DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 diubah, Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, Ketentuan Pasal 7 diubah, Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 23 diubah, Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A, Ketentuan Pasal 33 diubah, Ketentuan Pasal 36 diubah, Ketentuan Pasal 42 diubah, Ketentuan Pasal 49 diubah, Ketentuan Pasal 50 diubah, Ketentuan Pasal 59 diubah, Ketentuan Pasal 69,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1976 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 4/C);
16.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Nomor 1/C);
17.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

PDAM didirikan dengan tujuan :

a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
b.memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah;
c.turut serta meningkatkan perekonomian daerah; dan
d.turut serta mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.
1. 2.Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Untuk mencapai tujuan, PDAM wajib dikelola sesuai prinsip-prinsip pedoman tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. a.memproduksi air minum;
2. b.mendistribusikan air minum kepada pelanggan; 4
3. c.mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air minum;
4. d.membantu tugas pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas PDAM dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
5. e.mengembangkan potensi sumber daya PDAM dengan melakukan kegiatan/usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi air minum oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibiayai oleh pihak Ketiga untuk kepentingan pelanggan.
(3)Jaringan distribusi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi milik dan dikuasai oleh PDAM.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

4.Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Kinerja PDAM diukur berdasarkan aspek-aspek :

a.operasional perusahaan;
b.pelayanan pelanggan;
c.keuangan perusahaan;
d.sumber daya manusia.
1. 5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usulan Dewan Pengawas setelah dilakukan proses pemilihan bakal calon Direksi.
(2)Usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang untuk 1 (satu) jabatan Direktur. 5

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Dewan Pengawas melalui seleksi secara terbuka.
(2)Persyaratan atau kualifikasi untuk menjadi anggota Direksi adalah :
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.tidak pernah menjalani hukuman pidana karena kejahatan;
4. d.mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1), atau yang setara;
5. e.batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
6. f.batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
7. g.mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun dalam jajaran manajemen bagi yang berasal dari PDAM seluruh Indonesia atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun dalam jajaran manajemen suatu perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
8. h.lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi, bagi Calon Direktur Utama dan Direktur yang membidangi Operasi;
9. i.membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
10. j.bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja di perusahaan diluar PDAM;
11. k.tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
12. l.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk masa jabatan berikutnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon Direksi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 6

7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Direksi mempunyai tugas :
1. a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional pegawai;
2. b.membina pegawai;
3. c.mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
4. d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. e.menyusun Rencana Strategis perusahaan (corporate plan) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
6. f.menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Perusahaan (corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan triwulan seluruh kegiatan PDAM ke Dewan Pengawas;
8. h.menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan manajemen dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama-sama Dewan Pengawas guna disampaikan kepada Kepala Daerah;
9. i.menyebarluaskan laporan keuangan ke khalayak ramai melalui publikasi media cetak atau media elektronik.
(2)Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Direksi yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah.
(2)Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pengangkatan oleh Kepala Daerah. 7
(3)Apabila Permohonan Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pengangkatannya, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali gaji yang diterima sebagai Direksi dan disetor ke kas PDAM.
(4)Surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.

9.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama, Kepala Daerah menunjuk salah satu anggota Direksi yang masih aktif untuk menjadi pejabat sementara Direktur Utama sampai dengan adanya Direktur Utama yang diangkat secara definitif.
(2)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi selain Direktur Utama, Kepala Daerah menunjuk Direksi yang masih aktif atau Pejabat Struktural PDAM menjadi pejabat sementara Direktur sampai dengan adanya Direktur yang diangkat secara definitif.
(3)Dalam hal semua anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah menunjuk Pejabat Struktural PDAM untuk menjalankan pengelolaan PDAM sampai dengan diangkatnya Direksi yang diangkat secara definitif.
(4)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan berdasarkan usulan dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
(5)Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diberikan salah satu tunjangan dengan nilai yang paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.

10.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Direktur atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, kecuali mengangkat dan menempatkan pegawai.
(2)Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah menunjuk Direktur dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Daerah berkewajiban menetapkan Direksi secara definitif. 8
(3)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13.

11.Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…