DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014

Nomor: 17
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagai berikut: Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 23 diubah, Ketentuan Pasal 24 diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah, Ketentuan Pasal 29 diubah, Ketentuan Pasal 39 diubah, Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan Pasal 52 diubah, Ketentuan Pasal 53 diubah, Ketentuan Pasal 59 diubah, Judul Bab X diubah, Ketentuan Pasal 62 diubah, Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 62A, Ketentuan Pasal 63 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan untuk mengakomodasikan perkembangan faktual di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya serta adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/14563/013/2012 tanggal 15 Agustus 2012 perihal Pengkajian Peraturan Walikota Surabaya dan Peraturan Daerah Kota Surabaya, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 3
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
19.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 335/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
20.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 754);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
26.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

a.menjadi perusahaan yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (ex situ) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan/atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis, dengan mengutamakan satwa yang dilindungi di Indonesia, guna menjamin kelestarian, keberadaan dan pemanfaatannya;
b.menyediakan pelayanan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi yang sehat bagi kemanfaatan umum;
c.untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kesehjahteraan satwa dan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
d.turut serta memajukan perekonomian daerah.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Badan Pengawas melalui seleksi secara terbuka.
(2)Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);
4. d.batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun; 5
5. e.memenuhi kriteria keahlian, memiliki integritas, jiwa kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan;
6. f.mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
7. g.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. h.lulus uji kelayakan dan kepatutan;
9. i.tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah, anggota Badan Pengawas atau anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
10. j.menandatangani kontrak manajemen sebelum pengangkatannya sebagai anggota Direksi ditetapkan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, tidak berlaku bagi direksi yang diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk masa jabatan berikutnya.

3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a.anggota Direksi pada perusahaan lain, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
b.jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
c.pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
1. 4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Direksi mempunyai wewenang :

a.menetapkan kebijakan Perusahaan Daerah sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (business plan/corporate plan) yang telah disahkan; 6
b.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas;
c.menerima, mengangkat, mempekerjakan, memindahtugaskan, menjatuhkan sanksi dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
d.menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas serta mengatur semua hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku;
e.menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
f.mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
g.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun di luar Pengadilan;
h.menetapkan tarif yang diberlakukan di Perusahaan Daerah;
i.menetapkan pembagian jasa produksi untuk Pegawai setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
1. 5.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Direksi memerlukan persetujuan Kepala Daerah dalam hal :
1. a.menjual, menjaminkan, melepas atau menghapus aset milik Perusahaan Daerah, yang berupa barang bergerak;
2. b.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset milik Perusahaan Daerah;
3. c.mengadakan kerjasama usaha patungan (joint venture), kerjasama operasional (joint operation) dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
4. d.menetapkan tarif yang akan diberlakukan di Perusahaan Daerah;
5. e.mengadakan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada Badan Usaha lain.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas. 7

6.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
(2)Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pengangkatan.
(3)Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan permohonan pengunduran diri dari Direksi.
(4)Direksi yang berhenti karena mengundurkan diri memperoleh hak-hak sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan salah satu anggota Direksi, maka Kepala Daerah menunjuk salah satu Direksi yang masih aktif menjadi Direktur Utama atau Direktur sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.
(2)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan lebih dari satu anggota Direksi, maka Kepala Daerah menunjuk Pejabat sementara Direksi yang berasal dari Direksi yang masih aktif untuk merangkap jabatan dan/atau pejabat lain, sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan semua anggota Direksi, maka pengurusan Perusahaan Daerah dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sampai dengan diangkatnya Direksi yang baru.
(4)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
(5)Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan tugas dan wewenang Direksi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(6)Kepala Daerah dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah menunjuk Direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib mengangkat dan menetapkan anggota Direksi yang baru secara definitif. 8
(7)Dalam hal pejabat Perusahaan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berasal dari pegawai, maka yang bersangkutan menjalankan cuti diluar tanggungan perusahaan.

8.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
(2)Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar 4 (empat) kali gaji pokok pegawai yang tertinggi.
(3)Direktur menerima gaji 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
(4)Tunjangan Direksi berupa :
1. a.tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
2. b.tunjangan kesehatan;
3. c.tunjangan perumahan;
4. d.tunjangan pangan;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan pelaksana;
7. g.tunjangan hari raya keagamaan; dan/atau
8. h.tunjangan pajak penghasilan.
(5)Besarnya tunjangan bagi Direktur sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari besarnya tunjangan Direktur Utama.
(6)Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
(7)Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh laba, maka Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
(8)Dalam hal Perusahaan Daerah dapat melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, maka Direksi dapat memperoleh uang kinerja dan dibayarkan 1 (satu) tahun sekali yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas. 9
(9)Pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan salah satu tunjangan jabatan dengan nilai tunjangan yang paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.

9.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
1. a.cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
2. b.cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
3. c.cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali dalam masa jabatan;
4. d.cuti alasan penting;
5. e.cuti sakit.
(2)Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diambil setelah 24 (dua puluh empat) bulan melaksanakan jabatan.
(3)Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
(4)Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
(5)Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan memberitahukan kepada Badan Pengawas.
(6)Apabila permohonan hak cuti besar tidak disetujui dalam masa jabatan maka akan mendapat uang pengganti sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir yang dibayarkan pada akhir masa jabatan.
(7)Direksi yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
(8)Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh. 10

10.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Badan Pengawas terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota.
(2)Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat profesional dan/atau akademisi.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.menyediakan waktu yang cukup;
2. b.mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun;
3. c.memiliki integritas, dedikasi, pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perusahaan Daerah;
4. d.tidak menjadi anggota partai politik;
5. e.tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah, Anggota Direksi atau Anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping;
6. f.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  1. 11.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 29

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 29

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017