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–43 Gambar II. 9 Peta APK dan APM SD per Kecamatan, Sebaran Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang SD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–44 Gambar II. 10 Peta APK dan APM SMP per Kecamatan, Sebaran Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang SMP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–45 Dari data pada Tabel II. 36 dan Tabel II. 37 maupun pada Gambar II.9 dan Gambar II.10 terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK dan APM lebih dari 100 %, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK dan APM kurang dari 100 % menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum. II.3.1.1.3 Angka Kelulusan (AL) Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. Data perkembangan Angka Kelulusan Kota Surabaya tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel II.38. Tabel II. 38 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
45. 1.AL SD/MI (persen) 100 100 100 100 100
46. 2.AL SMP/MTs (persen) 99,73 99,89 99,89 99,99 100
47. 3.AL SMA/MA (persen) 99,33 99,88 99,99 99,95 99,97
48. 4.AL SMK (persen) 99,94 99,88 99,99 99,95 99,97 Sumber: Dinas Pendidikan, 2015 Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Dari data pada Tabel II.38 menunjukkan bahwa rata-rata siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir dinyatakan lulus kecuali ada sebagian kecil (0,03 %) siswa ditingkat pendidikan SMASMK/MA yang tidak lulus dikarenakan sakit atau tidak mampu mengikuti proses pembelajaran di sekolah. II.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah (APS) APS diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–46 jumlah siswa seluruhnya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel II.39. Tabel II. 39 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
49. 1.APS SD/MI (persen) 0 0,003 0 0,0025 0
50. 2.APS SMP/MTs (persen) 0,05 0,002 0,003 0,002 0
51. 3.APS SMA/MA (persen) 0,05 0,003 0,009 0,01 0,004
52. 4.APS SMK (persen) 0,05 0,026 0,01 0,01 0,007 Sumber: Dinas Pendidikan, 2015 Seperti halnya angka kelulusan, dari data pada Tabel II.39 di atas menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mengalami putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan hanya sebagian kecil dari siswa jenjang SMA dan SMK yang mengalami putus sekolah dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja. II.3.1.1.5 Angka Melanjutkan (AM) AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah lulusan SMP/MTs. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II. 40 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs (persen) 98,78 99,42 99,47 100,80 99,54 2 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK (persen) 90,00 99,15 99,16 99,16 100,04 Sumber: Dinas Pendidikan, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–47 Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang tidak melanjutkan, hal ini dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja. II.3.1.1.6 Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar. Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2011 s.d 2015 disajikan pada Tabel II.41. Tabel II. 41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Tahun 2011 s.d 2015 No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 1 SD/MI 1.1. Jumlah gedung sekolah 911 1034 966 971 862 1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7- 12 tahun 283.957 294.664 298.297 260.193 2701.57 1.3. Rasio 1 : 312 1 : 285 1 : 309 1 : 268 1 : 313 2 SMP/MTs 2.1 Jumlah gedung sekolah 341 378 378 375 356 2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 136.150 138.884 147.426 129.367 138.173 2.3 Rasio 1 : 399 1 : 367 1 : 390 1 : 345 1 : 388 Sumber : Dinas Pendidikan, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–48 Tabel II. 42 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015 KECAMATAN SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Jumlah SD Jumlah MI Total Jumlah Penduduk Usia 7-12 Rasio Jumlah SMP Jumlah MTs Total Jumlah Penduduk Usia 13-15 Rasio Jumlah SMA Jumlah MA Jumlah SMK Total Jumlah Penduduk Usia 16-18 Rasio Asemrowo 15 5 20 4782 1:240 4 0 4 2340 1:585 1 0 1 2 2181 1 : 1091 Benowo 11 5 16 5897 1:369 3 2 5 3044 1:609 2 1 1 4 2843 1 : 711 Bubutan 37 2 39 9422 1:242 9 0 9 4972 1:553 1 0 3 4 4754 1 : 1189 Bulak 16 5 21 4306 1:206 5 1 6 2257 1:377 2 0 1 3 2028 1 : 676 Dukuh Pakis 30 1 31 5228 1:169 14 1 15 2702 1:181 6 0 0 6 2489 1 : 415 Gayungan 18 1 19 3798 1:200 8 1 9 2035 1:227 5 0 2 7 1953 1 : 279 Genteng 23 1 24 4993 1:209 11 0 11 2727 1:248 13 0 5 18 2568 1 : 143 Gubeng 44 4 48 12085 1:252 18 0 18 6268 1:349 9 0 8 17 6008 1 : 354 Gununganyar 12 0 12 5014 1:418 7 0 7 2438 1:349 0 0 2 2 2398 1 : 1199 Jambangan 11 4 15 4508 1:301 6 0 6 2282 1:381 3 0 3 6 2054 1 : 343 Karangpilang 19 3 22 6453 1:294 12 0 12 3550 1:296 5 0 4 9 3234 1 : 360 Kenjeran 27 23 50 15519 1:311 14 4 18 8062 1:448 3 0 2 5 7447 1 : 1490 Krembangan 31 8 39 10493 1:270 17 1 18 5592 1:311 7 0 2 9 5331 1 : 593 Lakarsantri 19 5 24 5502 1:230 7 2 9 2771 1:308 6 0 1 7 2467 1 : 353 Mulyorejo 36 2 38 7365 1:194 12 0 12 3933 1:328 5 0 3 8 3550 1 : 444 Pabean Cantian 18 4 22 7202 1:328 8 0 8 3700 1:463 3 0 2 5 3564 1 : 713 Pakal 17 7 24 5233 1:219 6 3 9 2650 1:295 4 1 1 6 2532 1 : 422 Rungkut 23 5 28 9820 1:351 7 2 9 5133 1:571 5 2 2 9 4874 1 : 542 Sambikerep 13 6 19 5682 1:300 9 1 10 2894 1:290 7 1 4 12 2508 1 : 209 Sawahan 57 1 58 19154 1:331 16 2 18 9882 1:549 7 0 9 16 9317 1 : 583 Semampir 50 31 81 17875 1:221 22 5 27 9240 1:343 4 1 4 9 8614 1 : 958 Simokerto 27 6 33 8702 1:264 9 2 11 4611 1:420 6 1 3 10 4395 1 : 440 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–49 KECAMATAN SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Jumlah SD Jumlah MI Total Jumlah Penduduk Usia 7-12 Rasio Jumlah SMP Jumlah MTs Total Jumlah Penduduk Usia 13-15 Rasio Jumlah SMA Jumlah MA Jumlah SMK Total Jumlah Penduduk Usia 16-18 Rasio Sukolilo 39 0 39 9531 1:245 17 1 18 4821 1:268 12 0 10 22 4482 1 : 204 Sukomanunggal 39 1 40 9123 1:229 18 0 18 4562 1:254 6 1 8 15 4339 1 : 290 Tambaksari 50 8 58 19867 1:343 18 5 23 10478 1:456 8 2 4 14 9650 1 : 690 Tandes 21 9 30 8574 1:286 13 2 15 4112 1:275 1 2 1 4 3749 1 : 938 Tegalsari 36 3 39 8634 1:222 17 0 17 4646 1:274 4 0 0 4 4496 1 : 1124 Tenggilis Mejoyo 18 0 18 4842 1:269 9 0 9 2468 1:275 3 0 0 3 2366 1 : 789 Wiyung 17 1 18 6123 1:341 6 0 6 3329 1:555 1 1 0 2 3151 1 : 1576 Wonocolo 25 3 28 6828 1:244 10 2 12 3671 1:306 9 3 7 19 3429 1 : 181 Wonokromo 42 7 49 14666 1:300 19 1 20 7985 1:400 11 0 9 20 7623 1 : 382 Sumber: Dinas Pendidikan, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–50 Dari data pada Tabel II.41 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah di jenjang SD dan SMP semakin meningkat. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah seperti data pada Tabel II.42 ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio terbesar adalah Kecamatan Gununganyar dengan nilai rasio sebesar 1:418, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio sebesar 1:169. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Benowo memiliki rasio tertinggi yaitu 1:609 dan Kecamatan Dukuh Pakis merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:181. Pada tingkat SMA/MA/SMK Kecamatan Wiyung memiliki rasio tertinggi yaitu 1:1576 dan Kecamatan Genteng merupakan kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:143. Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK di Kecamatan Genteng kecil dipengaruhi oleh pola pemanfaatan ruang secara dominan berfungsi sebagai perdagangan dan jasa sehingga jumlah penduduk yang tinggal tidak banyak tetapi tersedia banyak sekolah di kecamatan tersebut. Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya. Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Dari data Dinas Pendidikan Tahun 2015 terdapat 322 sekolah yang terakreditasi A, 168 sekolah yang terakreditasi B dan 31 sekolah yang terakreditasi C. Terdapat 1073 sekolah yang belum terakreditasi dan 6 sekolah yang tidak terakreditasi. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–51 Dinas Pendidikan Tahun 2016, terdapat 31 lembaga kursus/pelatihan yang telah terakreditasi dan 470 lembaga kursus/pelatihan belum terakreditasi. Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan jua terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2015 terdapat 36 PKBM yang tersebar di kecamatan dengan total peserta 1982 peserta, namun hanya 1788 peserta yang lulus. II.3.1.1.7 Rasio Guru dibanding Murid Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah. Pada tahun 2011, jumlah guru di jenjang SD/MI sebanyak 11.643 orang dengan jumlah murid sebanyak 299.205 siswa, sehingga rasio guru SD/MI sebesar 1:26. Dan pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SD/MI sebanyak 12.418 orang dengan jumlah murid sebanyak 284.313 siswa, sehingga rasio guru SD/MI sebesar 1:23. Jumlah guru di jenjang SMP/MTs pada tahun 2011 sebanyak 5.819 orang dengan jumlah murid sebanyak 145.912 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:25. Dan pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SMP/MTs sebanyak 6.460 orang dengan jumlah murid sebanyak 145.123 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:22. Jumlah guru di jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2011 sebanyak 5.848 orang dengan jumlah murid sebanyak 143.477 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:25. Pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 8.636 orang dengan jumlah murid sebanyak 135.260 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:16. Data rasio jumlah guru dibanding murid dapat dilihat pada tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–52 Tabel II. 43 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 1 SD/MI 1.1 Guru 11.643 12.853 10.653 12.767 12.418 1.2 Murid 299.205 310.016 313.897 281.794 284.313 1.3 Rasio 1 : 26 1 : 24 1 : 29 1 : 22 1 : 23 2 SMP/MTs 2.1 Guru 5.819 5.237 5.211 7.723 6.460 2.2 Murid 145.912 148.759 155.018 129.845 145.123 2.3 Rasio 1 : 25 1 : 28 1 : 30 1 : 17 1 : 22 3 SMA/MA/SMK 3.1 Guru 5.848 5.262 5.182 8.636 8.636 3.2 Murid 143.477 150.185 152.555 154.732 135.260 3.3 Rasio 1 : 25 1 : 29 1 : 29 1 : 18 1 : 16 Sumber : Dinas Pendidikan, 2016 Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut : Tabel II. 44 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 JENJANG ≤ SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 TOTAL TK 42 19 2 1 314 29 407 SD 183 1 416 20 6 3592 498 1 4717 SMP 1 16 8 51 1652 549 2277 SMA 12 923 360 1 1296 SMK 1 18 13 872 269 1 1174 SLB 28 1 198 27 254 TOTAL 226 17 472 104 20 7551 1732 3 10125 Sumber : Dinas Pendidikan, 2016 Tabel II. 45 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 JENJANG ≤ SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 TOTAL TK 287 132 397 76 2 3162 68 1 4125 SD 107 29 231 74 8 5659 201 1 6310 SMP 9 20 15 80 5 3051 243 1 3424 SMA 4 3 5 27 1 1753 216 2009 SMK 27 6 5 47 17 1353 142 1597 SLB 12 5 7 12 122 7 165 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–53 JENJANG ≤ SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 TOTAL TOTAL 446 195 660 316 33 15100 877 3 17630 Sumber : Dinas Pendidikan, 2016 Tabel II. 46 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2015 No Jenjang Kondisi 2015 (Telah Sertifikasi) Jumlah Total Guru Selisih Guru Yang Belum Sertifikasi PNS NON PNS JML PNS NON PNS JML PNS NON PNS JML 1 TK 361 2196 2557 420 4153 4573 59 1957 2016 2 SD 3570 2309 5879 5010 7001 12011 1440 4692 6132 3 SMP 2065 1646 3711 2411 3814 6225 346 2168 2514 4 SLB 232 68 300 250 109 359 18 41 59 5 SMA 1138 1002 2140 1413 2441 3854 275 1439 1714 6 SMK 1038 545 1583 1165 1491 2656 127 946 1073 7 PENGAWAS 99 0 99 102 0 102 3 0 3 JUMLAH 8503 7766 16269 10771 19009 29780 2268 11243 13511 Sumber : Dinas Pendidikan, 2016 Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada 13.511 guru di seluruh jenjang pendidikan yang belum sertifikasi. Diharapkan dengan program dan kegiatan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya jumlah yang bersertifikasi akan mengalami peningkatan. Kesehatan Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam meningkatkan AHH, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya melalui cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat padaTabel II. 47 sampai Tabel II. 50. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–54 Tabel II. 47 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam 67 134 87 69 28 2 Jumlah kelurahan yang mengalami KLB 67 134 87 69 28 3 Persentase (persen) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sumber : Dinas Kesehatan, 2016 Tabel II. 48 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan 37.478 37.205 41.296 41.939 42.846 2 Jumlah ibu nifas 39.444 39.257 46.303 45.505 45.680 3 Persentase (persen) 95,02 % 94,77 % 89,19 % 92,37 % 93,8 % Sumber : Dinas Kesehatan, 2016 Tabel II. 49 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah kunjungan bayi 36.551 34.674 40.953 40.315 40.455 2 Jumlah bayi 42.264 43.549 43.280 42.568 43.178 3 Persentase (persen) 86,48 % 79,62 % 94,62 % 94,71 % 93.69 % Sumber : Dinas Kesehatan, 2016 Tabel II. 50 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan 1.027 626 444 366 282 2 Jumlah balita gizi buruk 1.027 626 444 366 282 3 Persentase (persen) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sumber : Dinas Kesehatan, 2016 Terdapat 10 jenis PHBS di rumah tangga yaitu: 1) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan; 2) memberikan bayi ASI eksklusif; 3) menimbang balita setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–55 bulan; 4) menggunakan air bersih; 5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 6) menggunakan jamban sehat: 7) memberantas jentik di rumah sekali seminggu; 8) makan buah dan sayur setiap hari; 9) melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan 10) tidak merokok dalam rumah. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Namun, masih terdapat rumah tangga yang belum menerapkan PHBS sebanyak 28,1 %. Perkembangan rumah tangga ber- PHBS dapat dilihat pada Tabel II. 51 di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah tangga yang ber-PHBS nya semakin meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik. Tabel II. 51 Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS 32.081 54.784 119.210 141.162 160.758 2 Jumlah Rumah Tangga Dipantau 52.258 87.002 177.090 210.369 223.584 3 Persentase (persen) 61,39 62,97 67,32 67,10 71,90 Sumber : Dinas Kesehatan, 2016 Rumah tangga ber- PHBS juga didukung dengan adanya keluarahan siaga aktif yang dapat dilihat pada Tabel II.51. Tabel II. 52 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah kelurahan siaga aktif 160 160 160 154 154 2 Jumlah kelurahan siaga 160 160 160 154 154 3 Persentase (persen) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sumber : Dinas Kesehatan, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–56 Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 jumlah posyandu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat. Jumlah posyandu dan balita Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 dapat dilihat dalam Tabel II.53. Tabel II. 53 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah posyandu 2.794 2.808 2.817 2.820 2.826 2 Jumlah balita 203.773 204.951 224.543 218.774 217.873 3 Rasio posyandu per 1.000 penduduk 13,71 13,70 12,55 12,89 12,97 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015 Dari data pada Tabel II.53 diatas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 100 penduduk angkanya relatif stagnan berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai 2015 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.54. Tabel II. 54 Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah puskesmas 58 62 62 62 63 2 Jumlah klinik 190 273 275 243 261 3 Jumlah pustu 64 60 60 60 59 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–57 Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel II. 55. Tabel II. 55 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Penduduk 3.024.321 3.125.576 3.200.454 2.853.661 2.943.528 2 Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi) 2 3 3 3 2 3 Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi 2 3 3 5 3 4 Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI 7 8 8 7 8 5 Rumah Sakit Daerah 2 2 2 2 2 6 Rumah Sakit Swasta 43 43 42 44 46 Jumlah Rumah Sakit 56 59 58 61 61 Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk 0,0185 0,0189 0,0181 0,0214 0,0210 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015 Pada tahun 2011, jumlah penduduk Kota Surabaya sejumlah 3.024.321 dan jumlah dokter sebanyak 4.835 orang. Dengan demikian rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 1,60. Jumlah dokter mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana besar rasio dokter yaitu pada tahun 2012 menjadi 1,71, pada tahun 2013 menjadi 1,83, pada tahun 2014 menjadi 2,23, dan pada tahun 2015 menjadi 2.36. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.56. Tabel II. 56 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah penduduk 3.024.321 3.125.576 3.200.454 2.853.661 2.943.528 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–58 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2 Jumlah dokter 4.835 5.343 5.855 6.364 6.839 3 Rasio dokter per 1.000 penduduk 1,60 1,71 1,83 2,23 2,32 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015 Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada Tabel II.57 Tabel II. 57 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Instansi 2011 2012 2013 2014 2015 RSUD Bhakti Dharma Husada - 78,61 75,25 74,67 - RSUD dr. Mohamad Soewandhie 78,96 77,97 76,41 72,83 - Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015 Catatan : Tahun 2011, IKM RSUD Bhakti Dharma Husada tidak tersedia dikarenakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Bhakti Dharma Husada belum mencapai 1 tahun. IKM Tahun 2015 di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie tidak dilakukan. Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas wajib dikareditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2015 terdapat 3 puskesmas yang telah diakreditasi yaitu puskesmas asemrowo, puskesmas tambakrejo, dan puskesmas gayungan. Untuk rumah sakit umum daerah, hanya RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang telah dikareditasi pada tahun 2015 dengan hasil akreditasi paripurna, sedangkan untuk RSUD Bhakti Dharma Husada baru akan diakreditasi pada tahun 2016. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II.3.1.3.1 Pekerjaan Umum Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dapat dilihat pada Tabel II. 58. Pada tahun 2011 persentase Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–59 panjang jalan kondisi baik adalah sebesar 97,033 %, dan pada tahun 2015 sebesar 98,637 %. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami bottle neck di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional. Tabel II. 58 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km) 1.460,191 1.386,276 1.647,550 1.648,840 1.660,174 2 Panjang Jalan (Km) 1.504,843 1.427,754 1.677,980 1.679,140 1.683,117 3 Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%) 97,033% 97,095% 98,187% 98,196% 98,637% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2015 II.3.1.3.2 Penataan Ruang Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–60 dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW). Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan.Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.59 Tabel II. 59 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Rumah Tinggal 4.477 149 3.365 4.461 6.411 2 Non Rumah Tinggal 801 3.194 546 1.306 1.239 3 Reklame 407 175 712 1.413 902 5.685 3.518 4.623 7.180 8.552Total Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, 2015 Meningkatnya upaya pengendalian pemanfataan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan ijin tersebut telah sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang kota. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan.Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK ) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–61 Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Gambar II.11 terlampir). Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung program nasional 100-0-100. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada Tabel II.60 Tabel II. 60 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya No Kecamatan Kelurahan Keterangan 1 Wonokromo Sawunggaling PRIORITAS I 2 Bulak Kenjeran 3 Bulak Kedung Cowek 4 Bulak Sukolilo Baru 5 Kenjeran Bulak Banteng 6 Rungkut Rungkut Kidul 7 Rungkut Kalirungkut 8 Semampir Wonokusumo 9 Semampir Sidotopo 10 Gubeng Airlangga PRIORITAS II 11 Mulyorejo Kalisari 12 Pakal Benowo 13 Simokerto Tambakrejo 14 Sukomanunggal Putat Gede 15 Tenggilis Mejoyo Kutisari 16 Krembangan Morokrembangan 17 Asemrowo Asemrowo PRIORITAS III 18 Bubutan Bubutan 19 Bubutan Gundih 20 Bulak Kenjeran 21 Gunung Anyar Gunung Anyar Tambak 22 Semampir Sidotopo 23 Tandes Tandes 24 Wonokromo Darmo 25 Krembangan Dupak 26 Tandes Karangpoh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–62 Gambar II. 11 Peta Kawasan Permukiman Prioritas (Kumuh) dan Layanan Sanitasi Kota Surabaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–63 Gambar II. 12 Peta Kawasan Permukiman Prioritas (Kumuh), Rumah Tidak Layak Huni, dan Rusunawa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–64 Berdasarkan peta tersebut di atas, terdapat beberapa kawasan permukiman di Kota Surabaya yang masih dalam kondisi kumuh. Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi. Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada Tabel II.61 berikut: Tabel II. 61 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 420 400 400 602 723 Sumber: Dinas Sosial, 2015 Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh. Sesuai Perwali Surabaya Nomor 33 Tahun 2011, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :  Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–65  Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;  Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;  Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya. RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (community based development). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya dilaksanakan dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap dan penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II. 62 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya No Tahun Jumlah Pemohon Rusun 1 2011 340 2 2012 280 3 2013 554 4 2014 583 5 2015 1199 6 2016 334 TOTAL 3290 Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2015 Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga tahun 2015 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 78 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 14 lokasi yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–66 tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya yang disajikan pada Tabel II. 63 berikut: Tabel II. 63 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa No Nama Rumah Susun Lokasi Kelurahan/Kecamatan Tipe Blok Luas Keterangan Lahan 1 Dupak Bangunrejo Kel. Dupak Kec. Krembangan 18 6 ± 3.000 m² Dibangun th. 1989/1990 (APBN) 2 Sombo Kel. Simolawang Kec. Simokerto 18 10 ± 25.000 m² Dibangun th. 1993/1994 (APBN) 3 Urip Sumoharjo Kel. Embongkaliasin Kec. Genteng 21 3 ± 3.500 m² Dibangun th. 1975 direhab th. 2004/2005 (APBD I) 4 Penjaringan Sari Kel Penjaringan Sari Kec.Rungkut 18 3 ± 9,000 m² Dibangun th. 1995 (APBN) 21 6 ± 9,000 m² Dibangun th. 2004 (APBN) 24 2 ± 6,000 m² Dibangun th. 2009 (APBN) 5 Wonorejo Kel. Wonorejo Kec. Rungkut 21 2 ± 6000 m² Dibangun th. 2004 (APBN) 21 4 ± 6000 m² Dibangun th. 2005/2006 (APBN) 6 Waru Gunung Kel. Warugunung Kec. Karangpilang 21 10 Dibangun th. 1996 kerjasama dg PERUMNAS ± 29,845 m² 7 Randu Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran 21 6 ± 7.640 m² Dibangun t. 2008 (APBN) 8 Tanah Merah Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran 21 4 ± 20.400 m² Dibangun th. 2008 (APBN)24 4 9 Grudo Kel dr Soetomo Kec Tegalsari 24 2 ± 5.000 m² Dibangun 2011 (APBN) 10 Pesapen 24 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–67 No Nama Rumah Susun Lokasi Kelurahan/Kecamatan Tipe Blok Luas Keterangan Lahan Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan ± 1.989 m² Dibangun 2011- 2012 (APBN) 11 Jambangan Kel. Jambangan Kec. Jambangan 24 1 ± 3.569 m² Dibangun 2011- 2012 (APBN)
53. 12.TPI/PPI Romokalisari (1- 3) Kel. Romokalisari Kec. Benowo 24 10 ± 25.000 m² Dibangun 2013- 2015 (APBN)
54. 13.Siwalankerto I Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo 24 2 ± 8.000 m² Dibangun 2013- 2014 (APBN)
55. 14.Jl. Bandarejo Kel. Sememi Kec. Benowo 24 2 ± 4.000 m² Dibangun 2014 (APBN) Total 78 Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2016 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. II.3.1.5.1 Penegakan Perda Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel II.64 berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–68 Tabel II. 64 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Polisi Pamor Praja 525 505 499 497 532 2 Jumlah penduduk 3.024.321 3.125.576 3.200.454 2.853.661 2.943.528 3 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 1,73 1,61 1,55 1,74 1,80 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2015 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda/K3. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada Tabel II.65 Tabel II. 65 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 60,011 72,251 69,098 84,382 72,218 2 Jumlah pelanggaran K3 60,011 72,251 69,098 84,382 72,218 3 % penyelesaian pelanggaran K3 100 100 100 100 100 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2015 Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel II.66. Tabel II. 66 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Linmas 37.330 37.048 33.238 35.556 36.969 2 Jumlah penduduk 3.024.321 3.125.576 3.200.454 2.853.661 2.943.528 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–69 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 3 Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk 123,43 118,53 103,85 124,60 125,59 Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2015 Setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 1-2 orang Satpol PP dan 125 personil Linmas. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis pada tahun 2015 adalah 32 kejadian anarkis. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya. II.3.1.5.2 Penanganan Bencana Kebakaran Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel II.67 berikut: Tabel II. 67 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran 49 55 57 57 60 2 Jumlah Penduduk 3.024.321 3.125.576 3.200.454 2.853.661 2.943.528 3 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran 82,26 persen 89,64 persen 89,64 persen 92,56 persen 92,56 persen Sumber : Dinas Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–70 Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya penataan jaringan utilitas seperti jaringan listrik menjadi salah satu penyebab dominan bencana kebakaran sebagai salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya. Peta dalam Gambar II.13 (terlampir) menunjukkan peta bencana kebakaran berdasarkan sebaran jenis kebakaran, kawasan permukiman kumuh, dan kepadatan penduduk. Informasi yang didapat dari peta tersebut untuk menentukan upaya preventif menurunkan kejadian kebakaran. Indikasi potensi kejadian kebakaran dapat dilihat dari peta adalah sebagai berikut :  Terdapat kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi, memiliki kawasan kumuh yang luas dan track record jumlah kejadian kebakaran bangunan yang tinggi mengindikasikan bahwa kecamatan tersebut memiliki potensi kejadian kebakaran yang tinggi.  Terdapat kecamatan kepadatan penduduk sedang/rendah, tidak/sedikit memiliki kawasan kumuh, memiliki track record kejadian kebakaran jenis lain-lain yang tinggi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–71 Gambar II. 13 Peta Permukiman Kumuh, Titik Kebakaran, dan Kota Surabaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–72 Tabel II. 68 Kejadian Kebakaran per Penyebab No Penyebab 2015 Kejadian Tahun 2016 Januari Februari Maret April 1 Hubungan Listrik 153 5 5 4 12 2 Api Terbuka 417 7 11 7 4 3 Api Mekanis 0 0 0 0 0 4 Dalam Penyelidikan 38 2 1 0 4 5 Tidak Ada Keterangan 0 0 0 0 0 Total 608 14 17 11 20 Sumber: Dinas Kebakaran, 2016 Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Namun, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran masih 94persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada Tabel II.69. Tabel II. 69 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ( Response Time Rate ) ≤ 15 menit 366 433 381 536 604 2 Jumlah Kejadian Kebakaran 366 539 397 596 608 Sumber: Dinas Kebakaran Kota Surabaya, 2015 Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami peningkatan seiring dengan petumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga Pemerintah Kota berupaya dalam menambah jumlah pos pemadam kebakaran untuk memperluas skala pelayanan kebakaran Kota Surabaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–73 Tabel II. 70 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Pos Pemadam Kebakaran 15 17 18 19 20 2 Jumlah Penduduk 3.024.321 3.125.576 3.200.454 2.853.661 2.943.528 Sumber: Dinas Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2015 Gambar II.14 menunjukkan peta bencana kebakaran berdasarkan radius Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terdiri dari 7,5 km untuk pos kebakaran skala kota, 3,5 km untuk pos kebakaran, dan 2,5 km untuk pos kebakaran pembantu, sebaran jenis kebakaran, sumur kebakaran, titik kemacetan, sungai dan bozem, taman, lapangan, titik kemacetan, kawasan kumuh, dan kepadatan penduduk.Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:
a.Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
b.Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
c.Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan, tidak ada taman, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
d.Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan, tidak ada taman, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–74 Gambar II. 14 Peta WMK, Sebaran Kebakaran, Sumur Kebakaran, Titik Kemacetan, Sungai dan Bozem, Taman, Lapangan, Titik dan Kepadatan Penduduk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–75 II.3.1.5.3 Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat Sesuai dengan ketentuan umum Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Data Ormas Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.71 berikut: Tabel II. 71 Jumlah Ormas Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Ormas Aktif 237 78 139 146 151 2 Jumlah Ormas Terdaftar 237 78 139 146 151 Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2015 Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel II.72 berikut: Tabel II. 72 Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap ormas 1 2 3 3 3 Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2015 Di samping melakukan pembinaan terhadap Ormas, Pemerintah Kota Surabaya juga telah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Politik yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan politik bagi masyarakat khususnya anggota organisasi politik.Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel II.73 berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–76 Tabel II. 73 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 1 2 2 2 2 Sumber : Bakesbangpol dan Linmas 2015 Sosial Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar. II.3.1.6.1 PMKS yang Ditangani Data PMKS yang telah ditangani dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel II.74. Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupapembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pembentukan kelompok usaha, dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan dan penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban. Tabel II. 74 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah PMKS yang ada 41.805 42.236 44.597 47.199 49.881 2 Jumlah PMKS yang ditangani 33.937 16.241 17.718 27.652 28.907 3 Persentase PMKS yang ditangani (persen) 81,18 38,45 39,73 58,59 57,95 Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–77 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya meningkat tetapi belum dapat melayani seluruh PMKS di Kota Surabaya. Jumlah PMKS usia produktif pada tahun 2015 sebesar 49.881 orang. Peta dalam Gambar II.15 menunjukkan jumlah PMKS per kecamatan dan jumlah PMKS usia produktif per kecamatan. Penanganan PMKS usia produktif berupa pelatihan keterampilan secara intensif dan berkelanjutan akan diprioritaskan pada wilayah kecamatan dengan jumlah PMKS usia produktif yang tinggi dan sedang. Sampai dengan tahun 2015, dari 384 orang PMKS usia produktif dari hasil pelatihan yang berproduksi, terdapat 166 orang PMKS usia produktif yg omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan atau sebesar 43,23 %. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–78 Gambar II. 15 Peta Jumlah PMKS dan Jumlah PMKS Usia Produktif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–79 II.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan: Tenaga Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak diimbangi dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas. Hal ini dimungkinkan bahwa sebagian penduduk usia 15 tahun ke atas, masih melanjutkan pendidikan sekolah. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada Tabel II.75. Tabel II. 75 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas 1.475.147 1.419.677 1.473.465 1.465.502 1.468.094 2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 2.152.931 2.147.116 2.155.107 2.201.854 2.334.871 3 Rasio angkatan kerja 0,69 0,66 0,68 0,66 0,62 Sumber : BPS Kota Surabaya, 2015 II.3.2.1.1 Sengketa Pengusaha dan Pekerja Jumlah perusahaan di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari sebanyak 11.359 perusahaan di tahun 2011 menjadi 12.782 di tahun 2015. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan tersebut maka bertambah pula kompleksitas jumlah sengketa antara pekerja dan pengusaha. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada Tabel II.76. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–80 Tabel II. 76 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha 213 388 458 366 244 2 Jumlah Perusahaan 11.359 11.760 12.260 12.690 12.782 3 Rasio sengketa 0,019 3,30 3,74 2,88 1,91 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2015 Jumlah sengketa pekerja pengusaha terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 458 sengketa. Sengketa pada tahun 2013 tersebut dipicu oleh meningkatnya harga kebutuhan rumah tangga serta penolakan terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum, dimana para buruh juga mengajukan perubahan kriteria kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 menjadi 84 komponen. II.3.2.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi Data pengangguran terbuka terbesar mempunyai pendidikan terakhir SLTA baik umum maupun kejuruan sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel II.77 Tabel II. 77 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir No Pengaguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 2015 1 Tidak/belum pernah sekolah 2 Tidak/belum tamat SD 1.102 1.855 3 Sekolah Dasar 7.769 6.772 4 SLTP 14.779 11.807 5 SLTA Umum 23.023 35.468 Kejuruan 25.021 35.218 6 Diploma I/II/III/Akademi 2.688 1.337 7 Universitas 10.963 10.457 Jumlah 85.345 102.914 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–81 Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan softskill, bursa kerja, dan sebagainya.Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada Tabel II.78. Tabel II. 78 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan 3.568 2.974 3.744 3.902 5.225 2 Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi 6.985 6.081 14.827 12.307 85.345 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2015 Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja selalu mengalami peningkatan dari kurun waktu tahun 2012-2015. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi olehDinas Tenaga Kerja diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak seimbang dengan meningkatnya jumlah pencari kerja yang difasilitasi. Hal ini disebabkan lapangan pekerjaan yang semakin berkurang tidak mampu menampung pencari kerja yang telah memperoleh fasilitasi. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya. II.3.2.1.3 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau K3, dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–82 Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2011-2015. Meningkatnya jumlah perusahaan setiap tahun, namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerapkan K3 kepada karyawannya. Hal ini memicu menurunnya persentase perusahaan yang menerapkan K3 dan dikhawatirkan akan mampu memicu peningkatan jumlah kecelakaan kerja.Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada Tabel II.79. Tabel II. 79 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 3.103 3.203 3.228 3.242 3.303 2 Jumlah Perusahaan 11.359 11.760 12.260 12.476 12.782 3 Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (persen) 27,32 27,24 26,33 25,98 25,84 Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2016 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga. II.3.2.2.1 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.80. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–83 Tabel II. 80 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 –2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Pekerja Perempuan 564.849 529.654 555.401 566.649 559.357 2 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya 10.918 10.604 10.264 10.112 10.525 3 Persen partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota 1,93 2,00 1,84 1,78 1,88 Sumber : Badan Pusat Statistik dan Badan Kepegawaian dan Diklat Dari data pada Tabel II.80 di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja diluar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sedangkan partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 94,53 persen artinya ruang bagi perempuan untuk berpartispasi dalam pekerjaan dan berkontribusi dalam pembangunan semakin baik. II.3.2.2.2 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada Tabel II. 81. Tabel II. 81 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. 1.Jumlah angkatan kerja perempuan 603.839 552.925 581.026 599.414 572.644
2. 2.Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 564.849 529.654 555.401 566.649 536.473
3. 3.persen partipasi angkatan kerja perempuan 93,54 95,79 95,59 94,53 93,68 Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2015 II.3.2.2.3 Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–84 hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.82 di bawah ini. Tabel II. 82 KDRT Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Rumah Tangga 593.603 685.468 684.427 846.472 896.967 2 Jumlah KDRT 84 79 92 70 41 3 Rasio KDRT 0,014 0,012 0,013 0,008 0,005 Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, 2015 Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data pada Tabel II. 82 di atas rasio KDRT mengalami penurunan setiap tahunnya, Pemerintah Kota Surabaya harus tetap waspada dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak. Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan Trafficking (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel II.83. Tabel II. 83 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak DariTindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak 294 211 209 219 287 2 Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan 294 211 209 219 287 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–85 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 3 persen penyelesaian pengaduan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, 2015 Pemerintah Kota Surabaya telah memfasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, home visit, outreach, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan dishelter (rumah aman). Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2014, terdapat 6 kecamatan yang responsif gender dan 6 kelurahan ramah anak. Kemudian pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 12 kecamatan yang responsif gender dan 11 kelurahan ramah anak. Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender maka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.84. Tabel II. 84 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 93,35 93,49 93,64 93,65 N/A Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2015 Catatan : BPS belum merilis secara resmi capaian IPG Kota Surabaya Tahun 2015 Pangan Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Berikut tabel ketersediaan pangan utama Kota Surabaya Tahun 2011-2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–86 Tabel II. 85 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg) 411.545.650 410.070.970 572.388.940 443.021.157 404.158.210 2 Jumlah Penduduk (jiwa) 3.024.321 3.125.576 3.200.454 2.853.661 2.902.736 3 Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th) 136,08 131,2 178,84 155,24 139,23 Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya dan Dispendukcapil, 2015 Pada Tabel II.85 di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya cenderung fluktuatif. Fluktuatifnya ketersediaan pangan salah satunya juga dipengaruhi oleh data ketersediaan pangan di BULOG Surabaya. Tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2015 berdasarkan data dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya rata-rata sebesar 64,97 kg/kapita/th, sehingga rata-rata ketersediaan pangan masih dapat mencukupi tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya. Selian diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan dapat diukur menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Tabel II. 86 Pola Pangan Harapan Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Pola Pangan Harapan 87,60 88.78 90,88 92,93 95 Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya, 2015 Pertanahan Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–87 dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya (Gambar II.16 terlampir). Pada Tabel II.87 dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2015, masih 48,84 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota yang telah bersertifikat, sedangkan sisanya masih belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Pengamanan administrasi berupa pencatatan / inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik. Tabel II. 87 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Aset Pemerintah kota yang telah bersertifikat 539 552 566 580 611 Total aset pemerintah 1251 1251 1251 1251 1251 Presentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat 43,09p ersen 44,12pe rsen 45,24pe rsen 46,36pe rsen 48,84per sen Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–88 Tabel II. 88 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 - Triwulan II 2016 No. Uraian 2014 2015 Triwulan II 2016
4. 1.Jumlah Kasus yang Terdaftar 22 23 20
5. 2.Jumlah Kasus yang Diselesaikan 4 4 1
6. 3.persen Kasus yang Diselesaikan 18,18persen 17,39persen 5persen Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kasus tanah diatas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya. Terkait status lahan di Kota Surabaya dan persebarannya diambil dari peta dari Badan Pertanahan Nasional yang memuat persil berdasarkan jenis hak mulai hak milik hingga yang belum terdaftar. Data tersebut tersaji pada Gambar II.7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–89 Gambar II. 16 Peta Rencana Penggunaan Lahan dan Tanah Aset Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–90 Gambar II. 17 Peta Persil Berdasarkan Jenis Hak Atas Tanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–91 Lingkungan Hidup Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya meningkat pada tahun 2011 sebanyak 9.677.83 m 3 /hari dan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 9.475,21 m 3 /hari, seiring dengan perkembangan kota sebagaimana rekap data pada Tabel II.89. Tabel II. 89 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Volume Produksi Sampah (m 3 /hari) 9.677,83 9.376,73 9.601,36 9.185,94 9.475,21 2 Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (m 3 /hari) 3.833 3.898 4.651 4.853 4.926 3 Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen) 40persen 42persen 48persen 53persen 52persen Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk kota volume produksi sampah tiap tahun meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Tabel terkait jumlah TPS tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel II.90. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–92 Tabel II. 90 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Penduduk 3.024.321 3.125.576 3.200.454 2.853.661 2.943.528 2 Jumlah TPS (unit) 174 176 179 184 185 Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Disamping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota. Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2015 mencapai 20,74 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,09 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II. 91 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2015 NO. JENIS RTH PUBLIK LUASAN (Ha) 1 RTH makam 281,55 2 RTH lapangan 346,55 3 RTH telaga/waduk/boezem 176,42 4 RTH dari fasum dan fasos permukiman 160,43 5 RTH kawasanlindung 4.198,54 6 RTH hutan 41,89 7 RTH taman dan jalur hijau (JH) 1.647,71 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–93 NO. JENIS RTH PUBLIK LUASAN (Ha) Jumlah Luasan RTH Publik total 6.853,09 Luas Kota Surabaya 33.048 Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen) 20,74 Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih belum dimanfaatkan atau berfungsi secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi / peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai stakeholder. Berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan pada tahun 2011 tercatat terdapat 90 kasus pencemaran, sedangkan pada tahun 2015 ada sebanyak 78 kasus yang secara keseluruhan dapat ditangani. Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang disajikan pada Tabel II.92. Tabel II. 92 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Permasalahan Lingkungan yang ada 90 85 46 81 78 2 Jumlah Permasalahan Lingkungan yang Diselesaikan Pemerintah Kota 90 85 44 81 78 3 Persentase Penegakan Hukum (persen) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–94 Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh suatu kegiatan usaha berbeda-beda tergantung dari jenis kegiatannya apakah itu dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, mall, apartemen, ataukah kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan atau gas. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan bagi kegiatan usaha yang menggunakan air baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan limbah gas berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya boiler, genset, furnace, dryer, dll. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan ada yang belum seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penaatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perijinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian bersama dan sistem kontrol bersama. Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator. Dasar pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, untuk mengetahui status mutu air badan air di Kota Surabaya. Mutu air badan air dipantau melalui uji sampel air badan air Kota Surabaya dengan lokasi pengambilan sampel sebagai berikut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–95 Tabel II. 93 Lokasi Pengambilan Sampel Pengujian Air Badan Air Kota Surabaya No. Nama Sungai Kelas Air Lokasi sampel 1 Kali Surabaya II Jl. Mastrip/kedurus
7. 2.Kali mas ( Hulu) III Jl. Ngagel
8. 3.Kali mas ( Tengah) III Jembatan Keputran
9. 4.Kali mas (Hilir) III Jembatan Kebon Rojo
10. 5.Kali Wonokromo ( Hulu ) III Jl. Jagir
11. 6.Kali Wonokromo (Hilir) III Jembatan Merr C
12. 7.Kali Jeblokan (Hulu) III Jl. Petojo
13. 8.Kali Jeblokan (Hilir) III Jl. Kedung Cowek
14. 9.Kali Kebonagung III Jl. Rungkut Industri
15. 10.Kali Makmur III Jl. Lidah Kulon
16. 11.Bozem Wonorejo III Wisata Mangrove
17. 12.Bozem Morokrembangan III Jl. Kalianak
18. 13.Bozem Kedurus III Jl. Gunung Sari Indah Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2015 Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–96 penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup:
19. 1.Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
20. 2.Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
21. 3.Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik. Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo (Gambar II.18) dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi (Gambar II.19). Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan. Tabel II. 94 Jumlah Pemasangan PJU dengan LED dan pemasangan Solar Cell Jenis Lampu Satuan Jumlah (titik) 2011 2012 2013 2014 2015 Total PJU LED Unit 0 0 56 888 281 1225 PJU Konversi HPS ke LED Unit 0 0 225 375 328 928 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–97 Jenis Lampu Satuan Jumlah (titik) 2011 2012 2013 2014 2015 Total PJU Solar Cell Unit 4 4 8 8 0 24 Solar cell di Sekolah Adiwiyata Unit 0 0 0 18 0 18 Warning Light (APIL) Solar Cell Unit 0 0 0 40 26 66 Traffic Light (APIL) Solar Cell Unit 0 0 0 2 0 2 Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan ; Badan Lingkungan Hidup, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–98 Gambar II. 18 Peta Rumah Kompos/TPA yang sudah dan Berpotensi Menghasilkan Listrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–99 Gambar II. 19 Peta Lokasi Pembangunan Kincir Angin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–100 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PADsecara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada Tabel II.95. Tabel II. 95 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2011 - 2015 Tahun Jumlah Penduduk Wajib KTP Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP 2011 2.279.532 2.029.828 2012 2.346.704 2.136.309 2013 2.402.685 2.194.887 2014 2.160.362 2.026.310 2015 2.218.411 2.066.693 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2015 Dari data pada Tabel II.95 di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya.Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–101 Tim Penggerak PKK Kelurahan di Pemerintah Kota Surabaya adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.96 dan Tabel II.107. Tabel II. 96 Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2012 No. Kecamatan 2011 2012 Jumlah PKK Jumlah Kelompok Binaan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Jumlah PKK Jumlah Kelompok Binaan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 1 Asemrowo 5 5 1 5 11 2 2 Benowo 5 5 1 5 5 1 3 Bubutan 5 6 1 5 13 3 4 Bulak 5 6 1 5 8 2 5 Dukuh Pakis 4 4 1 4 7 2 6 Gayungan 4 4 1 4 6 2 7 Genteng 5 11 2 5 18 4 8 Gubeng 6 6 1 6 10 2 9 Gunung Anyar 4 4 1 4 7 2 10 Jambangan 4 4 1 4 5 1 11 Karangpilang 4 4 1 4 7 2 12 Kenjeran 4 5 1 4 15 4 13 Krembangan 5 7 1 5 20 4 14 Lakarsantri 6 7 1 6 11 2 15 Mulyorejo 6 6 1 6 6 1 16 Pabean Cantian 5 5 1 5 11 2 17 Pakal 5 5 1 5 11 2 18 Rungkut 6 9 2 6 9 2 19 Sambikerep 4 4 1 4 11 3 20 Sawahan 6 7 1 6 17 3 21 Semampir 5 5 1 5 32 6 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–102 Tabel II. 97 Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2013–2015 Jumlah PKK Jumlah Kelompok Binaan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Jumlah PKK Jumlah Kelompok Binaan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Jumlah PKK Jumlah Kelompok Binaan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 1 Asemrowo 5 602 120 3 593 198 3 593 198 2 Benowo 5 742 148 4 734 184 4 734 184 3 Bubutan 5 761 152 5 1390 232 5 1390 232 4 Bulak 5 795 159 4 513 103 4 513 103 5 Dukuh Pakis 4 745 186 4 732 183 4 732 183 6 Gayungan 4 1,118 279 4 604 121 4 604 121 7 Genteng 5 1,293 259 5 1007 252 5 1007 252 8 Gubeng 6 1,562 260 6 1593 266 6 1593 266 9 Gunung Anyar 4 1,056 264 4 745 149 4 745 149 10 Jambangan 4 2,751 687 4 774 129 4 774 129 11 Karangpilang 4 1,534 384 4 1028 171 4 1028 171 12 Kenjeran 4 729 182 4 4970 1243 4 4970 1243 13 Krembangan 5 721 144 5 1168 292 5 1168 292 14 Lakarsantri 6 872 145 6 761 152 6 761 152 15 Mulyorejo 6 914 152 6 657 131 6 657 131 16 Pabean Cantian 5 3,679 736 5 1201 240 5 1201 240 17 Pakal 5 817 163 4 820 205 4 820 205 18 Rungkut 6 1,252 209 6 1474 211 6 1474 211 19 Sambikerep 4 2,867 717 4 587 147 4 587 147 20 Sawahan 6 1,954 326 6 3679 736 6 3679 736 21 Semampir 5 657 131 5 3974 662 5 3974 662 22 Simokerto 5 942 188 5 1230 308 5 1230 308 23 Sukolilo 7 1,596 228 7 1527 255 7 1527 255 24 Sukomanunggal 6 1,781 297 6 1119 280 6 1119 280 25 Tambaksari 8 2,862 358 8 2598 325 8 2598 325 26 Tandes 6 1,201 200 6 1347 269 6 1347 269 27 Tegalsari 5 604 121 5 1339 335 5 1339 335 28 Tenggilis Mejoyo 5 3,656 731 4 1285 214 4 1285 214 29 Wiyung 4 2,008 502 4 755 189 4 755 189 30 Wonocolo 5 1,722 344 5 1060 177 5 1060 177 31 Wonokromo 6 3,974 662 6 2856 714 6 2856 714 Total 160 47,767 299 154 44,12 286 154 44,12 286 2013 No. Kecamatan 2014 Triwulan II 2015 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2015 Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–103 besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.98. Tabel II. 98 Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah PKK 160 160 160 154 154 2 Jumlah kelompok Binaan 188 364 47,767 44,120 44,120 3 Rata-rata Jumlah kelompok Binaan PKK 1 2 299 299 286 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2015 Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dengan penyelenggaraan kegiatan peningkatan keterampilan yang terdiri dari bidang usaha makanan dan minuman, handycraft, menjahit, pijat refleksi, dan aneka usaha seperti salon, tata rias, membatik, pembuatan pembersih rumah tangga. Pasca program pemberdayaan masyarakat yaitu terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sedangkan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat adalah KSM yang aktif melakukan usaha ekonomi produktif. Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif. Data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II.99. Tabel II. 99 Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2013 - 2015 Uraian 2013 2014 2015 Jumlah Keluarga Miskin Yang Telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif 1490 1655 1725 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–104 Dari data pada Tabel II.99 diatas kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi PD terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan. Sampai dengan tahun 2015, Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat sebanyak 100 persen dari total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat dasar yang telah dibentuk, baik yang bersifat aktif maupun pasif dalam pengembangan hasil produknya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.100 di bawah. Tabel II. 100 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2012 - 2015 No. Uraian 2012 2013 2014 2015 1 Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 280 148 431 95 2 Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat 280 148 431 95 3 % Program Pemberdayaan Masyarakat 100 100 100 100 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2015 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. II.3.2.8.1 Jumlah Akseptor KB Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–105 menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel II.101. Tabel II. 101 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Pasangan Usia Subur 474.973 481.915 543.387 481.687 508.380 2 Jumlah Akseptor KB 44.918 76.545 62.545 62.205 53.989 3 Rasio Akseptor KB (persen) 9,46 15,88 11,51 12,91 10,62 Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, Tahun 2015 II.3.2.8.2 Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi.Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka drop out peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel II.102. Tabel II. 102 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Pasangan Usia Subur 474.973 481.915 543.387 481.687 508.380 2 Jumlah Peserta Program KB Aktif 401.733 395.352 399.833 392.206 407.724 3 Cakupan Peserta KB Aktif 84,58 82,04 73,58 81,42 80,20 Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, Tahun 2015 Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah wanita usai subur (WUS) yaitu wanita usia 15-49 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–106 tahun. Pada tahun 2012 terdapat 208.175 WUS, tahun 2013 terdapat 783.715 WUS, Dan tahun 2014 terdapat 797.584 WUS Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator Total Fertility Rate (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata- rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.103. Tabel II. 103 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Total Fertility Rate (TFR) 1,865 1,851 1,863 1,809 N/A Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2015 Catatan : BPS belum merilis secara resmi capaian TFR Kota Surabaya Tahun 2015 II.3.2.8.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu: 1) melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga; 2) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih; 3) seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; 4) bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah; 5) bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan. Data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dapat dilihat pada Tabel II.104. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–107 Tabel II. 104 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah keluarga 654.734 685.468 684.363 712.172 N/A 2 Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I 191.483 189.246 187.152 193.550 N/A 3 persen Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera I 29,25 27,61 27,35 27,18 N/A Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, tahun 2015 Catatan : Realisasi tahun 2015 masih dalam proses penghitungan oleh Bapemas dan KB Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2014 dan 2015 terdapat 837 BKB, 112 BKR, dan 201 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Perhubungan Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki 4 terminal yang melayani angkutan umum dengan jenis bis dan angkutan kota (angkot) yang terdiri dari 2 terminal tipe A yaitu Terminal Purabaya dan Terminal Tambak Oso Wilangun, 1 terminal tipe B yaitu Terminal Joyoboyo dan 1 terminal tipe C yaitu Terminal Bratang dengan fluktuasi jumlah angkutan darat di Kota Surabaya pada tahun 2011 sejumlah 8.943 kendaraan, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 10.369 kendaraan, seperti yang disajikan pada Tabel II.105 Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, perlu dilakukan upaya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan keterpaduan dengan moda angkutan umum/transportasi lainnya. Tabel II. 105 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Terminal Bis 4 4 4 4 4 2 Jumlah Angkutan Darat 8.943 10.117 9.779 10.256 10.369 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–108 Untuk menunjukkan jumlah angkutan umum yang terdaftar dapat dilihat dari jumlah izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Data rasio ijin trayek angkutan umum secara rinci dapat dilihat, seperti yang disajikan pada Tabel II.106. Dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan umum, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum. Tabel II. 106 Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Penduduk 3.024.321 3.125.576 3.200.454 2.853.661 2.943.528 2 Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan 8.299 7.134 7.393 6.870 7.370 3 Rasio Izin Trayek 0,0027 0,002 0,002 0,0024 0,0025 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2016 Selain untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala dengan rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam Tabel II.117. Tabel II. 107 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum * 12.547 27.346 25.677 33.071 33.971 2 Jumlah kendaraan wajib uji KIR 85.488 93.511 94.415 100.091 102.052 3 Jumlah kendaraan yang diuji KIR 156.790 149.741 111.478 109.191 141.742 4 Jumlah kendaraan lulus uji KIR 147.569 146.575 106.728 104.069 103.902 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2015 Salah satu bentuk penyediaan perlengkapan jalan adalah berupa pemasangan rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah maupun rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu meningkat sejak tahun 2011 sebanyak 8.022 dan tahun 2015 sebanyak 11.283 seiring dengan pembangunan kota dan jalan. Dengan penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku para pengguna jalan dalam berkendara serta lebih taat terhadap peraturan. Selain itu, juga diperlukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan para pengguna jalan yaitu dengan kegiatan pembinaan keselamatan dalam berlalu lintas kepada masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–109 baik pelajar maupun masyarakat umum, agar dapat memahami pentingnya disiplin di jalan raya. Tabel II. 108 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Pemasangan Rambu-rambu 8.022 8.536 9.199 9.910 11.283 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2016 Komunikasi dan Informatika Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi. Pada tahun 2015 yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 90 Unit dengan rincian ketinggian 12 meter sebanyak 21 unit, 16 meter sebanyak 10 unit, 20 meter sebanyak 24 unit, 24 meter sebanyak 7 unit, 30 meter sebanyak 13 unit, 40 meter sebanyak 14 unit, dan 105 meter sebanyak 1 unit. Selain menggunakan menara, untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga. Tabel II. 109 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Menara (Tower) (unit) 103 97 73 91 90 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016 Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat http://www.surabaya.go.id. Selain halaman utama, juga terdapat 26 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–110 kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat. Tabel II. 110 Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2011 - 2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Website Milik Pemerintah Kota Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016 Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu bentuk pendayagunaan ini adalah dengan menggunakan aplikasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kota telah membangun 20 sistem informasi pelayanan perijinan dan 9 sistem informasi pelayanan non perijinan. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada Tabel II.111 Tabel II. 111 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan 4 7 3 5 5 2 Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan 1 2 2 0 0 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–111 UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melaui peningkatan produktivitas usaha. II.3.2.11.1 Koperasi Jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya mengalami peningkatan namun jika dilihat dari pertumbuhannya jumlah anggota koperasi mengalami penurunan, untuk itu perlu dilakukan upaya menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada Tabel II.112 Tabel II. 112 Jumlah Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah anggota koperasi 240.726 247.098 250.107 252.345 252.645 Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2015 Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil ditunjukkan dengan peningkatan jumlah koperasi aktif.Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel II.113. Tabel II. 113 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah koperasi 1.191 1.548 1.583 1.637 1.669 2 Jumlah koperasi aktif 1.148 1.250 1.295 1.357 1.403 3 persen koperasi aktif 96,39 80,75 81,81 82,90 84,06 Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2015 Jumlah koperasi aktif di surabaya mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan total volume usaha maka rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2015 mengalami penurunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–112 dibanding tahun 2011, untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan produktivitas koperasi. Tabel II. 114 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Koperasi Aktif 1.148 1.250 1.295 1.357 1.403 Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar) 1.879 1.333 1.455 1.597 1.605 Rasio 1,64 1,07 1,12 1,18 1,14 Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2015 II.3.2.11.2 UMKM Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM.Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.115. Tabel II. 115 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah seluruh UMKM 28.994 27.926 28.391 28.759 29.507 2 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 26.778 25.353 25.147 26.037 26.800 3 persenUsaha Mikro dan Kecil 92,36 90,79 88,57 90,54 90,83 Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2015 Penanaman Modal Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui multiplier effect yang di timbulkannya. Multiplier effect atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. II.3.2.12.1 PMA dan PMDN Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (direct investment) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–113 penanaman modal portofolio surat berharga (portofolio investment). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.116 di bawah ini. Tabel II. 116 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Proyek PMDN 12 9 6 9 6 2 Jumlah Proyek PMA 20 15 15 24 4 3 Total 32 24 21 33 10 Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2015 Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.117 di bawah ini. Tabel II. 117 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Persetujuan 1.1 Jumlah Proyek 75 73 31 76 35 1.2 Nilai Investasi (Rp Milyar) 1.388,95 4.678,92 900,53 1.653,75 3.648,67 (USD Juta) 435,41 121,51 31,95 184,17 38,53 2 Realisasi 2.1 Jumlah Proyek 32 24 21 33 20 2.2 Nilai Investasi (Rp Milyar) 748,13 4.695,08 516,88 639,63 828,42 (USD Juta) 25,43 11,18 1.160,72 45,29 14,66 Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2015 Nilai investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Realisasi investasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang didorong oleh investasi pada sektor informasi dan komunikasi. Investasi / penanaman modal langsung (direct invesment) dapat berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–114 Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, dimana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel II.118 di bawah ini. Tabel II. 118 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah PMA/PMDN 32 24 21 33 20 2 Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN 5.563 21. 011 11.113 2.171 616 3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 173,84 875,46 42,74 94,39 61,60 Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2015 Kepemudaan dan Olah Raga Pencapaian prestasi cabang olahraga tidak lepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya yang bersifat terbuka (outdoor) maupun tertutup (indoor) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan THOR, Lapangan Softball dan Hockey, Gelora 10 Nopember dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya telah membangun sebanyak 122 lapangan olahraga, tahun 2012 sebanyak 39 lapangan olahraga, tahun 2013 sebanyak 27 lapangan olahraga, tahun 2014 sebanyak 84 lapangan olahraga, dan sampai dengan tahun 2015 jumlah lapangan olahraga di Kota Surabaya meningkat menjadi 346 lapangan yang dibangun pada fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun pada tanah bekas kas desa di wilayah kota Surabaya. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel II.119. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–115 Tabel II. 119 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah lapangan olahraga 122 161 188 272 346 2 Jumlah penduduk 3.024.321 3.125.576 3.200.454 2.853.661 2.943.528 3 Rasio lapangan olahraga 1 : 24.790 1 : 19.413 1 : 17.023 1 : 10.491 1 : 8.507 Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Pemuda & Olahraga, 2015 Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Karena masih belum meratanya sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya maka Pemerintah Kota terus mengupayakan membangun lapangan - lapangan olahraga di tanah aset BTKD maupun lahan PSU (Prasarana, sarana dan utilitas) yang diserah terimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota. Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan generasi muda dapat memanfaatkan waktu, pikiran, dan tenaga yang dimiliki untuk diarahkan ke hal positif yang dapat meningkatkan kualitas dan prestasinya sehingga menjadi generasi muda yang kreatif dan inovatif. Berdasarkan data tahun 2014 dan 2015 atlit yang dibina pada tahun 2014 adalah sejumlah 1652 dan tahun 2015 sebanyak 1350. Jumlah atlit yang berprestasi pada tingkat regional mengalami peningkatan dari 431 atlit tahun 2014 menjadi 751 atlit pada tahun 2015. Atlit yang berprestasi pada tingkat nasional pada tahun 2014 terdapat 148 altit berprestasi tingkat nasional dan pada tahun 2015 hanya 96 atlit. Sedangkan prestasi internasional atlit pada tahun 2015 justru mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya 6 atlit, menjadi 10 atlit. Secara keseluruhan persentase Atlit yang berprestasi di Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 35persen menjadi 63persen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–116 Gambar II. 20 Persentase Atlet Berprestasi Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitanya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja. Pada tahun 2015 total sebanyak 180 kader anti kenakalan remaja telah terbentuk di Kota Surabaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–117 Gambar II. 21 Persebaran Lapangan Olahraga per Kelurahan Kota Surabaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–118 Statistik Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku PDRB Kota Surabaya dan Informasi Data Pokok Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka. Tabel II. 120 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 No. Dokumen 2011 2012 2013 2014 2015
22. 1.PDRB Kota Surabaya Ada Ada Ada Ada Tidak Ada
23. 2.PDRB Kecamatan Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada
24. 3.Informasi Data Pokok Surabaya Ada SAda Ada Ada Ada
25. 3.Surabaya Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Bappeko Surabaya, 2016 Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di SKPD masing- masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing SKPD, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dsb. Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada PRJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Kebudayaan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–119 II.3.2.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman – seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaran festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel II.121 di bawah ini. Tabel II. 121 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Tahun Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 2011 442 2012 493 2013 436 2014 449 2015 613 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016 II.3.2.15.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung / tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian / berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel. II.3.2.15.3 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Berikut ini adalah rekap data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada Tabel II.122 di bawah ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–120 Tabel II. 122 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah 180 185 216 257 273 2 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 180 185 216 257 243 3 persen pelestarian 100 100 100 100 89.01 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015 Indeks budaya lokal diukur melalui tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, persentase pengguna layanan baca yang dapat melakukan rewriting / retelling budaya lokal Kota Surabaya, dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Perpustakaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca. Tabel II. 123 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Perpustakaan Milik Pemda 1 1 2 2 2 2 Perpustakaan Milik Non Pemda 58 59 59 59 59 3 Total 59 60 61 61 61 Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–121 Tabel II. 124 Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah judul buku 87.053 98.236 112.413 119.256 126.482 2 Jumlah buku 334.774 452.696 572.444 714.160 780.970 Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–122 Gambar II. 22 Peta Sebaran TBM Terhadap Kepadatan Penduduk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–123 Jumlah kunjungan di layanan baca dan perpustakaan meningkat dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana dalam Tabel II.125. Pada tahun 2015 jumlah anggota baru rata-rata perbulan sebanyak 620 orang. Jumlah pengunjung perpustakaan ini antara lain adalah pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat maupun perpustakaan keliling. Tabel II. 125 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemkot 1.506.592 2.147.829 2.521.655 3.243.366 4.711.419 Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2015 Pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditekankan pada peningkatan jumlah kunjungan, selanjutnya perlu diukur pemanfaatan koleksi perpustakaan yang mendorong peningkatan minat baca. Selain itu, juga perlu peningkatkan kemampuan literasi terutama pada siswa sekolah yang dapat diukur melalui tes reading text leveling. Tes reading text leveling bertujuan untuk mengukur kemampuan membaca siswa apakah telah sesuai dengan level standar usia mereka. Tes reading text leveling sebelumnya belum pernah dilakukan sehingga perlu diupayakan dalam 5 tahun ke depan. Kearsipan Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. PD yang menerapkan arsip secara baku merupakan PD yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–124 disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar. Data pengelolaan arsip secara baku selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.126. Tabel II. 126 Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
26. 1.Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku 79 117 155 193 226
27. 2.Jumlah SKPD 232 232 232 232 226
28. 3.Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 34 50 67 83 100 Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2015 Pada periode sebelumnya, seluruh PD telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Selanjutnya kualitas pengelolaan arsip perlu disesuaikan dengan ketentuan. Berikut ini adalah Tabel II.127 tentang peningkatan SDM pengelola kearsipan Kota Surabaya selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. . Tabel II. 127 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 6 6 6 3 3 Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan,2015 Pada tahun 2012 dan tahun 2013 kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pembekalan, pelatihan, pendampingan, evaluasi, lomba sistem tata kearsipan pola baru dan penyusunan jadwal retensi arsip. Pada tahun 2014 dan 2015, kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi serta lomba teknis sistem tata kearsipan pola baru. II.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–125 Kelautan dan Perikanan Perkembangan kelautan dan perikanan disurabaya dapat dilihat pada Tabel II.128 dan Tabel II.129. Tabel II. 128 Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Total Nilai Tambah PDRB 261.772.342,4 293.180.803,8 327.802.039,6 365.354.831,1 406.196.760,34 Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan 394.019,8 452.925,1 532.318,2 589.117,3 655.562,01 Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB 0,15persen 0,15persen 0,16persen 0,16persen 0,16persen Sumber : BPS Kota Surabaya, 2016 Nilai tambah sub kategori kelautan dan perikanan relatif dapat mengikuti perkembangan PDRB Kota dengan kontribusi yang relatif stabil yaitu pada kisaran 0,16persen lebih besar dibandingkan sub kategori pertanian. Berdasarkan data produksi perikanan belum menunjukkan peningkatan hasil produksi yang maksimal, oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan produktivitas pada sektor perikanan dan kelautan. Data terkait dengan jumlah produksi usaha perikanan laut, perikanan tambak, perairan umum, kolam, dan jaring apung dapat disajikan pada Tabel II.129. Tabel II. 129 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Jenis Usaha Jumlah Produksi (ton) 2011 2012 2013 2014 2015
29. 1.Perikanan Laut 7.119,89 7.031,16 7.441,27 7.292,45 6.840,06 2. Perikanan Tambak 7.932,84 7.593,18 6.906,91 6.530,32 6.785,15
30. 3.Perairan umum 264,55 269,27 273,14 277,02 88,49
31. 4.Kolam 923,67 991,86 1.044,125 1.025,88 1.101,27
32. 5.Jaring Apung - - - 140,41 139,18 Jumlah 16.240,95 15.885,47 15.665,45 15.266,08 14.954,15 Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–126 Meskipun produksi perikanan mengalami penurunan sebagaimana tabel diatas, namun tingkat konsumsi ikan mengalami peningkatan sebagaimana Tabel II.130 Tabel II. 130 Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn) 24,7 26,32 28,95 32,06 35,2 2 Target Nasional (Kg/kap/thn) 31,64 32,39 34 38 40 3 Persentase Konsumsi Ikan (persen) 78,07 81,26 85,15 84,37 88 Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2015 Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II.131 mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya. Tabel II. 131 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
33. 1.Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 279.230 323.037 350.017 742.084 638.583
34. 2.Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 9.194.116 9.561.881 11.122.194 15.929.745 15.099.061 Jumlah 9.473.346 9.884.918 11.472.211 16.671.829 15.737.644 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015 Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan objek wisata sebagaimana Tabel II.132. jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke surabaya masih relatif kecil, hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–127 ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–128 Tabel II. 132 Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Kunjungan Persentase (persen) Jumlah Kunjungan Persentase (persen) Jumlah Kunjungan Persentase (persen) Jumlah Kunjungan Persentase (persen) Jumlah Kunjungan Persentase (persen) THP Kenjeran 297.941 6,98 605.327 9,01 374.577 6,36 526.617 9,43 493.191 8,17 Kenjeran Park 600.280 14,07 800.090 11,9 1.281.079 21,75 670.529 12,01 715.690 11,86 Taman Prestasi 79.110 1,85 99.780 1,48 33.582 0,57 32.872 0,59 31.553 0,52 Taman Hiburan Rakyat 41.896 0,98 46.886 0,7 40.717 0,69 15.359 0,28 16.960 0,28 Taman Remaja Surabaya 433.762 10,17 567.213 8,44 435.717 7,4 382.276 6,85 354.230 5,87 Monumen Tugu Pahlawan 104.431 2,45 140.564 2,09 132.371 2,25 166.565 2,98 223.463 3,70 Kawasan Wisata Religi Ampel 1.191.984 27,94 2.001.233 29,78 1.899.097 32,24 1.950.698 34,93 2.040.476 33,82 Masjid Al- Akbar 51.485 1,21 55.979 0,83 58.940 1 25.149 0,45 38.027 0,63 Masjid Cheng Ho 17.956 0,42 25.545 0,38 28.050 0,48 18.583 0,33 24.914 0,41 Kebun Binatang 1.000.322 23,45 1.562.566 23,25 1.007.020 17,09 1.121.246 20,08 1.148.465 19,03 Monumen Kapal Selam 8.993 0,21 27.564 0,41 12.422 0,21 18.286 0,33 181.032 3,00 Monumen Jalesveva Jayamahe 36.767 0,86 94.284 1,4 53.795 0,91 43.734 0,78 15.065 0,25 Loka Jala Srana 33.396 0,78 79.196 1,18 53.466 0,91 42.217 0,76 30.762 0,51 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–129 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Kunjungan Persentase (persen) Jumlah Kunjungan Persentase (persen) Jumlah Kunjungan Persentase (persen) Jumlah Kunjungan Persentase (persen) Jumlah Kunjungan Persentase (persen) Rumah wafat WR. Soepratman 1.394 0,033 3.096 0,05 2.614 0,04 960 0,02 470 0,01 Makam DR. Soetomo 1.438 0,034 1.631 0,02 6.745 0,11 9.602 0,17 3.554 0,06 Patung Djoko Dolog 1.100 0,026 2.065 0,03 2.101 0,04 3.114 0,06 1.627 0,03 Balai Pemuda 58.953 1,38 103.572 1,54 93.545 1,59 80.241 1,44 264.875 4,39 House Of Sampoerna 110.153 2,58 170.731 2,54 140.421 2,38 176.710 3,16 194.700 3,23 Ciputra Water Park 191.126 4,48 329.919 4,91 226.523 3,85 283.722 5,08 233.388 3,87 Museum Kesehatan 3.313 0,08 3.891 0,06 8.438 0,14 15.342 0,27 21.687 0,36 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata 4.266.521 100 6.721.132 100 5.891.220 100 5.583.822 100 6.034.129 100 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–130 Pertanian Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya, sebagaimana Tabel II.133- Tabel II.135 berikut: Tabel II. 133 Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Total Nilai Tambah PDRB 261.772.342,4 293.180.803,8 327.802.039,6 365.354.831,1 406.196.760,3 Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian 66.790,6 70.903,0 75.559,1 82.456,9 91.158,0 Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB 0,03persen 0,02persen 0,02persen 0,02persen 0,02persen Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya relatif kecil mengingat keterbatasan lahan pertanian dan terjadinya alih fungsi di kawasan perkotaan. Hal ini dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian khususnya tanaman pangan utama, untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Tabel II. 134 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
35. 1.Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton) 15.541,34 13.687,41 10.986,57 9.424,51 11.177,96
36. 2.Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha) 1.634,00 1.600,00 1.593,00 1.687,00 1.760,31
37. 3.Produktivitas (ton/ha) 6,01 5,96 5,56 5,59 6,35 Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–131 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar di Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Meskipun mengalami penurunan di tahun sebelumnya, produktivitas padi di Kota Surabaya mengalami peningkatan. Nyatanya luas lahan pertanian di Kota Surabaya yang semakin sempit karena tergerus dengan pemakaian lahan pembangunan gedung, produktivitas padi di Kota Surabaya dapat ditingkatkan. Kondisi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pertanian. Rincian jumlah produksi hasil pertanian dapat dilihat pada Tabe II.135 berikut: Tabel II. 135 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
38. 1.Jumlah Produksi Padi (ton) 15.541,34 13.687,41 10.986,57 9.424,51 11.177,96
39. 2.Jumlah Produksi Jagung (ton) 310,80 337,81 185,09 366,43 948,79
40. 3.Jumlah Produksi Lombok (ton) 442,2 58,2 115,43 115,43 299,00
41. 4.Jumlah Produksi Sayur (ton) 1.053,32 476,3 566,37 566,37 584,81
42. 5.Jumlah Produksi Buah (ton) 3.237,00 9.380,00 10.058,57 10.058,57 3.726,10 Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2016 Perdagangan Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana Tabel II.136-Tabel II.138. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–132 Tabel II. 136 Jumlah Pasar Modern Di Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 No Jenis Pasar Modern Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 1 Factory Outlet 31 31 31 31 31 2 Supermarket 39 39 35 35 48 3 Minimarket 354 354 465 348 476 4 Departement Store 18 18 18 18 8 5 Mall/Plaza 26 26 25 24 33 6 Waralaba Asing 29 29 29 29 29 Total 458 474 497 603 625 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD. Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola. Tabel II. 137 Pasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 No Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 1 Pasar Sememi/ Bandarejo Pasar Sememi/ Bandarejo Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan) Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan 2 Pasar Kenjeran Pasar Kenjeran Pasar Kenjeran (Lanjutan) Pasar Gunung Anyar (Lanjutan) Pasar Gunung Anyar (Lanjutan) 3 Pasar Gunung Anyar Pasar Gunung Anyar Pasar Gunung Anyar (Lanjutan) Nambangan/ Kenjeran Nambangan/ Kenjeran 4 Pasar Jambangan Pasar Jambangan Pasar Jambangan (Lanjutan) Kakahrejo Kakahrejo Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–133 No Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 5 Pasar Sumberejo Wiyung Dupak Dupak 6 Pasar Wiyung Dupak Sumber : Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Tabel II. 138 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2011 – 2015 Cabang Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Selatan 19 16 16 17 17 Timur 27 22 22 22 22 Utara 33 33 33 28 28 Total 79 71 71 67 67 Sumber : PD Pasar Surya Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari ijin usaha perdagangan yang mengalami peningkatan cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun, sebagaimana pada Tabel II.139 berikut: Tabel II. 139 Jumlah Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2011 –2015 No Jenis Perusahaan Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 1 Perdagangan 9.040 9.348 12.515 12.803 14,666 2 Industri 389 356 318 303 309 T o t a l 7,277 10.655 12.833 13.106 14.975 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–134 terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/city logistic.Persebaran kawasan industri, pergudangan, pusat-pusat perdagangan & jasa, serta simpul logistik dapat dilihat pada Gambar II.23. Aktivitas perdagangan dikota surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor yang tercermin dari Tabel II.140. Tabel II. 140 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015* 1 Nilai Ekspor (US $) 17.545.307.329 15.448.541.322 14.898.848.075 18.022.413.011 16.452.486.419 2 Nilai Impor (US $) 15.971.249.647 16.852.596.453 17.303.578.574 17.056.615.375 14.888.180.928 3 Nilai Ekspor Bersih (US $) 1.574.057.682 (1.404.055.130) (2.404.730.499) 965.797.636 1.564.305.491 Sumber: Bank Indonesia, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–135 Gambar II. 23 Peta Rencana Pola Ruang, Industri dan Pergudangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–136 II.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan Pilihan Non Pelayanan Dasar Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program. Tabel II. 141 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 87,93 persen 89,66 persen 89,66 persen 89,66 persen 88,33 persen Sumber : Bappeko Surabaya, 2016 Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata- rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–137 Tabel II. 142 Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Uraian 2014 2015 Rata-rata penyerapan angggaran kegiatan 82,66 74,35 Sumber : Bappeko diolah, 2016 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah II.3.4.2.1 Tata Kelola Pemerintahan Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel II.143. Tabel II. 143 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
43. 1.Tingkat Akuntabilitas Kinerja - C CC CC B
44. 2.Nilai Evaluasi SAKIP - 47,71 52,34 57,48 60,20 Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015 Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada standard operational procedure (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD. Tabel II.144 menampilkan peningkatan pemrosesan produk inti yang juga berafiliasi dengan peningkatan kinerja ketatalaksanaan perangkat daerah. Tabel II. 144 Persentase Pemrosesan Produk Inti (Core Business) yang Memiliki Prosedur Tetap Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
45. 1.Jumlah produk inti 240 240 240 240 240
46. 2.Jumlah pemrosesan produk inti 75 89 101 132 185
47. 3.Persentase pemrosesan produk inti 31,25 persen 37,08 persen 42,08 persen 55 persen 77 persen Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–138 Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus mensinkronkan produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan pada Tabel II.145. Tabel II. 145 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
48. 1.Jumlah rancangan produk hukum 60 113 90 89 87
49. 2.Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan 60 113 90 89 87
50. 3.Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan 100persen 100persen 100persen 100persen 100persen Sumber : Bagian Hukum, 2015 II.3.4.2.2 Pelayanan Publik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.146 berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–139 Tabel II. 146 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Survey Kepuasan Masyarakat Ada Ada Ada Ada Ada Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya 78,21 77,53 77,60 77,13 78,29 Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015 Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2015 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2015 dilaksanakan pada 31 Kelurahan, 31 Kecamatan, 63 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Kelurahan sejumlah 25 Kelurahan masuk kategori baik dan 6 Kelurahan masuk kategori sangat baik, serta untuk Kecamatan sejumlah 26 Kecamatan masuk kategori baik dan 5 Kecamatan masuk kategori sangat baik. Sedangkan untuk 6 2 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan, keseluruhannya masuk kategori baik. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belum semua unit pelayanan publik termasuk dalam kategori sangat baik. II.3.4.2.3 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–140 Tabel II. 147 Persentase Kerjasama Perdagangan yang Ditindaklanjuti Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
51. 1.Jumlah MoU Kerjasama 15 15 12 23 22
52. 2.Jumlah MoU Kerjasama Perdagangan yang Ditindaklanjuti 14 14 10 23 22
53. 3.Persentase MoU Kerjasama Perdagangan yang Ditindaklanjuti 93,33 persen 93,33 persen 83,33 persen 100 persen 100 persen Sumber : Bagian Kerjasama, 2015 Tabel II. 148 Persentase Kerjasama Non Perdagangan yang Ditindaklanjuti Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
54. 1.Jumlah MoU Kerjasama 2 3 6 14 11
55. 2.Jumlah MoU Kerjasama Non Perdagangan yang Ditindaklanjuti 2 2 6 13 11
56. 3.Persentase MoU Kerjasama Non Perdagangan yang Ditindaklanjuti 100persen 66,67persen 100persen 92,86persen 100persen Sumber : Bagian Kerjasama, 2015 Salah satu kerjasama yang dijalin adalah kerjasama dengan Pemerintah Daerah di kawasan sekitar, yakni:

