DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut : a. Klasifikasi Toko Swalayan; b. Penyelenggaraan Toko Swalayan; c. Kewajiban dan Larangan bagi Pelaku Usaha Toko Swalayan; d. Pembinaan dan Pengawasan; e. Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah daerah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui pengawasan dan perizinan yang sederhana serta mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4077); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6.Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);
13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743); 3
17.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
19.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68/M- DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
24.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015;
25.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
26.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Walikota adalah Walikota Surabaya.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
5.Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, dan koperasi.
6.Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;
7.Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern;
8.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur dan menata usaha yang ada di wilayahnya supaya dapat melindungi keberadaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, juga toko biasa berdasarkan prinsip keadilan sosial dan persaingan yang sehat.
9.Pasar Rakyat adalah Tempat Usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 5
11.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual
12.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14.Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Walikota.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a.Klasifikasi Toko Swalayan;
b.Penyelenggaraan Toko Swalayan;
c.Kewajiban dan Larangan bagi Pelaku Usaha Toko Swalayan;
d.Pembinaan dan Pengawasan;
e.Sanksi Administratif.

Pasal 3

Penataan Toko Swalayan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan;
b.keadilan dan kepastian hukum;
c.kemanfaatan;
d.kemitraan;
e.keberlanjutan dan kelestarian lingkungan;
f.persaingan yang sehat. 6

Pasal 4

Penataan Toko Swalayan bertujuan untuk :

a.melindungi keberadaan Pasar Rakyat dan jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sejenis;
b.membangun kerjasama kemitraan antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sejenis dalam rangka pemberdayaan pasar Rakyat dan jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sejenis lainnya;
c.mensinergikan usaha ekonomi Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

KLASIFIKASI TOKO SWALAYAN

Pasal 5

(1)Toko Swalayan berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan.
(2)Toko Swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
(3)Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan toko, adalah sebagai berikut :
1. a.Minimarket, dengan luas lantai penjualan toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
2. b.Supermarket, dengan luas lantai penjualan toko 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
3. c.Hypermarket dan Perkulakan, dengan luas lantai penjualan toko diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
4. d.Department Store, dengan luas lantai penjualan toko diatas 400m² (empat ratus meter persegi).
(4)Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangannya adalah sebagai berikut :
1. a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya;
2. b.Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
3. c.Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. 7

BAB IV

PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN

Pasal 6

(1)Lokasi untuk pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, termasuk peraturan zonasinya dan memperhatikan jarak antara Toko Swalayan yang akan didirikan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya.
(2)Pendirian Toko Swalayan baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.perkembangan pemukiman baru;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
5. e.keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko diwilayah sekitarnya yang lebih kecil daripada Toko Swalayan tersebut.
(3)Lokasi pendirian Toko Swalayan berada pada jalan dengan lebar jalan paling sedikit :
1. a.8 (delapan) meter, untuk minimarket;
2. b.10 (sepuluh) meter, untuk Department Store Supermarket;
3. c.12 (dua belas) meter, untuk Hypermarket, dan Perkulakan.
(4)Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) untuk Toko Swalayan yang didirikan oleh koperasi.

Pasal 7

(1)Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di wilayah bersangkutan.
(2)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi :
1. a.Toko Swalayan yang berdiri sendiri, meliputi : 1) struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; 2) tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 8 3) tingkat Kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir; 4) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal; 5) penyerapan tenaga kerja lokal; 6) ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal; 7) ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; 8) dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; 9) tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
2. b.Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain meliputi : 1) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal; 2) penyerapan tenaga kerja; 3) ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 4) dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan 5) tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
(3)Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.

Pasal 8

(1)Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
(2)Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasar yang dikelola oleh BUMN/BUMD/masyarakat yang memiliki lokasi menetap. 9
(3)Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) untuk Toko Swalayan yang didirikan oleh koperasi, Toko Swalayan yang terintegrasi dengan pasar tradisional atau Toko Swalayan yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.
(4)Bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain hotel, Rumah Sakit, stasiun, terminal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan wajib memiliki IUTS dari Walikota.
(2)Walikota melimpahkan kewenangan mengenai pemberian IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
(3)Permohonan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. a.untuk Toko Swalayan yang tidak terintegrasi dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :
  1. 1.fotocopy izin prinsip dari Walikota;
  2. 2.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
  3. 3.fotocopy Keterangan Rencana Kota;
  4. 4.fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
  5. 5.fotocopy Izin Gangguan;
  6. 6.fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  7. 7.rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil; dan
  8. 8.Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. b.untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat,pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain: 10
  1. 1.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
  2. 2.fotocopy izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;
  3. 3.fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  4. 4.Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  5. 5.rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUTS diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945