DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan/atau bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, yang diusulkan secara tertulis kepada Walikota, tidak termasuk belanja barang/jasa yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan; Ketentuan terkait tata cara pemberian barang/jasa yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah; Hibah oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada : a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lainnya; c. Perusahaan Daerah; d. masyarakat; dan/atau; e. organisasi kemasyarakatan; Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemberian hibah daerah dan bantuan sosial di kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7.Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533
17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
24.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
25.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18); 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2.Daerah adalah Kota Surabaya.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4.Walikota adalah Walikota Surabaya.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
26.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
27.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
28.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 92);
29.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
30.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);
31.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 69); 5
6.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
7.Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
13.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 6
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18.Hibah adalah pemberian uang/barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian pemberian hibah yang ditanda tangani oleh Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
22.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II

KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan/atau bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, yang diusulkan secara tertulis kepada Walikota, tidak termasuk belanja barang/jasa yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.
(2)Ketentuan terkait tata cara pemberian barang/jasa yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah. 7

BAB III

HIBAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dalam bentuk uang atau barang.
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.
(5)Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
(6)Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
(7)Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
(8)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. c.memenuhi persyaratan penerima hibah.
(9)Kriteria tidak wajib dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diartikan bahwa hibah tidak dapat diberikan apabila pemohon hibah pernah menerima hibah pada tahun anggaran sebelumnya, kecuali hibah yang diberikan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 5

Hibah oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada :

a.Pemerintah;
b.Pemerintah Daerah lainnya; 8
c.Perusahaan Daerah;
d.masyarakat; dan/atau
e.organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

(1)Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dan/atau mencakup dalam daerah.
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat berbentuk :
1. a.Perusahaan Daerah;
2. b.Perseroan Terbatas.
(5)Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
(6)Pemberian hibah kepada kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sebagai berikut :
1. a.bidang perekonomian, meliputi pemberian sarana dan prasarana usaha dan/atau pendanaan kegiatan pelatihan pengadaan bagi usaha mikro dan kecil antara lain bagi koperasi, kelompok petani, peternak, pembudidaya dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah tangga dan kelompok usaha lainnya serta kegiatan pemberdayaan ekonomi oleh kelompok masyarakat, tidak termasuk usaha simpan pinjam/dana usaha bergulir;
2. b.bidang pendidikan, meliputi penyediaan biaya operasional, pemberian sarana dan prasarana dan/atau pendanaan kegiatan pendidikan lainnya kepada sekolah swasta/sekolah kejuruan/ yayasan/balai/kelompok masyarakat lainnya yang mengelola pendidikan/pelatihan ketrampilan; 9
3. c.bidang kesehatan, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau pemberian sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebersihan lingkungan oleh posyandu dan/atau kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan;
4. d.bidang keagamaan, meliputi pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan keagamaan, pemakaman dan/atau pendanaan kegiatan perayaan hari keagamaan kepada kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan keagamaan;
5. e.bidang kesenian meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan/pembelian sarana dan prasarana guna pelestarian kesenian daerah dan kesenian Indonesia kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesenian;
6. f.bidang adat istiadat meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok masyarakat yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang hidup dan berkembang di daerah;
7. g.bidang keolahragaan non profesional meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan olahraga non prestasi dan amatir.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah bidang pendidikan yang digunakan dalam rangka penyediaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
(8)Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kelompok orang yang memiliki kepengurusan bersifat tetap.
(9)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan.
(10)Hibah berupa uang tidak boleh dipergunakan untuk :
1. a.membiayai kegiatan olahraga profesional;
2. b.pengadaan tanah, mobil, sepeda motor dan moda transportasi lainnya;
3. c.membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas;
2. b.berkedudukan dalam wilayah daerah; 10
3. c.memiliki sekretariat/kantor;
4. d.tidak terjadi konflik internal;
5. e.memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi; dan
6. f.memiliki rekening bank atas nama lembaga/ organisasi/instansi/kelompok orang penerima hibah.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah daerah;
3. c.memiliki sekretariat tetap;
4. d.tidak terjadi konflik internal;
5. e.memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
6. f.memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan penerima hibah.