(1)Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui:
1. a.Kesepakatan Bersama Nomor 120.1/135/012/2015 dan 415.4/4708/436.2.3/2015 pada Tanggal 14 September 2015 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–141
2. b.Perjanjian Kerjasama Nomor 181.4/2063/013/2013 dan 180/4617/436.1.2/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemanfaatan Mata Air Umbulan dan Pendistribusian Air Minum kepada Kota Surabaya
3. c.Perjanjian Kerjasama Nomor 120.1/82/012/2015 dan 415.4/4760/436.2.3/2015 pada Tanggal 15 September 2015 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Kesepakatan Bersama Nomor 30 Tahun 1991 dan 119/057/adpum/2014 pada tanggal 13 Agustus 1998 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum “PURABAYA” di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo. Pengawasan Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Tabel II.149 menunjukkan penurunan jumlah pelanggaran disiplin aparatur sehingga dapat disimpulkan bahwa aparatur mengalami peningkatan disiplin secara signifikan. Tabel II. 149 Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur, Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah pelanggaran disiplin 92 58 12 27 27 Sumber : Inspektorat, 2015 II.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel II.150 menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–142 Tabel II. 150 Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
  1. 1.Jumlah pejabat struktural 1636 1556 1629 1654 1645
  2. 2.Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural 1267 1245 1371 1320 1387
  3. 3.Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural 77,44 persen 80,01 persen 84,16 persen 79,81 persen 84,32 persen Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2015 II.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. II.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat konsumsi rumah tangga, produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut: Tabel II. 151 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2011-2014 Tahun Konsumi Rumah Tangga perkapita Total Makanan persen Non Makanan persen 2011 380.116 40,49 558.590 59,51 938.706 100,00 2012 391.145 39,79 591.893 60,21 983.038 100,00 2013 429.746 41,24 612.342 58,76 1.042.088 100,00 2014 511.325 36,82 877.523 63,18 1.388.848 100,00 Sumber: BPS Kota Surabaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–143 Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat. Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana Tabel II.152 berikut: Tabel II. 152 Produktivitas Ekonomi di Kota SurabayaTahun 2011-2015 Uraian Tahun 2011 2012 2013 2014 2015* Angkatan Kerja (orang) 1.475.147 1.419.677 1.473.465 1.465.502 1.468.094 PDRB (Juta Rp) 261.772.342 293.180.804 327.926.130 365.073.140 407.703.252 Produktivitas (Juta per orang) 177,46 206,51 222,55 249,11 277,71 Sumber: BPS Kota Surabaya diolah, 2015 Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–144 Tabel II. 153 Perkembangan PDRB Kategori Tranportasi dan Pergudangan Sumber : BPS, 2016 II.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Penataan Ruang Pada tahun 2015, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer. 2011 2012 2013 2014 2015 12.475.013,6 14.197.124,8 16.243.530,7 19.016.375,3 21.369.674,6 1 Angkutan Rel 90.657,1 97.157,0 114.014,2 151.459,0 194.327,6 2 Angkutan Darat 2.924.482,8 3.197.128,6 3.735.578,8 4.278.765,5 4.829.863,8 3 Angkutan Laut 1.720.253,0 2.026.001,1 2.352.535,1 2.942.710,4 3.343.306,0 4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 70.497,0 64.223,6 71.768,4 76.754,0 84.079,4 5 Angkutan Udara 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir 7.669.123,7 8.812.614,5 9.969.634,2 11.566.686,5 12.918.097,7 6,24 5,49 5,89 7,94 5,59 1 Angkutan Rel 2,25 40,08 20,40 15,36 16,12 2 Angkutan Darat 0,77 1,11 6,85 6,17 6,37 3 Angkutan Laut 0,52 7,35 7,24 11,82 8,71 4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 8,36 0,10 10,60 6,86 5,26 5 Angkutan Udara 6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir 9,95 6,51 5,15 7,57 4,35 Transportasi dan Pergudangan Transportasi dan Pergudangan Nilai PDRB ADHB Laju Pertumbuhan Uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–145 Tabel II. 154 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha) 25.374,40 25.374,40 25.374,40 25.374,40 25.374,40 2 Luas Wilayah Produktif (ha) 23.665,80 23.665,80 23.665,80 23.665,80 23.665,80 3 Persentase luas wilayah produktif (persen) 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 Sumber: RTRW Kota Surabaya Tabel II. 155 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha) 25.374,40 25.374,40 25.374,40 25.374,40 25.374,40 2 Luas Wilayah Industri (ha) 2.506,40 2.506,40 2.506,40 2.506,40 2.506,40 3 Rasio luas wilayah industri (persen) 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 Sumber: RTRW Kota Surabaya Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya dan tetap pada tahun 2014. Tabel II. 156 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Luas Seluruh Wil. Budidaya (ha) 25.374,40 25.374,40 25.374,40 25.374,40 25.374,40 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–146 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2 Luas Wilayah Perkotaan (ha) 25.374,40 25.374,40 25.374,40 25.374,40 25.374,40 3 Rasio luas wilayah perkotaan (persen) 100 100 100 100 100 Sumber: Review RTRW Kota Surabaya Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya. Perhubungan Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan cukup tajam. Terlihat pada tahun 2011 jumlah kendaraan sebanyak 1.645.212 kendaraan, dan menjadi 2.361.250 kendaraan pada tahun 2015. Hal ini tidak sebanding dengan peningkatan panjang jalan Kota Surabaya di mana pada tahun 2011 panjang jalannya mencapai sejumlah 1.504.843 meter dan pada tahun 2015 panjang jalan meningkat menjadi 1.683.116 meter saja. Namun pada kondisi jalan yang ada di Surabaya, lama jam sibuk yang ada pada tahun 2011 6 jam 36 menit sampai dengan Tahun 2015 6 jam 21 menit belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui Traffic Demand Management yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan. Tabel II. 157 Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Panjang Jalan (m) 1.504.843 1.427.754 1.677.980 1.679.140 1.683.116 2 Jumlah Kendaraan 1.645.212 1.800.415 2.062.811 2.285.382 2.361.250 Sumber: Dinas Perhubungan, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–147 Dalam Gambar II.24 menunjukkan lokasi dan sebaran titik-titik kemacetan yang perlu segera ditangani serta lokasi dan titik perlengkapan jalan mulai dari traffic light, warning light, PCTL (Pedestrian Crossing Traffic Light) di kota Surabaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–148 Gambar II. 24 Peta Titik Kemacetan, Warning Light, PCTL, dan Traffic Light Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–149 Drainase Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut. Berdasarkan Tabel II.158 dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 luasan wilayah genangan sebesar 2.213 ha, dan pada Tahun 2015 tercapai sebesar 1.271 ha. Tabel II. 158 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Luas Wilayah Genangan (ha) 2.213 1.614 1.372 1.303 1.271 Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, 2015 Gambar II.26 menunjukkan kontur tanah, sebaran area dan lama genangan, saluran primer, sekunder, dan tersier, serta lokasi rumah pompa. Dapat dilihat bahwa genangan dengan lama 1 sampai 2 jam hanya terjadi di beberapa lokasi. Faktor penyebab terjadinya genangan tersebut diantaranya pembangunan saluran belum tuntas dan terhubung dengan saluran lainnya. Adapun di wilayah barat, genangan dapat menjadi semakin parah jika terdapat limpasan dari Kali Lamong. Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (smart water level) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut (Gambar II.25). Hingga sekarang, smart water level telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–150 Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan smart water level di rumah pompa lainnya. Gambar II. 25 Perangkat Smart Water Level Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–151 Gambar II. 26 Peta Genangan dan Sistem Drainase Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–152 Air Bersih Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih dari tahun 2011 sampai dengan 2015 juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan prosentase cakupan layanan air bersih seperti pada Tabel II.159 di bawah. Tabel II. 159 Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Total Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih 2.270.751 2.389.497 2.495.737 2.585.137 2.997.360 2 Jumlah Penduduk * 2.719.237 2.750.357 2.772.450 2.790.414 3.234.925 3 Cakupan Layanan Air Bersih (%) 83,51 86,88 90,02 92,64 92,66 Sumber: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2015 Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter, pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter air pelanggan. Hingga tahun 2015 cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya telah mencapai 92,66persen dan akan terus dioptimalkan pelayanannya dalam mencapai target 100persen sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional pada program 100-0-
  4. 100.Informasi persebaran jumlah pelanggan PDAM dapat dilihat pada Gambar II.27. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–153 Gambar II. 27 Peta Jumlah Pelanggan PDAM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–154 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya sampai tahun 2015 sejumlah 82.009 titik. Tabel II. 160 PJU yang Dikelola Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011-2015 Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2015 Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota. II.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Keamanan dan Ketertiban Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demontrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel II.161 berikut: Tahun Jumlah PJU (Titik) 2011 4.018 2012 4.333 2013 4.978 2014 6.390 2015 6.960 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–155 Tabel II. 161 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Bidang politik 35 31 32 86 90 2 Ekonomi 54 116 122 91 126 3 Kasus pemogokan kerja 40 84 81 63 115 4 Jumlah unjuk rasa 129 231 235 240 331 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2015 Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, namun kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya. Peta peristiwa unjuk rasa tahun 2015 dan persebaran prasarana ketertiban umum terlampir pada Gambar II.28 (terlampir). Seperti disajikan pada Tabel II.162 dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Tabel II. 162 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
  5. 1.Jumlah Perda Terkait Perijinan 1 3 2 1 1
  6. 2.Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa 1 3 0 0 0
  7. 3.Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan 0 0 0 0 1 Sumber : Bagian Hukum 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–156 Gambar II. 28 Peta Peristiwa Unjuk Rasa Tahun 2015 dan Persebaran Prasarana Ketertiban Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–157 II.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana Tabel II.163. Tabel II. 163 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah lulusan S1 294.104 312.354 319.424 291.423 297.023 2 Jumlah lulusan S2 19.430 19.982 20.517 18.914 19.647 3 Jumlah lulusan S3 899 982 1.050 1.100 1.204 4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 314.433 333.318 340.991 311.437 317.874 5 Jumlah penduduk 3.024.321 3.125.576 3.200.454 2.853.661 2.943.528 6 Rasio lulusan S1/S2/S3 0,104 0,107 0,107 0,109 0,108 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya. Tabel II. 164 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2011 s.d 2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah penduduk usia <15 tahun 650.681 684.385 703.649 613.554 636.425 2 Jumlah penduduk usia >64 tahun 183.987 190.385 199.105 170.895 182.446 3 Jumlah penduduk usia tidak produktif 834.668 874.770 902.754 784.449 818.871 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 II–158 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 4 Jumlah penduduk usia 15-64 tahun 2.189.653 2.250.805 2.297.700 2.069.212 2.124.657 5 Rasio ketergantungan 0,381 0,389 0,393 0,379 0,385 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–1 III BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Dalam melaksanakan pembangunan, setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju petumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah. III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–2 III.1.1.1 Pendapatan Daerah Sumber utama pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya menunjukkan trend pertumbuhan yang positif, khususnya dari peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Surabaya selama 5 tahun ke belakang menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surabaya yang semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan proporsi dana perimbangan terhadap Pendapatan Daerah semakin kecil sebagaimana terlihat pada Tabel III.1 di bawah ini. Tabel III.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015* 1 1.886.514.301.581 2.279.613.848.832 2.791.580.050.709 3.307.323.863.978 4.035.203.260.099 20,94% 1.1 Pajak Daerah 1.488.358.147.753 1.852.977.636.886 2.154.652.323.797 2.427.647.860.148 2.738.899.424.558 16,57% 1.2 Retribusi Daerah 209.834.317.888 183.482.993.435 229.680.153.172 270.112.725.497 537.221.184.663 32,28% 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 75.962.115.306 97.696.057.373 111.967.697.969 120.856.635.210 135.324.221.731 15,78% 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 112.359.720.634 145.457.161.138 295.279.875.771 488.706.643.123 623.758.429.146 56,40% 2 963.419.947.354 1.433.067.691.897 1.460.891.497.629 1.488.374.891.545 1.384.772.424.683 11,40% 2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 225.590.330.815 299.746.830.080 255.690.446.250 246.211.550.026 206.314.915.900 -0,43% 2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak 8.692.232.539 18.467.773.817 15.247.050.379 21.419.313.519 23.946.332.783 36,83% 2.3 Dana Alokasi Umum 679.262.759.000 1.061.625.528.000 1.160.025.693.000 1.200.889.359.000 1.147.385.486.000 16,16% 2.4 Dana Alokasi Khusus 49.874.625.000 53.227.560.000 29.928.308.000 19.854.669.000 7.125.690.000 -33,71% 3 909.100.178.376 921.620.397.924 982.822.168.576 1.256.742.362.516 1.198.609.257.856 7,82% 3.1 Hibah 600.000.000 - - - - 0,00% 3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 509.508.087.368 594.448.090.669 613.629.385.380 779.576.048.153 707.673.658.856 9,43% 3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 386.951.310.320 309.819.125.000 360.003.798.001 448.340.154.000 463.025.317.000 6,02% 3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10.364.000.000 16.777.000.000 8.238.075.000 2.836.580.000 3.107.400.000 -11,26% 3.5 Dana Bagi Hasil Lainnya 1.551.780.688 558.714.255 950.910.195 2.360.319.363 - 38,60% 3.6 Dana Insentif Daerah - - - - - 0,00% 3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 125.000.000 17.468.000 - 23.629.261.000 24.802.882.000 -20,26% 3.759.034.427.311 4.634.301.938.653 5.235.293.716.914 6.052.441.118.039 6.618.584.942.638 15,30% Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Daerah Uraian Tahun PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Rata-Rata Pertumbuhan Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2016 *) : unaudited Berdasarkan pada Tabel III.1 diatas, rata-rata pertumbuhan realisasi PAD Kota Surabaya pada tahun 2011-2015 sebesar 20,94%, sementara rata-rata pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan sebesar 11,40% dan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 7,82%. Secara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–3 umum, realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,30%. III.1.1.2 Belanja Daerah Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kota sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Pada periode 2011-2015 realisasi belanja daerah Kota Surabaya terdapat pada Tabel III.2 berikut ini. Tabel III.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Surabaya Tahun 2011-2015 A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.707.668.118.574 1.868.245.698.669 1.944.921.621.316 2.144.031.754.098 2.210.930.962.109 6,72%
  8. 1.Belanja Pegawai 1.377.173.082.114 1.601.256.346.557 1.685.058.820.769 1.842.969.821.699 1.947.986.566.023 9,14%
  9. 2.Belanja Bunga 2.903.307.374 2.223.619.192 - - - 0,00%
  10. 3.Belanja Subsidi - - - - - 0,00%
  11. 4.Belanja Hibah 325.744.017.586 258.999.514.331 253.316.709.088 300.184.342.399 262.211.825.086 0,00%
  12. 5.Belanja Bantuan Sosial 1.046.730.000 867.500.000 853.703.500 89.670.000 - 0,00%
  13. 6.Belanja Bagi Hasil - 1.200.000.000 5.088.082.959 - - 0,00%
  14. 7.Belanja Bantuan Keuangan 644.213.000 644.208.000 604.305.000 787.920.000 732.571.000 4,29%
  15. 8.Belanja Tidak Terduga 156.768.500 3.054.510.589 - - - 0,00% B. BELANJA LANGSUNG 2.046.042.295.317 2.430.904.524.411 3.112.358.043.032 3.563.346.711.956 4.286.785.256.118 20,41%
  16. 1.Belanja Pegawai 337.939.443.824 307.548.751.752 364.203.647.706 344.917.914.825 375.203.969.094 3,23%
  17. 2.Belanja Barang dan Jasa 1.164.991.205.504 1.210.639.630.540 1.466.759.779.178 1.814.062.371.710 2.126.871.567.694 16,50%
  18. 3.Belanja Modal 543.111.645.989 912.716.142.120 1.281.394.616.149 1.404.366.425.421 1.784.709.719.330 36,28% C. TOTAL BELANJA 3.753.710.413.891 4.299.150.223.081 5.057.279.664.348 5.707.378.466.054 6.497.716.218.227 14,72% Uraian Rata-Rata Pertumbuhan No. 20152014201320122011 Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2016 Kondisi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Pada tahun 2011, total belanja sebesar Rp3.753,71 Miliar dan pada tahun 2012 sebesar Rp4.299,15 Miliar. Pada tahun 2013 total belanja Pemerintah Kota Surabaya mencapai Rp5.057,27 Miliar dan pada tahun 2014 sebesar Rp5.707,37 Miliar. Pada tahun 2015 total belanja Pemerintah Kota sebesar Rp6.497.72 Miliar. Rata-rata pertumbuhan total belanja Pemerintah Kota Surabaya pada periode tahun 2011-2015 mencapai 14,72%, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–4 Langsung sebesar 6,72% dan rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 20,41%. III.1.1.3 Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2011-2015) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.3 berikut ini: Tabel III.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Pertumbuhan 1
4. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) & Silpa BLUD 505.770.166.765 502.999.263.251 805.523.587.176 977.089.154.745 1.311.544.540.067 28,78%
5. b.Pencairan Dana Cadangan - - - - - 0,00%
6. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - - 0,00%
7. d.Penerimaan pinjaman daerah - - - - - 0,00%
8. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman 2.865.831.392 150.659.092 - 29.733.336 5.865.433 -68,75%
9. f.Penerimaan piutang daerah - - - - - 0,00% 508.635.998.157 503.149.922.343 805.523.587.176 977.118.888.081 1.311.550.405.500 28,64% 2 0,00%
10. a.Pembentukan dana cadangan - - - - - 0,00%
11. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - 6.448.485.000 10.637.000.000 15.292.000.000 27,18%
12. c.Pembayaran Pokok Utang 10.960.748.326 32.882.244.978 - - - 25,00%
13. d.Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - 0,00% 10.960.748.326 32.882.244.978 6.448.485.000 10.637.000.000 15.292.000.000 57,08% 497.675.249.831 470.267.677.365 799.075.102.176 966.481.888.081 1.296.258.405.500 29,87%Pembiayaan Neto Uraian Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2016 Berdasarkan Tabel III.3 diatas tampak bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan netto Kota Surabaya mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 29,87% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 28,64% dan rata-rata pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan 57,08%. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,78%. III.1.2 Neraca Daerah Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah Kota Surabaya tahun 2011-2015 tampak pada tabel berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–5 Tabel III.4 Neraca Daerah Kota Surabaya Tahun 2011-2015 URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Pertumbuhan ASET ASET LANCAR 1 Kas di Kas Daerah 506.259.735.246 802.394.710.664 978.204.777.202 1.238.263.150.105 1.290.168.646.277 27,80% 2 Kas di Bendahara Penerimaan 300.738.179 699.959.598 1.351.684.885 108.286.008 102.002.060 32,02% 3 Kas di Bendahara Pengeluaran 125.737.773 245.871.790 182.819.245 83.538.522 471.212.349 119,91% 4 Piutang Lainnya
14. a.Kas di BLUD 21.743.429.587 32.847.216.892 33.903.803.393 92.413.827.518 128.571.536.275 66,50%
15. b.Kas di Bendahara Kapitasi - - - 14.144.539.444 32.372.760.641 32,22% 5 Investasi Jangka Pendek - - 6 Piutang Pajak 609.739.454.344 574.367.758.421 579.935.528.005 599.682.744.180 643.070.387.536 1,45% 7 Piutang Retribusi 11.670.364.705 35.452.090.268 57.984.042.394 67.406.396.625 32.062.905.328 57,79% 8 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 274.277.461 274.277.461 0,00% 9 Piutang PAD Lainnya 70.470.342.259 75.268.588.007 138.610.115.263 8.383.744.230 23.500.288.216 44,33% 10 Piutang Transfer 107.179.019.459 137.137.019.217 27,95% 11 Piutang Pendapatan Lainnya 13.321.665.340 27.356.521.351 105,35% 12 Penyisihan Piutang (391.173.156.534) (431.166.027.040) (462.155.735.877) (495.384.515.002) (498.858.569.495) 6,33% 13 Belanja Dibayar Dimuka 917.359.531 651.188.879 -29,01% 14 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 271.360.000 271.360.000 322.530.472 353.308.881 283.777.522 2,18% 15 Persediaan 45.694.662.972 55.241.462.852 70.501.232.580 68.524.785.490 142.415.270.385 38,39% JUMLAH ASET LANCAR 875.102.668.530 1.145.622.991.453 1.398.840.797.561 1.715.672.127.792 1.959.579.224.002 22,47% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–6 URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Pertumbuhan INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen 1 Investasi Non Permanen Lainnya 4.230.491.400 4.083.307.955 3.979.113.717 3.949.380.381 3.943.514.948 -1,73% 2 Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya (4.160.683.087) (4.072.557.955) (3.977.388.717) (3.949.380.381) (3.943.514.948) -1,33% Jumlah Investasi Non Permanen 69.808.313 10.750.000 1.725.000 - - -67,14% Investasi Permanen 1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 906.876.229.753 1.697.195.623.389 1.826.647.396.407 1.894.028.603.745 1.978.728.564.089 25,73% 2 Investasi Permanen Lainnya - - Jumlah Investasi Permanen 906.876.229.753 1.697.195.623.389 1.826.647.396.407 1.894.028.603.745 1.978.728.564.089 25,73% JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 906.946.038.067 1.697.206.373.389 1.826.649.121.407 1.894.028.603.745 1.978.728.564.089 25,73% ASET TETAP 1 Tanah 26.362.731.077.483 26.360.913.183.990 25.927.505.754.852 26.475.340.943.249 26.812.508.407.126 0,43% 2 Peralatan Mesin 1.084.161.627.493 1.388.948.910.302 1.596.950.573.699 1.780.486.966.955 2.148.121.157.338 18,81% 3 Gedung dan Bangunan 1.794.339.244.300 2.021.660.083.969 2.394.705.500.119 2.862.272.113.054 3.276.765.564.182 16,28% 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.194.003.803.452 2.379.557.319.283 2.774.347.096.373 3.304.614.532.028 4.008.325.100.709 16,36% 5 Aset Tetap Lainnya 34.458.820.629 46.519.609.130 48.740.161.129 71.967.855.601 139.666.973.284 45,37% 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 14.668.396.523 78.467.798.615 161.959.038.059 195.717.827.531 145.015.970.295 134,07% 7 Akumulasi Penyusutan - (2.701.546.433.938) - JUMLAH ASET TETAP 31.484.362.969.880 32.276.066.905.289 32.904.208.124.230 34.690.400.238.418 33.828.856.738.994 1,85% ASET LAINNYA 1 Tuntutan Ganti Rugi 64.164.000 87.906.000 9.999.800 12.837.500 -7,75% 2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 140.005.452.346 186.112.082.293 186.112.082.293 186.112.082.293 233.005.726.595 14,53% 3 Aset Tidak Berwujud 3.795.515.976 5.019.695.615 5.981.739.201 6.174.598.511 6.340.276.305 14,33% 4 Akumulasi Amortisasi - - 5 Aset Lain-lain 30.873.992.924 48.731.944.556 1.129.013.717.565 113.540.014.781 134.507.716.538 550,79% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–7 URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Pertumbuhan JUMLAH ASET LAINNYA 174.674.961.246 239.927.886.464 1.321.195.445.059 305.836.695.385 373.866.556.937 108,35% JUMLAH ASET 33.441.086.637.722 35.358.824.156.595 37.450.893.488.257 38.605.937.665.340 38.141.031.084.022 3,38% KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 25.312.504.952 30.522.494.216 36.371.110.734 33.360.515.522 37.096.634.610 10,67% 2 Pendapatan Diterima Dimuka 507.208.629 - - 6.784.388.304 225.519.076.200 781,02% 3 Utang Belanja 10.960.748.326 - - - 40.704.464.891 -100,00% 4 Utang Jangka Pendek Lainnya 32.628.110.196 41.424.922.063 64.041.510.452 65.037.395.378 53.217.973.973 16,23% JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 69.408.572.103 71.947.416.279 100.412.621.186 105.182.299.203 356.538.149.674 71,74% JUMLAH KEWAJIBAN 69.408.572.103 71.947.416.279 100.412.621.186 105.182.299.203 356.538.149.674 71,74% EKUITAS 1 EKUITAS 33.349.756.568.971 35.286.876.740.316 37.350.480.867.071 38.500.755.366.136 37.784.492.934.348 3,22% JUMLAH EKUITAS 33.349.756.568.971 35.286.876.740.316 37.350.480.867.071 38.500.755.366.136 37.784.492.934.348 3,22% KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Kepada Pemerintah Pusat 21.921.496.649 - - - - -100,00% Jumlah Kewajiban Jangka panjang 21.921.496.649 - - - - -100,00% JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 33.441.086.637.722 35.358.824.156.595 37.450.893.488.257 38.605.937.665.340 38.141.031.084.022 3,38% Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–8 Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio keuangan Kota Surabaya Tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut. Tabel III.5 Analisis Rasio Keuangan Kota Surabaya Tahun 2013-2015 Uraian 2013 2014 2015 Rasio lancar (current ratio) 13,93 16,31 5,50 Rasio quick (quick ratio) 13,23 15,66 5,10 Rasio total hutang terhadap total aset 0,003 0,003 0,009 Rasio hutang terhadap modal 0,003 0,003 0,009 Rata-rata umur piutang 22,16 22,83 25,78 Rata-rata umur persediaan 325,50 370,26 270,31 Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 2016, diolah Dari Tabel III.5 diatas terlihat bahwa pada tahun 2013 rasio lancar Pemerintah Kota Surabaya sebesar 13,93 dan pada tahun 2014 rasio lancar mengalami peningkatan menjadi 16,31 dan pada tahun 2015 rasio lancar Pemerintah Kota Surabaya sebesar 5,50. Hal ini menunjukan likuiditas Pemerintah Kota Surabaya cukup bagus karena kemampuan membayar utangnya tinggi. Trend quick rasio hampir sama polanya dengan current rasio. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2015, tetapi tingginya quick rasio memberikan jaminan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Surabaya dalam melunasi utang jangka pendeknya masih sangat tinggi. Rasio utang terhadap aset serta utang terhadap total modal menunjukan tingkat leverage Pemerintah Kota Surabaya. Nilai leverage Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2013-2015 menunjukan kisaran angka dibawah 3%. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kota Surabaya didanai dari modal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–9 sendiri. Rendahnya tingkat leverage mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya pada kondisi yang kuat. Piutang merupakan hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Rata-rata umur piutang mengukur efisiensi pengolahan piutang suatu instansi, serta menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Pada tahun 2013, rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Surabaya sebesar 22,16 dan pada tahun 2014 sebesar 22,83. Sedangkan pada tahun 2015 rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Surabaya menjadi 25,78. Rata-rata umur persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup popular untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya instansi mengontrol modal yang ada pada persediaan. Rata-rata umur persediaan pada Pemerintah Kota relatif berfluktuatif, namun menunjukan kecenderungan yang semakin membaik. Pada tahun 2013, rata- rata umur persediaan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 325,50 dan pada tahun 2014 naik menjadi 370,26. Sedangkan pada tahun 2015 rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Surabaya menjadi 270,31. III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–10 III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Surabaya Tahun 2011-2015 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel III.2, gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Surabaya selama 5 tahun (2011-2015) tampak pada tabel III.6 di bawah ini. Tabel III.6 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Proporsi rata-rata A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 45,49% 43,46% 38,46% 37,57% 34,03% 39,80%
  1. 1.Belanja Pegawai 36,69% 37,25% 33,32% 32,29% 29,98% 33,90%
  2. 2.Belanja Bunga 0,08% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
  3. 3.Belanja Subsidi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  4. 4.Belanja Hibah 8,68% 6,02% 5,01% 5,26% 4,04% 5,80%
  5. 5.Belanja Bantuan Sosial 0,03% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01%
  6. 6.Belanja Bagi Hasil 0,00% 0,03% 0,10% 0,00% 0,00% 0,03%
  7. 7.Belanja Bantuan Keuangan 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
  8. 8.Belanja Tidak Terduga 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% B. BELANJA LANGSUNG 54,51% 56,54% 61,54% 62,43% 65,97% 60,20%
  9. 1.Belanja Pegawai 9,00% 7,15% 7,20% 6,04% 5,77% 7,04%
  10. 2.Belanja Barang dan Jasa 31,04% 28,16% 29,00% 31,78% 32,73% 30,54%
  11. 3.Belanja Modal 14,47% 21,23% 25,34% 24,61% 27,47% 22,62% C. TOTAL BELANJA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2015 Dari data Tabel III.6 di atas, menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir (tahun 2011-2015) proporsi belanja langsung meningkat terus, dan di dalam belanja langsung tersebut proporsi belanja pegawainya semakin menurun dan belanja modalnya semakin meningkat. III.2.1.2 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Surabaya Tahun 2011-2015 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel III.2, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2011-2015 dirinci pada Tabel III.7 berikut ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–11 No. Tahun Anggaran Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (juta Rupiah) Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Juta Rupiah) Proporsi 1 2011 1.830.531,33 3.764.671,16 48,62% 2 2012 2.004.924,75 4.332.032,47 46,28% 3 2013 2.141.809,08 5.063.728,15 42,30% 4 2014 2.278.156,25 5.718.015,47 39,84% 5 2015 2.383.603,12 6.523.008,22 36,54% 42,72%rata-rata Tabel III.7 Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2015 Berdasarkan tabel diatas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di kota Surabaya pada tahun 2011-2015 terus mengalami penurunan. Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kota Surabaya adalah sebesar 42,72%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD kota Surabaya relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBD. III.2.2 Analisis Pembiayaan Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukan bahwa realisasi belanja Kota Surabaya masih di bawah (lebih kecil) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–12 pada realisasi pendapatan sehingga pada periode tersebut Kota Surabaya mengalami surplus anggaran, sebagaimana tampak pada Tabel III.8 berikut: Tabel III.8 Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
  12. 1.Realisasi Pendapatan Daerah 3.759.034.427.311 4.634.301.938.654 5.235.293.716.914 6.052.441.118.040 6.636.028.438.255 Dikurangi Realisasi :
  13. 2.Belanja Daerah 3.753.710.413.891 4.299.150.223.081 5.057.279.664.348 5.707.378.466.054 6.497.716.218.227
  14. 3.Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.960.748.326 32.882.244.978 6.448.485.000 10.637.000.000 25.292.000.000 Surplus/(Defisit) Riil 5.324.013.420 335.151.715.573 178.014.052.566 345.062.651.986 138.312.220.028 Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2015 Dari Tabel III.8 diatas tampak bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2015 Kota Surabaya mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada periode 2011 sampai 2015 dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2011-2015) terlihat pada Tabel III.9 berikut ini: Tabel III.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Surabaya Tahun 2011-2015 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 505.770.166.765 502.999.263.251 805.419.392.938 977.089.154.745 1.311.544.540.067 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - 5 Penerimaasn Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2.865.831.392 150.659.092 104.194.238 29.733.336 2.083.333 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - - 2013 2014 2015No. Uraian 2011 2012 Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2015 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Surabaya selama periode 2011-2015 diantaranya bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2011-2015) tampak pada Tabel III.10 berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–13 Tabel III.10 Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015
  15. 1.Realisasi Pendapatan Daerah 3.759.034.427.311 4.634.301.938.654 5.235.293.716.914 6.052.441.118.040 6.636.028.438.255 Dikurangi Realisasi :
  16. 2.Belanja Daerah 3.753.710.413.891 4.299.150.223.081 5.057.279.664.348 5.707.378.466.054 6.497.716.218.227
  17. 3.Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.960.748.326 32.882.244.978 6.448.485.000 10.637.000.000 25.292.000.000 A. DEFISIT RIIL 5.324.013.420 335.151.715.573 178.014.052.566 345.062.651.986 138.312.220.028 Realisasi Penerimaan Pembiayaan
  18. 4.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 505.770.166.765 502.999.263.251 805.419.392.938 977.089.154.745 1.311.544.540.067
  19. 5.Pencairan Dana Cadangan - - - - -
  20. 6.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - -
  21. 7.Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -
  22. 8.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2.865.831.392 150.659.092 104.194.238 29.733.336 2.083.333
  23. 9.Penerimaan Piutang Daerah - - - - - B. Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 508.635.998.157 503.149.922.343 805.523.587.176 977.118.888.081 1.311.546.623.400 A-B Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 502.999.263.251 805.419.392.939 977.089.154.742 1.311.544.540.068 1.424.566.843.428 No. Uraian Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2015 Di tengah tingginya kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah dan terbatasnya sumber dana, maka pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang cukup potensial. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman daerah yang bersumber dari Masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal. III.3 Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–14 keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. III.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel III.11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–15 Tabel III.11 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya (dalam Jutaan Rupiah) No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Pertumbuhan A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 865.261,75 925.487,10 952.057,89 985.817,15 1.055.700,31 5,12%
  24. 1.Belanja Gaji dan Tunjangan 856.992,68 916.002,70 941.416,89 979.806,37 1.049.761,19 5,22%
  25. 2.Belanja Penerimaan Pimpinan & Anggota DPRD, dan Ops KDH/WKDH 5.365,76 6.060,78 5.552,92 6.010,79 5.939,12 2,91%
  26. 3.Belanja Bunga 2.903,31 2.223,62 - - - -30,85%
  27. 4.Belanja Bagi Hasil - 1.200,00 5.088,08 - - 56,00% B. BELANJA LANGSUNG 1.046.541,77 1.164.598,92 1.327.498,88 1.648.485,31 1.798.117,32 14,63%
  28. 1.Belanja Program Pendidikan dan Kesehatan 766.094,16 873.848,38 940.843,99 1.131.870,34 1.276.297,73 13,70%
  29. 2.Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3.034,00 1.842,00 1.498,00 1.002,00 1.036,00 -21,92%
  30. 3.Belanja Jasa Kantor (tagihan bln listrik, telp, air dan sejenisnya) 262.738,01 273.427,30 366.692,18 493.967,96 498.362,84 18,44%
  31. 4.Belanja sewa gedung/kantor 8.606,21 7.783,98 7.663,02 9.129,13 9.305,30 2,49%
  32. 5.Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 6.069,39 7.697,28 10.801,69 12.515,88 13.115,45 21,95% C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.960,75 32.882,24 6.448,49 10.637,00 25.292,00 80,58%
  33. 1.Pembentukan Dana Cadangan - - 6.448,49 10.637,00 25.292,00 50,68%
  34. 2.Pembayaran Pokok utang 10.960,75 32.882,24 - - - 25,00% D TOTAL 1.922.764,27 2.122.968,27 2.286.005,26 2.644.939,47 2.879.109,63 10,66% (Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–16 Berdasarkan Tabel III.11, Pertumbuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya dari Belanja Tidak Langsung pada tahun 2012 sebesar 6,96%, tahun 2013 sebesar 2,87%, tahun 2014 sebesar 3,55%, dan pada tahun 2015 sebesar 7,09% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,12%. Dari berbagai komponen Belanja Tidak Langsung untuk Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama tersebut, sumbangan yang paling besar disumbang dari Belanja gaji dan tunjangan yang pertumbuhannya mencapai 6,89% pada tahun 2012, tahun 2013 sebesar 2,77%, tahun 2014 sebesar 4,08%, dan tahun 2015 sebesar 7,14%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,22%. Pertumbuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari Belanja Langsung selama 5 Tahun Anggaran terakhir mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2012 tumbuh sebesar 11,28%, tahun 2013 sebesar 13,99%, tahun 2014 sebesar 24,18%, dan tahun 2015 sebesar 9,08% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,63%. Dari berbagai komponen Belanja Langsung untuk Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama tersebut, sumbangan yang paling besar adalah kontribusi dari Belanja Program Pendidikan dan Kesehatan, yaitu tumbuh sebesar 14,07% pada tahun 2012, pada tahun 2013 tumbuh sebesar 7,67%, pada tahun 2014 tumbuh sebesar 20,30% dan pada tahun 2015 tumbuh sebesar 12,76% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,70%. Pertumbuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya selama tahun 2011-2015 dari pengeluaran pembiayaan relatif berfluktuasi. Pada tahun 2012, pengeluaran pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 200%, dan pada tahun 2013 mengalami tumbuhan negatif sebesar 80,39%, pada tahun 2014 pengeluaran pembiayaan mengalami pertumbuhan positif sebesar 64,95% dan 137,77% pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 80,58%. Pertumbuhan pengeluaran pembiayaan tersebut terutama dikarenakan adanya pembentukan dana cadangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–17 III.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Surabaya juga bergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh Pemerintah Kota. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-2021 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat kota. Arah kebijakan keuangan daerah bermanfaat untuk:
  35. 1.Menopang proses pembangunan kota yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional dan visi spesifik Pemerintah Kota Surabaya.
  36. 2.Menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
  37. 3.Meminimalkan resiko fiskal sehingga keberlanjutan anggaran Kota dapat terjamin Proyeksi data disusun berdasarkan data masa lalu, kebijakan-kebijakan yang akan diambil pada masa depan, dan asumsi yang digunakan. III.3.2.1 Proyeksi Pendapatan Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat Surabaya yang sentosa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kota Surabaya terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–18 Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Adapun kebijakan terkait Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: III.3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan PAD di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:
  38. 1.Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
  39. 2.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
  40. 3.Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
  41. 4.Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
  42. 5.Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
  43. 6.Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
  44. 7.Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–19
  45. 8.Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik.
  46. 9.Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait. III.3.2.1.2 Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus transparan, demokratis dan adil. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. III.3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–20 ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Dalam menghitung proyeksi pendapatan, asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:
  47. 1.Proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan asumsi:
16. a.Perhitungan didasarkan atas potensi dari pertumbuhan bangunan-bangunan tinggi dan dari bangkitan ekonomi di Kota Surabaya.
17. b.Perhitungan potensi dari bangunan tinggi didasarkan atas data pendaftaran IMB dan SKRK dari tahun 2012- April 2016 dan asumsi pertumbuhan dimasa yang akan datang
  1. 2.Proyeksi BPHTB berdasarkan asumsi potensi dari pertumbuhan aktivitas jual beli properti di kota Surabaya
  2. 3.Proyeksi Pajak Hotel berdasarkan asumsi:
18. a.Perhitungan proyeksi pajak hotel didasarkan atas rata-rata okupansi dari hotel sebesar 58%
19. b.Dengan menggunakan rata-rata jumlah kamar per hotel per kelas dan rata- rata tarif hotel per hotel per kelas dan asumsi kenaikan okupansi dan tarif kamar 7% per tahun (berdasarkan PDRB Akomodasi)
  1. 4.Proyeksi Pajak Restoran berdasarkan asumsi:
20. a.Perhitungan didasarkan atas data wajib pajak restoran
21. b.Disumsikan rata-rata pertumbuhan unit restoran sebesar 6% per tahun
  1. 5.Proyeksi Pajak Air Bawah berdasarkan asumsi Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dari PDAM dan mengurangi penggunaan air bawah tanah oleh masyarakat
  2. 6.Proyeksi Pajak Reklame berdasarkan asumsi Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyesuaian regulasi khususnya untuk vidiotron dengan melakukan perhitungan pajaknya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan pendekatan harga kontrak per setiap kali penayangan materi/iklan
  3. 7.Proyeksi Pajak Hiburan berdasarkan asumsi:
22. a.Peningkatan proyeksi pajak hiburan setiap tahunnya dipengaruhi oleh peningkatan even yang akan diadakan di Kota Surabaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–21
23. b.Selain dari peningkatan even, diasumsikan terdapat penambahan gedung hiburan
  1. 8.Proyeksi Pajak Parkir berdasarkan asumsi:
24. a.jumlah kapasitas disesuaikan dengan luas rata-rata daya tampung parkir sesuai kriteria objek pajak
25. b.Tingkat Turn over disesuaikan dengan kendaraan yang parkir
26. c.Penentuan Turn over yang meningkat dengan mempertimbangkan luas lahan yang tidak bertambah namun tingkat keramaian yang semakin meningkat
  1. 9.Proyeksi Pajak Penerangan Jalan berdasarkan asumsi:
27. a.Peningkatan proyeksi pajak penerangan setiap tahunnya diasumsikan oleh peningkatan jumlah bangunan
28. b.diasumsikan adanya kenaikan tarif dasar listrik
  1. 10.Proyeksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan asumsi :
29. a.adanya moratorium (penghentian sementara) penerimaan Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 maka untuk Dana Alokasi Umum diproyeksikan terjadi peningkatan dikarenakan bagian yang diterima masing-masing daerah semakin besar seiring dengan peningkatan APBN
30. b.belum adanya rencana dari Pemerintah Pusat untuk pemekaran wilayah
31. c.pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya berbanding lurus dengan penjualan kendaraan bermotor sehingga meningkatkan bagi hasil pajak provinsi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan hal-hal diatas, secara umum proyeksi pendapatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 7,66%. Proyeksi pendapatan Kota Surabaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 disajikan seperti tampak pada Tabel III.12 berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–22 Tabel III.12 Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 2017 2018 2019 2020 2021 1
32. a.Pajak Daerah 2.817.640.000.000 3.127.522.197.439 3.360.501.219.935 3.657.201.342.312 4.626.948.508.000 4.976.514.441.501 12,27%
33. b.Retribusi Daerah 372.365.814.285 356.434.317.471 374.011.351.037 397.929.532.885 416.128.082.861 434.270.889.441 3,20%
34. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 128.374.577.382 165.911.576.799 180.616.102.156 194.957.824.071 209.347.832.405 223.613.970.337 12,05%
35. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 520.778.000.102 482.315.743.703 562.870.817.951 591.417.478.493 566.007.327.221 581.399.179.903 2,56% 3.839.158.391.769 4.132.183.835.413 4.477.999.491.079 4.841.506.177.761 5.818.431.750.488 6.215.798.481.181 10,23% 2
36. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 385.205.000.630 406.694.959.258 425.920.859.507 446.074.789.337 466.235.751.387 487.323.759.481 4,82%
37. b.Dana Alokasi Umum 1.233.380.404.000 1.319.717.032.280 1.412.097.224.540 1.510.944.030.257 1.616.710.112.375 1.729.879.820.242 7,00%
38. c.Dana Alokasi Khusus 111.064.651.680 514.980.968.680 514.980.968.680 514.980.968.680 514.980.968.680 514.980.968.680 72,74% 1.729.650.056.310 2.241.392.960.218 2.352.999.052.727 2.471.999.788.274 2.597.926.832.442 2.732.184.548.402 9,98% 3
39. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 998.877.266.211 1.023.211.516.337 1.039.592.385.145 1.063.832.089.462 1.090.998.745.137 1.118.907.295.395 2,30%
40. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 403.916.317.000 -100,00%
41. c.Dana Bagi Hasil Lainnya 1.359.339.223 -100,00%
42. d.Lian-lain pendapatan daerah yang sah 5.000.000.000 4.789.500.000 4.933.185.000 5.081.180.550 5.233.615.967 5.390.624.446 1,56% 1.409.152.922.434 1.028.001.016.337 1.044.525.570.145 1.068.913.270.012 1.096.232.361.103 1.124.297.919.841 -3,60% 6.977.961.370.513 7.401.577.811.968 7.875.524.113.950 8.382.419.236.048 9.512.590.944.033 10.072.280.949.425 7,66% Rata-Rata Pertumbuhan Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah URAIAN PENDAPATAN APBD Tahun 2016 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Jumlah Dana Perimbangan Sumber : SKPD Penghasil dan Tim Anggaran, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–23 III.3.2.2 Proyeksi Belanja Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada beberapa yang di lakukan, yaitu:
  1. 1.Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SiLPA) ataupun dana dana yang bersifiat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) perlu dipertimbangkan jika akan dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–24
  2. 2.Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (sufficient condition) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kota Surabaya. Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (performance-based budgeting). Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain:
  3. 1.Belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan sejenisnya;
  4. 2.Belanja langsung yang dipergunakan menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi kota berupa belanja modal, belanja barang jasa dan belanja operasional lainnya. Dalam upaya mewujudkan ”Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”, perlu dilakukan pembenahan tata ruang, pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melakukan efisiensi belanja. Di samping itu, perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (participatory budgeting) dengan melibatkan seluruh stakeholders. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota, perlu dikembangkan model pembiayaan public-private partnership. Kebijakan belanja Pemerintah Kota Surabaya diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:
43. a.Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–25 meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja antara lain dilakukan dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat, melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program, dan melakukan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
44. b.Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
45. c.Tolok Ukur dan Target Kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (performance-based budgeting).
46. d.Optimalisasi Belanja Langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, sesuai ketentuan.
47. e.Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–26 Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Pada setiap tahunnya, Belanja daerah nantinya akan dikelompokkan dalam Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan, Perpustakaan; dan Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Perdagangan. Sementara Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Perencanaan, serta Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Proyeksi belanja Kota Surabaya pada tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel III.13 berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–27 Tabel III.13 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2021 2017 2018 2019 2020 2021 1
48. a.Belanja Pegawai 2.241.967.802.267 2.291.060.757.818 2.323.868.511.654 2.384.742.004.376 2.446.620.325.937 2.509.375.985.749 2,28%
49. b.Belanja Bunga - - - - - - 0,00%
50. c.Belanja Subsidi 19.005.408.000 19.005.408.000 19.005.408.000 19.005.408.000 19.005.408.000 19.005.408.000 0,00%
51. d.Belanja Hibah 98.660.397.981 95.398.455.891 106.954.913.431 106.954.913.431 106.954.913.431 106.954.913.431 1,76%
52. e.Belanja Bantuan Sosial - - - - - - 0,00%
53. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 610.626.050 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 4,56%
54. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa 2.082.656.755 2.076.869.303 2.178.635.899 2.285.389.058 2.397.373.122 2.514.844.405 3,86%
55. h.Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,00% 2.372.326.891.053 2.418.291.491.012 2.462.757.468.984 2.523.737.714.865 2.585.728.020.489 2.648.601.151.585 2,23% 2
56. a.Belanja Pegawai 492.278.000.818 388.650.535.077 409.252.203.950 434.542.855.530 500.752.297.183 526.177.029.297 2,15%
57. b.Belanja Barang dan Jasa 3.015.011.290.025 3.252.231.558.983 3.424.626.529.862 3.636.258.954.862 4.190.300.223.847 4.403.054.636.096 7,93%
58. c.Belanja Modal 2.059.459.145.460 2.279.068.408.046 2.399.877.743.025 2.548.183.534.045 2.936.439.391.599 3.085.531.438.347 8,49% 5.566.748.436.303 5.919.950.502.105 6.233.756.476.837 6.618.985.344.437 7.627.491.912.629 8.014.763.103.740 7,63% 7.939.075.327.356 8.338.241.993.117 8.696.513.945.821 9.142.723.059.302 10.213.219.933.118 10.663.364.255.325 6,11% Jumlah Belanja Tidak Langsung Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Langsung Jumlah Belanja Langsung JUMLAH BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung BELANJA DAERAH URAIAN APBD Tahun 2016 PROYEKSI Sumber : Tim Anggaran, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–28 Pada Tabel III.13 diatas tampak bahwa proyeksi belanja daerah Kota Surabaya tahun 2016-2021 terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Estimasi pertumbuhan belanja tidak langsung dari tahun 2016-2021 memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 2,23% dengan pertumbuhan di tiap tahunnya yang fluktuatif. Sedangkan estimasi pertumbuhan belanja langsung dari tahun 2016-2021 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,63%. Sehingga, pertumbuhan belanja Kota Surabaya secara keseluruhan dari tahun 2016-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,11%. III.3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Pada periode tahun 2016-2021, pembiayaan netto Kota Surabaya diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 9,15%. Proyeksi Pembiayaan Kota Surabaya tahun 2016-2021 tampak pada Tabel III.14 berikut. Tabel III.14 Proyeksi Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 2017 2018 2019 2020 2021 1
59. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) & Silpa BLUD 981.113.956.843 955.671.058.485 834.989.831.871 770.303.823.254 710.628.989.085 601.083.305.900 -9,23%
60. b.Pencairan Dana Cadangan - - - - - - 0,00%
61. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - - - 0,00%
62. d.Penerimaan pinjaman daerah - - - - - - 0,00%
63. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - - - - - 0,00%
64. f.Penerimaan piutang daerah - - - - - - 0,00% 981.113.956.843 955.671.058.485 834.989.831.871 770.303.823.254 710.628.989.085 601.083.305.900 -9,23% 2
65. a.Pembentukan dana cadangan - - - - - - 0,00%
66. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 20.000.000.000 19.006.877.335 14.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 -11,98%
67. c.Pembayaran Pokok Utang - - - - - - 0,00%
68. d.Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - - 0,00% 20.000.000.000 19.006.877.335 14.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 -11,98% 961.113.956.843 936.664.181.150 820.989.831.871 760.303.823.254 700.628.989.085 591.083.305.900 -9,15% URAIAN APBD Tahun 2016 PROYEKSI Rata-Rata Pertumbuhan PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto Sumber : Tim Anggaran, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–29 III.3.2.4 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Proyeksi terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja wajib dan mengikat ini merupakan belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya, seperti gaji dan tunjangan pegawai, bunga, belanja kantor, dan belanja sejenisnya. Sedangkan belanja prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya selama periode 2016- 2021 diproyeksikan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 kebutuhannya sebesar Rp3.289,77 Miliar, meningkat menjadi Rp3.658,87 Miliar atau meningkat sebesar 11,22% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 menjadi Rp4.287,23 Miliar atau meningkat sebesar 17,17%. Pada tahun 2019 diperkirakan kebutuhan belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp4.792,31 Miliar atau mengalami peningkatan sebesar 11,78%. Pada tahun 2020 kebutuhan belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama meningkat menjadi Rp5.348,09 Miliar atau meningkat sebesar 11,60%, dan pada tahun 2021 menjadi Rp5.571,40 Miliar atau meningkat sebesar 4,18%. Selama periode 2016-2021, rata-rata pertumbuhan Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Surabaya adalah sebesar 11,19% dengan rincian rata-rata pertumbuhan Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen Belanja Tidak Langsung sebesar 3,78%, rata-rata pertumbuhan Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen Belanja Langsung sebesar 15,03%, dan rata-rata pertumbuhan Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari pengeluaran pembiayaan sebesar -11,98%. Selanjutnya, Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel III.15 berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–30 Tabel III.15 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-Rata Pertumbuhan A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.218.938.615.531 1.265.932.014.699 1.289.918.238.868 1.346.698.503.990 1.405.684.278.047 1.466.935.813.157 3,78%
  1. 1.Belanja Gaji dan Tunjangan 1.209.193.883.686 1.256.047.908.904 1.280.034.133.073 1.336.814.398.195 1.395.800.172.252 1.457.051.707.362 3,80%
  2. 2.Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 9.134.105.795 9.134.105.795 9.134.105.795 9.134.105.795 9.134.105.795 9.134.105.795 0,00%
  3. 3.Belanja Bunga
  4. 4.Belanja Bagi Hasil 610.626.050 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 4,56% B BELANJA LANGSUNG 2.050.831.960.000 2.373.938.550.098 2.983.315.707.152 3.435.614.797.372 3.932.415.447.769 4.094.467.117.769 15,03%
  5. 1.Belanja Program Pendidikan dan Kesehatan 1.589.123.930.000 1.830.132.890.098 2.342.222.677.152 2.679.215.017.372 3.039.329.797.769 3.039.329.797.769 14,20%
  6. 2.Belanja beasiswa pendidikan PNS 1.704.000.000 1.761.820.000 1.821.820.000 1.883.410.000 1.947.320.000 2.013.400.000 3,39% 3 Belanja jasa kantor (tagihan listrik, telp, air dan sejenisnya 419.969.100.000 497.429.110.000 589.176.010.000 697.844.910.000 826.556.940.000 979.008.890.000 18,44%
  7. 4.Belanja sewa gedung kantor 21.624.510.000 22.162.650.000 22.714.180.000 23.279.440.000 23.858.760.000 24.452.500.000 2,49%
  8. 5.Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 18.410.420.000 22.452.080.000 27.381.020.000 33.392.020.000 40.722.630.000 49.662.530.000 21,95% C PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000 19.006.877.335 14.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 -11,98%
  9. 1.Pembentukan dana cadangan 20.000.000.000 19.006.877.335 14.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 -11,98%
  10. 2.Pembayaran pokok utang 3.289.770.575.531 3.658.877.442.132 4.287.233.946.020 4.792.313.301.362 5.348.099.725.816 5.571.402.930.926 11,19%TOTAL ( A+B+C) Sumber : Tim Anggaran, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–31 III.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021) dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya. Berikut ini disajikan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Tabel III.16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Pendapatan 6.977.961.370.513 8.303.328.087.990 9.071.315.885.043 9.949.965.260.606 11.134.587.069.789 12.568.953.131.091 2 Pencaiaran Dana Cadangan - - - - - - 3 Sisa lebih riil anggaran 981.113.956.843 905.107.826.654 834.989.831.871 770.303.823.254 710.628.989.085 601.083.305.900 Total Penerimaan 7.959.075.327.356 9.208.435.914.644 9.906.305.716.914 10.720.269.083.860 11.845.216.058.874 13.170.036.436.991 4 Belanja wajib & mengikat serta prioritas utama 3.289.770.575.531 3.658.877.442.132 4.287.233.946.020 4.792.313.301.362 5.348.099.725.816 5.571.402.930.926 Kapasitas riil kemampuan keuangan 4.669.304.751.825 4.698.371.428.320 4.423.279.999.801 4.360.409.757.940 4.875.120.207.302 5.101.961.324.399 Sumber : Tim Anggaran, 2016 Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III, yaitu sebagai berikut: Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan minimal 20% (duapuluh persen), monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 III–32 dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas II, Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Rencana alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 menurut kelompok prioritas disajikan melalui Tabel III.17 berikut: Tabel III.17 Rencana Alokasi Penggunaan Kapasitas Keuangan Kota Surabaya Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2016 - 2021 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 7.959.075.327.356 8.357.248.870.453 8.710.513.945.821 9.152.723.059.302 10.223.219.933.118 10.673.364.255.325 PENDAPATAN 6.977.961.370.513 7.401.577.811.968 7.875.524.113.950 8.382.419.236.048 9.512.590.944.033 10.072.280.949.425 BELANJADAERAH Total Belanja Prioritas I 3.872.729.076.308 5.425.660.543.893 5.664.132.130.332 5.986.361.525.547 6.750.749.309.548 7.082.878.482.167 Belanja Tak Langsung Prioritas I 1.218.938.615.531 1.265.932.014.699 1.289.918.238.868 1.346.698.503.990 1.405.684.278.047 1.466.935.813.157 Belanja Langsung Prioritas I 2.633.790.460.777 4.140.721.651.859 4.360.213.891.464 4.629.663.021.558 5.335.065.031.502 5.605.942.669.010 Belanja Langsung Urusan Pendidikan dan Kesehatan 1.719.550.752.790 1.832.676.947.023 1.929.823.870.046 2.049.081.634.909 2.361.291.464.668 2.481.181.484.685 Belanja Langsung Program Prioritas Pencapaian Visi dan Misi 914.239.707.987 2.308.044.704.836 2.430.390.021.417 2.580.581.386.649 2.973.773.566.834 3.124.761.184.325 Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000.000 19.006.877.335 14.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Total Belanja Prioritas II 3.956.597.788.312 2.805.107.593.366 2.908.242.858.160 3.028.115.823.265 3.334.112.929.017 3.452.010.607.322 Belanja Langsung Program Prioritas SKPD 3.956.597.788.312 2.805.107.593.366 2.908.242.858.160 3.028.115.823.265 3.334.112.929.017 3.452.010.607.322 Total Belanja Prioritas III 129.748.462.736 126.480.733.194 138.138.957.330 138.245.710.489 138.357.694.553 138.475.165.836 Belanja Tak Langsung belanja subsidi 19.005.408.000 19.005.408.000 19.005.408.000 19.005.408.000 19.005.408.000 19.005.408.000 bantuan sosial - - - - - - hibah 98.660.397.981 95.398.455.891 106.954.913.431 106.954.913.431 106.954.913.431 106.954.913.431 bantuan keuangan 2.082.656.755 2.076.869.303 2.178.635.899 2.285.389.058 2.397.373.122 2.514.844.405 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Total Belanja Prioritas I, II, dan III 7.959.075.327.356 8.357.248.870.453 8.710.513.945.821 9.152.723.059.302 10.223.219.933.118 10.673.364.255.325 601.083.305.900Penerimaan Pembiayaan 981.113.956.843 955.671.058.485 834.989.831.871 770.303.823.254 710.628.989.085 Sumber : Tim Anggaran, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-1 I BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan. IV.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan gambaran kinerja pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah yang relevan. IV.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah IV.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang secara umum memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas. Salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli. Meski nilai IPM Kota Surabaya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun apabila dicermati lebih jauh, diketahui masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sehingga penyakit menular seperti demam berdarah, ISPA, diare, masih cukup banyak ditemukan di lingkungan masyarakat kota. Perkembangan nilai IPM Kota Surabaya dari tahun 2011– 2015 sebagaima tabel IV.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-2 Tabel IV.1 Perkembangan IPM dan Reduksi Shortfall Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Indikator Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 1 IPM Surabaya 77,85 78,33 78,97 78,87 79,47 Sumber : BPS Kota Surabaya, April 2015 IV.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mengingat jumlah penduduk Kota Surabaya didominasi oleh penduduk usia produktif, maka ketersediaan lapangan kerja menjadi indikator yang penting, di samping mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat usia produktif. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,01%. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain, yaitu:
  11. 1.Faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi disertai tingkat urbanisasi yang tinggi yang tidak diimbangi dengan luasnya lapangan kerja yang tersedia.
  12. 2.Tren pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum diiringi oleh penurunan angka penggangguran. Hal tersebut terjadi karena kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya terbesar ditopang oleh sektor non tradable (sektor yang tidak menyerap tenaga kerja banyak) dan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah.
  13. 3.Masih besarnya proporsi tenaga kerja unskill dengan tingkat pendidikan rendah di Kota Surabaya mendorong masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya serta akan meningkatkan keberadaan sektor informal.
  14. 4.Masih ketatnya peraturan terkait ketenagakerjaan seperti kenaikan UMK setiap tahun atau pemberian pesangon membuat pelaku usaha lebih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-3 berorientasi melakukukan investasi padat modal dibandingkan dengan padat karya. Tabel IV.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja 75.954 71.997 77.861 85.345 102.914 2 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 1.475.147 1.419.677 1.473.465 1.465.502 1.468.094 3 % pengangguran terbuka 5,15% 5,07% 5,28% 5,82% 7,01% Sumber : BPS Kota Surabaya, 2015 IV.1.1.3 Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Stabilitas keamanan daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh seorang investor apabila hendak melakukan investasi di suatu wilayah. Frekuensi terjadinya demonstrasi merupakan indikasi bahwa potensi terjadinya masalah ketertiban yang berdampak pada masalah ketentraman masyarakat kota cukup tinggi. Jumlah demonstrasi yang terjadi di Kota Surabaya selama kurun waktu 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada tabel IV.3 Tabel IV.3 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Bidang politik 35 31 32 86 90 2 Ekonomi 54 116 122 91 126 3 Kasus pemogokan kerja 40 84 81 63 115 4 Jumlah unjuk rasa 129 231 235 240 331 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2015 Meski demonstrasi yang terjadi tidak menimbulkan kerusuhan dan cenderung kondusif, namun upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-4 konflik di masyarakat yang memicu terjadinya demonstrasi merupakan permasalahan yang harus diantisipasi secara dini oleh Pemerintah Kota Surabaya. IV.1.1.4 Indeks Gini Besaran ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surabaya yang diukur melalui Indeks Gini pada tahun 2013 adalah sebesar 0,37. Berdasarkan nilai tersebut maka Kota Surabaya dikategorikan memiliki ketimpangan distribusi pendapatan sedang (berada antara 0,3-0,5). Dalam hal pengkategorian tersebut, ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2012, namun nilai Indeks Gini tahun 2013 lebih baik dari tahun 2012 yang sebesar 0,40. Sebagaimana yang diketahui rata-rata pengeluaran per kapita Kota Surabaya merupakan yang tertinggi di Jawa Timur, namun capaian yang tinggi tersebut tidak dapat dikatakan baik jika besaran pengeluaran didominasi dari kelompok pengeluaran tertentu saja, dengan kata lain bisa jadi rata-rata pengeluaran per kapita yang tinggi tersebut berasal dari pengeluaran yang dihasilkan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi (kaya) sedangkan pengeluaran yang dihasilkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap rata-rata pengeluaran per kapita secara keseluruhan. Jika hal tersebut yang terjadi, maka dapat dipastikan di Kota Surabaya terdapat kesenjangan/ketimpangan pendapatan. Tabel IV.4 Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2011 – 2014 Tahun 2011 2012 2013 2014 Gini Ratio 0,37 0,40 0,37 0,39 Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 IV.1.1.5 Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat. IPG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-5 kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan. Namun demikian, dari aspek kualitas masih banyak yang perlu untuk dipertimbangkan. Capaian IPG Kota Surabaya pada tahun 2011 mencapai 77,09%. Selanjutnya sampai dengan tahun 2014 terus mengalami peningkatan dan mencapai 81,93%. Dengan peningkatan IPG dikota Surabaya menunjukkan bahwa peranan wanita dalam pengambilan keputusan menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam rangka meningkatkan IPG maka diperlukan arahan kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan. Secara lengkap perkembangan IPG Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut: Tabel IV.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surabaya Tahun 2011-2014 Tahun 2011 2012 2013 2014 Nilai IDG (%) 77,09 78,02 79,42 81,93 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2015 IV.1.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota dimana proyeksi volume produksi sampah Kota Surabaya meningkat pada tahun 2011 sebanyak 9.677.83 m 3 /hari, dan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 9.475,21 m 3 /hari. Masih besarnya volume sampah memerlukan peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Selain permasalahan persampahan, permasalahan tentang kualitas air dan kualitas udara menjadi prioritas yang hendak diselesaikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-6 Pemerintah Kota. Kualitas air di Kota Surabaya belum dapat dikatakan baik, mengingat posisi sungai di Kota Surabaya berada di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, sehingga rawan terjadi penurunan kualitas air. Selain kualitas air, rendahnya kualitas udara di Kota Surabaya menjadi salah satu permasalahan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Secara umum masih belum optimalnya kualitas udara Kota dipicu oleh meningkatnya aktivitas transportasi dan industri. Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator. Nilai IKLHS Kota Surabaya cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2013 nilai sebesar 51,91 sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 56,42. Pada tahun 2015, indeks persampahan telah dijadikan variabel penghitung nilai IKLHS, sehingga nilai IKLHS pada tahun tersebut mencapai 59,18. Data IKLHS disajikan pada table berikut: Tabel IV.6 IKLHS Kota Surabaya tahun 2013-2015 Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Surbaya, 2016 IV.1.1.7 Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu kebijakan prioritas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota. Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang juga ditujukan untuk mendukung program nasional 100-0-100, seperti peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman. Meski telah dilakukan secara berkelanjutan, namun keberhasilan upaya penanganan kawasan permukiman kumuh diantaranya sangat dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor eksternal seperti meluasnya Tahun 2013 2014 2015 IKLHS 51,91 56,42 59,18 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-7 lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan, yang salah satunya dipicu oleh tingginya angka urbanisasi. Faktor lain yang harus diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman kumuh adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK ) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan. IV.1.1.8 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Meski menunjukkan peningkatan tingkat akuntabilitas kinerja selama kurun waktu empat tahun terakhir, namun perwujudan level akuntabilitas kinerja sangat baik tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Pemerintah Kota. Tabel IV.7 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
  15. 1.Tingkat Akuntabilitas Kinerja - C CC CC B
  16. 2.Nilai Evaluasi SAKIP - 47,71 52,34 57,48 60,20 Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015 IV.1.1.9 Nilai Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilaksanakan setiap tahun. Meskipun trend angka SKM untuk tiga periode terakhir menunjukkan peningkatan, namun upaya menjaga atau meningkatan kualitas pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-8 Tabel IV.8 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Survey Kepuasan Masyarakat Ada Ada Ada Ada Ada Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya 78,21 77,53 77,60 77,13 78,29 Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015 IV.1.1.10 Indeks Ketimpangan Wilayah Nilai Indeks Williamson selama periode 2011-2013 menunjukkan trend peningkatan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa disparitas pendapatan antar kecamatan di Kota Surabaya mempunyai trend semakin melebar. Pada perspektif lain disparitas yang terjadi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi antar kecamatan tidak merata. Tabel IV.9 Besaran Indeks Williamson (CVw) dan Perubahannya Tahun 2011-2013 Tahun Indeks CVW Perubahan 2011 0.82880 0.00480 2012 0.82921 -0.00041 2013 0.83273 -0.00035 Sumber: Bappeko Surabaya, 2016 IV.1.1.11 Indeks Budaya Lokal Meningkatnya intensitas interaksi budaya di era global pada sisi yang lain berpotensi menjadi ancaman bagi hilangnya kearifan budaya lokal kota. Infiltrasi budaya global apabila tidak segera dicegah, secara perlahan akan menggantikan nilai-nilai gotong royong, tepo sliro atau kearifan lokal lain yang selama ini menjadi kekuatan dan identitas budaya warga kota. Pengukuran indeks budaya lokal merupakan cerminan dari kinerja variabel-variabel yang mempunyai korelasi dengan kearifan lokal kota, seperti: pelestarian budaya lokal, peningkatan minat baca dan wawasan kebangsaan warga kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-9 IV.1.1.12 Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 tahun terakhir perekonomian Surabaya mampu tumbuh stabil di kisaran 6% hingga 7%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami perlambatan sejak tahun 2014 dan 2015 yang berada dikisaran 6%, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Jawa Timur dan Nasional seperti nampak pada tabel IV.10 dibawah ini. Tabel IV.10 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-Tahun 2015 Pertumbuhan Ekonomi 2011 2012 2013 2014 2015* Surabaya (%) 7,13 7,35 7,58 6,73 5,97 Jawa Timur (%) 6,44 6,64 6,08 5,86 5,44 Nasional (%) 6,46 6,23 5,78 5,02 4,79 Sumber: BPS Kota Surabaya,2015 *) Angka Sementara Meski capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selalu diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional, namun kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut:
  17. 1.Pertumbuhan ekonomi belum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi,
  18. 2.Pertumbuhan ekonomi belum menstimulasi terjadinya pemerataan pendapatan antar wilayah yang ditunjukkan oleh indeks ketimpangan wilayah yang masih tinggi yaitu 0,83 yang mendekati angka satu, yang artinya tingkat kesenjangan wilayah cukup tinggi.
  19. 3.Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang tinggi terbesar ditopang oleh kategori lapangan usaha, nontradable (sektor yang tidak menyerap tenaga kerja banyak) dan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah.
  20. 4.Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih belum mampu berkontribusi dalam permasalahan pengentasan kemiskinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-10 IV.1.1.13 Tingkat Pertumbuhan Volume Komoditi Keluar Masuk Kota Surabaya Upaya peningkatan volume arus komoditas keluar masuk Kota Surabaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk mengintegrasikan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota (city logistic), namun demikian masih berfluktuasinya tren kinerja ekspor Kota Surabaya selama kurun waktu 2011-2015, sebagaimana terlihat pada tabel IV.11 merupakan permasalahan dibidang perdagangan yang harus dapat diantisipasi Pemerintah Kota Surabaya untuk kurun waktu 5 tahun mendatang. Tabel IV.11 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015* 1 Nilai Ekspor (US $) 17.545.307.329 15.448.541.322 14.898.848.075 18.022.413.011 16.452.486.419 2 Nilai Impor (US $) 15.971.249.647 16.852.596.453 17.303.578.574 17.056.615.375 14.888.180.928 3 Nilai Ekspor Bersih (US $) 1.574.057.682 (1.404.055.130) (2.404.730.499) 965.797.636 1.564.305.491 Sumber: Bank Indonesia, 2015 IV.1.2 Identifikasi Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR IV.1.2.1 Pendidikan Gambaran dari kualitas pelayanan pendidikan di Kota Surabaya secara umum dapat tercermin dari kinerja pelayanan fasilitas penunjang pendidikan. Jenis fasilitas pendidikan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-11 Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
69. a.Kualitas layanan pendidikan Permasalahan mengenai kualitas layanan pendidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut :
  1. 1.Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional;
  2. 2.Pemenuhan dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan;
  3. 3.Kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar;
  4. 4.Pendidikan yang mendorong daya inovasi dan kreativitas;
  5. 5.Pendidikan karakter dan pendidikan entrepreneur
  6. 6.Sistem manajemen dan tata kelola fasilitas pendidikan;
  7. 7.Sinkronisasi antara kurikulum di dunia pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.
70. b.Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan Permasalahan mengenai ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  1. 1.Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
  2. 2.Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. 3.Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
71. c.Kerjasama penyelenggaraan pendidikan Permasalahan mengenai kerjasama penyelenggaraan pendidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  1. 1.Koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi pemerintah;
  2. 2.Keterbatasan dan kesenjangan kapasitas daerah dalam pengelolaan pendidikan;
  3. 3.Kerjasama dengan pihak luar negeri, dunia swasta, media serta pemerintah daerah dan stakeholder lainnya;
  4. 4.Keakuratan data pendidikan dalam menunjang perencanaan kebijakan yang tepat sasaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-12 IV.1.2.2 Kesehatan Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kota Surabaya secara umum dapat tercermin dari kinerja pelayanan fasilitas penunjang pendidikan dan kesehatan. Terkait pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan baik berupa puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), maupun Rumah Sakit (RS). Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan kesehatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
72. a.Kesehatan lingkungan dan masyarakat Permasalahan mengenai kesehatan lingkungan dan masyarakat meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  1. 1.Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
  2. 2.Pencegahan penyakit akibat dampak dari kualitas lingkungan, perilaku konsumsi serta jenis makanan.
73. b.Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Permasalahan mengenai aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  1. 1.Aksesiblitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan, serta sistem informasi kesehatan;
  2. 2.Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, ibu dan lansia;
  3. 3.Efektivitas pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
  4. 4.Pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan;
  5. 5.Pengendalian penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta penyebaran HIV/AIDS dan NAPZA. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-13
74. c.Ketersediaan, standardisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Permasalahan mengenai ketersediaan, standardisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan meliputi beberapa aspek berikut:
  1. 1.Kerjasama pengembangan bidang kesehatan dengan seluruh stakeholder dalam dan luar negeri;
  2. 2.Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. IV.1.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki rencana umum tata ruang kota berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Sebagai pedoman operasional pembangunan dan pendetailan dari rencana umum tata ruang, Pemerintah Kota Surabaya saat ini sedang menyusun rencana rinci tata ruang kota berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang juga memuat pedoman peraturan zonasi serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu adanya integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana sektoral dan sistem pertanahan untuk menjamin keselarasan dan sinergi dalam pemanfaatan dan pengendalian pembangunan kota. Pada sektor sarana prasarana pematusan, saluran-saluran di Kota Surabaya pada awalnya dirancang untuk sistem irigasi. Namun seiring dengan perkembangan kota, maka sistem saluran irigasi tersebut beralih fungsi menjadi saluran drainase. Karena konstruksi saluran irigasi yang berbeda dengan prinsip konstruksi saluran drainase, maka untuk mengoptimalkan sistem drainase kota diperlukan normalisasi saluran agar dapat berfungsi dengan baik. Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan PU dan Penataan Ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut :
75. a.Penyusunan rencana tata ruang yang dapat diterapkan sebagai pedoman pembangunan kota Permasalahan mengenai penyusunan rencana tata ruang adalah sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-14
  1. 1.Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  2. 2.Integrasi infrastruktur, sarana/prasarana publik, penataan bangunan dan lingkungannya dengan rencana tata ruang kota;
  3. 3.Peran stakeholder dalam penataan ruang wilayah;
  4. 4.Perkembangan Kota Surabaya berdampak terhadap daerah sekitarnya dan mengakibatkan terjadinya gejala konurbasi/aglomerasi;
  5. 5.Konsep pengembangan antar-wilayah secara terpadu untuk mewujudkan interaksi yang saling mendukung;
76. b.Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Permasalahan mengenai pada sistem drainase pematusan di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
  1. 1.Beberapa saluran irigasi yang belum beralih fungsi menjadi saluran drainase;
  2. 2.Posisi Kota Surabaya yang berada di pesisir pantai mengakibatkan sistem jaringan drainase kota dipengaruhi oleh pasang surut air laut;
  3. 3.Pengembangan permukiman belum diimbangi dengan ketersediaan sistem drainase yang memadai.
77. c.Peningkatan Pelayanan Utilitas Kota Permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan utilitas meliputi beberapa aspek sebagai berikut: c.1 Pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat Permasalahan mengenai pelayanan air bersih/air minum meliputi beberapa hal antara lain:
  1. 1.Pemenuhan kapasitas produksi dengan optimalisasiidle capacity dan penurunan kebocoran pada pemanfaatan sumber air baku kali Surabaya, mata air umbulan untuk mendukung universal access pemenuhan target 100 % pelayanan air bersih.
  2. 2.Penambahan tekanan air pada Sambungan Pelanggan melalui pembangunan reservoir distribusi/pelayanan;
  3. 3.Pengembangan sistem jaringan air bersih, terutama pada kawasan-kawasan pemanfaatan terbatas, antara lain KAI, Sempadan Sungai, Pelindo, dsb. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-15 c.2 Pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata Permasalahan mengenai pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) meliputi beberapa aspek seperti:
  4. 1.Pemerataan pemasangan PJU;
  5. 2.Biaya pemeliharaan dan operasional PJU;
  6. 3.Pengembangan PJU dengan memanfaatkan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan;
  7. 4.Kualitas sistem manajemen pemeliharaan dan operasional PJU c.3 Perwujudan utilitas kota lainnya yang terpadu dan efisien Permasalahan mengenai perwujudan utilitas kota lainnya meliputi beberapa hal antara lain:
  8. 1.Penataan dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas yang sesuai dengan rencana tata ruang dan estetika kota;
  9. 2.Diperlukannya prasarana pendukung utilitas agar tercipta keterpaduan dalam penempatan jaringan utilitas. IV.1.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan kawasan permukiman mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kegiatan manusia yang semakin kompleks pada kawasan perkotaan. Permasalahan perumahan dan permukiman yang layak dan berkualitas meliputi beberapa aspek seperti:
  10. 1.Kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
  11. 2.Layanan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman khususnya untuk mendukung universal access pemenuhan target 0% permukiman kumuh dan 100 % sanitasi. IV.1.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) merupakan upaya mengondisikan lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini guna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-16 mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk dapat hidup tertib dan tenteram. Secara lebih spesifik permasalahan terkait keamanan dan ketertiban meliputi beberapa aspek permasalahan, yaitu:
  12. 1.Kerjasama dengan berbagai pihak hingga di tingkat RT/RW untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban.
  13. 2.Membangkitkan kembali karakter peduli, toleransi, menghargai, dan perilaku gotong-royong. IV.1.2.6 Sosial Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan Sosial meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  14. 1.PMKS urban dari luar Kota Surabaya
  15. 2.Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  16. 3.Pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana prasarana panti sosial bagi PMKS;
  17. 4.Adanya kelompok PMKS yang tidak dapat diberdayakan;
  18. 5.Keakuratan database PMKS dalam menunjang perencanaan kebijakan yang tepat sasaran;
  19. 6.Sinkronisasi program penanganan PMKS;
  20. 7.Kerjasama dengan stakeholder, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR IV.1.2.7 Tenaga Kerja Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan dalam menyongsong pemberlakuan MEA adalah penyiapan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, utamanya sumber daya manusia yang akan masuk dalam bursa kerja. Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya mengurangi pengangguran dengan memfasilitasi pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan softskill, bursa kerja dan sebagainya. Secara lebih spesifik permasalahan aspek ketenagakerjaan dapat dikelompokkan sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-17
78. a.Kualitas dan daya saing angkatan kerja Permasalahan mengenai peningkatan kualitas angkatan kerja meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  1. 1.Kualitas, produktivitas, serta kompetensi sesuai bidang keilmuan dan/atau bidang kerja yang digeluti;
  2. 2.Sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan, dan kreativitas serta berdaya saing tinggi;
  3. 3.Ketersediaan pasar tenaga kerja dan persaingan antar tenaga kerja dan dengan tenaga kerja asing.
79. b.Perluasan lapangan kerja bagi warga kota Permasalahan mengenai perluasan lapangan kerja bagi warga kota meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  1. 1.Tingkat pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tidak seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah pencari kerja yang masih tersisa;
  2. 2.Peningkatan kompetensi, kreativitas, kemandirian, dan kewirausahaan untuk mengurangi jumlah pencari kerja.
80. c.Hubungan industrial yang harmonis Permasalahan hubungan antar pemangku kepentingan di atas meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  1. 1.Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja;
  2. 2.Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
  3. 3.Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta hubungan industrial;
  4. 4.Integrasi data kependudukan dengan data ketenagakerjaan. IV.1.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan dan anak meliputi dua bagian penting, yaitu peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beberapa aspek yang meliputi antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-18
  5. 1.Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
  6. 2.Pemantauan teknologi informasi yang sehat bagi anak
  7. 3.Kesehatan reproduksi;
  8. 4.Pencegahan penyakit akibat pola hidup;
  9. 5.Kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan pada berbagai tindak kekerasan;
  10. 6.Kualitas hidup dan tumbuh kembang anak;
  11. 7.Ketahanan keluarga, agama, ekonomi, sosial dan budaya;
  12. 8.Partisipasi perempuan di Kota Surabaya agar berdaya secara ekonomi.
  13. 9.Perlindungan orang tua (senior citizen). IV.1.2.9 Pangan Terkait dengan upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yaitu:
  14. 1.Ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok;
  15. 2.Kualitas pangan dan bahan pokok yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat. IV.1.2.10 Pertanahan Permasalahan mengenai ketersediaan lahan aset untuk pembangunan bagi kepentingan umum meliputi beberapa aspek yaitu:
  16. 1.Pengelolaan, peningkatan serta pengawasan kekayaan daerah
  17. 2.Pengamanan aset milik pemerintah kota untuk kepentingan pembangunan
  18. 3.Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum non infrastruktur. IV.1.2.11 Lingkungan Hidup Sistem Penanggulangan Bencana Kawasan Perkotaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada prinsipnya mengatur tentang perwujudan penataan ruang melalui sistem mitigasi bencana khususnya terkait dengan pengendalian dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pelaksanaan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-19 Penanggulangan Bencana Kebakaran, Kebersihan, RTH, dan Lingkungan Hidup secara spesifik mengatur tentang perwujudan penataan ruang melalui kualitas lingkungan hidup kota. Adapun beberapa permasalahan terkait dengan aspek tersebut meliputi:
81. a.Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran yang antisipatif dan tanggap Permasalahan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut meliputi beberapa aspek seperti:
  1. 1.Aksesibilitas evakuasi pada sekitar area kejadian kebakaran;
  2. 2.Penerapan standar keamanan bangunan khususnya proteksi kebakaran;
  3. 3.Sarana prasarana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  4. 4.Pemahaman masyarakat terhadap wawasan pencegahan dan penanggulangan/penanganan awal bencana kebakaran.
82. b.Sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Permasalahan mengenai penyediaan sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan tersebut meliputi beberapa aspek seperti:
  1. 1.Pengelolaan dan pengolahan sampah baik skala kota maupun regional;
  2. 2.Sarana prasarana dalam upaya pengelolaan dan pengolahan sampah;
  3. 3.Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kebersihan;
  4. 4.Peraturan atau regulasi terkait kebersihan kota.
83. c.Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) agar berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas Permasalahan mengenai pengelolaan RTH tersebut meliputi beberapa aspek seperti: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-20
  1. 1.Ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam;
  2. 2.Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
  3. 3.Kualitas dan fungsi ruang terbuka hijau yang belum optimal;
  4. 4.Partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau;
  5. 5.Kualitas sistem manajemen pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
  6. 6.Jenis dan karakter vegetasi yang sesuai dengan kondisi Kota Surabaya.
84. d.Pengendalian pencemaran lingkungan Permasalahan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan meliputi beberapa aspek seperti:
  1. 1.Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  2. 2.Upaya pelestarian lingkungan;
  3. 3.Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik dan industri rumah tangga;
  4. 4.Pengelolaan dan pengawasan limbah industri dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  5. 5.Adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.
85. e.Pemanfaatan Energi Permasalahan mengenai pemanfaatan energi meliputi beberapa hal sebagai berikut:
  1. 1.Konservasi energi dan pengembangan energi alternatif.
  2. 2.Penyediaan infrastruktur yang berbasis ekologi.
  3. 3.Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. IV.1.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan upaya perwujudan tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:
  4. 1.Penataan dan pengelolaan kearsipan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-21
  5. 2.Sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan;
  6. 3.Peran dan fungsi strategis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam perencanaan pembangunan. IV.1.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:
  7. 1.Data sektoral pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KB);
  8. 2.Kesesuaian minat dan kebutuhan pasar dengan jenis pemberdayaan yang diberikan;
  9. 3.Metode pelatihan yang mendorong inovatif dan daya saing;
  10. 4.Aksesibilitas pengembangan usaha skala mikro. IV.1.2.14 Perhubungan Kota Surabaya memiliki sistem jaringan jalan dengan bentuk semi grid, dengan pusat-pusat pertumbuhan primer dan sekunder terbesar berada di pinggir kota yaitu berada di koridor utara dan selatan serta timur dan barat kota. Permasalahan mengenai pembangunan dan pengembangan sistem transportasi meliputi:
86. a.Pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda Permasalahan mengenai pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan tersebut meliputi :
  1. 1.Angkutan massal berbasis rel (MRT/LRT) yang terintegrasi dan infrastuktur pendukungnya;
  2. 2.Penyediaan angkutan umum yang murah, nyaman, aman, terintegrasi, menjangkau seluruh wilayah Surabaya dan terjadwal;
  3. 3.Penggunaan kendaraan pribadi dan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-22
87. b.Penyediaan dan penuntasan pembangunan jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan yang memadai Permasalahan mengenai penyediaan dan penuntasan pembangunan jaringan jalan tersebut meliputi:
  1. 1.Kemacetan lalu lintas pada beberapa kawasan terutama pada saat jam sibuk;
  2. 2.Tingkat aksesibilitas antar kawasan;
  3. 3.Pembangunan jaringan dan kapasitas jalan yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan jumlah kendaraan;
  4. 4.Ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan;
  5. 5.Koordinasi dan kerjasama antar instansi/stakeholder dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
88. c.Sistem manajemen transportasi yang berkualitas Permasalahan mengenai sistem transportasi tersebut meliputi :
  1. 1.Integrasi sistem transportasi antar wilayah untuk angkutan penumpang maupun barang;
  2. 2.Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang tertib dan aman;
  3. 3.Ketersediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas sistem transportasi. IV.1.2.15 Komunikasi dan Informatika Dalam memberikan pelayanan publik untuk masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan ini diwujudkan melalui pembangunan berbagai macam sistem informasi untuk penyediaan pelayanan publik yang dapat diakses secara online oleh masyarakat. Tidak terbatas hanya pada pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan juga diberikan pada berbagai layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penegakan yustisi sampai dengan penanggulangan bencana. Meskipun demikian, pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik juga tidak luput dari masalah. Dalam proses pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat sejumlah permasalahan pada aspek-aspek sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-23
89. a.Perwujudan pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat Pembahasan mengenai perwujudan pelayanan publik berbasis TIK meliputi beberapa aspek bahasan seperti yang dapat dilihat pada poin berikut:
  1. 1.Pengembangan Sistem Pelayanan publik administratif yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi;
  2. 2.Peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi yang cepat dan aman;
  3. 3.Pemerataan akses internet untuk masyarakat;
  4. 4.Pengendalian dan integrasi seluruh aplikasi yang dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya;
90. b.Penyediaan Infrastruktur TIK Permasalahan mengenai penyediaan infrastruktur TIK meliputi:
  1. 1.Penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik;
  2. 2.Pengelolaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik. IV.1.2.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daya saing ekonomi lokal kota antara lain tercermin dari kinerja pelaku sektor usaha, jasa dan industri di semua skala dan bidang usahanya. Peningkatan jumlah koperasi aktif dan produktivitas sektor riil merupakan salah satu indikasi bahwa perkembangan aktivitas ekonomi lokal berada pada arah yang tepat. Secara spesifik permasalahan di sektor koperasi dan UKM berkaitan dengan kualitas kelembagaan koperasi dan perkembangan volume usaha, yaitu:
  3. 1.Minat warga usia produktif untuk berwirausaha;
  4. 2.Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil;
  5. 3.Kompetensi dan daya saing koperasi serta pelaku usaha mikro;
  6. 4.Dukungan terhadap pengembangan usaha kreatif;
  7. 5.Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok belum berorientasi pada penciptaan daya saing usaha;
  8. 6.Partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-24 IV.1.2.17 Penanaman Modal Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Penanaman Modal berkaitan dengan upaya peningkatan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:
  9. 1.Pemetaan dan promosi potensi investasi;
  10. 2.Mempertahankan iklim investasi yang kondusif;
  11. 3.Pengembangan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK.
  12. 4.Ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi; IV.1.2.18 Kepemudaan dan Olahraga Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral dan kontrol norma sosial. Oleh sebab itu generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, berjiwa pelopor serta mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk dapat ikut berperan dalam proses pembangunan. Capaian prestasi olahraga menjadi kebanggaan bagi suatu daerah. Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk meningkatkan capaian prestasi olahraga dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga maupun melakukan kegiatan pelatihan terhadap pelatih dan atlit. Permasalahan aspek kepemudaan dan olahraga dapat dikelompokan sebagai berikut:
91. a.Peran pemuda sebagai penggerak pembangunan dan pencapaian prestasi olahraga Permasalahan mengenai peran pemuda sebagai penggerak pembangunan dan pencapaian prestasi olahraga meliputi:
  1. 1.Daya saing pemuda dalam menghadapi MEA
  2. 2.Sebaran dan kualitas sarana dan prasarana olahraga
  3. 3.Pembinaan dan pengembangan tenaga atlit dan pelatih profesional
92. b.Pengaruh negatif globalisasi, krisis budaya dan moral Permasalahan mengenai pengaruh negatif globalisasi, krisis budaya dan moral meliputi:
