DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembangunan infrastruktur menara microcell di Daerah wajib menggunakan kabel serat optik sebagai sarana transmisi; Pelaksanaan pembangunan infrastruktur menara microcell dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia dan telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Lokasi penempatan menara microcell dapat berada pada : a. Lokasi bukan aset Pemerintah Daerah; b. Lokasi aset Pemerintah Daerah. Menara microcell yang akan dimanfaatkan sebagai menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Microcell. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 2
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6). 3
19.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
20.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
21.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
22.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
23.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
24.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
25.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 41);
26.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 38);
27.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2013 Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 67). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MICROCELL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Walikota adalah Walikota Surabaya.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 4
4.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
7.Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
8.Menara Telekomunikasi Microcell yang selanjutnya disebut Menara Microcell adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/atau terkamuflase dengan ketinggian paling tinggi 20 meter (dua puluh meter) dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat Microcell berupa Antenna/Radio Remote Unit.
9.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan/atau instansi pertahanan keamanan negara.
10.Penyedia Menara Microcell adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara microcell untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11.Pengelola menara microcell adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara microcell yang dimiliki pihak lain.
12.Penyedia Kabel Serat Optik yang selanjutnya disebut provider adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang memiliki Izin sebagai Penyelenggara Jaringan Tertutup.
13.Izin Mendirikan Bangunan Menara disingkat IMB Menara adalah Izin mendirikan bangunan menara yang diberikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya kepada pemilik menara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5
14.Ducting adalah pipa untuk penempatan kabel serat optik.
15.Lokasi bukan aset Pemerintah Daerah adalah lokasi yang bukan dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16.Lokasi aset Pemerintah Daerah adalah semua lokasi yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
17.Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Walikota dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENARA MICROCELL

Pasal 2

(1)Pembangunan infrastruktur menara microcell di Daerah wajib menggunakan kabel serat optik sebagai sarana transmisi.
(2)Pelaksanaan pembangunan infrastruktur menara microcell dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia dan telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
(3)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB III

PENEMPATAN MENARA MICROCELL

Pasal 3

(1)Lokasi penempatan menara microcell dapat berada pada :
1. a.Lokasi bukan aset Pemerintah Daerah;
2. b.Lokasi aset Pemerintah Daerah.
(2)Lokasi penempatan menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.ketersediaan lahan;
2. b.perkembangan teknologi;
3. c.kaidah penataan ruang;
4. d.tata bangunan;
5. e.estetika; dan
6. f.keselamatan umum. 6
(3)Penempatan menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada zona penempatan menara microcell yang ditetapkan oleh Walikota.
(4)Pemanfaatan lokasi aset Pemerintah Daerah dalam rangka penempatan menara microcell beserta penggelaran kabel serat optik dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk perjanjian sewa antara penyedia menara microcell dengan Pengguna Barang paling lama 5 (lima) tahun.
(5)Penyedia menara microcell yang berhak untuk menyewa lokasi aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pengguna Barang melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan.
(6)Dalam rangka pelaksanaan pelelangan dan sewa menyewa Walikota menetapkan nilai sewa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota.
(7)Hasil penghitungan nilai sewa yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan batas nilai minimal dalam pelaksanaan pelelangan.
(8)Perjanjian sewa menyewa barang milik daerah dapat dimohonkan perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan setelah memperoleh persetujuan dari Walikota.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban calon penyedia menara microcell yang akan memasang menara microcell pada lokasi aset Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen lelang.

BAB IV

PROSEDUR PEMANFAATAN MENARA MICROCELL UNTUK PENEMPATAN PERANGKAT SELULER

Pasal 4

(1)Menara microcell yang akan dimanfaatkan sebagai menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.
(2)Permohonan Izin Operasional Menara Telekomunikasi dalam rangka pemanfaatan menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. a.IMB menara
2. b.surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara microcell yang dibangun dan/atau dioperasikan; 7
3. c.surat kesanggupan membongkar menara microcell apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa sewanya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
4. d.surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara microcell secara bersama.
(3)Menara microcell diperbolehkan untuk menampung perangkat paling sedikit untuk 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan menara microcell.
(5)Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IMB menara telekomunikasi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan menara microcell, kecuali :
1. a.untuk lokasi aset Pemerintah Daerah: 1) foto copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah; 2) surat persetujuan warga sekitar; 3) rekomendasi ketinggian menara dan titik lokasi menara.
2. b.untuk lokasi bukan aset Pemerintah Daerah, rekomendasi ketinggian menara.
(6)Apabila menara microcell yang berada pada lokasi aset Pemerintah Daerah akan dikelola oleh pengelola menara microcell, maka penyedia menara microcell wajib memberitahukan kepada Pengguna Barang.
(7)Penyedia menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)tetap terikat pada perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V

PENGGELARAN KABEL SERAT OPTIK

Pasal 5

(1)Penggelaran kabel serat optik wajib diletakkan di dalam tanah dengan menggunakan ducting.
(2)Ketentuan mengenai pembangunan jaringan utilitas di daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggelaran kabel serat optik oleh pemilik menara microcell. 8

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan menara microcell dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Menara Microcell yang dibentuk oleh Walikota.
(2)Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 Pebruari 2015 WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI Diundangkan di Surabaya pada tanggal 26 Pebruari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd. HENDRO GUNAWAN BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, SH, MH. Pembina Tk. I. NIP. 19691017 199303 2 006

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…