DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEMBIAYAAN , SANKSI ADMINISTRATIF , KETENTUAN PENYIDIKAN , KETENTUAN PIDANA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar fungsi dan peran hutan kota dalam menciptakan kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya dapat dipertahankan maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan ketentuan mengenai pembangunan pengelolaan hutan kota di wilayah Kota Surabaya dalam suatu peraturan perundang-undangan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Tahun1994 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2
5. 6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
6. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. 8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. 11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 86);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 3
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4947);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
19. 20.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.
20. 21.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1E);
21. 22.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
22. 23.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
23. 24.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 4

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan, lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
5.Hutan Kota adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan baik pada tanah Negara dan tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
6.Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7.Tanah Hak adalah tanah tanah yang dibebani hak atas tanah.
8.Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Pasal 2

(1)Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk keindahan, kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.
(2)Tujuan penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
1. a.menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
2. b.menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);
3. c.mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan
4. d.mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air. 5

Pasal 3

Fungsi Hutan Kota adalah :

a.memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
b.membuka lebih luas daerah resapan air;
c.menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota;
d.memberikan tempat bagi eco-edukasi;
e.menjaga nilai estetika;
f.memberikan kenyamanan dan kesejukan; dan
g.memberikan dampak penghijauan lingkungan;
h.mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Pasal 4

(1)Manfaat Hutan Kota adalah untuk :
1. a.pariwisata alam perkotaan;
2. b.rekreasi dan/atau olah raga;
3. c.penelitian dan pengembangan;
4. d.pendidikan;
5. e.pelestarian plasma nutfah; dan
6. f.budi daya dan konservasi tanaman hutan kota.
(2)Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tujuan dan fungsi serta manfaat hutan kota tidak terganggu.

BAB II

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Pasal 5

Penyelenggaraan hutan kota di Daerah, meliputi :

a.Penunjukan;
b.Pembangunan;
c.Penetapan; dan
d.Pengelolaan. 6

Pasal 6

(1)Penunjukan hutan kota terdiri dari :
1. a.penunjukan lokasi hutan kota;
2. b.penunjukan luas hutan kota.
(2)Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(3)Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Daerah.

Pasal 8

(1)Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
(2)Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Penunjukan lokasi dan luas hutan kota, didasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. a.luas wilayah;
2. b.jumlah penduduk;
3. c.tingkat pencemaran;
4. d.kondisi fisik kota.
(2)Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.
(3)Persentase luas hutan kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari wilayah kota atau seluas 3.300 ha (tiga ribu tiga ratus hektar).
(4)Pencapaian persentase luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 7

Pasal 10

(1)Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota.
(2)Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…