  1. 1.Pemanfaatan Teknologi informasi yang sehat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-25
  2. 2.Bahaya narkoba dan pergaulan bebas
  3. 3.Bahaya aksi terorisme
  4. 4.Keterlibatan peran keluarga dan penerapan norma-norma agama. IV.1.2.19 Statistik Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Statistik berkaitan dengan upaya perwujudan tata kelola data dan informasi yang baik, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut adalah Penyediaan data statistik daerah (kota) yang dapat dipertanggung jawabkan, aman, dan update. IV.1.2.20 Kebudayaan Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jumlah grup kesenian yang terdaftar di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari 183 grup pada tahun 2012 menjadi 203 grup pada tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 226 grup kesenian pada tahun 2014. Sedangkan di tahun 2015 grup kesenian yang terdaftar sebanyak 641 grup kesenian. Disamping itu Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan gedung kesenian agar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk melakukan kegiatan berkesenian. Gedung kesenian yang dimiliki pemerintah kota Surabaya sebanyak 4 gedung, yaitu Gedung Pringgodani, Gedung Srimulat dan Gedung Ludruk yang terletak di UPTD THR serta gedung Balai Budaya yang terletak di UPTD Balai Pemuda. Secara lebih spesifik permasalahan terkait budaya dan tradisi lokal mencakup penggalian dan penguatan budaya lokal, meliputi:
  5. 1.Pelestarian Warisan Budaya;
  6. 2.Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya;
  7. 3.Pengembangan pusat-pusat kebudayaan;
  8. 4.Pengembangan kearifan budaya lokal yang berkarakter dan berkepribadian;
  9. 5.Pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan pada generasi muda. IV.1.2.21 Perpustakaan Dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-26 Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos, Terminal. Secara lebih spesifik permasalahan terkait budaya baca mencakup upaya perwujudan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca, meliputi:
  10. 1.Pembudayaan gemar membaca;
  11. 2.Sarana dan prasarana perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat (TBM). IV.1.2.22 Kearsipan Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Kearsipan berkaitan dengan upaya perwujudan penataan kearsipan yang teratur dan terstruktur, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi :
  12. 1.Penataan kearsipan secara mandiri
  13. 2.Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan arsip secara digital URUSAN PILIHAN NON PELAYANAN DASAR IV.1.2.23 Perikanan Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Perikanan berkaitan dengan peningkatan sistem dan teknologi perikanan, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi :
  14. 1.Perubahan pola pencaharian nelayan menjadi pelaku budidaya perikanan darat karena penurunan hasil tangkapan laut
  15. 2.Pemanfaatan teknologi untuk menjaga hasil produksi perikanan IV.1.2.24 Pariwisata Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pariwisata berkaitan dengan kualitas infrastruktur dan utilitas penunjang sektor pariwisata, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:
  16. 1.Daya dukung infrastruktur obyek wisata yang menjadi ikon Surabaya
  17. 2.Kualitas sarana dan prasarana penunjang obyek pariwisata, khususnya yang dikelola Pemerintah Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-27 IV.1.2.25 Pertanian Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pertanian berkaitan dengan upaya pengembangan sistem pertanian, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:
  18. 1.Pengembangan pertanian bernilai tambah tinggi (tanaman hortikultura) dan pemanfaatan teknologi
  19. 2.Mengembangkan pertanian sebagai RTH untuk menggantikan nilai ekologis yang hilang akibat alih fungsi lahan pertanian IV.1.2.26 Perdagangan Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Perdagangan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
93. a.Pengawasan peredaran barang dan jasa Permasalahan mengenai peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  1. 1.Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok;
  2. 2.Upaya perlindungan konsumen.
94. b.Perwujudan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional Permasalahan mengenai perwujudan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  1. 1.Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan;
  2. 2.Perluasan jaringan pemasaran;
  3. 3.Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional;
  4. 4.Aktivitas perdagangan antar pulau dan nasional;
  5. 5.Minat masyarakat terhadap produk domestik.
95. c.Peningkatan kebijakan yang dapat menjalin hubungan antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-28 Permasalahan mengenai peningkatan kebijakan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  1. 1.Sinergitas peraturan pusat dan daerah,
  2. 2.Proses perijinan masih belum efisien;
  3. 3.Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal;
  4. 4.Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN IV.1.2.27 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan meliputi:
  5. 1.Ketepatan Waktu Pelaksanaan kegiatan
  6. 2.Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis serta Monitoring dan Evaluasi
  7. 3.Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD IV.1.2.28 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah meliputi :
  8. 1.Kualitas Standar Pelayanan yang tersusun
  9. 2.Fungsi evaluasi terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah
  10. 3.Kerjasama antar daerah dan luar negeri
  11. 4.Pemanfaatan kajian di semua sektor sebagai dasar kebijakan
  12. 5.Penyebarluasan dan evaluasi produk hukum daerah IV.1.2.29 Pengawasan Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pengawasan meliputi :
  13. 1.Penanganan Disiplin Aparatur
  14. 2.Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan IV.1.2.30 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-29
  15. 1.Kompetensi SDM aparatur
  16. 2.Pengembangan assessment centre IV.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN Isu strategis merupakan penelaahan terhadap permasalahan pembangunan pada level lokal, regional, nasional maupun internasional. Rumusan isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut: IV.2.1 Isu Strategis Prioritas Kota Surabaya Memperhatikan permasalahan yang dihadapi kota Surabaya seiring dengan dinamika dan pengembangan kota serta menelaah isu-isu di lingkup Propinsi Jawa Timur, Nasional dan global, maka dirumuskan 7 (tujuh) isu strategis kota sebagai berikut:
  17. 1.Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global
  18. 2.Surabaya sebagai Barometer Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
  19. 3.Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi
  20. 4.Melestarikan Budaya Lokal untuk Mencegah Pengaruh Budaya yang Negatif
  21. 5.Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional
  22. 6.Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global
  23. 7.Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. IV.2.1.1 Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global Isu strategis “Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global“ menyangkut urusan pendidikan dan kesehatan, pangan, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-30 Perumusan isu Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu: Kualitas layanan pendidikan; Ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan; Kerjasama penyelenggaraan pendidikan; Kesehatan lingkungan; Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan; Ketersediaan, standarisasi dan kualitas sarana prasarana serta tata kelola layanan kesehatan; Ketersediaan dan kualitas konsusmsi pangan masyarakat; Peran pemuda sebagai penggerak pembangunan dan capaian prestasi olahraga; Kualitas angkatan kerja yang berkarakter dan berdaya saing global, khususnya pada aspek peningkatan daya saing angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis; Penanganan PMKS, pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. IV.2.1.2 Surabaya sebagai Barometer Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Isu strategis “Surabaya sebagai barometer stabilitas keamanan dan ketertiban umum“ menyangkut urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Perumusan isu Surabaya sebagai barometer stabilitas keamanan dan ketertiban umum merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sebagai sendi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada aspek perwujudan kerjasama di lingkup RT/RW untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban serta membangkitkan karakter peduli, toleransi, menghargai dan gotong royong. IV.2.1.3 Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi Isu strategis “Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi“ menyangkut urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-31 Perumusan isu Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Kualitas penataan ruang dan pertanahan, khususnya pada aspek penyusunan rencana tata ruang yang dapat menjadi pedoman pembangunan kota serta penyediaan lahan aset bagi kepentingan umum; Sistem penanggulangan bencana kawasan perkotaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang mencakup sistem penanggulangan bencana kebakaran, sistem pengelolaan dan pengolahan sampah baik skala kota maupun regional, pengelolaan RTH, pengendalian pencemaran lingkungan; Perumahan dan permukiman yang layak dan berkualitas, khususnya pada aspek layanan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman untuk mendukung universal access pemenuhan target 0% permukiman kumuh dan 100 % sanitasi; Pemanfaatan energi secara efektif dan efisien, khususnya pada aspek konservasi energi dan pengembangan energi alternatif, penyediaan infrastruktur berbasis ekologi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. IV.2.1.4 Melestarikan Budaya Lokal untuk Mencegah Pengaruh Budaya yang Negatif Isu strategis “Melestarikan budaya lokal untuk mencegah pengaruh budaya yang negatif” menyangkut urusan perpustakaan dan kebudayaan. Perumusan isu Melestarikan budaya lokal untuk mencegah pengaruh budaya yang negatif merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan Penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal, termasuk upaya peningkatan minat dan budaya baca masyarakat. IV.2.1.5 Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional Isu strategis “Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional” menyangkut urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan; pertanian, pariwisata, dan penanaman modal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-32 Perumusan isu Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Pengembangan Surabaya sebagai penghubung perdagangan/jasa antar pulau, nasional dan regional, khususnya pada aspek penciptaan hubungan strategis antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan dan industri; Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi, khususnya pada aspek penciptaan sistem manajemen transportasi yang berkualitas; Peningkatan kinerja dan daya saing aktivitas ekonomi lokal, khususnya pada aspek peningkatan volume usaha UMKM serta kualitas kelembagaan koperasi, Pengembangan pertanian bernilai tambah tinggi (tanaman hortikultura) dan pemanfaatan teknologi; Pengembangkan pertanian sebagai RTH untuk menggantikan nilai ekologis yang hilang akibat alih fungsi lahan pertanian; Perubahan pola pencaharian nelayan menjadi pelaku budidaya perikanan darat karena penurunan hasil tangkapan laut; Pemanfaatan teknologi untuk menjaga hasil produksi perikanan; Pengawasan peredaran barang dan jasa; Peningkatan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah; Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas penunjang sektor pariwisata. IV.2.1.6 Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global Isu strategis “Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global” menyangkut urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, teknologi Informasi dan Komunikasi. Perumusan isu Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi, khususnya pada aspek Pengembangan sistem angkutan masal cepat perkotaan secara terpadu dan terintegrasi antar moda serta penyediaan dan penuntasan jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-33 secara memadai; Pembangunan sarana prasarana pematusan; Peningkatan pelayanan utilitas kota, khususnya pada aspek Pelayanan air bersih melalui pemenuhan kapasitas produksi dengan optimalisasi idle capacity dan penurunan kebocoran pada pemanfaatan sumber air baku kali surabaya, mata air umbulan dan pandaan untuk mendukung universal access pemenuhan target 100 % pelayanan air bersih, Pengembangan utilitas penerangan jalan umum dan utilitas kota lainnya. IV.2.1.7 Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Isu strategis “Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik” menyangkut urusan komunikasi dan informatika, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Statistik, Kearsipan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan, Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah, Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan. Perumusan isu Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, khususnya pada aspek penyediaan layanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, penyediaan infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik, perwujudan tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan,serta peningkatan sistem administrasi kependudukan, Penyediaan data statistik daerah (kota) yang dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan update; Kompetensi SDM aparatur; Pengembangan assessment centre; Penanganan Disiplin Aparatur; Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan; Kualitas Standar Pelayanan yang tersusun; Fungsi evaluasi terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah; Kerjasama antar daerah dan luar negeri; Pemanfaatan kajian di semua sektor sebagai dasar kebijakan; Penyebarluasan dan evaluasi produk hukum daerah; Ketepatan Waktu Pelaksanaan kegiatan; Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis serta Monitoring dan Evaluasi; Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-34 IV.2.2 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis Isu-isu strategis yang telah diuraikan di atas menurunkan tujuan, sasaran dan program RPJMD. Program-program tersebut akan dinilai kelayakannya dengan menggunakan isu-isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:
  24. 1.Belum optimalnya penataan dan perbaikan kawasan permukiman kumuh dan pinggiran kota serta penyediaan rumah tinggal yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
  25. 2.Meningkatnya ancaman intrusi air laut ke daerah perkotaan;
  26. 3.Tingginya tingkat pencemaran air sungai yang dapat mengancam penyediaan sumber air baku;
  27. 4.Meningkatnya ancaman penurunan kualitas kawasan pesisir;
  28. 5.Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim;
  29. 6.Belum terintegrasinya jaringan infrastruktur perkotaan dan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) terutama terhadap perkembangan kawasan permukiman, perdagangan jasa dan industri;
  30. 7.Belum optimalnya kinerja sistem transportasi yang terkait jaringan jalan, layanan angkutan publik, serta optimlaisasi jalur barang dan orang;
  31. 8.Belum optimalnya implementasi penataan ruang;
  32. 9.Perlu peningkatan upaya sistem mitigasi bencana dan penanggulangan terhadap bencana banjir, kebakaran dan bencana sosial;
  33. 10.Kurangnya peningkatan upaya konservasi energi dan pemanfaatan potensi energi alternatif dari berbagai sumber;
  34. 11.Belum optimalnya kontribusi dunia usaha didalam pembentukan pendapatan daerah;
  35. 12.Rendahnya daya saing usaha pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) serta membanjirnya produk substitusi impor dengan harga yang lebih kompetitif;
  36. 13.Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pariwisata yang menjadi ciri khas Kota Surabaya; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-35
  37. 14.Belum optimalnya pendidikan karakter untuk mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh budaya asing;
  38. 15.Meningkatnya kasus/penyakit degeneratif yang disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpola hidup sehat;
  39. 16.Makin banyaknya penduduk kota yang bermasalah secara sosial karena tekanan hidup kawasan urban;
  40. 17.Adanya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. IV.2.3 Isu Strategis Pemerintah Propinsi Jawa Timur Selain merupakan hasil penelaahan terhadap dinamika pembangunan yang terjadi di skala kota, penetapan isu strategis Kota Surabaya juga mengacu kepada isu-isu yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta mempunyai relevansi dengan kondisi dan pengembangan Kota Surabaya. IV.2.3.1Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009-2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan" seperti terlihat pada grafik berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-36 Gambar IV.1 Grafik Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 IV.2.3.2 Ketimpangan Wilayah Disparitas wilayah dapat dilihat dari PDRB Perkapita kabupaten atau kota di lingkup Provinsi Jawa Timur. Kabupaten atau Kota yang memiliki PDRB perkapita tinggi meliputi Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang. Adapun Kabupaten atau Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita rendah meliputi Pacitan, Trenggalek,Ponorogo, Bondowoso, Jember, dan Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep). IV.2.3.3 Kerjasama Daerah Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, hal ini meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah dengan lebih optimal. Disamping itu dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan baik keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menghadapi perekonomian global maka kerjasama daerah dengan Luar Negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-37 maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan. IV.2.4 Isu Nasional dan Global dan Keterkaitannya dengan Visi Kota Surabaya Tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals) yang mulai dijalankan sejak tahun 2000, telah berakhir pada tahun 2015. Sejak 2016 Sustainable Development Goals (SDGs) dicetuskan untuk meneruskan MDGs agar lebih terarah dan berkelanjutan. SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031 dan memiliki 5 pondasi utama meliputi: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran utama, yaitu:
  41. 1.Tanpa Kemiskinan Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
  42. 2.Tanpa Kelaparan Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
  43. 3.Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
  44. 4.Pendidikan Berkualitas Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
  45. 5.Kesetaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
  46. 6.Air Bersih dan Sanitasi Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
  47. 7.Energi Bersih dan Terjangkau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-38 Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
  48. 8.Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
  49. 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
  50. 10.Mengurangi Kesenjangan Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
  51. 11.Keberlanjutan Kota dan Komunitas Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.
  52. 12.Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
  53. 13.Aksi Terhadap Iklim Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
  54. 14.Kehidupan Bawah Laut Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
  55. 15.Kehidupan di Darat Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
  56. 16.Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IV-39
  57. 17.Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal terpenting bagi kota-kota di dunia termasuk Surabaya dalam pencapaian SDGs adalah sasaran yang ke-11 yaitu bagaimana membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Namun demikian sasaran-sasaran yang lain akan disinkronkan dengan isu-isu strategis yang digali dari permasalahan pembangunan di Kota Surabaya. Gambar IV.2 Keterkaitan SDG’s dengan Visi Kota Surabaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–1 V BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Visi dan misi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Kota Surabaya pada akhir periode kepemimpinan walikota dan wakil walikota terpilih, yaitu: V.1 Visi Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu: “SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI” Makna dalam visi tersebut adalah : Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri. Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila. Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global. Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–2 melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan. Penjabaran visi Kota Surabaya selama lima tahun ke depan dituangkan dalam Tabel V.1 di bawah ini. Tabel V.1 Perumusan Penjelasan Visi No. Visi Pokok- pokok Visi Penjelasan Visi 1 SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Sentosa Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri Berkarakter Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila Berdaya Saing Global Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global Berbasis Ekologi Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan V.2 Misi Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi pembangunan kota berikut, dan dijelaskan pada Tabel V.2.
  58. 1.Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
  59. 2.Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;
  60. 3.Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
  61. 4.Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–3
  62. 5.Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan;
  63. 6.Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
  64. 7.Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional;
  65. 8.Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  66. 9.Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;
  67. 10.Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien. Tabel V.2 Perumusan Penjelasan Misi No. Pokok- Pokok Visi Misi/Sub-misi Penjelasan Misi 1 Sentosa Misi 1 : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketahanan pangan Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda Meningkatkan kompetensi angkatan kerja Misi 2 : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak Misi 3 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama 2 Berkarakter Misi 6 : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–4 No. Pokok- Pokok Visi Misi/Sub-misi Penjelasan Misi 3 Berdaya Saing Global Misi 7 : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri Misi 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien Misi 9 : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata Misi 10 : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terintegrasi Mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–5 No. Pokok- Pokok Visi Misi/Sub-misi Penjelasan Misi Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan prasarana, sarana dan sistem jaringan utilitas penerangan jalan umum kota yang berkualitas Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik Mewujudkan keabsahan kepemilikan aset untuk dimanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana kota, dengan cara mewujudkan pemanfaatan tanah dan atau bangunan Pemerintah Kota untuk kepentingan umum 4 Berbasis Ekologi Misi 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas Misi 5 : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan Menyediakan rumah tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasana yang memadai serta didukung dengan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan V.3 Tujuan dan Sasaran Visi dan Misi Kota Surabaya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–6 MISI 1 : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas Misi 1 dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, yaitu melalui upaya: a) Meningkatkan kualitas pendidikan b) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat c) Meningkatkan ketahanan pangan d) Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda e) Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran MISI 2 : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha Misi 2 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, yaitu melalui upaya: a) Meningkatkan penanganan PMKS b) Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha c) Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak MISI 3 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum Misi 3 dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota melalui peningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, yaitu melalui upaya Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–7 MISI 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota Misi 4 dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan daya dukung kota, yaitu melalui upaya: a) Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan b) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau c) Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana MISI 5 : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan Misi 5 dimaksudkan untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan dan konservasi energi, yaitu melalui upaya: a) Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas b) Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan c) Meningkatkan upaya konservasi energi MISI 6 : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Misi 6 dimaksudkan untuk melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal (ulet, egaliter, terbuka, kreatif) serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah pancasila kepada warga kota utamanya generasi muda, yaitu melalui upaya: a) Melestarikan budaya lokal b) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–8 c) Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan MISI 7 : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional Misi 7 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/city logistic. Penggalian potensi, peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional, yaitu melalui upaya Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya MISI 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik Misi 8 dimaksudkan untuk upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan yang didukung TIK, yaitu melalui upaya: a) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik b) Memantapkan kemandirian keuangan daerah MISI 9 : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif Misi 9 dimaksudkan untuk melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing di pasar global, yaitu melalui upaya: a) Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif b) Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–9 c) Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global MISI 10 : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien Misi 10 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi pembangunan jaringan infrastruktur kota (jalan, jembatan, drainase dan rel kereta api) dan utilitas kota (listrik, air, gas dan telekomunikasi) agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa menjadi efisien, yaitu melalui upaya: a) Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota b) Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu c) Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kota Surabaya dijabarkan pada Tabel V.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–10 Tabel V.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Surabaya VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI No MISI TUJUAN SASARAN 1 Misi 1 : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas Meningkatkan kualitas pendidikan Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat Meningkatnya kualitas layanan KB dasar Meningkatkan ketahanan pangan Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan Meningkatkan distribusi pangan Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis 2 Misi 2 : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha Meningkatkan penanganan PMKS Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan pemberdayaan perempuan Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak 3 Misi 3 : Memelihara keamanan dan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–11 VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI No MISI TUJUAN SASARAN ketertiban umum umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah pengendalian pelaksanaan peraturan daerah Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama 4 Misi 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Meningkatkan kualitas udara dan air Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap 5 Misi 5 : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Meningkatkan upaya konservasi energi Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi 6 Misi 6 : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Melestarikan budaya lokal Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan 7 Misi 7 : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan Peningkatan sistem manajemen city logistik Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–12 VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI No MISI TUJUAN SASARAN antar pulau dan internasional menuju Surabaya dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi 8 Misi 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik Meningkatkan kualitas pelayanan publik Memantapkan kemandirian keuangan daerah Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien 9 Misi 9 : Memantapkan daya saing usaha- usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa Meningkatkan produktivitas koperasi Meningkatkan produktivitas sektor pertanian Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE) 10 Misi 10 : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya Keterangan : Seluruh indikator terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–1 VI BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota Surabaya. Adapun visi dari Kota Surabaya adalah Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi. Berikut ini dijabarkan arah kebijakan dan strategi dari RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. VI.1 Misi Pertama Misi 1 dimaksudkan untuk peningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat. Tujuan dari misi pertama, yaitu : VI.1.1 Meningkatkan kualitas pendidikan, dengan Sasaran :
  68. 1.Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
96. a.Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi Pembangunan lokal/ruang kelas Penyediaan biaya operasional pendidikan Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin
97. b.Meningkatkan kualitas pendidikan formal. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–2 Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan
98. c.Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sertifikasi bagi Pendidik
99. d.Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah
  1. 2.Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
100. a.Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penjaringan siswa kejar paket Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu VI.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
101. a.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–3 Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu
  1. 2.Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
102. a.Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, dan anak. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan Pemberian imunisasi bayi dan balita
103. b.Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran Pengembangan kampung ASI
  1. 3.Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
104. a.Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–4 Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan
105. b.Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan
106. c.Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan
  1. 4.Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
107. a.Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di masyarakat Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular Penyediaan pelayanan kesehatan khusus
  1. 5.Meningkatnya kualitas layanan KB dasar. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
108. a.Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik Pemerintah Peningkatan partisipasi peserta KB pria Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–5 Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) VI.1.3 Meningkatkan ketahanan pangan, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
109. a.Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
  1. 2.Meningkatkan distribusi pangan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
110. a.Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar VI.1.4 Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
111. a.Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang Taruna) dengan konsep kekinian Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–6
  1. 2.Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
112. a.Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin Pemberian kesejahteraan bagi atlit Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga VI.1.5 Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
113. a.Memperluas kesempatan kerja formal. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegerasi dan efektif Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan job matching yang tepat Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja
114. b.Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda
115. c.Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja
  1. 2.Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–7
116. a.Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil
117. b.Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3 Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan VI.2 Misi Kedua Misi 2 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha. Tujuan dari misi kedua, yaitu : VI.2.1 Meningkatkan penanganan PMKS, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
118. a.Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–8 Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial VI.2.2 Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
119. a.Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif hingga mampu berproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM Pengembangan hasil usaha kelompok Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS VI.2.3 Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan pemberdayaan perempuan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
120. a.Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender
  1. 2.Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
121. a.Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan trafficking melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan trafficking. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–9 Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking (pelaku, korban, saksi) Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha VI.3 Misi Ketiga Misi 3 dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota melalui peningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Tujuan dari misi ketiga ini, yaitu : VI.3.1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
122. a.Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penyiapan tenaga penertiban Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda
  1. 2.Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
123. a.Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–10 Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing VI.4 Misi Keempat Misi 4 dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan daya dukung kota. Tujuan dari misi keempat ini, yaitu : VI.4.1 Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
124. a.Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral berbasis teknologi informasi Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral
125. b.Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–11 Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK
126. c.Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan
  1. 2.Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
127. a.Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat
  1. 3.Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
128. a.Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan administrasi, fisik, pemanfaatan dan hukum Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui database yang terintegrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–12 VI.4.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau, dengan Sasaran:
  1. 1.Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
129. a.Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH
  1. 2.Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
130. a.Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
131. b.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala
  1. 3.Meningkatkan kualitas udara dan air. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
132. a.Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–13 Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku VI.4.3 Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana, dengan Sasaran :
  1. 1.Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
133. a.Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana Peningkatan upaya integrasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana VI.5 Misi Kelima Misi 5 dimaksudkan untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan dan konservasi energi. Tujuan dari misi kelima, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–14 VI.5.1 Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
134. a.Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman VI.5.2 Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
135. a.Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah
136. b.Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–15 Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan penerapan energi alternatif Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi alternatif VI.5.3 Meningkatkan upaya konservasi energi, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
137. a.Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan sumber energi di masyarakat Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi VI.6 Misi Keenam Misi 6 dimaksudkan untuk melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal (ulet, egaliter, terbuka, kreatif) serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah pancasila kepada warga kota utamanya generasi muda. Tujuan dari misi keenam ini, yaitu : VI.6.1 Melestarikan budaya lokal, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
138. a.Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Menggali potensi budaya lokal Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota Surabaya Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya lokal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–16
139. b.Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal VI.6.2 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, dengan Sasaran :
  1. 1.Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
140. a.Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penambahan koleksi buku di layanan baca Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca Mengintegrasi sistem informasi perpustakaan
141. b.Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Meningkatkan event pustaka untuk meningkatkan minat baca masyarakat Mengevaluasi kemampuan literasi siswa VI.6.3 Memantapkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan, dengan Sasaran :
  1. 1.Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
142. a.Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–17 Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan event peningkatan nilai kebangsaan VI.7 Misi Ketujuh Misi 7 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/city logistic. Penggalian potensi, peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional. Tujuan dari misi ketujuh, yaitu : VI.7.1 Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya, dengan Sasaran :
  1. 1.Peningkatan sistem manajemen city logistik. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
143. a.Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota Pengembangan sistem informasi dan manajemen rantai pasok (supply chain management) yang diperlukan untuk mengintegrasikan komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan dalam sistem logistik
  1. 2.Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–18
144. a.Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama beserta deskripsi tugas Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal : instrumen peraturan ekspor-impor, pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan VI.8 Misi Kedelapan Misi 8 dimaksudkan untuk upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan yang didukung TIK. Tujuan dari misi kedelapan ini, yaitu : VI.8.1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
145. a.Meningkatkan kedisiplinan aparatur. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–19
146. b.Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif
147. c.Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemanfaatan assessment center sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur
  1. 2.Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
148. a.Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan fungsinya Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan data pemerintahan secara tertib administrasi Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–20 Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan yang partisipatif Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan Melakukan harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
  1. 3.Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
149. a.Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai rekomendasi/bahan evaluasi implementasi kebijakan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota
150. b.Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi (Surabaya Single Window)
151. c.Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pengembangan masterplan pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–21
152. d.Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program- program pembangunan Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah
153. e.Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi Pengelolaan laboratorium metrologi legal VI.8.2 Memantapkan kemandirian keuangan daerah, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
154. a.Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan efisien Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–22 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi VI.9 Misi Kesembilan Misi 9 dimaksudkan untuk melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing di pasar global. Tujuan dari misi kesembilan, yaitu : VI.9.1 Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
155. a.Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk
  1. 2.Meningkatkan produktivitas koperasi Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
156. a.Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–23 Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam
  1. 3.Meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
157. a.Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even promosi produk pertanian Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan
  1. 4.Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
158. a.Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan
  1. 5.Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
159. a.Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–24 VI.9.2 Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
160. a.Meningkatkan daya tarik wisata. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata Meningkatkan image/branding/ikon pariwisata Surabaya melalui strategi promosi yang efektif Penyelenggaraan event yang mempunyai daya tarik secara periodik VI.9.3 Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE). Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
161. a.Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha Pengembangan strategi promosi investasi VI.10 Misi Kesepuluh Misi 10 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi pembangunan jaringan infrastruktur kota (jalan, jembatan, drainase dan rel kereta api) dan utilitas kota (listrik, air, gas dan telekomunikasi) agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa menjadi efisien. Tujuan dari misi kesepuluh, yaitu : VI.10.1 Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota, dengan Sasaran :
  1. 1.Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–25
162. a.Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang VI.10.2 Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu, dengan Sasaran :
  1. 1.Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
163. a.Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penambahan dan peningkatan jaringan jalan Pemantapan kondisi jaringan jalan
  1. 2.Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
164. a.Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai Penerapan traffic demand management
  1. 3.Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
165. a.Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–26 Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum (KIR) sesuai ketentuan VI.10.3 Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, dengan Sasaran :
  1. 1.Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
166. a.Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penyediaan sarana jaringan air bersih Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD
  1. 2.Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
167. a.Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara berkala Penyediaan utilitas PJU Penggunaan PJU hemat energi
  1. 3.Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
168. a.Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu : Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–27 Tabel VI.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Surabaya Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan kualitas pendidikan Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah 9 9 9 9 9 9 Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi 9 9 9 9 9 9 Pembangunan lokal/ruang kelas 9 9 9 9 9 9 Penyediaan biaya operasional pendidikan 9 9 9 9 9 9 Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kualitas pendidikan formal Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan 9 9 9 9 9 9 Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak 9 9 9 9 9 9 Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah 9 9 9 9 9 9 Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing 9 9 9 9 9 9 Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–28 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9 9 9 9 9 9 Sertifikasi bagi Pendidik 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah 9 9 9 9 9 9 Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah 9 9 9 9 9 9 Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal Penjaringan siswa kejar paket 9 9 9 9 9 9 Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket 9 9 9 9 9 9 Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan 9 9 9 9 9 9 Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan derajat kesehatan Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–29 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan 9 9 9 9 9 9 Pemberian imunisasi bayi dan balita 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI 9 9 9 9 9 9 Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita 9 9 9 9 9 9 Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil 9 9 9 9 9 9 Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran 9 9 9 9 9 9 Pengembangan kampung ASI 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan 9 9 9 9 9 9 Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan 9 9 9 9 9 9 Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan 9 9 9 9 9 9 Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif 9 9 9 9 9 9 Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–30 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala 9 9 9 9 9 9 Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi 9 9 9 9 9 9 Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan 9 9 9 9 9 9 Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan 9 9 9 9 9 9 Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di masyarakat 9 9 9 9 9 9 Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas 9 9 9 9 9 9 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular 9 9 9 9 9 9 Penyediaan pelayanan kesehatan khusus 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–31 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya kualitas layanan KB dasar Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik Pemerintah 9 9 9 9 9 9 Peningkatan partisipasi peserta KB pria 9 9 9 9 9 9 Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana 9 9 9 9 9 9 Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan ketahanan pangan Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 9 9 9 9 9 9 Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan distribusi pangan Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–32 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang Taruna) dengan konsep kekinian 9 9 9 9 9 9 Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor) 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga Pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin 9 9 9 9 9 9 Pemberian kesejahteraan bagi atlit 9 9 9 9 9 9 Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja Memperluas kesempatan kerja formal Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi 9 9 9 9 9 9 Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegerasi dan efektif 9 9 9 9 9 9 Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan job matching yang tepat 9 9 9 9 9 9 Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–33 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan 9 9 9 9 9 9 Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan 9 9 9 9 9 9 Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja 9 9 9 9 9 9 Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis Menerapkan prinsip- prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya 9 9 9 9 9 9 Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3 Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya 9 9 9 9 9 9 Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–34 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi II : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan penanganan PMKS Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial 9 9 9 9 9 9 Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar 9 9 9 9 9 9 Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal 9 9 9 9 9 9 Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin 9 9 9 9 9 9 Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial 9 9 9 9 9 9 Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok- kelompok usaha Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif 9 9 9 9 9 9 Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif hingga mampu berproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM 9 9 9 9 9 9 Pengembangan hasil usaha kelompok 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–35 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi II : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat 9 9 9 9 9 9 Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan pemberdayaan perempuan Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA 9 9 9 9 9 9 Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan trafficking melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan trafficking Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking (pelaku, korban, saksi) 9 9 9 9 9 9 Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan 9 9 9 9 9 9 Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–36 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi III : Memelihara keamanan dan ketertiban umum TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah Penyiapan tenaga penertiban 9 9 9 9 9 9 Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan 9 9 9 9 9 9 Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota 9 9 9 9 9 9 Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat 9 9 9 9 9 9 Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan 9 9 9 9 9 9 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang 9 9 9 9 9 9 Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama 9 9 9 9 9 9 Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan 9 9 9 9 9 9 Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–37 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral berbasis teknologi informasi 9 9 9 9 9 9 Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral 9 9 9 9 9 9 Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota 9 9 9 9 9 9 Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap 9 9 9 9 9 9 Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK 9 9 9 9 9 9 Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota 9 9 9 9 9 9 Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–38 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan 9 9 9 9 9 9 Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat 9 9 9 9 9 9 Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan administrasi, fisik, pemanfaatan dan hukum 9 9 9 9 9 9 Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui database yang terintegrasi 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH 9 9 9 9 9 9 Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–39 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah 9 9 9 9 9 9 Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kualitas udara dan air Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial 9 9 9 9 9 9 Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient 9 9 9 9 9 9 Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman 9 9 9 9 9 9 Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku 9 9 9 9 9 9 Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–40 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman 9 9 9 9 9 9 Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana 9 9 9 9 9 9 Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana 9 9 9 9 9 9 Peningkatan upaya integrasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana 9 9 9 9 9 9 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi V : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah 9 9 9 9 9 9 Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat 9 9 9 9 9 9 Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–41 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi V : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah 9 9 9 9 9 9 Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan penerapan energi alternatif 9 9 9 9 9 9 Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi alternatif 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan upaya konservasi energi Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan sumber energi di masyarakat 9 9 9 9 9 9 Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–42 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi VI : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Melestarikan budaya lokal Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal Menggali potensi budaya lokal 9 9 9 9 9 9 Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota Surabaya 9 9 9 9 9 9 Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya lokal 9 9 9 9 9 9 Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata Meningkatkan kualitas penampilan kelompok- kelompok budaya lokal 9 9 9 9 9 9 Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok- kelompok budaya lokal 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca Penambahan koleksi buku di layanan baca 9 9 9 9 9 9 Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca 9 9 9 9 9 9 Mengintegrasi sistem informasi perpustakaan 9 9 9 9 9 9 Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat Meningkatkan event pustaka untuk meningkatkan minat baca masyarakat 9 9 9 9 9 9 Mengevaluasi kemampuan literasi siswa 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–43 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi VI : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai- nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler 9 9 9 9 9 9 Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan event peningkatan nilai kebangsaan 9 9 9 9 9 9 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi VII : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya Peningkatan sistem manajemen city logistik Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota 9 9 9 9 9 9 Pengembangan sistem informasi dan manajemen rantai pasok (supply chain management) yang diperlukan untuk mengintegrasikan komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan dalam sistem logistik 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–44 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi VII : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama beserta deskripsi tugas 9 9 9 9 9 9 Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama 9 9 9 9 9 9 Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan 9 9 9 9 9 9 Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal: instrumen peraturan ekspor- impor; pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri 9 9 9 9 9 9 Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–45 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan Meningkatkan kedisiplinan aparatur Pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif 9 9 9 9 9 9 Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan Pemanfaatan assessment center sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan fungsinya 9 9 9 9 9 9 Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan 9 9 9 9 9 9 Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan data pemerintahan secara tertib administrasi 9 9 9 9 9 9 Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–46 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD 9 9 9 9 9 9 Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 9 9 9 9 9 9 Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan yang partisipatif 9 9 9 9 9 9 Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan 9 9 9 9 9 9 Melakukan harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–47 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai rekomendasi/bahan evaluasi implementasi kebijakan Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu 9 9 9 9 9 9 Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi (Surabaya Single Window) 9 9 9 9 9 9 Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi Pengembangan masterplan pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif 9 9 9 9 9 9 Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) 9 9 9 9 9 9 Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan 9 9 9 9 9 9 Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–48 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah 9 9 9 9 9 9 Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang- barang strategis, obat dan makanan 9 9 9 9 9 9 Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal 9 9 9 9 9 9 Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi 9 9 9 9 9 9 Pengelolaan laboratorium metrologi legal 9 9 9 9 9 9 Memantapkan kemandirian keuangan daerah Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan efisien 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya 9 9 9 9 9 9 Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–49 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah 9 9 9 9 9 9 Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi 9 9 9 9 9 9 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi IX : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro 9 9 9 9 9 9 Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro 9 9 9 9 9 9 Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna 9 9 9 9 9 9 Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan produktivitas koperasi Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT 9 9 9 9 9 9 Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–50 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi IX : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi 9 9 9 9 9 9 Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian 9 9 9 9 9 9 Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even promosi produk pertanian 9 9 9 9 9 9 Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif Mengembangkan pusat- pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan Meningkatkan daya tarik wisata Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) 9 9 9 9 9 9 Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan image/branding/ikon pariwisata Surabaya melalui strategi promosi yang efektif 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–51 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi IX : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Penyelenggaraan event yang mempunyai daya tarik secara periodik 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE) Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha 9 9 9 9 9 9 Pengembangan strategi promosi investasi 9 9 9 9 9 9 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi X : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan 9 9 9 9 9 9 Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional Penambahan dan peningkatan jaringan jalan 9 9 9 9 9 9 Pemantapan kondisi jaringan jalan 9 9 9 9 9 9 Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal 9 9 9 9 9 9 Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai 9 9 9 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VI–52 Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI Misi X : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Penerapan traffic demand management 9 9 9 9 9 9 Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah 9 9 9 9 9 9 Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional 9 9 9 9 9 9 Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan 9 9 9 9 9 9 Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat Penyediaan sarana jaringan air bersih 9 9 9 9 9 9 Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD 9 9 9 9 9 9 Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara berkala 9 9 9 9 9 9 Penyediaan utilitas PJU 9 9 9 9 9 9 Penggunaan PJU hemat energi 9 9 9 9 9 9 Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya 9 9 9 9 9 9 Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarananya 9 9 9 9 9 9 Keterangan : Seluruh strategi dan arah kebijakan terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–1 VII BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Kebijakan Umum Guna lebih mempertajam Visi dan Misi serta derivasinya pada strategi Pembangunan Jangka Menengah Surabaya Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat dan terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut:
169. a.Kebijakan pada perspektif masyarakat atau layanan akan ditekankan pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan menuju masyarakat yang sentosa secara merata dan berkeadilan. Penyediaan kebutuhan utama sandang, pangan dan papan yang didukung dengan pembangunan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain).
170. b.Kebijakan pada perspektif proses internal akan diarahkan pada reformasi birokrasi menuju sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjamin kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kualitas layanan secara cepat, mudah dan terjangkau sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
171. c.Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan diarahkan pada optimalisasi, fungsi koordinasi dan penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–2
172. d.Kebijakan umum pada perspektif keuangan diarahkan pada peningkatan dan optimalisasi kebijakan pendapatan daerah serta pengelolaan belanja daerah dan dana perimbangan dari pusat. Pengelolaan aset dan keuangan daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. VII.2 Program Pembangunan Daerah Dalam rangka pencapaian visi misi kota melalui arah kebijakan dan strategi yang telah disebutkan dalam BAB VI maka disusunlah program yang merupakan pedoman bagi SKPD untuk merumuskan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, adapun strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
  1. 1.Strategi Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan Strategi Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah b) Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi c) Pembangunan lokal/ruang kelas d) Penyediaan biaya operasional pendidikan e) Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Pendidikan Menengah. Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain: a) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD b) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–3 a) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs b) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs e) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI f) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs g) Angka Kelulusan (AL) SD/MI h) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs j) Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain: a) Angka Kelulusan (AL) SMA/MA b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK c) Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK d) Angka Kelulusan (AL) SMK e) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA f) Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi g) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK h) Angka Putus Sekolah (APS) SMK i) Persentase fasilitas pendidikan menengah dalam kondisi baik Pada tahun 2017-2021, Arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Indikator dari Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan, antara lain: a) Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya b) Persentase lembaga pendidikan yang sarana prasarananya sesuai standar: - SD - SMP - SMA - SMK Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–4 c) Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan; - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK d) Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik
  2. 2.Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan formal Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan formal, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan b) Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak c) Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah d) Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing e) Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah. Untuk strategi d) pada tahun 2016 di dukung oleh Program Peningkatan Prestasi Non Akademik dengan indikator Persentase prestasi non akademik. Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain: a) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD b) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain: a) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs b) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs e) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI f) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs g) Angka Kelulusan (AL) SD/MI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–5 h) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs j) Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain: a) Angka Kelulusan (AL) SMA/MA b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK c) Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK d) Angka Kelulusan (AL) SMK e) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA f) Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi g) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK h) Angka Putus Sekolah (APS) SMK i) Persentase fasilitas pendidikan menengah dalam kondisi baik Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) pada tahun 2017-2021, didukung oleh Program Penerapan Kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Indikator dari Program Penerapan Kurikulum, antara lain: a) Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan b) Persentase lembaga pendidikan yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum : - SD - SMP - SMA - SMK Sedangkan, untuk arah kebijakan d) sampai arah kebijakan e) pada tahun 2017-2021, didukung oleh Program Peningkatan Prestasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Indikator dari Program Peningkatan Prestasi, antara lain: a) Persentase prestasi pada event tingkat provinsi/nasional/internasional pada jenjang : - SD - SMP - SMA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–6 - SMK b) Persentase PAUD beprestasi
  3. 3.Strategi Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Strategi Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik b) Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan c) Sertifikasi bagi Pendidik Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator persentase pendidik yang kompeten. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Indikator dari Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, antara lain: a) Persentase guru PAUD yang kompeten b) Persentase guru yang memiliki sertifikasi : - SD - SMP - SMA - SMK c) Persentase guru yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar : - SMP - SMA - SMK Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–7 d) Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4 e) Persentase tenaga kependidikan yang kompeten : - PAUD - SD - SMP - SMA - SMK
  4. 4.Strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal Strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah b) Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Pendidikan Menengah. Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain: a) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD b) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain: a) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs b) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs e) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI f) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs g) Angka Kelulusan (AL) SD/MI h) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–8 j) Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain: a) Angka Kelulusan (AL) SMA/MA b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK c) Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK d) Angka Kelulusan (AL) SMK e) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA f) Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi g) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK h) Angka Putus Sekolah (APS) SMK i) Persentase fasilitas pendidikan menengah dalam kondisi baik Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator: Persentase lembaga pendidikan yang tertib administrasi jenjang : - SD - MI - SMP - MTs - SMA - MA - SMK
  5. 5.Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Penjaringan siswa kejar paket b) Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket c) Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan d) Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Pendidikan Non Formal dengan indikator, antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–9 a) Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang siap untuk diakreditasi b) Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Untuk arah kebijakan a) dan arah kebijakan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pendidikan Kesetaraan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator: Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan : - Paket A - Paket B - Paket C Sedangkan, untuk arah kebijakan c) sampai dan arah kebijakan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Indikator dari Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan, antara lain: a) Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi b) Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat
  6. 6.Strategi Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Strategi Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dilaksanakan melalui arah kebijakan Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan indikator Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–10 Indikator dari Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, antara lain: a) Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan b) Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan
  7. 7.Strategi Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak Strategi Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, dan anak dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan b) Pemberian imunisasi bayi dan balita Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan indikator, antara lain : a) Cakupan Kunjungan Bayi b) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 c) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Indikator dari Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, antara lain: a) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 b) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) c) Cakupan kunjungan neonatal lengkap d) Cakupan imunisasi dasar lengkap
  8. 8.Strategi Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak Strategi Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–11 b) Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita c) Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil d) Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran e) Pengembangan kampung ASI Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan indikator Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %). Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Indikator dari Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak, antara lain: a) Prevalensi Balita Gizi kurang b) Prevalensi Balita gizi buruk c) Persentase Penimbangan balita d) Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe
  9. 9.Strategi Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan Strategi Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan b) Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan c) Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan d) Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif e) Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–12 Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya dengan indikator, antara lain : a) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu b) Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) didukung oleh Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Indikator dari Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu, yaitu : a) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu b) Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik Sedangkan, untuk arah kebijakan d) sampai dengan arah kebijakan e) pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dengan indikator, antara lain : a) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandhie b) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD Bhakti Dharma Husada c) Persentase bangunan/gedung RSUD dr. Mohamad Soewandhie dalam kondisi baik Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan d) sampai dengan arah kebijakan e) didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Indikator dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–13 a) Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit b) Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit c) Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada d) Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada e) Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie
  10. 10.Strategi Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien Strategi Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala b) Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi c) Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan indikator, antara lain : a) Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi b) Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Indikator dari Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–14 a) Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin b) Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin c) Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada d) Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie
  11. 11.Strategi Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan Strategi Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan dilaksanakan melalui arah kebijakan Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan. Arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan indikator : a) Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan b) Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie c) Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada Untuk arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Indikator dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit, antara lain: a) Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie b) Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada Selain itu, arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 juga didukung oleh Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–15 Indikator dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan.
  12. 12.Strategi Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif Strategi Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di masyarakat b) Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas c) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular d) Penyediaan pelayanan kesehatan khusus Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator, antara lain : a) Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus b) Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan c) Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam d) Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Indikator dari Program Upaya Kesehatan Masyarakat, antara lain: a) Persentase rumah sehat b) Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi c) Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)
  13. 13.Strategi Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif Strategi Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–16 a) Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik Pemerintah b) Peningkatan partisipasi peserta KB pria c) Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana d) Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) pada tahun 2016 didukung oleh Program Keluarga Berencana dengan indikator persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB Aktif. Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) didukung oleh Program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Indikator dari Program Keluarga Berencana, antara lain: a) Persentase peserta KB baru b) Persentase peserta KB aktif c) Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi d) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Sedangkan, untuk arah kebijakan d) pada tahun 2016 didukung oleh Program Bina Keluarga dengan indikator persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif. Pada tahun 2017-2021 untuk arah kebijakan d) didukung oleh Program Bina Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pembinaan kader kelompok bina keluarga. Indikator dari Program Bina Keluarga, antara lain: a) Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif b) Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–17
  14. 14.Strategi Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan Strategi Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga b) Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan indikator : a) Tersedianya Informasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan b) Tingkat Keamanan Produk Pangan Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Indikator dari Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan, antara lain: a) Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar b) Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan c) Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)
  15. 15.Strategi Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan Strategi Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan dilaksanakan melalui arah kebijakan Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021, didukung oleh Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Indikator dari Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–18 a) Persentase pasar yang dipantau harganya b) Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas
  16. 16.Strategi Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas Strategi Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang Taruna) dengan konsep kekinian b) Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor) Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan indikator : a) Akumulasi pemuda sebagai pelopor pembangunan b) Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan c) Akumulasi pemuda yang dapat mengembangkan usaha mandiri Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda. Indikator dari Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan adalah persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja.
  17. 17.Strategi Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga Strategi Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin b) Pemberian kesejahteraan bagi atlit c) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan indikator : a) Cakupan pembinaan atlet olahraga b) Akumulasi prasarana olahraga yang dikembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–19 c) Akumulasi olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan di Kota Surabaya Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda. Indikator dari Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, antara lain: a) Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi b) Cakupan / sebaran fasilitas olahraga
  18. 18.Strategi Memperluas kesempatan kerja formal Strategi Meningkatkan Memperluas kesempatan kerja formal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi b) Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegerasi dan efektif c) Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan job matching yang tepat d) Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan indikator Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja. Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Kesempatan Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Indikator dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja, antara lain: a) Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan b) Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–20
  19. 19.Strategi Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif Strategi Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif dilaksanakan melalui arah kebijakan Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan indikator Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja. Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Kesempatan Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Indikator dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja, antara lain: a) Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan b) Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri
  20. 20.Strategi Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Strategi Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan b) Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan c) Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan indikator Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi. Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Indikator dari Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, antara lain: a) Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–21 b) Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan
  21. 21.Strategi Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Strategi Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya b) Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016-2021 didukung oleh Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Pada tahun 2016, indikator dari Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama. Sedangkan pada tahun 2017-2021, indikator dari Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
  22. 22.Strategi Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3 Strategi Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3 dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya b) Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dengan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–22 Persentase perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3. Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Indikator dari Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan adalah Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3.
  23. 23.Strategi Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS Strategi Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial b) Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar c) Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal d) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin e) Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan d) pada tahun 2016-2021 didukung oleh Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan penanganan PMKS. Indikator dari Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah Persentase PMKS yang ditangani. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–23 Untuk arah kebijakan e), pada tahun 2016 didukung oleh Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kepahlawanan. Sedangkan untuk arah kebijakan e), pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan penanganan PMKS. Indikator dari Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial adalah Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
  24. 24.Strategi Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan Strategi Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif b) Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif hingga mampu berproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM c) Pengembangan hasil usaha kelompok d) Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat e) Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan Indikator, antara lain: a) Persentase pelaksanaan pemutakhiran data keluarga miskin b) Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang berdaya Sedangkan pada tahun tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–24 Indikator dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat adalah persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi.
  25. 25.Strategi Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan Strategi Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA b) Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak. Indikator dari Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi.
  26. 26.Strategi Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan trafficking melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan trafficking Strategi Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan trafficking melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan trafficking dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking (pelaku, korban, saksi) b) Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–25 c) Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator : a) Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi b) Persentase permasalahan Perempuan dan Anak yang ditangani c) Persentase indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenuhi Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak. Indikator dari Program Perlindungan Perempuan dan Anak, antara lain: a) Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani b) Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A) c) Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak d) Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan
  27. 27.Strategi Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah Strategi Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Penyiapan tenaga penertiban b) Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan c) Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–26 d) Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan indikator Persentase tertanganinya kasus pelanggaran peraturan. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Penegakan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Indikator dari Program Penegakan Peraturan Daerah, antara lain : a) Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti b) Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti c) Persentase pelanggaran Perda terkait PKL, PSK, Anjal dan Gepeng, Rekreasi Hiburan Umum yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti d) Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum
  28. 28.Strategi Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat Strategi Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat b) Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan c) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang d) Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama e) Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan f) Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–27 Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan indikator persentase tertanganinya konflik di masyarakat. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Indikator dari Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan, antara lain: Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar.
  29. 29.Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral berbasis teknologi informasi b) Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral Arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh Program Penataan Ruang dengan indikator proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Perencanaan Ruang Kota yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan. Indikator dari Program Perencanaan Ruang Kota, antara lain: a) Persentase rencana induk sektoral yang disusun b) Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–28
  30. 30.Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota b) Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap c) Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK Untuk ketiga arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh Program Penataan Ruang dengan indikator proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Perencanaan Ruang Kota yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan. Indikator dari Program Perencanaan Ruang Kota, antara lain: a) Persentase rencana induk sektoral yang disusun b) Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun
  31. 31.Strategi Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang Strategi Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota b) Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan c) Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–29 Untuk ketiga arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh Program Penataan Ruang dengan indikator proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan. Indikator dari Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota, antara lain: a) Persentase jumlah bangunan yang ber IMB b) Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB
  32. 32.Strategi Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum Strategi Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui arah kebijakan Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan indikator Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan. Indikator dari Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, antara lain: a) Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum b) Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–30
  33. 33.Strategi Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya Strategi Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan administrasi, fisik, pemanfaatan dan hukum b) Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui database yang terintegrasi Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota dengan indikator Rasio aset pemkot yang tersertifikat. Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) didukung oleh Program Pengamanan Aset yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan. Indikator dari Program Pengamanan Aset, antara lain: a) Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok b) Persentase tanah aset yang tersertifikasi c) Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani Sedangkan, untuk arah kebijakan b) didukung oleh Program Pengelolaan Aset yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan. Indikator dari Program Pengelolaan Aset adalah Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya.
  34. 34.Strategi Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya Strategi Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–31 a) Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH b) Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH Kedua arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau. Indikator dari Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, antara lain: a) Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi b) Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya
  35. 35.Strategi Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah Strategi Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah dilaksanakan melalui arah kebijakan Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengelolaan Kebersihan Kota dengan indikator: a) Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA b) Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS c) Cakupan Layanan Kebersihan Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Kebersihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau. Indikator Program Pengelolaan Kebersihan, antara lain: a) Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–32 b) Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan c) Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari
  36. 36.Strategi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan Strategi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah b) Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala Kedua arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengelolaan Kebersihan Kota dengan indikator: a) Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA b) Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS c) Cakupan Layanan Kebersihan Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Kebersihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau. Indikator dari Program Pengelolaan Kebersihan, antara lain: a) Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R b) Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan c) Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari
  37. 37.Strategi Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota Strategi Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–33 b) Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient c) Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman d) Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku Keempat arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan indikator: a) Tingkat kualitas air limbah industri BOD b) Tingkat kualitas air limbah industri COD c) Tingkat kualitas air limbah industri TSS. d) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit BOD e) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit COD f) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit TSS g) Tingkat kualitas air limbah Domestik BOD h) Tingkat kualitas air limbah Domestik TSS i) Tingkat kualitas air limbah Hotel BOD j) Tingkat kualitas air limbah Hotel COD k) Tingkat kualitas air limbah Hotel TSS l) Tingkat kualitas Udara Emisi di Industri SO2 m) Tingkat kualitas Udara Emisi di Industri NO2 Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau. Indikator dari Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan adalah Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–34
  38. 38.Strategi Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota Strategi Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota dilakukan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana b) Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman c) Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana d) Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana e) Peningkatan upaya integrasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana Keenam arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan indikator: a) Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah sarana prasarana kebakaran eksisting dibanding kebutuhan ideal b) Jumlah penduduk Surabaya yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran c) Pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit d) Persentase pos pemadam kebakaran dalam kondisi baik Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Penanggulangan Bencana yang bertujuan untuk mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana. Indikator dari Program Penanggulangan Bencana, antara lain: a) Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–35 b) Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya c) Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit d) Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam e) Persentase kelurahan tangguh bencana
