DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Berisikan maksud dan tujuan pembentukan LPMK, RW, dan RT di daerah, LPMK, RW, RT, hubungan kerja, pembinaan, peran serta masyarakat, sumber dana, dana swadaya masyarakat, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat di Kota Surabaya, serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
5.Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
6.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pembentukan LPMK, RW dan RT di daerah.

Pasal 3

Pedoman pembentukan LPMK, RW dan RT bertujuan untuk :

a.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah terutama Kelurahan dan Kecamatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembentukan LPMK, RW dan RT;
b.mewujudkan upaya pemenuhan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. 4

BAB III

LPMK

Pasal 4

(1)LPMK dibentuk di setiap Kelurahan.
(2)Camat berwenang menetapkan pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui musyarawah mufakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1)LPMK merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya LPMK bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.

Pasal 6

LPMK bertugas membantu Lurah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 7

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai fungsi meliputi :

a.penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b.penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan
c.peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d.penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 5
e.penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
f.penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 8

(1)Pengurus LPMK dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
(2)Susunan pengurus LPMK ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan.
(3)Susunan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal dan paling sedikit terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris;
4. d.Bendahara;
5. e.Seksi-seksi, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pembangunan;
  2. 2.Seksi Ketenteraman;
  3. 3.Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  4. 4.Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
  5. 5.Seksi Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda.
(4)Setiap calon pengurus LPMK harus memenuhi syarat :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan;
3. c.menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
4. d.usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
5. e.berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas / atau sederajat; 6
6. f.tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
7. g.tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
8. h.sanggup melaksanakan tugas dan fungsi LPMK.
(5)Dalam hal calon pengurus LPMK tidak ada yang mendaftar sesuai waktu yang ditentukan, maka dilakukan perpanjangan masa penjaringan sebanyak 2 (dua) kali.
(6)Dalam hal perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah dilakukan dan tetap tidak ada yang mencalonkan, maka dapat memilih kembali pengurus LPMK sebelumnya yang tidak menjadi anggota Partai Politik.
(7)Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilakukan dan tetap tidak ada calon, maka ditunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan ditetapkan pengurus LPMK yang definitif, berdasarkan usulan dari Kelurahan.
(8)Ketentuan lebih lanjut terkait penunjukan Pelaksana Tugas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
(9)Masa bakti pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya pengesahan Pengurus LPMK oleh Camat dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
(10)Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dicalonkan kembali, apabila didukung lebih dari 50 %(lima puluh persen) RW di Kelurahan setempat dan tidak terdapat calon lain sebagai Pengurus LPMK.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, musyawarah anggota LPMK diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam rangka Pengisian Ketua LPMK bagi LPMK yang baru terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pemilihan Ketua LPMK yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
(2)Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
(3)Susunan keanggotan Panitia Pemilihan Ketua LPMK terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris. 7
(4)Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh para Ketua RW atau perwakilan yang ditunjuk oleh para Ketua RW kepada Camat.
(5)Berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang diterima, Camat selanjutnya menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
(6)Panitia Pemilihan Ketua LPMK dapat bertugas setelah menerima Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
(7)Panitia Pemilihan Ketua LPMK dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus LPMK.
(8)Panitia Pemilihan Ketua LPMK tidak boleh dicalonkan sebagai Ketua LPMK.

Pasal 10

(1)Pengurus LPMK berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
(2)Pengurus LPMK mempunyai kewajiban :
1. a.melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
2. b.melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
3. c.membuat laporan kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Camat melalui Lurah;
4. d.mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003