DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan; Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh bengkel umum kendaraan bermotor dalam memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; b. mendorong bengkel umum kendaraan bermotor untuk berperan serta dalam upaya mengurangi sumber pencemaran udara yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor serta meningkatkan layanan melalui penyediaan fasilitas uji emisi; dan c. melindungi usaha bengkel umum kendaraan bermotor khususnya yang berasal dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah; Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: a. pemenuhan standar mutu bengkel umum kendaraan bermotor; b. ketentuan perizinan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor; c. permohonan sebagai bengkel umum kendaraan bermotor pelaksana uji emisi; d. pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor. Bengkel umum kendaraan bermotor di Daerah meliputi: a. bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor; b. bengkel umum bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor. Bengkel umum kendaraan bermotor diklasifikasikan menjadi: a. bengkel skala kecil; b. bengkel skala besar. Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa selain berfungsi untuk melakukan perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor juga memegang peranan dalam mengurangi pencemaran udara khususnya yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor;
c.bahwa guna melaksanakan kewenangan dalam mengendalikan bengkel umum kendaraan bermotor agar tetap dapat memberikan pelayanan dan berfungsi secara optimal perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di kota Surabaya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2
2. 3.Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. 4.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. 5.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. 6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346); 3
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ((Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
16. 17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
17. 18.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222);
18. 19.Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Menteri Perhubungan Nomor 581/MPP/KEP/10/1999 dan Nomor KM 79A Tahun 1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Yang Dibina Sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
19. 20.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 191/MPP/Kep/6/2001;
20. 21.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
21. 22.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
22. 23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/MENLH/8/2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
23. 24.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
24. 25.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1296);
25. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 4
26. 27.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
27. 28.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
28. 29.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
29. 30.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAAN BERMOTOR DI KOTA SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 5
6.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
7.Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan desain mesin dan sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia;
8.Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia;
9.Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
10.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah;
11.Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah;
12.Mekanik adalah orang yang mempunyai kemampuan teknis untuk menyelesaikan kegiatan perawatan dan perbaikan kendaraan;
13.Fasilitas dan Peralatan adalah fasilitas dan peralatan atau perkakas yang dibutuhkan dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan;
14.Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
15.Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
16.Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel umum Kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai bengkel uji emisi Kendaraan bermotor; 6
17.Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
18.Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
19.Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah izin yang wajib dimiliki oleh pemilik/pengelola bengkel sebelum melakukan penyelenggaraan bengkel umum untuk kendaraan bermotor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh bengkel umum kendaraan bermotor dalam memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
b.mendorong bengkel umum kendaraan bermotor untuk berperan serta dalam upaya mengurangi sumber pencemaran udara yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor serta meningkatkan layanan melalui penyediaan fasilitas uji emisi; dan
c.melindungi usaha bengkel umum kendaraan bermotor khususnya yang berasal dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.pemenuhan standar mutu bengkel umum kendaraan bermotor;
b.ketentuan perizinan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;
c.permohonan sebagai bengkel umum kendaraan bermotor pelaksana uji emisi; 7
d.pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor.

BAB IV

KLASIFIKASI BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Bengkel umum kendaraan bermotor di Daerah meliputi:

a.bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor;
b.bengkel umum bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor.

Pasal 6

Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan menjadi:

a.bengkel skala kecil;
b.bengkel skala besar.

Pasal 7

(1)Bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
1. a.dilaksanakan oleh pelaku usaha mikro/kecil; dan/atau
2. b.memiliki peralatan teknis sederhana.
(2)Bengkel umum kendaraan bermotor skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
1. a.dilaksanakan oleh pelaku usaha non mikro/kecil; dan/atau
2. b.memiliki peralatan teknis kompleks.
(3)Ketentuan lebih lanjut terkait dengan klasifikasi peralatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 8

BAB V

STANDAR MUTU BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

(1)Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
(2)Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu bengkel, meliputi:
1. a.sistem mutu;
2. b.mekanik;
3. c.fasilitas dan peralatan; dan
4. d.manajemen informasi.
(3)Pemenuhan terhadap standar mutu bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Pasal 9

(1)Sistem mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang diterapkan pada bengkel umum kendaraan bermotor sekurang-kurangnya dapat:
1. a.menjamin identifikasi dan mampu telusur produk (jasa perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor);
2. b.menjamin transparansi operasional bengkel umum kendaraan bermotor;
3. c.menjamin konsistensi kualitas hasil perawatan dan perbaikan bengkel.
(2)Bengkel umum kendaraan bermotor menyusun suatu pedoman bengkel, yang sekurang-kurangnya mencantumkan tanggung jawab manajemen, perencanaan sistem mutu, dan prosedur mutu bengkel. 9

Pasal 10

Mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam merawat, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji kendaraan bermotor sesuai dengan kelas dan tipe bengkel, serta kategori kendaraan bermotor yang dirawat dan/atau diperbaiki.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…