  39. 39.Strategi Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman Strategi Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah b) Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat c) Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Perumahan dan Permukiman dengan indikator, antara lain: a) Luas kawasan perumahan permukiman yang mendapat peningkatan layanan sarana prasarana b) Jumlah MBR yang telah mendapatkan rumah layak huni Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertujuan untuk Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas. Indikator dari Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain: a) Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki b) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni c) Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya d) Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–36
  40. 40.Strategi Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Strategi Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif dilaksanakan melalui arah kebijakan Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan indikator jumlah pengusahaan energi baru dan terbarukan yang dikembangkan. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan. Indikator dari Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif, antara lain: a) Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan b) Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
  41. 41.Strategi Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha Strategi Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota b) Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan penerapan energi alternatif c) Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi alternatif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–37 Untuk ketiga arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan indikator jumlah pengusahaan energi baru dan terbarukan yang dikembangkan. Pada tahun 2017-2021, ketiga arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan. Indikator dari Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif, antara lain: a) Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan b) Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
  42. 42.Strategi Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi Strategi Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan sumber energi di masyarakat b) Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan indikator jumlah pengusahaan energi baru dan terbarukan yang dikembangkan. Pada tahun 2017-2021, kedua arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Upaya Konservasi Energi yang bertujuan untuk Meningkatkan upaya konservasi energi. Indikator dari Program Upaya Konservasi Energi adalah Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–38
  43. 43.Strategi Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal Strategi Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Menggali potensi budaya lokal b) Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota Surabaya c) Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya lokal Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan indikator persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik. Pada tahun 2017-2012, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program perlindungan budaya lokal yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal. Indikator Program perlindungan budaya lokal adalah persentase cagar budaya yang terpelihara.
  44. 44.Strategi Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata Strategi mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal b) Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh 2 program yaitu Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan indikator persentase kelompok seni dan budaya yang difasilitasi dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan indikator persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–39 Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal. Indikator program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal lokal, antara lain: a) Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil b) Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi
  45. 45.Strategi Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca Strategi meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Penambahan koleksi buku di layanan baca b) Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca c) Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca d) Mengintegrasi sistem informasi perpustakaan Arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2016 adalah rata-rata kunjungan layanan baca per bulan. Sedangkan indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2017-2021, antara lain: a) Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan b) Persentase koleksi buku c) Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling d) Persentase perpustakaan yang berhasil dibina Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–40
  46. 46.Strategi Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat Strategi Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Meningkatkan event pustaka untuk meningkatkan minat baca masyarakat b) Mengevaluasi kemampuan literasi siswa Arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2016 adalah rata-rata kunjungan layanan baca per bulan. Sedangkan indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2017-2021, antara lain: a) Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan b) Persentase koleksi buku c) Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling a) Persentase perpustakaan yang berhasil dibina
  47. 47.Strategi Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan Strategi Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler b) Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan event peningkatan nilai kebangsaan Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter Kebangsaan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–41 Konteks Budaya Lokal yang bertujuan untuk memantapkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda. Indikator Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal, yaitu : a) Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai- nilai kebangsaan b) Persentase kader wawasan kebangsaan
  48. 48.Strategi Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional Strategi Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017- 2021 dilaksanakan beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota b) Pengembangan sistem informasi dan manajemen rantai pasok (supply chain management) yang diperlukan untuk mengintegrasikan komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan dalam sistem logistik Arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial, Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang, dan Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik yang bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya. Indikator dari Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial, antara lain : a) Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik b) Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar Indikator dari Program manajemen lalu lintas angkutan barang adalah rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–42 Sedangkan, indikator dari Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik adalah tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik.
  49. 49.Strategi Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama Strategi meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 dilaksanakan beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama beserta deskripsi tugas b) Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama c) Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan d) Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal instrumen peraturan ekspor-impor; pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri e) Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan Arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Kerjasama Bidang Perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya. Indikator dari Program Kerjasama Bidang Perdagangan, antara lain : a) Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–43 b) Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi
  50. 50.Strategi Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Strategi meningkatkan kedisiplinan aparatur dilaksanakan melalui arah kebijakan pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan indikator : a) Persentase penanganan pengaduan b) Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, antara lain: a) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I b) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II c) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III d) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I e) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II f) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III
  51. 51.Strategi Meningkatkan Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui arah kebijakan pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan indikator : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–44 a) Persentase penanganan pengaduan b) Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, antara lain: a) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I b) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II c) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III d) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I e) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II a) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III
  52. 52.Strategi Menempatkan Aparatur sesuai Kapasitas dan Kompetensi, serta Melakukan Evaluasi atas Kompetensi secara Berkelanjutan Strategi menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan dilaksanakan melalui arah kebijakan pemanfaatan assessment center sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur. Strategi tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator: a) Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural b) Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional c) Persentase data pada sistem kepegawaian yang up date Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, antara lain: a) Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–45 b) Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional c) Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre d) Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik
  53. 53.Strategi Meningkatkan Efektivitas dan Kinerja Lembaga Pemerintahan melalui Peningkatan Penatalaksanaan, Tata Kelola Administrasi dan Kearsipan, Kerjasama, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, serta Regulasi untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Baik Strategi meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan fungsinya b) Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan c) Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan data pemerintahan secara tertib administrasi d) Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip e) Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan f) Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD g) Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi h) Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah i) Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran j) Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–46 k) Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan yang partisipatif l) Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan m) Melakukan harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin n) Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Untuk arah kebijakan a) dan b) pada tahun 2016 didukung oleh Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator: a) Persentase SKPD yang tidak terjadi tumpang tindih pada tugas pokok dan fungsinya b) Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP Untuk arah kebijakan a) dan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, antara lain: a) Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun b) Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD c) Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi d) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan Untuk arah kebijakan c) pada tahun 2016-2021 didukung oleh Program Penataan Daerah Otonom yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–47 Pada tahun 2016, indikator dari Program Penataan Daerah Otonom adalah persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi. Sedangkan pada tahun 2017-2021, indikator dari Program Penataan Daerah Otonom, yaitu : a) Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update b) Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan Untuk arah kebijakan d) pada tahun 2016 didukung oleh Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan indikator persentase SKPD dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip dan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan indikator persentase SKPD dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan. Untuk arah kebijakan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, antara lain: a) Persentase jumlah arsip yang diakuisisi b) Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan Untuk arah kebijakan e) pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan indikator: a) Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar b) Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan Untuk arah kebijakan e) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–48 Indikator dari Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, antara lain : a) Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan b) Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan indikator persentase jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi dengan baik. Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Peningkatkan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu : a) Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi b) Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi Untuk arah kebijakan g) pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator, antara lain: a) Persentase pemanfaatan barang sesuai dengan rencana b) Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik Selain itu, arah kebijakan g) pada tahun 2016 juga didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator, antara lain : a) Indeks kepuasan karyawan terhadap program peningkatan sarana dan prasarana aparatur b) Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik Untuk arah kebijakan g) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–49 Kedinasan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan, antara lain: a) Persentase pemanfaatan aset b) Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah c) Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik d) Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik e) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik f) Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran Untuk arah kebijakan h) pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan indikator persentase terlayaninya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar. Untuk arah kebijakan h) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar. Untuk arah kebijakan i) pada tahun 2016 didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator indeks kepuasan karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Untuk arah kebijakan i) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah adalah tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–50 Untuk arah kebijakan j) pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan indikator: a) Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat b) Persentase MoU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat c) Persentase MoU yang Dievaluasi Untuk arah kebijakan j) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, antara lain: a) Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti b) Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti c) Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang Dievaluasi Untuk arah kebijakan k) pada tahun 2016 didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator: a) Persentase kualitas penyusunan perencanaan strategis b) Persentase kualitas monitoring dan evaluasi Untuk arah kebijakan k) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain: a) Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas b) Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas c) Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–51 d) Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral Untuk arah kebijakan l) pada tahun 2016 didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator: a) Persentase kualitas penyusunan perencanaan strategis b) Persentase kualitas monitoring dan evaluasi Selain itu, arah kebijakan l) pada tahun 2016 juga didukung oleh Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah dengan indikator: a) Peningkatan Kinerja BUMD b) Termanfaatkannya Hasil Monev atau Kajian Sebagai Dasar Kebijakan/Keputusan Untuk arah kebijakan l) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pengendalian Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Pengendalian Pembangunan Daerah, antara lain: a) Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu b) Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output Untuk arah kebijakan m) pada tahun 2016 didukung oleh Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator: a) Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan b) Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti c) Persentase Produk hukum yang disebarluaskan Untuk arah kebijakan m) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain: a) Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan b) Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi c) Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–52 d) Persentase produk hukum yang disebarluaskan Untuk arah kebijakan n) pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik adalah rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD.
  54. 54.Strategi Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan Skala Kota sebagai Basis Pelayanan Dasar kepada Masyarakat dan sebagai Rekomendasi/Bahan Evaluasi Implementasi Kebijakan Strategi meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai rekomendasi/bahan evaluasi implementasi kebijakan dilaksanakan melalui arah kebijakan pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan indikator: a) Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) b) Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK) c) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK) d) Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK) e) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–53 meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Penataan Administrasi Kependudukan, antara lain: a) Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) b) Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK) c) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK) d) Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK) e) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) f) Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan g) Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK h) Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan
  55. 55.Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu. b) Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi (Surabaya Single Window) Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan indikator persentase meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–54 Indikator dari Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan.
  56. 56.Strategi Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi Strategi menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Pengembangan masterplan pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif. b) Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator persentase layanan publik yang berbasis TIK. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu : a) Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK b) Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik
  57. 57.Strategi Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota Strategi menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–55 a) Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan b) Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media c) Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat dengan indikator persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan indikator: a) Rata-rata kunjungan per bulan pada website www.surabaya.go.id b) Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat, antara lain : a) Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat b) Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya
  58. 58.Strategi Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan Strategi Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan dilaksanakan melalui beberapa strategi, antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–56 a) Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan. b) Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen c) Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal d) Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi e) Pengelolaan laboratorium metrologi legal Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan indikator: a) Persentase peningkatan jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur b) Persentase peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tertib ukur Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan adalah persentase temuan yang ditindaklanjuti.
  59. 59.Strategi Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah Strategi mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan efisien b) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya c) Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak d) Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–57 e) Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah f) Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan d), pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator : a) Rata-rata peningkatan PAD b) Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah c) Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu d) Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang bertujuan untuk memantapkan kemandirian keuangan daerah. Indikator dari Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah adalah persentase peningkatan pajak daerah. Sementara untuk arah kebijakan e) pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah yang bertujuan untuk memantapkan kemandirian keuangan daerah. Indikator dari Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah adalah persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar. Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator: a) Rata-rata peningkatan PAD b) Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–58 c) Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu d) Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan.
  60. 60.Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro b) Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro c) Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna d) Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk Untuk keempat arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Indikator dari Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, antara lain : a) Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan b) Presentase peningkatan jumlah usaha mikro binaan yang kualitasnya meningkat c) Akumulasi volume usaha mikro binaan d) Akumulasi jumlah usaha mikro yang mengisi sentra binaan e) Persentase peningkatan volume usaha kecil menengah binaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–59 f) Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan g) Persentase fasilitas ekonomi rakyat yang dibangun dalam kondisi baik Indikator dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, antara lain : a) Produktivitas hasil olahan perikanan b) Produktivitas usaha garam Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program perluasan jangkauan pemasaran, Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro dan Program Standarisasi Produk Usaha Mikro bertujuan untuk mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif. Untuk arah kebijakan a) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program perluasan jangkauan pemasaran dengan indikator, antara lain: a) Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya b) Persentase sentra yang beroperasi secara optimal c) Persentase pembangunan fasilitas ekonomi Arah kebijakan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro, dengan indikator persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan. Sedangkan, arah kebijakan c) dan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Standarisasi Produk Usaha Mikro dengan indikator, antara lain : a) Persentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha b) Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–60
  61. 61.Strategi Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha Strategi Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT b) Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan c) Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi d) Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam Untuk keempat arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh Program Peningkatan Kualitas Koperasi dengan indikator, antara lain : a) Tingkat pertumbuhan anggota koperasi b) Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas c) Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi d) Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif Sedangkan pada tahun 2017-2021, keempat arah kebijakan tersebut didukung oleh Program penguatan kelembagaan koperasi dan Program peningkatan kualitas usaha koperasi yang bertujuan untuk mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif. Untuk arah kebijakan a) dan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program penguatan kelembagaan koperasi dengan indikator persentase koperasi berklasifikasi AAB. Sedangkan arah kebijakan c) dan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program peningkatan kualitas usaha koperasi, dengan indikator tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–61
  62. 62.Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian b) Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even promosi produk pertanian c) Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan Untuk arah kebijakan a) dan arah kebijakan b), pada tahun 2016 didukung oleh Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan serta Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Untuk arah kebijakan c), pada tahun 2016 didukung oleh Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak. Indikator untuk Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, antara lain : a) Cakupan sebaran penyediaan bibit pada pembudidaya b) Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani Indikator untuk Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan adalah produktivitas pada bidang pertanian/perkebunan. Indikator untuk Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan adalah produktivitas di bidang peternakan. Sedagkan, indikator untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak, antara lain : a) Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–62 b) Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan pengobatan Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura, Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura, Program peningkatan pemasaran hasil pertanian, Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan dan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak yang bertujuan untuk mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif. Untuk arah kebijakan a), pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura, dengan indikator persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi, serta Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura, dengan indikator persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya. Untuk arah kebijakan b), pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program peningkatan pemasaran hasil pertanian, dengan indikator persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat. Sedangkan, arah kebijakan c) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan, dengan indikator persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya serta Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak, dengan indikator persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–63
  63. 63.Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui arah kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan indikator produktivitas tangkapan ikan (termasuk budidaya ikan di laut), Program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan indikator produktivitas budidaya perikanan. Serta Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan indikator, antara lain : a) Produktivitas hasil olahan perikanan b) Produktivitas usaha garam Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan dan Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan yang bertujuan untuk Mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan, dengan indikator persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, serta Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan, dengan indikator persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya.
  64. 64.Strategi Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif Strategi Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–64 pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017- 2021 dilaksanakan melalui strategi pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota. Arah kebijakan tersebut didukung oleh Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif, Program legalisasi usaha kreatif, dan Program perkuatan permodalan usaha kreatif yang bertujuan untuk Mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif. Indikator dari Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif, antara lain : a) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner b) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion c) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft d) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan e) Persentase rumah kreatif yang beroperasi Indikator dari Program legalisasi usaha kreatif adalah persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha. Sedangkan, indikator dari Program perkuatan permodalan usaha kreatif adalah persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi.
  65. 65.Strategi Meningkatkan daya tarik wisata Strategi Meningkatkan daya tarik wisata dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) b) Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–65 c) Meningkatkan image/branding/ikon pariwisata Surabaya melalui strategi promosi yang efektif d) Penyelenggaraan event yang mempunyai daya tarik secara periodik Untuk arah kebijakan a) dan b) tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan indikator: a) Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara ke ODTW per bulan b) Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara ke ODTW per bulan Untuk arah kebijakan c) dan d) tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan indikator: a) Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara per bulan b) Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara per bulan Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) didukung oleh Program pengembangan destinasi wisata yang bertujuan untuk Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global. Indikator Program pengembangan destinasi wisata adalah persentase ODTW yang berhasil dikembangkan. Sedangkan, arah kebijakan b) didukung oleh Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata yang bertujuan untuk Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global. Indikator Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata adalah tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan. Sedangkan, arah kebijakan c) dan d) didukung oleh Program pemasaran pariwisata yang bertujuan untuk Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global. Indikator Program pemasaran pariwisata adalah persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–66
  66. 66.Strategi Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi Strategi Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha b) Pengembangan strategi promosi investasi Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) dan b) didukung oleh Program peningkatan iklim dan realisasi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global. Indikator Program peningkatan iklim dan realisasi investasi, antara lain : a) Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi b) Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi
  67. 67.Strategi Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang Strategi menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan b) Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengendalian Banjir dengan indikator Tingkat genangan. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–67 bertujuan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota. Indikator dari Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota, antara lain: a) Luas genangan (ha) b) Tinggi genangan (cm) c) Lama genangan (menit) d) Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu
  68. 68.Strategi Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional Strategi Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain : a) Penambahan dan peningkatan jaringan jalan b) Pemantapan kondisi jaringan jalan Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan indikator, antara lain : a) Persentase Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki b) Penambahan jalan baru c) Persentase jalan dalam kondisi baik Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu. Indikator dari Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan, antara lain: a) Persentase jalan yang terbangun (%) b) Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%) c) Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%) d) Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–68
  69. 69.Strategi Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas Strategi Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal b) Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai c) Penerapan traffic demand management Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pengembangan Sistem Transportasi dengan indikator, antara lain : a) Rata-rata Headway Angkutan Umum b) Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Primer c) Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Sekunder d) Penggunaan kendaraan umum (Load Factor) Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu. Indikator dari Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi, yaitu : a) Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota b) Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas
  70. 70.Strategi Meningkatkan Jumlah Pengguna Angkutan Umum Massal dan Berkurangnya Penggunaan Kendaraan Pribadi Strategi Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah b) Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional c) Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–69 Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu. Indikator dari Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan, antara lain: a) Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder) b) Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota) c) Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan
  71. 71.Strategi Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat Strategi Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Penyediaan sarana jaringan air bersih b) Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan dengan indikator Penambahan jaringan infrastruktur air bersih. Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata. Indikator dari Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan adalah Persentase pelanggan baru PDAM (%).
  72. 72.Strategi Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang Strategi Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara berkala Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–70 b) Penyediaan utilitas PJU c) Penggunaan PJU hemat energi Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh Program Utilitas Perkotaan dengan indikator: a) Lama perbaikan PJU padam < 6 jam b) Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan c) Persentase penggunaan LED untuk PJU Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata. Indikator dari Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU, antara lain: a) Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan b) Persentase pemasangan PJU hemat energi
  73. 73.Strategi Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota Strategi Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: a) Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya b) Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarananya Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata. Indikator dari Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota adalah Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–71 Tabel VII.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Surabaya No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 1 Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) : - PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) : - PAUD = 99,02% - SD/MI = 105,24% - SMP/MTs = 105,03% - SMA/MA/SMK = 105,08% Angka Partisipasi Kasar (APK) : - PAUD = 70,50% - SD/MI = 100,00% - SMP/MTs = 91,99% - SMA/MA/SMK = 90,73%
  74. 1.Program Pendidikan Anak Usia Dini
  75. 2.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  76. 3.Program Pendidikan Menengah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pendidikan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI = 95,02% - SMP/MTs = 95,03% - SMA/MA/SMK = 92,55% Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI = 96,59% - SMP/MTs = 84,50% - SMA/MA/SMK = 84,79% Pembangunan lokal/ruang kelas Angka Putus Sekolah (APS) : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK Angka Putus Sekolah (APS) : - SD/MI = 0% - SMP/MTs = 0% - SMA/MA = 0,004% - SMK = 0,007% Angka Putus Sekolah (APS) : - SD/MI = 0,73% - SMP/MTs = 0,73% - SMA/MA = 0,75% - SMK = 0,74% Penyediaan biaya operasional pendidikan Angka Kelulusan (AL): - SD/MI - SMP/MTs Angka Kelulusan (AL): - SD/MI = 100% - SMP/MTs = Angka Kelulusan (AL): - SD/MI = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–72 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 - SMA/MA - SMK 100% - SMA/MA = 99,97% - SMK = 99,97% 100% - SMP/MTs = 99,25% - SMA/MA = 98,50% - SMK = 98,50% Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin Angka Melanjutkan (AM): - SD/MI ke jenjang SMP/MTs - SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK Angka Melanjutkan (AM): - SD/MI ke jenjang SMP/MTs = 99,54% - SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK = 100,04% Angka Melanjutkan (AM): - SD/MI ke jenjang SMP/MTs = 99,50% - SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK = 98,50% Meningkatkan kualitas pendidikan formal Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambung an Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi 21,45% 32,86% 1.Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  77. 3.Program Pendidikan Menengah Program Penerapan Kurikulum Pendidikan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah Penyiapan lulusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–73 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan hanya sesuai dengan strategi nomor 1
  78. 1.Program Peningkatan Prestasi Non Akademik sesuai dengan strategi 1 dan 2
  79. 1.Program Pendidikan Anak Usia Dini
  80. 2.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  81. 3.Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Prestasi Pendidikan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–74 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 Sertifikasi bagi Pendidik Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah
  82. 1.Program Pendidikan Anak Usia Dini
  83. 2.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  84. 3.Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah 2 Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal Penjaringan siswa kejar paket Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi 8,11% 39,33% Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang PendidikanFasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu 3 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan 100% 100% Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Kesehatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–75 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 bagi warga miskin tertentu Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin N/A 70 Miskin Kesehatan 4 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan Cakupan pelayanan ibu nifas 93,80% 95% Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kesehatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup) ≤ 87,35 per 100.000 KH ≤ 75,93 per 100.000 KH Pemberian imunisasi bayi dan balita Cakupan pelayanan kesehatan bayi 93,69% 96% Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup) ≤ 6,48 per 1.000 KH ≤ 6,26 per 1.000 KH Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100% 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak Kesehatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang KesehatanPendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–76 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 ibu hamil Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran Pengembangan kampung ASI 5 Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan Persentase puskesmas yang terakreditasi 4,76% 100% Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pusk emas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pus kesmas Pembantu Kesehatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif Persentase rumah sakit yang terakreditasi 50% 100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kesehatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang KesehatanPerencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan Indeks Kepuasan Layanan RSUD Bhakti Dharma Husada N/A 81 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–77 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 perkembangan ilmu kesehatan Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puske smas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kesehatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi Indeks Kepuasan Layanan RSUD dr. M Soewandie N/A 75 Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit Kesehatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Pus kesmas Pembantu Kesehatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 6 Mewujudkan lingkungan Mendorong pola hidup bersih dan Pemantauan kebersihan dan Persentase kelurahan 100% 100% Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Kesehatan Perangkat Daerah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–78 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 sehat di masyarakat sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif kesehatan makanan dan minuman di masyarakat siaga aktif Masyarakat Masyarakat melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang KesehatanPromosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam N/A 100% Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular Penyediaan pelayanan kesehatan khusus 7 Meningkatnya kualitas layanan KB dasar Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik Pemerintah Total Fertility Rate (TFR) 1,81 1,80 - 1,90 Program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peningkatan partisipasi peserta KB pria Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia Program Bina Keluarga Program Bina Keluarga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–79 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 (BKL) Penduduk dan Keluarga Berencana 8 Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan 88,50% 92,00% Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan) Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragama n dan Keamanan Pangan Pangan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman 9 Meningkatkan distribusi pangan Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasik an operasi pasar Tingkat stabilitas harga komoditas pangan 91,30% 95,00% Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan Perdagangan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 10 Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang Taruna) dengan konsep kekinian Angka pemuda kader anti kenakalan remaja per 10.000 pemuda 4,58 36,65 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kepemudaan dan Olahraga Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan OlahragaPendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor) 11 Meningkatkan dan Meningkatkan prestasi pemuda Pelaksanaan event kejuaraan Persentase atlit yang 59% 65% Program Pembinaan dan Program Pembinaan dan Kepemudaan dan Olahraga Perangkat Daerah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–80 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 mempertahank an prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional di bidang olahraga olahraga skala kota secara rutin memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional Pemasyarakatan Olah Raga Pemasyarakata n Olah Raga melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pemberian kesejahteraan bagi atlit Peningkatan pembangunan dan pemeliha- raan prasarana olahraga 12 Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja Memperluas kesempatan kerja formal Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal 68% > 40% Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegerasi dan efektif Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan job matching yang tepat Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda Persentase wirausaha muda yang berdaya 5% 7,50% Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–81 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 Bidang Kepemudaan dan Olahraga Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja 13 Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya Persentase jumlah kasus ketenagakerjaa n 2,90% 2,10% Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Tenaga Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga KerjaMendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3 Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaa n Tenaga Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 14 Meningkatkan pelayanan pemenuhan Meningkatkan jangkauan layanan Peningkatan kualitas pelayanan dan Persentase PMKS yang ditangani yang 12,44% 16% Program Pelayanan dan Rehabilitasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Perangkat Daerah yang melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–82 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial berhasil direhabilitasi Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Sosial Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 15 Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkan nya secara berkelanjutan Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan 43,23% 80% Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–83 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 hingga mampu berproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM Berencana Pengembangan hasil usaha kelompok Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS 16 Meningkatkan pemberdayaan perempuan Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA Persentase kecamatan yang responsif gender 19,35% 100% Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaa n gender sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender 17 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan trafficking melalui Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial Persentase Kelurahan Ramah Anak 3,25% 100% Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–84 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking (pelaku, korban, saksi) Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha 18 Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah Penyiapan tenaga penertiban Angka Pelanggaran Perda per 1.000 penduduk 18,71 16,57 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakan Peraturan Daerah Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota Penindakan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–85 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 pelanggaran Perda 19 Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk 1,09 0,88 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing 20 Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk Persentase rencana Induk sektoral dan 0% 41,38% Program Penataan Ruang Program Perencanaan Ruang Kota Pekerjaan Umum dan Penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–86 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) induk sektoral sektoral berbasis teknologi informasi rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi Program Penataan Ruang Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–87 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan 21 Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat Persentase lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan untuk kepentingan umum 52,17% 100% Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pertanahan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 22 Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan administrasi, fisik, pemanfaatan dan Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan N/A 75,22% Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Program Pengamanan Aset Pertanahan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–88 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 Surabaya hukum dan pengelolaan aset Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui database yang terintegrasi Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Program Pengelolaan Aset Pertanahan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 23 Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara 0% (321,40 Ha) 11,20% Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Lingkungan Hidup Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH 24 Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan Persentase selisih timbulan sampah ke TPA N/A 21,90% Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Hidup Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–89 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 sampah Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala 25 Meningkatkan kualitas udara dan air Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial Indeks Kualitas Udara Ambien 83,85 85,25 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Lingkungan Hidup Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman Indeks Kualitas Air Permukaan 51,46 53,48 Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku 26 Pengembangan sistem penanggulanga n bencana yang Memantau secara berkesinambunga n dan memutakhirkan Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam Indeks penanggulang an bencana N/A 84,69% Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Program Penanggulanga n Bencana Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–90 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 antisipatif dan tanggap sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota penanggulangan bencana Masyarakat Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana Peningkatan upaya integrasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana 27 Meningkatkan penyediaan Menyediakan rumah layak huni Pembangunan rumah susun Kawasan permukiman 3039,33 Ha 11437,03 Ha Program Perumahan dan Program perumahan dan Perumahan dan Kawasan Perangkat Daerah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–91 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya Permukiman kawasan permukiman Permukiman melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman 28 Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembanga n dan pemanfaatan energi alternatif N/A 100% Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif Lingkungan Hidup Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota Persentase peran serta masyarakat dalam pengembanga n dan pemanfaatan energi alternatif N/A 100% Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan kepada masyarakat untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–92 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 pengembangan penerapan energi alternatif Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi alternatif 29 Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan sumber energi di masyarakat Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi N/A 44.25 % Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Program Upaya Konservasi Energi Lingkungan Hidup Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi 30 Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal Menggali potensi budaya lokal Persentase budaya yang dapat dilestarikan 88,72% 91,59% Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program perlindungan budaya lokal Kebudayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota Surabaya Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–93 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 lokal Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata Meningkatkan kualitas penampilan kelompok- kelompok budaya lokal
  85. 1.Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  86. 2.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Kebudayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang KebudayaanMendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok- kelompok budaya lokal 31 Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca Penambahan koleksi buku di layanan baca Persentase koleksi buku yang termanfaatkan 71,70% 80,70% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca Persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku 62,10% 83,20% Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca Mengintegrasi sistem informasi perpustakaan Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat Meningkatkan event pustaka untuk meningkatkan minat baca Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca N/A 100% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–94 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 masyarakat sesuai dengan reading text leveling Mengevaluasi kemampuan literasi siswa 32 Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komu nitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan 4% (107 lembaga/komuni tas) 4% Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal Kebudayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Mengkomunikasi kan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan event peningkatan nilai kebangsaan 33 Peningkatan sistem manajemen city logistik Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan 5,59% 5% Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial Perdagangan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pengembangan sistem informasi Program Manajemen Perhubungan Perangkat Daerah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–95 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 dan manajemen rantai pasok (supply chain management) yang diperlukan untuk mengintegrasika n komponen- komponen dan kegiatan- kegiatan dalam sistem logistik Lalu Lintas Angkutan Barang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik Penanaman Modal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 34 Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama beserta deskripsi tugas Persentase realisasi tindak lanjut MoU bidang Perdagangan (G to G dan G to B) N/A 85,71% Program Kerjasama Bidang Perdagangan Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama- sama Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–96 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 instrumen peraturan ekspor-impor; pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan 35 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan Meningkatkan kedisiplinan aparatur Pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 pegawai 1,48 1,15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengawasan Inspektorat Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan 197 temuan 16,8% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–97 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan Pemanfaatan assessment center sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten 48,64% 93,28% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 36 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan fungsinya Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasi kan dengan baik N/A 50% Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan N/A 80% 1.Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
  87. 2.Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kearsipan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi 99,03% 100% Program Penataan Daerah Otonom Program Penataan Daerah Otonom Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–98 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 data pemerintahan secara tertib administrasi Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi 100% 100% Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi
  88. 1.Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
  89. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan Sarana dan Prasarana Perkantoran Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–99 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran N/A 70% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Perkantoran Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti 100% 100% Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan yang partisipatif Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 88,33% 93,05% Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan Persentase kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari 76% 86,18% 100% 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  90. 2.Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Pengendalian Pembangunan Daerah Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Daerah Melakukan harmonisasi dan Persentase produk hukum 100% 100% Program Penataan Program Penataan Kebijakan dan Koordinasi Sekretariat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–100 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 simplifikasi produk hukum secara rutin daerah yang dihasilkan Peraturan Perundang- Undangan Peraturan Perundang- Undangan Perangkat Daerah Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Statistik Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 37 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai rekomendasi/baha n evaluasi implementasi kebijakan Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambung an yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan & pencatatan sipil 68,91 74 Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan 72,89% 76% Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–101 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 informasi (Surabaya Single Window) Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang- barang strategis, obat dan makanan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Perdagangan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi Pengelolaan laboratorium metrologi legal Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi Pengembangan masterplan pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif Tingkat kepuasan terhadap penyelenggara an TIK dalam pelayanan N/A Baik Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Informatika serta Persandian Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–102 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) publik administratif Komunikasi Komunikasi dan Informatika serta Persandian Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program- program pembangunan Tingkat persepsi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan kota N/A 80% 1. Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat
  91. 2.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat Komunikasi dan Informatika serta Persandian Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah 38 Meningkatkan dan mengoptimalka n pengelolaan sumber Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan Persentase kontribusi pajak terhadap PAD 67,87% 80,06% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Keuangan Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–103 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 penerimaan daerah secara efektif dan efisien retribusi daerah efisien Daerah Daerah Pemerintahan Unsur Keuangan Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah Persentase kontribusi bagi hasil BUMD terhadap PAD 3,35% 3,60% Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan 39 Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa Rp36.965.000 31% 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  92. 2.Program Pemberdayaan Ekonomi Program perluasan jangkauan pemasaran Perdagangan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–104 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 Masyarakat Pesisir Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro
  93. 1.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  94. 2.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program perkuatan permodalan usaha mikro Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna
  95. 1.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  96. 2.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program standarisasi produk usaha mikro Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk 40 Meningkatkan produktivitas koperasi Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi Rp1.604.549.78 7.000 35% Program Peningkatan Kualitas Koperasi Program penguatan kelembagaan koperasi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan Fasilitasi promosi Program Program Koperasi, Perangkat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–105 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 unit bisnis koperasi Peningkatan Kualitas Koperasi peningkatan kualitas usaha koperasi Usaha Kecil, dan Menengah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam 41 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian Tingkat Produktivitas budidaya pertanian 3,16 ton/ha 3,92 ton/ha 1. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkeb unan, Perikanan dan Peternakan
  97. 2.Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perke bunan Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura Pertanian Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
  98. 1.Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkeb unan, Perikanan dan Peternakan
  99. 2.Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perke bunan Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura Pertanian Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even
  100. 1.Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkeb Program peningkatan pemasaran hasil pertanian Perdagangan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–106 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 promosi produk pertanian unan, Perikanan dan Peternakan
  101. 2.Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perke bunan Bidang Perdagangan Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan
  102. 1.Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkeb unan, Perikanan dan Peternakan
  103. 2.Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan Pertanian Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak Program pencegahan dan penanggulanga n penyakit hewan ternak Pertanian Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 42 Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan Tingkat Produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya 3,18 ton/orang 3,52 ton/orang 1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
  104. 2.Program Pengembangan Perikanan Budidaya
  105. 3.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan Kelautan dan Perikanan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–107 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021
  106. 1.Program Pengembangan Perikanan Tangkap
  107. 2.Program Pengembangan Perikanan Budidaya
  108. 3.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan Kelautan dan Perikanan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 43 Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif 400 pelaku usaha 8% Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif Pariwisata Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Program legalisasi usaha kreatif Pariwisata Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Program perkuatan permodalan usaha kreatif Pariwisata Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–108 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 44 Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan Meningkatkan daya tarik wisata Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata Rp5.525.803.64 6.224 45,76% Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan destinasi wisata Pariwisata Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata Pariwisata Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Meningkatkan image/branding/i kon pariwisata Surabaya melalui strategi promosi yang efektif Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pemasaran pariwisata Pariwisata Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang PariwisataPenyelenggaraa n event yang mempunyai daya tarik secara periodik 45 Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE) Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha Rata- rata pertumbuhan nilai realisasi investasi -2,83% 5,00% Program peningkatan iklim dan realisasi investasi Penanaman Modal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pengembangan strategi promosi investasi 46 Penyediaan sistem drainase kota yang Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota Pengembangan dan pemeliharaan Indeks Genangan 48,33 39,77 Program Pengendalian Banjir Program pengembangan dan Pekerjaan Umum dan Penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–109 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 terpadu, efektif dan efisien untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan pengelolaan sistem drainase kota Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang 47 Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional Penambahan dan peningkatan jaringan jalan Tingkat kehandalan jaringan jalan N/A 0,42 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemantapan kondisi jaringan jalan 48 Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas Menginformasika n standar keselamatan lalu lintas secara massal Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0.95 N/A 40% Program Pengembangan Sistem Transportasi Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Perhubungan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai Penerapan traffic demand management 49 Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan berkurangnya Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang Load factor kendaraan umum (Angkot) 26,8% 30% Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan Perhubungan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–110 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 berkualitas dan ramah lingkungan penggunaan kendaraan pribadi aman, nyaman dan ramah Bidang Perhubungan Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional Load factor kendaraan umum (Bis Kota) N/A 42% Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan 50 Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat Penyediaan sarana jaringan air bersih Cakupan layanan teknis air bersih 92,66% 100% Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD 51 Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik 5,17% 17,51% Program Utilitas Perkotaan Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 VII–111 No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Bidang Urusan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab Strategi Arah Kebijakan Kondisi Awal Kondisi Akhir 2016 2017-2021 berkala Umum dan Penataan Ruang Penyediaan utilitas PJU Penggunaan PJU hemat energi 52 Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas N/A 100% Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarananya Keterangan : Seluruh strategi, arah kebijakan, dan indikator terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-1 VIII BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini akan dibahas mengenai rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaannya, yang meliputi tahun 2016 sebagai masa peralihan dan keberlanjutan program pada tahun 2017-2021. VIII.1 Masa Peralihan dan Keberlanjutan Program 2016 Perumusan RKPD Tahun 2016 dilakukan pada Bulan Mei 2015 pada saat masa berlaku Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 telah selesai namun belum dilakukan pemilihan Kepala Daerah untuk periode Tahun 2016-2021. Oleh karena itu terdapat perbedaan perumusan program dalam RKPD Tahun 2016 dengan perumusan Program Tahun 2017-2019 karena perumusan program dalam RKPD tahun 2016 belum menerapkan ketentuan tahapan penyusunan program dalam RPJMD sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, terutama belum mengacu pada upaya pencapaian visi misi walikota dan wakil walikota terpilih Tahun 2016-2021. Selain itu, adanya perbedaan perumusan program juga dipengaruhi oleh perubahan kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maka Kota Surabaya sempat mengalami kekosongan kepala daerah. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, maka berdasarkan usulan nama dari Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri menunjuk Pejabat Sementara (Pj) Walikota Surabaya, dengan masa kepemimpinan sejak berakhirnya kepemimpinan walikota periode tahun 2010-2015 pada bulan September 2015 sampai dengan dilantiknya walikota periode tahun 2016-2021 pada bulan Februari tahun 2016. Dengan demikian, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya mengalami masa transisi dengan adanya kekosongan RPJMD sebagai dasar penyusunan RKPD. Mengacu ketentuan Pasal 287 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 54 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-2 2010 bahwa bagi daerah yang tidak memiliki RPJMD, penyusunan RKPD mengacu pada RPJPD dan RPJMD Provinsi. RKPD ini selanjutnya menjadi bagian dalam penyusunan RPJMD tahun 2016-2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 sesuai hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2015 merupakan Walikota dan Wakil Walikota incumbent, sehingga sebagian perumusan program ada yang merupakan kelanjutan atau pengembangan terhadap kebijakan RPJMD periode sebelumnya. Penerapan program yang sama dilakukan pada program yang dinilai masih relevan sesuai hasil perumusan sebagaimana tahapan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Sesuai dengan latar belakang kondisi yang disebutkan di atas, maka perumusan program Tahun 2017-2021 sebagian merupakan kelanjutan, pengembangan, penggabungan, perbaikan maupun perumusan program baru/inovasi dari program tahun 2016 sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016. Program akan dilanjutkan jika masih relevan dengan permasalahan pembangunan atau isu strategis yang berkembang, dan arahan program prioritas nasional/provinsi maupun masih relevan terhadap pencapaian visi misi walikota dan wakil walikota. Program dikembangkan jika sesuai hasil analisis perlu dipecah agar relevan dengan pencapaian sasaran/tujuan hasil perumusan. Program digabungkan jika sesuai hasil analisis perlu digabungkan agar lebih efisien dalam pencapaian sasaran/tujuan hasil perumusan. Program diperbaiki jika sesuai hasil analisis, perlu perubahan/perbaikan narasi program untuk mempertajam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan atau membutuhkan penyesuaian tertentu. Sedangkan perumusan program baru/inovasi jika sesuai hasil analisis, program tersebut diperlukan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sarasan pembangunan. Selengkapnya mengenai keterhubungan antara program Tahun 2016 dengan program Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel VIII.1. Pada Tabel VIII.2, program tahun 2016 yang tidak dilanjutkan lagi pada periode berikutnya ditunjukkan dengan kosongnya target indikator dan pagu anggaran pada kolom tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, baik karena telah dikembangkan menjadi program yang berbeda maupun karena tidak relevan lagi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-3 Tabel VIII.1 Hubungan Program 2016 dengan Program 2017-2021 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan
  109. 1.Program Pendidikan Anak Usia Dini
  110. 2.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  111. 3.Program Pendidikan Menengah Pengembangan a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
173. b.Program Penerapan Kurikulum
174. c.Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan Sehubungan dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah maka pada tahun 2017-2021 dalam melaksanakan urusan bidang pendidikan tidak menggunakan program berdasarkan jenjang pendidikan (usia dini, dasar, dan menengah), namun program ini dikembangkan berdasarkan aspek-aspek yang mendukung proses pembelajaran yaitu pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; penerapan kurikulum, dan peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berlanjut Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini masih relevan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta terdapat permasalahan kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Program Peningkatan Prestasi Non Akademik Perbaikan Program Peningkatan Prestasi Program ini diperbaiki dengan menghilangkan kata “non akademik” dikarenakan prestasi yang akan diukur adalah prestasi yang diraih oleh siswa, guru maupun lembaganya baik akademik maupun non akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-4 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan Program Pendidikan Non Formal Pengembangan a. Program Pendidikan Kesetaraan
175. b.Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan Program ini dikembangkan menjadi pendidikan kesetaraan untuk memfasilitasi warga belajar yang belum dapat baca tulis maupun warga belajar di usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikannya di jenjang formal melalui layanan PKBM kejar paket A, B, dan C. Sedangkan dalam program pendidikan masyarakat serta lembaga kursus dan pelatihan diharapkan dapat menjamin kepastian dan kualitas layanan pendidikan bagi warga Kota Surabaya yang ingin meningkatkan kemampuan dan keahliannya Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Perbaikan Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program diperbaiki dengan menambahkan narasi “pemberian jaminan” karena maksud dari program ini adalah memberikan jaminan kesehatan melalui kepesertaan di BPJS Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Berlanjut Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Program ini masih relevan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, salah satunya melalui meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dimulai sejak ibu hamil sampai kelahiran Program Perbaikan Gizi Masyarakat Perbaikan Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak Program diperbaiki untuk memperjelas kelompok sasaran penyelenggaraan program yaitu ibu dan anak Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Berlanjut Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Program ini masih relevan untuk mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan diantaranya melalui pembangunan/rehabilitasi puskesmas/puskesmas pembantu dan pengadaan sarana kesehatan yang memadai Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Berlanjut Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program ini masih relevan karena untuk menjamin kepastian dan kualitas layanan kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-5 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Perbaikan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Program ini masih relevan karena untuk mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan diantaranya melalui pembangunan/rehabilitasi rumah sakit dan pengadaan sarana kesehatan yang memadai Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengembangan a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
176. b.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit Program ini dipisahkan antara penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk layanan kesehatan masyarakat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan rujukan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini masih relevan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, salah satunya melalui upaya menjamin kesehatan masyarakat Program Pengendalian Banjir Perbaikan Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota Program diperbaiki karena penekanan program sesuai hasil analisa, lebih diarahkan pada pentingnya pengelolaan sistem drainase dalam mengatasi isu strategis genangan dan banjir Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Berlanjut Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program berlanjut karena masih relevan dalam pencapaian sasaran Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Berlanjut Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Program berlanjut karena masih sangat relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih Program Utilitas Perkotaan Pengembangan a. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU
177. b.Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota Program dikembangkan untuk mempertajam upaya pengembangan pada kelompok sasaran yaitu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengelolaan Utilitas Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-6 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan Program Penataan Ruang Pengembangan a. Program Perencanaan Ruang Kota
178. b.Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota Program dikembangkan untuk mempertajam upaya penataan ruang melalui aspek perencanaan dan pengendalian Program Perumahan dan Permukiman Perbaikan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Program diperbaiki mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Perbaikan Program Penegakan Peraturan Daerah Program diperbaiki dan disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yaitu penegakan Peraturan Daerah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Perbaikan Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Program diperbaiki dan disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yaitu menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Perbaikan Program Penanggulangan Bencana Program diperbaiki untuk mengakomodasi sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, termasuk bencana alam dan non alam Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Berlanjut Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program ini masih relevan dengan upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, meliputi PMKS urban dari luar kota Surabaya, pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana prasarana panti sosial bagi PMKS, adanya kelompok PMKS yang tidak dapat diberdayakan Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Berlanjut Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program ini masih relevan dengan upaya penanganan PMKS melalui keterlibatan potensi sumber kesejahteraan sosial diantaranya lembaga-lembaga sosial, stakeholder, antar pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berlanjut Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program ini masih relevan dengan upaya pemberdayaan keluarga pra sejahtera yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya melalui pelatihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-7 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Berlanjut Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program berlanjut karena masih relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas Berlanjut Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya meningkatkan skill dan produktivitas penduduk kota Surabaya. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Berlanjut Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya menciptakan harmonisasi hubungan industrial kota Surabaya. Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Berlanjut Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya melindungi tenaga kerja kota Surabaya. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pengembangan a. Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
179. b.Program Perlindungan Perempuan Dan Anak Program ini dikembangkan untuk mempertajam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan melalui kesetaraan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pengembangan a. Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan
180. b.Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan Program ini dikembangkan sebagai penajaman dalam upaya mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berlanjut Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Program berlanjut karena masih relevan dalam pencapaian sasaran Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Pengembangan a. Program Pengamanan Aset
181. b.Program Pengelolaan Aset Program dikembangkan agar fokus pada upaya pengelolaan dan pengamanan aset, tidak hanya sekedar melalui sertifikasi tanah. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perbaikan Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Program diperbaiki untuk mengakomodasi peningkatan RTH yang telah terbangun dan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-8 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan Program Pengelolaan Kebersihan Kota Perbaikan Program Pengelolaan Kebersihan Program diperbaiki untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perbaikan Program Pengendalian Dan Pengawasan Dampak Lingkungan Program diperbaiki untuk mengakomodasi pengawasan dampak lingkungan. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Pengembangan a. Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
182. b.Program Upaya Konservasi Energi Program dikembangkan untuk mempertajam upaya mewujudkan sumber alternatif energi melalui pengembangan dan pemanfaatan serta konservasi energi Program Penataan Administrasi Kependudukan Berlanjut Program Penataan Administrasi Kependudukan Program ini masih relevan dikarenakan masih terdapat penduduk yang belum taat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan serta adanya dinamika penduduk karena faktor alamiah (kelahiran dan kematian) dan faktor migrasi (penduduk keluar dan penduduk masuk) dalam suatu wilayah Program Keluarga Berencana Berlanjut Program Keluarga Berencana Program ini masih relevan karena untuk mencapai pembangunan manusia yang berkualitas, perlu diupayakan pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga yang berkualitas melalui pengaturan perkawinan dan kelahiran Program Bina Keluarga Berlanjut Program Bina Keluarga Program ini masih relevan karena untuk mencapai pembangunan manusia yang berkualitas, diawali dari mewujudkan keluarga yang tangguh, memiliki kemampuan psikis dan mental spiritual guna hidup mandiri, serta mengembangkan diri untuk meningkatkan kesejahteraan Program Pengembangan Sistem Transportasi Pengembangan a. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
183. b.Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan Program ini dikembangkan untuk mempertajam upaya pengembangan sistem transportasi melalui peningkatan manajemen dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-9 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan - Inovasi Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang Program baru sebagai upaya mewujudkan Surabaya sebagai pusat hub dan simpul logistik dalam pengaturan manajemen lalu lintas angkutan barang.
  1. 1.Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat
  2. 2.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penggabungan Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat Program digabungkan untuk mengakomodir perubahan urusan menjadi “komunikasi, informasi, publikasi masyarakat” sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perbaikan Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program diperbaiki untuk memfokuskan upaya pengembangan pada pelayanan publik administratif berbasis TIK. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan a. Program perluasan jangkauan pemasaran
184. b.Program perkuatan permodalan usaha mikro
185. c.Program standarisasi produk usaha mikro Program dikembangkan untuk mempertajam upaya pengembangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas UMKM secara lebih efektif. Program Peningkatan Kualitas Koperasi Pengembangan a. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
186. b.Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Program dikembangkan agar upaya menjadi lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas Koperasi secara lebih efektif. - Inovasi Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif Program baru untuk memfasilitasi penumbuhan pelaku sektor kreatif melalui peningkatan keterampilan alternative masyarakat kota yang bernilai ekonomis. - Inovasi Program Legalisasi Usaha Kreatif Program baru untuk memfasilitasi kemudahan para pelaku industri kreatif untuk mendapatkan legalisasi usaha. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-10 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan - Inovasi Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif Program baru untuk memfasilitasi kemudahan para pelaku industri kreatif untuk mendapatkan permodalan usaha. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Berlanjut Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya meningkatkan investasi kota Surabaya. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Berlanjut Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program berlanjut karena masih sangat relevan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Berlanjut Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program berlanjut karena masih sangat relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan - Inovasi Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik - Inovasi Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Berlanjut Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program ini masih relevan dikarenakan pentingnya mengembangkan budaya baca masyarakat guna mengembangkan budaya literasi dan menjadikan salah satu karakter bagi generasi muda
  1. 1.Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
  2. 2.Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Penggabungan Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Penggabungan program dikarenakan perbaikan sistem administrasi kearsipan merupakan bagian dari proses pengelolaan arsip yang terdiri dari penataan, penyelamatan, dan pelestarian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-11 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan - Inovasi Program Pengendalian Pembangunan Daerah Program baru untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan rencana pada dokumen jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan pada setiap jenjang pemerintahan maupun antar perangkat daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Berlanjut Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini masih relevan untuk memastikan keterkaitan dan keterpaduan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan pada setiap jenjang pemerintahan maupun antar perangkat daerah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Berlanjut Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program ini masih relevan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik maupun instansi melalui penyusunan standart operasional prosedur serta guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu terkait penataan kelembagaan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Berlanjut Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program ini masih relevan karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan penyusunan, penyebarluasan kepada masyarakat, dan dokumentasi produk hukum daerah Program Penataan Daerah Otonom Berlanjut Program Penataan Daerah Otonom Program ini masih relevan dalam rangka penataan kinerja aparatur dan tertib administrasi di kecamatan dan kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Perbaikan Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah Narasi program ini diperbaiki dengan menambahkan kata “fasilitator” karena disesuaikan dengan sasaran pengukuran kinerja dalam program tersebut yaitu lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah, bukan lembaga perwakilannya Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Berlanjut Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program ini masih relevan dikarenakan pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah maupun pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Surabaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-12 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan - Inovasi Program Kerjasama Bidang Perdagangan Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Perbaikan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Program ini diperbaiki dengan menghilangkan kalimat “dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH” karena disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah pelaksana program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Berlanjut Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini masih relevan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam melayani masyarakat Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan a. Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata
187. b.Program Pemasaran Pariwisata Program dikembangkan sebagai upaya untuk menjembatani pelibatan seluruh stakeholder bidang Pariwisata di dalam pengembangan pariwisata kota. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Berlanjut Program pengembangan destinasi wisata Program ini masih relevan dengan upaya untuk mencapai sasaran Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
188. a.Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan
189. b.Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
190. c.Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangan a. Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura
191. b.Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura
192. c.Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian
193. d.Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan Program dikembangkan untuk memfokuskan upaya pengembangan pertanian perkotaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pada tiap sektor, yaitu Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan peternakan, termasuk pemasaran hasil pertanian tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-13 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak Berlanjut Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak Program ini masih relevan dengan upaya pencapaian sasaran Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pada sektor peternakan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Berlanjut Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program ini masih relevan dengan upaya dalam pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perlindungan kepada masyarakat Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengembangan a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
194. b.Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Program dikembangkan untuk memfokuskan upaya pada faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi sumber penerimaan daerah - Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Perbaikan Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program diperbaiki untuk memperjelas pelaksanaannya sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah pelaksana program. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Perbaikan Program Perlindungan Budaya Lokal Program diperbaiki untuk memperjelas upaya pengelolaan yang dilakukan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Perbaikan Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Program diperbaiki untuk memperjelas upaya pengelolaan yang dilakukan
195. a.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
196. b.Program Pengembangan Perikanan Tangkap
197. c.Program Pengembangan Perikanan Budidaya Penggabungan a. Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan
198. b.Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan Program digabung untuk mengefektifkan upaya pemberdayaan dengan peningkatan produktivitas melalui fasilitasi sarana prasarana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang spesifik pada penerapan teknologi tepat guna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-14 Program 2016 Hubungan Program 2017-2021 Keterangan Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Berlanjut Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program masih relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik - Inovasi Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial Program baru untuk menunjang perekonomian kota surabaya kategori transportasi dan pergudangan untuk menunjang surabaya sebagai kota perdagangan. - Inovasi Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik Program baru untuk memfasilitasi kemudahan para pelaku industry kreatif untuk mendapatkan investasi fasilitas pendukung logistik.
199. a.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
200. b.Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Penggabungan Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan Program digabung untuk mengefektifkan upaya yang memuat seluruh aspek kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan diperkuat dengan penentuan indikator yang mencakup seluruh aspek, - Inovasi Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Program baru untuk memfasilitasi kemudahan masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Berlanjut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program berlanjut karena masih relevan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-15 VIII.2 Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021, terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Walikota Surabaya terpilih yang dikelompokkan dalam program prioritas 1, serta program Perangkat Daerah yang tidak menunjang secara langsung terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dalam kelompok program prioritas 2. Pada Tabel VIII.2 RPJMD Tahun 2016-2021 ini, terdapat total 150 program, dengan 66 program yang termasuk ke dalam kelompok prioritas 1 dan 84 Program yang masuk ke dalam kelompok prioritas 2. Program-program pembangunan daerah yang termasuk kelompok prioritas 1 akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini. A. Program Prioritas Penunjang Visi-Misi sebagai Amanat Nasional Terdiri dari program-program yang menjadi perwujudan dari penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Selain itu, program- program ini juga turut menunjang pencapaian Misi 1, untuk “Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas”.
  1. 1.Program Pendidikan Anak Usia Dini (2016)
  2. 2.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (2016)
  3. 3.Program Pendidikan Menengah (2016)
  4. 4.Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (2017-2021)
  5. 5.Program Penerapan Kurikulum (2017-2021)
  6. 6.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2016- 2021)
  7. 7.Program Peningkatan Prestasi Non Akademik (2016)
  8. 8.Program Peningkatan Prestasi (2017-2021)
  9. 9.Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan (2017- 2021)
  10. 10.Program Pendidikan Non Formal (2016)
  11. 11.Program Pendidikan Kesetaraan (2017-2021)
  12. 12.Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (2017-2021)
  13. 13.Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (2016) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-16
  14. 14.Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (2017-2021)
  15. 15.Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak (2016- 2021)
  16. 16.Program Perbaikan Gizi Masyarakat (2016)
  17. 17.Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak (2017-2021)
  18. 18.Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu (dan Jaringannya) (2016-2021)
  19. 19.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (2016-2021)
  20. 20.Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
(2016)

