DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Berisi tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang kegiatan, pengelolaan hak keuangan dan administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surabaya.
8.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Surabaya.
9.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10.Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
11.Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan pokok/beras.
12.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat- rapat dinas. 4
13.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
14.Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
15.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
17.Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah sesuai peraturan perundang-undangan.
18.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
19.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga kepada Pimpinan DPRD serta tunjangan transportasi kepada Anggota DPRD;
20.Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya

BAB II

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan :

a.penghasilan;
b.tunjangan kesejahteraan; 5
c.uang jasa pengabdian; dan
d.belanja penunjang kegiatan.

BAB III

PENGHASILAN

Pasal 3

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lain;
8. h.tunjangan komunikasi intensif;
9. i.tunjangan reses.
(2)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan pajak yang dibebankan pada APBD.
(3)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dikenakan pajak yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(4)Pembebanan pajak atas Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 6
(2)Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota;
2. b.uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD;
3. c.uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 5

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam :
1. a.badan musyawarah; 7
2. b.komisi;
3. c.badan anggaran;
4. d.badan pembentukan Perda;
5. e.badan kehormatan; atau
6. f.alat kelengkapan lain.
(2)Besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.untuk jabatan ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
2. b.untuk jabatan wakil ketua diberikan sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
3. c.untuk jabatan sekretaris diberikan sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; dan
4. d.untuk jabatan anggota diberikan diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 9

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; 8
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 10

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian;
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain diberikan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan;
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain diberikan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 11

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017