DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan jaringan utilitas /sistem jaringan instalasi pipa, kabel, sanitasi dll di Kota Surabaya dengan substansi: (a) maksud dan tujuan; (b) perencanaan penyelenggaraan jaringan utilitas; (c) PERIZINAN: Izin Pelaksanaan Kegiatan; Pelaksanaan Kegiatan Dalam Keadaan Darurat; Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan; Izin Penempatan Jaringan Utilitas; Kewajiban Pemegang Izin; Perpanjangan Izin; (d) peta dasar; (e) pelaksanaan penyelenggaraan jaringan utilitas; (f) penyediaan jaringan utilitas terpadu; (g) sanksi administratif; (h) ketentuan penyidikan; (i) ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar tercipta keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan jaringan utilitas secara terpadu agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara 5949);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
16.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 713);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
22.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
23.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
24.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
25.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Jaringan Utilitas adalah sistem jaringan instalasi antara lain :

a.Jaringan beserta kelengkapan untuk instalasi air minum/bersih, telekomunikasi, gas dan bahan bakar lainnya, listrik, sanitasi, alat pemberi isyarat lalu lintas, televisi kabel, alat pemantau kelayakan udara dan jaringan lainnya;
b.Jaringan kabel tanah/udara, kabel duct, tiang telepon, gardu-gardu dan sarana telekomunikasi lainnya;
c.Jaringan pipa di dalam tanah dan jaringan utilitas lain.
1. 5.Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disingkat Tim KPJU, adalah pelaksana koordinasi pembangunan jaringan utilitas yang mempunyai pembagian tugas dan hubungan kerja antar masing-masing fungsi didalamnya.
2. 6.Instansi utilitas adalah Instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
3. 7.Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. 8.Sarana dan/atau prasarana kota adalah jalan, jembatan, saluran pematusan, pertamanan, prasarana kelalulintasan, dan/atau ornamen kota lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 5
5. 9.Izin Pelaksanaan Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas oleh Instansi Utilitas.
6. 10.Izin Penempatan Jaringan Utilitas adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menerangkan lokasi penempatan jaringan utilitas.
7. 11.Gambar Akhir Tata Letak Jaringan Utilitas (As Built Drawing) adalah Gambar Akhir yang dibuat oleh Instansi Utilitas sesuai dengan keadaan lapangan pada saat akhir pekerjaan.
8. 12.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. 13.Pembangunan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Utilitas dalam rangka membangun dan/atau menempatkan jaringan utilitas.
10. 14.Pemeliharaan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Utilitas dalam rangka melakukan perawatan secara berkala dan/atau perbaikan kerusakan terhadap jaringan utilitas yang telah dibangun atau ditempatkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan utilitas di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :

a.menata jaringan utilitas di daerah; dan
b.menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu yang lengkap, aman, modern dan berkelanjutan.

BAB III

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 4

(1)Setiap instansi utilitas wajib menyampaikan rencana induk pemasangan jaringan utilitas kepada Walikota. 6
(2)Berdasarkan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi utilitas wajib menyampaikan program tahunan pemasangan jaringan utilitas kepada Walikota.
(3)Penyampaian program tahunan pemasangan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelumnya.
(4)Rencana induk pemasangan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh instansi utilitas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas, setiap instansi utilitas wajib memiliki Izin Pelaksanaan Kegiatan dan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.

Pasal 6

(1)Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh instansi utilitas sebelum dimulainya pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sekurang-kurangnya berupa :
1. a.surat permohonan, yang berisi :
  1. 1.nama dan alamat instansi utilitas;
  2. 2.pekerjaan / jabatan pemohon dari instansi utilitas;
  3. 3.jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
  4. 4.jenis utilitas;
  5. 5.keperluan pemasangan;
  6. 6.lokasi kegiatan. 7
2. b.surat pernyataan yang sekurang-kurangnya memuat :
  1. 1.tanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga jaringan utilitas untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi karena pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang memanfaatkan bagian-bagian jalan;
  2. 2.pelaksanaan kegiatan;
  3. 3.kesanggupan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan berupa jaminan bank umum, sesuai perhitungan teknis dari SKPD teknis.
3. c.surat persetujuan pemakaian lahan dalam rangka pembangunan jaringan utilitas dari pemilik lahan, dalam hal pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan di luar aset Pemerintah Daerah;
4. d.izin usaha;
5. e.Izin Penempatan Jaringan Utilitas, apabila permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan diajukan dalam rangka pemeliharaan jaringan utilitas.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
1. a.denah lokasi pekerjaan;
2. b.gambar profil jalan dan sempadan;
3. c.gambar teknis yang disyaratkan untuk pembangunan jaringan utilitas (as plan drawing);
4. d.volume fisik pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan pelaksanaan perbaikan prasarana dan/atau sarana kota yang rusak akibat pembangunan tersebut;
5. e.jadwal pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas perhari kerja dan pelaksanaan perbaikan prasarana dan/atau sarana kota yang rusak akibat pembangunan tersebut; dan
6. f.dokumen metodologi pelaksanaan pekerjaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penerbitan Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan setelah instansi utilitas menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 8

Pasal 8

(1)Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Instansi Utilitas dapat melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Instansi Utilitas dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Instansi Utilitas; dan
4. d.memerlukan penanggulangan dengan segera, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah.
(3)Pemberitahuan secara tertulis untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan denah lokasi pekerjaan.
(4)Instansi utilitas yang telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak wajib menyerahkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
(5)Berdasarkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Pelaksanaan Kegiatan.
(6)Apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sejak memberitahukan secara tertulis untuk pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas maka instansi utilitas wajib memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas serta menyerahkan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing) dan Jaminan Pemeliharaan. 9

Pasal 9

(1)Jaminan Pelaksanaan Perbaikan merupakan jaminan yang diserahkan oleh instansi utilitas kepada Pemerintah Daerah guna pemenuhan kewajiban penggantian/perbaikan kembali terhadap sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan atau memiliki kantor cabang di Daerah.
(2)Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh instansi utilitas kepada Pemerintah Daerah guna pemenuhan kewajiban pemeliharaan atas sarana dan/atau prasarana kota yang telah diperbaiki sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan atau memiliki kantor cabang di Daerah.

Pasal 10

(1)Pada saat masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan atau perpanjangannya telah berakhir maka instansi utilitas wajib mengganti/memperbaiki kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
(2)Apabila pada saat masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan atau perpanjangannya telah berakhir instansi utilitas tidak/belum memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah setelah instansi utilitas yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki/memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak dan tidak/belum dipulihkan oleh instansi utilitas dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila Jaminan Pelaksanaan Perbaikan telah disetorkan ke Kas Daerah dan dicatat sebagai pendapatan Daerah.
(4)Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dikembalikan kepada Instansi Utilitas setelah penggantian/perbaikan sarana dan/atau prasarana kota yang rusak akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas telah dilaksanakan oleh Instansi utilitas yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah. 10

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…