21.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (2017- 2021)
22.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (2016)
23.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (2017-2021)
24.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit (2017-2021)
25.Program Upaya Kesehatan Masyarakat (2016-2021) B. Program Prioritas Penunjang Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Terdiri dari program-program lainnya yang berkaitan langsung dalam menunjang pencapaian visi dan misi Walikota Surabaya. Misi 1:
1.Program Peningkatan Kesempatan Kerja (2016-2021)
2.Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (2016-2021) Misi 2:
1.Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (2016- 2021)
2.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (2016-2021) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-17 Misi 3:
1.Program Penegakan Peraturan Daerah (2017-2021)
2.Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan (2017-2021) Misi 4:
1.Program Perencanaan Ruang Kota (2017-2021)
2.Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (2016-2021)
3.Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (2017- 2021)
4.Program Pengelolaan Kebersihan (2017-2021)
5.Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan (2017- 2021) Misi 5:
1.Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (2016) Misi 6:
1.Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal (2017-2021)
2.Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (2016-2021) Misi 7:
1.Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial (2017-2021) Misi 8:
1.Program Penataan Administrasi Kependudukan (2016-2021)
2.Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (2017-2021)
3.Program Perencanaan Pembangunan Daerah (2016-2021)
4.Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (2017- 2021)
5.Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (2016-2021)
6.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2016-2021) Misi 9:
1.Program Perluasan Jangkauan Pemasaran (2017-2021)
2.Program Standarisasi Produk Usaha Mikro (2017-2021) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-18
3.Program Penguatan Kelembagaan Koperasi (2017-2021)
4.Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi (2017-2021)
5.Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif (2017-2021)
6.Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi (2016-2021)
7.Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan (2017-2021)
8.Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan (2017-2021)
9.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (2016)
10.Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata (2017-2021)
11.Program Pemasaran Pariwisata (2017-2021)
12.Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura (2017-2021)
13.Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura (2017-2021)
14.Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian (2017-2021)
15.Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan (2017-2021) Misi 10:
1.Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota (2017-2021)
2.Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan (2016- 2021)
3.Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan (2016-2021)
4.Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi (2017-2021)
5.Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan (2017- 2021) Penjabaran Program Pembangunan Daerah dibagi berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, di dalamnya memuat program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-19 penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Urusan Pemerintahan, terdapat urusan yang sifatnya Wajib dan Pilihan. Urusan yang bersifat Wajib, terdiri dari Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar. Pada Penunjang Urusan Pemerintahan, terdapat program-program yang mengambil fungsi sebagai penunjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diperlukan oleh tiap Perangkat Daerah untuk bisa menjalankan fungsinya. Pembagiannya meliputi Fungsi Manajemen dan Unsur Manajemen. Fungsi Manajemen terdiri dari Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah; serta Pengawasan. Sedangkan Unsur Manajemen meliputi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan Sarana dan Prasarana Perkantoran. Kerangka indikasi program didapatkan melalui dua cara. Untuk Program Prioritas Tahun 2017-2021 disusun melalui pendekatan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Adapun kerangka pendanaan dilakukan dengan pendekatan estimasi belanja langsung sebagaimana diulas pada Bab III. Sedangkan Program Prioritas Tahun 2016, mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2016. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel VIII.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-20 Tabel VIII.2 Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1 Urusan Pemerintahan 1.1 Urusan Wajib 1.1.1 Pelayanan Dasar 1.1.1.01 Pendidikan 1.1.1.01.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 99,01% 99% 72.306 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 99,02% 61,34% - - - - - - - - - - - 1.1.1.01.02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Kelulusan (AL)SMP/MTs 100,00% 98,90% 638.509 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs 99,54% 99,00% - - - - - - - - - - - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 95,02% 92,67% - - - - - - - - - - - Angka Partisispasi Kasar (APK) SMP/MTs 105,03% 88,25% - - - - - - - - - - - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0% 1,08% - - - - - - - - - - - Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0% 1,08% - - - - - - - - - - - Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 100,00% - - - - - - - - - - - Angka Partisispasi Kasar (APK) SD/MI 105,24% 96,16% - - - - - - - - - - - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 95,03% 81,07% - - - - - - - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-21 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik 20,91% 44,18% - - - - - - - - - - - 1.1.1.01.03 Program Pendidikan Menengah Angka Kelulusan (AL) SMA /MA 99,97% 97,80% 265.821 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 105,08% 87,04% - - - - - - - - - - - Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK 100,04% 97,80% - - - - - - - - - - - Angka Kelulusan (AL) SMK 99,97% 97,80% - - - - - - - - - - - Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 0,004% 1,04% - - - - - - - - - - - Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi N/A 100,00% - - - - - - - - - - - Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 92,55% 81,35% - - - - - - - - - - - Angka Putus Sekolah (APS)SMK 0,007% 1,04% - - - - - - - - - - - Persentase fasilitas pendidikan menengah dalam kondisi baik 21,88% 53,13% - - - - - - - - - - - 1.1.1.01.04 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

