DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG . SEKRETARIAT PPNS , HAK DAN KEWAJIBAN , KODE ETIK PPNS, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN , KARTU TANDA PENGENAL, PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS, TATA KERJA , PAKAIAN DAN ATRIBUT, PENGADUAN , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, SANKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D); 3
18.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran daerah Kota Surabaya Nomor 12).
19.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 4
8.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
9.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
12.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
13.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14.Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah ini dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Kedudukan Pejabat PPNS di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana. 5
(2)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Pejabat PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
(3)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

(1)Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi PPNS guna pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio berada pada Satuan Polisi Pamong Praja. 6
(3)Pembentukan Sekretariat PPNS, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pejabat PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif.
(2)Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Pejabat PPNS mempunyai kewajiban :

a.melakukan penyidikan dan menerima laporan atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan/atau pengadilan melalui Koordinator Pengawasan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan benda;
4. 4.pemeriksaan surat;
5. 5.pemeriksaan saksi; dan
6. 6.pemeriksaan tempat kejadian.
d.mematuhi kode etik PPNS;
e.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.

BAB V

KODE ETIK PPNS

Pasal 8

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

a.mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
b.menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
c.mendahulukan kewajiban daripada hak; 7
d.memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
e.bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f.menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
g.tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi - saksi;
h.tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
i.mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j.menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
k.senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
l.menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
m.bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 9

Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS, Walikota dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc guna melakukan pemeriksaan Pejabat PPNS yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Pengangkatan Calon pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 tahun;
2. b.pangkat serendah-rendahnya Penata Muda / Golongan IIIa;
3. c.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 8
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diajukan Walikota melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004