DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada dalam bentuk pemindahtanganan barang milik daerah berupa jaringan pipa air minum yang telah diadakan oleh Pemerintah Daerah mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2015; dimaksudkan sebagai upaya : a. peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya, terutama dalam kegiatan pendistribusian air minum; b. peningkatan pemerataan ketersedian air minum bagi masyarakat Surabaya, terutama pada daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Surabaya. maka modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada yang disertakan oleh Pemerintah Daerah menjadi sebesar Rp 122.244.647.049,00 (seratus dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap pembangunan jaringan pipa air minum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada melalui mekanisme penambahan penyertaan modal dan dicatat dalam daftar aset Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada untuk selanjutnya dikelola dan digunakan dalam kegiatan pendistribusian air minum kepada masyarakat;
c.bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai barang milik daerah yang disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan ketentuan

Mengingat

Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada berupa jaringan pipa air minum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta memperhatikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor 135/R/LHP/XVIII.JATIM/12/2010 tanggal 27 Desember 2010, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 3
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
14. 15.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1976 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 4/C);
15. 16.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Nomor 1/C);
16. 17.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
17. 18.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada dalam bentuk pemindahtanganan barang milik daerah berupa jaringan pipa air minum yang telah diadakan oleh Pemerintah Daerah mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2015.
(2)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya :
1. a.peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya, terutama dalam kegiatan pendistribusian air minum; 5
2. b.peningkatan pemerataan ketersedian air minum bagi masyarakat Surabaya, terutama pada daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Surabaya.

Pasal 3

(1)Dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada yang disertakan oleh Pemerintah Daerah menjadi sebesar Rp 122.244.647.049,00 (seratus dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
2. b.penambahan modal pada tahun 1987 sebesar Rp 1.762.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah);
3. c.penambahan modal pada tahun 1988 sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
4. d.pengembalian setoran deviden sebagai penyertaan modal mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 2005 sebesar Rp 61.341.538.341,00 (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
5. e.penambahan modal berupa jaringan pipa tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 40.841.108.708,00 (empat puluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah).
(2)Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 40.841.108.708,00 (empat puluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) dalam bentuk belanja modal jaringan pipa. 6
(3)Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara rinci meliputi :
1. a.nilai penyertaan modal Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 27.801.320.914,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus satu juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
2. b.nilai penyertaan modal Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 10.695.085.267,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
3. c.nilai penyertaan modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 2.051.905.410,00 (dua milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima ribu empat ratus sepuluh rupiah);
4. d.nilai penyertaan modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 292.797.117,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah)
(4)Rincian barang milik daerah yang diserahterimakan dalam rangka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengelolaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tanggungjawab Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada. 7
(2)Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Nopember 2016 WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI Diundangkan di Surabaya pada tanggal 2 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd. HENDRO GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 358-12/2016. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA I. UMUM Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan terpenuhinya kebutuhan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, maka telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986, dan kepengurusannya didasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendistribusian air minum kepada pelanggan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa pipa air minum kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada. Adapun nilai penyertaan sebesar Rp. 40.841.108.708,00 (empat puluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No Jaringan Pipa Tahun Pengadaan Nilai Perolehan (Rp)

1.Jaringan Pipa Air Minum 2003-2010 27.801.320.914,-
2.Jaringan Pipa Air Minum 2011-2013 10.695.085.276,-
3.Jaringan Pipa Air Minum 2014 2.051.905.410,-
4.Jaringan Pipa Air Minum 2015 292.797.117,- JUMLAH 40.841.108.708,- Bahwa berdasarkan pelaksanaan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

: Cukup jelas. 2 Pasal 3 : Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…