1.Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya 13,22% - - 25% 911.005 36,78% 959.296 49,04% 1.018.578 65,95% 1.173.774 79,21% 1.233.370 79,21% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2.Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI 97,17% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-22 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

3.Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs 97,17% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMA/MA/SMK 97,17% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar 68,60% - 70% 71,40% 72,83% 74,28% 75,77% 75,77%
6.Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar 73,50% - 75% 76,50% 78,03% 79,59% 81,18% 81,18%
7.Persentase lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarananya sesuai standar 74,07% - 75,89% 77,70% 82,98% 85,11% 86,52% 86,52%
8.Persentase lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarananya sesuai standar 72,82% - 74,76% 76,70% 77,67% 79,61% 81,55% 81,55%
9.Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik 44,71% - 55,77% 66,83% 77,88% 88,94% 100,00% 100,00% 1.1.1.01.05 Program Penerapan Kurikulum
1.Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan 21,05% - - 35,08% 31.868 49,11% 33.558 68,69% 35.631 79,03% 41.060 86,60% 43.145 86,60% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-23 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

2.Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum 78,40% - 80% 81,60% 83,23% 84,90% 86,59% 86,59% Pemerintahan Bidang Pendidikan
3.Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum 78,40% - 80% 81,60% 83,23% 84,90% 86,59% 86,59%
4.Persentase lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum 78,72% - 80,14% 81,56% 82,98% 85,11% 86,52% 86,52%
5.Persentase lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum 77,67% - 79,61% 81,55% 83,50% 84,47% 86,41% 86,41% 1.1.1.01.06 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase pendidik yang kompeten 63,81% 71,05% 98.754 - 135.863 - 143.065 - 151.906 - 175.052 - 183.940 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.Persentase guru PAUD yang kompeten 58,73% - 62,18% 65,63% 69,09% 72,54% 76% 76%
2.Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi 57,08% - 65,66% 74,23% 82,81% 90,37% 97,92% 97,92%
3.Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi 68,00% - 74,39% 80,77% 85,93% 90,35% 94,78% 94,78%
4.Persentase guru SMA yang memiliki sertifikasi 63,99% - 71,88% 79,77% 86,72% 93,19% 98,25% 98,25% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-24 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

5.Persentase guru SMK yang memiliki sertifikasi 60,08% - 68,49% 76,91% 84% 90,26% 96,53% 96,53%
6.Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar 93,13% - 95,43% 97,73% 100% 100% 100% 100%
7.Persentase guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar 96,74% - 97,93% 99,13% 100% 100% 100% 100%
8.Persentase guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar 93,02% - 95,17% 97,31% 100% 100% 100% 100%
9.Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4 84,80% - 86,53% 94,79% 100% 100% 100% 100%
10.Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten 46,48% - 53,63% 60,78% 67,93% 75,08% 82,23% 82,23%
11.Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten 42,20% - 46,37% 50,54% 54,71% 58,88% 63,05% 63,05% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-25 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

12.Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten 47,26% - 51,82% 56,39% 60,95% 65,51% 70,07% 70,07%
13.Persentase tenaga kependidikan SMA yang kompeten 53,24% - 55,56% 57,87% 62,50% 67,13% 70,60% 70,60%
14.Persentase tenaga kependidikan SMK yang kompeten 45,50% - 49,91% 54,32% 58,73% 63,14% 67,55% 67,55% 1.1.1.01.07 Program Peningkatan Prestasi Non Akademik Persentase prestasi non akademik 75% 78% 4.849 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1.1.1.01.08 Program Peningkatan Prestasi
1.Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/int ernasional 38,46% - - 45,16% 18.905 46,15% 19.907 62,50% 21.137 64,29% 24.358 71,88% 25.594 71,88% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2.Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/int ernasional 46,15% - 50% 50% 62,50% 66,67% 70,59% 70,59%
3.Persentase prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/int ernasional 54,55% - 63,64% 63,64% 72,73% 81,82% 81,82% 81,82%
4.Persentase prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/int ernasional 21,15% - 25% 28,85% 32,69% 36,54% 40,38% 40,38%
5.Persentase PAUD berprestasi 0,59% - 1,14% 1,70% 2,25% 2,81% 3,36% 3,36% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-26 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.1.01.09 Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan

1.Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi 52,76% - - 56,82% 1.416 60,88% 1.491 64,94% 1.583 68,99% 1.824 73,05% 1.917 73,05% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2.Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi 36,24% - 39,60% 42,95% 46,31% 49,66% 53,02% 53,02%
3.Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi 47,04% - 64,44% 81,85% 83,70% 85,56% 87,04% 87,04%
4.Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi 28,57% - 38,78% 48,98% 59,18% 69,39% 79,59% 79,59%
5.Persentase lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi 44,68% - 50% 55,32% 60,64% 65,96% 71,28% 71,28%
6.Persentase lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi 18,75% - 25% 31,25% 43,75% 56,25% 68,75% 68,75%
7.Persentase lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi 54,55% - 59,60% 64,65% 69,70% 73,74% 83,84% 83,84% 1.1.1.01.10 Program Pendidikan Non Formal Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang siap untuk diakreditasi 22,69% 25% 39.637 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan N/A 90% - - - - - - - - - - - 1.1.1.01.11 Program Pendidikan Kesetaraan
1.Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A 68,93% - - 70% 1.959 71,07% 2.063 72,14% 2.191 73,21% 2.524 74,29% 2.652 74,29% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-27 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

2.Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B 87,74% - 88,12% 88,51% 88,89% 89,27% 89,66% 89,66% Pemerintahan Bidang Pendidikan
3.Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C 90,72% - 90,85% 90,98% 91,11% 91,24% 91,37% 91,37% 1.1.1.01.12 Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan
1.Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi 5,34% - - 5,53% 37.157 5,73% 39.126 5,93% 41.544 6,13% 47.874 6,32% 50.305 6,32% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2.Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat 0,00% - 0% 1,04% 2,08% 3,13% 4,17% 4,17% 1.1.1.02 Kesehatan 1.1.1.02.01 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani 100% 100% 161.694 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1.1.1.02.02 Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan 100% - - 100% 188.539 100% 198.533 100% 210.802 100% 242.921 100% 255.255 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan 10% - 11% 12% 13% 14% 15% 15% 1.1.1.02.03 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan kunjungan bayi 90% 90% 30.395 - 29.896 - 31.481 - 33.426 - 38.520 - 40.475 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
1.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98,43% - 98,45% 98,47% 98,48% 98,49% 98,50% 98,50% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-28 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

2.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) 96,93% - 96,94% 96,95% 96,96% 96,97% 96,98% 96,98% Bidang Kesehatan
3.Cakupan Kunjungan neonatal lengkap 78% - 81% 85% 90% 93% 95% 95%
4.Cakupan Imunisasi dasar lengkap 93,79% - 93,81% 93,83% 93,85% 93,87% 94% 94% 1.1.1.02.04 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20%) 14,41% < 20% 10.213 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1.1.1.02.05 Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak
1.Prevalensi Balita Gizi kurang 9,50% - - 9,50% 10.857 9,50% 11.432 9,50% 12.139 9,50% 13.988 9,50% 14.698 9,50% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.Prevalensi Balita gizi buruk < 1% - < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
3.Persentase Penimbangan balita 81,20% - 81,30% 81,40% 81,50% 81,60% 81,70% 81,70%
4.Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe 94,60% - 94,62% 94,64% 94,66% 94,68% 94,70% 94,70% 1.1.1.02.06 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pus kesmas Pembantu (dan Jaringannya)
1.Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu 70% 72% 37.507 74% 44.529 76% 46.890 78% 49.787 78,50% 57.373 80% 60.286 80% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik 34,78% 40,87% 52,70% 64,52% 76,35% 88,17% 100% 100% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-29 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.1.02.07 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan 100% 100% 70.914 - 75.145 - 79.129 - 84.019 - 96.820 - 101.736 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi 100% 100% - - - - - -

1.Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin 80% - 82% 84% 86% 88% 90% 90%
2.Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin 80% - 82% 84% 86% 88% 90% 90%
3.Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada 71% - 72% 73% 74% 75% 76% 76%
4.Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie 75% - 76% 77% 78% 79% 79,50% 79,50% 1.1.1.02.08 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandhie 70% 75% 93.666 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD Bhakti Dharma Husada 80% 80% - - - - - - - - - - - Persentase bangunan/gedung RSUD dr. Mohamad Soewandhie dalam kondisi baik 100% 100% - - - - - - - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-30 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.1.02.09 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

1.Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit 75% - - 78% 156.581 80% 164.881 82% 175.070 84% 201.745 85% 211.988 85% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit 80% - 85% 85% 90% 90% 90% 90%
3.Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada 8 hari - 10 hari 10 hari 5 hari 4 hari 3 hari 3 hari
4.Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada 49 menit - 47 menit 45 menit 43 menit 41 menit 40 menit 40 menit
5.Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie 48 hari - 48 hari 48 hari 45 hari 43 hari 36 hari 36 hari 1.1.1.02.10 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan 80% 82% 120.214 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie 100% 100% - - - - - - - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-31 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada 100% 100% - - - - - - - - - - - 1.1.1.02.11 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/ puskesmas pembantu

1.Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan 100% - - 100% 44.683 100% 47.051 100% 49.959 100% 57.571 100% 60.494 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1.1.1.02.12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit
1.Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie 100% - - 100% 81.953 100% 86.297 100% 91.630 100% 105.592 100% 110.953 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.1.1.02.13 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus N/A 100% 75.070 - 62.320 - 65.624 - 69.679 - 80.296 - 84.373 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam 100% 100% - - - - - - Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan 80% 80% - - - - - -
1.Persentase rumah sehat 73,50% - 75% 76,50% 78% 79,50% 80% 80%
2.Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi 80% - 81% 82% 83% 84% 85% 85% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-32 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

3.Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) 80% - 82% 84% 86% 88% 90% 90% 1.1.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.1.1.03.01 Program Pengendalian Banjir Tingkat Genangan 44,21 30,7 550.334 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.1.1.03.02 Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
1.Lama genangan (menit) 52 menit - - 51 menit 656.288 50 menit 691076,24 6 49 menit 733782,84 2 47 menit 845586,20 4 45 menit 888.519 45 menit Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.Luas genangan (ha) 1239 ha - 1209 ha 1179 ha 1150 ha 1122 ha 1094 ha 1094 ha
2.Tinggi genangan (cm) 16 cm - 16 cm 15 cm 15 cm 14 cm 14 cm 14 cm
3.Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu 80% - 80% 80% 80% 80% 80% 80% 1.1.1.03.03 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Penambahan jalan baru 1683 m2 1000 m2 260.245 - 280.321 - 295.181 - 313.422 - 361.177 - 379.515 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jalan dalam kondisi baik 98,64% 94,95% - - - - - - Persentase Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki 0% (38168 m) 3,80% - - - - - -
1.Persentase Jalan yang Terbangun (%) 0,12% - 0,24% 0,36% 0,48% 0,59% 0,71% 0,71%
2.Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%) 5,73% - 11,45% 17,18% 22,91% 28,64% 34,36% 34,36% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-33 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

3.Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%) 2,58% - 5,16% 7,74% 10,32% 12,90% 15,48% 15,48%
4.Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu 80% - 80% 80% 80% 80% 80% 80% 1.1.1.03.04 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Penambahan Jaringan Infrastruktur Air Bersih N/A 2000 m 6.103 - 1.801 - 1.897 - 2.014 - 2.321 - 2.438 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.Persentase pelanggan baru PDAM (%) 4,48% - 9,22% 14,32% 15,07% 15,83% 16,59% 16,59% 1.1.1.04.05 Program Utilitas Perkotaan Persentase lama perbaikan PJU padam <6 jam N/A 64% 193.852 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan 2365920 meter 2431470 meter - - - - - - - - - - - Persentase penggunaan LED untuk PJU 8,75% 13% - - - - - - - - - - - 1.1.1.03.06 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU
1.Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan 2480250 m - - 2540250 m 194.319 2600250 m 204.619 2660250 m 217.264 2720250 m 250.368 2780250 m 263.080 2780250 m Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.Persentase pemasangan PJU hemat energi 42,79% - 64,49% 74,26% 79,81% 83,39% 85,90% 85,90% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-34 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.1.03.07 Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat 100% - - 100% 635 100% 669 100% 710 100% 818 100% 860 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.1.1.03.08 Program Penataan Ruang Proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota 10% 20% 32.556 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.1.1.03.09 Program Perencanaan Ruang Kota

1.Persentase rencana induk sektoral yang disusun 57,14% - - 64,29% 6.461 78,57% 6.804 85,71% 7.224 92,86% 8.325 100% 8.748 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun 40% - 46,67% 53,33% 60% 66,67% 73,33% 73,33% 1.1.1.03.10 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
1.Persentase jumlah bangunan yang ber IMB 51,96% - - 53.48% 6.998 55.13% 7.369 56.93% 7.824 58.81% 9.016 60.79% 9.474 60.79% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.1.1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Permukiman Luas kawasan perumahan permukiman yang mendapat peningkatan layanan sarana prasarana 120,06 Ha 591,51 Ha 359.704 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-35 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Jumlah MBR yang telah mendapatkan rumah layak huni 3479 KK 3691 KK - - - - - - - - - - - Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.1.1.04.02 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya 43,05% - - 49,20% 369.194 55,35% 388.764 61,50% 412.789 67,65% 475.684 73,80% 499.836 73,80% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman 33% - 46% 59% 72% 85% 100% 100%
3.Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni 3,47% - 12% 23% 35% 47% 58% 58%
4.Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki N/A - 20% 40% 60% 80% 100% 100% 1.1.1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.1.1.05.01 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase tertanganinya kasus pelanggaran peraturan 100% 100% 48.867 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.1.1.05.02 Program Penegakan Peraturan Daerah
1.Persentase pelanggaran Perda terkait Reklame yang ditemukan/ dilaporkan dan ditindaklanjuti 100% - - 100% 34.776 100% 36.619 100% 38.882 100% 44.807 100% 47.082 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-36 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

2.Persentase pelanggaran Perda terkait PKL, PSK, Anjal, Gepeng, dan RHU yang ditemukan/ dilaporkan dan ditindaklanjuti 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
3.Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, dan Perda lainnya yang ditemukan/ dilaporkan dan ditindaklanjuti 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum 100% - - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 1.1.1.05.03 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase tertanganinya konflik di masyarakat 100% 100% 21.576 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.1.1.05.04 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan
1.Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum 100% - - 100% 30.779 100% 32.410 100% 34.413 100% 39.656 100% 41.670 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-37 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Lingkungan 2. Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.1.1.04.05 Program Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran Pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit 99.34% 90% 41.415 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Jumlah penduduk Surabaya yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran 6459 orang 7427 Orang - - - - - - - - - - - Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah sarana prasarana kebakaran eksisting dibanding kebutuhan ideal 64% 66% - - - - - - - - - - - Persentase pos pemadam kebakaran dalam kondisi baik 100% 100% - - - - - - - - - - - 1.1.1.05.06 Program Penanggulanga n Bencana

1.Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya 55 kejadian - - 54 kejadian 45.673 54 kejadian 48.094 53 kejadian 51.066 53 kejadian 58.846 52 kejadian 61.834 52 kejadian Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2.Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya 111 kejadian - 110 kejadian 110 kejadian 109 kejadian 109 kejadian 108 kejadian 108 kejadian
3.Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit 94% - 95% 96% 97% 98% 99% 99% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-38 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

4.Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.Persentase kelurahan tangguh bencana 10% - 29% 49% 68% 88% 100% 100% 1.1.1.06 Sosial 1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Persentase PMKS yang ditangani 70% 60% 171.060 60% 167.132 60% 175.991 60% 186.867 60% 215.339 60% 226.272 60% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1.1.1.06.02 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1.Persentase terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kepahlawanan N/A 100% 18.229 - 2.484 - 2.616 - 2.777 - 3.201 - 3.363 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2.Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial 40% - 45% 50% 55% 60% 65% 65% 1.1.2 Non Pelayanan Dasar 1.1.2.01 Tenaga Kerja 1.1.2.01.01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja 68% > 40% 11.495 - 4.047 - 4.261 - 4.525 - 5.214 - 5.479 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
1.Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan 5% - 5% 5% 5% 5% 5% 5%
2.Persentase Pemuda yang membuka wirausaha mandiri N/A - 15% 15% 15% 15% 15% 15% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-39 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.2.01.02 Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi 62% > 50% 2.231 - 15.320 - 16.132 - 17.128 - 19.738 - 20.740 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1.Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi N/A - 62% 64% 66% 68% 70% 70%
2.Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan N/A - 77% 79% 81% 83% 85% 85% 1.1.2.01.03 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama 6,26% 6,51% 2.059 6,67% 2.448 7,01% 2.578 7,26% 2.737 7,51% 3.154 7,76% 3.315 7,76% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1.1.2.01.04 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaa n Persentase perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3 25,84% 33,00% 1.706 - 1.142 - 1.202 - 1.277 - 1.471 - 1.546 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Persentase Perusahaan Yang Telah Diperiksa dan mematuhi Norma ketenagakerjaan dan/norma K3 N/A - 43% 52% 61% 73% 83% 83% 1.1.2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.1.2.02.01 Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi 100% - - 100% 1.818 100% 1.915 100% 2.033 100% 2.343 100% 2.462 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-40 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.2.02.02 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Persentase Permasalahan Perempuan dan Anak yang ditangani 100% 100% 9.130 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenuhi 86% 86% - - - - - - - - - - - Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi 87% 93% - - - - - - - - - - - 1.1.2.02.03 Program perlindungan perempuan dan anak

1.Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani 100% - - 100% 6.764 100% 7.123 100% 7.563 100% 8.715 100% 9.157 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A) N/A - 65,21% 66,35% 66,86% 67,15% 68,10% 68,10%
3.Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak 5% - 10% 21% 35% 48% 64% 64%
4.Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.1.2.03 Pangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-41 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.2.03.01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Persentase tersedianya Informasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan 100% 100% 1.988 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tingkat Keamanan Produk Pangan 82% > 80% - - - - - - - - - - - 1.1.2.03.02 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragama n, dan Keamanan Pangan

1.Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar 80% - - 81% 5.717 82% 6.020 83% 6.392 84% 7.366 85% 7.740 85% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan 80% - 82% 84% 86% 88% 90% 90%
3.Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH) 95 - 95,5 95,5 96 96 96,5 96,5 1.1.2.04 Pertanahan 1.1.2.04.01 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum N/A 43367 m2 183.282 - 193.726 - 203.995 - 216.601 - 249.604 - 262.277 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum 1,4027 Ha - 2,403 Ha 3,503 Ha 4,703 Ha 6,003 Ha 7,403 Ha 7,403 Ha Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum 7,14 Ha - 19,30 Ha 38,59 Ha 41,75 Ha 44,90 Ha 48,05 Ha 48,05 Ha Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-42 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.2.04.02 Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Rasio aset pemkot yang tersertifikat 48.84% 55,72% 8.801 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 1.1.2.04.03 Program pengamanan aset Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok 12,85% - - 14,52% 7.401 16,18% 7.794 17,85% 8.275 19,52% 9.536 21,18% 10.020 21,18% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Persentase tanah aset yang tersertifikasi 11,58% - 12,08% 12,62% 13,22% 13,85% 14,52% 14,52% Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.1.2.04.04 Program pengelolaan aset Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya N/A - - 25,22% 16.190 43,92% 17.049 62,62% 18.102 81,30% 20.860 100% 21.920 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 1.1.2.05 Lingkungan Hidup 1.1.2.05.01 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada 34,56% 41,15% 62.721 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1.1.2.05.02 Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi 1,87% - - 3,66% 79.672 5,40% 83.895 7,07% 89.080 8,68% 102.652 10,24% 107.864 10,24% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-43 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Hijau Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya 20,49% - 34,01% 43,60% 50,76% 56,31% 60,73% 60,73% Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1.1.2.05.03 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA 1477,65 ton/hari 1400 ton/hari 302.294 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS 3940,43 m3/hari 3500 m3/hari - - - - - - - - - - - Cakupan Layanan Kebersihan 185 TPS 187 TPS - - - - - - - - - - - 1.1.2.05.04 Program pengelolaan kebersihan Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R 8,33% - - 7,69% 315.506 15,38% 332.230 23,08% 352.761 30,77% 406.510 38,46% 427.150 38,46% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan 0% (1372 komunitas) - 2,19% 4,37% 6,56% 8,75% 10,93% 10,93% Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari 80,54% - 81,62% 82,70% 83,78% 84,86% 85,95% 85,95% 1.1.2.05.05 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Tingkat kualitas air limbah industri COD 71,77% 71% 13.287 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup - Tingkat kualitas air limbah rumah sakit BOD 72,09% 71% - - - - - - - - - - - - Tingkat kualitas air limbah hotel COD 47,05% 47% - - - - - - - - - - - - Tingkat kualitas air limbah industri TSS 74,07% 73% - - - - - - - - - - - - Tingkat kualitas air limbah rumah sakit COD 72,65% 71% - - - - - - - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-44 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) - Tingkat kualitas air limbah hotel TSS 52,58% 51% - - - - - - - - - - - - Tingkat kualitas air limbah domestik BOD 56,02% 53% - - - - - - - - - - - - Tingkat kualitas air limbah rumah sakit TSS 74,01% 73% - - - - - - - - - - - - Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri SO2 87,15% 86% - - - - - - - - - - - - Tingkat kualitas air limbah industri BOD 77,91% 77% - - - - - - - - - - - - Tingkat kualitas air limbah domestik TSS 55,26% 55% - - - - - - - - - - - - Tingkat kualitas air limbah hotel BOD 58,42% 57% - - - - - - - - - - - - Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri NO2 86,24% 86% - - - - - - - - - - - 1.1.2.05.06 Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan 40% - - 50% 10.585 60% 11.147 70% 11.835 80% 13.639 95% 14.331 95% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1.1.2.05.07 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Jumlah pengusahaan Energi baru dan terbarukan yang dikembangkan 1 kegiatan 4 kegiatan 1.652 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-45 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif 4 lingkungan - - 6 lingkungan 3.977 8 lingkungan 4.188 10 lingkungan 4.447 12 lingkungan 5.125 14 lingkungan 5.385 14 lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan 29 unit - 33 unit 37 unit 41 unit 45 unit 49 unit 49 unit 1.1.2.05.09 Program Upaya Konservasi Energi Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi 113 kegiatan dan / atau usaha - - 124 kegiatan dan / atau usaha 278 134 kegiatan dan / atau usaha 293 144 kegiatan dan / atau usaha 311 154 kegiatan dan / atau usaha 358 164 kegiatan dan / atau usaha 376 164 kegiatan dan / atau usaha Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1.1.2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) 45,54% 99,56% 17.657 99,57% 83.214 99,65% 87.626 99,69% 93.041 99,75% 107.217 99,94% 112.660 99,94% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK) 99,55% 99,56% 99,57% 99,60% 99,69% 99,75% 99,94% 99,94%
3.Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK) 70% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-46 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

4.Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK) 70% 85,51% 86,55% 87,50% 87,55% 88% 89,51% 89,51%
5.Persentase Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) 89,00% 93,91% 93,92% 93,93% 93,94% 93,95% 93,96% 93,96%
6.Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7.Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8.Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.1.2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.1.2.08.01 Program Keluarga Berencana Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB Aktif 75,00% 76,32% 3.622 - 3.659 - 3.853 - 4.091 - 4.715 - 4.954 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.Persentase peserta KB baru 80,35% - 81,15% 81,95% 82,75% 83,55% 84,35% 84,35%
2.Persentase peserta KB aktif 76,32% - 77,31% 78,40% 79,60% 80,89% 80,95% 80,95%
3.Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi 6,10% - 5,80% 5,40% 5,25% 4,95% 4,90% 4,90%
4.Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) 21,25% - 20,85% 20,50% 20,20% 20,05% 19,95% 19,95% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-47 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.2.08.02 Program Bina Keluarga

1.Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif 14,22% 23,90% 651 47,90% 566 70,39% 596 92,89% 633 100% 729 100% 766 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun 3,50% - 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 3,00% 1.1.2.08.03 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga Miskin 100% 100% 14.238 - 15.698 - 16.530 - 17.552 - 20.226 - 21.253 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang berdaya 0% (859 kelompok) 1% - - - - - - Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi 75% - 75% 75% 75% 75% 75% 75% 1.1.2.09 Perhubungan 1.1.2.09.01 Program Pengembangan Sistem Transportasi Rata-rata Headway Angkutan Umum Angkot 26.21 Bis Kota 43.86 Angkot 25,91 menit Bis Kota N/A 180.449 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Sekunder 28.79 km/jam 30 km/jam - - - - - - - - - - - Persentase penggunaan kendaraan umum (Load Factor) 26.69% 35,54% - - - - - - - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-48 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Primer 28.88 km/jam 30 km/jam - - - - - - - - - - - 1.1.2.09.02 Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota 28,9 km/jam - - 29,19 km/jam 183.751 30,06 km/jam 193.492 31,27 km/jam 205.449 31,89 km/jam 236.752 32,53 km/jam 248.773 32,53 km/jam Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas 2% - 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1.1.2.09.03 Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder) 26 menit - - 26 menit 30.708 25 menit 32.336 25 menit 34.334 23 menit 39.566 23 menit 41.574 23 menit Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota) 43,32 menit - 43,32 menit 42,57 menit 42,5 menit 41,83 menit 40,54 menit 40,54 menit Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.1.2.09.04 Program manajemen lalu lintas angkutan barang Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub 120,4 menit - - 112,88 menit 421 106,24 menit 443 100,33 menit 471 95,05 menit 543 90,3 menit 570 90,3 menit Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1.1.2.10 Komunikasi dan Informatika serta Persandian 1.1.2.10.01 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Persentase layanan publik yang berbasis TIK 26.85% 46,10% 39.222 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-49 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.2.10.02 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK 28,01% - - 31,56% 54.924 35,11% 57.836 38,65% 61.410 42,20% 70.766 45,74% 74.359 45,74% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian
2.Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.1.2.10.03 Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat 81% 83% 6.159 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian 1.1.2.10.04 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rata-rata kunjungan per bulan pada website www.surabaya.go.id 155262 kunjungan 199768 kunjungan 12.918 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi 2000 kunjungan/ peserta 57154 kunjungan/ peserta - - - - - - - - - - - 1.1.2.10.05 Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat
1.Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat 83% - - 83% 18.389 84% 19.364 84% 20.560 85% 23.693 85% 24.896 85% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian
2.Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya 8428 kunjungan - 8765 kunjungan 9116 kunjungan 9481 kunjungan 9860 kunjungan 10254 kunjungan 10254 kunjungan 1.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-50 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.2.11.01 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Persentase Peningkatan volume usaha Kecil menengah binaan Rp. 35.910 juta 10% 43.100 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan 761 pedagang 810 Pedagang - - - - - - - - - - - Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan Rp 765 juta 10% - - - - - - - - - - - Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan Rp. 62.323 Juta Rp. 68.555 Juta - - - - - - - - - - - Akumulasi volume usaha mikro binaan Rp. 2.662 Juta Rp. 2.928 Juta - - - - - - - - - - - Persentase peningkatan jumlah usaha mikro binaan yang kualitasnya meningkat N/A 20% - - - - - - - - - - - Persentase fasilitas ekonomi rakyat yang dibangun dalam kondisi baik 100% 100% - - - - - - - - - - - 1.1.2.11.02 Program perkuatan permodalan usaha mikro Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan N/A - - 4% 203 4% 214 5% 227 5% 262 6% 275 6% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1.1.2.11.03 Program standarisasi produk usaha mikro

1.Persentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha N/A - - 20% 4.948 25% 5.210 30% 5.532 35% 6.375 40% 6.698 40% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-51 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

2.Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan N/A - 20% 25% 30% 35% 40% 40% Usaha Kecil, dan Menengah 1.1.2.11.04 Program Peningkatan Kualitas Koperasi Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi 0% (79 koperasi) 6% 4.907 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas 0% (268 koperasi) 15% - - - - - - - - - - - Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif 0% (Rp. 1.604.549 Juta) 1% - - - - - - - - - - - Tingkat pertumbuhan anggota koperasi 252645 orang 0,39% - - - - - - - - - - - 1.1.2.11.05 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Persentase koperasi berklasifikasi AAB 42,61% - - 57,81% 2.131 62,21% 2.244 66,24% 2.383 69,95% 2.746 77,05% 2.885 77,05% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1.1.2.11.06 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya N/A - - 68% 3.618 73% 3.810 78% 4.046 83% 4.662 88% 4.899 88% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1.1.2.12 Penanaman Modal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-52 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.2.12.01 Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik N/A - - 18% 36 24% 38 30% 40 36% 46 42% 48 42% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 1.1.2.12.02 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Persentase Meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi 24037 ijin 6% 7.997 - 2.495 - 2.627 - 2.789 - 3.214 - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1.Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi N/A - 8% 12% 16% 20% 24% 3.377 24%
2.Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi N/A - 12% 18% 24% 30% 36% 36% 1.1.2.12.03 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan 70% - - 72% 24.856 74% 26.174 76% 27.791 78% 32.026 80% 33.652 80% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 1.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga 1.1.2.13.01 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Akumulasi pemuda yang dapat mengembangkan usaha mandiri 5 orang 10 Orang 10.382 - 3.561 - 3.750 - 3.982 - 4.588 - 4.821 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan 10915 orang 11615 Orang - - - - - - Akumulasi pemuda sebagai pelopor pembangunan 5 orang 10 Orang - - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-53 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja 80% - 80% 80% 80% 80% 80% 80% 1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Cakupan Pembinaan Atlet Olahraga 1761 1937 Orang 101.914 - 120.829 - 127.234 - 135.096 - 155.680 - 163.585 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Akumulasi Prasarana Olahraga yang dikembangkan 282 lokasi 322 Lokasi - - - - - - Akumulasi Olahraga Rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan di Kota Surabaya 48 Jenis 53 Jenis - - - - - - Cakupan/sebaran fasilitas olahraga 91 kelurahan - 103 kelurahan 115 kelurahan 130 kelurahan 142 kelurahan 154 kelurahan 154 kelurahan Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi 857 orang - 1107 orang 1357 orang 1607 orang 1857 orang 2107 orang 2107 orang 1.1.2.14 Statistik 1.1.2.14.01 Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD N/A - - 5% 2.941 5% 3.097 5% 3.289 5% 3.790 5% 3.982 5% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 1.1.2.16 Kebudayaan 1.1.2.16.01 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik 89,01% 91,50% 1.066 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-54 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.1.2.16.02 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kelompok seni dan budaya yang difasilitasi 36% (232 kelompok) 40% 7.133 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1.1.2.16.03 Program perlindungan budaya lokal Persentase cagar budaya yang terpelihara 89,01% - - 91,50% 1.192 91,50% 1.255 91,50% 1.333 91,50% 1.536 91,50% 1.614 91,50% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1.1.2.16.04 Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal 1.Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil 40% - - 44% 5.362 45% 5.646 47% 5.995 48% 6.909 49% 7.260 49% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

2.Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi 47,10% - - 52,90% 64,70% 76,50% 88.2% 100% 100% 1.1.2.16.05 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
1.Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan 14,50% - - 15% 13.555 15,50% 14.274 16% 15.156 16,50% 17.465 17% 18.352 17% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.Persentase kader wawasan kebangsaan 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.1.2.17 Perpustakaan 1.1.2.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rata-rata kunjungan layanan baca per bulan 187172 kunjungan/ bulan (2246064 kunjungan) 205889 kunjungan/ bulan (2470670 kunjungan) 20.561 - 24.361 - 25.652 - 27.237 - 31.387 - 32.981 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
1.Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan 0% (141 event) - 10% 10% 10% 10% 10% 10% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-55 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