Pasal 8

(1)Usulan hibah diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi proposal.
(2)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
1. a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
2. b.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
3. c.susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
4. d.domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah; 11
5. e.bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
6. f.jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
7. g.rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
8. h.tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga.
(3)Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
(4)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang paling sedikit memuat :
1. a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
2. b.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
3. c.susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
4. d.domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
5. e.jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
6. f.tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga.
(5)Dalam hal proposal tidak memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk permohonan hibah uang dan/atau ayat (4) untuk permohonan hibah barang, maka permohonan hibah tidak dapat dikabulkan. 12
(6)Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7)Penunjukan SKPD yang melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
(8)SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan hibah, yaitu :
1. a.bidang perekonomian, antara lain :
  1. 1.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, meliputi kegiatan pelatihan ketrampilan/ kerajinan yang bersifat pemberdayaan untuk rumah tangga dan pemberian sarana dan prasarana usaha yang bersifat pemberdayaan masyarakat industri rumah tangga;
  2. 2.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya, meliputi pemberian sarana dan prasarana usaha bagi koperasi, KUBE dan UMKM lainnya;
  3. 3.Dinas Pertanian Kota Surabaya, meliputi pemberian sarana dan prasarana usaha dan/atau pendanaan kegiatan pelatihan bagi kelompok petani, peternak, pembudidaya dan nelayan;
  4. 4.Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, meliputi kegiatan pelatihan tenaga kerja bagi kelompok masyarakat;
  5. 5.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, meliputi pemberian sarana dan prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Masyarakat.
2. b.bidang pendidikan, antara lain :
  1. 1.Dinas Pendidikan Kota Surabaya, meliputi penyediaan biaya operasional, pemberian sarana dan prasarana dan/atau pendanaan kegiatan pendidikan lainnya kepada sekolah swasta/ sekolah kejuruan/yayasan/balai/kelompok masyarakat lainnya yang mengelola pendidikan/pelatihan ketrampilan;
  2. 2.Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, meliputi pemberian sarana dan prasarana taman bacaan dan buku perpustakaan kepada kelompok masyarakat lainnya yang mengelola pendidikan/pelatihan ketrampilan;
3. c.bidang kesehatan, meliputi :
  1. 1.Dinas Kesehatan Kota Surabaya, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau pemberian sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh posyandu dan/atau kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan. 13
  2. 2.Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau pemberian sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan kebersihan lingkungan oleh kelompok masyarakat.
  3. 3.Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau pemberian sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh masyarakat yang melayani bidang kesehatan.
4. d.bidang keagamaan, meliputi :
  1. 1.Dinas Sosial Kota Surabaya, meliputi pengadaan sarana dan prasarana untuk acara keagamaan dan/atau pendanaan kegiatan perayaan hari keagamaan kepada kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan keagamaan;
  2. 2.Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, meliputi pengadaan sarana dan prasarana untuk pemakaman kepada kelompok masyarakat;
  3. 3.Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya, meliputi pengadaan sarana dan prasarana untuk acara keagamaan dan/atau pendanaan kegiatan perayaan hari keagamaan kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan keagamaan.
5. e.bidang kesenian, meliputi :
  1. 1.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan/ pembelian sarana dan prasarana guna pelestarian kesenian daerah dan kesenian Indonesia kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesenian;
  2. 2.Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan/ pembelian sarana dan prasarana guna pelestarian kesenian daerah dan kesenian Indonesia kepada masyarakat.
6. f.bidang adat istiadat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok masyarakat yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang hidup dan berkembang di daerah;
7. g.bidang keolahragaan non profesional oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan olahraga non prestasi dan amatir. 14
(9)Dalam hal permohonan hibah berkaitan dengan pekerjaan fisik, maka SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
(10)Dalam hal proposal usulan hibah yang diajukan mencakup lebih dari satu bidang kegiatan,Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan SKPD yang akan melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan mengacu lembaga/kelompok masyarakat yang mengusulkan permohonan hibah tersebut.
(11)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan untuk:
1. a.mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
2. b.mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
3. c.memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
4. d.memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
5. e.memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
6. f.meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
  1. 1.foto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
  2. 2.foto copy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. 3.Surat Pernyataan permohonan hibah yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang);
  4. 4.Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang);
  5. 5.Surat Pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
  6. 6.surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan; 15
  7. 7.foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
  8. 8.foto copy Sertifikat Keahlian dari yang menandatangani rencana anggaran biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
  9. 9.foto copy rekening bank atas nama lembaga/ organisasi/instansi/kelompok orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.
(12)Format Surat Pernyataan permohonan hibah, format Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal dan format Surat Pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f angka 3, angka 4 dan angka 5, dinyatakan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.
(13)Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
(14)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.
(15)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(16)Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(15)dilaksanakan oleh TAPD melalui pengaturan komposisi jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pasal 9

(1)Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (14) dan ayat (16) menjadi dasar pencantuman rencana alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS setelah mendapat persetujuan Walikota.
(2)Pencantuman rencana alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang dan/atau barang.
(3)Pencantuman rencana alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan bersama yang pelaksanaanya bersamaan dengan pembahasan KUA/PPAS APBD atau KUA/PPAS Perubahan APBD.
(4)Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)menjadi satu kesatuan dengan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD atau KUA/PPAS Perubahan APBD antara Walikota dengan DPRD. 16

Pasal 10

(1)Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2)Hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3)RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2012