2.Persentase koleksi buku 84,05% - 86,18% 88,63% 91,56% 95,23% 100% 100%
3.Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling 0,69% - 20,50% 40,40% 60,30% 80,10% 100% 100%
4.Persentase perpustakaan yang berhasil dibina 6,86% - 12,90% 17,85% 22,80% 27,74% 33% 33% 1.1.2.18 Kearsipan 1.1.2.18.01 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase SKPD dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan 0% 10,70% 478 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1.1.2.18.02 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Persentase SKPD dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip 11% (8 SKPD) 19% (6 SKPD) 1.933 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1.1.2.18.03 Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1.Persentase jumlah arsip yang diakuisisi 20% - - 20% 2.245 20% 2.364 20% 2.510 20% 2.893 20% 3.040 20% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
2.Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD, dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan 8,20% - 22,60% 41,70% 60,80% 79,90% 100% 100% 1.2 Urusan Pilihan 1.2.2 Non Pelayanan Dasar 1.2.2.01 Kelautan dan Perikanan 1.2.2.01.01 Program Pemberdayaan Produktivitas Hasil Olahan Perikanan 10,76 ton/orang 14,16 Ton/Orang 2.415 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-56 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Ekonomi Masyarakat Pesisir Produktivitas Usaha Garam 74,06 ton/ha 81,47 Ton/Ha - - - - - - - - - - - melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1.2.2.01.02 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Produktivitas tangkapan ikan (termasuk budidaya ikan di laut) 3,18 ton/orang 3,2 Ton/Orang 1.291 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1.2.2.01.03 Program Pengembangan Perikanan Budidaya Produktivitas budidaya perikanan 2,11 ton/ha 2,13 Ton/Ha 1.213 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1.2.2.01.04 Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan N/A - - 12% 2.415 13% 2.543 14% 2.700 15% 3.112 16% 3.270 16% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1.2.2.01.05 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya N/A - - 25% 363 35% 382 50% 405 65% 467 80% 491 80% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1.2.2.02 Pariwisata 1.2.2.02.01 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara per bulan 53.215 wisatawan/ bulan 64.333 wisatawan/ bulan 8.035 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara per bulan 1.258.255 wisatawan/ bulan 1.373.168 wisatawan/ bulan - - - - - - - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-57 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.2.2.02.02 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara ke ODTW per bulan 256.595 wisatawan/ bulan 258.333 wisatawan/ bulan 9.627 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara ke ODTW per bulan 276 wisatawan/ bulan 500 wisatawan/ bulan - - - - - - - - - - - 1.2.2.02.03 Program pengembangan destinasi wisata Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan 9% - - 18% 4.506 27% 4.745 36% 5.038 45% 5.806 55% 6.101 55% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1.2.2.02.04 Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan 0% - - 20% 3.691 40% 3.886 60% 4.127 80% 4.755 100% 4.997 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1.2.2.02.05 Program Pemasaran Pariwisata Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan 40,94% - - 43,21% 10.305 45,48% 10.851 47,74% 11.521 50,01% 13.277 52,27% 13.951 52,27% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1.2.2.02.06 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

1.Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner N/A - - 5% 1.355 6% 1.427 7% 1.515 8% 1.746 9% 1.834 9% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-58 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

2.Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion N/A - 5% 6% 7% 8% 9% 9%
3.Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft N/A - 5% 6% 7% 8% 9% 9%
4.Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan N/A - 5% 6% 7% 8% 9% 9%
5.Persentase rumah kreatif yang beroperasi N/A - 43,75% 62,50% 81,25% 100% 100% 100% 1.2.2.02.07 Program legalisasi usaha kreatif Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha N/A - - 20% 124 25% 130 30% 138 35% 159 40% 167 40% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1.2.2.02.08 Program perkuatan permodalan usaha kreatif Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi N/A - - 5% 143 10% 151 15% 160 20% 184 25% 194 25% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-59 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.2.2.03 Pertanian 1.2.2.03.01 Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perke bunan, Perikanan dan Peternakan Cakupan sebaran penyediaan bibit pada pembudidaya 42,25% 75% 2.896 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani 80% 80% - - - - - - - - - - - 1.2.2.03.02 Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi N/A - - 12% 1.595 13% 1.679 14% 1.783 15% 2.055 16% 2.159 16% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1.2.2.03.03 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Produktivitas pada bidang pertanian/ perkebunan 3,16 Ton/Ha 3,73 Ton/Ha 4.018 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1.2.2.03.04 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya N/A - - 25% 1.810 35% 1.906 50% 2.023 65% 2.332 80% 2.450 80% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1.2.2.03.05 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan pengobatan 21,43% 28,62% 793 - 2.376 - 2.502 - 2.657 - 3.062 - 3.217 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi 86,72% 89,69% - - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-60 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan 80% - - 83% 84% 85% 86% 87% 87% 1.2.2.03.06 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Produktivitas di bidang peternakan 1 Ekor/ Kelompok 2 Ekor/ Kelompok 1.419 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1.2.2.03.07 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya N/A - - 25% 347 35% 365 50% 388 65% 447 80% 470 80% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1.2.2.06 Perdagangan 1.2.2.06.01 Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial

1.Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik 5% - - 25% 563 75% 593 100% 630 100% 726 100% 763 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
2.Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar 15% - 30% 50% 75% 100% 100% 100% 1.2.2.06.02 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Persentase Peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur 0% (370 tempat usaha) 15% 2.784 - 1.888 - 1.988 - 2.111 - 2.433 - 2.556 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur 3% (12718 UTTP) 3% - - - - - - Persentase temuan yang ditindaklanjuti N/A - 70% 75% 80% 85% 85% 85% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-61 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 1.2.2.06.03 Program perluasan jangkauan pemasaran

1.Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya N/A - - 40% 38.143 50% 40.165 53% 42.647 55% 49.145 60% 51.640 60% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.Persentase sentra yang beroperasi secara optimal 20% - 35% 50% 60% 70% 80% 80%
4.Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat 1,2% (169 unit) - 2,40% 3,59% 4,79% 5,99% 7,19% 7,19% 1.2.2.06.04 Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan
1.Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas 15 kali/ kejadian - - 15 kali/ kejadian 2.237 15 kali/ kejadian 2.356 15 kali/ kejadian 2.501 15 kali/ kejadian 2.883 15 kali/ kejadian 3.029 15 kali/ kejadian Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
2.Persentase pasar yang dipantau harganya 8% - 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1.2.2.06.05 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat 60% - - 61% 942 62% 992 63% 1.053 64% 1.214 65% 1.275 65% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 2 Penunjang Urusan Pemerintahan 2.1 Fungsi Manajemen 2.1.2 Non Pelayanan Dasar 2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan Daerah
1.Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu 90% - - 90% 4.857 90% 5.114 90% 5.431 90% 6.258 90% 6.576 90% Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-62 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

2.Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output 96% - 96% 97% 98% 99% 100% 100% Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis 60% 60% 17.896 - 16.843 - 17.736 - 18.832 - 21.702 - 22.804 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Persentase Kualitas Monitoring dan Evaluasi 80% 88% - - - - - - Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral 60% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas 60% - 65% 70% 75% 80% 85% 85% Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas 60% - 65% 70% 75% 80% 85% 85% Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas 60% - 65% 70% 75% 80% 85% 85% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-63 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 2.1.2.02 Keuangan 2.1.2.02.01 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rata-rata Peningkatan PAD 0% (Rp 4.035.649 Juta) 10% 67.123 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu 94% 100% - - - - - - - - - - - Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu 100% 100% - - - - - - - - - - - Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah 0% (Rp. 2.583.381 Juta) 3,44% - - - - - - - - - - - 2.1.2.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan 80% - - 80% 4.315 80% 4.543 80% 4.824 80% 5.559 80% 5.841 80% Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan 2.1.2.02.03 Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah 2,87% - - 14,19% 29.314 22,70% 30.868 33,53% 32.776 68,93% 37.770 81,70% 39.687 81,70% Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan 2.1.2.03 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.1.2.03.01 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP 49% 44% 2.451 - 4.968 - 5.231 - 5.555 - 6.401 - 6.726 - Sekretariat Daerah Persentase SKPD yang Tidak Terjadi Tumpang Tindih pada Tugas Pokok dan Fungsinya 100% 100% - - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-64 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

1.Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun 10% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD N/A - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi N/A - 15% 30% 45% 60% 75% 75%
4.Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.1.2.03.02 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan 100% 100% 3.746 - 3.796 - 3.997 - 4.244 - 4.890 - 5.139 - Sekretariat Daerah
1.Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-65 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

4.Persentase Produk hukum yang disebarluaskan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi 100% 100% 121.034 - 89.499 - 94.244 - 100.068 - 115.314 - 121.169 - Sekretariat Daerah
1.Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan 28,13% - 42,51% 56,89% 71,27% 85,65% 100% 100% 2.1.2.03.04 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar N/A 50% 1.714 - 2.350 - 2.475 - 2.628 - 3.028 - 3.182 - Sekretariat Daerah Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan 0% 25% - - - - - - Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan 85,71% - 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan N/A - 25% 25% 25% 25% 25% 25% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-66 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 2.1.2.03.05 Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar 50% - - 67% 385 67% 405 67% 430 83% 496 83% 521 83% Sekretariat Daerah 2.1.2.03.06 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Persentase jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi dengan baik 100% 100% 90.663 - - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD 2.1.2.03.07 Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang- undangan yang terfasilitasi 100% - - 100% 93.386 100% 98.336 100% 104.413 100% 120.321 100% 126.431 100% Sekretariat DPRD Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.1.2.03.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase terlayaninya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar 100% 100% 5.669 - - - - - - - - - - - Sekretariat Daerah 2.1.2.03.09 Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar 100% - - 100% 5.899 100% 6.212 100% 6.596 100% 7.601 100% 7.987 100% Sekretariat Daerah 2.1.2.03.10 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat 100% 80% 14.349 - 14.866 - 15.654 - 16.621 - 19.153 - 20.126 - Sekretariat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-67 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Persentase MOU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat 100% 50% - - - - - - Persentase MoU yang Dievaluasi 0% 22,22% - - - - - -

1.Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti 42,86% - 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86%
2.Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti 33,33% - 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%
3.Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi 22,22% - 42,10% 60% 75% 85% 100% 100% 2.1.2.03.11 Program Kerjasama Bidang Perdagangan
1.Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah ditandatangani N/A - - 42,86% 445 57,14% 468 71,43% 497 85,71% 573 100% 602 100% Sekretariat Daerah
2.Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi N/A - 66,67% 75% 80% 83,33% 85,71% 85,71% 2.1.2.04 Pengawasan 2.1.2.04.01 Program Peningkatan Sistem Persentase Penanganan Pengaduan 100% 100% 4.432 - - - - - - - - - - - Inspektorat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-68 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 100% 89,80% - - - - - - - - - - - 2.1.2.04.02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

1.Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I 100% - - 100% 5.498 100% 5.790 100% 6.148 100% 7.084 100% 7.444 100% Inspektorat
2.Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah I 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah II 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah II 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah III 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6.Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah III 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.2 Unsur Manajemen 2.2.2 Non Pelayanan Dasar 2.2.2.01 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 2.2.2.01.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase data pada Sistem Kepegawaian yang update 100% 100% 12.975 - 15.557 - 16.382 - 17.394 - 20.045 - 21.062 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian
1.Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural 84,32% 85,84% 88,08% 90,33% 92,58% 94,83% 97,08% 97,08% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-69 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta)

2.Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional 12,95% 22,11% 35,58% 49,05% 62,52% 75,99% 89,47% 89,47% serta Pendidikan dan Pelatihan
3.Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre 20% - 20% 40% 60% 80% 100% 100%
4.Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik 90% - 91% 92% 93% 94% 95% 95% 2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran N/A 70% 408.261 - 383.256 - 403.572 - 428.511 - 493.802 - 518.873 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran N/A - 72% 74% 76% 78% 80% 80% 2.2.2.02.02 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik 68,91% 75% 34.198 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran Persentase pemanfaatan barang sesuai dengan rencana 86,87% 90% - - - - - - - - - - - 2.2.2.02.03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur N/A 70% 249.219 - - - - - - - - - - - Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik 38,46% 67,95% - - - - - - - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 - 2021 VIII-70 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(2021)Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) Target Rp (dalam juta) 2.2.2.02.04 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

1.Persentase pemanfaatan aset 90% - - 91% 274.121 92% 288.651 93% 306.489 94% 353.188 95% 371.120 95% Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah 0% - 20% 40% 60% 80% 100% 100%
3.Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik 75% - 77% 79% 81% 83% 85% 85%
4.Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik 67,95% - 74,36% 80,77% 87,18% 93,59% 100% 100%
5.Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6.Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total Kebutuhan Pendanaan 5.566.748 5.919.951 6.233.756 6.618.985 7.627.492 8.014.763 Keterangan Program Prioritas - Tidak dilaksanakan Keterangan: Seluruh indikator terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–1 IX BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX.1 Indikator Kinerja Daerah Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Surabaya terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarustamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Surabaya, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–2
1.Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2.Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3.Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan
4.Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah. Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel IX.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–3 Tabel IX.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD s.d 2015 Target Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 79,47 79-80 79-80 79-80 80-81 80-81 80-81 80-81
2.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,01% 6,87% 6,73% 6,59% 6,47% 6,34% 6,22% 6,22%
3.Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota 0,87 0,90 0,93 0,96 0,99 1,01 1,04 1,04
4.Indeks Gini 0,39 0,38-0,37 0,38-0,37 0,38-0,37 0,38-0,37 0,38-0,37 0,38-0,37 0,38-0,37 B. ASPEK PELAYANAN UMUM
1.IPG (Indeks Pembangunan Gender) 93,65 93,66 93,67 93,67 93,68 93,69 93,70 93,70
2.IKLHS (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan) 59,18 60,25 61,10 63,30 64,90 65,00 65,10 65,10
3.Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh 0,86% 0,78% 0,74% 0,46% 0,28% 0,22% 0,00% 0,00%
4.Nilai SAKIP B B B B B A A A
5.Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat 72,89 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 78,00 78,00
6.Indeks Ketimpangan Wilayah 0,83 0,82-0,83 0,82-0,83 0,82-0,83 0,81-0,82 0,81-0,82 0,81-0,82 0,81-0,82 C. ASPEK DAYA SAING DAERAH
1.Indeks Budaya Lokal N/A 69,45 72,71 76,10 79,61 83,27 87,07 87,07
2.Pertumbuhan PDRB/LPE 5,97% 5,8-6,2% 5,9-6,3% 6-6,5% 6,1-6,6% 6,2-6,8% 6,3-6,9% 6,3-6,9%
3.Tingkat pertumbuhan volume komoditi keluar-masuk Kota Surabaya N/A 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–4 IX.2 Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala PD dapat dilihat pada Tabel IX.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–5 Tabel IX.2 Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Kota Surabaya NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE

(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 99,02% 61,34% 64,56% 65,93% 67,37% 68,89% 70,50% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 105,24% 96,16% 99,13% 99,30% 99,54% 99,85% 100,00% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 105,03% 88,25% 90,98% 91,13% 91,35% 91,64% 91,99% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 105,08% 87,04% 89,74% 89,88% 90,10% 90,38% 90,73% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 95,02% 92,67% 95,54% 95,69% 95,93% 96,23% 96,59% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 95,03% 81,07% 83,58% 83,72% 83,92% 84,18% 84,50% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 92,55% 81,35% 83,86% 84,00% 84,20% 84,47% 84,79% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 8 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,00% 1,08% 1,00% 0,93% 0,86% 0,79% 0,73% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–6 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,00% 1,08% 1,00% 0,93% 0,86% 0,79% 0,73% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 10 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 0,004% 1,04% 1,00% 0,93% 0,87% 0,80% 0,75% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 11 Angka Putus Sekolah (APS) SMK 0,007% 1,04% 1,00% 0,93% 0,87% 0,80% 0,74% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 12 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 13 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100,00% 98,90% 99,00% 99,10% 99,15% 99,20% 99,25% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 14 Angka Kelulusan (AL) SMA/MA 99,97% 97,80% 98,00% 98,20% 98,30% 98,40% 98,50% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 15 Angka Kelulusan (AL) SMK 99,97% 97,80% 98,00% 98,20% 98,30% 98,40% 98,50% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 16 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs 99,54% 99,00% 99,10% 99,20% 99,30% 99,40% 99,50% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 17 Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK 100,04% 97,80% 98,00% 98,20% 98,30% 98,40% 98,50% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–7 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 18 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi 21,45% 21,66% 23,90% 26,14% 28,38% 30,62% 32,86% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 19 Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi 8,11% 9,49% 15,22% 20,95% 26,88% 33,00% 39,33% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 20 Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 21 Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin N/A 70 70 70 70 70 70 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 22 Cakupan pelayanan ibu nifas 93,80% 93,80% 94,04% 94,28% 94,52% 94,76% 95,00% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 23 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup) 87,35 per 100.000 KH 85,72 per 100,000 KH 84,07 per 100,000 KH 82,40 per 100,000 KH 80,67 per 100,000 KH 78,30 per 100,000 KH 75,93 per 100,000 KH Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 24 Cakupan pelayanan kesehatan bayi 93,69% 93,69% 94,15% 94,62% 95,08% 95,54% 96,00% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 25 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup) 6,48 per 1.000 KH 6,46 per 1.000 KH 6,45 per 1.000 KH 6,43 per 1.000 KH 6,41 per 1.000 KH 6,34 per 1.000 KH 6,26 per 1.000 KH Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 26 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–8 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 27 Persentase puskesmas yang terakreditasi 4,76% 23,81% 39,68% 55,56% 71,43% 85,71% 100,00% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 28 Persentase Rumah sakit yang terakreditasi 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 29 Indeks Kepuasan Layanan RSUD Bhakti Dharma Husada N/A 76 77 78 79 80 81 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 30 Indeks Kepuasan Layanan RSUD dr. M. Soewandie N/A 74 75 75 75 75 75 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 31 Persentase kelurahan siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 32 Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 33 Total Fertility Rate (TFR) 1,81 1,8-1,9 1,8-1,9 1,8-1,9 1,8-1,9 1,8-1,9 1,8-1,9 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB 34 Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan 88,50% 87,50% 88,50% 89,30% 90,30% 91,00% 92,00% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–9 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 35 Tingkat Stabilitas Harga komoditas pangan 91,30% 91% 92% 92% 93% 94% 95% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 36 Angka Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja per 10.000 pemuda 4,58 6,11 12,22 18,32 24,43 30,54 36,65 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 37 Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional 59% 65% 65% 65% 65% 65% 65% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 38 Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal 68% > 40% > 40% > 40% > 40% > 40% > 40% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 39 Persentase wirausaha muda yang berdaya 5% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 40 Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan 2,90% 2,80% 2,60% 2,50% 2,40% 2,20% 2,10% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 41 Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi 12,44% 11% 12% 13% 14% 15% 16% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–10 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 42 Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya 1 juta rupiah per bulan 43,23% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB 43 Persentase kecamatan yang responsif gender 19,35% 35,48% 48,39% 61,29% 74,19% 87,10% 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 44 Persentase Kelurahan Ramah Anak 3,25% 19,48% 35,71% 51,95% 68,18% 84,42% 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 45 Angka Pelanggaran Perda per 1.000 penduduk 18,71 18,34 17,97 17,61 17,26 16,91 16,57 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 46 Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk 1,09 1,05 1,02 0,99 0,95 0,92 0,88 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–11 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 47 Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 0% 6,90% 13,79% 20,69% 27,59% 34,48% 41,38% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 48 Persentase lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan untuk kepentingan umum 52,17% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 49 Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset N/A 0% 8,55% 25,22% 41,88% 58,55% 75,22% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 50 Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara 0% (321,40 Ha) 1,86% 3,73% 5,60% 7,47% 9,33% 11,20% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 51 Persentase selisih timbulan sampah ke TPA N/A 13,80% 15,60% 17,20% 18,90% 20,40% 21,90% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 52 Indeks Kualitas Udara Ambien 83,85 84 84,25 84,5 84,75 85 85,25 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–12 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 53 Indeks Kualitas Air Permukaan 51,46 51,48 51,88 52,28 52,68 53,08 53,48 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 54 Indeks Penanggulangan Bencana N/A 55,67% 61,88% 68,13% 74,33% 80,58% 84,69% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 55 Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya 3039,33 Ha 3569,98 Ha 5124,52 Ha 6717,51 Ha 8295,64 Ha 9853,57 Ha 11437,03 Ha Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 56 Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif N/A 59,18% 67,35% 75,51% 83,67% 91,84% 100,00% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 57 Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif N/A 28,57% 42,86% 57,14% 71,43% 85,71% 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 58 Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi N/A 0,00% 8,85% 17,70% 26,55% 35,40% 44,25% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–13 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 59 Persentase Budaya yang dapat dilestarikan 88,72% 91,19% 91,39% 91,39% 91,39% 91,59% 91,59% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 60 Persentase koleksi buku yang termanfaatkan 71,70% 73,10% 74,60% 76,10% 77,60% 79,20% 80,70% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 61 Persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku 62,10% 65,20% 68,50% 71,90% 75,50% 79,30% 83,20% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 62 Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca sesuai dengan reading text leveling N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 63 Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan 4% (107 lembaga/ komunitas) 4% 4% 4% 4% 4% 4% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 64 Persentase realisasi tindak lanjut MOU bidang Perdagangan (G to G dan G to B) N/A N/A 28,57% 42,86% 57,14% 71,43% 85,71% Sekretariat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–14 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 65 Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan 5,59% 5,59% 5,59% 5,59% 5,59% 5,59% 5,59% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 66 Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 pegawai 1,48 1,43 1,37 1,32 1,26 1,21 1,15 Inspektorat 67 Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan 197 temuan 3,0% 6,1% 9,1% 11,7% 14,2% 16,8% Inspektorat 68 Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten 48,64% 53,98% 61,83% 69,69% 77,55% 85,41% 93,28% Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 69 Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik N/A N/A 10% 20% 30% 40% 50% Sekretariat Daerah 70 Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan N/A 75% 76% 77% 78% 79% 80% Sekretariat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–15 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 71 Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi 99,03% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah 72 Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat DPRD 73 Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran N/A 60% 62% 64% 66% 68% 70% Sekretariat Daerah 74 Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti 100% 66,67% 73,68% 80,00% 85,00% 90,00% 100% Sekretariat Daerah 75 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 88,33% 90,55% 90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05% Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan 76 Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya 76% 86,18% 88,48% 90,78% 93,09% 95,39% 97,70% 100,00% Sekretariat Daerah 77 Persentase produk hukum daerah yang dihasilkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah 78 Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan & pencatatan sipil 68,91 69 70 71 72 73 74 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 79 Tingkat persepsi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan kota N/A 70% 70% 75% 75% 80% 80% Sekretariat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–16 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 80 Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan 72,89% 76% 76% 76% 76% 76% 76% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 81 Tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan TIK dalam pelayanan publik administratif N/A Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Baik Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 82 Persentase kontribusi pajak terhadap PAD 67,87% 73,39% 75,69% 75,04% 75,54% 79,52% 80,06% Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan 83 Persentase kontribusi bagi hasil BUMD terhadap PAD 3,35% 3,34% 4,02% 4,03% 4,03% 3,60% 3,60% Sekretariat Daerah 84 Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa Rp 36,9 juta 11,00% 15,00% 19,00% 23,00% 27,00% 31,00% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 85 Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi Rp 1604,5 milyar 5,00% 11,00% 17,00% 23,00% 29,00% 35,00% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 86 Tingkat Produktivitas budidaya pertanian 3,16 ton/ha 3,73 ton/ha 3,76 ton/ha 3,80 ton/ha 3,84 ton/ha 3,88 ton/ha 3,92 ton/ha Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–17 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 87 Tingkat Produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya 3,18 ton/orang 3,20 ton/orang 3,39 ton/orang 3,42 ton/orang 3,45 ton/orang 3,49 ton/orang 3,52 ton/orang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 88 Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif 400 pelaku usaha 0% 4% 5% 6% 7% 8% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 89 Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata Rp 5525,8 milyar 7,96% 14,47% 21,59% 29,16% 37,21% 45,76% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 90 Rata- rata pertumbuhan nilai realisasi investasi -2,83% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 91 Indeks Genangan 48,33 43,99 43,11 42,25 41,41 40,58 39,77 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92 Tingkat kehandalan jaringan jalan N/A 0,4 0,4 0,41 0,41 0,42 0,42 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93 Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio 0.95 N/A 30% 32% 34% 36% 38% 40% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–18 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA BASELINE
(2015)TARGET Perangkat Daerah Pelaksana 2016 2017 2018 2019 2020 2021 94 Load factor kendaraan umum (Angkot) 26,80% 22% 23% 24% 26% 28% 30% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 95 Load factor kendaraan umum (Bis Kota) N/A 34% 35% 36% 38% 40% 42% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 96 Cakupan layanan teknis air bersih 92,66% 93,83% 95% 97% 100% 100% 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 97 Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik 5,17% 4,83% 7,37% 9,90% 12,44% 14,98% 17,51% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98 Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–19 IX.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Hasil analisa terhadap program-program dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 merupakan rekomendasi berdasarkan hasil analisa isu- isu KLHS Kota Surabaya. Adapun 12 alternatif dan 11 rekomendasi KLHS yang ditindaklanjuti sebagai program RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 sebagaimana dalam Tabel IX.3 sebagai berikut. Tabel IX.3 Alternatif dan Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS No Alternatif dan Rekomendasi KLHS Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS Arah Kebijakan Program 1 Alternatif
1. a.Penambahan bahan literatur pengembangan wawasan lingkungan serta pemanfaatan sumberdaya berwawasan ekologi Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penambahan koleksi buku di layanan baca Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2. b.Pemberdayaan kurikulum pendidikan dengan titik berat penguatan akhlak Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak Program Penerapan Kurikulum
3. c.Pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. d.Pemberdayaan pendidikan agama untuk peningkatan pemahaman moral dan etika. Pendidikan dengan titik berat penguatan akhlak Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) Program Bina Keluarga Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah Program Penerapan Kurikulum
5. e.Khusus untuk kebutuhan air bersih, perlu adanya alternatif sumber air bukan konsumsi dengan sistem recycling Penyediaan sarana jaringan air bersih Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–20 No Alternatif dan Rekomendasi KLHS Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS Arah Kebijakan Program
6. f.Pembatasan penduduk masuk dengan penetapan kebijakan persyaratan tinggal Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota Program Penegakan Peraturan Daerah
7. g.Monitoring migrasi penduduk masuk, serta pengendalian penduduk illegal Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan
8. h.Pengkhususan saprodi pada teknologi pertanian organik yang bisa dilakukan masyarakat Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura
9. i.Pembatasan skala kegiatan peternakan di wilayah perkotaan (arahan kajian dan penataan ruang) Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan
10. j.Pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saing Peningkatan kualitas SDM UMK dalam pengaplikasian teknologi tepat guna Program standarisasi produk UMK Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan UMK Program perkuatan permodalan UMK Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMK Program perluasan jangkauan pemasaran UMK
11. k.Membuka peluang koperasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan daya saing UMKM Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi Program peningkatan kualitas usaha koperasi Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–21 No Alternatif dan Rekomendasi KLHS Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS Arah Kebijakan Program
12. l.Pemanfaatan metoda ekodrainase dalam perencanaan sistem drainase Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota 2 Rekomendasi
13. a.Pengembangan teknologi pengelolaan limbah harus terintegrasi dengan program-program perbaikan kualitas lingkungan kota dan permukiman, sanitasi, dan atau kesehatan Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat Program perumahan permukiman Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman
14. b.Penanggulangan penurunan kualitas air dari kegiatan pertanian sebenarnya tidak signifikan karena luas ruang pertanian kecil, selain itu program ini harusnya sudah terintegrasi pada program peningkatan daya saing pertanian kota, serta konservasi sumber daya air di perkotaan, misalnya : program perbaikan sungai/normalisasi fungsinya Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
15. c.Inovasi pemenuhan sumber air baru yang terintegrasi dengan program pembangunan sanitasi Penyediaan sarana jaringan air bersih Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
16. d.Integrasi mitigasi ke dalam kebijakan beberapa sektor, terutama:
17. a.pengelolaan persampahan dan limbah,
18. b.transportasi,
19. c.penyediaan air bersih a.1. Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah Program Pengelolaan Kebersihan a.2. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala a.3. Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat Program perumahan permukiman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–22 No Alternatif dan Rekomendasi KLHS Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS Arah Kebijakan Program a.4. Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
20. b.Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
21. c.Penyediaan sarana jaringan air bersih Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
22. e.Penetapan kawasan industri, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, pengkajian pengembangan energi alternatif, penetapan titik titik terminal bahan baku di pinggiran kota perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan sumber daya manusia
23. a.Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap Program Perencanaan Ruang Kota
24. b.Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan Program Pengelolaan Kebersihan
25. c.Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
26. d.Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial
27. f.Penetapan kawasan industri, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, pengkajian pengembangan energi alternatif, penetapan titik titik terminal bahan baku di pinggiran kota diintegrasikan dengan program-program pengelolaan pemanfaatan ruang Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan
28. g.Pengintegrasian teknologi pertanian perkotaan dengan program-program sanitasi dan peningkatan kualitas lingkungan Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 IX–23 No Alternatif dan Rekomendasi KLHS Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS Arah Kebijakan Program
29. h.Pemantapan sistem transportasi regional sebagai bahan kajian kebijakan di tingkat provinsi Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi
30. i.Pemantapan konsep ekodrainase Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
31. j.Integrasi pengembangan transportasi dengan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan daerah terutama untuk perhitungan daya dukung dan daya tampung, program pariwisata alternatif untuk meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi
32. k.Integrasi pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata dan pendidikan Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok- kelompok budaya lokal Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata Program pengembangan destinasi wisata Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 X–1 X BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kota Surabaya lima tahun ke depan melanjutkan RPJMD periode sebelumnya (2010-2015). Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum. X.1 Pedoman Transisi Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017, disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Dalam hal terdapat perbedaan substansi antara RKPD 2017 dengan Perda RPJMD 2016-2021, maka penyusunan APBD Tahun 2017 mengacu pada Perda RPJMD 2016-2021, dan akan dilaksanakan penyesuaian terhadap substansi RKPD 2017. Setelah berakhirnya RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2021, perlu disusun RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2025 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 akan didasarkan pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 X–2 X.2 Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Surabaya serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
33. a.Walikota Surabaya berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 kepada masyarakat;
34. b.Walikota Surabaya menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
35. c.Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target- target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
36. d.Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Surabaya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
37. e.Badan Perencanaan Pembangunan Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. X.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan :
  1. 1.Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan Swasta (public private partnership) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 X–3 kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
  2. 2.Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
  3. 3.Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-1 LAMPIRAN I. Keterkaitan Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019
  4. 1.PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN IKLIM INVESTASI No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) OPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perijinan pusat dan daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah x Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi x Pelaksanaan Harmonisasi, sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah x Penyederhanaan peraturan dan perizinan 2 Peningkatan Persaingan Usaha yang sehat Program perluasan jangkauan pemasaran Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan x Penegakan Hukum terhadap Praktek Anti Persaingan Usaha yang Sehat x Pengawasan Kegiatan Usaha yang sesuai dengan mekanisme Persaingan Usaha yang Sehat x Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha yang tidak sehat 3 Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu x Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal x Pengembangan sistem perizinan nasional x Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar nasional x Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-2 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) OPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah x Pemantauan PTSP di daerah x Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika 4 Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal x Penyelesaian pengaduan masalah investasi 5 Perencanaan investasi sektor strategis Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal x Perencanaan Investasi Industri prioritas x Perencanaan Investasi pariwisata x Perencanaan investasi sektor maritim dan logistik x Perencanaan investasi di Kawasan Strategis Nasional x Perencanaan investasi Infrastruktur Prioritas 6 Peningkatan Kemudahan Berusaha x Perbaikan Kemudahan Memulai Usaha x Perbaikan Kemudahan Mendirikan Bangunan Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal x Perbaikan Kemudahan Pendaftaran Properti x Perbaikan Kemudahan Penyambungan Listrik x Perbaikan Kemudahan Pembayaran Pajak x Perbaikan Kemudahan Peningkatan Akses Perkreditan x Perbaikan Kemudahan Penegakan Kontrak x Perbaikan Kemudahan Penyelesaian Perkara Kepailitan x Perbaikan Kemudahan Terhadap Investor Minoritas x Perbaikan Kemudahan Perdagangan Lintas Negara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-3
  5. 2.PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR NON MIGAS No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Peningkatan Realisasi investasi berorientasi ekspor Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal x Fasilitasi permasalahan investasi x Fasilitasi investasi industri berorientasi ekspor x Pemantauan dan pengendalian realisasi investasi berorientasi ekspor x Peningkatan promosi investasi berorientasi ekspor 2 Peningkatan ekspor produk KUMKM x Program standarisasi produk Usaha Mikro x Program perluasan jangkauan pemasaran x Program perkuatan permodalan Usaha Mikro x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan x Peningkatan kapasitas ekspor x Perluasan fasilitasi ekspor x Peningkatan diversifikasi dan kualitas produk x Peningkatan partisipasi KUMKM dalam jaringan/kemitraan rantai nilai 3 Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor Program standarisasi produk Usaha Mikro Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah x Peningkatan sarana pengujian mutu dan standar x Penyediaan sistem informasi terkait standar dan mutu yang berlaku di negara tujuan ekspor x Peningkatan keberterimaan sertifikasi mutu x Pengembangan potensi ekspor daerah 4 Penguatan market intellegence, promosi, dan asistensi ekspor Program perluasan jangkauan pemasaran Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan x Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi terpadu (nation branding) x Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-4 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN jasa prioritas x Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa (termasuk produk kreatif dan produk halal) x Pelaksanaan market intelligence yang berkualitas 5 Pengembangan fasilitasi ekspor Program perluasan jangkauan pemasaran Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan x Kelancaran impor barang modal dan bahan baku untuk produksi ekspor nonmigas x Mengoptimalkan penerapan single window untuk proses ekspor-impor x Fasilitasi pembiayaan ekspor 6 Peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan internasional (MARKET ACCESS) Program Kerjasama Bidang Perdagangan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota (skala lokal) x Perlindungan kepentingan nasional dari praktek- praktek perdagangan internasional yang tidak adil x Optimalisasi peran perwakilan RI di luar negeri x Peningkatan akses pasar barang olahan dan jasa Indonesia di pasar internasional x Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional x Penyelarasan hasil perundingan dengan kebijakan nasional di dalam negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-5
  6. 3.PRIORITAS NASIONAL REFORMASI AGRARIA No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Identifikasi dan Penyiapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) x Program Pengelolaan Aset x Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota (Aset Badan Milik Daerah) x Identifikasi dan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) x Identifikasi HGU yang habis masa berlakunya dan Identifikasi Tanah Terlantar x Identifikasi Tanah Milik untuk Legalisasi Aset 2 Penyerahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Program Pengamanan Aset Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota (Aset Badan Milik Daerah) Legalisasi Aset (PRONA, Lintas Sektor 3 Kepastian Hukum Hak Atas Tanah x Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota x Peningkatan Cakupan Peta Dasar Pertanahan x Peningkatan Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat x Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan x Program Pengamanan Aset x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan x Sosialisasi Peraturan Terkait Tanah Adat/Ulayat 4 Penerimaan Juru Ukur Pertanahan - - Bukan kewenangan Pemerintah Kotax Analisis Jabatan x Penerimaan PNS Juru Ukur x Penyediaan Anggaran 5 Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum x Program Pengelolaan Aset x Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota x Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah x Pembentukan Kelembagaan Penyediaan Tanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-6 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN Kepentingan Umum Pembangunan Bidang Pertanahan
  7. 4.PRIORITAS NASIONAL REFORMASI FISKAL No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Optimalisasi Penerimaan Negara x Optimalisasi Perpajakan x Optimalisasi PNBP Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota 2 Peningkatan Kualitas Belanja Negara Program Pengelolaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota x Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran x Peningkatan efektivitas transfer ke daerah dan Dana Desa 3 Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Program Pengelolaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
  8. 5.PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota x Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum x Penegakan Hukum yang Berkualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-7 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan x Pendidikan Politik dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik 2 Reformasi Birokrasi Pemerintahan Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika x Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan x Promosi Layanan Elektronik menuju E- budgeting, E-reporting dan Complaint Center Program Pengendalian Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintah Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan x Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal 3 Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Program perluasan jangkauan pemasaran Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan x Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan x Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan x Internalisasi Nilai – nilai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat 4 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa x Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal x Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kebudayaan x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan x Pendidikan Berbasis Karakter x Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan x Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman dan Toleransi x Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya 5 Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidangx Toleransi dan Hidup Rukun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-8 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti Kenyamanan lingkungan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat x Gotong Royong, Kesukarelawan dan Solidaritas
  9. 6.PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN PENDIDIKAN No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas x Program Penerapan Kurikulum x Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan x Kurikulum yang Andal x Sistem Penilaian yang Komprehensif dan Kredibel x Tenaga Pendidik yang Profesional dan Kompeten 2 Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan x Revitalisasi LPTK x Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen x Distribusi dan Pemerataan Guru dan Dosen x Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen x Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen 3 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan x Sekolah Berbudaya Mutu x Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah x Assessment Mutu Satuan Pendidikan 4 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif x Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan x Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus x Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-9 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Bantuan Peningkatan Prestasi x Program Peningkatan Prestasi 5 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan x Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan x Afirmasi Sarpras Khusus, Daerah 3T dan PT Luar jawa x Peningkatan Peran Pemda x Kebutuhan Infrastruktur Pendukung 6 Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kebudayaan x Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan x Penciptaan lingkungan pendidikan berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan 7 Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Penguatan Otonomi PT x Pengembangan Prodi Inovatif x Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi x Perlindungan Prodi Langka Peminat x Penguatan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi 8 Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Penyediaan Infrastruktur Iptek di Perguruan Tinggi x Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa x Penerbitan Jurnal Ilmiah, Publikasi dan Sitasi x Perolehan HAKI dan Paten dari Litbang PT Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-10 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Penerapan Hasil Litbang PT di masyarakat 9 Peningkata Relevansi Pendidikan x Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan x Program Pendidikan Kesetaraan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan x Pengabdian Masyarakat x Pendidikan Vokasi x Pendidikan kewirausahaan x Penguatan Kemitraan dengan Dunia usaha – Dunia Industri
  10. 7.PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan x Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan x Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin x Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit x Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu x Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu x Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan x Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pembiayaan Kesehatan x Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan x Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas x Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan x Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-11 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" Program Upaya Kesehatan Masyarakat Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan x Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Sehat x Kampanye Hidup Sehat x Konsumsi Pangan Sehat x Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini x Lingkungan Sehat x Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras x Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara 3 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan x Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak x Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan x Pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta perkembangan anak usia dini Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak x Manajemen dan pencegahan penyakit Program Upaya Kesehatan Masyarakat Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan x Peningkatan sanitasi dan akses air bersih Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana Program Keluarga Berencana Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana x Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-12 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN Kampanye 4 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi x Program Keluarga Berencana x Program Bina Keluarga Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana x Peningkatan pelayanan KB x Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB x Pembinaan Remaja x Pembangunan Keluarga x Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi
  11. 8.PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru Program perumahan permukiman Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman x Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst) x Penyediaan Perumahan Baru MBR x Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat x Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR x Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan 2 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuh Program perumahan permukiman Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman x Pembangunan berbasis komunitas (Perbedayaan masyarakat yang berkelanjutan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-13 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Percepatan pendataan (baseline dan nett kumuh) dan perencanaan x Penguatan kelembagaan di daerah dalam upaya penangakan kumuh x Konsolidasi lahan (land consolidation) untuk penanganan permukiman kumuh 3 Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasi x Peningkatan Demand Terhadap Hygiene dan Sanitasi (PHBS) x Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi 4 Peningkatan Ketersediaan Air Baku Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air) x Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan) x Hemat Air (Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Air Minum)
  12. 9.PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanian x Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain x Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan x Pengendalian Konversi Lahan Padi x Reformasi Agraria Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-14 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit x Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih x Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian 2 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan x Pemantauan dan pengendalian harga pangan x Cadangan Pangan Pemerintah x Pengendalian impor dan tata niaga pangan x Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan x Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) 3 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan x Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi x Advokasi Diversifikasi Konsumsi(termasuk ikan) x Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi x Peningkatan kualitas dan keamanan pangan 4 Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanian x Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) x Asuransi Pertanian x Pengembangan Budidaya Adaptif x Bantuan input produksi akibat bencana (puso) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-15
  13. 10.PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN ENERGI No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Penyediaan Energi Primer - - Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud x Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi x Perbaikan Tata Kelola Migas x Pengembangan Lapangan Migas Baru x Pengendalian Produksi Batubara 2 Pengembangan Cadangan Energi - - Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud x Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi x Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG x Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak x Pembentukan Cadangan Penyangga Energi 3 Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup x Pengembangan PLT Matahari, Mikrohidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir x Penyempurnaan Feed In Tariff dan Subsidi EBT x Pembangunan PLTP x Pengembangan industri penunjang EBT x Pembangunan Bioenergi 4 Peningkatan Aksesibilitas Energi Program Upaya Konservasi Energi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup x Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik x Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri x Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Rumah Tangga dan Transportasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-16 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Peningkatan Penggunaan Batubara dan Gas Dalam Negeri x Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi 5 Efisiensi dan Konservasi Energi Program Upaya Konservasi Energi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup x Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) x Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien x Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi 6 Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Transparan, dan Tepat Sasaran - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel x Optimalisasi Kebijakan Tarif dan Subsidi Energi dan Listrik
  14. 11.PRIORITAS NASIONAL KELAUTAN DAN KEMARITIMAN No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Konektivitas (tol) laut dan industri maritime - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Pembangunan/pengembangan pelabuhan umum x Pengembangan Layanan Pelayaran nasional x Insentif Usaha dan Iklim Investasi x Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-17 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan x Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran 2 Industri Perikanan dan Hasil Laut x Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan x Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan x Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut x Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan x Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan x Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan x Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi iptek x Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta karantina ikan 3 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari x Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau x Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup x Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir x Konservasi pesisir dan laut x Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut x Pengendalian pencemaran pesisir dan laut x Pengelolaan Wisata Bahari 4 Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam x Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan x Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan x Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur sentra nelayan dan pelaku KP lainnya x Peningkatan akses terhadap bantuan/stimulan, akses modal dan bantuan sarana produksi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-18 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan x Sistem informasi kelautan dan perikanan 5 Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan x Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut x Penguatan lembaga, aparatur pengawas dan penegak hukum, serta masyarakat x Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran 6 Perundingan Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Pemetaan dan Perundingan penetapan batas laut x Penamaan dan pendaftaran pulau x Pengelolaan pulau-pulau kecil
  15. 12.PRIORITAS NASIONAL ANTARKELOMPOK PENDAPATAN No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya x Program Peningkatan Kesempatan Kerja x Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja x Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial x Keahlian Pekerja x Layanan Informasi Pasar kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-19 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Iklim Investasi x Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja x Infrastruktur Padat Pekerja 2 Perkuatan basis perekonomian perdesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB x Lembaga Keuangan berbasis komunitas x Keterampilan teknis x Penyediaan sarana prasaran pendukung kegiatan ekonomi x Pendampingan Masyarakat Desa 3 Pengembangan kewirausahaan Program perluasan jangkauan pemasaran Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan Peningkatan Produktivitas Program perkuatan permodalan usaha mikro Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4 Perluasan pelayanan dasar Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Sosial x Penyediaan Layanan Dasar x Peningkatan Tata Kelola x Pendampingan Masyarakat 5 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Sosial x Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) x Subsidi pangan masyarakat berpenghasilan rendah (RASKIN/RASTRA) x Bantuan iuran jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-20 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) x Bantuan sosial di luar sistem keluarga 6 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil x Program perkuatan permodalan usaha kreatif x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan x Keterampilan Usaha x Program perkuatan permodalan Usaha Mikro x Akses Pembiayaan x Program standarisasi produk Usaha Mikro x Kualitas Produk dan Akses Pemasaran x Program perluasan jangkauan pemasaran x Koperasi dan Kemitraan Usaha x Program penguatan kelembagaan koperasi x Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha x Program legalisasi usaha kreatif
  16. 13.PRIORITAS NASIONAL DAERAH PERBATASAN No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Pengembangan 10 PKSN sebagai Pusat Pengembangan Perbatasan Negara - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Pembangunan sarana dan prasarana di kota pusat pertumbuhan x Pembangunan sarpras kemaritiman penunjang pengelolaan sumber daya laut x Pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan di kota pusat pertumbuhan x Regulasi perdagangan ekspor dan impor melalui perbatasan negara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-21 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Pembangunan industri hilir dan sarana science park dan techno park penunjang kawasan industri Pembangunan industri hilir dan Industri Kecil Menengah x Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan x Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan 2 Membuka Isolasi Lokpri, peningkatan Sarpras, SDM dan Ekonomi Perbatasan - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka isolasi x Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan, TIK, dan penyiaran x Pembangunan Sarana dan Prasana Pemasaran x Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pelatihan SDM x Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan x Pembangunan perumahan, kawasan permukiman layak huni dan penyediaan air baku Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan 3 Pengembangan PLBN Terpadu - - Bukan kewenangan Pemerintah Kotax Pembangunan Infrastruktur/ Gedung CIQS Terpadu x Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Custom, Imigrasi, Quarantine and Security x Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Pegawai PLBN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-22 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Penyediaan Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi 4 Pengamanan Sumber Daya dan Batas Wilayah Darat, laut dan udara - - Bukan kewenangan Pemerintah Kotax Kerjasama internasional pengamanan kawasan perbatasan x Pembangunan Pos TNI dengan fasilitas pengamanan penunjang x Patroli pengamanan batas wilayah x Pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara 5 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Sosial – Ekonomi Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota x Penataan kelembagaan diplomasi perundingan x Penguatan koordinasi materi dan instrumen perundingan antar K/L x Penyelesaian segmen batas negara x Pembuatan peta kawasan perbatasan, database regulasi, dan dokumen teknis pengelolaan perbatasan
  17. 14.PRIORITAS NASIONAL DAERAH TERTINGGAL No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Pengembangan Ekonomi Lokal x Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Perangkat Daerah Pelaksana x Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-23 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry x Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Urusan Pembangunan Bidang Pertanian x Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM Program perkuatan permodalan Usaha Mikro Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah x Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah Program peningkatan pemasaran hasil pertanian Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanian x Perizinan Usaha dan Penguatan Kelembagaan Usaha Program legalisasi usaha kreatif Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah x Peningkatan Kapasitas Petani/Nelayan/Pelaku Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif 2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x Pembangunan Ketenagalistrikan x Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan x Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan x Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan x Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Rumah sakit x Pemenuhan perumahan dan Permukiman layak huni Program perumahan permukiman Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-24 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN Permukiman x Penyediaan air bersih dan sanitasi Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3 Peningkatan SDM dan Iptek x Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan x Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan x Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan dan Kesehatan x Pembangunan SMK dan Politeknik x Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja x Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas x Program Peningkatan Kesempatan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja x Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator Bisnis dan Technopark berbasis Potensi Sumber Daya Lokal 4 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan x Pembangunan Dermaga Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan x Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-25 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Pengadaan Moda Transportasi Darat, Udara, Laut dan ASDP Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perhubungan x Pelayanan Angkutan Perintis x Pembangunan Perkeretaapian x Penyediaan Akses Telekomunikasi Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  18. 15.PRIORITAS NASIONAL DESA DAN KAWASAN PERDESAAN No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi - - Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud x Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) x Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan x Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi x Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah x Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi 2 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk Permukiman Transmigrasi - - Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud x Penataan BUMDesa dan Penguatan Kelembagaan BUMDesa x Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-26 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN terutama UMKM x Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Teknologi Tepat Guna x Penguatan Permodalan dan Akses Pasar 3 Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota - - Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud x Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata x Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah x Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa x Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha x Pembangunan dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan x Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi x Pembangunan Suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri x Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing x Peningkatan peran Pelayanan Terpadu Satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-27 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN Pintu di daerah x Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan reatifitas lokal 4 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi - - Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksudx Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan x Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi x Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim x Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna x Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding 5 Penguatan Pemerintahan Desa - - Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud x Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah da Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa x Penataan wilayah, penataan kewenangan dan administrasi pemerintahan desa x Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa x Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah da Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan aset pemerintahan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-28 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Peningkatan kapasitas desa dalam penyediaan informasi desa dan evaluasi perkembangan desa 6 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi - - Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksudx Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa x Pendidikan di desa berbasis ketrampilan dan kewirausahaan x Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan x Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal x Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas x Penyiapan teknologi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa 7 Pengawalan Impelementasi UU Desa Secara Sistematis, Konsisten dan Berkelanjutan - - Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud x Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam perencanaan, pengendalian dan pembangunan desa x Sosialisasi dan penyusunan revisi berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-29 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Distribusi, supervisi, pemantauan DD dan ADD agar berjalan secara efektif dan efisien
  19. 16.PRIORITAS NASIONAL PERKOTAAN No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Mewujudkan Sistem Perkotaan Program Perencanaan Ruang Kota Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x Pengaturan KSN Perkotaan x Peningkatan Konektivitas 2 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman, dan Layak Huni, serta Tertata Baik x Tersedianya sarana permukiman Program perumahan permukiman Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman x Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan x Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota x Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x Tersedianya sistem transportasi publik Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perhubungan x Penanggulangan kemiskinan perkotaan x Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat x Program Peningkatan Kesempatan Kerja x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-30 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Pendidikan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan x Kesehatan x Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin x Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan 3 Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana x Program Perencanaan Ruang Kota x Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota x Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan x Program Penanggulangan Bencana x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakaat x Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan x Green transportation x Green waste x Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan x Membangun ketahanan kota (urban resilience) 4 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK x Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi x Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika x City Branding x Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) x Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-31 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 5 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota x Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan x Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota x Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan x Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu x Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik x Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah x Program Perencanaan Pembangunan Daerah x Program Pengendalian Pembangunan Daerah x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Statistik x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
  20. 17.PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Pelayanan Prima Kepolisian - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Optimalisasi Pelayanan Kepolisian x Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian x Penguatan Sistem Kepolisian x Profesionalisme SDM 2 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF x Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan x Pembangunan Sarpras Alutsista TNI x Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI x Penguatan Industri Pertahanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-32 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 3 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika x Teknologi Persandian dan Siber x Operasional Pengamanan Persandian dan Siber x Peningkatan Kapasitas SDM Sandi 4 Keamanan dan Keselamatan Laut yang Terkendali - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Sarpras Pendukung Keamanan Laut x Sistem Informasi Kamla yang Terpadu x Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum x Pengembangan SDM Keamanan Laut 5 Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba Program Upaya Kesehatan Masyarakat Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan x Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba x Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba x Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba x Litbang Penanganan Narkoba 6 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme x Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan x Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika x Deteksi Dini dan Penanggulangan Terorisme x Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi x Teknologi Intelijen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-33
  21. 18.PRIORITAS NASIONAL KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan x Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan x Program perlindungan perempuan dan anak x Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah x Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Terkait HAM x Penegakan HAM x Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu x Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat x Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak x Pendidikan HAM bagi Apgakum 2 Penegakan Hukum yang Berkualitas x Program Penegakan Peraturan Daerah x Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan x Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang x Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan x Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum x Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif x Sistem Peradilan Perdata yang Mudah & Cepat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-34 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Budaya Hukum Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif x Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan x Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkatt Daerah x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan x Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Anti Korupsi x Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi x Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi x Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
  22. 19.PRIORITAS NASIONAL KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan x Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim x Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok Selatan 2 Pemantapan Peran di ASEAN - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Keamanan x Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya x Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-35 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 3 Penguatan Lembaga Demokrasi - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu x Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan parpol x Revisi UU Kepemiluan 4 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik - - Bukan kewenangan Pemerintah Kota x Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal x Pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pemilu x Pusat Pendidikan Pemilih x Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Masyarakat 5 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika x Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik x Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik x Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 6 Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Terorisme x Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kebudayaan x Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur negara melalui pelaksanaan renaksi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-36 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Peningkatan peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) x Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat x Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik x Peningkatan upaya deradikalisasi dan kontra radikal terorisme x Peningkatan penegakan hukum pada organisasi terorisme 7 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan x Program Kerjasama Bidang Perdagangan x Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah x Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat Internasional x Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral x Peningkatan Kapasitas Diplomasi x Pemanfaatan rezim internasional bidang energy dan food security x Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Teknik 8 Penguatan Diplomasi Soft Power x Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat x Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah x Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik x Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media x Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di luar Negeri 9 Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri - - Bukan kewenangan Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-37 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN Pemerintah Kota
  23. 20.PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan x Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi x Pengawasan yang Independen dan Profesional x Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 2 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Program Pengendalian Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan x Penguatan pengelolaan RB Nasional x Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa x Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-38 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Prasarana Perkantoran x Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional x Program Perencanaan Pembangunan Daerah x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan x Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah x Program Pengelolaan Keuangan Daerah x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur keuangan x Penerapan Manajemen ASN x Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan x Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan x Penataan tata kelola birokrasi x Program Penataan Daerah Otonom Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi x Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-39 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN Perangkat Daerah x Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Statistik x Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kearsipan x Penataan kelembagaan birokrasi x Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah x Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 3 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan x Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik x Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal x Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik x Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-40 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN
  24. 21.PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI (KEK) No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Peningkatan Populasi x Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif x Program legalisasi usaha kreatif x Program perkuatan permodalan usaha kreatif Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah x Fasilitasi Tumbuhnya industri baru x Promosi Investasi x Tax Holiday/Tax Allowance x Kemudahan memulai usaha x Pembangunan Science dan Technopark x Pertumbuhan IKM x Penumbuhan Industri Kreatif 2 Produktivitas dan Daya Saing Industri x Pengembangan Industri Hijau x Fasilitasi dan Insentif x Pengembangan Infrastruktur Mutu x Perbaruan Permesinan Industri x Peningkatan Kemampuan Desain Produk x SDM yang Kompetitif x Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan x Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura x Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan & kelautan x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanian x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan 3 Pengembangan Kawasan Industri/KEK x Program peningkatan iklim dan realisasi investasi x Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial x Program peningkatan kompetensi x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan x Penyediaan Lahan Kawasan Industri x Konektivitas / Aksesibilitas x Insentif Fiskal dan Non Fiskal x Iklim Investasi PTSP (Penghapusan Perda Bermasalah) x Penyediaan Tenaga Terampil dan Ahli (BLK, SMK, Akademi Komunitas, Politeknik) Mensosialisasikan mental Kewirausahaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-41 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Ketersediaan Infrastruktur Dasar tenaga kerja dan produktivitas x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja 4 Pembiayaan dengan akses dan biaya kompetitif x Program Pengelolaan Keuangan Daerah x Program perkuatan permodalan Usaha Mikro x Program perkuatan permodalan usaha kreatif x Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah x Pembiayaan Pembangunan Program Infrastruktur dan Industri x Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Tanpa Agunan x Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Sentral Mengenai Suku Bunga Kredit 5 SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja x Penyusunan NSPK SDM Industri x Peningkatan Kualitas SMK Industri x Pembangunan Akademi Komunitas dan Politeknik Industri x Pelatihan dan Sertifikasi SDM Industri 6 Hubungan Industrial yang Bersahabat x Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja x Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja Implementasi Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja 7 Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan x Inisiasi Perjanjian Kerjasama Industri Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-42 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Insentif bagi Industri Bernilai Tambah Tinggi Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 8 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur x Peningkatan Aksesibilitas / Konektivitas x Peningkatan Kapasitas Ketenagalistrikan dan BBM x Ketersediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan x Program pengelolaan kebersihan x Program perumahan permukiman x Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif x Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan\ x Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman x Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan x Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan x Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Pertanian x Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Kelautan x Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Petrokimia x Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Migas 10 Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Program perkuatan permodalan usaha kreatif Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata Kebijakan Pembangunan Ekraf Perlindungan HKI Akses ke sumber modal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-43 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN Akses ke pasar
  25. 22.PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN PARIWISATA No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 1 Promosi Wisata Indonesia Program pemasaran pariwisata Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata x Promosi produk wisata x Peningkatan Citra Pariwisata Nasional x Promosi melalui Media Sosial, Elektronik dan Cetak 2 Pengembangan Destinasi Wisata Program pengembangan destinasi wisata Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata x Penyiapan daya tarik wisata x Pembangunan sarana dan prasarana transportasi x Pembangunan fasilitas umum dalam kawasan x Penyediaan BBM dan Listrik x Kelembagaan Pengembangan destinasi x Koordinasi pembangunan destinasi 3 SDM dan Kelembagaan Pariwisata Program pemasaran pariwisata Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata x Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan x Peningkatan kualitas SMK pariwisata x Peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata x Peningkatan kualitas pendidikan pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata x Pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata 4 Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah x Sosialisasi perilaku masyarakat yang ramah dan bersahabat x Penumbuhan industri dan usaha kecil pariwisata 5 Layanan Kemudahan Wisatawan Mancanegara Masuk Program pengembangan Perangkat Daerah Pelaksana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran I-44 No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII) SKPD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN x Kemudahan pintu masuk udara destinasi wisata Urusan Pembangunan Bidang Pariwisatax Kemudahan pintuk masuk laut 6 Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata Program pengembangan destinasi wisata Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata x Penciptaan destinasi wisata yang aman dan tertib x Penciptaan destinasi wisata sehat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampiran 2. Hubungan Antara Program RPJMD Kota SurabayaTahun 2016-2021 dengan Indikasi Program RTRW Kota Surabaya RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi Rencana Pusat Permukiman
  26. 1.Program Perencanaan Ruang Kota
  27. 2.Program Perumahan Permukiman Penyusunan dan evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang Seluruh Kota Surabaya Pembangunan Hunian Vertikal di Waterfront City Kalianak-Osowilangun Rencana Jaringan Transportasi
  28. 1.Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial
  29. 2.Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang
  30. 3.Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik
  31. 4.Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
  32. 5.Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
  33. 6.Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan Transportasi Darat:
  34. 1.Pemantapan dan Pengembangan Jaringan Jalan
  35. 2.Pemantapan dan Pengembangan Terminal secara berhirarki
  36. 3.Pemantapan dan pengembangan angkutan darat
  37. 4.Pemantapan dan pengembangan angkutan sungai dan penyeberangan Transportasi Perkeretaapian
  38. 1.Pengembangan transportasi perkeretaapian, dikembangkan secara terintegrasi antar moda dengan transportasi lainnya
  39. 2.Pengembangan transportasi perkeretaapian untuk mendukung transportasi regional
  40. 3.Pengembangan prasarana dan sarana perkeretaapian Transportasi Laut
  41. 1.Pelabuhan utama, berfungsi sebagai pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional, pelabuhan nasional dan pelabuhan regional
  42. 2.Alur pelayarana internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang- undangan Transportasi Udara
  43. 1.Pengembangan transportasi udara dengan memanfaatkan keberadaan Bandar Udara Internasional Juanda untuk pelayanan angkutan penumpang dan barang baik nasional maupun internasional
  44. 2.Penetapan kawasan di sekitar Bandar Udara Juanda sebagai Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
  45. 3.Pengaturan batas kawasan dan batas-batas ketinggian bangunan dan non bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Pembangunan jalan menanggal- tanjung perak (terintegrasi dg jalan lingkar luar timur) Jalan Menanggal-Gunung Anyar-Tambak Wedi- Tanjung Perak Penyelesaian Jl.Dr.Ir.Soekarno (Linglar Dalam Timur) Rungkut Menanggal Penjaringan Sari, Klampis Ngasem Pembangunan Frontage Road A.Yani. Jalan Jendral A.Yani Peningkatan Tol Waru-Tandes-Perak (Sidoarjo – tanjung Perak) Tol Waru-Tandes_Perak (Sidoarjo - Tanjung Perak) Peningkatan Jalan Mastrip Gunungsari Jalan Mastrip Gunungsari Pembangunan jalan ruas Waru Gunung – Kalianak (LIngkar Dalam Barat) Waru Gunung- Babadan- Karang Poh- Margomulyo Ruas Lakarsantri – Romokalisari (jalan lingkar luar barat) Lakasantri-Made-Sememi- Benowo Pembangunan Jl. Baru (koridor menanggal – Balas Klumprik) Menangga-Balas Klumprik Peningkatan tol Dupak-Gresik Tol Dupak-Gresik Pembangunan Tol Surabaya - Mojokerto Tol Surabaya-Mojokerto Peningkatan Jalan Darmahusada – Jl. Dr. ir Soekarno Jl.Dharmahusada- Jl.Dr.Ir.Soekarno Pembangunan Fly Over Jagir- Wonokromo-Adityawarman Wonokromo Pembangunan Jembatan sukolilo lor- THP Kenjeran Sukolilo-Kenjeran Pembangunan Jalan baru (melalui Jl. Jemur Gayungan 1) Jemur Gayungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-1 Indikasi Program RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Jadwal (RTRW) 2015-2034 2015-2034 2017-2021 2015-2017 2015-2019 2015-2034 2015-2024 2020- 2024 2015-2022 2020- 2024 2015-2026 2015-2019 2016-2019 2020- 2024 2017-2021 2020- 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-2 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi Pembangunan Jl. Baru (koridor Jl. Raya Darmo Permai II – Jl. Raya Satelit Indah) Darmo Satelit Pembangunan Jalan akses Stadion Gelora Bung Tomo dan LPA Benowo Benowo Pembangunan Jalan Baru (melalui kawasan Lontar) Lontar Pembangunan Jalan Baru (melalui jl.Bumiarjo) Wonokromo Pembangunan Jalan Tembus Wiyung- HR Muhammad Wiyung-HR Muhammad Peningkatan Jl. Wiyung Wiyung Peningkatan Jl. Raya Kalianak- Tambak Oso Wilangon Kalianak-Tambak Oso Wilangon Pembangunan flyover Kenjeran Kenjeran Pembangunan flyover Ahmad Yani Ahmad Yani Pembangunan Underpass Bundaran Satelit Mayjend Sungkono-HR Muhammad Pembangunan sub terminal dan halte Kota Surabaya Pengembangan angkutan dan jalur sirkulasi kendaraan AKAP dan AKDP Kota Surabaya Pengembangan angkutan massal cepat dalam kota Kota Surabaya Pengembangan angkutan massal kota berbasis jalan dengan moda bus Kota Surabaya Pengembangan sistem manajemen transportasi dengan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum Kota Surabaya Pengembangan angkutan sungai sebagai angkutan umum dan/atau angkutan pariwisata yang dilengkapi dengan dermaga pada pusat-pusat pelayanan di Sungai Kali Mas, Kali Wonokromo, dan Kali Surabaya Sungai Kali Mas, Kali Wonokromo, dan Kali Surabaya Jadwal (RTRW) 2020- 2024 2015-2022 2018-2022 2020- 2024 2020- 2024 2015-2019 2017-2021 2020- 2024 2025- 2029 2017-2019 2015-2034 2015-2019 2015-2024 2015-2024 2015-2024 2015-2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi Pengembangan penyeberangan Ujung-Kamal yang juga berfungsi sebagai penunjang pariwisata bahari Tanjung Perak Pengembangan yang berbasis rel yang didukung dengan penyediaan angkutan darat Koridor Utara-Selatan dan Barat Timur Pembangunan angkutan massal berbasis rel dengan alternatif MRT Koridor Utara-Selatan dan barat Timur Pembangunan fasilitas Park and Ride Kota Surabaya (jalur yang dilalui angkutan massal) Pembangunan kereta api double track Jalur Kereta Surabaya- Mojokerto Pembangunan jaringan kereta komuter Kota Surabaya-Sidoarjo Pengembangan stasiun kereta api Gubeng, Semut, Pasar Turi, Wonokromo dan pemberhentian sementara (shelter) angkutan massal berbasis rel pada pusat- pusat pelayanan kota Gubeng, Semut, Pasar Turi, Wonokromo dan pusat kota Pembangunan utilitas perlintasan sebidang kereta api Seluruh Perlintasan Sebidang Pembangunan Dermaga Penumpang/Petikemas Baru Tanjung Perak dan Teluk Lamong Peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur perkapalan Tanjung Perak dan Teluk Lamong Penataan rute angkutan umum perkotaan Seluruh rute angkutan umum di Kota Surabaya Rencana Jaringan Energi
  46. 1.Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
  47. 2.Program Upaya Konservasi Energi
  48. 3.Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota Pengembangan Sistem Jaringan Energi
  49. 1.Rencana pengembangan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi
  50. 2.rencana pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik
  51. 3.rencana pengembangan energi alternatif Pengembangan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi dilaksanakan pada beberapa kawasan
  52. 1.Kawasan industri meliputi kawasan rungkut, tandes, margomulyo
  53. 2.Kawasan pelabuhan meliputi jalur menuju Tanjung Perak dan Teluk Lamong
  54. 3.Kawasan fungsional kota lainnya Pengembangan SUTT, SUTET, dan Ultra Tinggi dan Gardu Induk Kota Surabaya Pengembangan transmisi tenaga listrik bawah tanah Kota Surabaya Pembangunan jaringan Gas Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk Lamong, Kawasan Fungsional lainnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-3 Jadwal (RTRW) 2015-2019 2015-2024 2015-2024 2015-2024 2015-2024 2015-2024 2015-2024 2015-2024 2015-2024 2015-2034 2015-2024 2015-2034 2015-2034 2017-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-4 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik
  55. 1.Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi, Ekstra Tinggi dan Ultra Tinggi yang menghubungkan jaringan dan gardu induk listrik untuk pendistribusian energi listrik secara merata
  56. 2.Pengembangan sistem jaringan transmisis tenaga listrik bawah tanah khususnya pada kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota
  57. 3.Pengembangan gardu induk (GI) Pembangunan Instalasi Energi Alternatif Kota Surabaya Pengawasan dan Pemeliharaan Instalasi Energi Alternatif Kota Surabaya Rencana Jaringan Telekomunikasi
  58. 1.Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  59. 2.Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat
  60. 3.Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
  61. 1.Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel
  62. 2.Pengembangan jaringan sistem telekomunikas Pengembangan pelayanan jaringan telepon kabel Kota Surabaya Pengembangan penggunaan menara telekomunikasi bersama Kota Surabaya Pengawasan dan Pengaturan pembangunan BTS Kota Surabaya Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem teknologi telekomunikasi yang dapat diakses publik dengan mudah Seluruh Kota Surabaya Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem teknologi telekomunikasi yang dapat diakses publik dengan mudah Seluruh Kota Surabaya Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
  63. 1.Penggunaan sumber air Kali Surabaya, mata air Umbulan, dan alternatif sumber air lainnya untuk pemenuhan kebutuhan air baku sebagai bahan baku air minum
  64. 2.Pengembangan sistem penanganan sumber- sumber air untuk meningkatkan kualitas baku mutu air
  65. 3.Pembangunan dan peningkatan area tampungan/resapan air
  66. 4.Pengoptimalan dan penyediaan jaringan pelayanan hidran umum
  67. 5.Pengembangan prasarana sumber air tanah untuk air bersih dengan pengendalian pemanfaatan secara ketat Pengawasan dan pengendalian pencemaran air untuk peningkatan kualitas baku mutu air Kalimas dan Sungai Brantas Pembangunan dan peningkatan area tampungan/resapan air Kota Surabaya Pengendalian pemanfaatan yang berleihan pada air bawah tanah yang berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Kota Surabaya Pembangunan Water Treatment Plant Sekitar Kali Mas dan Sungai Brantas Perwujudan Sistem Infrastruktur Perkotaan Lainnya Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jadwal (RTRW) 2018-2034 2020-2034 2015-2034 2015-2034 2018-2034 2015-2034 2015-2034 2016-2034 2016-2034 2016-2034 2015-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
  68. 1.Peningkatan upaya penyediaan air minum Kota Surabaya
  69. 2.Peningkatan kemampuan instalasi pengolah air minum
  70. 3.Pengembangan jaringan distribusi air minum
  71. 4.Pengembangan sistem penyediaan air siap minum Pembangunan Kemampuan Instalasi Pengeloaan Air Minum Sekitar Kali Mas dan Sungai Brantas Peningkatan Wilayah Pelayanan PDAM Seluruh Kawasan Kota Surabaya Perawatan Instalasi dan jaringan Air Minum Kawasan Kota Surabaya Pengembangan sistem penyediaan air siap minum Seluruh kawasan kota terutama fasilitas publik dan komersial Pengembangan Sistem Drainase Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
  72. 1.Pembentukan sistem rayon
  73. 2.Pembagian sistem drainase pada setiap rayon menjadi sistem primer, sekunder, dan tersier Normalisasi dan pemeliharaan jaringan saluran pematusan primer dan sekunder Semua saluran primer dan sekunder Pembangunan waduk di kawasan hulu Waduk-waduk kawasan hulu Pembangunan bozem dan ring bozem Semua bozem di Kota Surabaya dan di Kawasan Pamurbaya Pembangunan pintu air laut Kawasan Pantai Timur dan Utara Surabaya Pembangunan rumah pompa Kawasan rawan genangan dan banjir Pengembangan Sistem Persampahan
  74. 1.Program Pengelolaan Kebersihan
  75. 2.Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
  76. 1.Meningkatkan fasilitas pengelolaan persampahan
  77. 2.Pengembangan sistem pengkomposan pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan rumah kompos
  78. 3.Mewajibkan pelaku usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan sampah B3 untuk menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara sampah B3 di lokasi kegiatannya, yang dilakukan secara sinergis dengan sistem penglelolaan sampah B3 secara regional dan nasional Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan konsep zero waste dan pengembangan energi alternatif pada TPA Benowo TPA Benowo Pembangunan TPA di Kawasan Timur Surabaya bagian Timur Penyediaan TPS yang tersebar dan dilengkapi dengan penerapan teknologi tepat guna Kota Surabaya Penyediaan transfer depo pada setiap unit timbulan sampah pasar Seluruh Pasar Kota Surabaya Pembangunan sarana penangkap sampah di sungai (Garbage traps) Sunga-Sungai di Surabaya Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah
  79. 1.Program Perumahan Permukiman
  80. 2.Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
  81. 1.Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik perkotaan
  82. 2.Meningkatkan sistem pengelolaan lumpur tinja menggunakan IPLT
  83. 3.Mewajibkan pelaku usaha untuk Penyediaan IPAL terpusat dan IPAL Komunal yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan air limbah kota UP I Rungkut, UP II Kertajaya ,UP III Tambak Wedi , UP V Tanjung Perak, UP XII Sambikerep, UP IX Ahmad Yani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-5 Jadwal (RTRW) 2015-2024 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2024 2015-2024 2015-2024 2015-2024 2015-2034 2025-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2017-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-6 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah pada industri besar dan menengah maupun industri kecil
  84. 4.Mewajibkan pelaku usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan air limbah B3 untuk menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara B3 di lokasi industrinya Peningkatan sistem pengelolaan lummpur tinja menggunakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) UP II Kertajaya, UP XII Sambikerep Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Jaringan Jalan
  85. 1.Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU
  86. 2.Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
  87. 3.Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sarana dan Prasarana Jaringan Jalan Bagi Pejalan Kaki
  88. 1.Membangun dan menyediakan jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang aksesibilitas bagi orang berkebutuhan khusus
  89. 2.Menyediakan fasilitas pelengkap
  90. 3.Mendorong peran serta swasta dan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana jaringan jalan bagi pejalan kaki Sarana dan Prasarana Jaringan Jalan Kendaraan Tidak Bermotor
  91. 1.Membangun dan menyediakan jalur kendaraan tidak bermotor yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan untuk kendaraan bermotor
  92. 2.Menyediakan fasilitas pelengkap Penyediaan jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang bagi orang berkebutuhan khusus Kota Surabaya Pembangunan dan penyediaan jalur kendaraan tidak bermotor yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan Kota Surabaya Penyediaan fasilitas pelengkap antara lain berupa rambu lalu lintas kendaraan tidak bermotor, dan fasilitas pelengkap lainnya Kota Surabaya Penyediaan fasilitas pelengkap antara lain berupa PJU Kota Surabaya Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana Banjir Program Penanggulangan Bencana Peningkatkan prasarana dan sarana pada jalur evakuasi Kota Surabaya Penyediaan jalur-jalur evakuasi yang cepat dan aman pada kawasan rawan bencana banjir Kota Surabaya (sekitar Kali Lamong, Teluk Lamong, Saluran Diversi Gunung Sari Banyu Urip, Kawasan Pantai Timur Surabaya, Kecamatan Simokerto, Tambaksari, Sawahan, Tegalsari, Bubutan Semampir, Gubeng, Wonokromo, dan Sukomanunggal) Kali Lamong, Teluk Lamong, saluran GunungsariBanyuurip,Pamurbaya Pengoptimalan jalur evakuasi melalui sungai dan udara Kota Surabaya Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran Program Penanggulangan Bencana Pengoptimalan jalur evakuasi melalui sungai dan udara dengan sarpras yang memadai Kota Surabaya Jadwal (RTRW) 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 Kali Lamong, Teluk Lamong, saluran GunungsariBanyuurip,Pamurbaya 2015-2034 2015-2034 2015-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana di Ruang Evakuasi Bencana Kota Surabaya (sekitar Kali Lamong, Teluk Lamong, Saluran Diversi Gunung Sari Banyu Urip, Kawasan Pantai Timur Surabaya, Kecamatan Simokerto, Tambaksari, Sawahan, Tegalsari, Bubutan Semampir, Gubeng, Wonokromo, dan Sukomanunggal) Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan akses di Ruang- Ruang Jalur Evakuasi Penyediaan jalur dan ruang evakuasi pada sekitar kawasan rawan bencana kebakaran Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Seluruh Kota Surabaya, terutama pada lokasi rawan kebakaran. Peningkatan Jangkauan Pos Pemadam Kebakaran Standarisasi Bangunan dengan SNI Khususnya tentang Bangunan Tahan Gempa dan Sistem Pemadam Kebakaran Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat akan Tanggap Bencana Kebakaran Pola Ruang Kota Rencana Kawasan Lindung Perlindungan Kawasan Lindung
  93. 1.Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
  94. 2.Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
  95. 3.Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
  96. 4.Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
  97. 5.Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Penetapan dan perlindungan kawasan sempadan pantai Kec. Benowo, Asemrowo, Krembangan, Pabean Cantian, Semampir, Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar Pamurbaya, Mangrove greges TOW Pengembangan sempadan pantai yang terintegrasi dengan ekosistem pesisir dan wisata pantai Kawasan Pesisir Kota Surabaya Mangrove Wonorejo Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-7 Jadwal (RTRW) 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2016-2024 2015-2034 2016-2025 2015-2034 Pamurbaya, Mangrove greges- 2016-2034 Mangrove Wonorejo 2016-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-8 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi
  98. 7.Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Penetapan dan perlindungan kawasan sempadan sungai Kawasan sempadan sungai Kalimas (Kec. Wonokromo, Tegalsari, Gubeng, Genteng, Bubutan, Krembangan, Semampir, dan Pabean Cantian); kawasan sempadan sungai Kali Surabaya (Kec. Wonokromo, Dukuh Pakis, Wiyung, Jambangan, Gayungan, dan Karangpilang); kawasan sempadan sungai Kali Wonokromo (Kec. Wonokromo, Gubeng, Wonocolo, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, dan Rungkut); kawasan sempadan sungai Kali Perbatasan (Kec. Karangpilang, Gayungan, Tenggilis Mejoyo, dan Gunung Anyar); dan kawasan sempadan sungai Kali Tempurejo, Kali Dami, Kali Keputih, Kali Wonorejo, Kali Medokan Ayu, Kali Kebon Agung, dan Kali Makmur Kalima Perlindungan kawasan dengan pengembangan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau di sepanjang sempadan waduk/boezem Kota Surabaya (UP I Rungkut, UP V Tanjung Perak, UP X Wiyung, dan UP XII Sambikerep) Boezem Morokrembangan dan Wiyung Perlindungan kawasan sepanjang sempadan SUTT/ SUTET Kota Surabaya Perlindungan kawasan sepanjang sempadan rel Kereta Api dari pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Lindung Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahnya
  99. 1.Pengembangan hutan kota yang terintegrasi dengan pertanian kota (Urban Farming)
  100. 2.Pengembangan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata alam di kawasan waduk/boezem
  101. 3.Peningkatan pengolahan tanah agar dapat meningkatkan kemampuan tanah sehingga memiliki kemampuan peresapan air yang lebih tinggi Pengembangan kawasan lindung di Pamurbaya Pamurbaya Perlindungan dari alihfungsi ruang terbuka hijau Kota Surabaya Pelestarian lingkungan alam pantai dan satwa sebagai aset wisata dan pengembangan pertanian di perkotaan Kenjeran, Pantai Timur Surabaya, Made, KBS Wonokromo Jadwal (RTRW) Kalimas, Kali Jagir, Kali Surabaya 2016-2034 Boezem Morokrembangan dan Wiyung 2016-2034 2016-2034 2016-2034 2018-2034 2015-2034 2015-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi Kawasan Sempadan Sungai
  102. 1.Menetapkan dan mengoptimalkan kawasan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau
  103. 2.Mengembangkan penyediaan vegetasi di sepanjang sempadan sungai untuk menunjang kegiatan wisata dan olahraga
  104. 3.Memanfaatkan sempadan sungai untuk pendirian bangunan pendukung utilitas kota
  105. 4.Melakukan perlindungan kawasan sempadan sungai dengan mengikuti ketentuan mengenai jarak sempadan sungai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Kawasan Sempadan Waduk/Boezem
  106. 1.Melindungi kawasan dengan pengembangan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau di sepanjang sempadan waduk/boezem dari kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air
  107. 2.Meningkatkan fungsi waduk/boezem sebagai pengendali air hujan, perikanan, dan pariwisata alam, dan membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk Kawasan Sempadan Rel Kereta Api
  108. 1.Melindungi kawasan sepanjang sempadan rel kereta api dari pelaksanaan pembangunan kecuali bangunan untuk pendukung perkeretaapian
  109. 2.Mengembangkan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dengan tanaman penutup tanah dan perdu yang dapat berupa tanaman produktif di sepanjang sempadan rel kereta api
  110. 3.Memanfaatkan sempadan rel kereta api untuk pendirian bangunan pendukung perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penetapan kawasan pantai berhutan mangrove dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung Pantai Timur Surabaya Pelestarian dan Pengendalian pembangunan di kawasan yang terdapat lingkungan dan/atau bangunan cagar budaya Kawasan Kota Lama Surabaya (Kawasan Jl. Kalimas-Jembatan Merah, Jl. Rajawali, Jl. Kembang Jepun, Jl. Veteran, Jl. Kyai Mas Mansur, Jl. Panggung, Jl. Karet dan sekitarnya di UP V Tanjung Perak dan kawasan sekitar Tugu Pahlawan, kawasan Kraton, Kepatihan, Baliwerti, Kawatan, Praban, Peneleh, Jl. Tunjungan, Jl. Pemuda, dan Jl. Raya Darmo di UP VI Tunjungan) Pengembangan dan pengendalian kawasan sempadan sungai Kawasan sempadan sungai Kalimas (Kec. Wonokromo, Tegalsari, Gubeng, Genteng, Bubutan, Krembangan, Semampir, dan Pabean Cantian); kawasan sempadan sungai Kali Surabaya (Kec. Wonokromo, Dukuh Pakis, Wiyung, Jambangan, Gayungan, dan Karangpilang); kawasan sempadan sungai Kali Wonokromo (Kec. Wonokromo, Gubeng, Wonocolo, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, dan Rungkut); kawasan sempadan sungai Kali Perbatasan (Kec. Karangpilang, Gayungan, Tenggilis Mejoyo, dan Gunung Anyar); dan kawasan sempadan sungai Kali Tempurejo, Kali Dami, Kali Keputih, Kali Wonorejo, Kali Medokan Ayu, Kali Kebon Agung, dan Kali Makmur Kalimas, Kali Jagir, Kali Surabaya Pengembangan dan pengendalian kawasan sempadan waduk/bozem Sempadan Waduk Kota Surabaya (UP I Rungkut, UP V Tanjung Perak, UP X Wiyung, UP XII Sambikerep) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-9 Jadwal (RTRW) 2015-2034 2015-2034 Kalimas, Kali Jagir, Kali Surabaya 2015-2034 2015-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-10 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi Pengembangan dan pengendalian kawasan sempadan pantai Sempadan Pantai Kota Surabaya (Kec. Benowo, Asemrowo, Krembangan, Pabean Cantian, Semampir, Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar) Penertiban dan pengendalian kawasan sempadan Rel KA Sempadan rel KA Kota Surabaya Penertiban dan pengendalian kawasan sempadan SUTT/SUTET Sempadan SUTT/SUTET Kota Surabaya Kawasan Ruang Terbuka Hijau Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
  111. 1.Melindungi dan tidak mengalihfungsikan ruang terbuka hijau
  112. 2.Mengembangkan kegiatan olahraga dan pariwisata pada fungsi-fungsi ruang terbuka hijau tertentu
  113. 3.Meningkatkan fungsi ekologis pada setiap fungsi ruang terbuka hijau
  114. 4.Menata dan mengatur setiap fungsi ruang terbuka hijau Penerapan Green Building Kota Surabaya Penyediaan RTH skala lingkungan Kota Surabaya RTH fasum fasos Penyediaan taman-taman skala kota Kota Surabaya Median jalan, taman aktif Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Program Penanggulangan Bencana Kawasan Rawan Bencana Banjir
  115. 1.Menyediakan jalur-jalur evakuasi yang cepat dan aman pada kawasan rawan bencana banjir
  116. 2.Mengembangkan sistem pintu air laut pada area lintasan air laut
  117. 3.Mengembangkan sistem peringatan dini di kawasan rawan banjir
  118. 4.Memanfaatkan tanaman mangrove/bakau sebagai penekan aurs untuk mengatasi permasalahan banjir di kawasan pesisir
  119. 5.Mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana banjir Kawasan Rawan Bencana Kebakaran
  120. 1.Menyediakan jalur dan ruang evakuasi pada sekitar kawasan rawan bencana kebakaran
  121. 2.Menata dan melakukan pengaturan terhadap standar keamanan bangunan Penyediaan jalur-jalur evakuasi yang cepat dan aman pada kawasan rawan bencana banjir Kota Surabaya (sekitar Kali Lamong, Teluk Lamong, Saluran Diversi Gunung Sari Banyu Urip, Kawasan Pantai Timur Surabaya, Kecamatan Simokerto, Tambaksari, Sawahan, Tegalsari, Bubutan Semampir, Gubeng, Wonokromo, dan Sukomanunggal) Kali Lamong, Teluk Lamong, saluran GunungsariBanyuurip,Pamurbaya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Ruang Evakuasi Bencana Kota Surabaya (sekitar Kali Lamong, Teluk Lamong, Saluran Diversi Gunung Sari Banyu Urip, Kawasan Pantai Timur Surabaya, Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan akses di Ruang- Ruang Jalur Evakuasi Jadwal (RTRW) 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 RTH fasum fasos 2015-2034 Median jalan, taman aktif 2015-2034 Kali Lamong, Teluk Lamong, saluran GunungsariBanyuurip,Pamurbaya 2015-2034 2015-2034 2015-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi pada kawasan rawan bencana kebakaran
  122. 3.Menata dan mengendalikan kepadatan bangunan sesuai fungsi ruang melalui pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Garis Sempadan Bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau
  123. 4.Mengoptimalkan dan tidak mengalihfungsikan fungsi brandgang
  124. 5.Mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran Penyediaan jalur dan ruang evakuasi pada sekitar kawasan rawan bencana kebakaran Kecamatan Simokerto, Tambaksari, Sawahan, Tegalsari, Bubutan Semampir, Gubeng, Wonokromo, dan Sukomanunggal) Pengoptimalan dan penyediaan jaringan pelayanan hidran umum Kota Surabaya Integrasi jaringan air minum dengan jaringan hidran kebakaran Kota Surabaya Kawasan Lindung Wilayah Laut Upaya pengelolaan kawasan lindung wilayah laut dengan perlindungan dan pengendalian pemanfaatan pada unit pengembangan wilayah laut terhadap kawasan terbangun Perlindungan dan pengendalian pemanfaatan pada unit pengembangan wilayah laut terhadap kawasan terbangun Kawasan pesisir Kota Surabaya (UP I, III, dan IV) Kawasan Budidaya Kawasan Pariwisata
  125. 1.Program perlindungan budaya lokal
  126. 2.Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
  127. 3.Program pengembangan destinasi wisata
  128. 4.Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata
  129. 5.Program pemasaran pariwisata
  130. 1.Mengembangkan pariwisata secara terintegrasi antara obyek wisata, event-event wisata, akomodasi wisata dan kemasan wisata sebagai satu kesatuan wisata kota
  131. 2.Menjadikan Kota Surabaya seabgai salah satu tujuan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui penyelenggaraan event wisata yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pariwisata skala internasional
  132. 3.Melindungi wisata budaya, heritage dan religi baik obyek maupun kegiatanya sebagai salah satu tujuan utama wisata kota
  133. 4.Melestarikan lingkungan alam pantai dan satwa sebagai aset wisata dan pengembangan pertanian di perkotaan
  134. 5.Meningkatkan dan mengembangkan kualitas lingkungan obyek wisata yang nyaman, aman, dan terintegrasi dengan jaringan transportasi dan infrastruktur perkotaan
  135. 6.Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada kawasan pariwisata yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daera
  136. 7.Meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah Peningkatan dan pengembangan kualitas lingkungan obyek wisata yang nyaman, aman dan terintegrasi dengan jaringan transportasi dan infrastruktur perkotaan Kota Surabaya (Kawasan Religi, Kawasan Wisata Sejarah, Kawasan Wisata Seni, Kawasan Daya Tarik Alam, dan Kawasan Daya Tarik Buatan) Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum pada kawasan pariwisata Kota Surabaya (Kawasan Religi, Kawasan Wisata Sejarah, Kawasan Wisata Seni, Kawasan Daya Tarik Alam, dan Kawasan Daya Tarik Buatan) Pengembangan pariwisata secara terintegrasi antara obyek wisata, event-event wisata, akomodasi wisata dan kemasan wisata sebagai satu kesatuan wisata kota Kota Surabaya (Kawasan Religi, Kawasan Wisata Sejarah, Kawasan Wisata Seni, Kawasan Daya Tarik Alam, dan Kawasan Daya Tarik Buatan) Perlindungan wisata budaya, heritage dan religi baik obyek maupun kegiatannya sebagai salah satu tujuan utama wisata kota Kawasan Kota Lama (Kawasan Masjid Ampel, Makam Bungkul, Masjid Al Akbar, Jl. Kalimas sampai Jembatan Merah, Jl. Rajawali, Jl. Kembang Jepun, Jl. Veteram Jl. Kyai Mas Mansyur, Jl. Panggung, Jl. Karet dan sekitarnya di UP V Tanjung Perak dan sekitar Tugu Pahlawan, kawasan Kraton, Kepatihan, Baliwerti, Kawatan, Praban, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-11 Jadwal (RTRW) 2015-2034 2016-2034 2015-2034 2015-2034 2016-2034 2016-2034 2016-2034 2015-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-12 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi Peneleh, Jl. Tunjungan, Jl. Pemuda, Jl. Raya Darmo di UP VI Tunjungan Pelestarian lingkungan alam pantai dan satwa sebagai aset wisata dan pengembangan pertanian di perkotaan Kenjeran, Pantai Timur Surabaya, Made, KBS Wonokromo Kawasan Permukiman
  137. 1.Program Perumahan Permukiman
  138. 2.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
  139. 1.Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, sedang dan rendah yang dilakukan secara proporsional
  140. 2.Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang sudah ada
  141. 3.Meningkatkan kualitas perkampungan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi
  142. 4.Mengembangkan perumahan dan permukiman vertikal yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan dan permukiman baru, kawasan padat hunian dan pusat pelayanan kota
  143. 5.Meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, sedang dan rendah secara proporsional. Kota Surabaya (kepadatan tinggi: Kec. Pabean Cantian, Semampir, Bubutan, Tegalsari, Genteng, Kenjeran, Simokerto, Krembangan, Sawahan, dan Wonokromo; kepadatan sedang: Kec. Bulak, Tambaksari, Asemrowo, Tandes, Sukomanunggal, Gubeng, Dukuhpakis, Jambangan, Gayungsari, Wonocolo, Tenggilis Mejoyo, Karangpilang, dan Wiyung; kepadatan rendah: Kec. Pakal, Benowo, Sambikerep, Lakasantri, Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, dan Mulyorejo Kec. Pabean Cantian, Semampir, Bubutan, Kenjeran, Simokerto, Krembangan, Wonokromo Pembangunan Rumah Layak Huni bagi MBR Kota Surabaya Rusun PPI/TPI, Bandarejo, Grudo, Siwalankerto Revitalisasi dan Perbaikan Kampung Kampung khas Surabaya Program Pengembangan Kawasan Permukiman Seluruh Kota Surabaya Pembangunan fasilitas olahraga Kota Surabaya Kawasan Perdagangan dan Jasa
  144. 1.Program Kerjasama Bidang Perdagangan
  145. 2.Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  146. 3.Program perluasan jangkauan pemasaran
  147. 4.Program perkuatan permodalan Usaha Mikro
  148. 5.Program standarisasi produk Usaha Mikro
  149. 6.Program penguatan kelembagaan koperasi
  150. 7.Program peningkatan kualitas usaha koperasi
  151. 1.Mengembangkan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa melalui konsep wisata belanja
  152. 2.Pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional
  153. 3.Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep super blok dan/atau multi fungsi
  154. 4.Mengembangkan usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnya yang Pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional Kota Surabaya Kaza plaza, DTC, pasar blauran Pengembangan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa melalui konsep wisata belanja Kawasan CBD-pusat perbelanjaan (Jl. Mayjend Sungkono, Jl. Mulyosari, Jl. Kutisari, Jl. Ngagel- Pucang, Jl. Kertajaya, Jl. A. Yani, Jl. Lingkar Luar Kawasan Tunjungan, Embong Malang, JMP, Pasar Turi Jadwal (RTRW) 2015-2034 Kec. Pabean Cantian, Semampir, Bubutan, Tegalsari, Genteng, Kenjeran, Simokerto, Krembangan, Wonokromo 2015-2034 Rusun PPI/TPI, Bandarejo, Grudo, Siwalankerto 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2016-2034 Kaza plaza, DTC, pasar blauran 2015- 2024 Kawasan Tunjungan, Embong Malang, JMP, Pasar Turi 2015-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi tersebar di Kota Surabaya
  155. 5.Meningkatkan peran masyarakat/pengembangan untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah Barat, Jl. Lingkar Dalam Barat, Jl. Kalianak, Jl. Dharmawangsa, Jl. H. R. Muhammad, UP VIII Dukuh Pakis) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep super blok dan/atau multi fungsi Kawasan CBD PTC, east cost, puncak CBD Kawasan Peruntukkan Industri Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
  156. 1.Merelokasi secara bertahap lokasi-lokasi industri terpisah (individual) yang tidak berada pada kawasan peruntukan industri dan berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan gangguan sosial pada kawasan peruntukan industri
  157. 2.Menyediakan kawasan penyanagga (buffer- zone) industri berupa penyediaan ruang terbuka hijau dengan tanaman tegakan tinggi dan bertajuk lebar
  158. 3.Mewajibkan penyediaan fasilitas IPAL bagi pengembang dan pelaksana industri baik untuk kawasan industri besar dan menengah maupun industri kecil dan/atau rumah tangga
  159. 4.Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada kawasan peruntukan industri yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
  160. 5.Meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah Penyediaan kawasan penyangga (buffer zone) industri berupa penyediaan ruang terbuka hijau dengan tanaman tegakan tinggi dan bertajuk lebar Kawasan Peruntukan Industri: Kawasan Kalirungkut dan Kedung Baruk (UP I Rungkut), Kawasan Karangpilang (UP X Wiyung), Kawasan Tanjungsari (UP VIII Dukuh Pakis), Kawasan Kalianak dan Margomulyo (UP XI Tambak Osowilangun) Pengrelokasian secara bertahap lokasi-lokasi industri terpisah (individual) yang tidak berada pada kawasan peruntukan industri dan berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan gangguan sosial pada kawasan peruntukan industri Kawasan peruntukan industri: kawasan kalirungkut dan Kedung Baruk (UP I Rungkut), Karangpilang (UP X Wiyung), Tanjungsari (UP VIII Dukuh Pakis), Kalianak dan Margomulyo (UP XI Tambak Osowilangun)Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada kawasan peruntukan industri yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Pengembangan green industry Pengembangan industri kerajinan dan industri rumah tangga Kawasan Perkantoran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-13 Jadwal (RTRW) PTC, east cost, puncak CBD 2015-2034 2015-2034 2020-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-14 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi
  161. 1.Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
  162. 2.Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Kawasan Perkantoran Pemerintah
  163. 1.Kawasan perkantoran pemerintah dipusatkan pada unit pengembangan yang telah ditentukan Kawasan Perkantoran Swasta
  164. 1.Pengembangan pada pusat pelayanan kota dan sub kota menyatu dengan perdagangan dan fasilitas sosial lain
  165. 2.Pengembangan secara koridor sepanjang jalan utama kota
  166. 3.Pengembangan kawasan multi fungsi antara perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum pada satu lokasi dan/atau satu bangunan yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembangan/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
  167. 4.Meningkatkan peran masyarkaat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah Pengembangan kawasan multi fungsi antara perkantoran, perdagangan dan jasa Pusat pelayanan dan CBD Pengembangan perkantoran pada pusat pelayanan kota dan sub kota menyatu dengan perdagangan dan fasilitas sosial lain Kota Surabaya Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
  168. 1.Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
  169. 2.Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
  170. 1.Meningkatkan kualitas lingkungan dengan menyediakan perabot jalan dan penyediaan tanaman
  171. 2.Mempertahankan proporsi antara ketinggian bangunan dengan jarak antar bangunan yang nyaman untuk digunakan
  172. 3.Penyediaan dan penataan ruang terbuka non hijau Peningkatan kualitas lingkungan dengan menyediakan perabot jalan dan penyediaan tanaman Kota Surabaya Penyediaan dan penataan ruang terbuka non hijau Kota Surabaya Kawasan Ruang Evakuasi Bencana Program Penanggulangan Bencana Pengelolaan kawasan ruang evakuasi bencana meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang menjamin kebutuhan dasar dalam rangka mengatasi kondisi bencana Penyediaan prasarana dan sarana yang menjamin kebutuhan dasar dalam rangka mengatasi kondisi bencana Kota Surabaya Kawasan Kegiatan Usaha Bagi Sektor Informal
  173. 1.Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
  174. 2.Program legalisasi usaha kreatif
  175. 3.Program perkuatan permodalan usaha kreatif
  176. 4.Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
  177. 5.Program perluasan jangkauan pemasaran
  178. 1.Melakukan penataan kawasan peruntukan sektor usaha informal
  179. 2.Menyediakan sarana prasarana pendukung di kawasan peruntukan sektor usaha informal
  180. 3.Mengembangkan sentra PKL dengan konsep wisata kuliner yang terintegrasi dengan kawasan budidaya Pengembangan sentra Pedagang Kaki Lima dengan konsep wisata kuliner yang terintegrasi dengan kawasan budidaya Kota Surabaya Penataan kawasan peruntukan sektor usaha informal melalui pembangunan sentra Pedagang Kaki Lima yang memperhatikan nilai estetika lingkungan Kota Surabaya Penyediaan sarana prasarana pendukung di kawasan peruntukan sektor usaha informal Kota Surabaya Jadwal (RTRW) 2015-2034 2015-2034 2016-2034 2016-2034 2016-2034 2015-2034 2016-2034 2016-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi Kawasan Peruntukan Pendidikan
  181. 1.Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
  182. 2.Program Penerapan Kurikulum
  183. 3.Program Peningkatan Prestasi
  184. 4.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  185. 5.Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan
  186. 6.Program Pendidikan Kesetaraan
  187. 7.Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan
  188. 8.Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
  189. 1.Pengembangan sarana pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tersebar sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya
  190. 2.Sarana pendidikan tinggi berada di UP I Rungkut, UP II Kertajaya, UP III Tambak Wedi, UP IV Dharmahusada, UP IX Ahmad Yani, dan UP X Wiyung Meningkatkan ketersediaan jumlah sarana pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan Kota Surabaya (Perguruan Tinggi: UP I Rungkut, UP II Kertajaya, UP III Tambak Wedi, UP IV Dharmahusada, UP IX Ahmad Yani, dan UP X Wiyung) Meningkatkan penyebaran jumlah sarana pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah yang berkualitas di tiap Unit Pengembangan Kota Surabaya Melakukan pemeliharaan sarana prasarana secara rutin di seluruh tingkatan sarana pendidikan Kota Surabaya Pembangunan SD Seluruh Kota Surabaya, tersebar sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannyaPembangunan SMP Pembangunan SMA/SMK Seluruh Kota Surabaya, tersebar sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya. Kegiatan utama Perguruan Tinggi di ITS, UNAIR, UNESA, dan perguruan tinggi swasta di Jl. A.R Hakim dan Manyar Kawasan Peruntukan Kesehatan
  191. 1.Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
  192. 2.Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
  193. 3.Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak
  194. 4.Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
  195. 5.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
  196. 6.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
  197. 7.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
  198. 8.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
  199. 9.Program Upaya Kesehatan Masyrakat
  200. 10.Program Keluarga Berencana
  201. 11.Program Bina Keluarga
  202. 12.Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan
  203. 13.Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan
  204. 1.Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap UP
  205. 2.Mengembangkan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik
  206. 3.Mengembangkan sarana kesehatan yang memenuhi standar sehingga dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat
  207. 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap Unit Pengembangan.
  208. 2.Pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik.
  209. 3.Pengembangan sarana kesehatan yang memenuhi standar sehingga dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan secara menyeluruh.
  210. 4.Pembangunan Fasilitas Kesehatan Seluruh Kota Surabaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-15 Jadwal (RTRW) 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2016-2034 2016-2034 2016-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-16 RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi
  211. 14.Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Kawasan Peribadatan Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
  212. 1.Mengembangkan fasilitas peribadatan secara merata pada setiap lingkungan perumahan dan permukiman sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat menjamin penyelenggaraan kegiatan ibadah bagi setiap umat beragama
  213. 2.Mengembangkan fasilitas peribadatan pada tiap kawasan budidaya antara lain pada peruntukan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, dan kawasan pelayanan umum sesuai kebutuhan masyarakat Pengembangan fasilitas peribadatan secara merata pada setiap lingkungan perumahan dan permukiman sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat menjamin penyelenggaraan kegiatan ibadah bagi setiap umat beragama Kota Surabaya Pengembangan fasilitas peribadatan pada tiap kawasan budidaya antara lain pada peruntukan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran dan kawasan pelayanan umum sesuai kebutuhan masyarakat Kota Surabaya Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
  214. 1.Mengendalikan pembangunan fasilitas dan kegiatan di kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan
  215. 2.Memberikan radius aman bagi kegiatan pertahanan dan keamanan negara terhadap kegiatan dan kawasan yang bukan fungsi pertahanan dan keamanan di sekitarnya
  216. 3.Membatasi akses kawasan pertahanan dan keamanan negara dari jalur lalu lintas umum
  217. 4.Penataan, penyediaan, dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan pertahanan dan keamanan negara harus diintegrasikan dengan pengembangan ruang kota dna rencana tata ruang kota serta dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Pengendalian pembangunan fasilitas dan kegiatan di kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara UP VII Wonokromo, UP VIII Dukuh Pakis dan UP X Wiyung, UP V Tanjung Perak Penetapan radius aman bagi kegiatan pertahanan dan keamanan negara terhadap kegiatan dan kawasan yang bukan fungsi pertahanan dan keamanan disekitarnya UP VII Wonokromo, UP VIII Dukuh Pakis dan UP X Wiyung, UP V Tanjung Perak Pembatasan akses kawasan pertahanan dan keamanan negara dari jalur lalu lintas umum UP VII Wonokromo, UP VIII Dukuh Pakis dan UP X Wiyung, UP V Tanjung Perak Kawasan Pelabuhan Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
  218. 1.Pemanfaatan dan pengembangan sarana Pelabuhan Tanjung Perak sebagai sarana transportasi laut yang melayani angkutan kapal penumpang dan barang dalam skala regional, nasional, maupun internasional
  219. 2.Pengembangan pelabuhan terminal peti kemas dan kargo berskala internasional beserta fasilitas penunjangnya sebagai kawasan strategis ekonomi di kawasan Teluk Lamong Pemanfaatan dan pengembangan sarana Pelabuhan Tanjung Perak sebagai sarana transportasi laut Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Teluk Lamong Pengembangan pelabuhan terminal peti kemas dan kargo berskala internasional beserta fasilitas penunjangnya sebagai kawasan strategis ekonomi di kawasan Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Teluk Lamong Jadwal (RTRW) 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2015-2034 2020-2034 2020-2034 2020-2034 2017-2034 2017-2034 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Program Pembangunan Rencana Indikasi Program Lokasi
  220. 3.Pengembangan pelabuhan sebagai salah satu fasilitas penunjang pariwisata dan pusat kegiatan ekonomi kota
  221. 4.Pengoptimalan kelengkapan pelabuhan internasional antara lain terminal peti kemas, depo Bahan Bakar Minyak, dan jalur Kereta Api Pengembangan pelabuhan sebagai salah satu fasilitas penunjang pariwisata dan pusat kegiatan ekonomi kota Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Teluk Lamong Pengoptimalan kelengkapan pelabuhan internasional antara lain terminal peti kemas, depo Bahan Bakar Minyak, dan jalur Kereta Api Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Teluk Lamong Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 Lampiran II-17 Jadwal (RTRW) 2017-2034 2015-2034

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 10 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir RPJMD.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SISTEMATIKA

Pasal 3

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017